sistem k3 migas

7/27/2019 Sistem k3 Migas

1/5

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJADALAM KONSTELASI KESELAMATAN MIGAS

Oleh :

Luluk SumiarsoDirektur Jenderal Migas

Disampaikan pada :Lokakarya Sehari Tentang Pengembangan

Koordinasi Nasional Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)di Indonesia

Jakarta, 10 Agustus 2006

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

LINGKUP

PENANGANAN KESELAMATANPADA KEGIATAN USAHA MIGAS

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Aman Bagi Pekerja

KESELAMATAN UMUM Aman Bagi Masyarakat

dan Umum

KESELAMATAN INSTALASI/PERALATAN HandalInstalasi/Peralatan

KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP Ramah Lingkungan

KESELAMATAN MIGAS


2/5

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

UU Migas vs UU Keselamatan Kerja

Depnakertrans

Ialahaturan keselamatan kerjasecaraumum dalamsegala tempat kerjayang berada di dalam wilayah

kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnyausahapertambangan minyak dangas bumi

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Dep.ESDM

BU/BUT menjaminstandar, mutu, kaidah

keteknikan yang baik,keselamatan dankesehatan kerja sertapengelolaan lingkunganhidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak danGasBumi

PP No. 11 Tahun 1979tentang KeselamatanKerja pada Pemurniandan Pengolahan Minyakdan Gas Bumi

PP No. 17 Tahun 1974tentang PengawasanPelaksanaan Eksplorasidan Eksploitasi Migas diDaerah Lepas Pantai

Menteri Pertambangan melakukan pengawasan ataskeselamatan kerjadalam bidang pertambangan dan

berpedoman kepada UU No. 1 Tahun1970 (Ps. 2).

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturandan Pengawasan Keselamatan Kerja di BidangPertambangan

UU

PP

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi

No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang PemeriksaanKeselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan danTeknik yang Dipergunakan dalam PertambanganMigas dan Pengusahaan Sumberdaya PanasBumi

Peraturan Menteri Pertambangan

No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang KewajibanMemiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untukPlatform Migas di Daerah Lepas Pantai

Domain

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Kaidah Keteknikan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Migas)

KEBIJAKAN DAN REGULASIINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

(Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas)

MENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Migas)

Menteri ESDM

cq. Direktorat Jenderal Migas

(Regulator Usaha

Hulu dan Hilir Migas * )

Badan Pengatur

BBM dan Gas Melalui Pipa

*) Kecuali Regulasi Usaha BBM dan Gas Melalui Pipa, yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur

KKS : Kontrak Kerja Sama

BPMIGAS

Pengendalian

dan

Pengawasanatas

pelaksanaan

KKS

KKS


3/5

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

UU NO. 22 TAHUN 2001 VS UU NO. 1 TAHUN 1970

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Uap tahun 1930

B. Peraturan Pemerintah

1. PR 1930 No. 341 tentang Peraturan Kepolisian

Pertambangan

2. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan

Keselamatan Kerja diBidang Pertambangan

3. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan

Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

4. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada

Pemurnian dan Pengolahan Migas

A. Pembinaan

Pembinaan keselamatan kerja dilaksanakan oleh pengurus

perusahaan yang meliputi kewajiban :

1. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang

berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan

dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan

dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan

pertama pada kecelakaan.

2. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang

dijalankannya.

B. Pengawasan

Pengawasan keselamatan kerja dilakukan oleh Direktur, para

pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja terhadap ditaatinya

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

A. Pembinaan

Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan

Usaha Migas dilaksanakan oleh DESDM c.q. Ditjen Migas,

meliputi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, antara lain:

a. Perizinan

b. Peningkatan kualitas SDM (Bimbingan Teknis dan

Kompetensi Tenaga Teknik Khusus)

2. Penyusunan kebijakan (untuk ditetapkan menjadi peraturan

perundang-undangan / regulasi)

B. Pengawasan

Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan

usaha migas dilaksanakan oleh DESDM c.q. Ditjen Migas

terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

UU Nomor 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja

UU Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PADA KEGIATAN USAHA MIGAS(Ref : UU No. 22 Tahun 2001)

BU : Badan Usaha

BUT : Bentuk Usaha Tetap

INTERNALEKSTERNAL

Operasional(rutin /day byday)

Terhadap ditaatinyaketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku (berkala dan

insidentil)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah,antara lain: Perizinan Peningkatan Kualitas SDM (Bimbingan

Teknis dan Kompetensi Tenaga Teknik

Khusus)

Penyusunan/Penetapan

Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan

1

2

BU / BUTDESDM c.q.

DITJEN MIGASDESDM c.q. DITJEN MIGAS

PENGAWASANPEMBINAAN


4/5

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN K3L

PADA KEGIATAN USAHA MIGAS

PERAN MIGAS

SUMBER ENERGI DALAM NEGERI BAHAN BAKU INDUSTRI NASIONAL PENERIMAAN NEGARA/DEVISA

KARAKTERISTIK OPERASIMIGAS

BERPOTENSI TERHADAPTERJADINYA KECELAKAAN KERJADAN LINGKUNGAN (KRITIKAL)

KEGIATAN USAHA MIGASHARUS EFISIEN DAN EFEKTIF

KEGIATAN OPERASI MIGASHARUS HANDAL, AMAN

DAN RAMAH LINGKUNGAN

PEMBINAANDAN

PENGAWASAN

PEMBANGUNANNASIONAL

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

!

"##$

%#

!

#

"#$

Koordinasi

Melimpahkan kepada

Menunjuk

Membantu

!##

Mengesahkan

Menunjuk / mengangkat

Mengesahkan

'( '

(

)&*

Menunjuk

Menunjuk

Pengawasan secara

berkala atau

insidentil

(Pengawasan

eksternal)


5/5

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

sistem k3 migas

Documents