SIKAP DAN PANDANGAN FPR MENYAMBUT KEDATANGAN BARACK OBAMA DI INDONESIA, 9-10 NOVEMBER 2010.

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)Sekertariat: Jl. Mampang XIII No.03 RT 03/RW03 Mampang Prapatan Jakarta SelatanEmail: fpr1mei@gmail.com  Kontak Person : Rudi 0818-08974078, Sandy 0819-99431816——————————————————-

 

SIKAP DAN PANDANGAN FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) MENYAMBUT KEDATANGAN BARACK OBAMA DI INDONESIA, 9-10 NOVEMBER 2010.KERJASAMA KOMPREHENSIF INDONESIA-AS ADALAH SKEMA IMPERIALISME AS UNTUK MENJAJAH RAKYAT INDONESIA!! TOLAK KEDATANGAN OBAMA DI INDONESIA!!Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja!!

 

SALAM DEMOKRASISetelah tertunda beberapa kali, gedung putih kembali mengumumkan agenda kedatangan presiden Barack Obama ke Indonesia. Berita yang sama juga dilansir oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait persiapan dalam menyambut sang Tuan. Kedatangan Obama  bukanlah kunjungan pertama presiden Amerika ke Indonesia. Sebelumnya, George Walker Bush telah disambut SBY dengan jamuan super mewah yang begitu menyakiti perasaan rakyat.  Tidak hanya uang rakyat yang dihamburkan untuk menjilat majikanya, lebih dari itu berbagai kesepakatan yang dibuat telah mempersilahkan Amerika Serikat untuk menjarah berbagai kekayaan negeri ini.

Perjalanan kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia berlangsung sejak lama, bahkan saat negeri ini berada di bawah koloni Belanda. Agen-agen dagang Amerika telah beroperasi di pusat-pusat perkebunan di Jawa dan Sumatera. Saat semangat pembebasan negeri dari kaum kolonial berkobar, AS ikut andil besar menjadi sponsor berlabuhnya kembali sistem kolonialisme. Berbagai perjanjian dipromosikan agar kolonial tetap eksis di negeri ini. Perjuangan rakyat yang patriotik diselesaikan paksa di atas meja perundingan damai. Etape perjanjian kemudian berpuncak pada Konferensi Meja Budar (KMB) tahun 1949, perjanjian yang telah membawa Indonesia kembali pada kubangan

penjajahan. Secara diam-diam Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Indonesia setelah perjanjian tersebut, AS dan sekutu merendahkan perjuangan rakyat dan arti penting proklamasi kemerdekaan untuk mengukuhkan dominasi di negeri ini dengan melahirkan pemerintahan boneka.Dominasi AS semakin menguat, setelah naiknya Suharto di tampuk kekuasaan. Presiden yang dilantik dengan tangan yang bersimbah darah jutaan rakyat, telah memenangkan misi di bawah skema AS. Dalam waktu cepat gerbang investasi di buka lebar melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, perusaahan besar AS secara mulus berbondong-bondong menjalankan operasi penjarahan berbagi sumber alam dan keringat rakyat indonesia.  Rezim satu berganti rejim lainnya, tapi dominasi AS bukan malah menurun, namun sebaliknya meja kesepakatan terus di buat agar kehendak AS  makin paripurna.

Sebagai pimpinan kapitalis monopoli, AS telah membangun mesin raksasa pemusat dan penumpuk hasil jarahan di negeri-negeri yang di bawah dominasinya. Penguasaan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan terus dipoles dengan kedok “juru selamat dunia” untuk menutupi wajah keserakahan dalam merampok rakyat dunia dan telah menyebabkan krisis yang semakin kronis dalam skala dunia.

AMERIKA, RAJA YANG SEKARATSaat ini Amerika telah berada dalam derajat krisis yang terburuk, Bahkan sejak Depresi Ekonomi Besar pada medio 1930-an. Sistem ekonomi yang melaju dengan motif kerakusan, telah membawa keruwetan yang tak mungkin lagi terurai dengan sistem yang sama. Produksi yang berlebih tanpa dasar kebutuhan mengakibatkan pasar terseok-seok menerima limpahan barang, disisi lain persaingan bahkan perembutan pasar sudah tidak terhindarkan lagi. Saking hebatnya kerusakan ekonomi yang dialami, Amerika mengambil jalan pintas dengan menjalankan perang agresi sebagai jawaban atas tersumbatnya berbagai solusi.

Kemampuan  imperialis AS dalam memproduksi semurah apapun dan dengan kemampuan membuka pasar seluas apapun, tidak menjamin krisis ini akan terpecahkan karena kapital terus memusat dan menciut pemiliknya. Sementara itu, daya beli rakyat semakin menurun, berbading terbalik dengan jumlah produksi massal yang tidak bisa lagi dikurangi. Rakyat dipaksa membeli dengan berbagai jenis iklan tipu daya, padahal pengguran massal dan kemiskinan massal meningkat pesat.Saat ini rakyat mengahadapi masadepan suram akibat dari kebobrokan sistem imperialisme. Setelah bos besar imperialis AS mengalami defisif, Satu per satu negeri di Eropa juga mengalami hal serupa. Prancis dan Jerman telah mendahului, fakta terbaru terjadi defisit anggaran di Yunani lebih dari 12%, telah menyebabkan pemogokan umum rakyat, sementara di Inggris mengalami kekosongan kas negara, demikian juga jepang yang mengalami stagflasi. Lonceng Keruntuhan sistim busuk imperialis semakin tak terelakkan karena overproduksi barang dagangan tehnologi tinggi dan persenjataan, ditambah dengan kapital yang terancam membusuk karena tak membiak. Skenario kuno tetap dipertahankan melalui kebijakan barbar untuk menekan biaya produksi, dipaketkan dengan mempertinggi intensitas perampokan bahan mentah dan energi di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.

Melalui politik dominasinya, AS masuk dan mengintervensi pertemuan G20 (forum ekonomi dunia yang terdiri pimpinan 20 negara). Memaksakan sebuah garis kebijakan agar seluruh hambatan dalam investasi dan perdagangan secepatnya dihilangkan, termasuk melakukan inisiasi lahirnya kawasan-kawasan perdagangan bebas (free trade area), sebagai pasar bagi hasil produksi mereka dalam skala regional. Dengan liciknya Amerika telah menyeret China, Indonesia, India dan Brazil dalam meja perjanjian yang berbunyi perampasan bahan mentah, pasar barang komoditas dan tenaga kerja murah. Berbagai jalan yang dilakukan imperialis untuk menyelesaikan krisis tetap saja menginjak hak hidup rakyat di dunia, rakyat dipaksa menganggur, PHK, petani tak bertanah, tak punya daya beli dan hak publik tanpa Subsidi dari negara.

Krisis Imperialisme telah mengakibatkan penghancuran tenaga produktif kaum buruh karena PHK massal, sehingga memicu angka pengangguran semakin meningkat dan menurunkan daya beli rakyat. Krisis imperialism juga telah membawa jutaan kaum buruh dan rakyat di seluruh dunia hidupnya semakin miskin dan sengsara, kelaparan pun semakin merebak di penjuru dunia. Sejak Desember 2007 hingga September 2009 saja, jumlah pengangguran di negeri Imperialisme AS meledak dari 7,6 juta orang menjadi 15,1 juta orang (Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, News Release: The Employment Situation–September 2009). Di sisi lain, biaya krisis yang sudah dikeluarkan AS menyebabkan defisit terburuk sejak 1945. Sejak pemerintahan Obama dimulai, AS mengalami defisit APBN hingga US$ 1,4 triliun. Jumlah hutang pemerintah AS pun bertambah US$ 2,75 triliun sejak Desember 2007. Di Bulan Desember 2007 hutang AS mencapai US$ 9,15 triliun dan kini sudah menyentuh US$ 11,90 triliun (treasurydirect.gov). Akibatnya, beban pembayaran bunga juga bertambah besar tiga kali lebih banyak dari anggaran pendidikan AS.

OBAMA TAK BEDA DENGAN PRESIDEN SEBELUMNYATerpilihnya Barack obama terpilih menjadi presiden seolah menjadi harapan bagi dunia dan rakyat di dalam negerinya. Antusiasme rakyat Amerika tampak ketika peristiwa pelantikannya, lautan manusia merayap di White House. Namun apakah harapan itu bisa dipenuhi Obama? Kalau ditelusuri lebih mendalam sejak kampanye obama mendapat sokongan dana kampanye dari perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Wall Street, perusahaan-perusahaan raksasa yang hidup dari perampokan bahan mentah dan tenaga rakyat di seluruh dunia.

Tak lama menjabat, Obama membuat keputusan yang mengejutkan dengan mengeluarkan kebijakan bailout sebesar U$D 700 triliun, sebuah kebijakan yang tentu saja melidungi para punggawa perusahaan besar imperialis. Obama juga setahap demi setahap menurunkan anggaran subsidi publik, sebagai ongkos untuk memulihkan  defisit anggaran. Keputusan Obama tersebut tak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, kibijakan yang lebih menyelamatkan segelintir korporasi besar daripada kesalamatan rakyat.

Berbagai cara yang ditetapkan Obama dalam meredam kejolak ekonomi, telah terbukti tidak sanggup menyelesaikan masalah pengangguran dan daya beli warga Amerika. Di saat rakyatnya berjibaku dengan semakin merosotnya penghidupan, sang Presiden terus

melanjutkan program presiden Bush dengan terus melancarkan perang. Sikap awal obama dalam mendiamkan pembantaian rakyat Gaza Palestina lambat laun mulai tersibak watak aslinya, Sikap Barack dalam medukung keputusan Israel terhadap penyerangan Misi Fredoom Flotila, armada mavi marmara yang membawa bantuan kemanusiaan di jalur Gaza adalalah bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Politik penjajahan Amerika berkedok perang melawan teror juga terus berlanjut di Iraq, Obama tetap mempertahankan pasukannya di negeri yang kaya minyak tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Afganistan, bukan penarikan pasukan yang di lakukan, malah sebaliknya ribuan tentara reguler dikirim sebagai tambahan.

KEMITRAAN MENYELURUH (COMPREHENSIVE PARTNERSHIP) ADALAH SKEMA PENJAJAHAN IMPERIALIS AS ATAS RAKYAT INDONESIAIndonesia adalah aset penting Amerika sebagai salah satu penyangga utama penyelesaian krisis imperialis, kekayaan alam yang melimpah, tenaga kerja yang murah dan pasar yang luas adalah barang dagangan yang mustahil untuk dilepaskan. Pemerintahan Indonesia di bawah SBY telah memberi komitmen yang tak terbatas dan tak bersyarat. Cetak biru dan regulasi terus diperbarui agar kerjasama terus berjalan secara simultan. Kedua pemerintahan talah bersepakat untuk memperkuat, memperdalam dan memperluas perjanjian pada seluruh sektor.

Kehadiran Barack Husein Obama di Indonesia mengagendakan penyempurnaan hasil kesepakatan sebelumnya, baik pertemuan bilateral sebelumnya maupun di sela-sela pertemuan multilateral, demikian juga beberapa putaran pertemuan tingkat tinggi dan yang terakhir pertemuan kedua menteri luar negeri antara Hillary Rodman Clinton  dan Marty Natalegawa pada bulan september 2010. Kedua menteri sepakat untuk melakukan rencana aksi kemitraan komprehensif meliputi kerjasama bidang politik dan keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Komisi ini  dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yakni kelompok kerja bidang pendidikan, demokrasi, iklim dan lingkungan, perdagangan dan investasi, keamanan, dan energi. Kedua menteri juga tengah menjajaki kelompok kerja tambahan. Poin-poin tersebut yang akan menjadi dasar pertemuan.

Selain di sektor ekonomi, investasi terbesar AS di Indonesia adalah dalam lapangan politik. AS menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung perubahan kebijakan dan peraturan di lapangan ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Tidak mengherankan pada periode pertama sistem pemerintahan SBY ditandai oleh pembaruan simultan seluruh cetak biru dan regulasi ekonomi, politik, militer dan kebudayaan sesuai dengan agenda imperialis AS. Sistem ekonomi dirombak agar memperlancar barang, modal, investasi, keuntungan dan transfer pricing milik imperialis tanpa ancaman nasionalisasi. Sistem politik diciptakan sedemikian rupa untuk memperkuat kedudukan pemerintah boneka dan mempermudah imperialis melakukan intervensi politik terhadap badan-badan negara dan pemerintahan. Juga sistem politik demokrasi palsu ini harus dapat menyalurkan dan meredam kemarahan rakyat serta mencegah pertententangan dan segala bentuk radikalisme. Sistem keamanan di perbaharui agar tentara dan kepolisian RI memiliki kemampuan mengamankan seluruh kepentingan dan milik imperialis di Indonesia dan bekerja secara efektif untuk menindas kekuatan rakyat. Pembaruan sistem

kebudayaan dilakukan dengan sistematis terutama merombak institusi pendidikan agar dapat mengabdi pada kepentingan imperialis AS dan klas yang berkuasa. Demikian pula dengan penguasaan teknologi dan aneka ragam kesenian massal.

KERJASAMA PENDIDIKANDalam kerjasama pendidikan Amerika Serikat akan menginvestasikan U$D 165 juta selama lima tahun, program tersebut meliputi pertukaran penting dalam pengalaman kepemimpinan dan manajemen, keahlian ilmiah dan teknis, serta pemahaman budaya. Secara terperinci kerjasama tersebut berisi program Pengembangan program Fulbright, Community College Initiative, layanan konsultasi mahasiswa dan pertukaran lainnya yang disponsori oleh Departemen Luar Negeri AS. memperbaiki mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui program Kemitraan Perguruan Tinggi yang akan mendukung kerjasama lembaga-lembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah AS juga akan mengundang Menteri Pendidikan Nasional ke AS pada musim panas mendatang untuk menghadiri KTT Pendidikan Tinggi AS-Indonesia untuk memajukan kerjasama.Dari bentuk-bentuk kerjasama yang akan di tandatangani, amerika begitu ngebet untuk memastikan agar haluan sistem pendidikan Indonesia berada dalam garis yang diinginkan. Setelah AS melalui lembaga yang multilateral yang di pimpinnya seperti WTO dan World bank yang telah berhasil memaksa seluruh anggotanya untuk menjalankan program privatisasi pendidikan, kerjasama bilateral kali digunakan untuk mempercepat serta memastikan seluruh skema sector ini agar relevan dengan kepentingan imperialis di bawah dominasi Amerika.

Setahun paska Konferensi Meja Bundar Program Fulbright sudah mulai memberi bantuan untuk pendidikan Indonesia, program tersebut sebagai inisiatif setahap-demi setahap merubah sistim pendidikan Indonesia. sementara program pertukaran pelajar secara terus menerus berusaha ditingkatkan yang pada puncaknya tahun 1997 sebesar 13,000 mahasiswa Indonesia belajar di negeri paman sam. Kepentingan AS terhadap pertukaran pelajar cukup jelas, karena AS ingin menciptakan tentara-tentara intelektual yang akan melegitimasi seluruh kebijakannya di negeri ini. Selanjutnya AS sangat berkepentingan agar kurikulum pendidikan Indonesia berada di bawah kebudayaan imperialis, jauh dari realitas penghidupan rakyat dan mengubah aspirasi sejati rakyat dengan teori usang yang dimilikinya.

Investasi besar yang dikeluarkan AS melalui berbagai program, bukan saja membangun institusi pendidikan sebagai corong atas kepentingannya. Di samping itu bantuan U$D 165 juta adalah kredit bagi program Komersialisasi dan Privatisasi pendidikan, mengubah kampus dan sekolah-sekolah sebagai mesin dagang yang akan memberikan keuntungan berlipat. Saat ini AS adalah salah satu dari  Negara pengeksport pendidikan selain inggris dan Australia, jadi salah satu misi penting kerjasama sector ini adalah mendulang untung bisnis pendidikan.

KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUBAHAN IKLIMPresiden Obama berkomitmen untuk mengucurkan bantuan senilai 136 juta dollar AS untuk tiga tahun dalam bentuk program-program yang mendukung kerjasama

Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, seperti: Kemitraan SOLUSI senilai U$D 119 juta yang mencakup bidang kerjasama lingkungan hidup dan perubahan iklim seperti Ilmu Pengetahuan, Kelautan,  Penggunaan Lahan dan Inovasi. Program-program yang termaktub dalam SOLUSI adalah perjanjian Tropical Forest Conservation Act ke-dua, Forestry and Climate Support Project (IFACS), Marine and Climate Support Program (IMACS), Clean Energy Development (ICED), dan lain-lain.

Selain itu memberikan dukungan Indonesia dalam mendirikan Pusat Perubahan Iklim di tingkat nasional, regional, dengan kebijakan prioritas strategis tahap awal pada emisi lahan gambut. AS mengumumkan bantuan senilai U$D 7 juta untuk lembaga ini dan 10 juta dollar AS untuk proyek-proyek maupun kemitraan-kemitraan yang berkaitan termasuk kemitraan publik-swasta yang fokus berhubungan dengan perubahan iklim.

Kepentingan besar AS dalam program ini adalah menyuap Negara-negara dibawah dominasinya seperti Indonesia agar AS bebas dari kesepakatan internasional pengurangan karbon di negerinya yang jauh diambang batas. Selain itu yang lebih penting dari salah satu poin dari kesepakatan tersebut adalah penggunaan lahan, program tersebut adalah bagian dari usaha untuk mensterialkan wilayah-wilayah hutan dari rakyat yang mengantungkan hidupnya dari bertani. Program tersebut setali dengan kebijakan SBY yang mengunakan topeng reboisasi dan berbagai program lingungan lainnya untuk mengusir kaum tani dari tanahnya. Selanjutnya area-area tersebut yang akan menjadi program investasi jangka panjang untuk meningkatkan pengerukan bahan mentah yang membutuhkan lahan seluas-luasnya.

KERJASAMA PERTANIAN (KETAHANAN PANGAN)Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Indra Darmawan menuturkan investasi AS selama 2000-2009 senilai US$ 10,96 juta. Investasi ini dilakukan pada tanaman pangan dan perkebunan. Nilai tersebut merupakan bagian dari total investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia sebesar US$2,61 miliar, untuk 302 proyek. Komoditas yang dikerjasamakan antara lain kakao, kopi, minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.  pada bidang investasi, Pemerintah Indonesia mengundang investor AS untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investor AS tersebut akan didorong untuk berinvestasi pada lahan tanaman pangan seperti di food estate Merauke, Papua.

Kebijakan SBY dalam melayani sang tuan amerika selalu mengorbankan rakyat, berbagai sumber bahan mentah akan diserahkan sepenuhnya untuk imperialis. Kerjasama komprehensif tersebut digunakan untuk meningkatkan penjualan berbagai komoditas pertanian yang melambung di pasar dunia, pemerintahan SBY berdalih bahwa peningkatan ekport akan meningkatkan devisa, tapi SBY tidak pernah berfikir bahwa kebutuhan pangan dalam negeri di penuhi. Politik pangan SBY yang memilih eksport komoditi daripada pertanian yang kebutuhan dalam negeri telah membawa negeri ini pada kekurangan pangan dan naikkan barang-barang kebutuhan pokok.

Lahan-lahan rakyat di paksa dikonversi menjadi perkebunan perkebunan besar, perampasan tanah mengalami peningkatan pesat yang di monopoli oleh tuan-tuan tanah

besar yang berhubungan langsung dengan imperialis. Sehingga tidak heran jika beberapa perusahaan besar seperti PT. Sinar Mas Group, PT. Wilmar Group, PT. Bakrie Group, PT. Smart Group dan perusahaan besar lainnya bisa terus eksis dan terus membesar sebagai agen resmi dari Imperialis.

KERJASAMA ENERGIBerdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi langsung perusahaan AS di Indonesia pada kuartal I/2010 mencapai US$436,9 juta. Nilai tersebut, tuturnya, merupakan 11,6% dari total keseluruhan penanaman modal asing pada rentang waktu tersebut. Jumlah itu menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2009 nilai investasi penanaman modal langsung AS sebesar US$171,5 juta dan 2008 sebesar US$151,3 juta. Di sektor energi, pemerintah memasang target kenaikan produksi energi terbarukan pada 2025 sebesar 17%. Untuk itu Indonesia investasi mengundang investasi sebesar US$13,2 miliar.

Sebelum pemerintahan obama, selama 30 tahun investasi amerika mencapai U$D 6,4 trilyun, yang berasal perusahaan besar seperti PT. Freeport McMoran Co dan Newmon Mining Co. sementara perusahaan AS menguasai 85 % atas energy Indonesia di 160 area Ekploitasi. Sampai tahun depan pemerintah menargetkan peningkatan kerjasama energy dengan Amerika sebesar 15%, dengan mengundang 40 pengusaha tambang AS pad bulan mei lalu, pada bulan September 4 perusahaan Amerika menjajaki kerjasama saat agenda Indonesia-USA (Midwest) Bussines Forum on Construction and Energy.

Kepentingan AS atas sumber energy Indonesia sangat besar, kedatangan obama di Indonesia adalah bagian dari usaha untuk menjaga dan meningkatkan supley energy ke Amerika. Limpahan sumber energy ke negeri-negeri imperialis terutama AS nyatanya sama sekali tidak memberi keutungan bagi rakyat, berbagai konsesi pertambangan yang telah terjalin, sama sekali tak memberi arti bagi kemajuan kesejahteraan rakyat.

KERJA SAMA KEAMANANMasalah keamanan dan militer adalah isu paling vital dalam kerja sama kemitraan komprehensif. Tujuan dari kerja sama ini adalah membangun skema politik-militer untuk mempertahankan kedudukan negeri-negeri jajahan/setengah jajahan dan menghancurkan seluruh usaha rakyat yang menganggu dan menghancurkan sistem busuk di bawah dominasi imperialisme AS ini. Selama ini pemerintah AS berusaha terus menerus meningkatkan kerja sama militer untuk menopang kedudukan pemerintah Boneka SBY agar semakin efektif dalam menjalankan kepentingan Imperialis AS di Indonesia. Peningkatan kerja sama keamanan dan militer ini menyangkut pendidikan militer bagi perwira dan sipil, meningkatkan penjualan peralatan perang modern, dan berbagai kerjasama lainnya menyangkut peningkatan kapasitas militer dan peralatannya.  Kerjasama ini adalah bagian dari usaha AS untuk meningkatkan penjualan senjata sebagai jawaban atas overproduksi industry persenjataanya.

SIKAP FPR ATAS KEDATANGAN OBAMA DI INDONESIA 9 – 10 NOVEMBER 2010.Indonesia adalah negara yang menguntungkan bagi kepentingan imperialisme dalam

usahanya memperbaiki krisis. Kekayaan sumber daya alam, kepadatan penduduk dan pasar strategis yang dimiliki Indonesia mendorong imperialis AS untuk tetap berdominasi secara ekonomi dan politik. Beberapa perusahaan AS sudah beroperasi melakukan eksplorasi kandungan mineral dari puluhan tahun yang lalu dan belum menunjukkan akan hengkang dari Indonesia. Bahkan beberapa kontrak tambang dibuat kembali untuk memperluas usaha eksplorasi perusahaan AS, seperti Exxon Mobil Oil, dan Freeport. Namun dengan tingkat persaingan antar negara imperialis yang sedang berusaha memperbaiki krisis di negerinya upaya pelipatgandaan pengusaan sumber bahan mentah terus meningkat. Dibawah kepemimpinan rezim boneka imperialis AS, pemerintah Indonesia membuka seluas-luasnya kepentingan imperialisme atas sumber daya alam di Indonesia.

Keberlangsungan kepentingan imperialisme AS di Indonesia mengancam kehidupan klas buruh dan kaum tani. Ancaman bagi terjadinya monopoli tanah dan perampasan terhadap upah. Ancaman terjadi seiring dengan peningkatan perluasan tanah untuk tanaman-tanaman kebutuhan eksport. Akibatnya kaum tani harus tergusur dari lahan produksinya. Selain itu di industri-industri buruh dipaksa mengikuti kebijakan efisiensi produksi yang dijalankan perusahaan. Kebijakan efisiensi dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan nilai keuntungan.Rencana kedatangan Barrack Obama, telah memunculkan euphoria yang berlebihan. Banyak kalangan dan terutama pemerintah cenderung melihat kehadiran Obama sebagai bukti adanya sikap baik pemerintah AS terhadap Indonesia . Bahkan ada sebagian kalangan yang mencoba menggunakan garis sejarah masa kecil Obama di Jakarta sebagai pembenaran adanya benang merah hubungan politik ekonomi yang akan berjalan ke arah yang lebih adil. Pemerintah pun dengan sangat bangga dan sigap menyambut Obama dan menyokong kebijakan pemerintah AS dalam melawan terorisme.

Untuk itu dalam pandangan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Rencana kedatangan Obama di Indonesia hanya untuk menindaklanjuti beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya dalam pertemuan APEC pada bulan November 2009 lalu, dimana pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia telah menyepakati beberapa program kerjasama terutama di bidang Energi, dari pertemuan APEC tersebut talah di sepakati 8 poin program kerja sama antara AS-Indonesia di antaranya adalah a). Peningkatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi, b). Peningkatan Teknology dan Sains, c). Kerjasama bidang Ketahanan Pangan, d). Peningkatan Kerjasama Bidang Energy, e). Kerjasama Penanganan Penyaki Menular, f). Kerjasama Anti-Terorisme di Indonesia, g). Peningkatan Kerjasama Bidang Pertahanan, h). Peningkatan Kerjasama Bidang Pendidikan, lahirnya hubungan kerja sama ini ketika SBY datang berkunjung ke Washington pada tahun 2008 kemarin. Jadi jelas kedatangan Obama adalah semata-mata untuk mengkongkritkan kembali kemitraan bersama yang telah di sepakati, kemudian akan di tindaklanjuti melalui beberapa perjanjian Overseas Privat Investment Cooperation (OPIC). Dalam pertemuan ini hanyalah upaya Imperialisme untuk terus mendominasi Indonesia, lewat Tanah, sumber daya alam dan politik upah murah.

Yang lainnya bahwa Kedatangan Obama ke Indonesia tangal 9-10 November nanti tidak terlepas dari kepentingan Imperialis AS untuk bertemu Komprador dan rejim bonekanya

untuk mendiskusikan skema penindasan dan penghisapan atas rakyat Indonesia dan untuk memastikan bahwa segala kepentingan AS di Indonesia dapat terjamin dan terlaksana, sekaligus memaksa Indonesia untuk membuka ruang Investasi seluas-luasnya bagi masuknya Investasi lansung (direct investment) ke Indonesia yang merupakan kesepakatan dalam OPIC, sementara rejim boneka (SBY) dan komprador lainnya menikmati keuntungan atas kerjasama yang dihasilkan dengan menjual kekayaan alam dan keringat rakyat Indonesia.

Bagi kami Front Perjuangan Rakyat, bahwa pemerintah AS di bawah Barack Obama adalah rejim pelaku kejahatan HAM dan rezim pencipta bencana di belahan dunia yang telah menghadirkan beberapa masalah sebagai berikut:1.    Setelah memporak-porandakan Irak, Afganistan dan juga Pakistan, kini AS telah memperkuat basis militernya di Amerika Latin maupun di Guam atau kawasan Pacifik dan telah meningkatkan provokasi militernya melawan pemerintah dan gerakan progresif  di kawasan ini. Bahkan secara sistematis berusaha memprovokasi Iran dan Korea Utara kearah kancah kekerasan baru dengan dalih menghentikan upaya pengembangan senjata nuklir.2.    Pemerintah AS secara tidak langsung telah mendukung serangan militer Israel terhadap rakyat palestina pada akhir Desember 2008 hingga Januari 2009 yang mengakibatkan ribuan warga sipil tewas mengenaskan dan terusir dari pemukimannya. AS selaku anggota Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apapun atas serangan tersebut.3.    Melalui Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU 2), yang telah berubah menjadi Indonesia-United Centre for Medical Research (UIS), pemerintah AS telah mengumpulkan data intelijen dan mengembangkan industry antivirus di Indonesia.4.    Perusahaan-perusahaan tambang AS di Indonesia beroperasi dengan cara-cara yang merusak lingkungan dan dibawah tekanan lobi pemerintah AS untuk memaksakan pelanggaran penerapan standar pengelolaan lingkungan yang aman bagi kehidupan. Ini bisa dilihat dari kegiatan PT Freeport Indonesia, Mobile Oil, Exxon dan PT Newmont Indonesia.5.    Para buruh di Indonesia yang bekerja di berbagai perusahaan yang memproduksi produk yang diekspor ke AS (Nike, GAP, Talbots, S.Oliver, dll)  pada umumnya bekerja dengan upah murah dan dengan kondisi kesejahteraan yang rendah serta kondisi dan syarat-syarat kerja yang sangat buruk.6.    Kunjungan Obama ke Indonesia adalah kunjungan yang tujuannya tidak lebih dari upaya memperkuat aliansi global untuk mempertahankan dominasi militer dan ekonomi AS di kawasan ini. Tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh rakyat maupun gerakan progresif di kawasan ini dengan kunjungan tersebut.

Maka atas paparan di atas, tidaklah salah jika Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyimpulkan dan bersikap bahwa KERJASAMA KOMPREHENSIF INDONESIA-AS ADALAH SKEMA IMPERIALISME AS UNTUK MENJAJAH RAKYAT INDONESIA!! Dan dengan ini kami Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap atas kedatangan Obama di Indonesia, adapun sikap kami adalah Sebagai berikut :1.      Menolak kedatangan Obama di Indonesia!2.     Mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk kerjasama bilateral

maupun multilateral yang melibatkan AS!3.     Hentikan perampasan upah, tanah dan kerja!

Demikian sikap dan pandangan politik FPR ini kami sampaikan.

Jakarta, 07 November 2010Front Perjuangan Rakyat (FPR)

http://fprsatumei.wordpress.com/2010/11/16/sikap-dan-pandangan-fpr-menyambut-kedatangan-barack-obama-di-indonesia-9-10-november-2010/

PENDAPAT OBAMA TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

DALAM pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York akhir pekan lalu, Presiden AS Barack Obama sempat menyinggung Indonesia dengan mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang perlu dicontoh. Sebuah sanjungan yang sangat membanggakan tapi juga agaknya memiliki motif tersembunyi.

Mengapa membanggakan ? Alasannya sederhana: sanjungan itu dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), negara yang menjadi kiblat demokrasi dunia. Kata ‘perlu dicontoh’ yang dilontarkan Obama itu bisa langsung diterjemahkan bahwa demokrasi -- atau paling tidak proses perjalanan demokrasi Indonesia -- berada di standar negara-negara Barat, sekurang-kurangnya dilihat dari kaca mata Obama.

Yang jadi pertanyaan -- terutama sekali bagi kita warga Indonesia yang melaksanakan dan menikmati demokrasi ini -- benarkah demokrasi kita perlu dicontoh atau ada pesan tersembunyi lain dari pernyataan Obama itu ?

Pertama mari kita lihat demokrasi Indonesia dari kaca mata Obama ataupun kaca mata politisi Amerika Serikat. Di mata politisi AS, Indonesia adalah sebuah negara Muslim, kesimpulan yang sebenarnya diambil bukan dari sisi politik atau ideologi tapi dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Bagi sebagian besar masyarakat Barat, termasuk para politisi sekali pun, Islam selalu berkonotasi negatif. Menurut pemahaman mereka Islam adalah ideologi konservatif teokrasi, dengan Tuhan sebagai sumber aturan, bukan demokrasi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Bisa difahami jika Barat melihat Islam sebagai ideologi anti-demokrasi karena mereka melihat contoh yang terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah yang memang menerapkan sistem politik ‘teokrasi ala Arab’ yang bertentangan dengan demokrasi modern.

Konklusi Barat atas demokrasi Islam dengan rujukan negara-negara Timur Tengah itu

memang sungguh menyesatkan untuk mengetahui demokrasi dalam Islam sebenarnya, tapi itulah pandangan paling tidak sebagian besar masyarakat Barat tentang demokrasi di dunia Islam. Karena itu, bila sebuah negara Muslim menerapkan demokrasi ala Barat, seperti yang kita lakukan di Indonesia, maka itu merupakan sebuah lompatan politik besar dan seperti yang disebut Obama: perlu dicontoh !. Meski tidak menyatakan secara terang-terangan, Obama sebenarnya ingin mengatakan: perlu dicontoh oleh negara-negara Muslim lainnya.Bagi Obama dan juga negara-negara Barat lainnya, Indonesia adalah sebuah negara Muslim yang ideal, dengan pengertian: sesuai dengan harapan yang mereka inginkan untuk sebuah negara Muslim. Meski kelompok militan maupun organisasi teroris tetap ada di Indonesia, pemerintah maupun rakyat Indonesia yang merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia itu jauh berbeda dengan pemimpin atau warga Muslim Timur Tengah. Radikalisme, maupun ideologi anti-Barat hampir tidak tumbuh di Indonesia. Masyarakat Indonesia bahkan cenderung pro-Barat dibanding pro-Timur Tengah.

Pasca jatuhnya Presiden Soeharto dan pemerintahan order barunya, Indonesia juga telah menerapkan sistem demokrasi yang benar-benar bebas, sehingga Barat bersedia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Negara Barat juga sangat gembira dengan keberhasilan Indonesia dalam memberantas terorisme dan menginginkan negara Muslim lain mengikuti langkah yang kita ambil. Dengan kondisi Indonesia di atas, pernyataan Obama bahwa demokrasi Indonesia perlu dicontoh merupakan seruan tersembunyi Barat bahwa mereka ingin negara negara Muslim dunia seperti Indonesia. Membanggakan?Sumber : Demokrasi Indonesia di Mata Obamahttp://ancispengelana.blogspot.com/2010/09/pendapat-obama-tentang-demokrasi-di.html

Kunjungan Obama dalam Perspektif Dramaturgi; Sekadar Mampir? Written by Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si    Wednesday, 17 November 2010 10:21  

Sesuai rencana akhirnya Presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat Barack Hussein Obama jadi berkunjung ke Indonesia pada 8-9 November 2010 setelah beberapa kali tertunda.  Kunjungannya ini merupakan salah satu rangkaian lawatan 10 hari ke  empat negara Asia, yaitu India, Indonesia, Korea Selatan, dan terakhir Jepang sekaligus untuk menghadiri pertemuan puncak KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan. Waktu kunjungannya ke Indonesia paling singkat dibanding dengan ke India (selama 3 hari) dan dua negara lainya, Jepang dan Korea Selatan. Padahal, di masa kecilnya Obama pernah tinggal di Indonesia bersama ayah dan ibu tirinya pada tahun 1960’an. Muncul pertanyaan mengapa Obama berada di Indonesia begitu singkat? Banyak analis mengatakan di mata Amerika Serikat posisi politik dan ekonomi Indonesia tidak begitu penting. Karena itu, Obama tidak perlu berlama-lama berada di Indonesia, karena tidak akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Amerika yang ekonominya saat ini lumpuh. Mungkin Obama merasa tidak enak jika tidak berkunjung ke Indonesia. Toh sudah berada di Asia.

 

 

Kunjungan seorang presiden, apalagi dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, tentu menarik perhatian publik. Obama bukan sembarang warga kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika Serikat, tetapi dia  merupakan  representasi dari bangsa adidaya satu-satunya, setelah kompetitornya Uni Soviet hancur. Kendati banyak yang skeptis, tidak sedikit pula yang berharap kunjungan Obama bernilai bagi kedua belah pihak, terutama untuk  ‘mendekatkan’ Indonesia,  dengan Barat, yang di era sebelumnya, terutama era George Bush, hubungannya sangat tegang akibat ulah dan gaya kepemimpinan Bush yang dianggap arogan, suka bermusuhan, dan keras kepala terhadap negara-negara yang kebetulan sebagian besar warganya beragama Islam, seperti Irak, Afganistan, Pakistan, Palestina, Sudan, dsb.  Belakangan Iran juga tidak luput dari tekanan nya secara politik dan ekonomi.

Banyak analis memandang kunjungan Obama dari berbagai sudut, tentu dengan beragam argumen dan hasilnya. Tulisan pendek ini akan mencoba memahami makna kunjungan Obama dari perspektif lain, yakni dramaturgi. Sebuah perspektif tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Karena itu, tidak mungkin akan dihasilkan pemahaman yang komprehensif. Sebagai sebuah teks, kunjungan Obama polisemik, artinya multitafsir dan multimakna. Namun demikian, kehadiran dan praksis sebuah perspektif sangat penting untuk memperkaya khasanah pengetahuan.

Para pengkaji ilmu sosial memahami dramaturgi sebagai salah satu teori sosial mikro yang digagas oleh Erving Goffman. Menurutnya, manusia adalah aktor yang senantiasa

tampil dalam dua panggung yang berbeda, yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Di masing-masing panggung tersebut, tindakan aktor berbeda-beda. Dalam perspektif ini selalu ada tiga hal yang terlibat, yaitu setting yang melibatkan panggung (depan dan belakang), pelaku (aktor) dengan beragam ekspresi dan tindakannya, dan lakon yang  digelarnya.

Panggung depan (front stage) merupakan arena di mana seseorang berpenampilan sebagai aktor, yang menuntut orang lain untuk membaca, mengamati dan memahami penampilannya tersebut. Sedangkan panggung belakang (back stage) merupakan arena di mana maksud yang sebenarnya dipendam. Menariknya, pada masing-masing unsur tersebut tidak selalu dijumpai konsistensi antara setting, penampilan, dan perilaku keseharian, karena aktor membimbing dirinya sendiri dengan apa yang dianggap sebagai nilai-nilai resmi dari fenomena yang dijelaskan. Karena itu, bisa saja terjadi di sebuah kesempatan seorang aktor mengatakan A, dan di kesempatan lain mengatakan B. Itu tergantung pada setting di mana lakon digelar.

Menggunakan perspektif dramaturgi atas kunjungan Obama, maka  kata-kata yang diucapkan dengan lancar seperti  “sate, bakso’, dan ‘pulang kampung nih” ketika memulai ceramah  di depan 5000 anggota sivitas akademika Universitas Indonesia dan tak pelak memukau hadirin  harus dipahami sebagai ungkapan di panggung depan. Sebagai aktor, Obama sangat cerdik memanfaatkan panggung depan yang dia miliki untuk menampilkan kesan bahwa dia sangat dekat dan berempati kepada masyarakat Indonesia. Simpati masyarakat kepada Obama seakan sempurna tatkala dia mengucapkan “Assalamu’alaikum’ di awal kuliah umumnya yang disambut hadirin dengan ‘wa alaikum salam’. Ungkapan ‘sate, bakso, pulang kampung nih, dan ‘assalamu’alaikum‘ yang diucapkan dengan fasih ditambah dengan kalimat-kalimat yang bernada pujian seperti “Indonesia sebagai salah satu negara penting yang bisa berperan dalam percaturan politik global, sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, ribuan pulau di dalamnya, aneka ragam suku, bahasa dan budayanya, negara yang menuju demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan saya suka Indonesia’ sebenarnya merupakan bahasa politik Obama yang sangat jitu. Sebagai bahasa politik, ungkapan-ungkapan tersebut sarat makna. Dan, makna itu tidak saja diperoleh dari kata-kata yang diucapkan , tetapi juga dari setting tempat lakon digelar.

Disebut jitu, karena ungkapan itu mampu mengalihkan perhatian dan harapan besar masyarakat Indonesia atas kunjungan presiden Amerika Serikat berkulit hitam tersebut. Semula masyarakat Indonesia yang secara emosional dekat dengan Obama sangat berharap kunjungannya banyak membawa harapan baru pada Amerika dan manfaat bagi kedua negara, terutama di bidang ekonomi. Tetapi harapan itu  tampaknya sulit karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri saat ini Obama menghadapi persoalan ekonomi yang sangat serius, warisan pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar publik Amerika Serikat sampai saat ini masih menilai dalam masa dua tahun pemerintahannya, Obama praktis dianggap belum berbuat apa-apa dalam hal pemulihan ekonomi. Yang lebih rumit lagi, Obama akan menghadapi tantangan berat dalam menjalankan kebijakannya setelah partai Republik memenangkan pemilihan umum legislatif sela yang siap menghadang

apapun yang diputuskan Obama. Tampaknya Obama harus berjuang ekstra keras untuk bisa memenangkan pemilihan presiden periode kedua dua tahun lagi.

Namun demikian, apapun yang sedang menyelimuti dirinya, sebagai aktor yang sedang main di panggung depan, Obama harus menampilkan perilaku tersebut. Di panggung resmi seperti itu, Obama tidak lagi bisa bertindak bebas, sebab dia dibatasi oleh struktur resmi yang menyelimuti, seperti nilai-nilai, kepatutan, dan norma layaknya seorang tamu yang datang ke rumah orang lain. Koridor-koridor itu yang membuat tindakan aktor  di panggung depan sejatinya bersifat semu, bukan tindakan yang sebenarnya. Menempatkan konsep ini dalam tindakan Obama sebenarnya tidak sulit. Di mata Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada umumnya, Indonesia sejatinya tidak masuk dalam perhitungan sebagai negara yang punya akses politik dan ekonomi yang kuat. Karena itu, ada seorang kawan yang ahli ilmu politik yang menyatakan bahwa ke Indonesia, Obama bukan ‘berkunjung’, tetapi sekadar ‘mampir’. Malah lebih dari itu, Obama sebenarnya hanya bernostalgia. Karena hanya mampir, maka tidak banyak yang bisa diharapkan darinya. Sebab, mampir hakikatnya hanya kedatangan  demi kepatutan dan rasa persaudaraan dan pertemanan dan tidak punya maksud yang serius. Dari sisi waktu, ‘mampir’ lebih pendek daripada ‘kunjungan’ dan biasanya tanpa perencanaan yang matang. Dan, Obama telah menunjukkan hal itu.

Pengakuan negara-nagara Barat bahwa Indonesia sebagai negara besar dari sisi luas wilayah, jumlah pulau, dan jumlah penduduk, terutama yang beragama Islam memang benar.  Sebab, kenyataannya memang demikian. Barat selalu melabel Indonesia sebagai negara ‘besar’, bukan sebagai negara ‘kuat’ secara politik dan ekonomi. Sekadar perbandingan, Singapura secara fisik merupakan negara kecil, tetapi siapa yang tidak mengakuinya sebagai negara kuat secara ekonomi dan politik. Jika saya tidak salah mendengar,  dalam sambutannya Obama tak sekali pun menyebut Indonesia  sebagai negara ‘kuat’. Kita tidak tahu bagaimana sejatinya pandangan Obama tentang Indonesia tatkala dia sudah pindah dari panggung depan ke panggung belakang di mana dia telah melepas topeng dan tampil dengan sejujurnya. Kita tidak tahu persisnya. Tetapi bisa saja dia tertawa tatkala menyaksikan masyarakat Indonesia yang menyambutnya bersorak sorai menyambut pidatonya. Tetapi bisa saja dalam batinnya Obama prihatin menyaksikan Indonesia yang besar secara fisik ini seakan tak berdaya dalam percaturan global karena lemahnya berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa seperti ekonomi, politik, hukum, politik, budaya dan sebagainya. Karena itu, agenda utama ke Indonesia hanya terfokus pada dua isu, yaitu budaya dan politik. Secara sengaja ekonomi tidak dijadikan isu kunjungan. Amerika pasti tahu persis dari aspek ekonomi tidak  ada yang bisa diharapkan dari Indonesia.

Sebagai catatan penutup, saya ingin menyatakan bahwa sebuah tafsir, apalagi tafsir politik, tidak mungkin menghadirkan makna yang utuh sebagaimana maksud yang ditafsir. Ibarat sebuah teks, kunjungan Obama juga multitafsir dan tentu multimakna. Siapapun bisa memberikan tafsir sendiri-sendiri dari makud kunjungan Obama berdasarkan kepentingannya, dan tidak kalah pentingnya adalah kerak-kerak pengetahuannya atau archeology of knowledge-nya tentang  Obama selama ini. Dengan

demikian, yang tahu apa semua maksud tindakan dan ucapan Obama sebenarnya hanya Obama sendiri. Karena itu, yang dipersoalkan dalam dunia tafsir bukan ‘kebenaran’ tafsir melainkan kebenaran konsep sebuah perspektif dan bagaimana perspektif itu dipakai. Jika demikian, yang dipersoalkan di sini bukan kebenaran tafsir atas maksud kunjungan Obama, melainkan bagaimana konsep dramaturgi dan aplikasinya dalam memaknai kunjungan Obama.

Apapun tafsir orang dan bagaimana menafsirkannya, kunjungan Obama setidaknya telah meramaikan arena politik Indonesia dan untuk sementara dapat mengalihkan duka dan derita yang dialami sebagian masyarakat Indonesia akibat bencana alam, berupa banjir bandang di Wasior, tsunami di Kepulauan Mentawai, dan letusan gunung Merapi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oleh karena itu, kita sepatutnya mengucapkan “Thank You Mr. Obama for your short visit to Indonesia”.

Oleh Dinna Wisnu Ph D (Dekan Paramadina Graduate School of Diplomacy & Strategic International Policies). Tulisan dimuat kolom opini Koran Sindo, Jumat 19 Maret 2010, hlm.6

Wajar bila ada antusiasme menyambut kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Jakarta. Selain karena Obama punya keterkaitan kultural dengan Indonesia, mulai dari pengalaman sekolah sampai berayah tiri orang Indonesia, ada harapan bahwa perhatian Obama untuk datang, bicara, dan makan masakan Indonesia akan membawa kemujuran bagi Indonesia di percaturan global.

Namun, mari keluar dari romantisisme dan bicara realita tentang apa yang dilirik AS dari Indonesia.Apakah yang menjadi nilai tambah Indonesia di mata AS? Apa bentuk relasi yang dibangun oleh Indonesia sejauh ini? Dari catatan pernyataan AS, baik di kedutaan, media, maupun jurnal ilmiah, kunjungan Obama selain untuk nostalgia juga untuk menerapkan pendekatan konsiliasi pada dunia Islam.

Visi menjembatani dunia yang beragam kultur,agama,dan perspektif menjadi pilihan tema kepemimpinan Obama yang memikat dunia. Hal ini penting terutama sejak Presiden AS sebelumnya memberi kesan bahwa nilai-nilai yang dianut AS lebih superior dibandingkan negara lain. Dalam hal Islam, ada keinginan untuk memperbaiki citra AS di dunia Islam melalui kunjungan ini.

Bagi AS,Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar yang relatif dekat dan bisa memahami AS, khususnya karena sama-sama berdemokrasi.Seorang diplomat senior bercerita bahwa harapan kedekatan tersebut sudah diharapkan sejak Presiden Bill Clinton berkuasa.Waktu Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke Washington DC,sesaat sebelum berpisah, Clinton menyalami Presiden Wahid sambil menegaskan bahwa AS mengharapkan keberhasilan Indonesia terutama karena negeri ini berpenduduk muslim terbesar di dunia dan mempraktikkan demokrasi.

Citra Indonesia sebagai negara demokratis yang sekaligus Islam moderat sempat diangkat sebagai suatu hal yang layak “dijual”di percaturan global. Tapi, perlu kejujuran bahwa sebenarnya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Peranan Indonesia di dunia Islam masih pada tahap mencari bentuk, apalagi karena citra Indonesia yang sejati sebenarnya justru sebagai negara Pancasila yang multi-religius dan mengakui keberagaman agama maupun etnis sebagai nuansa jati diri negara-bangsa kepulauan.

Negara ini dibangun bukan dengan dasar Islam.Secara global,Islam Indonesia tidak serta-merta dapat dijadikan model dunia Islam yang dianggap “berhasil”. Di sini faktor pengakuan global pun tergolong politis karena ragam aliran tata kelola pemerintahan yang ingin diakui eksistensinya (model tata kelola di Indonesia tidak sama dengan di Arab Saudi,Malaysia,Afghanistan, Pakistan, atau apalagi dengan China dan AS).

Di sisi lain, walaupun secara prosedural kita sudah menjalankan demokrasi, nampak jelas dari nuansa sejumlah skandal yang belakangan marak bahwa Indonesia masih di tahap upaya konsolidasi sistem politik. Kita masih terus berkutat dalam perdebatan bentuk sistem pemerintahan, kadang dengan mempertanyakan apa makna demokrasi untuk negeri ini.

Kita memang berdemokrasi namun sistem politik yang dijalankan bukan presidensial bukan pula parlementer; bukan negara kesatuan karena sudah ada otonomi daerah tetapi bukan juga federasi walaupun praktiknya mirip; bukan liberal kapitalis walau tidak sepakat juga soal apa itu sistem ekonomi kerakyatan. Kita tentu tidak asing dengan kritik bernada canda bahwa sistem Indonesia adalah sistem “yang bukan-bukan”; bukan sistem ini bukan pula itu.

Realita di AS

Apakah kesenjangan harapan dan realita ini tidak diketahui AS, minimal para elitenya? Tentu saja mereka tahu. Jadi kalau kita cermat, meskipun di tataran wacana dan diplomasi isu Indonesia sebagai negara Islam moderat yang demokratis kerap diangkat,

dalam sisi praktis bukan itu nilai tambah yang membuat AS lekat dengan Indonesia. Dalam realita,masyarakat AS pada umumnya tidak punya banyak informasi tentang demokrasi ataupun Islam di Indonesia.

Meski ada sejumlah inisiatif pertukaran pelajar dan cendekia muslim untuk kunjung ke AS atau dialog antaragama, isu agama dan demokrasi ini bukanlah isu harian yang menyentuh keseharian warga AS. Untuk itu, kita perlu paham konteks di AS. Saat ini kepemimpinan Obama dari segi konsep dan strategi sedang disorot tajam di negerinya, yakni seputar kemampuannya mengimplementasikan visi globalnya yang baru bagi AS, khususnya ketika isu dalam negeri menyerap waktunya (foreign affairs).

Majalah Time melihat perpecahan serius di tingkat elite padahal warga negara awam makin tidak percaya pada keputusan dan pernyataan yang dikeluarkan politisi dan pejabat negara. Proses keluarnya AS dari krisis global masihlah problematis. Alih-alih keluar dari krisis,Obama malah dituding menjerumuskan AS ke krisis yang lebih dalam, apalagi ditambah alotnya negosiasi elite seputar pemenuhan janji jaminan kesehatan bagi semua warga negara.

Warga AS mulai diguncang wacana Obama sebagai presiden yang boleh bagus di visi dan kemauan (will) namun lemah dalam keterampilan (skill) berpolitik.Di luar negeri, wacana ini juga memunculkan riak tak percaya.Tercatat problem konflik berkepanjangan di Timur Tengah, plus Afghanistan dengan komplikasi penanganan terorisnya yang menguras perhatian juga menguras kocek dan jiwa militer AS.

Belum lagi ketegangan seputar kepemilikan senjata dan pembangkit nuklir Iran,Korea Utara dan India, plus belum jelasnya masa depan hubungan AS dengan China, Rusia, Eropa.Singkatnya,Obama sedang di tahap pembuktian diri bahwa ia mampu dan punya skill yang diharapkan warganya dan dunia.

Di percaturan global, negara manapun tahu bahwa poros keadidayaan AS sedang diuji.Negaranegara yang punya potensi besar, entah dari besaran pasar (China), koalisi kemakmuran (Uni Eropa), posisi strategis (India, Iran), sumber daya alam (Rusia), atau misalnya teknologi (Jepang) mulai membangun nilai tawar yang lebih tinggi terhadap AS dan berani memperjuangkannya, baik secara halus maupun frontal. Indonesia belum di tahap ini.

Faktor Penggentar

Berbekal prinsip bahwa Indonesia adalah kawan bagi semua negara, Indonesia memilih

untuk menjaga cukup jarak dengan AS agar bisa mengkritik namun juga tetap hangat agar AS tidak punya kecurigaan apalagi sampai memusuhi Indonesia.Untuk itu Indonesia menyambut baik, misalnya, inisiatif Perjanjian Kemitraan yang Komprehensif dengan AS.

Terlepas dari keinginan Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia (sesuai mandat konstitusi),apakah menjadi penjaga perdamaian berarti mencari zona nyaman tanpa musuh? Apa yang membuat negara lain segan pada Indonesia? Istilah ilmiahnya, apakah yang menjadi deterrence factor alias faktor penggentar? Negara yang disegani saat ini, termasuk oleh AS, adalah yang mendasarkan pertumbuhan ekonominya pada ilmu pengetahuan, menanamkan investasi tinggi pada pengembangan kehandalan sumber daya manusianya.

Warga negara- negara tersebut fasih menggunakan teknologi tinggi, bisa mencipta teknologi efisien serta ramah lingkungan,bisa memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan warga dan tamu yang berkunjung dengan standar tinggi, bisa membangun sistem ekonomi tahan krisis.Mereka pun punya investasi besar di seluruh penjuru dunia dan bijak mengatur penggunaan sumber daya alamnya agar kebutuhan domestiknya tidak tergerus persaingan negara-negara lain.

Di manakah posisi Indonesia dalam hal ini? Inisiatif kerja sama pendidikan dengan AS, misalnya, sejauh ini masih seputar upaya mendatangkan lebih banyak orang Indonesia untuk bersekolah ke AS. Kalaupun ada upaya pertukaran pengajar atau pelajar, aksesnya masih sangat eksklusif dan pengayaan ilmunya terbatas sekali. Harus diakui bahwa Indonesia belum punya faktor penggentar; kita baru di tahap selalu mencari zona aman di bawah persaingan negara-negara lain.

Membaca perkembangan diplomasi, sebenarnya peluang untuk dianggap lebih setara dengan AS atau negara lain terbuka lebar. Jika kita mau konsisten dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, diplomasi yang kita kembangkan harus lebih dari sekadar mencari zona aman.Kelebihan kita sebagai suatu bangsa harus ditampilkan dan dipupuk terus (bahkan jika itu harus didanai sendiri tanpa bantuan asing).

Kelebihan tersebut adalah faktor penggentar yang membuat keaktifan Indonesia punya kredibilitas di mata dunia. Lembaga penelitian dan pendidikan,misalnya,perlu diberi perhatian ekstra untuk mengangkat inovasi keilmuan. Jangan lupa bahwa China dan India (dulu Jepang pun melakukan hal ini) membangun puluhan pusat riset dan pengembangan ilmu yang terpadu dengan rencana pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah.

Keahlian warga Indonesia perlu dijaga agar diraup sebesar-besarnya untuk

pengembangan nilai tawar Indonesia. Kedekatan emosional Indonesia dengan Obama tentunya adalah poin plus untuk masuk dalam suasana kerja sama yang lebih nyaman dengan AS. Selebihnya, adalah pekerjaan rumah buat Indonesia agar punya posisi tawar yang lebih baik dalam hubungannya dengan AS.(*)

http://top10headline.com/component/content/article/1-isu-pekan-ini/291-menyambut-obama-apa-yang-ditawarkan-indonesia

Kedatangan Obama: Indonesia Terseret “Power Politics”? Bidang Analisis Hubungan Internasional Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *)Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM, Analis Hubungan Internasional di Tim Kajian Asia Timur Fisipol UGM.

Pengantar

Indonesia bakal kedatangan seorang tamu. Tak tanggung-tanggung, Presiden AS Barrack Obama, yang dielu-elukan oleh publik Indonesia sebagai seorang public figure dengan memajang patungnya ini, dijadwalkan melakukan serangkaian kunjungan ke Indonesia, di antaranya Jakarta dan Bali. Dikabarkan, turut serta dalam kunjungan ini isteri Obama, Michelle Obama beserta staf kepresidenan AS.

Tak pelak, rencana kunjungan ini memicu pro-kontra di publik Muslim Indonesia. Sebagian kalangan menolak kedatangan Obama sebagai aksi protes terhadap aktivitas Amerika Serikat di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lain. Sebagian lain mendukung dengan alasan “menghormati tamu”.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, kedatangan Barrack Obama memiliki dimensi tersendiri jika kita pandang dari kacamata politik internasional. Banyak pihak yang skeptis dengan sikap Obama pasca-kedatangannya, karena “power politics” masih menggelayut dalam konstelasi politik internasional. Karena, kedatangan Obama diyakini memiliki muatan-muatan politis, layaknya kunjungan kepala negara lain. Sudut pandang realisme memandang, tanpa adanya penekanan pada kepentingan nasional, hukum internasional, serta balance of power, hegemoni dan dominasi dari suatu negara ke negara lain akan tetap ada.

Atas basis sikap inilah muncul argumen bahwa kedatangan Obama memiliki dimensi “power”. Persoalannya, Amerika Serikat tidak lagi menggunakan militer (hard power) untuk menekan negara lain. Bagaimana bentuk kontrol (power) Amerika Serikat kepada negara lain? Apakah kedatangan Obama juga sarat dengan bentuk kontrol tersebut?

Kerangka Konseptual: “Power” dan “Realisme Politik”

Ada dua konsep yang perlu kita jelaskan sebelum membahas masalah ini: Kekuasaan dan Realisme Politik. Hans J. Morgenthau, seorang analis politik internasional yang cukup terkenal dalam mazhab realisme, mendefinisikan “power” sebagai “a control of mind and action of other men”. Atas basis definisi ini, power dalam konteks politik internasional bersifat sangat abstrak, tidak formal, dan mewujud dalam perilaku pergaulan antarbangsa.

Bagaimana menjaga agar “power” tersebut tidak berubah menjadi chaos internasional? Morgenthau merumuskan enam prinsip dasar (Morgenthau, 1948: 3).

Pertama, politik berada di bawah kendali hukum internasional. Artinya, dalam konteks ini ada hukum yang mengatur pergaulan antarbangsa, dan kekuatan-kekuatan yang ada (great powers) harus menghormati eksistensi hukum internasional ini untuk membatasi kekuasaan yang mereka miliki.

Kedua, kepentingan dalam politik internasional identik dengan kekuasaan (“the concept of interest defined in the term of power”). Secara lebih luas, Morgenthau menjelaskan bahwa setiap pengambil keputuan mendasarkan kepentingan yang ia ambil pada power yang ia miliki. Semakin besar power, bargaining positionnya akan semakin besar pula. Oleh karena itu, untuk mengetahui haluan politik luar negeri atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemutus kebijakan bagi negaranya, lihatlah power yang ia miliki. Ini kembali lagi pada konsep power yang telah didefinisikan di atas.

Ketiga, kepentingan yang didefinisikan dalam konteks “power” di atas bersifat dinamis; dalam artian, kepentingan suatu negara tidak berlaku untuk selamanya. Prinsip ini menandaskan bahwa power sebuah negara bisa saja berkurang atau meningkat, dan ini tergantung pada kemampuan sebuah negara-bangsa memanagenya.

Keempat, tindakan politik memiliki signifikansi moral. Artinya, biarpun sebuah negara memiliki hak untuk memperluas “power” dan melindungi kepentingan nasionalnya, mereka tetap harus menghargai prinsip-prinsip moral yang dikenal secara umum dalam pergaulan antarbangsa. Maksudnya, penindasan antarbangsa “haram” dilakukan dalam realisme politik dan “balance of power” tidak boleh memarjinalkan negara lain.

Kelima, Hukum-hukum moral yang diatur dalam pergaulan antarbangsa berlaku untuk semua, dan diberikan atas persetujuan semua pihak. Prinsip realisme politik menolak untuk memberikan persetujuan atas standard moral sebuah negara-bangsa untuk dijadikan landasan hukum internasional, biarpun negara tersebut adalah jajaran “great powers”. Sehingga, tidak ada pemaksaan hukum atas sebuah negara kepada negara lain atas dasar powers. Di sisi lain, moral tidak berlaku untuk semua pihak dalam satu seting waktu atau lingkungan. Relasi antara moral dan kepentingan yang terkait tidak boleh menjadi dasar bahwa moral tersebut diuniversalkan dan akhirnya menindas kekuatan lain.

Keenam, politik internasional adalah entitas yang independen, kendati akan sangat terkait

dengan aspek-aspek lain semisal ekonomi, hukum, moral, atau pengetahuan. Politik bisa saja dihubungkan dengan ekonomi, tetapi persoalan kekuasaan dan kepentingan harus dijauhkan agar tidak tumpang tindih dengan aspek-aspek lain. Ketika memandang politik internasional, kita hanya akan bicara soal politik, tidak dihubungkan kepada aspek lain secara total.

Dari keenam prinsip ini, menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip-prinsip ini telah dilanggar oleh kekuatan-kekuatan besar. Kita dapat melihat, misalnya, Konflik Israel-Palestina, di mana Amerika Serikat terlibat sebagai salah satu pemain yang kerap menguntungkan dan menjadi patron Israel, telah membuat hukum internasional tidak berfungsi. Atau, pergulatan kepentingan di PBB yang menyebabkan hak veto terpolitisasi, menjadikan standard hukum internasional tidak lagi dipertimbangkan secara konsekuen. Pun dalam soal moral internasional, standard moral telah menjadi universal atas kepentingan sang polisi dunia yang unipolar, melalui McWorldisasi (Barber, 1995).

Lantas, ketika prinsip ini dilanggar, dan unipolarisme pasca-perang dingin telah membawa kita pada sebuah kondisi di mana telah terjadi hegemonisasi dalam politik Internasional, konstelasi politik kini bergantung pada perubahan politik di sebuah negeri bernama Amerika Serikat: siapa yang menjadi presiden, ia yang akan memimpin dunia.

Dengan kondisi seperti ini, menjadi relevan bagi dunia untuk mencari penyeimbang baru sebagai “balance of power”. Atau, seperti kata Joseph Nye, Guru Besar di Harvard University, Amerika Serikat perlu mendorong penggunaan soft power untuk mencegah chaos di dunia akibat unipolaritas (Nye, 2002). Tetapi, siapa sanggup menyaingi Amerika Serikat? Cina dan India, yang digadang-gadangkan akan menjadi kekuatan baru (Huntington, 1997), masih belum terlihat kompak dalam menekan Amerika Serikat secara hard power. Dunia Islam pun demikian, masih terkooptasi oleh sekat konflik identitas dan politik domestik. Lantas, melengganglah Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia.

Konteks Obama

Akan tetapi, pada tahun 2009, konteks politik dunia mulai berubah. Barrack Obama dari Partai Demokrat muncul sebagai pemenang Pemilu. Konstelasi politik internasional mulai berubah. Karakter Obama yang dicitrakan bersahabat, memiliki kedekatan dengan dunia Islam, serta antiperang menjadikan dirinya sedikit diterima di berbagai belahan dunia. Konsep Smart Power yang ia ciptakan menarik minat dunia yang telah putus asa melihat kebengisan Amerika Serikat era Bush. Kita pun bertanya-tanya, inikah awal perubahan dari sang Polisi Dunia?

Jawabnya, belum tentu. Kita bisa menganalisis Amerika Serikat era Obama dalam tiga tingkat analisa yang dikenal dalam studi Hubungan Internasional: Individu, Negara, dan Sistem Internasional.

Pada level analisa individu, Obama memang memiliki karakter khas Partai Demokrat yang “friendly” dan lebih mengedepankan soft power. Di awal-awal pemilu, Obama

menggunakan isu antiperang dan antiterorisme sebagai political capital, antara lain dengan melempar isu penutupan penjara di Guantanamo Bay. Atas karakteristik ini, publik Amerika Serikat tertarik dan akhirnya memenangkan Obama sebagai Presiden AS.

Akan tetapi, apakah haluan politik luar negeri AS akan terpengaruh hanya oleh rational actor? Kembali jawabannya belum tentu. Iya, rational actor (Obama) memang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Tetapi perlu diingat, masih ada bureaucratic-polity (Kegley, 2002). Jika mindset politik luar negeri AS masih berorientasi pada how to intervene the world as a “world cop”, kita patut skeptis dengan pendekatan yang Obama tawarkan. Mengapa? Karena pada dasarnya, soft power yang ditawarkan oleh Obama bukan persoalan apakah power yang digunakan untuk kebaikan atau tidak, tetapi lebih pada persoalan “how to control another state”. Ini mengacu pada definisi Morgenthau di atas. Dominasi dan Hegemoni AS, apapun jenis power-nya, akan tetap ada (Nye, 2002).

Kendati demikian, ada satu hal lagi yang perlu kita lihat: Amerika Serikat cenderung mengedepankan multilateralisme sebagai soft power-nya. Artinya, sistem internasional yang bersifat unipolar dimanfaatkan oleh Amerika Serikat era Obama untuk merekonstruksi politik luar negerinya. Untuk itulah model smart power digunakan, terutama kepada Iran, Venezuela, atau negara-negara yang selama ini kritis terhadap AS. Di satu sisi, multilateralisme yang dibangun tersebut telah membuat sistem Internasional berubah arah: Amerika Serikat mulai membangun citra diri positif yang diikuti oleh mengendurnya penggunaan koersi dan militer. Akan tetapi, di sisi lain, unipolaritas tetap unipolar dan Hegemoni tetaplah hegemoni. Sistem internasional tetap menjadikan Amerika Serikat sebagai “polisi dunia” yang akan tetap setia mengontrol world government (PBB). Pertanyaan yang perlu kita ajukan, apa yang akan terjadi jika kemudian Obama kalah pada Pemilu 2012 dan Amerika Serikat, atau lobi-lobi AIPAC kian kuat dan mendominasi? Ini yang harus dijadikan catatan.

Oleh karena itu, menjadi logis jika kemudian kita merasa skeptis dengan Amerika Serikat era Obama. Tawaran kerjasama yang diberikan di mana-mana terasa sebagai “topeng” untuk melarikan Amerika Serikat dari tanggung jawabnya menyelesaikan pelbagai konflik yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Di Iraq, misalnya, berapa jumlah pasukan yang pada saat ini ditarik oleh Obama? Atau, bagaimana politik luar negeri AS dalam konteks Afghanistan-Taliban? Bagaimana kuatnya lobi AIPAC menghalangi dan two-state solution yang ditawarkan sebagai resolusi konflk Israel-Palestina, karena posisi Amerika Serikat berat ke Israel? Ini perlu kita jawab untuk melihat wajah lain Obama dalam politik internasional.

Bagaimana Menyambut Kedatangan Obama?

Ketika tahun lalu Hillary Clinton datang ke Indonesia, ada satu hal yang menjadi fokus pidato Hillary: Indonesia perlu menjadi mitra strategis AS, terutama dalam konteks investasi dan perdagangan. Atase Kebudayaan AS di Indonesia, Anne Grimmes ketika berbicara di Fisipol UGM tahun lalu menyatakan, kedatangan Hillary ke Indonesia sebagai negara tujuan kedua dalam kunjungannya dapat bernilai cukup signifikan bagi pola hubungan AS-Indonesia ke depan.

Jika kita lihat dalam konteks sekarang, kita dapat pula melihat fenomena lain: Mesranya hubungan Indonesia-Cina. Tentu saja, pascakrisis finansial global, muncul kekuatan baru dalam ekonomi dunia, yaitu Cina. Ditandatanganinya ACFTA yang menjadi awal baru hubungan romantis CINA-ASEAN diharapkan diperluas kerjasamanya secara efektif dalam kerang ASEAN+3. Amerika Serikat tentu perlu mewaspadai hal ini, karena sudah jamak diketahui bahwa Perebutan pengaruh AS dan Cina terjadi di beberapa regional, salah satunya Asia Tenggara dan Afrika.

Sehingga, kita tak dapat pula melepaskan konteks kedatangan Obama ke Indonesia dari perisitiwa-peristiwa Internasional kontemporer. Peristiwa lain adalah persoalan Tibet yang memicu sedikit ketegangan antara AS dan Cina, menyusul kunjungan AS ke Dalai Lama yang tidak direstui Cina. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dinilai perlu dikendalikan kembali oleh soft power Amerika Serikat.

Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa ada tendensi politik Obama datang ke Indonesia, yang dibalut oleh kenangan “masa kecil” dan lain sebagainya. bagaimana sikap Indonesia idealnya menghadapi datangnya Obama ini? Ada beberapa alternatif yang dapat ditawarkan.

Pertama, meredefinisi kepentingan nasional Indonesia. Jika kita konsisten dengan paradigma realis, kebijakan luar negeri RI harus mengacu pada kepentingan nasional. Hal ini ditegaskan pula oleh H.E. Retno LP. Marsudi, Direktur Jenderal Amerika Serikat dan Eropa Departemen Luar Negeri RI di Fisipol UGM, beberapa waktu yang lalu.

Kedua, menjadikan kedaulatan (souvereignty) sebagai tolak ukur posisi RI. Bagaimana meredefinisi kepentingan nasional RI? Jelas, dalam konteks hubungan Indonesia-AS, ada beberapa hal seperti kedaulatan Indonesia yang perlu jadi kepentingan nasional. NAMRU, misalnya, perlu direnegosiasi agar kedaulatan Indonesia di bidang kesehatan tidak lagi terkotori oleh politik dan kekuasaan Amerika Serikat (Supari, 2008). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kita perlu meredesain format pengelolaan sumber daya alam yang tidak menguntungkan investor asing secara luar biasa. Hal-hal seperti ini yang perlu kita redefinisi untuk menyambut Obama.

Ketiga, meningkatkan strength diplomasi Indonesia. Penguatan kapasitas diplomasi bukan berarti peningkatan skill diplomat, karena pada dasarnya diplomat Indonesia telah memiliki kapasitas yang sangat baik dalam menunaikan tugas negara. Hal yang perlu kita perhatikan adalah resources diplomasi dan kapitalisasi isu agar bisa menjadi bargaining position kita dalam forum-forum internasional. Diakui oleh Retno LP. Marsudi, kegagalan kita dalam mempertahankan standing position dalam suatu isu banyak disebabkan oleh bargaining position yang lemah oleh sebab kondisi sosial politik di masa lalu. NAMRU, misalnya, menjadi kelemahan kita karena di masa lalu, klausul kerjasama kesehatan Indonesia-AS justru diminta oleh Indonesia, sehingga dapat dikapitalisasi oleh AS untuk menekan Indonesia. Di sinilah pentingnya sinergisasi antara konstituen diplomasi dengan pengambil keputusan, dan penegasan adanya diplomasi total yang mengerahkan segenap sumber daya dan konstituen diplomasi untuk terlibat menentukan

sikap RI dalam diplomasi.

Keempat, menegaskan asas dan identitas politik luar negeri RI, yaitu “bebas-aktif”. Bebas aktif bukan berarti netral. Dalam pidatonya, Hatta telah menegaskan bahwa bebas adalah bebas dari tarikan kepentingan great powers (Hatta, 1949). Atau, lebih kita kenal dalam politik internasional sebagai “power politics”. Bebas-aktif tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak sebagai “politik luar negeri banci”. Justru, di sinilah kapital Indonesia dalam politik luar negerinya, yang tidak terpengaruh oleh tarikan kepentingan dan power dari mereka yang ingin meneguhkan hegemoninya. Oleh karena itulah, Hatta menambahkan unsur “aktif” dalam haluan politik luar negeri RI yang tetap konsisten “menjaga perdamaian dunia” sebagai tujuan nasional RI. Hal ini pun juga dijelaskan oleh Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, asas politik luar negeri RI ini perlu dijadikan landasan sentral dalam menghadapi kedatangan Presiden AS Barrack Obama.

Dengan keempat tawaran ini, kita perlu merancang sikap dalam menghadapi kedatangan Obama. Realisme politik adalah persoalan power. Dalam dunia unipolar sekarang, perlu kehati-hatian agar tidak terjebak dalam power politics. Untuk itulah kedatangan Obama perlu kita sikapi secara lebih tajam. Awas, jangan terperangkap politik kekuatan dunia!

http://ibnulkhattab.blogspot.com/2010/03/kedatangan-obama-indonesia-terseret.html

Analisis PolitikMakna Kunjungan ObamaSelasa, 9 November 2010 | 09:35 WIB

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANPekerja memasang poster Presiden Amerika Serikat Barack Obama di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2010). Poster berukuran besar ini dipasang untuk menyambut kedatangan Obama ke Indonesia pada Selasa (9/11/2010).TERKAIT:

Berharap Hibah F-16 dari Obama

Indonesia Bersiap Menyambut Obama

                        Oleh R William Liddle*

BARACK Husein Obama adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang sempat tinggal di Indonesia pada masa kecilnya. Ketika beliau dilantik hampir dua tahun silam, kepeduliannya kepada Indonesia diharapkan lebih besar ketimbang pendahulu-pendahulunya di Gedung Putih.

Sebagai pengamat yang sudah manula, yang sempat menilai kebijakan semua presiden AS kepada Indonesia sejak John F Kennedy, saya sendiri pada awalnya tidak meragukan keistimewaan Obama dalam hal ini.

Namun, kepedulian seseorang secara pribadi dan perhatiannya sebagai presiden adalah dua hal yang bisa berbeda jauh. Dalam hubungan Indonesia-Amerika, ada alasan kuat untuk bersikap skeptis terhadap dampak jangka panjang kunjungan Obama, yang telah tertunda berkali-kali dan kini dijadwalkan hanya berkunjung satu atau dua hari saja.

Singkat saja: posisi Indonesia terletak jauh di bawah posisi Amerika dalam percaturan politik global masa kini. Di panggung dunia, Indonesia belum menjadi pemain sedang, apalagi besar. Lebih terperinci, sumber daya politik yang dimiliki Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk membantu atau melawan Amerika, tentu demi mengajukan kepentingan Indonesia sendiri, masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenyataan itu berarti bahwa Indonesia gampang dilupakan atau dikesampingkan pemain lain.

Reputasi melonjakContoh penting adalah bidang ekonomi. Salah satu keperluan utama Amerika kini adalah pemulihan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri setelah keguncangan krisis perbankan tiga tahun lalu. Terus terang saja, di Asia hanya China yang bisa membantu kami. Ekonominya bertumbuh pesat setelah pergeseran kebijakan ekonomi dari komunis ke kapitalis tiga dasawarsa lalu. Jadi, tidak sulit dipahami kalau Obama memprioritaskan China dalam perjalanan pertamanya ke Asia tahun lalu. Seandainya bank-bank Indonesia berlimpah dollar, Obama pasti sudah lama mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma.

Contoh penting kedua adalah konflik Amerika dengan gerakan-gerakan Islam radikal yang mengancam keamanan nasional kami. Negara saya sedang berperang di Irak dan Afganistan yang bisa dirunut pada serangan Al Qaeda di New York dan Washington pada 11 September 2001. Sejak itu, masyarakat Amerika merasa amat terancam oleh kelompok Islam radikal. Perlawatan Obama ke India kini harus dilihat sebagian dalam rangka itu sebab kerja sama Pakistan, musuh bebuyutan India selama puluhan tahun, sangat diperlukan dalam perang Amerika di Afganistan. Harapan Obama, obsesi Pakistan dengan ancaman India bisa diredakan sedikit demi sedikit kalau Amerika menjadi perantara di belakang layar.

Sejauh mana Indonesia bisa membantu Amerika, sekali lagi dalam rangka mengajukan kepentingannya sendiri? Selama ini, khususnya sejak awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004, usaha-usaha dua pemerintahan kita terjalin rapat, khususnya terhadap kelompok Islam radikal. Banyak gembong Jemaah Islamiyah yang terlibat tindakan teroris dibunuh atau ditangkap dan diadili. Reputasi Indonesia melonjak sebagai negara bermayoritas Muslim yang paling berhasil  melenyapkan jaringan teroris.

Namun, kerja sama dalam bidang ini terbatas. Indonesia adalah masyarakat Muslim terbesar di dunia serta negara demokratis terbesar ketiga, setelah India dan Amerika. Namun, hal itu tidak berimplikasi bahwa Indonesia berpengaruh di Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan, tempat tinggal sebagian besar umat Islam di dunia. Klaim banyak pengamat dan pejabat bahwa Indonesia adalah semacam  role model, suri teladan, bagi kekuatan prodemokrasi di dunia Muslim sama sekali tidak bergema di negara-negara bersangkutan. Pidato pertama Obama yang dialamatkan kepada umat Islam diucapkan di Kairo, bukan di Jakarta. Mesir diakui umum sebagai salah satu pusat peradaban Islam meskipun kini dikuasai diktator kejam yang tidak disukai di Washington.

Lebih sabar Pembaca Indonesia, harap jangan salah sangka. Saya tidak bermaksud menyepelekan Indonesia atau kunjungan Presiden saya. Justru sebaliknya: saya ingin menaruh kunjungan tersebut dalam kerangka realistis agar orang Indonesia menjadi lebih sabar sekaligus lebih gesit dalam pendekatannya kepada pemerintahan Obama.

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia sudah masuk sepenuhnya dalam sebuah proses modernisasi bersejarah yang akan menentukan masa depannya selaku negara kebangsaan dan pemain internasional yang berbobot. Proses itu mengandung dua dimensi utama: pendirian lembaga-lembaga politik yang demokratis serta lembaga-lembaga ekonomi yang ramah kepada pasar domestik dan global.

Pemerintah Amerika, di bawah seorang presiden yang bersimpati secara pribadi, bisa membantu banyak, misalnya melalui proyek-proyek bersama yang sedang ditingkatkan atau dirumuskan baru di bidang-bidang pendidikan, perlindungan lingkungan alam, perubahan iklim, perdagangan, dan penanaman modal.

Namun, hasil maksimal akan bergantung kepada kesadaran orang Indonesia bahwa Amerika, termasuk presidennya, gampang terdistraksi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia sebaiknya bersikap eling dan waspada, bersiap-siap terus untuk mengelola dan mengarahkan kebijakan Amerika demi pencapaian tujuan-tujuan Indonesia.

http://internasional.kompas.com/read/2010/11/09/0935121/Makna.Kunjungan.Obama

Sisi Lain Kunjungan Obama ke IndonesiaAbdul Munir Sara - suaraPembaca

Jakarta - Sudah dua kali Presiden Amerika Serikat Barak Husein Obama gagal ke Indonesia. Kali pertama di bulan juni 2010, dan yang kedua pada bulan april 2010. Yang pertama beralasan karena harus menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) tentang jaminan sosial bagi warga AS. Kali keduanya pihak AS mengajukan alasan masih ada persoalan mendesak lainnya, yang juga memerlukan penanganan Obama. 

Setelah kedatangan Presiden Bush yang dramatik itu, kali ini, lagi-lagi Pemerintah Indonesia merespon positif rencana kedatang Obama yang ketiga kalinya. Berita ini bersumber dari ucapan langsung Obama, kala menyampaikan pidato di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB Kamis, 23 September 2010.

Kedatangan Presiden Amerika yang ke-44 itu, tidak saja mengungkit nostalgia masa-masa kecilnya di Indonesia bagi sebahagian masyarakat. Tapi, juga membuat Pemerintah Indonesia sibuk bukan kepalang. Tenaga, biaya, dan sistim keamanan bakal dikerahkan dengan sangat eksklusif dan expensive. Hal serupa juga pernah dilakukan pemerintah Indonesia ketika dua kali Presiden George Bush berkunjung ke Indonesia.

Perhelatan Pemerintah Indonesia saat Presiden George W Bush berkunjung tempo hari masih tersimpan dalam memori kita. Pemerintah saat itu menyiapkan helipad eksklusif di Istana Bogor untuk pendaratan helikopter yang ditumpangi rombongan Bush. Semua rute angkutan kota yang melintas di sekitar istana Bogor dialihkan. Juga terjadi tindakan pengamanan berlebihan dan ekstra ketat oleh aparat keamanan AS dengan melakukan jamming semua alat komunikasi dalam negeri.

Oleh editorial sebuah media nasional edisi 26 November 2006, menulis "kehadiran Presiden Bush ketika itu, melumpuhkan perekonomian masyarakat Bogor". Karena, semua akses sarana transportasi dan komunikasi "berhenti total selama satu minggu lebih, dari sebelum dan menjelang kedatangan Presiden Bush.

Dalam bayangan kita, rencana kedatangan presiden Obama ke Indonesia ini, bakal membikin pemerintah Indonesia tak kalah sibuknya seperti ketika kedatangan Presiden Bush 2006. Tenaga dan biaya bakal dikeluarkan negara tanpa tanggung-tanggung untuk menyambut kedatangan Presiden Obama.

KeuntunganDi balik kucuran tenaga dan biaya oleh pemerintah itu, ada hal postif yang menguntungkan Indonesia. Pertama, meski, Indonesia tergolong negara kawasan Asia Tenggara yang rentan aksi terorisme, Presiden Obama bertekad datang.

Kedatangan Obama ke Indonesia, mencitrakan bahwa, negara ini masih layak dikatakan aman dan damai. Hal tersebut akan terbukti dengan sendirinya, ketika Obama berkunjung ke Indonesia, dan menyaksikan sendiri kondisi Indonesia. Keberhasilan Polri membongkar jaringan teroris saat ini, akan menjadi kabar sekaligus citra positif terkait situasi keamanan di Indonesia. Paling tidak, dimata Obama, Indonesia terbilang sukses memberantas terorisme.

Kedua, polemik dunia Islam terkait isu pembakaran Al Quran, akan mencair dengan kehadiran Obama ke Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Kehadiran Obama diharapkan, dapat melerai benang kusut persepsi dunia Barat terhadap Islam akhir-akhir ini. Terutama masyarakat Amerika.

Ketiga, kehadiran Obama di Indonesia, juga dapat melerai kusutnya hubungan Indonesia dan Amerika. Terutama pemboikotan di segi kemiliteran terkait tuduhan pelanggaran HAM dalam kasus Timor Timur. Meski kehadiran Obama ini direspon dengan membanjirnya harapan, rasa nostalgia dan penolakan oleh sekelompok masyarakat Indonesia. Kita berharap, pemerintah dan masyarakat bisa memetik keuntungan-keuntungan besar demi kepentingan masyarakat Indonesia di balik kunjungan presiden Barak Obama.

KerugianDemikian pun sebaliknya. Kunjungan Obama tidak berbuah baik. Bila kedatangannya disambut dengan terlampau berlebihan. Apalagi menyedot anggaran keamanan dan juga melumpuhkan roda ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang terjadi ketika Presiden Bush berkunjung ke Indonesia.

Di tengah situasi negeri yang sedang pelik, didera bencana, dan dirantai sekian banyak persoalan kemiskinan seharusnya pemerintah tidak bertindak berlebihan terkait kedatangan Obama. Apalagi terkesan mubazir. Semakin berlebihan dan ekstra ketat mengerahkan sistim keamanan dengan jumlah biaya yang besar justru mencitrakan Indonesia tak seaman yang dibayangkan.

Kita berharap kedatangan Obama ke Indoneisa disambut selayaknya seorang tamu penting negara. Tapi, sewajarnya saja. Sebagaimana sambutan pemerintah AS ketika menerima kunjungan SBY ke Amerika.

Demikian pula kedatangan Obama jangan sampai menyumbat siklus ekonomi masyarakat. Seperti yang terjadi saat kedatangan George Bush 2006. 'Toh' kedatangan Obama tidak lain dan tidak bukan semata untuk membuka akses investasi dan mengonsolidasikan kerja sama multi sektor dengan pemerintah Indonesia --yang juga

implikasinya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Tapi, bila sebaliknya, kehadiran Obama dengan semua akibat kemacetan siklus perekonomian warga, maka kehadiran Obama tak ada untungnya. Malah merugikan masyarakat. Bisa saja. http://suarapembaca.detik.com/read/2010/11/08/183906/1489689/471/sisi-lain-kunjungan-obama-ke-indonesiaTUJUAN KEDATANGAN OBAMA KE INDONESIA

JAKARTA - Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia dinilai mempunyai maksud tertentu. Diduga tujuan Obama datang selain mendukung pasangan SBY-Boediono juga mendukung kekuatan neo kapitalis.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PB HMI MPO M Chozin Amirullah, di Jakarta, Senin (15/3/2010).

Amirullah mengatakan kedatangan Obama ke Indonesia menunjukkan kuatnya cengkraman dan kekuatan neo kapitalisme dan korporasi Amerika yang berada di Indonesia.

"Keberadaan korporasi-korporasi tersebut telah menyebabkan ketidakadilan terhadap rakyat Indonesia dan merusak lingkungan hidup," tegas Chozin.(al/amn)

Kunjungan Obama Mengangkat Peran Global IndonesiaRabu, 17 Maret 2010 13:18 WIB | Artikel | Pumpunan | Dibaca 3398 kali

Lex Rieffel

presiden Amerika Serikat barack obama dan Michelle obama. (REUTERS/Joshua Roberts)Jakarta (ANTARA News) - Kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bukan saja bersifat pribadi tetapi juga politis. Ia berkesempatan mengenang kembali tempat ia menghabiskan masa kecilnya, mengenyam pendidikan dasarnya, dan mempelajari bahasa setempat (Indonesia).

Tak seorang pun dari 43 presiden Amerika Serikat lainnya pernah mengalami kedekatan dengan negara-negara non Barat seperti Obama miliki.

Salah satu tujuan politik kunjungan sang presiden adalah mengangkat citra global Indonesia di mata dunia.

Banyak orang AS melihat pentingnya posisi Indonesia, kerap kali digambarkan sebagai negara terpenting di dunia yang paling sedikit dikenal warga AS.

Dengan penduduk 230 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpopulasi terbanyak keempat di dunia setelah China, India, dan AS.

Sebelas tahun lalu Indonesia memulai satu transisi mengesankan, dari sebuah pemerintahan otoriter berusia 30 tahun di bawah Soeharto menjadi negara paling demokratis di seluruh Asia Timur dan Tenggara.

Yang membuat proses transisi demokrasi itu luar biasa adalah bahwa penduduknya yang hampir 85 persen beragama Islam itu, membuktikan betapa nilai-nilai demokrasi dan Islam bisa menyatu untuk membangun 'masyarakat adil dan makmur,' yang adalah tujuan utama berbangsa seperti tercantum dalam konsistusi Indonesia.

Indonesia juga penting karena lokasinya strategis di persilangan jalur laut antara Eropa, Afrika, Timur Tengah di bagian timur, dan China, Jepang, dan Korea Selatan di bagian utara.

Selain itu Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, batu bara, tembaga, nikel, kayu, ikan, kelapa sawit, dan banyak lagi.

Mungkin alasan utama mengapa Indonesia tidak begitu dikenal oleh masyarakat AS adalah karena AS tidak pernah terlibat perang dengan Indonesia.

Alasan lainnya karena hanya sedikit migran dan pelajar dari Indonesia yang datang ke AS.

Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia dewasa ini dianggap lebih "inward-looking" dan curiga terhadap orang asing.

Mengangkat citra Indonesia bisa menguntungkan AS karena dapat menjaga keseimbangan tiga negara besar Asia yaitu China, Jepang, dan India.

Lebih jauh lagi, keberhasilan Indonesia mempertahankan sistem pemerintahan yang demokratis berpotensi mendukung perjuangan dunia mengatasi permasalahan di negara-negara lemah dan penuh dengan konflik.

Sebuah analisis ringkas akan kekuatan dan kelemahan Indonesia menjelang malam kedatangan Obama di Indonesia akan mengungkapkan gambaran yang lebih jelas.

Indonesia punya lima kekuatan utama.

Pertama kerangka kerja politik yang lebih solid, termasuk pemilihan presiden secara langsung setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar '45 sebanyak empat kali.

Kedua, pemilihan umum yang adil dan bebas yang telah diselenggarakan tiga kali dan sekarang bahkan rutin dijalankan di level provinsi dan kabupaten.

Ketiga, pemberlakuan sistem desentralisasi sejak 2001, memberikan kekuasaan lebih kepada 440 kabupaten dan kota di 33 provinsi.

Keempat, penguatan masyarakat sipil dengan kebebasan pers yang luar biasa.

Kelima, Kepemimpinan ekonomi yang kuat di bawah aransemen Boediono yang kini Wakil Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang keduanya berperan besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

Tapi Indonesia juga memiliki enam kelemahan.

Pertama, parlemen Indonesia hanya memperjuangkan gaji dan tunjangan tinggi untuk mereka tetapi menghalangi legislasi-legislasi penting yang justru bertujuan meningkatkan kualitas pemerintahan dan menaikkan standard hidup.

Kedua, kinerja birokrasinya payah karena gaji yang rendah dan tidak disiplin.

Ketiga, militer memang tidak terlibat lagi dalam politik tetapi masih berperan dalam kegiatan bisnis tentara yang akhirnya berpengaruh pada profesionalitas mereka.

Keempat, barangkali ini yang terburuk bahwa kekayaan alam Indonesia justru menjadi kutukan ketimbang berkah, Terjadi pengerukan berlebihan di hampir setiap wilayah, baik laut maupun darat, demikian pula di 17.000 pulaunya.

Kelima, investasi yang tidak memadai dalam bidang infrastruktur mengakibatkan tingginya biaya produksi.

Keenam, sejumlah hambatan baik dari dalam negeri maupun investasi asing semakin menyusahkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

Kunjungan Obama ke Indonesia akan menempatkan negara kepulauan itu di peta penting dunia.

Kemitraan Komprehensif yang secara resmi akan diluncurkan dua negara itu adalah bentuk komitmen jangka panjang yang bisa membantu Indonesia berperan besar di tingkat global.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan Kemitraan Komprehensif pada November 2008 setelah memenangkan pemilihan presiden untuk kedua kalinya.

Isi kesepakatan itu akan menjadi ujian yang bagus untuk kebijakan luar negeri pemerintahan Obama, yang lebih berusaha mendengar daripada menceramahi Indonesia.

Pendidikan sepertinya akan menjadi prioritas utama, memperkuat universitas-universtas di Indonesia, membantu lebih banyak orang Indonesia belajar di AS, dan mendorong warga AS untuk belajar tentang Indonesia.

Indonesia akan memerlukan dampingan dari segi ekonomi dan pembangunan dari AS walaupun memang sulit.

Wilayah diskusi paling pelik adalah militer, karena Indonesia belum mengamalkan dan mengartikulasikan strategi pertahanan dan keamanan yang pantas sehingga mendapatkan dukungan AS.

Kunjungan Presiden Obama yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia sejak dia terpilih November 2008, mempunyai kepentingan simbolis yang besar bagi kedua negara.

Meskipun begitu, keuntungan konkret bagi masyarakat awam di dua negara akan mewujud secara perlahan di tahun-tahun mendatang, tentu saja dengan kerja keras dari kedua negara. (*)

http://www.antaranews.com/berita/1268806702/kunjungan-obama-mengangkat-peran-global-indonesia

Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia

08/11/2010 Berikan komentar Go to comments

Setelah dua kali membatalkan kedatangannya ke Indonesia yaitu pada bulan juni 2010 dan pada bulan april 2010, akhirnya besok tanggal 9 November 2010 Presiden Amerika Serikat Barrack Obama akan tiba di bandara Halim Perdana Kusuma setelah kunjungannya ke India.

Bencana letusan Gunung Merapi yang memaksa banyak maskapai asing enggan melakukan penerbangan ke Indonesia tidak menyurutkan Obama melawat Indonesia dengan Air Force One-nya.

Presiden Obama di perkirakan akan berada di Indonesia selama 2 hari yaitu tanggal 09 November 2010 & 10 November 2010. Setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Obama akan segera menuju ke Istana Negara untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ben Rhodes, salah seorang pejabat kantor kepresidenan di Gedung Putih, dalam pembicaraan bilateral ini Presiden Barack Obama akan menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra utama dalam upaya AS untuk menjangkau dunia muslim dan berhubungan dengan perekonomian Asia Tenggara yang dinamis dan berkembang cepat dan bagaimana cara membangun kemitraan ini dengan Indonesia.

Pertemuan kedua presiden ini akan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama, dan pada malam hari Obama akan menghadiri jamuan makan malam dengan beberapa tamu undangan. Keesokan harinya tanggal 10 Nopember 2010, Obama akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan di Kalibata untuk memberikan penghormatan kepada para pejuang dan pahlawan Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Dari Kalibata, Obama akan menuju Universitas Indonesia menggunakan helicopter untuk memberikan kuliah umum di Universitas terbesar di Indonesia ini. Dalam pidato ini Obama akan membahas tentang hubungan yang dapat dibangun antara AS dan Indonesia, demokrasi dan upaya AS untuk menyentuh komunitas Muslim di seluruh dunia serta pluralisme dan toleransi yang ada di Indonesia saat ini. (grandparagon.com)

http://www.bankmoel.com/kedatangan-presiden-obama-ke-indonesia/

Politik RSS

Di Indonesia, Obama akan Bicara soal Ekonomi, Demokrasi, dan Keragaman

Presiden Obama diperkirakan akan berbicara tentang Indonesia sebagai contoh negara Islam yang maju dengan tradisi pluralistik.

Washington DC   Senin, 08 November 2010

Foto: AP

Presiden Obama diperkirakan akan berbicara mengenai isu antar-agama dan pluralisme di Indonesia.

Teruskan dengan Digg Facebook StumbleUpon Yahoo! Buzz del.icio.us Twitter

Berita Terkait Obama Fokus pada Hubungan Strategis dengan India Presiden Obama Incar Pasar Ekspor di Asia Agenda Presiden Obama di Indonesia Presiden Obama akan Gelar Jumpa Pers di Halaman Istana Negara

Obama Tiba di Indonesia Obama Kunjungi Indonesia untuk Dorong Hubungan Perdagangan dan Keamanan Presiden Obama Puji Indonesia sebagai “Negara yang sedang Bangkit” Hasil Survei: Toleransi Beragama Warga Jabodetabek Makin Luntur

Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama dijadwalkan akan tiba di Jakarta Selasa malam. Ini adalah kunjungan yang sebelumnya tertunda dua kali tahun ini karena dua situasi dalam negeri Amerika, termasuk kebocoran sumur minyak di Teluk Meksiko.

Jadwal kegiatan termasuk pembicaraan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hari berikutnya kunjungan ke masjid terbesar di Indonesia serta  pidato bagi rakyat Indonesia, di mana Obama pernah tinggal beberapa tahun semasa kanak-kanak.

Meskipun tidak diketahui apa yang hendak dikatakan Presiden Obama dalam pidatonya di Universitas Indonesia, pejabat Gedung Putih memberikan sekilas gambaran kepada para wartawan di New Delhi.

Deputi Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Komunikasi Strategis, Ben Rhodes, menggambarkan apa yang ia sebut hubungan langsung antara tujuan yang hendak dicapai Obama di India dan di Indonesia.

"Ini mirip dalam arti memperluas kerjasama dalam bidang energi bersih, pertumbuhan ekonomi, kontra-terorisme, dan perubahan iklim. Jadi itu merupakan agenda luas yang mirip, dan intinya adalah kita bisa bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit seperti India dan Indonesia dalam su-isu itu, maka itu sangat memperbesar kemajuan yang dapat kita buat di berbagai belahan dunia," jelas Rhodes.

Presiden Obama ketika berkunjung ke India.

Rhodes mengatakan Indonesia sangat cocok masuk dalam fokus Presiden Obama di Asia, dan dalam kelompok negara demokrasi dan kekuatan yang sedang bangkit sebagai landasan orientasi strategis Amerika dalam abad ke-21.

Pejabat itu mengatakan, seperti yang dilakukan di India, di Indonesia Presiden Obama akan berbicara tentang kemitraan dan potensi pertumbuhan ekonomi, serta isu-isu demokrasi dan keragaman.

"Isu antar-agama dan pluralisme, dan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Saya kira Presiden akan bisa berbicara tentang contoh positif yang ditunjukkan Indonesia dalam hal itu, sebagai negara dengan komunitas Islam yang maju, tetapi juga negara yang memiliki tradisi pluralistik - Kristen, Hindu dan lain-lain," kata Rhodes.

Presiden Obama juga menganggap Indonesia sebagai bagian integral dari upaya Amerika untuk sepenuhnya terlibat dengan organisasi-organisasi di Asia Tenggara dan Asia Timur, seperti ASEAN dan G-20.

KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan adalah tujuan Presiden Obama berikutnya setelah Indonesia, yang juga merupakan anggota dari organisasi itu. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT Asia Timur di Jakarta tahun depan. Presiden Obama telah berjanji untuk menghadiri pertemuan itu.

http://www.voanews.com/indonesian/news/politics/Di-Indonesia-Obama-akan-Bicara-soal-Ekonomi-Demokrasi-106922343.html

Diplomasi Obama di Indonesia 

AKHIRNYA Presiden Negara Adikuasa AS Obama datang ke Indonesia, setelah sebelumnya pada bulan Mei batal datang ke Indonesia karena masalah dalam negerinya. Semula, Obama dijadwalkan berkunjung ke Jakarta, tempat dia pernah menghabiskan empat tahun masa kanakkanaknya itu pada Maret 2010.

Rencana itu batal lantaran Presiden Obama tengah membahas masalah undang-undang tentang perawatan dan asuransi kesehatan bagi warga AS. Penundaan terulang kembali pada Juni, karena masalah tumpahnya minyak BP yang parah di perairan AS. Kedatangannya kali ini disambut dengan luar biasa oleh pemerintah Indonesia. Pengamanan yang super ketat dari mulai persiapan sampai pada saat penyambutan.

Tidak bisa dipungkiri, penyambutan yang luar biasa tersebut wajar karena tamunya juga istimewa dan kedatangan Obama sebagai Presiden AS, akan mendatangkan opini positif dari masyarakat internasional bahwa setidaknya Indonesia terlihat sejajar dengan negara adikuasa tersebut.

Kunjungan Presiden Obama memiliki arti yang penting, di mana momen ini dimanfaatkan untuk penandatanganan Comprehensive Partnerships Agreement (kerja sama dalam segala bidang secara konprehensif).

Tentu saja, kerja sama Indonesia dengan AS harus berpegang pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Dari segi politik, kedua negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Diplomasi ObamaKunjungan Obama kali ini sarat makna, di tengah posisi yang kurang menguntungkan bagi Obama di dalam negeri AS. Banyak warga AS yang kemudian mulai tidak suka dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh Obama.

Bahkan para pendukung Obama pada saat pilpres dua tahun lalu di Amerika Serikat, kini sudah mulai berubah haluan. Partai Demokrat pun yang mengusung Obama menuju kursi Presiden AS merasakan akibatnya. Dalam pemilu sela awal bulan ini, Partai Republik memenangi mayoritas kursi di DPR.

Nancy Pelosi, politisi senior Partai Demokrat yang sebelumnya memimpin parlemen, harus menyerahkan kursinya kepada John Boehner dari Partai Republik yang popularitasnya terus menanjak. Turunnya Pamor Obama di AS karena kondisi ekonomi yang belum juga pulih dan juga semakin meningkatnya pengangguran.

Kunjungan ke Indonesia dan beberapa negara dikawasan Asia, dimanfaatkan oleh Obama untuk menjajaki kemungkinan kerjasama diberbagai bidang, setelah kunjungannya ke India, diharapkan kunjungannya ke Indonesia juga membuahkan hasil positif. Diplomasi tidak akan terlepas dari kepentingan.

Bahkan KM Panikkar (SL Roy, 1989) menyatakan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sosok Obama yang sudah akrab dengan warga Menteng, bisa dimanfaatkan oleh Obama tanpa harus susah-susah menarik simpati.

Bagi negara mana pun tanpa terkecuali AS, mempunyai beberapa tujuan dari upaya diplomasi yang dilakukan antara lain pertama, tujuan politik. Untuk mencapai tujuan ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan yang erat dengan negara-negara yang sehaluan dan menetralisir negara yang memusuhi.

AS bisa dikatakan memiliki segalanya , untuk mencapai tujuan ini tidaklah terlalu sulit, karena hanya mengandalkan kekuatan. Apalagi negara yang dituju adalah Indonesia yang notabene sudah familiar dengan diri Obama. Bahkan Obama percaya bahwa dukungan Indonesia terhadap dirinya masih sangat kuat.

Setelah beberapa tahun yang lalu sempat menjalani diplomasi yang tidak nyaman dengan Indonesia karena masalah terorisme, sekarang saat yang tepat untuk membangun hubungan yang labih baik dengan Indonesia.

Ben Rhodes, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Obama Urusan Komunikasi Strategis menyatakan bahwa Indonesia dilihat sebagai persimpangan yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan utama Amerika dan sebagai mitra yang sangat penting bagi masa depan kepentingan Amerika di Asia dan dunia.

Kedua, tujuan ekonomi. Menurut Kamar Dagang AS, Amerika Serikat hanya mengekspor barang senilai 6 miliar dolar AS ke Indonesia setiap tahun, sehingga menjadikannya pasar terbesar ke-37 bagi AS. Sebagai Negara kapitalis, Indonesia sangat tepat dijadikan sebagai tempat berpijak bagi pasar AS.

Beberapa industri makanan cepat saji dan industri tekstil juga sudah merasuk dihati masyarakat Indonesia dan menjadi favorit. Sebut saja Dunkin Donut, KFC, Mc Donald, dan restoran cepat saji lainnya yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

Ketiga, tujuan kultural. Dalam kunjungannya, Obama juga memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Tema yang diangkat adalah tentang toleransi hidup beragama dan kebebasan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Obama secara psikologis sangat tertarik dengan keberagaman yang ada di Indonesia tetapi tetap bisa hidup rukun.

Saya rasa kesan yang ingin dibangun oleh Obama adalah hidup dalam damai, tanpa perang dan perselisihan, yang secara kultural selalu ditunjukkan oleh AS sebagai negara yang arogan dengan kekuatannya yang mampu menghancurkan negara lain yang tidak sehaluan seperti kebijakan AS di masa Bush dengan melumpuhkan Afghanistan dan Irak.

Keempat, tujuan ideologi. Tujuan ini bisa dengan mudah dilihat pada masa perang dingin. Dengan adanya dua kekuatan besar yaitu AS dan Uni Soviet, yang memiliki ideologi yang berbeda saling membentuk kekuatan dengan menarik negara lain untuk ikut kekubunya. Pasca perang dingin, konstelasi politik internasional berubah.

Seperti yang diramalkan oleh Huntington, bahwa adanya Clash of civilization, bisa menjadi salah satu acuan bagi Obama untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara muslim. Dalam skala internasional, Obama ingin melihat kondisi hubungan Barat-Islam, sebagai sesuatu yang normal.

Tak heran kalau ia mengambil momentum ini, untuk menunjukkan sikap positifnya itu. Ucapan selamat berpuasa dan Idulfitri serta mengunjungi masjid, merupakan bentuk pernyataannya secara fisik dan terbuka. Untuk perdamaian dunia, hubungan antaragama dan antarbangsa.

Tidak bisa dipungkiri setiap negara mempunyai tujuan diplomatik yang ingin ditonjolkan untuk mencapai keinginannya. Obama bisa mencapai keinginannya, dengan kunjungan selama 2 hari di Jakarta. Pro dan Kontra tentang kedatanganya di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan itu merupakan suatu kewajaran, ditengah kontroversi yang melanda negara adidaya tersebut.  f Anna Yulia Hartati SIP MA Peneliti Lab. Diplomasi, dan Dosen FISIP/Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42805&Itemid=62

SBY dan Kunjungan Barack Obama di Indonesia OPINI Mira Kusuma | 11 November 2010 | 05:46

216

3

Nihil.

Kunjungan Obama disambut senyum bergincu SBY. ..

Pada 10 november 2010 mendatang akan ada kunjungan presiden Obama ke Indonesia. Dijadwalkan pula ia melakukan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sedangkan isu pencalonan Suharto untuk diberi gelar pahlawan nasional masih menimbulkan reaksi pro dan kontra, mengingat peranan Suharto selama 32 tahun masa jabatannya sebagai presiden itu lebih dikenal sebagai jagal sekaligus tokoh koruptor terbesar dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia maupun di tanah bekas jajahannya, Timor Leste.

SBY sebagai kepala negara telah diuji sikap politik di dalam negerinya, misalnya dengan adanya peristiwa bencana alam di sepanjang bulan oktober 2010 ini, yang muncul secara beruntun di tiga tempat wilayah Indonesia, di Wasior, 4 Oktober, di kepulauan Mentawai, 25 Oktober dan gunung Merapi 26 Oktober.

Korban jiwa manusia dan kerugian harta benda di update di setiap detik oleh para pengamat dan pemerintah, dan korbannya masih terus bertambah, sampai hari ini belum semua teridentifikasi jumlah totalnya. Bencana alam ini tentunya harus ditangani secara manusiawi, secara gotong royong dalam semangat solidaritas bangsa, tapi malahan terdengar kabar bahwa gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno malahan berjalan-jalan plesiran ke Jerman.

Bencana Politik warisan rezim Suharto

Sementara itu mari kita menghitung banyaknya jumlah korban kematian dan pemenjaraan di masa rezim SBY, yang disebabkan oleh persoalan pelanggaran HAM di daerah konflik seperti di Aceh, Ambon, Poso dan Papua, contohnya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh satuan anti teror Polri, Densus 88, korbannya dengan tuduhan separatis di Maluku, juga beberapa korban penyiksaan aparat terhadap rakyat di daerah kabupaten Puncak Jaya, Papua, berita tersebut disebarluaskan melalui video Youtube, dan telah menjadi perhatian publik Internasional. Bencana politik warisan rezim Suharto sampai saat ini masih gelap karena digelapkan secara sengaja oleh penguasa sekarang.

Diberitakan pula oleh beberapa surat kabar di Indonesia, bahwa sejak tahun 2003 - 2009 Polri sudah menangkap lebih dari 500 orang yang dituduh dalam kasus terorisme, dan selama masa pemerintahan SBY diperkirakan sekitar 40 orang yang dituduh teroris telah dieksekusi dengan cara “extra judicial killing”.

Maka semakin jelaslah peranan SBY yang didukung oleh barisan kelompok loyalis rezim militer Soeharto dan simpatisannya, melalui Partai Golkar dan Partai Demokrat, menjalankan metode politik kekerasan dan KKN . Bahkan pembangunan politik dan ekonomi dalam negeri mewarisi budaya korupsi, misalnya, dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi, yang menurut Danang dari ICW: punya efek negatif, korupsi semakin marak di daerah dengan cara yang beragam, 73 persen perkara yang sekarang sedang ditangani KPK adalah korupsi di daerah.

Kenyataan banyak kasus korupsi yang terjadi di jajaran institusi negara di eksekutif, legislatif, dan sampai di yudikatif, seperti skandal Century, Markus, dan kasus rekening gendut yang melibatkan beberapa jenderal Polri maupun kasus-kasus korupsi lainya sampai di tingkat daerah itupun tidaklah pernah bisa ditangani secara transparansi dan tuntas. Sedangkan kenaikan harga sembako maupun harga bahan-bahan kebutuhan untuk hidup sehari-hari, seperti tarif listrik, air, gas, dan biaya pendidikan yang semakin melambung.

Pada tanggal 20 Oktober 2010 yang lalu, koran gratis di Belanda bernama Metro yang oplagnya setiap hari kerja sebanyak 1.945.000, telah memuat berita berjudul: “Demonstrerende Indonesiërs eisen aftreden Yudhoyono” (Demonstran menuntut pengunduran diri Yudhoyono). Isi beritanya mengabarkan bahwa polisi di Jakarta telah menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan pistol dalam bentrokan dengan para demonstran dan mahasiswa, yang mengakibatkan seorang mahasiswa telah tertembak dan terluka kakinya.

Dikatakan pula bahwa aksi demonstrasi diatas adalah salah satu bentuk protes ketidak puasan selama setahun masa jabatan SBY sebagai Presiden jilid 2, dimana pada awal SBY menjabat Presiden enam tahun lalu (2004) telah berjanji untuk memberantas korupsi, menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan untuk meningkatkan ekonomi, tapi menurut banyak orang Indonesia, SBY tidak memiliki peranan yang signifikan atas janji-janjinya. Popularitas SBY mengalami penurunan tajam sejak pemilu

terakhir, dimana bulan Juli tahun lalu dia didukung oleh 63 persen dari jumlah penduduknya, dan sekarang hanya 38 persen yang masih percaya janji angin surganya SBY.

Politik Luar negeri SBY dan urgensi kunjungan kenegaraan presiden Obama

Kunjungan kenegaraan Presiden Obama, direncanakan juga untuk mengunjungi Masjid Istiqlal, dimana tempat ibadah itu dikenal sebagai mesjid termegah dan terbesar di Indonesia, yang dijadikan simbol bagi penduduk Islam terbesar di dunia. Kehadiran Obama beserta rombongannya selama 2 hari kunjungan kenegaraan ini tentunya memiliki tujuan prioritas hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menurut Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional yang dimuat di indojunkers.com: “Obama ke Indonesia 9-10 November, dalam hubungan RI - AS yang hampir setengah dekade ini menunjukkan arah penguatan yang cukup signifikan, diwarnai antara lain dengan pengakuan AS terhadap demokratisasi yang telah berjalan sangat baik di Indonesia, proses reformasi, penghormatan atas pluralisme ini, dan keberhasilan Indonesia dalam memerangi terorisme”.

Sambutan positif Faiza ini tak mengejutkan kita semua, lantaran pernyataan tersebut adalah standard bahasa diplomatik, yang mungkin enak terdengar di telinga publik umum tapi nyatanya sangat pahit untuk dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia yang nasibnya miskin dan tak berdaya karena tidak memiliki keadilan, dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-harinya.

Dikatakan pula di berita internet tersebut bahwa kemitraan komprehensif  RI - AS, perdagangan dan investasi, adalah salah satu isu penting untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan serta kerjasama bilateral RI-AS bidang pembangunan politik dan ekonomi. Maka tema pembahasan itu akan menyangkut pula pada persoalan penanganan anti terorisme, pelanggaran HAM dan korupsi di Indonesia yang sedang berkembang luas.

Berkaitan dengan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda dan sikap politik luar negeri Indonesia akibat “pembatalan di menit menit terakhir” itu sempat menjadi isu spektakuler, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Isu tersebut yang dibangkitkan oleh media cetak dan internet, telah menimbulkan reaksi pro dan kontra yang semata-mata hanya retorika politik yang sedap didengar oleh para penggemar gosip politik.

Simaklah isi berita di situs koran De Telegraaf, tgl 5 oktober 2010, jam 13:59, berjudul “Hirsch Ballin gaf toelichting aan ambassadeur” (Hirsch Ballin telah memberi informasi ke Duta Besar). Menurut Menteri Kehakiman Belanda, Ernst Hirsch Ballin, mengatakan bahwa sebelumnya ia telah menelepon duta besar Indonesia F. Habibie dua kali berturut-turut, dimana ia menjelaskan bahwa akan ada tuntutan ke pengadilan dari warga negara Belanda melalui pengadilan di Den Haag dalam soal urusan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, jika gugatan hukum itu berhasil dikabulkan oleh pengadilan, maka SBY bisa ditangkap sewaktu mendarat di lapangan terbang Schiphol. Itulah konsekwensi

SBY di Eropa yang menghadapi gugatan hukum secara individu dari seorang warga negara Belanda.

Di koran yang sama telah memuat pula tanggapan salah satu pengamat politik Indonesia bernama Sumowigeno dari CINAPS, ia direktur kajian politik Center for Indonesia National Policy Studies, tulisannya berjudul “afzeggen bezoek toont zwakte Indonesië” (pembatalan kunjungan menunjukan kelemahan Indonesia). Ia mengatakan kalau memang benar ada ancaman proses hukum di Belanda selama SBY berkunjung, mestinya Presiden Yudhoyono “fight”, sebagai pemimpin negara besar. “Tak ada diplomasi yang berjalan kalau masalah yang ada bukannya dihadapi tapi dihindari,” katanya. Iapun percaya bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda hanya bisa maju bila mau “membereskan isu-isu separatis yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia”.

Sehubungan dengan kunjungan kenegaraan Indonesia di Belanda, sebenarnya tujuan utamanya untuk menandatangani kemitraan Comprehensive Partnership Agreement (BPA), yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan agenda kerangka kerjasama untuk peluang bisnis dalam hubungan perdagangan dan investasi oleh Menteri Luar Negeri Wirajuda bersama wakil dari kabinet Balkenende.

Dalam agenda kerjasama BPA tersebut - menurut laporan catatan dari parlemen Belanda tahun lalu - pembahasannya mengarah pada hal isu-isu pembangunan politik dan ekonomi untuk stabilitas dan keamanan. Sehubungan dengan agenda kerjasama antar ke dua negara itu, antara lain dibahas pula mengenai peranan dukungan Belanda, yang mencakup upaya SBY untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah konflik. Hal ini dinilai penting oleh pihak Belanda untuk mengurangi “ketegangan” sosial karena adanya persoalan pelanggaran HAM seperti di Aceh, Maluku, Poso dan Papua.

Termasuk juga pembahasan laporan catatan dari parlemen Belanda mengenai undang-undang otonomi khusus tahun 2001 dan masalah menangani persoalan HAM di Papua, memang ada tawaran dari pihak Papua ke alamat SBY agar ada mediasi internasional dari dua anggota Kongres Amerika Serikat, dan menurut pendapat pihak Belanda merupakan masalah internal Indonesia. Akan tetapi Belanda akan tetap siap mendukung upaya tersebut, bila dibutuhkan, misalnya membantu melalui proyek-proyek di bidang pembangunan proyek-proyek sosial, ekonomi dan pembangunan kapasitas kehidupan di Papua.

Kalau dilihat dari peluang bisnis dalam hubungan perdagangan antar kedua belah pihak, menurut data laporan keuangan departemen luar negeri Belanda untuk hubungan dagang dengan Indonesia sampai tahun 2006, Indonesia telah lama mendapat surplus dalam perdagangannya dengan Belanda. Total nilai impor Belanda sebesar hampir € 1,7 miliar, sedangkan ekspor Belanda ke Indonesia selama periode yang sama sekitar € 66.700.000. Ini berarti surplus sebesar € 1.217.000.000 telah mendukung perekonomian Indonesia. Impor Belanda dari Indonesia terdiri dari makanan, minyak hewan dan minyak nabati, batubara, mesin dan peralatan transportasi, mesin peralatan kantor dan pengolahan data

otomatis, furnitur, pakaian dan sepatu. Belanda terutama mengekspor mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia, logam dan logam bekas.

Jadi mengenai urusan bisnis dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Belanda sepertinya tidak bermasalah, namun bila hal bisnis tersebut dikaitkan dengan persoalan korupsi dan pelanggaran HAM maka oleh pihak Indonesia dianggap merendahkan harga diri bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, isu berita tuntutan ke pengadilan dari salah satu aktivis RMS kepada Pemerintah Belanda, untuk supaya melakukan “penangkapan Yudhoyono” di Belanda, telah menjadi kenyataan gugatan hukum pengadilan dengan mempersoalkan pelanggaran HAM di Indonesia. Namun alasan itu buat Fani Habibie dianggap tidak berarti, karena menurut Fani, kunjungan kenegaraan pada bulan Oktober presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda sangat diragukan seandainya Partainya Wilders yang dikenal “anti Islam” itu masuk ke dalam kabinet baru di Belanda”. Sehingga sikap politik luar negeri rezim SBY, ibaratnya dipandang sebagai ungkapan “seperti anjing mencari tongkat pemukulnya.

Masalah penanganan ancaman terorisme dan kasus korupsi dipakai sebagai isu pembangunan politik dan ekonomi untuk stabilitas dan keamanan, dipaparkan dalam laporan International Crisis Group (ICG), berjudul “Jihadi Surprise in Aceh”, yang dirilis bulan April 2010 y.l. di Brussel. Laporan itu mengatakan bahwa serangan dan penangkapan kelompok yang menyebut dirinya al-Qaida di Aceh, di sebuah kamp pelatihan di Indonesia bagian barat itu, menjadi hal serius atas sinyal penanganan soal terorisme, yang harus dilakukan pihak pemerintah Indonesia.

Menurut peneliti senior International Crisis Group (ICG), Sidney Jones, “Indonesia tentunya bisa menangkap dan membunuh beberapa tokoh utama teroris baru gaya Al-Qaeda tersebut, akan tetapi korupsi tetap sebagai ancaman utama yang mengambil kredit keuntungan gerakan ekstrimis yang tumbuh pesat di Indonesia.

Misalnya, dengan kematian pemimpinnya seperti Dulmatin dan Noordin Muhammed Top (Nurdin Top) tidak berarti ancaman semakin berkurang, para anggotanya masih tetap berkeliaran dimana-mana dengan menyandang pengetahuan baru metode teror jaringan regional Jemaah Islamiyah. Kelompok Jihad itu tidak hilang setelah gelombang penangkapan, mereka berkembang dan bermutasi, mengambil bentuk-bentuk baru. Pembunuhan seorang Nurdin Top atau Dulmatin tidak menghilangkan ideologi tentang jihad, bahkan dapat memberikan kehidupan baru yang dirasakan dari beberapa pemimpin lainnya dalam gerakan Jihad. Hal ini penting untuk dipahami lebih baik bagaimana, mengapa ideologi Jihad semakin berakar dan menyebar di Indonesia”.

Mengenai peran pihak Indonesia yang dikatakan oleh CGI, harus tetap kritis dan mampu menganalisa taktik pimpinan faksi Nurdin Top, dan perlu pula merenungkan serangkaian kegagalan terpapar dari “kegiatan terbaru para ekstremis” itu. Dikatakan pula bahwa Teroris juga menggunakan sindikat jaringan dengan menjalin jaringan ikatan kerja rahasia dengan pegawai di berbagai departemen pemerintah.

Misalnya, Kelompok Teroris Aceh dengan menggunakan kontak polisi yang korup untuk membeli senjata yang seharusnya dimusnahkan. Belum lagi bagaimana korupsi menjadi minyak pelumas untuk kegiatan $teroris. “Dulmatin, yang ahli bom dan salah satu dalang bom Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, nyatanya tidak kesulitan mendapatkan kartu identitas palsu lokal dan paspor,” katanya.

Di berita kompas.com, berjudul “Teror Diatur dari penjara”, mengutip pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di Istana Negara, Jakarta: ”Hingga saat ini kami masih mengejar 12 orang lagi yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Namun menurut keterangan ICG, ke 12 anggota kelompok kriminal itu, sebagian besar adalah anggota teroris yang ditangkap dan dipenjarakan, nyatanya dibebaskan untuk menerima kunjungan dari anggota ekstremis lainnya, juga bebas menggunakan telepon seluler selama berada di penjara.”

Dalam hal ini Indonesia masih dikenal memiliki sistem kerja intelijen yang buruk dan korupsi, sehingga katanya banyak kasus yang menggunakan pendekatan lunak dari pihak Indonesia terhadap terorisme karena tidak menggunakan metode keras seperti yang dilakukan oleh gaya ‘Internal Security Act’ Singapura.

Kerjasama PenelitianObama ke Indonesia untuk Riset IptekLaporan wartawan KOMPAS Yuni IkawatiMinggu, 14 Maret 2010 | 21:11 WIB

(AFP/Saul Loeb)US President Barack Obama speaks on healthcare and health insurance reform at Arcadia University in Glenside, Pennsylvania. Obama has launched a populist assault on price-gouging American insurance firms, escalating his last-ditch bid to pass a historic health reform bill.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedatangan Presiden AS Obama ke Indonesia pada 22 hingga 24 Maret 2010 mendatang ternyata menyimpan agenda penandatanganan MOU kerjasama Riset di 23 bidang keilmuan selama lima tahun. Kerjasama ini juga akan mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dan keragaman hayati.

Menurut Teguh Rahardjo, Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Minggu (14/1/2010), di Jakarta, hal terpenting dalam kerjasama itu adalah tentang perlindungan pemanfaatan kekayaan hayati Indonesia dan hak atas kekayaan intelektual.

"Dalam draft kesepakatan Iptek Indonesia-AS, tim perunding Indonesia berhasil memasukkan isu tentang MTA (Material Transfer Agreement) dan GRTK (Genetic Resource and Traditional Knowledge) yang selama ini tidak pernah disetujui AS masuk dalam naskah kerjasama bilateral,” ujarnya.

Sebenarnya kerjasama antarpeneliti kedua negara telah lama terjalin lewat lembaga riset dan swasta hingga menghasilkan beberapa karya inovasi. Namun untuk memberi payung hukum bagi perlindungan karya inovasi dan pemanfaatannya untuk tujuan komersial, diperlukan MOU tersebut.

Selanjutnya yang perlu dipikirkan semua pihak adalah memenuhi dan menjalankan komitmen dari perjanjian adalah pada pendanaannya.

Kerjasama Riset

Dikemukakan Nada Marsudi Sekretaris I pada Sekretariat Perijinan Peneliti Asing Kementerian Riset dan Teknologi, kerjasama Indonesia - Amerika sesungguhnya telah dijalankan sejak tahun 1978 hinga berakhir tahun 2002. Pada tahun 2008 mulai dilakukan pembicaraan untuk pembaruan kesepakatan tersebut.

Untuk itu sebelum tercapai kesepakatan penandatanganan MOU di Indonesia akhir Maret nanti, lanjut Nada, Pemerintah Indonesia mengutus Delegasi yang dipimpin oleh Direktur Perjanjian Internasional bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Damos Dumoli Agusman.

Delegasi yang terdiri dari wakil instansi dan lembaga riset terkait telah dua kali mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah AS di Washington tentang lingkup kerjasama riset. Bidang itu antara lain meliputi pertanian, bioteknologi, kesehatan, teknologi informasi, nanoteknologi, teknologi pertahanan, teknologi maju, antariksa, lingkungan, dan humaniora.

Rencana penandatangan kerjasama itu akan dibahas dalam rapat kabinet dalam minggu ini. Selain itu dalam waktu dekat akan disusun program bersama dan membentuk tim yang akan membahas tentang pertukaran ilmuwan kedua negara, ujar Nada yang juga Asisten Deputi Menristek bidang Program Riset Iptek.

Kerjasama penelitian bilateral AS-Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat. Pada tahun 1978 misalnya dilaksanakan 60 proyek penelitian, sedangkan pada tahun 2003 sebanyak 75 proyek. Dilihat dari kuantitasnya, riset yang melibatkan peneliti Amerika Serikat memang dominan. Keseluruhan kolaborasi riset dengan pihak asing di Indonesia mencapai 281pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebanyak 321.

Kuliah Umum

Dalam kunjungan Obama yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 24 Maret mendatang akan diagendakan pula kuliah umum yang akan diikuti sekitar 4500 orang ilmuwan Indonesia dari berbagai lembaga riset, perguruan tinggi, dan kalangan profesi serta swasta.

Kuliah umum itu dipersiapkan oleh tiga lembaga yaitu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional, dan Rektorat Universitas Indonesia. Namun dalam pembicaraan lebih lanjut dengan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia disepakati meningkatkan jumlah undangan menjadi sekitar 60.000 orang.

Untuk itu akan digunakan fasilitas gedung yang dapat memuat undangan sebanyak itu. “Ada dua lokasi di Jakarta dan Bogor yang tengah dipertimbangkan sebagai tempat penyelenggaraannya,” jelas Nada. Acara itu dengan menghadirkan berbagai komunitas termasuk para musisi, dan dimeriahkan dengan pagelaran musik Jazz.

http://nasional.kompas.com/read/2010/03/14/21114226/Obama.ke.Indonesia.untuk.Riset.Iptek

Obama dan Kemitraan Setara Indonesia-AS

Rabu, 10 November 2010 - 13:27 wib

Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya berkunjung ke Indonesia, setelah beberapa kali mengundurkan jadwal kedatangannya. Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono, dua presiden dari negara berpenduduk masing-masing ketiga dan keempat terbesar di dunia ini, akan meluncurkan pakta kemitraan komprehensif di segala bidang.

Satu hal yang digarisbawahi Pemerintah Indonesia adalah bahwa perjanjian kemitraan ini harus berdasarkan prinsip kesetaraan. Kedatangan Obama ke negeri yang pernah menjadi tempat tinggalnya semasa kecil, oleh banyak pihak, memang diharapkan membawa perubahan positif: saling menguntungkan dan saling membutuhkan dalam kemitraan dua bangsa ini. Mengenai hasil pemilu sela AS, di mana DPR dikuasai Partai Republik, Marty menegaskan hal itu tidak memengaruhi hubungan RI-AS. Namun, kunjungan Obama yang ke Indonesia terkesan “transit”, disinyalir sebagai salah satu reaksi terhadap hasil pemilu sela tersebut. Kesan sebagai ”orang asing” dengan bapak kandung dari Kenya dan bapak serta saudara tiri dari Indonesia, tidak ingin menjadi amunisi yang merugikan Partai Demokrat.

Meski begitu, pemerintah diharapkan telah memanfaatkan waktu untuk mematangkan agenda dan rencana aksi kerja sama secara rinci. Intinya, kesetaraan. Jangan serahkan pangan, SDA, dan manufaktur vital kepada asing? semua yang merupakan hak paling mendasar bagi rakyat kita. Partai Demokrat AS sebenarnya mengusung peranan negara untuk menyejahterakan rakyat dengan penguatan di level masyarakat menengah ke bawah. Kendati lebih banyak yang antusias, kunjungan Barack Obama ke Indonesia juga menuai aksi penolakan sebagian masyarakat.

Mereka yang menyambut kedatangan Obama beralasan, sebagai negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dinilai bisa memainkan peran sentral sebagai mediator dalam upaya Obama untuk mendekatkan AS (dan Barat) dengan “Dunia Islam” yang sejak 9/11 sering kali dalam kondisi kurang bersahabat. Selain itu, inisiatif Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS misalnya, bila dirundingkan dalam kondisi kesetaraan, bisa menjadi basis kerja sama

yang menguntungkan dua belah pihak. Hal yang dinilai sangat perlu mengingat selama ini hubungan tersebut masih asimetris karena lebih banyak menguntungkan pihak AS.

Hubungan asimetris itulah yang, antara lain, menjadi alasan penolakan mereka. Pihak ini melihat tujuan utama kedatangan Obama sebagai upaya mengamankan kepentingan politik-ekonomi AS, termasuk dalam mengamankan berbagai perusahaan (tambang) besar AS yang oleh kalangan masyarakat sipil dianggap merugikan masyarakat setempat, sebagai pemilik genuine sumber daya alam. Sebagian dari kelompok Islam yang menolak Obama, menyebut janji-janji Obama kepada umat Islam sekadar retorika. Saat pidato di Mesir misalnya, Obama berjanji akan memperbaiki hubungan Amerika dengan Islam, termasuk menegakkan perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataannya ketika itu, sangat menyejukkan: ”Siklus kecurigaan dan pertentangan ini harus diakhiri.” Sayangnya, dalam waktu hampir bersamaan ketika menerima Hadiah Nobel Perdamaian, Obama memutuskan mengirim tambahan pasukan AS ke Afghanistan. Keputusan yang seakan menyiram bensin ke dalam “api kecurigaan” yang masih berkobar. Hal tersebut ikut memperkuat citra buruk AS sebagai negara adidaya yang semena-mena.

Obama dan Citra

Sekitar enam dekade lalu, sebuah novel berjudul The Ugly American karangan Lederer dan Burdick, dengan cepat menjadi bestseller. Novel tersebut mencoba menerangkan kepada warga AS tentang buruknya citra AS di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Penyebabnya, demikian para penulis, karena di mana-mana AS menebar ”American Way of Life” serta dominasi ekonomi-politiknya. Dalam kampanye ketika mencalonkan diri sebagai Presiden AS, George W Bush seakan diingatkan oleh buku tersebut.

Menurutnya, ”Bila kita tidak ingin kembali dianggap sebagai ”Ugly Americans”, kita harus berhenti berkata kepada seluruh dunia bahwa kami melakukan seperti ini, demikian pula yang harus kalian lakukan.” Ironisnya, setelah terpilih menjadi presiden, semua kata-katanya semasa kampanye sama sekali dilupakan. Tidak hanya bahwa semua bangsa di dunia harus mengikuti ”model AS”, tapi mereka pun harus mempunyai lawan yang sama dengan AS. Siapa pun yang tidak setuju pada sikap AS dalam perangnya melawan terorisme otomatis dipandang sebagai lawan. Kini, dengan terpilihnya Barack Obama, presiden kulit hitam pertama AS, apakah citra “The Ugly American” dengan sendirinya akan berubah total?

Berkat memiliki ayah biologis dari Afrika, kemudian pernah bermukim di Indonesia, serta sebelum menjadi presiden banyak melakukan kegiatan sosial di permukiman kumuh Chicago, Obama dinilai dan diharapkan memiliki empati kepada orang dan negara miskin serta pemahaman budaya yang pluralistis. Amerikasentrisme, yang melegitimasi hegemoni politik-ekonomi- budaya AS (Barat), telah banyak mengundang kritik, termasuk di AS sendiri. Karena dampaknya mirip dengan Eropasentris dua abad lalu yang menjadi legitimasi ”kolonisasi” fisik maupun psikis masyarakat di Negeri Selatan.

Kemitraan Setara

Kita memahami, sebagai presiden, Obama tentu saja akan bekerja untuk kepentingan rakyat AS yang memilihnya. Karena itu, berharap terlalu banyak kepada Obama agar memberikan keuntungan untuk Indonesia perlu diredam. Secara prioritas, kebijakan luar negeri AS tampaknya masih akan tetap berkisar pada meroketnya perekonomian dan militer China serta program nuklir Iran.

Selain berupaya membawa citra baru AS yang tidak lagi sangar, Obama oleh banyak kalangan dipercaya membawa visi baru bagi Amerika dalam melihat dunia. Meski demikian, tantangan yang dihadapi Obama dalam periode pertamanya ini tidaklah ringan. Banyak yang menganggap, citra dan visi AS baru akan benar-benar berubah selaras dengan keinginan Obama bila ia berhasil terpilih kembali. Bukan hal yang mudah meski banyak yang optimistis. Saat ini, di dalam negeri,

leadership Obama dari segi konsep, taktik, dan strategi sedang disorot. Wacana yang berkembang adalah, dari segi visi (internal dan global) serta kemauan politik, Obama dinilai sangat bagus meski dalam keterampilan berpolitik untuk mengimplementasikan visinya, ia dianggap lemah.

Ia membutuhkan lebih banyak teman, dalam maupun luar negeri. Secara tidak langsung, ketika berupaya membangun relasi internasional, Obama membutuhkan Indonesia, terkait visi di Timur Tengah, Iran, dan China. Bagi kita, hal ini bisa memperkuat daya tawar demi kepentingan nasional. Berbagai kontrak karya dengan perusahaan (pertambangan) besar dari AS misalnya, selayaknya dirundingkan kembali.

Beberapa perusahaan pertambangan AS yang sekitar tiga dekade lalu masih tidak dikenal dan kini menjadi bagian dari kelompok usaha pertambangan (emas) terbesar di dunia, patut mengembalikan sebagian keuntungan raksasanya bagi kemaslahatan masyarakat yang mayoritasnya masih berkutat dalam kemiskinan.(*)

http://news.okezone.com/read/2010/11/10/58/391847/obama-dan-kemitraan-setara-indonesia-as

1Vote

Media Untuk Pencapaian Tujuan Politik Dan KekuasaanTag : Telekomunikasi, Media, Teknologi, KekuasaanBERITA - telekomunikasi.infogue.com - Sekarang politisi tahu bahwa setiap langkahkata ataupun ekspresiakan direkam, dikemas, dan dihubungkan ke seluruh dunia, dalam beberapa menit. (Edward Luce, Financial Times, 13/6/2008)

Semula, mata kuliah yang diunggulkan di jurusan komunikasi sejumlah universitas adalah Media, Teknologi, dan Masyarakat (Society). Namun, dari satu sesi di dalam mata kuliah itu, yakni yang terkait dengan kekuasaan, kemudian oleh Program Studi Hubungan Internasional FISIP UI dimunculkan menjadi satu mata kuliah sendiri, yakni Media, Teknologi, dan Kekuasaan (Power).

Mahasiswa dengan itu lalu mendapatkan aktualisasi dari penerapan teknologi baru, khususnya di bidang media, dalam kaitannya dengan praksis politik. Ketika hari-hari ini berlangsung rangkaian proses pemilihan presiden AS, contoh aktual tersebut bertambah nyata.

Pada harian ini, Kamis (12/6), peneliti CSIS, Philips J Vermonte, juga menjelaskan beberapa aspek pemanfaatan media untuk pencapaian tujuan politik. Mengutip majalah The Atlantic Monthly edisi Juni 2008, Vermonte menyebutkan bagaimana cara komunikasi politik mengalami transformasi dari masa ke masa. Andrew Jackson, misalnya, membentuk Partai Demokrat saat teknologi cetak mengalami kemajuan pesat pada awal 1800-an. Jackson mengorganisasi editor dan penerbit untuk membentuk parpol. Lalu Abraham Lincoln menjadi tokoh legendaris setelah transkrip kampanye presidennya disebarluaskan melalui koran yang saat itu berkembang marak di AS.

Pada masa berikutnya, Franklin Roosevelt memimpin AS melalui masa sulit mengampanyekan program New Deal secara efektif lewat pesan radio. Akhirnya, John Kennedy jadi sangat populer setelah debat antarcalon presiden pertama kali disiarkan televisi. Kennedy sejak itu giat memanfaatkan televisi untuk memperkuat citranya.

Media baru

Memang hal yang tak diragukan lagi, media terbukti merupakan alat efektif untuk menjangkau massa pemilih bagi para kandidat, dan corong bagi pemegang kekuasaan.

Meski sejumlah politisi Indonesia telah gencar menghadirkan diri di media, dari iklan Ketua Umum PAN hingga situs web mantan Ketua Umum Partai Golkar, itu masih merupakan pemanfaatan paling basic.

Bandingkan dengan yang dilakukan kandidat dari Partai Demokrat, Barack Obama, dengan internet. Dengan mengeksploitasi sifat Web 2.0 yang menekankan pada komunitas, tim Obama telah menggelar 30.000 acara dalam 15

bulan kampanye pemilihan pendahuluan. Rekaman video kegiatan yang digelar bisa diakses melalui situs YouTube, My-Space, dan Facebook. Pendukung juga dapat menikmati berbagai pesan kampanye melalui iPod.

Kubu Obama juga menyadari, kampanye politik tak bisa sepenuhnya bersifat putih. Buktinya, Obama diserang dengan berbagai macam isu. Kampanye hitam ini pun ia jawab melalui internet, yaitu dengan meluncurkan situs Fight the Smears (Perangi Cela).

Dengan berbagai kiprah kampanye di internet, Edward Luce menulis, kalau ada medali emas dalam pemanfaatan teknologi baru untuk tujuan politik, maka setiap aficionado akan menyerahkannya kepada Obama (Financial Times, 13/6).

Ide itu masuk akal juga karena kanal Obama di YouTube punya hampir 1.300 video yang dibuat staf kampanyenya, dan itu setiap hari terus bertambah. Dari sisi orang yang melihatnya, video Obama telah ditonton 50 juta orang, sementara kanal YouTube John McCain yang punya 200 video baru ditonton 4 juta orang.

Tiga manfaat

Menurut Direktur Media Baru Obama Joe Rospars, tim kampanye melihat internet sebagai alat yang bisa untuk mencapai tiga sasaran, yakni membantu mengorganisasi pendukung, mengumpulkan dana, dan menyampaikan pesan (telling the campaigns story).

Berkembangnya dukungan terhadap Obama di internet juga disebabkan oleh sikap silakan saja, laissez-faire, Obama, di mana pendukung dipersilakan ikut membangun konten kampanye dan bahkan membangun situs pendukung masing-masing, seperti juga kita lihat di Indonesia. Ada yang menyebut, kampanye Obama demikian internetfriendly. Sementara kedua calon lain, dalam hal ini Hillary Clinton dan John McCain, lamban dalam memanfaatkan potensinya. Ada kesan, tim kampanye Hillary menerapkan pengawalan terhadap isi situs mereka (gate-keeping). Padahal, semakin enteng video di era YouTube ini, semakin cepat ia menyebar.

Namun, dengan semua kemajuan ini, politisi juga menarik kearifan dari pemanfaatan teknologi baru.

Akan meluas

Apa pun, kini teknologi baru telah tersedia bagi para aspiran politik yang sedang mendambakan kekuasaan. Memang untuk berbagai negara, terkait dengan infrastruktur yang terpasang, masih banyak dianalisis, mana teknologi yang paling efektif dari teknologi tersebut. Salah satu analisis disampaikan pakar komunikasi Ade Armando dalam Seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Banjarmasin pertengahan April silam. Karena internet masih terbatas di kota-kota besar, televisi dan media cetak dipercayai masih pemegang peranan terbesar dalam pemanfaatan teknologi media untuk politik.

Masalahnya, media yang besar pengaruhnya itu juga tidak selamanya bebas nilai. Pada masa lalu, Hitler menjadikan media untuk propaganda besar-besaran bagi cita-cita Nazi-nya (lihat Media and Society in the Twentieth Century, Gorman & McLean, 2003). Orde Baru juga melakukan hal yang sama.

Bahkan, karena besarnya pengaruh media seperti televisi, sosok seperti PM Italia Silvio Berlusconi dan keluarganya mengontrol jaringan penyiaran swasta Mediaset, yang diperkuat dengan tiga kanal terestrial (Financial Times, 13/6).

Selain untuk memengaruhi rakyat pemilih, medium seperti televisi juga besar peranannya dalam penyebaran nilai. Jadi, tidak heran apabila pemilik modalapalagi yang punya cita-cita politiktak ragu untuk berinvestasi besar dalam pertelevisian.

Di era pemilihan, politisi akan semakin luas memanfaatkan teknologi baru media.