seminar nasional: green economic goes to clean indonesia

dadang-solihin.blogspot.com 2

dadang-solihin.blogspot.com 3 3

Materi

• Green Economic

• Tantangan Pembangunan ke Depan

• Pengembangan Green Economic

dalam Kerangka Pembangunan

Berkelanjutan

• Rencana Penerapan Pembangunan

Berkelanjutan

• Perubahan Perilaku yang

Diharapkan

• Menciptakan Indonesia Bersih

melalui Good Governance

4 dadang-solihin.blogspot.com

Green Economic

• Green Economic adalah sistem

ekonomi yang berkaitan dengan

distribusi, produksi dan konsumsi

barang dan jasa yang menghasilkan

peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang,

sekaligus tidak menyebabkan

generasi mendatang menghadapi

risiko lingkungan yang signifikan

atau kelangkaan ekologis (UNEP,

2009).


Pertumbuhan Ekonomi yang

berbasis SDA (Kontribusi: 26,6%

dari PDB Nasional)

Pertambahan Penduduk yang

terus meningkat (Diperkirakan

pada tahun 2019 268 juta jiwa)

Pemanfaatan SDA-LH dan

Keanekaragaman Hayati

(Ekstraktif)

Pola Konsumsi yang berlebihan/

boros (Rata-rata pertumbuhan

konsumsi BBM: 7%/tahun dari tahun

2001-2010)

Krisis

Pangan

Krisis Energi

Krisis Air

Kerusakan

Lingkungan

Tantangan Pembangunan ke Depan


Pengembangan Green Economic dalam

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Aspek Sosial

1. Pemerataan

2. Kesehatan

3. Pendidikan

4. Keamanan

5. Perumahan

6. Kependudukan

Aspek Ekonomi

1. Struktur Ekonomi

2. Pola Konsumsi dan

Produksi

Aspek Lingkungan

1. Atmosfir

2. Tanah

3. Pesisir dan Laut

4. Sumber Daya Air

5. Keaneka-ragaman

Hayati

Aspek Kelembagaan

1. Kerangka

Kelembagaan

2. Kapasitas

Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001

MDG Tata Kelola Ekonomi Hijau Lingkungan dan

Keanekaragaman Hayati

Pembangunan Berkelanjutan

Kelemahan 1: aspek lingkungan

belum berkembang seperti pilar

sosial dan ekonomi ukuran dan

indikator Kelemahan 2: valuasi aspek

lingkungan dan internalisasi ke

dalam pilar ekonomi dan sosial


Rencana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Penurunan emisi GRK (pembangunan rendah karbon) dan Pembangunan yang

berketahanan (resilience)

Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

(Sustainable Consumption and Production/SCP)

Green Economic

----- Pembangunan berkelanjutan

+ Penurunan polusi

air dan lahan

• Resource efficient

• Sustainable production

• Sustainable consumption

Green procurement

Green standard

• Sustainable

Consumption and

Production (SCP)

• Struktur ekonomi

Green financing

Green banking

Green jobs

PENTAHAPAN

1. Perpres 61/2011

tentang RAN GRK

2. Perpres 71/2011

tentang Inventarisasi

Penurunan Emisi

GRK

3. Peluncuran RAN-API

tahun 2014 dan Pilot

1. KLH meluncurkan 10Y

Framework of SCP

2. Kerangka akan diisi

dengan berbagai inisiatif

K/L yg menjadi

komponennya.

• Instrumen Fiskal

untuk Ekonomi Hijau

• Pricing issue

Adaptasi

Perubahan Iklim

RPJMN 2015 - 2019


Perubahan Perilaku yang Diharapkan

1. Pertanian

2. Gedung

3. Kota

4. Energi

5. Perikanan

6. Kehutanan

7. Manufaktur

8. Pariwisata

9. Transportasi

10. Limbah

11. Air

1. Mengkonfigurasi ulang aktivitas bisnis dan infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap alam, manusia dan investasi ekonomi.

2. Mereduksi emisi GRK energi terbarukan, transportasi rendah karbon, pengelolaan hutan, dll

3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 4. Mengurangi timbulan limbah dan

peningkatan pengelolaan limbah 5. Mengurangi kesenjangan sosial ; dan 6. Memelihara atau mengembalikan kualitas

lingkungan efisiensi energi, teknologi bersih, penyediaan air bersih, pertanian berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, etc

Proses Transisi Green

Jobs


Indonesia: Rich with Natural Resources

gas

petroleum

precious metals

coal

tropical forest

biodiversity

marine wealth

geothermal



Good Governance

• Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan

pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara

yang baik.

• Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui

sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik secara umum.

• Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara

pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal

publik,

Aktor di luarnya hanya dapat

disertakan sejauh negara

mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik

adalah urusan bersama

pemerintah, civil society dan

dunia usaha sebagai tiga aktor

utama.


Pelaku Pembangunan:

Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah Masyarakat

Nilai

Pertumbuhan

Redistibusi

Melalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja



Keterbukaan & Transparansi

(Openness & Transparency)

Indikator Minimal Perangkat Pendukung

Indikator Tersedianya informasi yang

memadai pada setiap proses

penyusunan dan implementasi

kebijakan publik;

Adanya akses pada informasi

yang siap, mudah dijangkau,

bebas diperoleh, dan tepat

waktu.

Peraturan yang menjamin hak

untuk mendapatkan informasi;

Pusat/balai informasi;

Website (e-government, e-

procurement, dsb);

Iklan layanan masyarakat;

Media cetak dan elektronik;

Papan pengumuman;

Pameran pembangunan.


Efisiensi & Efektivitas

(Effeciency & Effectiveness)


Indikator Terlaksananya administrasi

penyelenggaraan negara yang

berkualitas dan tepat sasaran

dengan penggunaan

sumberdaya yang optimal;

Melakukan monitoring dan

evaluasi untuk perbaikan;

Berkurangnya tumpang tindih

penyelenggaraan fungsi

organisasi/unit kerja.

Standar dan indikator kinerja

untuk menilai efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan;

Survei-survei kepuasan

stakeholders;

Peraturan organisasi dan tata

laksana penyelenggaraan negara

yang efektif dan efisien;

Program kerja yang tidak

tumpang tindih.


Partisipasi Masyarakat (Participation)


Indikator Adanya pemahaman

penyelenggara negara tentang

proses/metode partisipatif;

Adanya pengambilan

keputusan yang didasarkan

konsensus bersama.

Pedoman pelaksanaan proses

partisipatif;

Mekanisme/peraturan untuk

mengakomodasi kepentingan

yang beragam

Forum konsultasi dan temu

publik, termasuk forum

stakeholders;

Media massa nasional maupun

media lokal sebagai sarana

penyaluran aspirasi masyarakat.

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

Executive Judiciary

Legislature Public service

Military Police

organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional Associations Religious groups Women’s groups

Media

Small / medium / large enterprises Multinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,

Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia Usaha Good Governance


seminar nasional: green economic goes to clean indonesia

Education