Perencanaan Pembangunan Daerah Pendorong “ Strong Governance”

di Era OTDA

Thomas Bustomi“Seminar Nasional FISIP Universitas

Bandar Lampung, 21 Nopember 2012

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien

Otonomi daerah tersebut berarti pemerintah pusat telah memindahkan sebagian besar kewenangannya kepada daerah otonom, sehingga kepemerintahan di daerah otonom semakin kuat (strong governance) dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan diharapkan bahwa pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas.

ISU OTDA

1. Bergesernya ego sektoral ke fanatisme daerah;2. Rasio PAD dgn APBD;3. Defisit ABN berdampa terhadap transfer ke

daerah;4. Pelayanan Publik;5. Koordinasi : Kab/kota-Provinsi dan Pemerintaha

Pusat dan6. Regulasi di daerah.

PAD/APBD (%) Provinsi Kabupaten/kota

< 10

10-19,99

20-29,99

30-39,99

40-49,99

50

3

4

11

6

2

1

27

151

82

38

13

7

1

292

Klasifikasi Daerah Berdasarkan Rasio PAD terhadap APBD

Catatan : PAD = Pendapatan Asli Daerah APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber: Departemen Keuangan dalam Simanjuntak & Mahi (2011)

Pendekatan Perencanaan Pembangunan :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan :

2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya,yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan :

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah – misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas – biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus membedakan apa yang seyogianya dilaku:kan

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu :

(1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya;

(2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (Primer-sekunder_tersier)

Penguatan perencanaan :

1. Regulasi2. Lingkungan perilaku

3. Top down vs bottom up

Dua perspektif pembangunan perekonomian

1. Responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktek perencanaan yang banyak dianut.

2. Responsif terhadap masyarakat lokal merupakan pendekatan baru yang baru naik daun.

(Blakely, 1989)

Empat orientasi perencanaan yaitu :

1. Dua model yang sudah umum diterapkan (recruitment planning dan impact planning) dan

2. Dua model yang baru naik daun (perencanaan kontinjensi dan perencanaan strategik) bagi perekonomian daerah.

ISYU STRATEGIS:Bagaimaa Desain Pemda Untuk Transformasikan

Bangsa?

MISKIN

LOOSER

KAYA

WINNER

KAYA SDA

BANGSA TERTINGGAL BANGSA BERMARTABAT

SUBSISTEN PRIMER SE-

KUNDERTER-SIER

EKONOMI BANGSA:

HUT, TAN, OLAH, PERDAG, IKAN, MANUFAK, JASA2, TERNAK KONSTRK PARIWI TAMBANG

KAYASDA

40% URAN60% RURAL

60% UBAN40% RURAL

BODOH CERDAS NGAMUK “GENTLMAN” MENCURI MNGLOLA INWARD OUTWARD INFERIOR BRDAYA SAING KARAKTER BANGSA

Pembangunan Daerah

• Sosial• Budaya• Ekonomi• Pemerintahan• Lain-lain

• Tata ruang• Lingkungan

Hidup• Lain-lain

BerlokasiBerdampakMemerlukan

SEKTORAL SPASIAL

Persoalan Ekonomi Riil

Bagaimana agar :

• Tumbuh (Pro Growth);• Ketersediaan lapangan kerja

(Pro Job);• M’hapus kemiskinan (Pro Poor);• Berdayakan Daerah (Pro

Otonomi).

Primer

• Pertanian• Perkebunan• Peternakan• Perikanan tangkap• Kehutanan• ESDM

Sekunder

• Industri Agro• Industri Hasil Laut• Industri Hasil Hutan• Industri Hasil ESDM• Industri Konstruksi• Industri Hasil Angkutan

Tersier

• Perdagangan• Transportasi• Keuangan• Pariwisata• Jasa2 Profesional• Jasa2 Personal

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

• POAC untuk 6 bidang NKRI;• Pedoman: Sistem, Standar, Norma, Kriteria;• Laks untuk skala Nas, Lintas Antar Provinsi;• Pemberdayaan Pemda Prov/Kab/Kota;• Was terhadap Prov.

• Pedoman: Sistem, Standar, Norma, Kriteria skala Prov, Lintas Kab/Kota;

• POAC untuk skla Prov, Lintas Kab/Kota;• Pemberdayaan Pem Kab/Kota;• Was terhadap Kab/Kota.

• Pedoman: Sistem, Standar, Norma, Kriteria, Skala Kab/Kota;

• POAC untuk skala Kab/Kota• Was terhadap pelaksanaan

PUSAT:

PROV :

KAB/ :KOTA

Berdasarkan EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI

“Prinsip Batang – Cabang – Ranting”

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

PROV B PROV CPROV A

IK PROV IK KAB IK KEC

NatPort

LocalPort

Perspektif Responsif Perspektif Perencanaan

Pra-aktif Reaktif Proaktif Interaktif

Praktek model

perencana- an

Recruitment perencana-

an

Impact planning Perencanaan strategik Perencanaan

kontinjensi

Kebijakan industri Industriali- sasi Deindustriali- sasi Perusahaan “pribumi”

baru

Membangun berbasis

perusahaan yang sudah

ada

Jenis perusahaan Bantuan penyesuaian

korporasi

Disiponsori oleh

pemerintah

Teknologi tinggi/

teknologi baru

Berbasis masyarakat

Model intervensi

pembangun- an

Industri didorong Program yang dibiayai

oleh belanja pemerintah

Pembangun- an

berdasar kan inisiatif

publik

Pembangun an

berdasar- kan inisiatif

masyarakat

Alternatif Pendekatan Perencanaan Sumber: Bergman (1981) dalam Blakely (1989)

Perumusan Tujuan

Pengumpulan dan Analisa Data

Impementasi Perencanaan

Evaluasi

Implementasi

Publikasi Rencana

Perumusan Sasaram

Identifikasi Pilihan

Penilaian Komparatif

Skema Perencanaan yang Ideal Sumber: Bendavid-Val (1991)

Provinsi Kabupaten/kota

Diresmikan oleh daerah 55 803

Ditinjau oleh Pusat

Disetujui

Dibatalkan

27

17

10

406

293

113

Tidak ditinjau oleh Pusat 28 397

Perda Baru di 30 Provinsi dan 231 Kabupaten/kota. Tahun Anggaran 2009-2011.

Sumber : Lewis (2011)

Sumber Daya Perencanaan

1. Lingkungan Fisik 2. Lingkungan Regulasi sebagai dan3. Lingkungan Perilaku

Perencanaan di Era OTDA

Pendekatan Top-Down Vs Bottom-Up

SEKIAN TERIMAKASIH