sejarah indonesia pemerintahan kolonial belanda

Download sejarah indonesia Pemerintahan kolonial belanda

Post on 12-Apr-2017

65 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

KELOMPOK 4:

DHEA RAUDHATUL J.I ENJELIKA SAMOSIR ICHA VANIDA PUTRI ISMET KRISTINA NELAWATI NOVA OCTAVIA SHAFIRA NURUL IZZAH SIHOL TITA ROSITA

A. MASA KEKUASAAN VOCB. PENJAJAHAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA1. PEMBENTUKAN VOC2. PERKEMBANGAN VOC3. PEMBUBARAN VOCb. PEMERINTAHAN DEANDELSa. PEMERINTAHAN JANSSENS1. MASA PEMERINTAHAN REPUBLIK BATAAF2. MASA PENDUDUKAN INGGRIS3. MASA PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA

Pembentukan VOCVOC dibentuk karena adanya persaingan di antara kongsi dagang Belanda mupun kongsi dagang Inggris. Akibat persaingan itu Belanda mengalami kerugian, oleh karena itu beberapa kongsi dagang Belanda ingin membentuk sebuah perusahaan yang dapat mencakup semua kongsi dagang.Pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Persekutuan Dagang Hindia Timur). Voc di bentuk atas saran Prins Maurits sebagai wali negara Belanda dalam Staaten General(parlemen). Prins Murits mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar.A. MASA KEKUASAAN VOC

Tujuan utama VOC:Membantu keuangan pemerintah BelandaMenyaingi pedagang pedagang lainnyaMemperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli dagangMenjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur

Hak oktroi yang dimiliki VOC:Hak untuk mencetak uangHak untuk memelihara angkatan perangHak untuk memerintah daerah yang didudukiHak untuk melakukan perjanjian dengan raja-rajaHak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah

Untuk menguasai perdagangan rempah rempah di Maluku VOC menerapkan kebijakan sebagai berikut:

Hongi tochten (pelayaran Hongi), yakni pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual remapah rempah kepada pedagang lain dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah reampah penduduk agar produksi rempah rempah tidak berlebihan. Contingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar ajak hasil bumi.

2. Perkembangan VOCDalam perkembangannya, VOC pandai memanfaatkan konflik konflik pribumi. Dalam konflik tersebut biasanya penguasa pribumi meminta bantuan kepada VOC. Setelah berhasil VOC meminta bayaran berupa daerah kekuasaan, yang akan dijadikan pangkalan VOC dan tempat memasarkan barang dagangannya. VOC juga menggunakan politik adu domba untuk menguasai kerajaan kerajaan lokal.VOC juga berhasil menguasai beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, Aceh, hingga ke Papua. Di setiap wilayah yang berhasil dikuasai VOC berusaha mengatur kegiatan politik an pemerintahan, tindakan inilah yang menjadi awal kolonialisme dan imperialisme.

3. Pembubaran VOC

VOC mencpai puncak kejayaan pada abad XVVII dan XVIII. Hampir seluruh wilayah Indonesia berhasil dikuasai VOC.Sejak tahun 1673 VOC terlilit banyak utang. Keuntungan mengalami penurunan, karena besarnya pengeluaran Pemerintah Belanda untuk membiayai perang serta kegemaran pejabat VOC berfoya foya. VOC sering di artikan Vergaan Onder Corruptie yang berarti tenggelam karena korupsi.Akibat kemunduran ini saham VOC dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh Belanda. Tindakan ini dilakukan untuk menutup utang utang VOC terhadap pemerintah Belanda.VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 september 1799.

Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Belanda membentuk Kolonial Belanda (pemerintahan Hindia Belanda) untuk menjalankan kekuasaan di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menguasai Indonesia sejak awal abad XIX dan berakhir pada awal abad XX.B. PENJAJAHAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Pada masa ini muncul kelompok yang di sebut kaum Patriot. Kaum Patriot mendasari gerakannya dengan semangat revolusi prancis, yaitu liberte, egalite, fraternite.Kaum Patriot menghendaki adanya perubahan dalam pemerintahan kerajaan Belanda. Mereka menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan.1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Pada Tahun 1808 Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Deandels sebagai gubernur jenderal untuk menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda.Untuk menjalankan kekuasaannya Deandels membuat kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang di Hindia Belanda.

a. Pemerintahan Deandels

Kebijakan kebijakan Deandels selama di Hindia Belanda :Bidang EkonomiMengeluarkan uang kertasMembentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK).Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir (Tiong Hoa dan Arab).Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta dan penyerahan wajib berupa hasil bumi.

2. Bidang PemerintahanMembentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi.Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya.Memindahkan pusat pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden (Menteng).Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi keinginan belanda dan mengangkat raja yang sesuai dengan keinginan Belanda.Merombak sistem feodal dan mengganti dengan sisitem pemerintahan barat modern.Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial.Membagi pulau Jawa menjadi sembilan perfektur.

3. Bidang Pertahanan dan KeamananMemperbanyak jumlah pasukanMembangun jalan raya Anyer-Panarukan (Jalan raya pos/Groote Post-weg) sepanjang 1.100 kmMembangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia.Membangun pelabuhan armada Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya.Memengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk leguin Mangkunegara.

4. Bidang Peradilan

Membagi tiga jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa; peradilan untuk orang orang timur asing; dan peradilan untuk orang-orang pribumi.Membuat peraturan untuk pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi diberlakukan untuk semua golongan, termasuk orang-orang Eropa dan orang-orang Timur Asing.

Janssens adalah seorang politikus Belanda yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Afrika Selatan.Janssens mulai memerintah di indonesia sejak bulan Mei 1811. Janssens berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang di tinggalkan Deandels namun Janssens tidak memiliki kecakapan sehingga Inggris berhasil mengalahkan Janssens dan pasukannya.Akhirnya, pemerintah Belanda dibawah Janssens menyerah kepada inggris pada tanggal 18 september 1811.b. Pemerintahan Janssens

Gubernur Jenderal EIC menunjuk Thomas Stamford Raflles sebagai letnan gubernur di Indonesia.Tugas utama Raflles di Indonesia adalah mengatur dan meningkatkan perdagangan dan keuangan.

3 pedoman kebijakan Raflles :Segala bentuk kerja rodi dan penanaman wajib di hapuskan dan di ganti dengan penanaman bebas oleh rakyat.Peranan bupatin sebagai pemungut pajak dihapuskan dan menetapkan para bupati sebagai pegawai pemerintah.Tanah adalah milik negara.

2. Masa Pendudukan Inggris

Kebijakan Gubernur Jendral Raflles :

Bidang Pemerintah

Menjalin hubungan baik dengan penguasa penguasa lokal yang anti Belanda.Pulau Jawa di bagi menjadi 18 keresidenan.Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang.

2. Bidang EkonomiMenghapus segala bentuk penyerahan wajib dan sistem pajak.Memberikan kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional.Melaksanakan monopoli garam.Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi.Menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan.Memberlakukan sistem sewa tanah (landrente).Ketentuan landrente:Petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah.Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah.Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Hindia Belanda dibawah Kekuasaan Komisaris Jendral.Komisaris jenderal dibentuk berdasarkan perintah pangeran Willem VI. Komisaris jenderal terdiri atas tiga orang, yaitu Cornelis Theodorus Elout (ketua); Arnold Ardiaan Buyskes (anggota); Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota).Kebijakan yang di terapkan komisaris jenderal adalah melaksanakan sewa tanah, namun sistem ini belum bisa memenuhi target pemerintah Belanda.3. Masa Pemerintah Kolonial Belanda

b. Sistem Tanam Paksa

Latar Belakang Kebijakan Tanam Paksa.

karena kegagalan sistem sewa tanah dan banyaknya peperangan yang diikuti Belanda, mengakibatkan Belanda mengalami defisit keuangan parah, sehingga mendorong Belanda membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan tanam paksa.Tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia.

2. pelaksanaan Tanam Paksa

Dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa banyak mengalami penyelewengan yang sangat merugikan petani dan menimbulkan penderitaan rakyat. Namun di pihak Belanda sistem tanam paksa memberikan keuntungan yang sangat besar terbukti dengan meningkatnya pendapatan kolonial Belanda yaitu mencapai angka kurang lebih 967 juta golden yang jumlahnya cukup besar pada masa itu.

3. penghapusan Tanam PaksaPenghapusan tanam paksa dilakukan karena adanya kritikan dari golongan humanis Belanda yaitu Douwes Dekker (Multatuli) dan Baron Van Hoevel. Mereka mengkritik terjadinya ketimpangan kondisi sosial antara pemerintah Belanda dan rakyat Jawa akibat pelaksanaan sistem tanam paksa.Berkat kritikan itu sistem tanam paksa di hapuskan secara perlahan-lahan.

d. Kebijakan Liberal

Politik liberal di Indonesia disebut Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy). Politik liberal di tandai dengan adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan, yang dimulai sejak peresmian undang-undang agraria pada tahun 1870 oleh pemerintah belanda.

d. Perkembangan Agama Kristen Agama Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia melalui perdagangan.Ada 2 tahap penyebaran agama Kristen yaitu :Disebarkan oleh India Selatan yang saat itu terdapat komunitas Kristen.Disebarkan oleh bangsa barat