scanned by tapscanner - repository.unib.ac.idrepository.unib.ac.id/20827/1/buku pkps bbm.pdf ·...

Scanned by TapScanner

BAB I

SUBSIDI

BAHAN BAKAR MINYAK

A. Latar Belakang

Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang salah sasaran. Hal ini

disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat

menengah ke atas.Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan

penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah

satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM

menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi. PKPS BBM

merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung

kepada penduduk/keluarga miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah

meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk

miskin.

Kebijakan pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung dalam

bentuk program kompensasi sudah dimulai sejak tahun 2000. Kebijakan tersebut pada

tahun 2000 lebih dikenal dengan Dana Kompensasi Sosial (DKS) dengan alokasi dana

sebesar Rp. 807 milyar. Alokasi tersebut untuk membiayai program raskin, pelayanan

kesehatan dan infrastruktur perdesaan. Pada tahun 2001 program yang sama dikenal

dengan nama Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).

Untuk program ini telah dialokasikan dana jauh lebih besar dari tahun 2000, yaitu sebesar

Rp. 2,2 triliyun. Cakupan program ini lebih luas dari sebelumnya, yaitu raskin, pelayanan

kesehatan, prasarana air bersih, pendidikan, transportasi, permakanan, dan dana bergulir.

Sejak tahun 2000 pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung

kepada penduduk/keluarga miskin dikenal dengan Program Kompensasi Pengurangan

Subsidi BBM (PKPS BBM), dana yang dialokasikan meningkat dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya yaitu mencapai Rp. 2,85 triliyun. Seperti halnya tahun 2001, dana tersebut

juga digunakan untuk program yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2003,

alokasi dana untuk PKPS-BBM meningkat sebesar Rp 4,2 triliyun untuk bantuan program

raskin, pelayanan kesehatan, prasarana air bersih, pendidikan, transportasi, pemakanan,

dana bergulir, alat kontrasepsi, dan bantuan padat karya. Meskipun pada tahun 2004 tidak

ada kenaikan harga BBM, namun program yang sama yaitu PKPSBBM tetap ada dengan

alokasi dana sebesar Rp. 3,79 triliyun dengan alokasi kegiatan untuk bantuan program

raskin, pelayanan kesehatan, prasarana air bersih, pendidikan, transportasi, pemakanan,

alat kontrasepsi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pada tahun 2005, harga BBM mengalami 2 kali kenaikan yaitu 1 Maret dan 1 Oktober

sebagai akibat dari kenaikan harga BBM di pasar dunia. Kenaikan harga BBM

mengakibatkan menambah beban subsidi BBM hingga dapat mencapai Rp. 113,7 triliyun.

Untuk lebih meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, sebagaimana tahun-tahun

sebelumnya, pemerintah mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk PKPS BBM sebesar

18, 339 triliyun. Dibanding tahun 2003 yang lalu peruntukan dana PKPS-BBM 2005

mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2003 terdapat 11 program

yang tercakup dalam program kompensasi, pada tahun 2005 terfokus pada empat program,

yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), di sektor pendidikan dalam bentuk Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM), Pembangunan

Infrastruktur (IP), serta yang paling akhir dintroduksi per 1 Oktober 2005 adalah Subsidi

Langsung Tunai (SLT).

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin agar subsidi

langsung dalam bentuk PKPS-BBM berjalan sesuai dengan tujuan pengalihan subsidi

harga BBM.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.Salah satu

lembaga yang diharapkan terlibat adalah perguruan tinggi yang telah melakukan

pemantauan dan evaluasi PKPS-BBM 2003. Perguruan tinggi sebagai lembaga independen

diharapkan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara obyektif dalam rangka

memberi masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan program sejenis di masa yang

akan dating.

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh 35 perguruan tinggi negeri dan

swasta terhadap pelaksanaanPKPS-BBM 2003 memperlihatkan.Misstargetting merupakan

salah satu masalah yang secara umum ditemukan di semua daerah.Selain itu, ditemukan

pula ketidaktepatan dalam hal waktu pelaksanaan dan besar jumlah bantuan yang diterima.

Masalah-masalah tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai hal, yaitu :

1. Fakta di lapangan menunjukan bahwa jumlah penduduk/keluarga miskin yang berhak

menerima bantuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk/keluarga miskin

yang dijadikan dasar perencanaan program.

2. Muncul kebijakan atau kearifan local (local wisdom) seperti membagikan bantuan

secara merata kepada setiap penduduk/keluarga miskin meskipun mengakibatkan

jumlah sasaran akan melebihi dari perencanaan program.

3. Dalam banyak kasus bantuan juga dibagikan merata kepada semua keluarga baik yang

miskin maupun yang tidak miskin. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya

kecemburuan social yang dapat menumbuhkan kerawaman/gejolak sosial yang

berakhir dengan konflik sosial. Kondisi ini terjadi sebagai akibat rendahnya

keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan yang berimplikasi

pada timbulnya ketidak percayaan masyarakat kepada pelaksana di tingkat

desa/kelurahan.

4. Terdapat keterlambatan waktu pencairan dana kepada penerima manfaat.

Berdasarkan informasi yang ada pelaksanaan PKPS BBM tahun 2005 juga mengalami

kendala sejenis.Akan tetapi sampai sejauh ini belum ada kegiatan pemantauan dan evaluasi

yang dilakukan secara sistematis terhadap PKPS BBM 2005. Untuk itu, pada tahun 2005

pemerintah telah memutuskan melibatkan 56 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta,

untuk berperan serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta mengidentifikasi

solusi terhadap permasalahan yang muncul yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk

memperbaiki program.

Universitas Bengkulu termasuk salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk untuk

melaksanakan pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005 dengan wilayah pantau

Provinsi Bengkulu. Wilayah pantau Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 daerah tingkat II,

yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara,

Muko-muko, Bengkulu Selatan, Kaur dan Seluma. Adapun program yang ada di Provinsi

Bengkulu dalam rangka PKPS BBM tahun 2005 ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.

Implementasi PKPS BBM tahun 2005 di Provinsi Bengkulu

No Program Sasaran Pelaksana Dana Program1 Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

219.877 siswa

SD/MI/SDLB/Salaf

SD

77.807 siswa

SMP/MTs/LB/Salaf

DinasDiknas/Kande

p Agama

38.459.733.250,-

SMPBantuan Khusus

Murid (BKM)

8.979 siswa

SMA/MA

DinasDiknas/Kande

pAgama

3.501.810.000

2 Jaminan

Pemerintahan

Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin

(JPKMM)

345.091 penduduk

miskin

Dinas

Kesehatan/PT

Akses

6.103.986.340,-

(Puskesmas)

3 Infrastruktur

Pedesaan (IP)

348 desa Dinas

Kimpraswil

88.017.310.000,-

4 Subsidi Langsung

Tunai (SLT)

118.505 KK miskin BPS, PT Pos 142.206.000.000,

-

Sehubung dengan implementasi PKPS BBM tahun 2005 di Provinsi Bengkulu

tersebut di atas, kaitannya dengan pemantauan dan evaluasi yang akan di lakukan

Universitas Bengkulu, ada beberapa pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya

melalui proses pemantauan dan evaluasi ini. Pertanyaan pokok tersebut adalah :

1. Apakah dana kompensasi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan manfaat?

2. Seberapa besar dana kompensasi mencakup jumlah keluarga miskin yang ada?

3. Good and Bad Practices apa yang ditemui di daerah pemantauan?

4. Perbaikan mekanisme identifikasi penerima manfaat dan penyaluran bantuan apa

yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan PKPS BBM di masa yang

akan datang.

B. Tujuan

1. Umum

Membantu pelaksanaan PKPS-BBM agar lebih partisipatif dan berlangsung sesuai

dengan ketentuan dalam hal sasaran yang dituju, jumlah yang dialokasikan, dan

waktu yang ditetapkan sebagai bahan umpan balik kepada pelaksana kegiatan, serta

menganalisis factor penyebab bila terjadi ketidaktepatan.

2. Khusus

a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PKPS BBM agar sesuai dengan

mekanisme yang dibangun untuk mencapai tujuan.

b. Memberikan umpan balik kepada penyelenggara PKPS-BBM tentang masalah dan

hambatan penyaluran kompensasi serta upaya perbaikan/korektif yang dapat

ditempuh selama berlangsungnya program.

c. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program, khususnya mengukur

ketepatan sasaran, jumlah dan waktu.

d. Mengukur tingkat pemenuhan program, yaitu seberapa besar bantuan dapat

mencakup keluarga miskin yang membutuhkan.

e. Melakukan kajian evaluatif tentang efektivitas program dilihat dari tujuan PKPS

BBM yakni mengurangi beban keluarga miskin karena tekanan yang diakibatkan

oleh pengurangan subsidi BBM.

f. Melakukan identifikasi keluarga miskin di tingkat dusun/dukuh/kampong sebagai

wahana pembelajaran bagi pemangkung kepentingan (stake-holders) untuk terlibat

dalam program ini terutama dalam penentuan sasaran kegiatan.

C. Sasaran dan Luaran

1. Sasaran

a. Pengelola dan pelaksana program dari instansi terkait ditingkat Provinsi Bengkulu,

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

b. Seluruh masyarakat penerima bantuan PKPS-BBM di kelurahan/ Desa yang

menjadi sampel.

2. Luaran

a. Berlangsungnya proses penyaluran PKPS-BBM sesuai prosedur melalui

pemantauan.

b. Meningkatnya peran Mudes/Muskel dalam membantu keberhasilan

pelaksanaanPKPS BBM.

c. Kriteria keluarga miskin dan daftar rangking keluarga miskin hasil mudes/muskel.

d. Laporan tentang hasil pemantauan, identifikasi masalah hambatan dan proses

pemecahan masalah, ketepatan program dan tingkat pemenuhan PKPS BBM 2005.

BAB II

DESKRIPSI

WILAYAH PANTAU

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak antara 101 derajat 01’ dan 103

derajat 46’ Bujur Timur serta 2 derajat 16’ dan 5 derajat 31’ Lintang Selatan. Keadaan

alamnya terdiri dari dataran tinggi di bagian timur memanjang kearah utara menyusur

Bukit Barisan, sedangkan dibagian barat memanjang kearah selatan merupakan dataran

rendah dan menyusuri pantai Samudra Hindia.Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai

sepanjang 524 km. Sebagian besar dataran tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu

merupakan hutan lindung.Provinsi Bengkulu termasuk daerah yang rawan bencana gempa

bumi.

Sebelah utara Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah

timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan sebelah selatan dengan

Provinsi Lampung.Sementara sebelah barat langsung berbatasan dengan Samudra Hindia.

Suhu udara di Provinsi Bengkulu rata-rata 25,60 derajat Celcius, dengan suhu minimum

22,50 derajat Celcius dan maksimum 32,50 derajat Celcius. Arah angin Umumnya dari

arah barat dan selatan dengan kecepatan rata-rata 58 km/jam. Sampai tahun 2003,

Provinsi Bengkulu terdiri atas 1 kota dan 3 kabupaten, yaitu kotamdia Bengkulu,

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong.

Seiring pengembangan reformasi disegala bidang, maka tahun 2003 Provinsi Bengkulu

Mengalami pemekaran menjadi 7 daerah tingkat dua, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten

Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Seluma (pemekaran

Kab. Bengkulu Selatan), Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Muko-muko

(pemekaran Kab. Bengkulu Utara). Tahun2004 kembali terjadi pemekaran wilayah hingga

provinsi ini menjadi 9 daerah tingkat dua dengan lahirnya 2 kabupaten baru, yaitu

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang merupakan pemekaran dari

Kabupaten Rejang Lebong. Luas wilayah Provinsi Bengkulu 19.795 km2 dengan jumlah

penduduk 1.695.050 jiwa. Wilayah ini terdiri atas 9 daerah tingkat 2,60 kecamatan, dan

1180 desa. Secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2

Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kecamatan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah

Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun

2004

No Kab./ Kota Keca

matan

Luas

(km2)

Desa/

Kelu-

rahan

Pendu-

duk

Rumah

Tangga

(KK)

Rata2

Jiwa/

KK

Kepa-

datan/

km1 Kota

Bengkulu

4 145 57 344.271 68.853 5 2382

2 Bengkulu

Selatan

6 1186 136 137.519 28.968 5 116

3 Bengkulu

Utara

18 5548 309 345.135 83.109 4 62

4 Rejang

Lebong

6 1516 147 241.093 60.547 4 159

5 Kaur 7 2369 119 111.222 26.571 4 476 Seluma 5 2400 170 160.060 32.295 5 677 Muko-

muko

5 4037 84 132.834 28.091 5 33

8 Kepahiang 4 665 81 127.370 25.370 5 1929 Lebong 5 1929 77 95.546 22.249 4 50

Jumlah 60 19.795 1180 1.695.050 376.053 5 86 *Profil Dinas Kesehatan 2005

Setelah pemekaran wilayah, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi daerah tingkat dua

terluas dengan wilayah 5548 km2, sedangkan Kota Bengkulu dengan luas daerah 145 km2

merupakan daerah paling sempit wilayahnya. Namun dilihat dari kepadatan penduduk, Kota

Bengkulu tergolong paling padat dengan 2382 jiwa/km, sementara Kabupaten Muko-muko

merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling jarang, yakni 33 jiwa/km.

Sebagian besar penduduk Provinsi Bengkulu hidup dari bertani dan nelayan. Di

samping petani sawah dan sayuran, perkebunan juga tumbuh di daerah ini, khususnya

perkebunan kopi,kelapa sawit, kelapa, teh dan sebagian kecil kakau. Sementara secara

terbatas juga ada potensi tambang seperti emas di Kabupaten Lebong, dan Batubara di

Kabupaten Kepahiang.Masyarakat pesisir pantai Bengkulu hidup sebagai nelayan

tradisisonal.

B. Kondisi Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004, IPM Provinsi

Bengkulu perkabupaten (data sebelum pemekaran), dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Bengkulu tahun 1999-2002

No Kab./Kot

a

Harapan

Hidup

(thn)

Angka

Melek

Huruf (%)

Rata-rata

Lama

Sekolah

(thn)

Pengeluaran

Rill Per-

kapita (ribu

Rp)

IPM Peringkst

IPM

1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 20021 Prov.

Bengkulu

65,2 65,4 92,7 93,0 7,0 7,6 576,

6

586,

6

64,8 66,2 13 14

2 Bengkulu

Selatan

63,9 64,2 90,4 93,5 6,2 7,4 564,

7

579,

3

62,0 65,0 213 204

3 Rejang

Lebong

62,2 62,6 92,5 93,0 6,5 6,8 576,

4

588,

6

62,7 64,2 196 233

4 Bengkulu

Utara

65,6 65,9 90,4 89,2 5,8 6,5 570,

8

581,

0

63,2 64,4 178 224

5 Kota

Bengkulu

69,3 69,5 98,3 98,4 10,1 10,6 592,

5

596,

1

71,8 72,7 9 31

Secara Nasional, Provinsi Bengkulu ada pada peringkat 13 pada tahun1999 dan 14

tahun 2002 bila dilihat dari IPM-nya. Secara peringkat turun 1 tingkat, namun kalau dilihat

dari semua indicator yang ada terlihat peningkatan. Kota bengkulu pada tahun 1999 peringkat

IPM-nya termasuk dalam 10 terbaik, namun seiring dengan berkembangnya otonomi daerah,

banyak daerah lain yang pengembangan SDM-nya jauh lebih baik dalam tahun-tahun

terakhir, sehingga pada tahun 2002, walaupun dari indicator yang ada tampak ada

peningkatan, namun secara nasional peringkatnya merosot ke 31. Di Provinsi Bengkulu

peringkat kota bengkulu jauh di atas daerah lain. Kondisi seperti ini banyak dipengaruh factor

pendidikan yang semakin merata baik kuantitas maupun kualitasnya di Kota Bengkulu, dari

TK sampai perguruan tinggi.Sementara Kabupaten Rejang Lebong, yang termasuk daerah

pegunungan yang subur dan punya potensi alam yang lebih, peringkat IPM-nya 233 terendah

di Provinsi Bengkulu.Hal ini dimungkinkan karena rendahnya angka harapan hidup, angka

merek huruf, dan rata-rata lama sekolah di Kab.Rejang Lebong bila dibandingkan dengan

daerah tingkat dua lainnya.Aspek budaya di Kab.Rejang Lebong juga tidak Kecil andinya

bagi rendahnya angka IPM. Sebagian masyarakata, seperti Kecamatan Padang Ulak Tanding,

sejak usia anak-anak sudah diarahkan untuk bekerja membantu orang tua atau terbiasa

melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan pendidikan, sehingga aspek

pendidikan bukan menjadi prioritas.

Pendapatan riil per-kapita masyarakat Provinsi Bengkulu dari tahun 1999 sampai

2002 juga ada peningkatan, namun peningkatan ini tidak banyak berarti. Peluang masyarakat

untuk meningkatkan pendapatanya belum terbuka.Banyak factor yang menyebabkan kondisi

seperti ini, diantaranya tidak berkembangnya dunia usaha di Provinsi Bengkulu.Invertor

banyak yang tidak menenenamkan modalnya, disamping dirokrasi yang ada di pemerintah

daerah tidak kondusif bagi masuknya investor baru.Pemerintah daerah juga tidak banyak

melakukan hal yang berartis bagi perbaikan kondisi usaha.

2. Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu

Jumlah penduduk Provinsi Bnegkulu 1.695.050 jiwa yang terdiri atas 376.053 KK.

Dari jumlah 376.053 KK, yang termasuk KK miskin berdasarkan hasil survey BPS-BPM

Provinsi Bengkulu tahun2005 terdapat 174.303 KK (46,35%). BPJS juga melaksanakan

pendataan KK miskin pada tahun 2005 sehubunga dengan adanya program SLT PKPS-BBM

tahun 2005.Dari pendataan BPJS terakhit terdapat jumlah KK miskin di Provinsi Bengkulu

sebanyak 118.505 KK. Namun berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan dalam

rangka pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005 oleh Tim Perguruan Tinggi,

khususnya Universitas Bengkulu untuk Pro-vinsi Bengkulu, ditemukan fakta bahwa data BPS

tersebut lebih bersifar “kuota” yang diberikan ke Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Kartu

Kompensasi BBM. Oleh karena itu, data BPS tersebut banyak menimbulkan gejolak, kerena

tidak menggambarkan keadaan KK-miskin yang sesungguhnya.Pada table di bawah,

digunakan data KK-miskin hasil survey BPS-BPM yang dilakukan pada bulan April s/d

Agustus 2005 yang pendataanya juga dibantu oleh Tim Universitas Bengkulu dan tidak ada

kaitannya dengan bantuan SLT PKPS-BBM tahun 2005.

Tabel 4

Data Keluarga Miskin di Provinsi Bengkulu

No Kabupaten/Kota Jumlah Jiwa Jumlah

KK

Jumlah

KK Miskin

Prosentase

KK Miskin

1 Bengkulu Selatan 137.519 28.968 13.382 46,20

2 Rejang Lebong 241.093 60.547 23.031 38,043 Bengkulu Utara 345.135 83.109 39.294 47,284 Kaur 111.222 26.571 17.461 65,555 Seluma 160.060 32.295 22.238 68,866 Mukomuko 132.834 28.091 15.589 55,497 Lebong 95.546 22.249 11.231 50,488 Kepahiang 127.370 25.370 10.665 42,049 Kota Bengkulu 344.271 68.853 21.007 30,51

Jumlah 1.695.050 376.05

3

174.303 49,38

Setelah pemekarah wilayah pada tahun 2003 dan 2004, Kabupaten Bengkulu Utara

merupakan daerah tingkat dua yang penduduknya paling banyak yakni 345.235 jiwa atau

83.109 KK. Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki wilayah paling luas, 5548 km2.Daerah

tingkat dua lainnya yang punya penduduk banyak adalah Kota Bengkulu dan Kabupaten

Rejang Lebong.Kabupaten Lebong penduduknya paling sedikit yaitu 95.564 jiwa atau 22.249

KK. Presentase penduduk miskin paling tinggi ada pada Kabupaten Seluma (68,86%),

kemudian Kabupaten Kaur (65,55%), Kabupaten Mukomuko (55,49%), dan Kabupaten

Lebong (50,48%). Keempat Kabupaten ini merupakan kabupaten baru hasil pemekaran

wilayah. Kabupaten Kaur dipilih sebagai kabupaten sampel dalam pemantauan dan evaluasi

PKPS BBM tahun 2005 karena kabupaten inii termasuk paling besar presentase keluarga

miskinnya, letak geografisnya berbatasan dengan Provinsi Lampung, wilayahnya menyisir

pinggir pantai dan merupakan representasi wilayah hasil pemekaran. Kabupaten Kaur

sebagian besar penduduknya nelayan tradisional.

Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat

perkembangan ekonomi, memiliki tingkat presetase keluarga mikin paling rendah, yakni

30,51%. Kemudian diikuti Kabupaten Rejang Lebong (38,04%), yang merupakan Kabupaten

induk dengan sebagian besar wilayahnya dataran tinggi (pegunungan) dengan kondisi tanah

yang merata subur. Kabupaten Rejang Lebong juga diambil sebagai wilayah sampel

pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005 karena disamping memiliki jumlah

prosentase keluarga miskin paling kecil, juga karena daerah ini presentase kabupaten induk,

didataran tinggi (tidak memiliki pantai), dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian

sebagai petani sawah, ladang, maupun perkebunan.

3. Pendidikan di Provinsi Bengkulu

Kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu tak lepas dari kebijakan

nasional. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui

peningkatan pelaksanaaan wajib belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian

akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat

menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di

daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat. Sebagai upaya implementasi

kebijakan tersebut di atas, Provinsi Bengkulu secara bertahap dan kontinu harus melakukan

perbaikan dan pengembangan sarana-prasarana dan fasilitas pendukun lainnya.Seiring

bertambahnya jumlah siswa, jumlah guru pun terus bertambah, disamping juga jumlah ruang

belajar.Kondisi pendidikan di Provinsi Bengkulu secara umu dapat dilihat dari uraian di

bawah ini.

3.1. Pendidikan Dasar Dan Menengah

Di bawah ini akan dibahas kondisi pendidikan di Provinsi Bengkulu dari sisi

kelembagaan sekolahnya, jumlah murid, jumlah guru, kelas dan jumlah ruang kelas yang ada

untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 5

Kondisi Sekolah, Murid, Guru, Kelas dan Ruang Kelas Per-

jenjang Pendidikan

No. Jenjang Sekolah JumlahLembaga Murid Guru Kelas R.Kelas

1 TK 307 11.875 1.021 715 5732 SD 1.307 208.253 10.788 8.874 7.9363 MI 98 10.880 651 591 4944 SMP 208 69.059 3.825 1.882 2.0835 SMP Terbuka** 56 4.083 930 2246 MTs 64 9.339 800 310 3317 SMA 91 34.020 2.118 862 8438 SMK 38 12.950 1.247 305 3589 MA 31 5.866 541 178 163

Jumlah Keseluruhan

2.200 366.325 21.921 13.941 12.781

Jumlah tanpa SMP Terbuka**

2144 362.242 20.991 13.717 12.781

*Negeri dan swasta **Punya karakteristik khusus

Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata guru-murid berbanding 1:17. Sedangkan

khusus SD perbandingan guru-murid 1:19, SMP 1:18, dan SMA 1:16. Dilihat secara

keseluruhan rasio guru-murid tersebut sudah cukup baik, namun kenyataan yang ada

penyebaran guru tersebut tidak merata.Di daerah perkotaan terjadi konsentrasi guru, sehingga

mengakibatkan di daerah pedesaan rasio guru-murid menjadi jelek.Data diatas juga

menunjukkan adanya kekurangan ruangan kelas yang cukup banyak, yaitu 936 kelas (SMP

UT tidak dihitung karena punya karakteristik khusus).

Rata-rata Sekolah Dasar memiliki siswa berjumlah 159 orang dengan rata-rata ruang

kelas sebanyak 6 ruang dan guru 8 orang. Sedangkan untuk tingkat SMP (di luar SMP

Terbuka), rata-rata setiap sekolah memiliki 332 siswa, 18 orang guru, dan 10 ruang kelas.

Untuk tingkat SMA, setiap sekolah rata-rata memiliki 374 siswa, 23 orang guru, dan 9 ruang

kelas.

Sebaran data diatas menunjukan bahwah kondisi pendidikan dasar dan menengah di

Provinsi Bengkulu secara kuantitatif sudah cukup baik. Namun secara kualitas, masih banyak

yang perluh dibenahi, seperti standarisasi guru, profesionalitas Kepala Sekolah, dan

pemerataan sarana belajar, khususnya buku, peralatan laboratorium, media pelajaran, dan

komputerisasi sekolah. (Data keadaan pendidikan dasar dan menengah per-kabupaten dapat

dilhat dilampiran laporan ini)

3.2. Siswa yang Tidak Melanjutkan Sekolah Karena Alasan Ekonomi

Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 ada 7.729 murid tidak dapat melanjutkan

sekolahnya karena alas an ekonomi. Dari jumlah tersebut terbanyak (setengahnya) untuk

jenjang pendidikan SD/MI, yakni 3.859 murid (49,99). Kemudian jenjang pendidikan SLTP

sebanyak 2.570 murid (33,25%), sedangkan sisanya jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

sebanyak 1.330 murid )17,21%). Data lengkap per-kabupaten dapat dilihat pada table di

bawah ini.

Tabel 6Siswa Tidak Melanjutkan Sekolah

No. Kabupaten/Kota

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Jumlah

Jml % Jml % Jml % Jml %1 Bengkulu

Utara

533 1,15 674 2,41 284 1,58 1.491 1,82

2 Kaur 700 3,95 400 8,02 270 12,47 1.370 5,513 Rejang

Lebong

788 2,98 274 2,24 205 2,37 1.267 2,27

4 Bengkulu 595 2,89 350 3,98 125 1,68 1.070 2,90

Selatan5 Lebong 537 4,45 335 7,82 33 1,56 905 4,976 Kota

Bengkulu

80 0,23 205 1,21 300 1,67 585 0,83

7 Seluma 300 1,21 184 2,42 68 2,61 552 1,588 Mukomuko 311 1,49 132 1,83 28 1,18 471 1,559 Kepahiang - - - -

Jumlah 3.859 1,76 2.570 3,12 1.330 2,52 7.729 2,18

Data di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Kaur secara keseluruhan tertinggi

prosentase siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya (5,51%), diikuti Kabupaten Lebong

(4,97%), keduanya merupakan daerah tingkat dua hasil pemekaran. Sementara prosentase

tidak melanjutkan sekolah terkecil di Kota Bengkulu (0,83%) dan Kabupaten Kepahiang

(1,55%).

Hampir di setiap jenjang pendidikan prosentase siswa tidak melanjutkan sekolah di

Kabupaten Kaur dan Lebong tertinggi. Seperti di jenjang SD/MI, Kabupaten Kaur 3,95%

sedangkat Kabupaten Lebong 4,54%. Sementara jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten

Kaur 8,02%, sedangkan Kabupaten Lebong 7,82%. Juga jenjang SMA/MA/SMK, Kabupaten

Kaur tinggi prosentase tidak melanjutkan sekolah, yakni 12,47%. Kondisi ini memperlihatkan

masih tertinggalnya sarana-prasarana, kualitas guru, media serta factor penduduk kualitas

pendidikan lainnya.

Sementara itu, pada hamper semua jenjang pendidikan, baik itu SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA/SMK Kota Bengkulu terpencil prosentase tidak melanjutkan sekolahnya. Kota

Bengkulu sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Provinsi Bengkulu mempunyai

sarana-prasarana, kualitas dan pemerataan guru serta media lainnya yang lebih baik bila

dibandingkan di daerah tingkat dua lainnya. Perlu bantuan khusus bagi mereka yang tidak

dapat melanjutkan sekolah karena alas an ketidakmampuan ekonomi ini. Beberapa langkah

telah ditempuh oleh pemerintah daerah, antara lain dengan memberikan beasiswa (Beasiswa

Transisi).

3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Kasar (APK)

3.3.1. Anak Usia 7-12 Tahun

Tabel 7Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar

(APK)Anak Usia 7-12 Tahun Tahun 2004/2006

N

o

Kabupaten/Kota Jumlah

Penduduk

7-12 thn

Murid Usia 7-12 thn APM

(%)

Jumlah

Murid

SD/MI

APK

(%)SD MI Jumlah

1 Kota Bengkulu 43289 28770 1107 29877 69,02 35227 81,382 Bengkulu Utara 42493 37483 1389 38872 91,48 46356 109,093 Mukomuko 20225 16584 1501 18085 89,42 20819 102,944 Rejang Lebong 32703 21102 960 22062 67,46 26418 80,785 Lebong 14065 10368 732 11100 78,92 11818 84,026 Kepahiang 18985 12661 484 13145 69,24 14470 76,227 Bengkulu Selatan 22475 15724 811 16535 73,57 20602 91,678 Seluma 25608 20071 1388 21459 83,80 24712 96,509 Kaur 16377 14946 511 15457 94,38 17707 108,12

Jumlah 236.220 177.709 8.883 186.592 78,99 218.129 92,34

Data pada tabel di atas memperlihatkan rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM)

pada anak usia SD (7-12 tahun) untuk tingkat provinsi adalah 78,99%. Jadi maksudnya

adalah perbandingan antara murid SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12

tahun adalah 1 : 1,3. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih cukup banyak (21,01%)

atau sejumlah 49.628 anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) tidak bersekolah. Kalau dilihat

lebih rinci lagi, tampak bahwa Kabupaten Rejang Lebong paling kecil APM-nya (67,46%).

Sementara yang paling baik Kabupaten Kaur (94,38%). Data tabel diatas juga

memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan perbandingan

jumlah siswa SD/MI provinsi Bengkulu Seluruhnya (bukan hanya usia 7-12) dengan jumlah

penduduk usia 7-12 tahun dikalikan dengan 100% adalah 92,34%. Maksudnya adalah jumlah

siswa SD/MI di provinsi Bengkulu adalah 92,34% dari seluruh penduduk provinsi Bengkulu

usia 7-12 tahun. Kabupaten Bengkulu Utara APK-nya palin tinggi (109,09%), diikuti

kabupaten Kaur (108,12%). Sementara kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong APK-nya

terkecil, yakni 76,22% dan 80,78%.


Tabel 8Angka Partisipasi Murni (APM) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Anak Usia 13-15 Tahun Tahun 2004/2005N Kabupaten/ Juml Murid Usia 13-15 APM Juml APK

o. Kota ah

Pend

uduk

13-15

thn

thn (%) ah

Muri

d

SMP/

MTs

(%)SMP MTs Juml

ah

1 Kota

Bengkulu

26108 11282 1218 12500 46,88 16971 65,00

2 Bengkulu

Utara

20408 9928 843 10771 52,78 15166 74,31

3 Mukomuko 9579 4074 1329 5403 56,40 7215 75,324 Rejang

Lebong

16627 6805 945 7750 46,61 12209 73,43

5 Lebong 5728 2197 522 2719 47,47 4282 74,766 Kepahiang 7598 3460 589 4049 53,29 5235 68,907 Bengkulu

Selatan

11110 6173 341 6514 58,63 8803 79,23

8 Seluma 10756 4732 663 5395 50,16 7612 70,779 Kaur 6869 3217 821 4038 58,79 4721 68,73

Jumlah 114.4

83

51.86

8

7.27

1

59.13

9

51,52 82.21

4

71,63


anak usia SMP (13-15 tahun) untuk tingkat provinsi adalah 51,51%. Jadi maksudnya adalah

perbandingan antara murid SMP/MTS usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15

tahun adalah 1: 1,94. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih cukup banyak

(48,48%) atau sejumlah 55.644 anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Kalau dilihat lebih

rinci lagi, tampak bahwa kabupaten Lebong paling kecil APM nya (46,61%). Sementara yang

paling baik Kabupaten Kaur (58,79%).

Data tabel di atas juga memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) yang

merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP/MTs Provinsi Bengkulu seluruhnya

(bukan hanya usia 13-15 tahun) dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100%

adalah 71,63%. Jadi jumlah siswa SMP/MTs seluruh Provinsi Bengkulu adalah 71,63% dari

jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Kabupaten Bengkulu Selatan APK-nya paling tinggi

(79,23%), diikuti Kabupaten Mukomuko(75,32%). Sementara Kota Bengkulu dan Kabupaten

Kaur APK-nya terkecil yakni 65,00% dan 68,73%.


Tabel 9

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Anak Usia 16-18 Tahun Tahun 2004/2005

N

o

Kabupaten/Kot

a

Jumlah

Pendudu

k 16-

18thn

Murid Usia 16-18 thn AP

M

(%)

Jumlah

Murid

SLTA/MA

APK

(%)SLTA MA Jumla

h

1 Kota Bengkulu 26794 11298 928 12226 45,6

3

18002 67,1

92 Bengkulu Utara 22330 5393 507 5900 26,4

2

7512 33,6

43 Mukomuko 5147 1253 532 1785 34,6

8

2376 46,1

64 Rejang Lebong 18160 3173 875 4048 22,2

9

8654 47,6

55 Lebong 5835 944 741 1685 28,8

8

2112 36,2

06 Kepahiang 4345 1260 229 1489 34,2

7

1967 45,2

77 Bengkulu Selatan 20808 4723 554 5277 25,3

6

7446 35,7

88 Seluma 9855 1773 209 1982 20,11 2601 26,3

99 Kaur 7670 1276 166 1442 18,8

0

2166 28,2

4Jumlah 120.944 31.09

3

4.74

1

35.834 29,6

3

52.836 43,6

9


Anak Usia SMA/MA (16-18 tahun) untuk tingkat Provinsi adalah 29,63%. Jadi maksudnya

adalah perbandingan antara murid SMA/MA Usia 16-18 tahun dengan jumlah penduduk usia

16-18 tahun adalah 1:3,38. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih banyak

(70,37%)atau sejumlah 85.110 anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Kalau dilihat lebih

rinci lagi, tampak bahwa Kabupaten Kaur paling kecil APM-nya (18,80%). Sementara yang

paling baik Kota Bengkulu (45,63%).

Data tabel di atas juga memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) yang

merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMA/MA Provinsi Bengkulu seluruhnya

(bukan hanya usia 16-18 tahun) dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun dikalikan 100%

adalah 43,69%. Jadi jumlah siswa SMA/MA seluruh Provinsi Bengkulu hanya 43,69% dari

jumlah penduduk Provinsi Bengkulu usia 16-18 tahun. Kabupaten Bengkulu Selatan APK-

nya paling tinggi (79,23%), diikuti Kabupaten Mukomuko (75,32%). Sementara Kota

Bengkulu dan Kabupaten Kaur APK-nya terkecil, yakni 65,00% dan 68,73%.

3.4. Perkembangan NEM/UAN di Provinsi Bengkulu

3.4.1. Rata-rata NEM/UAN SLTP

Tabel 10

Perkembangan Rata-rata NEM/UAN SLTP 5 Tahun Terakhir

No

.

Mata

Pelajaran

Rata/rata NEM/UAN Kabupaten/Kota1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

1 PPKn 5,28 5,9 5,162 Bahasa

Indonesia

4,69 4,94 4,47 5,53 5,28

3 Bahasa

Inggris

4,38 4,87 4,26 4,51 4,62

4 Matematika 4,71 4,78 4,72 4,18 4,635 IPA 4,33 5,18 4,746 IPS 4,67 4,06 4,92

Data rata-rata NEM/UAN pada tabel diatas, untuk semua bidang studi/matapelajaran

dalam Lima tahun terakhir memprihatinkan. Tidak satu pun mata pelajaran yang rata-ratanya

mencapai 6,0. Mata pelajaran yang rata-rata NEM/UAN-nya terkecil adalah Matematika dan

Bahasa Inggris.Disamping kompetensi profesional Guru, sarana-prasan juga merupakan

faktor pendukung dominan kurang baiknya NEM/UAN di Provinsi Bengkulu.

3.4.2. Rata-rata NEM/UAN SLTA Program IPS

Tabel 11Perkembangan Rata-rata NEM/UAN SLTA % Tahun Terakhir

Program IPSNo

.

Mata Pelajaran Rata/rata NEM/UAN Kabupaten/Kota1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

1 PPKn 5,49 5,19 4,872 Bahasa Indonesia 4,30 4,59 4,56 4,63 7,703 Bahasa Inggris 2,71 2,77 2,78 3,71 4,444 Matematika 2,21 0 05 Ekonomi 3,17 3,25 3,49 4,41 4,426 Tata Negara 3,57 4,12 3,927 Sos.Antropologi 4,07 3,91 4,01

Data tabel di atas memperlihatkan rata-rata NEM/UAN SLTA mata pelajaran Bahasa

Indonesia menunjukkan peningkatan berarti setiap tahunnya.Sementara mata pelajran Bahasa

Inggris dan Ekonomi untuk program IPS ini masih rendah walaupun setiap tahun

menunjukkan adanya peningkatan.

3.4.3. Rata-rata NEM/UAN SLTA Program IPA

Tabel 12Perkembangan Rata-rata NEM/UAN SLTA 5 Tahun Terakhir

Program IPANo Mata

Pelajaran


41 PPKn 6,32 5,77 5,572 Bahasa

Indonesia

5,06 5,29 5,32 5,20 5,40

3 Bahasa Inggris 3,39 3,67 3,56 4,32 4,774 Matematika 2,57 2,57 3,13 3,77 4,715 Fisika 2,77 2,61 2,316 Biologi 3,68 3,74 2,967 Kimia 3,47 3,59 3,51

Data pada tabel di atas memperlihatkan tidak satupun mata pelajaran pada SLTA

program IPA yang nilai NEM/UAN-nya mencapai 6,0. Padahal 6,0 merupakan batas

Penilaian Acuan Patokan penguasaan materi 60% yang merupakan standar nilai kelulusan

atau penguasaan mmateri minimal untuk suatu kelulusan. Hampir semua nilai rata-rata

NEM/UAN bidang IPA nilainya rendah. Begitupun nilai tiga mata pelajaran pokok, Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika,semuanya nilai rata-rata di bawah 6,0. Malahan

dua mata pelajaran, Bahasa Inggris dan Matematika, rata-rata di bawah 5,0.

3.4.4. Rata-rata NEM/UAN SLTA Program Bahasa

Tabel 13Perkembangan Rata-rata NEM/UAN SLTA 5 Tahun Terakhir

Progrom BahasaNo

.

Mata

Pelajaran


1 PPKn 5,49 5,19 4,872 Bahasa

Indonesia

4,30 4,59 4,56 4,49 4,91

3 Bahasa

Inggris

2,71 2,77 2,78 4,30 4,20

4 Bahasa Asing 2,21 4,80 4,23

Rata-rata NEM/UAN SLTA Program Bahasa seperti pada tabel di ats juga

menunjukkan kondisi yang prihatinkan. Sejak tahun 2001/2002 sampai 2003/2004 tidak satu

mata pelajaranpun yang mempunyai rata-rata di atas 5,0. Khusus mata pelajaran Bahasa

Inggris dan Bahasa Asing masih mmerupakan mata pelajaran yang dirasakan siswa

mempunyai tinggkat kesulitan tinggi. Pada dua tahun terakhir, 2002/2003 dan 2003/2004,

mata pelajaran Bahasa Inggris dan Asing ini terlihat rata-rata NEM/UAN-nya menurun.

4. Kondisi Bidang Kesehatan Di Provinsi Bengkulu

4.1. Kondisi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 13aTenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan

Provinsi Bengkulu Tahun 2004N

o.

Kabupaten

/Kota/

Unit kerja

Tenaga KesehatanMedi

s

Pera

wat

dan

Bida

n

Far

masi

Gizi Tekni

s

Medi

s

Sanitas

i

Kesmas Jumlah

1 Kota

BengkuluPuskesmas 38 260 17 24 10 16 5 370

Rumah

Sakit

70 406 31 16 42 28 17 610

Jumlah 108 666 48 40 52 44 22 9802 Bengkulu

SelatanPuskesmas 14 242 2 3 - 7 - 268Rumah

Sakit

6 63 4 4 15 6 4 102

Jumlah 20 305 6 7 15 13 14 3703 Bengkulu

utaraPuskesmas 66 106 9 17 1 23 - 222Rumah

Sakit

13 130 1 2 10 2 2 160

Jumlah 79 236 10 19 11 25 2 3824 Rejang

lebongPuskesmas 17 159 4 9 5 15 - 209Rumah

Sakit

21 71 5 7 10 6 2 122

Jumlah 38 230 9 16 15 21 2 3315 Kaur

Puskesmas 12 114 - 2 - 3 - 131Rumah

Sakit

- - - - - - - -

Jumlah 12 114 - 2 - -3 - 1316 Seluma

Puskesmas 26 156 4 9 2 7 1 205Rumah

Sakit

- - - - - - - -

Jumlah 26 156 4 9 2 7 1 2057 Mukomuko

Puskesmas 24 165 1 2 1 7 - 200Rumah

Sakit

- - - - - - - -

Jumlah 24 165 1 2 1 7 - 2008 Kepahiang

Puskesmas 18 82 3 3 - 6 - 112Rumah

Sakit

- - - - - - - -

Jumlah 18 82 3 3 - 6 - 1129 Lebong

Puskesmas 14 78 1 1 1 1 - 96

Rumah

Sakit

- - - - - - - -

Jumlah 14 78 1 1 1 1 - 961

0

Dinkes

Provinsi

(Rumah

Sakit Jiwa)

- - - - - - - -

Jumlah

ProvinsiPuskesmas 229 1362 41 70 20 85 6 1813Rumah

Sakit

110 670 41 29 77 42 25 994

Total 339 2032 82 99 97 127 31 2807

Data pada tabel di atas menunjukan bahwa di Provinsi Bengkulu saat ini baru ada

empat Rumah Sakit Umum di empat Ibukota Kabupaten Induk.Sementara Kabupaten hasil

pemekaran wilayah sampai tahun 2004 belum ada RSSU.Kondisi ini masih dapat dimaklumi

mengingat pemekaran wilayah baru tahun 2003 dibentuk.Namun saat in sudah ada Kabupaten

pemekaran yang berupaya membangun Rumah Sakit, sepertiKabupaten Kepahiang yang

tahun 2005 rumah sakitnya sudah operasional.Jadi sampai saat ini rumah sakit rujukan baru

pada empat dan lokasinya di kabupaten induk.

Distribusi tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2004,

tampak terkonsentarsi di Kota Bengkulu. Tenaga kesehatan yang ada di Bengkulu berjumlah

980 orang atau 34,91%. Disampaing Kota Bengkulu, kabupaten induk lainya, seperti

Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan rejang Lebong Juga mempunyai tenaga kesehatan

yang lebih banyak dibandingakan daerah tingkat dua yang baru dimekarkan. Bengkulu

Selatan mempunyai tenaga kesehatan 13,18% dari seluruh tenaga kesehatan di Provinsi

Bengkulu, sementara Kabupaten Bengkulu Utara 13,61% dan Rejang Lebong 11,79%.

Kabupaten Lebong memiliki tenaga kesehatan paling sedikit, yakni 3,42%.

Begitu juga apabila dilihat distribusi tenaga medis (dokter), konsentrasi tetap dikota

Bengkulu yang memeliki tenaga medis 31,86% dari seluruh teanga medis yang ada di

Provinsi Bengkulu. Sementara daerah taingkt dua hasil pemekaran wilayah jumlah tenaga

medisnya masih sangat sedikit, seperti di Kabupaten Kaur yang hanya memiliki 12 orang

tenaga medis (3,54%). Tidak meratanya distribusi tenaga medis ini tentu akan menggangu

jalanya pelayanan pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang sebagian besar

berdomisili di kabupaten hasil pemekaran wilayah.

Distribusi tenaga perawat dan bidanpun belum merata, Kota Bengkulu misalnya,

memiliki 32,78% dari keseluruhan tenaga perawat dan bidan hang ada di Provinsi Bengkulu.

Distrbusi cukup banyak juga ada pada kabupaten-kabupaten induk lainya.Sementara

kabupaten hasil pemekaran, prosentase tenaga perawat dan bidanya sangat kecil. Kabupaten

lebong sebagai contoh hanya memeliki 78 tenaga perawat dan bidan atau 3,84%.

4.2. Kondisi Posyandu Menurut Strata Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

Tabel 13bJumlah dan Prosentase Posyandu Menurut Strata

Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2004No

.

Kabupaten/Kot

a

Jumlah PosyanduPratam

a

Madya Purnam

a

Mandir

i

Jumlah %

1 Kota Bengkulu 44 101 42 3 190 11,122 Bengkulu Selatan 127 31 15 4 177 10,363 Bengkulu Utara 258 165 125 20 568 33,264 Rejang Lebong 53 71 55 6 185 10,835 Kaur 108 30 0 0 138 8,086 Seluma 39 23 26 8 96 5,627 Mukomuko 58 55 47 7 167 9,788 Kepahiang 45 36 14 1 96 5,629 Lebong 35 47 9 0 91 5,33

Jumlah Provinsi 767 559 333 49 1708 100

Distribusi Posyandu di provinsi Bengkulu cukup merata sesuai dengan luasnya

wilayah dan jumlah penduduk. Kabupaten Bengkulu Utara Misalnya yang mempunyai

wilayah paling luas (28,03%) darikeseluruhan Provinsi Bengkulu memiliki Posyandu paling

banyak (568) atau 33,26%. Sementara Kabupaten Kaur dan lebong yang wilayah nya tidak

begitu luas (11,97% dan 9.74%) dengan jumlah penduduk yang belum begitu banyak (6,56%

dan 5,64%) memiliki jumlak posyandu lebih sedikit, begitu juga Kabupaten Seluma.

4.3. Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

Tabel 13cProsentase Keluarga Miskin Mendapat Pelayanan Kesehatan

Kebupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2004No Kabupaten/Kot Jumlah Jumlah Jumlah Pelayanan Gakin

KK %

. a Kec. puskesma

s

KK

Miskin

Miskin

Mendapat

Yankes1 Kota Bengkulu 4 16 10782 10448 96,902 Bengkulu Selatan 6 10 7115 5979 84,033 Bengkulu Utara 18 25 23525 20811 88,464 Rejang Lebong 6 13 16837 15545 92,335 Kaur 7 11 10391 8682 83,556 Seluma 5 13 20329 12751 62,727 Mukomuko 5 10 8473 7289 86,038 Kepahiang 4 8 21481 19516 90,859 Lebong 5 7 7064 - 0,00

Jumlah Provinsi 60 113 125997 80,18

Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai jumlah kecamatan terbesar juga besar

jumlah Puskesmas yang ada, yakni 25 Puskesmas (22,12%). Distribusi Puskesmas pada

daerah tingkat dua lainnya ;ebih merata sesuai dengan luas wilayah, jumalah penduduk, dan

banyaknya kecamatan. Seperti Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk yang cukup banyak,

memiliki 16 Puskesmas.

Jumlah KK-Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Bengkulu

tinggi (80,18%). Sementara itu hampir seluruh KK-miskin mendapat layanan kesehatan dasar

di Kota Bengkulu (96,90%), Rejang Lebong (92,33%), dan Kabupaten Kepahiang (90,85%).

Dengan wilayah paling luas, penduduk miskin paling banyak, Kabupaten Bengkulu Utara

juga mencatat prosentasi cukup tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada

KK-miskin, yakni 88,46%. Sementara di Kabupaten Seluma, KK-miskin yang mendapat

pelayanan kesehatan dasar prosentasenya paling kecil, yakni 62,725.

4.4. Penduduk Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tabel 13dPenduduk Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2004No. Kabupaten/Kota Jumlah

penduduk

Peserta Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan*Jumlah %

1 Kota Bengkulu 344271 71318 20,722 Bengkulu Selatan 137519 74409 54,113 Bengkulu Utara 345135 73088 21,184 Rejang Lebong 241093 21157 8,785 Kaur 111222 23454 21,09

6 Seluma 160060 25688 16,057 Mukomuko 132834 23595 17,768 Kepahiang 127370 5175 4,059 Lebong 95546 12986 13,56

Jumlah Provinsi 1.695.050 330.870 19,52*Akses, Bapel dan Pra Bapel JKPM, Jamsostek, Kartu Sehat, Dana Sehat, dan lainnya

Dari seluruh penduduk Provinsi bengkulu yang berjumlah 1.695.050 jiwa, baru

19,53% atau sejumlah 330.870 jiwa yang terdaftar sebagai peserta jaminan pemeliharaan

kesehatan. Rata-rata peserta jaminan pelayanan kesehatan yang masih di bawah 20% ini

menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Bengkulu belum begitu peduli dengan pentingnya

jaminan pemeliharaan bagi kesehatannya. Kondisi ini di mungkinkan antara lain karena

kurangnya intensitas spsialisasi kepada masyarakat. Ada beberapa jenis jaminan

pemeliharaan kesehatan yang ada di masyarakat, diantaranya Askes, Bapel dan Pra Bapel

JPKM, Jamsostek, Kartu Sehat, Dana Sehat, dan lain sebagainya. Kabupaten Bengkulu

Selatan presentase peserta jaminan pemeliharaan kesehatanya cukup nbanyak, yakni lebih

dari setengah penduduknya (54%) sedangkan yang terkeciladalah presentase peserta jaminan

kesehatan di kabupaten Kepahiang (4,06%).

C. Kondisi Pelaksanaan PKPS BBM Tahun 2005

1. Bidang Pendidikan

1.1. Bantuan Operasi Sekolah (BOS)

Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk Program

Kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM) pada bidang

pendidikan.Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka

membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan

pendidikan kepada masyarakat.

Dengan melalui program BOS maka pemenuhan hak setiap warga negara untuk

mendapatkan layanan pendidikan serta mengurangi disparitas partisipasi sekolah antar

kelompok masyarakat dapat teratasi.Sehingga program BOS secara langsung juga merupakan

upaya implementasi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang

sekaligus merupakan upaya pemerintah dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memumgut biaya.

Ini berarti program BOS merupakan upaya penanggulangan hak didik keluarga miskin

yang pada umumnya tingkat partisipasi pendidikanya rendah sebagai akibat tingginya biaya

pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

1.1.1 Kondisi Umum ProgramKegiatan program BOS diantaranya adalah untuk memberikan bantuan kepada

sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan

mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan program BOS

didasarkan pada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh sekolah yang bersedia menerima

dana program BOS.Ketentuan pelaksanaan program BOS bagi sekolah penerima BOS antara lain (1) bagi

sekolah yang selama ini memungut dana penerimaan siswa baru dan iuran bulanan yang

tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) lebih kecil dari

BOS, maka sekolah tersebut harus membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran

kepada seluruh peserta didik yang akan digunakan membiayai komponen pendidikan; (2)

sekolah penerima BOS juga diwajibkan untuk membantu peserta didik kurang mampu yang

mengalami kesulitan transportasi dari dank e sekolah; (3) sekolah dilarang memanipulasi

datan dengan tujuan tetap dapat memungut iuran peserta didik, atau untuk memperoleh dana

BOS lebih besar.Alokasi dana BOS antara lain digunakan untuk uang formulir; buku pelajaran pokok

dan buku penunjang untuk perpustakaan; biaya peningkatan mutu guru; biaya pemeliharaan;

ulangan umum bersama dan ulangan umum harian; honor guru dan tenaga kependidikan

honorer serta kegiatan kesiswaan.Tabel 14

Alokasi Murid Sekolah Penerima BOS Provinsi Bengkulu tahun2005

NO Provinsi/Kota/Kabupate

n

Alokasi Penerima BOS

Realisasi

SD/MI/S

DLB/SALAF

SD

SMP/M

TS/LB/SALAF

SMP

Dana Ket

1 Provinsi Bengkulu 219.877 77.807 38.459.733.2502 Kab. Bengkulu Selatan 19.621 8.134 4.944.950.5003 Kab. Kaur 14.678 5.122 3.383.509.0004 Kab. Seluma 24.421 7.735 5.379.475.0005 Kab. Rejang Lebong 32.615 11.583 7.591.063.5006 Kab. Kepahiang 15.792 5.301 3.575.734.5007 Kab. Lebong 12.171 4.256 2.814.409.500

8 Kab. Bengkulu Utara 44.880 15.072 10.161.914.0009 Kab. Muko-muko 21.120 4.216 3.849.629.00010 Kota Bengkulu 34.598 16.388 9.383.171.000

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu

Dari data table di atas menjelaskan bahwa penerima dana BOS terbesar di luar

provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Bengkulu Utara yakni sebanyak 59.952 siswa dengan

total dana sebesar Rp. 10. 161.914.000,00 kemudian diikuti oleh Kota Bengkulu sebanyak

50.986 siswa dengan total dana sebesar Rp. 9.383.171.000,00 serta Kabupaten Rejong

Lebong sebanyak 44.198 siswa dengan total dana 7.591.063.500,00. Ketiga kota/kabupaten

penerima terbesar dana BOS dapat dipahami mengingat bahwa ketiga kota/kabupaten

tersebut merupakan kota/kabupaten lama. Sedangkan untuk kabupaten Bengkulu Selatan

yang juga merupakan kabupaten lama banyaknya siswa yang menerima BOS lebih sedikit

dibanding dengan kabupaten Seluma yang merupaka daerah pemekaran pecahan dari

kabupaten Bengkulu Selatan.

Kota/Kabupaten pemekaran yang menerima dana BOS terbanyak ada pada kabupaten

Seluma diikuti oleh kabupaten Kepahiang. Sedangkan daerah yang sedikit penerima dana

BOS adalah Kabupaten Lebong.

1.1.2 Organisasi dan Siklus Manajemen Proyek Organisasi dan manajemen proyek BOS secara hierarkis tertata mulai dari tingkat

pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tigkat sekolah dengan tugas dan tanggung

jawab sesuai dengan tingkatan organisasi.Dilihat dari susunan organisasinya maka siklus

manajemen proyek dapat tertata dengan baik sesuai dengan beban tugas dan tanggung

jawabnya.Organisasi program BOS untuk tingkat provinsi dengan susunan kepengurusan;

pelindung adalah gubernur; pengarah adalah ketua Bappeda; penanggung jawab adalah

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Depag sedangkan pelaksanaan

program adalah tim PKPS BBM tingkat provinsi yang terdiri dari undur Dinas Pendidikan

Provinsi dan Kanwil Departemen Agama. Untuk struktur organisasi pada tingkat

kabupaten/kota, sebagai pelindung adalah bupati/walikota; pengarah adalah ketua Bappeda

kabupaten/kota; penanggung jawab adalah kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta

kepala kantor Departemen agama kabupaten/kota; sedangkan pelaksananya adalah tim PKPS

BBM tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor

Departemen agama kabupaten/kota. Sedangkan organisasi pada tingkat sekolah; penanggung

jawab adalah Kepala sekolah/madrasah/penanggung jawab program wajar dikdas salafiah dan

kepala sekola/madrasah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggung jawab dalam

mengelola dana PKPS BBM di tingkat sekolah.

1.1.3. Perencanaan Program Perencanaan program bagi penerima BOS dilakukan dengan mekanisme dan tahapan

sebagai berikut:a. Tim PKPS BBM pusat mengumpulkan data jumlah siswa per-sekolah melalui Tim

PKPS BBM provinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi BOS tingkat

provinsi.b. Atas dasar jumlah siswa per-sekolah, tim PKPS BBM pusat membuat draf alokasi

dana BOS tiap kabupaten/kota dan mengirimkan kepada tim PKPS BBM provinsi dan

tim kabupaten/kota untuk diverifikasi, dengan melampirkan data jumlah siswa tiap

sekolah di kabupaten/kota dalam menetapkan alokasi di setiap sekolah.c. Tim PKPS BBM kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS

melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan

kabupaten/kota dan dewan pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan

besar dana bantuan yang diterima (format BOS-o2A dan format BOS-o2B). sekolah

yang bersedia menerima BOS harus enandatangani surat Perjanjian Pemberian

Bantuan (SPPB).d. Tim PKPS BBM kabupaten/kota mengirimkan SK alokasi BOS ke tim PKPS BBM

provinsi, tembusan ke tim PKPS BBM Pusat. Dengan melampirkan daftar sekolah.

1.1.4. Implementasi ProgramDengan telah diterimanya dana program BOS maka berarti bahwa program

penyaluran dana BOS bagi sekolah telah berjalan. Kendati demikian apahkah dalam

pelaksanaanya mengikuti mekanisme/prosedur yang telah diatur. Sesuai dengan jumlah dana,

tepat waktu dan tepat sasaran. Hasil kegiatan dan evaluasi PKPS BBM tentang program BOS

diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program telah diimplementasikan sesuai dengan

sasaran. Proses implementasi program diawali dari perekrutan data jumlah siswa per sekolah

melalui tim PKPS BBM provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian dijadikan landasan

untuk menetapkan alokasi dana BOS. Setelah ada kepastian bagi sekolah yang menerima

dana BOS sesuai dengan yang diusulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi

tentang penyaluran dana BOS pada sekolah penerima dana BOS. Langkat berikutnya adalah

bagi sekolah yang belum mempunyai nomor rekening rutin sekolah harus membuka nomer

rekening atas nama lembaga dan mengirimkannya pada tim PKPS BBM kabupaten/kota.

Setelah dilakukan verifikasi data maka proses penyaluran dana program BOS dilakukan.

Penyaluran dana bos juga telah diimplementasikan sesuai dengan sasaran program

BOS, yakni disalurkan melalui BRI yang ditunjuk sebagai penyalur dana BOS. Pengambilan

dana dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite da nada juga yang

diambil oleh bendahara diketahui oleh ketua sekolah.

1.1.5. Monitoring, Supervisi dan PelaporanDalam kaitannya dengan pelaksanaan program BOS agar dapat berjalan sesuai

dengam sasaran yang diharapkan, maka kegiatan monitoring, supervise dan pelaporan perlu

dilakukan. Kegiatan monitoring, supervise dan evaluasi merupakan kegiatan agar program

BOS dapat berjalan lancar dan transparan. Selain itu tujuan dari kegiatan monitoring,

supervise dan evaluasi adalah untuk meyakinkan apahkah dana BOS yang disalurkan telah

diterima oleh yang berhak penrima dana BOS dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan

yang tepat.Dalam kaitanya pelaksanaan tugas kegiatan monitoring, supervise dan evaluasi yang

dilakukan di provinsi Bengkulu, kegiatan monitoring dilakukan pada sekolah sampel

penerima BOS. Monitoring dan evaluasi difokuskan pada penyaluran dan penyerapan dana di

sekolah serta penggunaan dana di tingkat sekolah. Selain itu dilakukan pengecekan pada

murid dan orang tua murid tentang kebenaran informasi yang didapat di sekolah penerima

BOS.Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa proses pelaksanaan

program BOS berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, meskipun ada

keterlambatan penerimaan dana BOS oleh sekolah menyebabkan (a) bahwa uang pungutan

sekolah yang diambil tidak dikembalikan; (b) sekolah mengembalikan sisa dana BOS setelah

dikurangi biaya sekolah; (c) tidak semua sekolah sampel mensosialisasikan dana BOS secara

transparan kepada wali murid.Kegiatan monitoring dan evaluasi juga memperoleh gambaran bahwa; (1) sekolah

penerima dana BOS memiliki Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang lebih

kecil dari dana BOS; (2) sekolah penerima BOS membantu peserta didik yang kurang mampu

yang mengalami kesulitan transportasi dari dank e sekolah; (3) sekolah tidak lagi memungut

biaya sekolah pada peserta didik. Hasil monitoring dan evaluasi pada murid dan orang tua murid diperoleh gambaran

(a) ada semacam ketidakpuasan orang tua murid terhadap penjelasan dana BOS oleh pihak

sekolah; (b) ada image orang tua murid bahwa dana BOS harus diberikan oleh orang tua

murid; (c) ketidaktahuan orang tua murid tentang program BOS.1.2. Bantuan Khusus Murid (BKM)

Bantuan Khusus Murid (BKM) adalah merupakan salah satu bentuk program

kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) pada bidang

pendidikan. Program BKS dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga

kurang/tidak mampu akan layanan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan yang

sederajat (SLA dan sederajat) yakni meliputi SMA,SMK, MA, SMLB, termasuk SMK kecil

yang diselenggarakan di SMP, Pondok pesantren.Dengan melalui program BKM maka pemenuhan hak setiap warga negara untuk

mendapatkan layanan pendidikan serta mengurangi disparitas partisipasi sekolah antar

kelompok masyarakat dapat teratasi. Sehingga program BKM secara langsung juga

merupakan upaya implementasi pelaksanaan wajib belajar bagi masyarakat yang tidak

mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan sekolah lanjutan Atas.Dengan demikian Program BKM merupakan upaya penanggulangan hak didik

keluarga miskin yang pada umumnya tingkat partisipasi pendidiknnya rendah sebagai akibat

tingginya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.Termasuk biaya langsung

adalah biaya sekolah, pembelian buku dan sebagainya, sedangkan biaya tidak langsung

diantaranya biaya hidup, sewa rumah kost hingga pada biaya transportasi.1.2.1. Kondisi Umum Program

Kegiatan program BKM diantaranya adalah untuk memberikan bantuan kepada

sekolah dalam rangka membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah selaama duduk

di bangku sekolah; mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan

ekonomi; membantu program sekolah serta memberi peluang dan kesempatan yang lebih

besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan

atas. Atas dasar sasaran kegiatan program BKM tersebut maka dalam pelaksanaan program

BKM didasarkan pada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh sekolah dan murid yang

bersedia meneriam dana program BKM.Ketentuan bagi murid yang bersedia menerima program BKM adal murid Sekolah

Lanjutan Atas dan sederajat yang berasal dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah

dan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber manapu. Sedangkan bagi sekolah penerima

program BKM antara lain (1) sekolah yang mempunyai murid berasal dari keluarga

kurang/tidak mampu dan (2) sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dari Departemen Agama untuk Madrasah.Alokasi pemanfaatan dana BKM antara lain untuk iuran sekolah yang mencakup iuran

bulanan, praktek, ujian dan lain-lain; pembelian perlengkapan murid; transportasi ke sekolah

serta untuk membayar uang pemondokan/kost. Gambaran mengenai murid sekolah penerima

dana program BKM di provinsi Bengkulu tahun 2005 secara rinci ditunjukkan seperti table

berikut:

Tabel 15Alokasi Murid Sekolah Penerima BKM Provinsi Bengkulu tahun

2005

No Provinsi, Kabupaten/Kota Alokasi

penerima

BKM

Alokasi dana BKM

SMA,SM

K,MA

Dana Ket

1. Provinsi Bengkulu 8.979 3.501.810.0002. Kab. Bengkulu Selatan 2.037 794.430.0003. Kab. Kaur 735 286.650.0004. Kab. Seluma 1.130 440.700.0005. Kab. Rejang Lebong 1.241 483.990.0006. Kab.Kepahiang 374 145.860.0007. Kab. Lebong 338 131.820.0008. Kab.Bengkulu Utara 1.270 495.300.0009. Kab.Muko-muko 426 165.140.00010. Kota Bengkulu 1.428 556.920.000

Sumber: Dinas Pendidikan Nasioanal Provinsi Bengkulu

Dari data tabel di atas menjelaskan bahwa penerima dana BKM terbesar di luar

Provinsi Bengkulu Selatan yakni sebanyak 2.037 siswa dengan total dana sebesar Rp.

794.430.000,00. Kemudian diikuti oleh kota Bengkulu sebanyak 1.428 siswa dengan total

dana sebesar Rp. 556.920.000,00 serta Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1.270 siswa

dengan total dana sebesar Rp. 495.300.000,00 serta Kabupaten Rejang Lebong sebanyak

1.241 siswa dengan total dana sebesar 483.990.000,00. Pada ke-empat kota/kabupaten

penerima terbesar dana BKM dapat dipahami mengingat bahwa keempat kota/kabupaten

tersebut merupakan kota/kabupaten lama.Kota/kabupaten pemekaran yang menerima dana BKM terbanyak ada pada

Kabupaten Seuma diikuti oleh kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-muko, kabupaten

Kepahiang dan kabupaten Lebong. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penerima dana

BKM terbanyak dan hampir sama jumlahnya dengan kabupaten/kota lama adalah kabupaten

seluma.1.2.2 Organisasi dan Siklus Manajemen Proyek

Mengenai organisasi dan siklus manajemen proyek penyaluran dana DKM secara

hieraki tertata mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat Kabupaten, dan

tingkatsekolah dengan tugas dan tanggung Jawab sesuai dengan tingkatan organisasi, Dilihat

dari susunan organisasinya, siklus manajemen proyek dapat tertata dengan baik sesuai dengan

beban tugas dan tanggung jawabnya dan tanggung jawabnya. Sehingga akan mempermudah

dalam melakukan monitoring, evaluasi maupun pelaporan Organisasi program BKM untuk

Ungkat provinsi dengan susunan kepengurusan; pelindung adalah gubernur; pengarah adalah

ketua Bappeda; penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala

Kantor Wilayah Depag sedangkan pelaksanaan program adalah tim PKPS BBM tingkat

provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Departemen Agama.

Untuk struktur organisasi pada tingkat Kabupaten/kota, sebagai pelindung adalah

Bupati/walikota; pengarah adalah ketun Bappeda Kabupaten/kota; penanggung jawab adalah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota; sedangkan pelaksanaya adalah Tim PKPS BBM tingkat Kabupaten/Kota

yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor Kepartemen Agama Kabupaten/Kota.

Sedangkan organisasi pada tingkat sekolah; penanggung jawab adalah Kepala Sekolah

dengan pelaksanya adalah guru dan tata usaha sekolah.

1.2.3. Perencanaan Program

Perencanaan program BKM dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :a. Tim PKPS BBM Pusat menetapkan alokasi penerima BKM provinsi sesuai jumlah

siswa miskin di masing-masing provinsi berdasarkan hasil survey Susenas tahun 2003

yang dilakukan oleh BPS dan menetapkan alokasi penerima BKM kabupaten/kota

sesuai dengan jumlah siswa dan indeks kemiskinan kabupaten/kota. Alokasi

dipisahkan menurut jenis sekolah SMA, SMK, MA, SMLB.b. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Dewan Pendidikan

Menetapkan sekolah calon penerima BKM. Apabila Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota

telah memiliki data siswa kurang tidak mampu, maka dapat langsung ke langkah c. Tim Kabupaten/Kota meminta seluruh sekolah yang berhak menerima BKM untuk

mengirimkan daftar siswa miskin yang akan diusulkan memperoleh BKM

(FormatBKM-02).

d. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat penetapan alokasi BKM

per-sekolah. Jika alokasi BKM yang diterima Kabupaten/Kota mencukupi untuk

seluruh sisiva miskin yang diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang

diusulkan otomatis menerima BKM.Bila jumlah usulan dari sekolah melebihi kuota

Kabupaten Kota, maka Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap

sekolah dengan menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan sekolah

(FormatBKM-01). Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi BKM

tiap sekolah anara lain:

• Jumlah siswa di sekolah

•Jumlah siswa dari keluarga kurang/tidak mampudi sekolah tersebut

• Besar iuran sekolahJarak sekolah ke ibukota Kabupaten/KotaAtau indikator lokal lainnya (geografis, mata pen-caharian, budaya dll.).

Disarankan Tim Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keakuratan data usulan

penerima BKM yang dibuat oleh sekolah.

e. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menerbitkan SK alokasi tiap sekolah penerima

BKM (yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Diknas, Kepala Kantor Departemen

Agama Kabopaten/Kota, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota)(Format BKM-03,

BKM-04, BKM-05)

f. SK penetapan alokasi per-sekolah dikirim ke Tim PKPS BBM Provinsi, Kantor Pos

KPRK/Bank dan ke sekolah penerima bantuan, dengan tembusan ke Tim PKPS BBM

Pusat.

g. Kepala Sekolah yang telah menerima SK alokasi penerima BKM dari Tim

Kabupaten/Kota melaksanakan hal hal sebagai berikut :

Tim PKPS BBM sekolah menetapkan murid penerima BKM di sekolah masing-

masing sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Data tersebut dikirim ke Tim PKPS BBM Kabupaten Kota dan Kantor Pos Bayar.

Indikator seleksi yang dapat digunakan antara lain :

- berasal dari keluarga kurang/tidak mampu

- jarak tempat tinggal dari sekolah

- mempunyai lebih dari 3 orang Saudara yang berusia di bawah 18 tahun

- yatim dan atau piatu

- pertimbangan lain seperti kelainan fisik, korbanmusibah berkepanjangan, anak

korban PHK dan konflik daerah.

h. Kepala Sekolah wajib mengumumkan kepada masya-rakat di papan informasi

sekolah mengenai dana BKM yang diterima.

1.2.4. Implementasi Program

Dengan telah diterimanya dana program BKM pada seko-lah/siswa sasaran maka

berarti bahwa program penyaluran dana BKM bagi sekolah telah berjalan. Kendati demikian

apakah dalam pelaksnaannya mengikuti mekanisme/prosedur yang telah diatur, sesuai dengan

penyaluran dan penyerapan dana, tepat waktu dan tepat sasaran. Hasil kegiatan monitoring

dan evaluasi PKPS BBM tentang program BKM diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan

program telah diimplementasikan sesuai dengan sasaran.

Proses implementasi program diawali dari perekrutan data jumlah siswa per sekolah

melalui tim PKPS BBM provinsi dan Kabupaten/Kota yang kemudian dijadikan landasan

untuk menetapkan alokasi danaBKM. Perekrutan data dilakukan oleh guru dan tata usaha

guna menjaring siswa dengan kriteria berasal dari keluarga kurang/tidak mampu; jarak tempat

tinggal dari sekolah relatifjauh; mempunyai lebih dartiga orang saudara yang berusia di

bawah 18 tahu; yatim piatu serta pertimbangan lain seperti kelaian fisik, korban musibah

berkepanjangan, anak korban PHK dan konflik daerah.

Setelah dilakukan verivikasi data siswa yang diajukan untuk menerima program BKM

dan ada kepastian bagi sekolah yang menerima dana BKM sesuai dengan yang diusulkan,

langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi tentang program penyaluran dana BKM

pada sekolah penerima dana BKM. Langkah berikutnya adalah bagi sekolah yang belum

mempunyai nomor rekening rutin sekolah harus membuka nomer rekening atas nama

lembaga dan mengirimkannya pada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan

verivikasi ulang tentang ketepatan data sasaran penerima program BKM maka proses

penyeluran dana program BKM dilakukan.

Penyaluran dana BKM juga telah diimplementasikan sesuai dengan sasaran program BKM,

yakni disalurkan melalui BRI yang ditunjuk sebagai penyalur dana BKM. Pengambilan dana

dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite dan ada juga yang diambil

oleh bendahara diketahui oleh ketua sekolah,

1.2.5. Monitoring, Supervisi dan Pelaporan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program BKM agar dapat berjalan sesuai

dengan sasaran yang diharapkan yakni berjalan lancar dan transparan, maka kegiatan

monitoring, supervisi dan pelaporan perlu dilakukan kegiatan monitoring, supervisi dan

evaluasi merupakan kegiatan agar program BKM dapat berjalan lancar dan transparan. Selain

itu tujuan dari kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi adalah untuk meyakinkan apakah

dana BKM yang disalurkan telah diterima oleh yang berhak penerima dana BKM dalam

jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

Dalam kaitannya pelaksanaan tugas kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi yang

dilakukan di Provinsi Bengkulu, kegiatan monitoring dilakukan pada sekolah sampel

penerima BKM. Monitoring dan evaluasi difokuskan pada (1) alokasidana sekolah penerima

bantuan; (2) penyaluran dan penyerapan dana di sekolah; (3) pelayanan dan penanganan

pengaduan; (4) tertib administrasi keuangan serta (5) pelaporan. Selain itu dilakukan

pengecekan pada murid dan orang tua murid tentang kebenaran informasi yang didapat di

sekolah penerima BKM.

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses pelaksnaan

program BKM berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, meskipun ada

keterlambatan penerimaan dana BKM. Keterlambatan penerimaan dana BKM oleh sekolah

menyebabkan (a) bahwa uang pungutan sekolah yang sudah diambil tidak dikembalikan; (b)

sekolah mengembalikan sisa dana BKM setelah dikurangi biaya sekolah; (c) tidak semua

sekolah sampel mensosialisasi-kan dana BKM secara transparan kepada wali murid.

Kegiatan monitoring dan evaluasi juga memperoleh gambaran bahwa; (1) sekolah

penerima dana BKM memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

yang lebih kecil dari dana BKM; (2) sekolah penerima BKM membantu peserta didik yang

kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah; (3) sekolah tidak

lagi memungut biaya sekolah pada peserta didik.Hasil monitoring dan evaluasi pada murid

dan orang tua murid diperoleh gambaran (a) ada semacam ketidak puasan orang tua murid

terhadap penjelasan dana BKM oleh pihak sekolah; (b) ada image orang tua murid bahwa

dana BKM harus diberikan oleh orang tua murid; (c) ketidak tahuan orang tua murid tentang

program BKM.

2. Bidang Kesehatan (JPKMM)

2.1. Kondisi Umum

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang didanai dari Program

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak tahun 2005 ini melibatkan

Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit sebagai Rujukan lebih

lanjut terhadap tindakan medis. Jumlah Puskesmas yang ada di Provinsi Bengkulu adalah 118

unit, dan rencana pengembangan 3 unit. Puskesmas tersebut tersebar di Kabupaten Bengkulu

Utara 25 unit,Kabupaten Bengkulu Selatan 11 Unit, Kabupaten Rejang Lebong 13 unit,

Kabupaten Kaur 11 unit, Kabupaten Seluma13 Unit, Kabupaten Muko-muko 10 unit,

Kabupaten Kepahiang 8 Unit, Kabupaten Lebong 7 unit, dan Kota Bengkulu 17 unit.

Rencana pengembangan 3 unit di Kabupaten Seluma, Dari 118 Puskesmas yang ada diambil

4 unit sebagai wilayah pantau yaitu a unit di Kabupaten Rejang Lebong dana unit di

Kabupaten Kaur. Alokasi Dana dari Program JPKMM kepada wilayah pantau nampak dalam

tabel berikut:

Tabel 16

Alokasi Dana JPKMM Per-PuskesmasProvinsi Bengkulu Tahun 2005

no Kabupaten/kota Jumlah puskesmas Alokasi dana(Rp)1 Rejang lebong 13 651.573.938.-2 Bengkulu selatan 11 552.647.400,-3 Bengkulu utara 25 1.331.689.405,-4 Kepahiang 8 384.532.649,-5 Kota Bengkulu 17 619.069.000,-6 Seluma 16 682.479.861,-7 Lebong 7 437.374.115,-8 Mukomuko 10 515.194.747,-

Jumlah 118 5.715.570.846,-

Dinas Kesehatan tahun 2005

Jumlah Rumah sakit yang ditanggung pemerintah dalam program JPKMM ini

sebanyak 6 unit, seperti tampak dalam tabel berikut:

Tabel 17

Rincian Jumlah Klaim Rumah Sakit kepada PT Askes

N

o

Nama Rumah Sakit Lokasi Jumlah klaim

1 RSUD M.yunus Kota Bengkulu Rp 1.794.208.000,-2 RSJ & ketergantungan obat Kota Bengkulu Rp 485.882.045,-3 RSUD arga makmur Kab.bengkulu utara Rp 220.987.000,-4 RSUD curup Kab.rejang lebong Rp 404.742.455,-5 RUSD manna Kab.bengkulu selatan Rp 840.676.0006 RSUD Kepahyang Kab.kepahyang Rp 49.120.030,-

Rp 2.954.939.530,-Sumber : PT Askes Bengkulu, Nopembear 2005

Jumlah keluarga miskin (gakin) yang mendapatkan kartu sebesar 345.091 jiwa dengan rincian

sebagai berikut:Kabupaten Rejang Lebong 50.500 kartu, Kab Muko-Muko 25.000. kartu,

Kabupaten Bengkulu Utara 74.500 kartu, Kabupaten Kepahyang 20.027 kartu,Kabupaten

Seluma 50.035 kartu, Kabupaten Bengkulu Selatan 43.444 kartu, Kabupaten Kaur 36.000

kartu dan Kota Bengkulu 26.000 kartu.

2.2. Organisasi dan Siklus Manajemen Proyek

Dalam rangka pengelolaan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagai

tindak lanjut Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan sumber dana dari

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), maka

dibentuk organsisasi pelaksana dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kota/

kabupaten Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang ada diSumatera telah membentuk

satuan organisasi pelaksana JPKMM baik yang ada di tingkat provinsi maupun di tiap-tiap

daerah kabupaten/kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu membentuk Unit

Safeguarding yang beranggotakan Subdin terkait dalam penyelenggaraan pelayanan

masyarakat miskin, yang tugasnya: pertama, melakukan sosialisasi, penyuluhan, pemantauan,

pembinaan dan evaluasi program.

Kedua, mengelola laporan dari Dinas Kabupaten/samping itu Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi jugakan :

a. Pengelolaan Buffer stock obat

b. Pengelolaan Vaksin Hep-B dan polio

c. Pengelolaan dana pelayanan Yankes

d. Pengelola perbaikan gudang farmasi

e. Pejabat Pengelola Anggaran di Provinsi.

Ditingkat Kabupaten/Kota juga dibentuk Unit Safe guarding yang dipimpin oleh Kepala

Dinas dengan anggota subdin terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

miskin.Tugas Unit Safe guarding tingkat kabupaten/kota ini adalah merencanakan dan

melaksanakan program yang berkaitan dengan pertama, Sosialisasi, penyuluhan,

pemantauan,pembinaan dan evaluasi program. Kedua, mengelola laporan dari

Puskesmas.Secara operasional Kepala Dinas Kabupaten / Kota menetapkan sebagai berikut:

a. Alokasi dana pelayanan dasar, persalinan, dan Perbaikan Gizi, Operasional dan

Manajemen serta penanggungjawabnya di tiap Puskesmas.

b. Pendistribusian kendaraan roda dua dan roda empat kePuskesmas

c. Pendistribusian peralatan kesehatan dasar ke Puskesmas

d. Besaran biaya distribusi obat/ handling cost ke Puskesmas

e. Pejabat pengelola dana safeguarding di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Manajemen proyek yang terkait dengan program JPKMM meliputi uraian kegiatan

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Program

Penunjang Kesehatan dan Safeguarding, ke empat kegiatan tersebut diurai berdasar jenis

kegiatan, sumber dana, alokasi dana, penyaluran dana, pencairan/ pengambilan

dana,pemanfaatan dana, dan pertanggungjawaban dana.

2.2.1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

2.2.1.1. Jenis Kegiatan

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

b. Paket Pelayanan Persalinan

c. Operasional dan Manajemen Puskesmas

d. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi

2.2.1.2. Sumber Dana

Dana untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari dana APBN-P

yang dialokasikan melalui DIPA Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2005

2.2.1.3. Alokasi Dana

a. Alokasi Pelayanan Kesehatan Dasar

Berdasarkan dana yang ditetapkan oleh pusat untuk setiap Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan

menetapkan alokasi sebagai berikut;

1). Lokasi dana pelayanan kesehatan dasar per Pus-kesmas didasarkan pada

perhitungan sebagai berikut :

pddk miskin diwilayah puskƩ

PUSK.A = X 90%

Dari Alokasi Dana Yankesdes

pddk miskin diwilayah Kab/KotaƩ

2). Bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai Puskesmas Rawat Inap, alokasi dananya

ditambah kan besarnya maksimal 10 % dari alokasi pelayanan kesehatan dasar.

3). Besaran dana rawat inap setiap Puskesmas rawat inap, ditetapkan dengan

memperhatikan tingkat utilitas setiap Puskesmas rawat inap.

4) Apabila puskesmas membutuhkan penyediaan obat pelayanan kesehatan dan bahan

habis pakai, dapat mengambil maksimal 15 % dari alo-kasi dana Pelayanan

Kesehatan Dasar. Agar penyediaan obat efektif dan efisien pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Alokasi Dana Persalinan di Puskesmas dan Bidan Di Desa Penetapan alokasi dana

persalinan di Puskesmas dan Bidan di Desa, untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pusat.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan alokasi dana tersebut per Puskesmas di

wilayahnya didasarkan pada perhitungan sebagai berikut;


PUSK.A = X 90%

Dana persalinan


d. Dana Operasional dan Manajemen Puskesmas Setiap Puskesmas untuk menunjang

kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas disediakan alokasi dana untuk

operasional dan manajemen Puskesmas. Besarnya alokasi dana setiap Puskesmas

ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:


PUSK.A = X alokasi dana

Oprs & manajemen pusk


d. Revitalisasi Posyandu

Besarnya dana revitalisasi posyandu dan perbaikan gizi yang akan diterima oleh setiap

puskesmas di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


PUSK = X alokasi dana oprs posy


2.2.1.4. Penyaluran Dana

Dana untuk kegiatan pelayana kesehatan di Puskesmas jaringannya meliputi:

Pelayanan Kesehatan Dasar, pertolongan persalinan, operasional dan manajemen Puskesmas,

Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi disalurkan melalui bank BRI. Mekanisme

penyaluran dana melalui Bank BRI Indonesia sebagai berikut :

a. Bank BRI menyalurkan dana kepada penerima dana setelah menerima surat

Keputusan dari Menteri Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penyediaan dana kepada Bank BRI Jakarta dilakukan dengan mengajukan surat

perintah membayar (SPM LS) oleh kuasa pengguna anggaran ke KPPN dengan

melampirkan :

1. Rekapitulasi dana yang akan disalurkan

2. Surat keputusan sebagaimana poin (a)

c. Masa pembayaran adalah 15 hari terhitung mulai dana diterima oleh Bank BRI.

d. Dana yang telah diterima oleh Puskesmas dan masih tersisa sampai akhir tahun

anggaran maka dana tersebut dapat dipergunakan untuk tahun berikutya.

e. Jika terdapat perubahan masa pembayaran Depkes akan menyampaika pemberitahuan

secara tertulis kepada Bank BRI paling lambat 7 hari kerja sebelum berakhirnya masa

pembayaran.

2.2.1.5. Pencairan / Pengambilan Dana

Prosedur pengambilan dana dari rekening Puskesmas untuk kegiatan-kegiatan Puskesmas

yang akan dibiayai harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

a. Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaan yang akan

dilakukan yang telah dibahas dan disepakati sebelumnya pada forum lokakarya mini

Puskesmas pada setiap bulannya.

b. Setiap pengambilan dana dari rekening Puskesmas harus mendapat persetujuan dari

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau berdasarkan kesepakatan bersama antara

Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (slip pengambilan uang

ditandatangani oleh pemegang rekening dan Kepala Dinas Kesehatan atau yang

ditunjuk).

b. Pada kondisi kebutuhan dana untuk kegiatan yang diusulkan sebelumnya mengalami

kekurangan Puskesmas dapat mengajukan pengambilan dana dengan meminta

persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

2.2.1.6. Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana disesuaikan dengan alokasi biaya untuk setiap kegiatan yang ditetapkan

sebagai berikut :

a. dana Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya

1. biaya transportasi petugas untuk pelayanan kesehatan dasar di luar gedung

Puskesmas dan jaringannya, yang mencakup upaya kesehatan perorangan (UKP)

dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM),termasuk untuk kegiatan Pekan

Imunisasi Nasional (PIN) bila diperlukan. Besaran biaya transport tiap kegiatan di

tentukan berdasarkan kesepakata pada lokakarya mini Puskesmas dengan

mempertimbangkan geografis dan kesulitan termasuk untuk BBM) dan mendapat

persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Pem- bayaran biaya

transport keluar gedung pada petugas oleh pemegang kas keuangan di puskesmas

harus mendapat persetujuan kepala puskesmas.

2. Jasa pelayanan kesehatan bagi petugas yang ditetapkan oleh kepala dinas

kesehatan kab/kota dengan besaran maksimal 20% dari total alokasi pelayanan

kesehatan dasar. Besaran pelayanan bagi pelayanan kesehatan petugas puskesmas

di sepakati dalam loka karya mini dan dibayarkan oleh pemegang kas setelah

mendapat persetujuan kepala Puskesmas.

3. Dana rawat inap yang dialokasikan kepada setiap Puskesmas perawatan

dimanfaatkan untuk biaya akomodasi dan makan pasien, biaya petugas penjaga,

jasa pelayanan. Sedangkan alokasi obat dan bahan habis pakai menggunakan obat

dan bahan habis pakai dari pengadaan di kabupaten/kota.

Besaran setiap komponen di atas ditetapkan olehkepala dinas kesehatan

kabupaten/kota. Penge-luaran uang dari pemegang kas puskesmas untuk

perawatan harus mendapat persetujuan kepala puskesmas dengan bukti kartu

status perawatan.

b. Pertolongan persalinan di Puskesmas dan BDD Pemanfaatan paket dana untuk

persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya termasuk bidan di desa adalah

sebagai berikut :

1. Jasa pertolongan persalinan

2. Akomodasi dan makan pasien sesuai dengan standar

3. Pemeriksaa laboratorium

4. Pemberian obat dan bahan habis pakai untuk ibu dan bayi sesuai ketentuan

5. Kebutuhan lain selama proses persalinan

6. Biaya pelayanan ibu nifas dengan neonatal termasuk biaya transportnya

7. Penanganan resiko tinggi obstetri neonatal

8. Jasa pelayanan KB pasca persalinan

9. Transportasi bidan di desa dalam menolong persalinan

10. Rujukan kasus ibu hamil, neonatal resiko tinggi dari bidan di desa ke

Puskesmas/ rumah sakit atau dari Puskesmas ke rumah sakit.

Besaran setiap paket diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat

sesuai dengan dana yang tersedia dan jumlah ibu bersalin yang ada di wilayah tersebut.

Bagi puskesmas atau bidan yang menolong per-salinan masyarakat di luar wilayah

kerja maka dapat melakukan klaim ke Puskesmas dimana ibu bersalin itu terdaftar

dengan menunjukkan bukti persalinan (partograf). Pembayaran klaim untuk persalinan

diajukan Olen penolong persalinan kepada kepala Puskesmas setempat dengan bukti-

bukti termasuk partograf.

b.Operasional dan Manajemen Puskesmas Dana operasional dan manajemen puskesmas

dimanfaatkan untuk kegiatan sebagai berikut :

1) Biaya operasional rujukan terbatas (pada kasus gawat darurat) dari puskesmas

dan jaringannya ke Rumah Sakit

2) Biaya transport pembinaan Puskesmas ke Pastu,Bidan Di Desa dan Posyandu

3) Biaya konsultasi teknis Puskesmas ke DinasKesehatan

4) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kader Posyandu dan PIN

5) Biaya Penyelenggaraan pertemuan koordinasi diKecamatan

6) Biaya kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas termasuk persiapan Pekan Imunisasi

Nasional (PIN).

7) Pembelian Alat tulis kantor

8) Biaya penggandaan, pencatatan dan pelaporan,KMS, poster

9) Biaya pengambilan vaksin polio untuk PIN

d.Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi Dana revitalisasi posyandu dan perbaikan

gizi dimanfaatkan untuk memfungsikan kembali 250.000 posyandu pada Kab/

Kota di seluruh Indonesia untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Posyandu yang masih aktif dana revitalisasi posyandu dapat dimanfaatkan untuk:

Biaya transportasi kader pada saat kegiatan

Biaya transport penyuluhan gizi dan kesehatan

Pembelian bahan makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)

Biaya transport kunjungan rumah

Pembelian alat tulis kader.

2. Posyandu yang kurang aktif atau sudah tidak aktif, akan digunakan untuk:

Biaya penyelenggaraan pelatihan kader baru

Biaya penyelenggaraan refreshing/penyegaran kader

Biaya transport kader pada saat kegiatan

Biaya transport penyuluhan gizi dan kesehatan

Pembelian bahan makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)

Biaya transport kunjungan rumah

Pembelian alat tulis kader.

2.2.1.7 Pertanggungjawaban

Untuk menjamin akuntabilitas pemanfaatan dana maka setiap puskesmas:

a. Menunjuk seorang pegawai di puskesmas tersebut sebagai penanggung jawab

keuangan yang bertanggung jawab melakukan pembukuan keuangan puskesmas

b. Dana yang telah ditransfer ke buku tabugan puskesmas (termasuk bunga tabungan)

menjadi tanggung jawab penuh pimpinan puskesmas tersebut dan dipergunakan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan secara optimal.

c. Penggunaan dana harus sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak dibatasi dengan

tahun anggaran dana tersebut dapat terus bergulir di tahun berikutnya

d. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku kas) berikut

bukti-bukti penggunaannya dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun

extern setelah memperoleh ijin Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota

e. Penerima dana atau pengelola dana program bertanggung jawab membuat dan

mengirim laporan sesuai ketentuan

f. Para penerima dana harus memiliki buku kas umum dan dilengkapi dengan buku

kas pembantu, jika diperlukan.

Bentuk Pertanggungjawaban keuangan :

Untuk belanja barang (Seperti uang transport, jasa pelayanan, insentif, honor,

lumpsum, biaya makan dll) dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang

untuk kegiatan tersebut pada buku kas keuangan puskesmas.

Untuk belanja modal (seperti belanja ATK, fotokopi, pembelian bahan habis pakai,

pembelian barang lain) dibuktikan dengan kwitansi dan faktur took dan dicatat

dalam buku kas keuangan puskesmas.

Untuk pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota mengikuti

peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa

2.2.2. Rujukan Rumah Sakit

2.2.2.1.Penyaluran dana

a. PT. Akes (persero) sebagai pengelola mengajukan penagihan biaya jaminan

pemeliharaan kesehatan kepada Departemen Kesehatan.

b. Berdasarkan penagihan tersebut departemen kesehatan penerbitkan surat membayar

langsung (SPM LS) kepada kantor pellayanan pembaharuan Negara (KPPN) Jakarta

Vuntuk membayarkan dana tersebut kepada PT. Askes.

c. Berdasaran surat perintah membayar, KPPN Jakarta V menerbitkan surat perintah

pencairan dana (SP2D) kepada PT Askes yang diajukan oleh pejabat pengguna

anggaran dengan dilampirkan

1) Surat pejanjian kerjasama antara Menteri Kesehatan dengan dirut PT ASKES

disertai dengan rencana anggaran belanja

2) Surat penugasan dari Menteri kesehatan kepada PT ASKES

3) Tagihan biaya jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh PT ASKES

kepada Menteri Kesehatan

2.2.2.2.Pemanfaatan Dana

Dana yang dikelola PT Askes meliputi untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan

rawat inap di kelas III Rumah Sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4, BKMM /

BKIM, termasuk dana operasional dan manajemen PT Askes (persero) serta penerbitan dan

pendistribusian kartu peserta sampai kesasaran.

2.2.2.3.Prosedur Klaim

a. Pembayaran terhadap pelayanan di rumah sakit, BP4, BKMM / BKIM, melalui tariff

paket yang mengajukan pada jenis dan plafon tariff pelayanan kesehatan pada program

ini

b. Besaran tarif riil di rumah sakit, BP4, BKMM / BKIM, sesuai hasil kesepakatan

berdasarkan negosiasi antara PT ASKES (persero) dengan PPK

c. Negosisasi dilaksanakan dengan menggunaan pola perhitungan tariff yang digunakan

oleh PT Askes (persero) dan perhitungan tarif PPE yang berlaku disetiap rumah sakit,

BP4, BKMM / BKIM.

d. Kesepakatan atas tarif tersebut diatas dituangkan dalam satu nota kepahaman (PKS) yang

harus dipatuhi dan menjadi acuan kedua belah pihak,

e. RS mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan dengan disertai dokumen

pendukung kepada PT Askes (persero), berdasarkan hal tersebut PT Askes melakukan

verifikasi perlengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan.

f. Setelah hasil verifikasi disetujui PT Askes (persero), segera membayar klaim paling

lambat 10 hari setelah klaim diajukan.

2.2.2.4.Pertanggungjawaban

a) Pihak RS sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima dana klaim dari PT

Askes (persero)

1) Membuat pencatatan data pasien miskin serta besaran biayanya membuat dan

mengirim rekapan laporan bulanan kegiatan pelaksana di RS/BP4/BKMM sesuai

format terlampir ke PT Askes dengan tembusan Tim safeguarding Dinas Kesehatan

KAupaten/Kota. Dinas kesehatan membuat dan mengirim rekapan laporan kegiatan

pelaksana per tiga bulan ke Sekretariat safeguarding pusat.

b) Pihak PT Askes (persero) sebagai pengelola atau layanan rujukan RS.

1. Membuat pencatatan dan pembukuan dana yang dikelolanya

2. Membuat laporan triwulan dan tahunan kepada Menteri Kesehatan cq Sekretariat

Jendral Departemen Kesehatan RI.

2.2.3.Penunjang

2.2.3.1.Sumber Dana

Dana untuk penunjang bersumber dari dna APBN-P yang dialokasikan melalui DIPA

program upaya kesehatan masyarakat TA. 2005.

2.2.3.2.Alokasi Dana

a. Yankes Daerah terpencil dan kepulauan

b. Perbaikan gudang formasi daerah

2.2.3.3.Penyaluran Dana

Dana untu pelayanan kesehatan Daerah terpencil atau kepulauan disalurkan dari

Departemen Kesehatan melalui BANK BRI Indonesia Dinas Kesehatan Provinsai

berdasarkan SK Menkes Nomor : 1304/MENKES/SK/SK/VIII/2005. Untuk kegiatan

perbaikan gudang formasi daerah penetapan alokasi dan panyaluran untuk kegiatan tingkat

provinsi, kabupaten dan puskesmas ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

2.2.3.4.Pemanfaatan Dana

a) Yankes Daerah Terpencil dan Kepulauan

1) Pelayanan kesehatan langsung epada masyarakat daerah terpenncil / kepulauan

II. Biaya transport termasuk sewa alattransportasi darat, laut dan udara

III. Lumpsun Tugas

IV. Bahan Komtak kesehatan

V. Bahan Penyuluhan

VI. Perlengkapan / alat keselamatan diri

1) Bimbingan teknis petugas

2) Koordinasi pelayananantara Kabupaten daerah / kepulauan

I. Pertemuan-pertemuan koordinasi lintas program lintas sektr

II. Rapat-rapat persiapan

3) Asuransi kecelakaan bagi petugas dalam menjalankan tugas

4) Kebutuhan obat dan bahan habis pakai tida termasuk dalam paket ini

b) Perbaikan Gudang Farmasi Daerah

Dana dimanfaatkan untuk perbaikan / renovasi gudang farmasi beserta penggantian dan

perlengkapan gudang, yang terdiri dari sarana/penyimpanan, sarana pengelola data,

sarana pengamanan, sarana pembangkit daya (genset) dan bahan cetakan (LPLPO, kartu

stock).

c) Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawban keuangan :

Untuk belanja barang (seperti uang transport, jasa pelayanan, insentif, honor,

lumpsum, biaya makan dll) dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang

untuk pada kegiatan tersebut pada buku kas keuangan penganggungjawaban

program.

Untuk belanja modal (sperti belanja ATK, fotokopi, pembelian bahan habis pakai,

pembelian barang lain dll) dibukti dengan kwitansi dan faktur took dan dicatat dalam

buku kas keuangan penanggung jawab program

Lain-lain pertanggungjawaban atas semua pemanfaatan dana mengikuti peraturan

dan Perundang-undang APBN yang berlaku.

2.3.Perencanaan Program

2.3.1.Prinsip Penyelenggaraan

Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif), sesuai standar pelayanan

kesehatan

2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang

3. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, rujukan rawat jalan dan

rawat inap kelas III Rumah Sakit dijamin pemerintah

4. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dengan dana yang

dikelola langsung di puskesmas

5. Pelayanan rujukan di rumah sakit dan swasta yang ditunjuk, BP4, BKMM / BKIM

dengan dana yang dikelolaoleh PT Askes (persero)

6. Transparasi dan akuntabilitas

2.3.2.Prosedur Pelayanan Kesehatan

Prosedur pelayanan kesehatan adalah tatacara masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan :

1. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan

berkunjung ke puskesmas dan jaringannya

2. Puskesmas dan jaringannya akan memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai

kebutuhan dan standar pelayanan

3. Pelayanan kesehatan rujukan diberikan atas dasar indikasi medir dengan disertai

surat rujukan dari puskesmas. Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPS-

MM, guna memperoleh prioritas pelayanan kartu sehat dan SKTM masih berlaku

masih berlaku selama belum diterbitkan kartu JPK-MM oleh PT Askes (persero)

4. Rumah sakit wajib memberikan rujukan balik ke puskesmas apabila kasus tersebut

sudah dapat dilanjutkan di Puskesmas

5. Rujukan antara rumah sakit dimungkinkan atas indikasi medis

6. Rujukan ke rumah sait dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di Rumah

sakit, BP4 dan BKMM / BKIM. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu,

pelayanan Rujukan rawat inap kelas II di Rumah Sakit/BP4/BKMM/BKIM dijamin

oleh pemerintah, sehigga tidak dikenankan pungutan biaya dengan alasan apapun.

7. Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat langsung ke Rumah Sakit melalui

unit gawat darurat. Setelah mendapatkan pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi yang

tidak menunjukan kartu JPK-MM, diharuskan untuk melengkapi dengan kartu

sehat/SKTM.

8. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur diatas tidak mendapat jaminan

pemerintah.

2.4.Implementasi Program

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1330/MENKES/IX/2005 tentang pedoman

pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskkesmas, rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III

di Rumah Sakit yng dijamin pemerintah member akses bagi masyarakat miskin untuk

mendapatkan jaminan kesehatan. Keputusan sebelumnya yaitu SK Menteri Kesehatan Nomor

1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang penugasan PT Askes dalam pengelolaan program

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan SK Menkes RI nomor

56/Menkes/SK/I/2005 tentang penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

bagi masyarakat miskin.

2.4.1.Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

2.4.2.Jenis Kegiatan

a. Pelayanan Kesehatan dasar

1) Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) yang meliputi:

Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan

Pemeriksaan fisik

Laboratorium sederhana (darah, urine dan leses urine)

Tindakan medis sederhana

Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal)

Pemeriksaan ibu hamil /nifas/menyusui bayi dan balita

Pelayanan rujukan kasus kedaruratan dari puskesmas ke rumah sakit

Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan

Pemberian imunisasi

Pelayanan dengan pengobatan gawat darurat

Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh

BKKBN)

2) Rawat inap tingkat pertama (RITP)

Rawat inap di puskesmas meliputi:

Akomodasi dan makan Penderita/pasien

Pemeriksaan fisik

Tindakan Medis

Pemeriksaan laboratorium sederhana

Pemberian obat-obatan, bahan habis pakai

Rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan (termasuk penyediaan ambulas

gawat darurat)

3) Pelayanan kesehatan di luar gedung

Pelayanan diluar gedung yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jarngannya

adalah untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.

Kegiatan pelayanan di luar gedung tersebut meliputi:

Pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas Keliling roda empat, maupun roda dua

Pelayanan kesehatan di posyandu

Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah (perawatan kesehatan masyarakat)

Penyuluhan kesehatan

Imunisasi

Penyalanan ibu hamil

Surveilans penyakit dan Surveilans Gizi

Operasional kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

Pelayanan kesehatan lainnya

b. Paket pelayanan Persalinan

Persalinan yang diselenggarakan di Puskesmas dan Bidang Di Desa (BDD) adalah

persalinan normal termasuk persalinan dengan pervaginam di Puskesmas dengan fasilitas

PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar). Pelayanan persalinan dapat

dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan baik puskesmas perawatan,

puseksmas, polindes serta puskesmas pembantu.

Pelayanan yang diberikan tersebut meliputi:

1) Pemeriksaan persalinan

2) Pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan

3) Akomodasi dan makan penderita/pasien

4) Perawatan ibu dan bayi baru lahir

5) Pemeriksaan laboratorium sederhana

6) Pemberian obat dan bahan habis pakai

7) Rujukan ke puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan (termasuk penyediaan

transportasi

c. Operasional dan manajemen puskesmas

Paket kegiatan operasional dan manajemen puskesmas dalam upaya mendukung

pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringan meliputi:

1) Biaya operasional rujukan terbatas (pada kasus gawat darurat) dan puskesmas an

jaringan ke rumah sakit

2) Pembinaan puskesmas ke Pustu, bidan dan di desa dan posyandu

3) Konsultasi teknis Puskesmas ke Dinas Kesehatan

4) Pelatihan Kader posyandu dan PIN

5) Penyelenggaraan pertemuan koordinasi di kecamatan

6) Kegiatan lokakarya Mini puskesmas termasuk mendukung persiapan Pekan

Imunisasi Nasional (PIN)

7) Penyediaan ATK

8) Penggandan, pencatatan dan pelaporan, KMS, poster

9) Biaya pengambilan vaksin termasuk vaksin polio untuk PIN

d. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi\

Dilaksanakan untuk memfungsikan kembali 250.000 posyandu pada Kab/Kota di

Seluruh Indonesia dengan kegiatan :

1) Posyandu yang masih aktif, dana revitalisasi posyandu dapat dimanfaatkan untuk:

a. Transportasi kader pada saat kegiataan

b. Penyuuhan gizi dan kesehatan

c. Pemberian makanan tambahan penyuluhan (PMT penyuluhan)

d. Kunjungan rumah

e. Alat tulis untuk kader

2) Posyandu yang kkurang aktif atau sudah tidak aktif, akan digunakan untuk :

a. Kegiatan pelatihan kader baru

b. Refreshing penyegaran kader

c. Transportasi kader pada saat kegiatan

d. Penyuluhan gizi dan kesehatan

e. Pemberian makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)

f. Kunjungan rumah

g. Alat tulis untuk kader

2.4.1.Pelayanan kesehatan rujukan

1. Paket Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditunjuk,

BP4, dan BKMM/BKIM meliputi :

a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) terdiri dari :

1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan dengan dotkter spesialis/umum

2) Pemeriksaan fisik3) Pelayanan rehabilitasi medis4) Penunjang diagnostik; laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik5) Tindakan medis kecil, sedang dan besar6) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan

7) Pelayanan KB (termasuk kontap elektif, kontap pasca persalianan/keguguran),

penyembuhan efek samping serta komplikasinya. (alat kontrasepsi dan sebagian

dana kontap disediakan BKKBN)8) Pemberian obat-obatan sesuai DPHO*)9) Pelayanan darah10) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi

b. Rawat inap tingkat lanjut (RITL)

1) Akomondasi rawat inap pada kelas III di RS2) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan3) Pemeriksaan fisik4) Penujang diagnostic; laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik5) Tindakan medis6) Operasi sedang, besar dan khusus7) Pelayanan rehabilitas medis8) Perawatan intensif (ICU, ICCU)9) Pemberian obat-obatan sesuai DPHO10) Pelayanan darah11) Bahan dan alat kesehatan habis pakai12) Persalinan dengan penyulit

c. Pelayanan gawat darurat

1) Pelayanan gawat darurat (emergency) termasuk pelayanan ambulans2) Pelayanan darah

d. Pelayanan yang tidak dijamin

1) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan2) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik3) General check up4) Prostesis: gigi tiruan dan korset5) Penunjang diagnostic canggih, kecuali untuk “life-saving”6) Pengobatan alternafi (antara lain: akupuntur, pengobatan tradisional)

7) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan

keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi

2.4.3. Penunjang

2.4.3.1. Jenis Kegiatan

a) Pelayanan kesehatan daerah kepulauan dan terpencil jenis pelayanan kesehatan

dasar daerah kepulauan dan terpencil adalah sama dengan pelayanan kesehatan

dasar di daerah lain. Dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan

didaerah kepulauan dan terpencil disediakan dana khusus untuk operasional

pelayanan kesehatan dimaksud. Adapun penyenggaraan kegiatan pelayanan

tersebut dilakukan oleh tim kesehatn Puskesmas, kabupaten maupun provinsi

(tergantung SDM disetiap tingkatan) dengan mengunjungi ke lokasi- lokasi daerah

terpencil dan kepulauan secara regular dan berkesinambungan.

b) Perbaikan Gudang Farmasi Daerah

Rehabilitas/ renovasi gudang farmasi dan perlengkapan gudang yang terdiri dari :

sarana penyimpanan, sarana pengolah data, sarana pengaman, sarana pembangkit

daya (genset) dan bahan cetakan (LPLPO), kartu Stock)

c) Penyediaan obat esensial PKD dan Vaksin (Polio dan Hepatitis B)1) Penyediaan obat esensial PKD:

Merupakan kegiatan penunjang yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan

dasar diPuskesmas dan jaringannya.Pengadaan obat diadakan di pusat dengan

mengacuh pada Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang

dan jasa pemerintah dan kep.Menkes I No. 676/Menkes/SK/V/2005.a) Pendistribusian obat ini dilakukan sebagai berikut:

Obat dikirim franco Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dokumen

dikirimkan kepada kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota dan Dinas

Kesehatan Provinsi. Jenis dan jumlah obat yang akan diadakan disusun berdasarkan usulan

dinas kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengacuh daftar obat PKD. Pendistribusian obat sampai ke Dinas kesehatan Kab/Kota dilakukan

oleh Distributor. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat rencana

alokasi pendistribusian obat PKD untuk dikirim ke Puskesmas. Puskesmas membuat ususlan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan

dasar termasuk untuk program ini dengan menggunakan Laporan

Pemakaian dan Lembar Permintaan (LPLPO) Pendistribusian dari unit pengolahan obat dan perbekalan kesehatan

mengacuh pada pedoman pengolahan obat Kab/Kota berdasarakan

Sistem FIFO/FEFO (First In First Out). Bantuan biaya pendistribusian obat ke Puskesmas disediakan oleh pusat

melalui Bank BRI yang dapat digunakan untuk pengelolaan obat di unit

pengiriman obat ke Puskesmas, Packing dan Repacking serta embalage. Penyerahan obat kepada pasien peserta program ini dalam catatan medic

(dokumen sejenis yang berlaku di Puskesmas dan jaringannya).b) Pencatatan dan Pelaporan Obat

Puskesmas pada setiap bulanya menyampaikan LPLPO yang disertai

jumlah masyarakat yang dilayani kepada unit pengelolahan obat dan

perbekalan kesehatan di kabupatan/ kota. Unit pengelolaan Obat dan perbekalan kesehatan kabupaten/ kota

menyampaikan laporan ketersediaan obat setiap 3 bulan (triwulan)

kepada dina kesehatan provinsi dengan tembusan Dirjen Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pencatatan dan pelaporan obat kontrasepsi mengikuti sistim pencatatan

dan pelaporan yang berlaku di BKKBN2. Pengadaan Vaksin

a. Pengadaan Vaksin PolioPengadaan Vaksin merupakan kegiatan penunjng yang diperuntukkan bagi balita

pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dimaksudkan untuk

memutuskan mata rantai penyebaran virus polio.Pengadaan vaksin polio diadakan dipusat dengan mengacuh papada Kepres No.

80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.Pengadaan vaksin polio ini dilakukan sebagai berikut: Pengadaan vaksin di Franco Provinsi Distribusi ke kabupaten/kota menurut alokasi ditetapkan oleh kepala dinas

kesehatan provinsi Distribusi ke puskesmas menurut alokasi ditetapkan oleh kepala dinas

kesehatan kab/kota Pengiriman dari kabupaten/kota ke puskesmas menjadi tanggung jawab

kepada dinas kesehatan kab/kota Puskesmas menggunakan vaksin polio ini untuk imunisasi pada pekan

imunisasi nasional (FIN) di pospin-pospin yang ada diwilayah kerja

puskesmas tersebut. Pengunaan/pengeluaran vaksin polio dari provinsi, kab/kota dan puskesmas

mengacu pada kondisi Vaccine vial monitor (WM) serta system FIFO (First

In First Out) FEFO Expried Out) PIN dilaksanakan pada periode tertentu (Agustus dan September) dengan

rekapitulasi pengeluaran vaksin menurut jumlah pemakaian. Provinsi menyusun dan mengirimkan laporan pengunaan vaksin polio.

b. Pengadaan VaksinPengadaan vaksin merupakan kegiatan penunjang yang diadakan di pusat dengan

mengacu kepada Kepres no. 80 tahun 2004 tentang pedoman pengadaan barang

dan jasa pemerintah. Pengadaan vaksin ini dilakukan sebagai berikut: Pengadaan vaksin ini Franco Provinsi

Distribusi ke kabupaten/ kota mnurut alokasi ditetapkan oleh kepala dinas

kesehatan provinsi Pengiriman dari kabupaten/ kota ke puskesmas menjadi tangguung jawab

kepala dinas kesehatan kab/kota. Puskesmas menggunakan vaksin untuk imunisasi pada pekan Imunisasi

Nasional (PIN) di pos PIN –pos PIN yang ada di wilayah kerja puskesmas

tersebut. Penggunaan/ pengeluaran vaksin dari provinsi, kab/kota dan puskesmas

mengacu pada kondisi pada vaccine vial monitor (WM) serta system FIFO

(First in first out (/FEFO (first expred first out) Setiap bulan atau pada periode tertentu dibuat rekapitulasi pengeluaran

vaksin menurut jumlah pemakaian.c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang, yaitu:Peralatan pelayanan kesehatan dasar (Bidan Kit, Posyandu Kit. PHN Kit)Digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehataan dasar dalam menurunkan

angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta menurunkan prevalansi gizi

buruk dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dengan menydiakan

dukungan sarana dan prasarana bagi bidan dan puskesmas PONED dan polindes.

2.5. Monitoring, Supervisi dan pelaporan Monitoring dan supervise dilakukan utuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian

antara rencana dengan pelaksanaan program JPKMM. Kegiatan ini dilakukan dengan

maksud: 1)Pelaksanaan Monitoring dan Supervisi terhadap program pelayanan kesehatan

dipuskesmas dan rujukan rawat inap kelas III Rumah sakit yang dijamin pemerintah

dilaksanakan oleh pusat, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/ kota dan

diarahkan agar penyengra gerakan program dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

2)Pemantauan dan supervise difokuskan pada akuntabilitas dan transparansi penyaluran

dan pemanfaatan dana di pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan (baiK

PT Akses maupun pihak rumah sakit) dan kegiatan penunjang. 3) Pemantauan dan

supervisi harus dilengkapi dengan pencatatan dan pelaporan secara berkala dari

pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan kegiatan penunjang yang

dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunann, melalui pertemuan-

pertemuan; analisis laporan; kunjungan lapangan; penelitian langsung; dan survey

kepuasan pelanggan. 4) pemantauan dan suvervisi dilakukan terhadap tingkat utilitas

(pemanfaatan) terhadap pelayanan kesehatan oleh masyarakat serta kendala dan keluhan

yang terjadi dalam penyenggaraan baik dipuskesmas, Rumah Sakit dan PT Akses.

Pelaporan meruapakan pengumpulan data yang selanjutnya diolah dianalisa dan

dikirimkan oleh unit Safeguarding (SFG) Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten /kota

tentang peaksanaan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang. Data laporan diperoleh

dari puskesmas, Rumah Sakit, BP4, BKMM dan Unit SFG yang meliputi:1. Laporan bulanan

a) Laporan Bulanan Puskesmasb) Laporan bulanan RS, BP4 dan BKMc) Laporan Unit Safeguarding dinas kesehatan Provinsi dan dinas kesehatan

Kabupaten/ Kota d) Laporan dinas kesehatan provinsi khusus tentang pengeluara vaksin (hep-B)e) Sedangkan khusus untuk laporan pelaksanaan PIN (polio) disesuaikan dengan +

waktu pelaksaannya.f) Laporan dinas kesehatan kota/kabupaten, khusus monitoring obat

2. Laporan triwulan mengenai ketersediaan obat dikabupaten/ kota, termasuk obat

JPKMM.3. Bidang Infrastruktur Pedesaan (IP)3.1 Kondisi Umum Program

Tabel 18Alokasi, Jumlah, Variasi Kegiatan IP Per-Kabupaten/Kota

Provinsi Bengkulu

N

o

Kabupaten/KotaAlokasi

(Rp)JumlahDesa

1 Bengkulu Selatan 10.250.000.000,- 412 Rejang Lebong 10.750.000.000,- 433 Bengkulu Utara 15.500.000.000,- 624 Kaur 10.000.000.000,- 405 Seluma 10.750.000.000,- 436 Muko-Muko 9.000.000.000,- 367 Lebong 8.500.000.000,- 348 Kepahiang 8.750.000.000,- 359 Kota Bengkulu 3.500.000.000,- 14

Jumlah 87.000.000.000,- 348

Data tersebut di atas menggambarkan setiap daerah kabupaten/kota semua yang adadi

provinsi Bengkulu mendapatkan proyek IP. Jumlah diterima setiap desa sama yaitu

sebesar RP 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Penyebaran jumlah desa

yang menerima proyek IP cukup merata terbagi secara proporsional berdasarkan

jumlah desa IDT masing-masing. Misalnya jumlah desa IDT di kabupaten rejang

lebong 140 desa dan mendapatkan proyek IP 43 desa, sedangkan kabupaten kaur

jumlah desa IDT 157 dan mendapatkan proyek IP 40 desa. Jadi kabupaten Rejang

Lebong lebih sedikit desa IDTnya dibanding kabupaten Kaur tetapi kabupaten

Rejang lebong lebih besar mendapat proyek IP disbanding kabupaten kaur.Sebagian besar proyek IP berupa pembuatan jalan desa.Secara rata-rata proyek

IP berupa kegiatan jalan desa mencapai lebih 90%.Hal ini menunjukkan kebutuhan

utama desa IDT adalah perbaikan dan pembuatan desa.Kegiatan yang paling sedikit

adalah pembuatan irigasi hal ini terjadi karena provinsi Bengkulu luas sawah relative

sedikit dikarenakan faktor alam. Kegiatan lain adaalah pembuatan prasarana air

bersih, gorong-gorong, dan penimbunan tanah agar tidak tergenang air yang dapat

membuat jalan yang dibuat cepat rusak.

3.2. Organisasi dan Siklus Manajemen Proyek

3.2.1 Umum

Pelaksanaan PKPS-BBM IP didukung oleh struktur organisasi penyenggara yang

menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari tingkat pusat

sampai tingkat masyarakat dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan

institusi yang terkait lainnya. Organisasi dan siklus manajemen proyek dapat

digambarkan dengan bagan berikut:

Rincian secara lengkap masing-masing Unit yang adaa dalam bagn organisasi tersebut

adalah sebagai berikut:

3.2.2 Pemerintah Pusat

3.2.2.1 Tim koordinasi Nasional (TKN)

1. TKN dibentuk dan berada di bawah koordinasi Menko Kesra dan Menko

Perekonomian2. TKN bertugas menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan nasional

PKPS-BBM untuk seluruh bidang pembangunan

3.2.2.2 Departemen Pekerjaan Umum

1. Departemen pekerjaan Umum adalah lembaga penyenggara PKPS-BBM IP yang

bertanggung jawab atas keseluruhan penyenggaraan program2. Menteri Pekerjaan Umum bertugas membentuk Tim pengarah pusat PKPS-BBM IP3. Menteri Pekerjaan Umum bertugas menetapkan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan

mendelegasikan kewenangan kepada KPA4. Menteri Pekerjaan Umum bertugas melaporkan hasil pelaksanaan proyek kepada

TKN.

3.2.2.3 TIM Koordinasi Pusat Bidang Infrastruktur perdesaan (TKP)

Tim Koordinasi Pusat (TKP) terdiri dari Tim pengarah Pusat dan Tim Pelaksana

Pusat.

3.2.2.3.1 Tim Pengarah Pusat

1. Tim pengarah pusat terdiri dari unsur-unsur instansi pusat terkait, yaitu Departemen

Pekerjaan Umum (DPU), Departemen Keuangan (Depkeu), Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

(PDT) Menko Kesra, Menko Perekonomian dan Informasi (Depkominfo), Badan Pusat

Statistika (BPS), departemen Pertanian, Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja,

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sertra instansi terkait lainnya

yang dibentuk melalui SK Dirjen Cipta Karya – DPU.

3.2.8.4 Konsultan Pendamping Kabupaten/kota(KPK)

KPK bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan

pendampingan dalam pelaksanaan ditingkat kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya,

dimana wilayah kerja KPK terdiri satu atau beberapa kabupaten/kota dinator kabupaten/kota

dan Fasilitator kecamatan (FK).Dalam menjalankan tugasnya, KPK bertanggung jawab

melaporkan seluruh kegiatan kepada TKK Selain itu KPK wajib berkoordinasi dengan KMPr

dan KPT.

Secara rinci, KPK bertugas

1. Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan fisik

kegiatan PKS BBM IP di tingkat desa/kelurah

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TKK dalam penyelenggara program

serta memberikan dukungan kepada FK3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program melalui pemantauan, pelaporan dan

evaluasi pada kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya4. Memberikan sarana penanganan pengaduan, serta alternative tidak lanjut

penanganannya kepada TKK.5. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan

bulanan, dan laporan penyelesaian kegiatan dan melaporkan kepada TKK, KMPr dan

KPTJumlah FK bervariasi disesuaikan dengan jumlah desa sasaran dengan

mempertimbangan aksesbilitas pendampingan sesuai kondisi lapangan. Setiap FK

akan disediakan tenaga fasilitator yang mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat

dalam menyelenggarakan PKPS BBM IP dan penerapan prinsip-prinsipnya. Tenaga

FK terdiri dari ahli prasarana dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, FK bekerja

sama dengan OMS/Pokmas/LKD dan kader desa, serta berkoorinasi dengan tim

kecamatan dan mendukung pelaksanaan program.

3.2.9.5 Kader Desa (KD)

Di masing-masing loksi desa sasaran akan disediakan 1 tenaga kader desa (KD). KD

berasal dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PKPS-BBM IP sesuai dengan kriteria

dan prinsip-prinsipyang telah ditetapkan.Tugas dan fungsi KD antara lain menjadi

narasumber, mediator, pengarah, sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk

melaksanakan PKSP BBM IP agar tercapai tujuan dan sasarannya, serta melaporkan

kemajuan pelaksanaan kegiatan FK.

Karang taruna sebagai fasilitator kecamatan dan/atau Kader Desa sesuai dengan

keahlian yang dimiliki oleh anggota karang taruna yang bersangkutan untuk mendampingan

OMS/Pokmas/LKD dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan infrastruktur

perdesaan yang dibangun.

3.2.9.6 Hubungan Kerja Unit-Unit IP

Kegiatan PKPS-BBM IP merupakan program pusat karena itu di bentuk tim

koordinasi Nasional PKPS-BBM. Tim koordinasi Nasional bidang IP terdiri dari departemen

PU, Bappenas, Dep keuangan, Dep Dalam Negeri, Kementrian PDT.

Ditingkat pusat juga dibentuk Tim pelaksana pusat dibawa koordinasi Departemen PU

melalui Ditjen Cipta Karya.Tim pelaksana bertanggung jawab kepada Tim koordinasi

Nasional, sementara Tim pelaksana berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala dan

laporan akhir kepada Tim Koordinasi Nasional. Tim Pelaksanaan Pusat ini unsur-unsurnya

terdiri dari wakil DEP PU, Depkue, Bappenas, Kementrian PDT, Depdagri, BPK, yang

ditetapkan dengan SK Dirjen Cipta Karya-DPU.

Tim pelaksana pusat membawahi Tim Koordinasi Provinsi. Tim Koordinasi Provinsi

terdiri dari Pengarah provinsi dan tim pelaksana provinsi. Tim Koordinasi provinsi

memberikan instruksi kepada satker sementara provinsi dan memberikan tembusan

laporan.Tim Koordinasi provinsi mempunyai hubungan koordinasi dengan konsultan

manajemen (KMP).Hubungan satker sementara provinsi dengan KMP adalah hubungan

instruksi dan pelaporan. Jadi KMP harus menyampaikan laporan, secara berkala seluruh

kegiatannya kepada skater provinsi, selain itu juga harus melakukan seluruh pengarahan dari

tim koordinasi provinsi.

Tim koordinasi kab/kota bertanggung jawab kepada tim koordinasi provinsi. Tim

koordinasi kab/kota mempunyai hubungan instruksi dan pelaporan dengan satker sementara

kab/kota dan tim kecamatan, tim koordinasi kab/kota mempunyai hubungan koordinasi

dengan konsultan pendamping.

Kabupaten (KPO KPK mempunyai hubungan pelaporan tanaman tersementar

Provinsi. Hal ini berarti apapun yang, dilakukan KPK harus dilaporkan kepada satker

sementara provinsi, dan selanjutnya satker provinsi melaporkan ke tim koordinasi provinsi

dan tim KPK melapor kepada tim pelaksanaan puan, selain itu sather sementara kab/kota

mempunyai hubungan Instruksi dengan satker sementara pusat. Hal ini berati saker sementar

pusat dapat secara langsung memberikan instruksi kepada satkor sementara kab/kota bila

diperlukan.

Tim koordinasi kab/kota membawahitim kecamata. Tim kecamatan menerima

instruksi dari tim koordinasi kota/kabupaten dan sekaligus melaporkan atas segala sesuatu

yang terjadi dengan pelaksanaan IP di kecamatannya masing-masing. Ditingkat kecamatan

dibentuk fasilitator kecamatan yang mempunyai hubungan koordinasi dengan tim kecamatan.

Hal ini berarti fasilitator kecamatan melaksanakan tugasnya harus mengadakan koordinasi

dengan tim kecamatan. Sementara itu fasilitator bertanggung jawab kepada koordinator

konsultan pendamping kab/kota. Hubungan ini menunjukkan bahwa fasilitator dalam

menjalankan tugasnya, didasarkan pada pengarahan dari KPK dan melaporkan semua

kegiatannya kepada KPK

Tim kecamatan membawahi perangkat desa dibawah kepemimpinan kepala Desa.

Kepala desa harus membuat laporan dan melaksanakan instruksi dari tim kecamatan. Kepala

desa dengan kader desa mempunyai hubungan koordinasi dengan demikian kader desa dalam

menjalankan tugasnya harus menjalankan koordinasi dengan kepala desa.Kader desa tidak

dapat menjalankan tugas tanpa koordinasi dengan Kepala Desa.Hubungan ini ini penting agar

seluruh kegiatan IP terkoordinasi secara baik. Pokmas sebagai penanggung jawab kegiatan IP

di desa bertanggung jawab kepada satker sementar kab/kota. Hal ini menunjukkan bahwa

Pokmas harus melaksanakan seluruh instruksi dari satker sementara kab/kota, hubungan

kader dengan Pokmas hanya hubungan pelaporan., seperti pokmas berkewajiban melaporkan

segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan IP. Kades tidak mungkin mempunyai hak

komando dalam kegiatan IP secara langsung, tetapi kades perlu memantau sehingga kades

dapat menilai kebenaran laporan yang dibuat Pokmas.Dalam praktek seringkali hubungan

Pokmas dengan kades seperti komando.Hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa segala

sesuatu yang dilakukan di desa merupakan tangggung jawab Kepala desa.

3.3. Perencanaan Program

3.3.1. Keriteria Penetuan Lokasi Desa

3.3.1.1. Penetapan Desa/Kelurahan

1. TKP menyiapkan program yang berisikan kriteria sasaran, jumlah desa/kelurahan

sasaran dan daftar nama desa/kelurahan sasaran sesuai tingkat ketertinggalannya per-

kabupaten/kota

2. TKP menyampaikan program tersebut kepada TKPr dan TKK3. TKK menyampaikan program dan nama desa sasaran PLPS-BBM IP Kepada

kecamatan dan desa-desa/kelurahan-kelurahan terpilih melalui sosialisasi dan

Musyawarah Desa I

3.3.1.2. Kriteria Penetapan Desa

1. Desa tertinggal2. Di pilih desa paling miskin sesuai dengan kuota3. Setiap desa alokasi dana sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

3.3.2. Kriteria Pemeliharan Prasarana

3.3.2.1. Kriteria Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak bagi masyarakat miskin dan

diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa2. Langung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin3. Berorientasi pada pengembangan wilayah pedesaan4. Penyediaan lahan untuk prasarana disediakan oleh masyarakat5. Dapat dilaksanakan dan berfungsi dalam dalam tahun anggaran 20056. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan

penggunaan material setempat7. Penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat8. Merupakan infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat9. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang

ditetapkan10. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya11. Dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa desa untuk menjadi satu program

Pemilihan jenis infrastruktur di lokasi sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai

berikut :

1. Prasarana dan sarana yang mendukung aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian,

berupa jalan desa, titian jembatan desa,2. Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, berupa irigasi

desa3. Prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa

penyediaan air minum.

3.3.2.2. Kriteria Jalan Desa, Titian, Jembatan Desa

3.3.2.2.1. Jalan Desa, Titian dan Jembatan Desa

1. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia2. Berorientasi kepada pengembangan wilayah (jalan poros/ penghubung desa)

a. Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke outlet (jalan poros

desa lain/jalan dengan fungsi lebih tinggi)b. Membuka isolasi desa

3. Memenuhi standar teknis pembangunan jalan dan jembatan perdesaan4. Fungsional, meskipun mungkin merupakan kontruksi bertahap.

Cara pemilihan solusi Teknis adalah sebagai berikut :

1. Diprioritaskan untuk pengikatan/rehabilitasi ruas jalan dan jembatan yang telah ada

dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi mengalami kerusakan2. Dimungkinkan untuk pembangunan jalan baru yang :

a. Membuka isolasib. Menghubungkan outlet/pasar baru yang lebih ekonomis

3. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja,

material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakanoelh OMS/Pokmas/LKD4. Untuk kontruksi khusus dan tidak tercantum dalam pedoman sederhana pembangunan

prasarana jalan dan jembatan untuk pedesaan (lembatan dengan bentang > 10 meter)

proposal dan perencanaan teknis harus berupa perencanaan teknis yang disetujui

Kepala Dinas teknis kabupaten dan dapat dilaksanakan oleh OMS/Pokmas/LKD.

3.3.2.2. Kriteria Prasarana Air

Pembangunan infrastruktur air bersih pedesaan dapat dibangun pada suatu lokasi

dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang rawan air bersih, yaitu desa yang air

tanah dangkal tidak laik minum karena payau/asin atau langka dan selalu mengalami

kekeringan pada musim kemarau2. Daerah tersebut memiliki potensi air tanah dalam, sungai atau mata air yang berjarak

kurang 3 km dari pemukiman 3. Untuk daerah yang tidak mempuyai potensi sumber air baku sebagaimana disebutkan

pada butir 2 diatas, daerah tersebut memiliki curah hujan minimal 2.000 mm/tahun4. Pembangunan prasarana air bersih ini bersifat mendekatkan akses air bersih dan atau

memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat di desa tersebut5. Pemelihan jenis prasarana air bersih memenuhi standar teknis seperti yang tertuang

dalam buku petunjuk teknis sektor.

Pemilihan jenis solusi teknis di desa penerima bantuan PKPS BBM IP dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Masyarakat dilokasi yang diwakili oleh OMS/Pokmas/LKD dengan didampingi oleh

KD dan tim Kecamatan mengadakan musyawarah untuk memutuskan usulan

prasarana air bersih yang sesuai kebutuhan dan kondisi setempat sesuai kriteria yang

ada dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.2. Kebutuhan dan kondisi setempat

Potensi, kondisi alam/lingkungan lokasi sasaran Alokasi dana PKPS BBM IP untuk desa tersebut Jumlah jiwa calon penggunaan air bersih

3. Kriteria pemilihan solusi teknis air bersih mengacu pada diagram air

3.2.3. Kriteria Penanganan Irigasi Desa

1. Irigasi desa dimaksud adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat2. Luas area daerah irigasi pedesaan sekitar 150 hektar3. Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventarisasi

DPU Pengairan4. Kategori kegiatan adalah pemeliharan rutin pemeliharaan berkala, peningkatan dan

pembangunan baru5. Jenis prasarana bangunan saluran, banguanan air, dan banguanan pelengkap.

Pemilihan solusi teknis irigasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. Kebutuhan pelayanan2. Sumber air baku3. Kualitas dan kuantitas air baku4. Peta Geohidrologi5. Data curah hujan6. Data geologi

3.4. Implementasi Program

3.4.1 Pelaksanaan

3.4.1.1 Pola Pelaksanaan

Pola Pelaksanaan PKPS BBM IP di setiap lokasi sasaran dapat berupa :

1. Swakelola oleh OMS/Pokmas/LKD

2. Kerja Sama Operasional (KSO) antar OMS/Pokmas/LKD dengan pihak ketiga, dapat

dilakukan bila dari hasil musyawarah desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD dan

masyarakat tidak sanggup melaksanakan sendiri kegiatan/sebagian kegiatan karena

keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan3. Kontraktual, dikerjakan dengan professional dan harus sesuai dengan target waktu

pelaksanaan dapat dilakukan bila hasil musyawarah desa disepakati bahwa OMS/

Pokmas/LKD dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan kegiatan/sebagai kegiatan

karena keterbatasan teknologi, tenaga, atau peralatan.

3.4.1.2. Pelaksanaan Konstruksi

Proses pelaksanaan kegiatan kontruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di

dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan

alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana.

Pelaksanaan pembangunan fisik Infrastruktur pedesaan perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada tahun 20052. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai

ketentuan-ketentuan yang berlaku3. Masyarakat desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan

kegiatan terutama bagi penduduk miskin4. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari

daerah/desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat mengambil dari tempat lain.

3.4.1.3. Monitoring

Monitoring merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuain

penyelengaraan kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai tujuan

secara efektif dan efisien. Monitoring diperlukan agar proses pelaksanan PKPS-BBM IP

sesuai dengan prinsip, tujuan dansasaran, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengendalian program dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan.

Monitoring program PKPS-BBM IP bertujuan :

1. Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan2. Menjamin hasil-hasil perencanaan yang diperoleh melalui proses dan mekanisme

yang benar3. Menjamin jenis kegiatan dan lokasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan4. Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan rencana yang direncanakan dan

dikelola secara transparan5. Menjamin kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi spesifikasi yang

ditetapkan6. Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara

baik sesuai dengan fungsi masing-masing7. Menjamin pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah di tentukan8. Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan.

Pengendalaian PKPS-BBM IP dilakukan pengawasan, pelaporan serta evaluasi dan tindak

turun tangan.

3.4.1.3.1. Supervisi

Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melalui pemantauan

(monitoring) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku dalam PKPS-BBM IP. Pelaksanaan

PKPS-BBM IP adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahap program

mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengelolaan. Hasil dari

kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuain

perencanaan, serta pembinaan kepada pelaku-pelaku PKPS-BBM IP dan masyarakat.

Pemantauan dilakukan oleh :

1. Pemantauan oleh Pemerintah/Struktural2. Pemantauan oleh konsultan pendamping/fungsional dari berbagai tingkat3. Pematau oleh masyarakat desa (melalui OMS/Pokmas/LKD, KPP)4. Pemantau oleh pihak eksternal oleh Perguruan Tinggi

3.4.1.3.2. Pelaporan

Pelaporan adalah konsolidasi dari kegiatan dan tindak lanjut pemantauan. Sedangkan

tindak lanjut pemantauan adalah pelaporan tentang proses dan hasil di lapangan. Laporan

harus ditulis secara sederhana,ringkas dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data

hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi

kegiatan, permasalahan,hambatan dan rekomendasi tindakan.

Ditinjau dari pelakunya dalam program ini pelapor dapat di klasifikasikan menjadi :

1. Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jalur struktural adalah pelapor yang dilaksanakan secara berjenjang

mulai dari kepala desa, Tim kecamatan, TK, TKPr untuk disampaikan kepada

TKP

2. Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional adalah pelapor yang dilaksanakan oleh konsultan

secara berjenjang mulai dari KPK di Kabupaten/Kota. KMPr Di Provinsi dan

KPT dan KME di pusat.

3.4.1.3.3 Evaluasi Program

Evaluasi Program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat

keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala, solusi dan alternatife

tidak turun tangan selama pelaksanaan. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur

kinerja program secara keseluruhan, berdasarkan penilaian indikator – indikator yang telah

ditentukan. Aspek indikator tersebut adalah :

1. Ketepatan Sasaran

Indikator yang dievaluasi (diantaranya adalah penentuan lokasi, pengadaan konsultan

pendamping, target sosialisasi, pemilihan/penetapan OMS/Pomkas/LKD, KPP, dan KD,

pengidentifikasian masalah, dan perencanaan kegiatan)

2. Manajemen Proyek

Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah (Kesesuaian biaya, kualitas, dan waktu)

3. Partisipasi Masyarakat

Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam

musyawarah desa, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, serta penerimaan

masyarakat dalam proses serah terima hasil kegiatan.Ditinjau dari ruang lingkup, evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan pada kegiatan fisik di tataran desa.

2. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah evauasi yang dilakukan pada seluruh kegiatan program

(Persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian) di tataran desa, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dilakukan dalam berjenjang, dari tataran desa

hingga pusat.

3.4.1.3.4 Pengaduan Masyarakat dan Tindak Turun Tangan

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh

masyarakat diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat

(ORMAS), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga Masyarakat, dan Media massa.Pengaduan terhadap pelaksaan PKPS-BBM IP dapat dilakukan melalui :

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

2. Kotak pos yang disediakan oleh PKPS-BBM IP

3. Surat/berita langsung kepada FK maupun KPK, KMPr, KPT dan KME

Surat langsung kepada aparat pemerintah yang terkait, seperti : tim kecamatan atau tim

koordinasi PKPS-BBM IP.

Tindakan turun tangan adalah tindakan berdasarkan rekomendasi dari evaluasi dan

analisis hasil yang muncul dari ketidaksesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan

maupun pengaduan masyarakat.

3.4.1.4. Pengelolaan Infrastruktur Terbangun

Setelah tahap konstruksi fisik dan pengadaan selesai, selanjutnya dilakukan serah

terima pekerjaan dari OMS/pokmas/LKD kepada kuasa penggunaan anggaran (Satker

Kabupaten/kota). Kemudian pengelolaan infrastruktur terbangun diserah terimakan oleh

kuasa pengguna anggaran (Satker Kabupaten/kota) kepada pemerintah desa/kelurahan

untuk digunakan, dikelola dan dipelihara masyarakat.

4. Program Subsidi Tunai Langsung (SLT)

4.1 Kondisi Umum Program Subsidi Tunai Langsung ( SLT)

Tabel 19

Kondisi Umum Program

Kabupaten Jumlah Rumah Tangga Persentase (%)(1) (2) (3)

1.BENGKULU SELATAN2.REJANG LEBONG3.BENGKULU UTARA4.KAUR5.SELUMA6.MUKO-MUKO7.LEBONG8.KEPAHIANG9.BENGKULU

10,06112,02531,74212,92814,60410,0895,9185,67815,460

8,4910,1526,7910,9112,328,514,994,7913,05

Jumlah 118,505 100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Provinsi

Bengkulu berdasarkan pendataan BPS sebanyak 118.505 RTM. Kabupaten yang memiliki

RTM terbanyak adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Kabupaten yang memiliki

RTM paling sedikit adalah Kabupaten Kepahiang disusul Kabupaten Lebong. Kabupaten

Bengkulu Utara memiliki RTM terbanyak, kemungkinan disebabkan karena lahan

pertaniannya kurang subur, tingkat pendidikan masyarakat rendah,dll.

4.2 Organiasi dan Siklus Manajemen Proyek

RTM mendapatkan bantuan PKPS BBM dalam bentuk subsidi Tunai Langsung

(STL). Jumlah dana subsisdi bantuan tersebut harus diterima oleh rumah tangga miskin

sebesar Rp.100.000/rumah tangga miskin/bulan. Pemberian subsidi tersebut bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran RTM dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai

dampak dari pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan adanya kenaikan harga BBM.

SLT terdebut diberikan kepada RTM yang telah memiliki Kartu Kompensasi BBM (KKB)

sebagai identitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan KKB sebagai identitas

penerima program subsidi langsung tunai (SLT) adalah RTM yang memenuhi kriteria

sangat miskin/fakir miskin (poorest), miskin (poor) dan hamper miskin (near poor) di 33

provinsi berdasarkan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS). KKB baru dapat digunakan untuk memperoleh SLT jika telah

ditandatangani Menteri Sosial RI. Pelaksanaan penyalurannya dilakukan secara bertahap

setiap 3 bulan sekali Rp.300.000,-/per rumah RTM.

4.2.1. Tata Laksana / Prosedur Mekanisme Penyaluran

4.2.1.1. Sifat Pengorganisasian.

a. Penyaluran SLT kepada RTM merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada

fungsi dan tugas pokok masing-masing, karena itu masing-masing lembaga harus

bertanggung jawab terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing.

b. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana

SLTRTM kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal.c. Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal maka masing-masing lembaga

harus saling berkoordinasi antara yang satu dengan yang lainnya.d. Penyaluran SLTRTM harus di dasari pelayanan yang bertujuan untuk membantu rumah

tangga miskin,

4.2.1.2. Bidang Tugas

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, maka disusun pengorganisasian sebagai

berikut :

Departemen Sosial, bertugas :

a) Selaku Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pelaksanaan pemberian bantuan

langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

b) Menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin bekerjasama dengan

PT POS Indonesia dan PT BRI (Persero) Tbk.

c) Menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai kepada rumah tangga

miskin bekerja sama dengan PT.POS Indonesia dan PT.BRI (persero) Tbk.

d) Bersama dengan PT.POS Indonesia membuka pos pengaduan terhadap penyalahgunaan

dana SLTRTM.

e) Bersama dengan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dep. Dalam

Negeri melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan

penyaluran bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

f) Membuat laporan pelaksanaan kepada presiden RI tentang pelaksanaan penyaluran

bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

PT. POS Indonesia, bertugas :

a) Membuka rekening Giro atas nama Kantor Pos (KPRK) pada wilayah BRI Cabang

yang ditunjuk digunakan untuk menampung Dana SLTRTM.

b) Menerima dropping dana SLTRTM langsung dari Depsos melalui BRI cabang

Veteran Jakarta ke rekening Giro atas nama kantor Pos (KPRK) pada wilayah

Cabang BRI yang di tunjuk.

c) Menyalurkan dana pembayaran SLTRTM kepada kelompok sasaran sesuai dengan

daftar penerima bantuan yang sudah ada.

d) Bersama Departemen Sosial, PT.BRI (Persero) Tbk menyusun petunjuk teknis

pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

e) Melakukan supervise, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan dengan

penyaluran bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

f) Membuka Pos layanan pengaduan terhadap laporan masyarakat melalui PO BOX.

BBM 10000.

g) Membuat laporan kepada Menteri Sosial pelaksanaan penyaluran bantuan langsung

tunai kepada rumah tangga miskin.

PT BRI (Persero) Tbk bertugas

a) Kantor Cabang BRI Jakarta Veteran berwenang dan bertanggung jawab untuk

melakukan pemindahan bukuan atas perintah pengiriman sejumlah uang dari

Departemen Sosial kepada Kanca BRI pemilik rekening kantor pos (KPRK)

b) Kantor cabang BRI pengelola rekening Giro Pos berwenang dan bertanggung jawab

untuk melakukan pembayaran kepada PT Pos Indonesia sesuai surat perintah

pencairah yang telah ditentukan dengan menggunakan kwitansi dan atau surat

perintah transfer (TR-01)

c) Kantor BRI/KCP/BRI Unit pembayaran berwenang dan bertanggung jawab atas

penyediaan uang kas secara phisik.

Tim Pengendali

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung

bagi rumah tangga miskin, maka dibentuk Tim Pengendali terpadu yang terdiri dari

unsur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Koordinator Bidang

Perekonomian, Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapenas, Menteri Sosial. Menteri dalam

Negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung Republik

Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Adapun Tugas Tim Pengdalian adalah :

1) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan SLT RTM.

2) Melakukan evakuasi keberhasilan pelaksanaan program.

3) Membuat laporan dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi.

4.2.2. Mekanisme Penyaluran Subsidi

Secara umum mekanisme penyaluran subsidi langsung tunai kepada rumah tangga

miskin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Biro Pusat Statistik menyerahkan data statistic rumah tangga miskin kepada

Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dijadikan sebagai dasar

bahan penyaluran subsidi.

2. Departemen Sosial RI mengajukan SPM LS kepada KPPN Jakarta.

3. KPPN Jakarta selaku kuasa bendahara umum negara atas dasar pengajuan SPM LS

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening Departemen

Sosial di BRI Cabang Jakarta Veteran.

4. Departemen Sosial mengeluarkan surat perintah kepada :

a. PT. BRI (Persero) Tbk untuk menyalurkan dana SLTRTM ke Cabang

BRI/KCP/BRI unit yang di tunjuk di seluruh Indonesia dengan melakukan

pindahan bukuann dari Cabang BRI Jakarta Veteran ke rekening Kantor Pos

(KPRK) di Cabang BRI/KCP BRI yang ditunjuk di seluruh Indonesia sesuai

data BPS tentang rumah tangga miskin.

b. PT Pos Indonesia untuk menyalurkan SLT kepada rumah tangga miskin sesuai

data BPS.

5. PT Pos Indonesia atas dasar data BPS membuat Kartu Kompensasi BBM dan

selanjutnya mendistribusikan kartu tersebut kepada BPS Kabupaten/Kota.

6. BPS Kabupaten/Kota mendistribusikan Kartu Kompensasi BBM kepada calon

penerima subsidi langsung tunai rumah tangga miskin dengan melakukan

pencocokan dan penelitian (coklit)

7. PT Pos Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada

Menteri Sosial tentang realisasi pelaksanaan penyaluran SLTRTM selambat-

selambatnya 7 hari pada bulan berikutnya.

8. Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan dukungan untuk kelancaran

pelaksanaan program.

BAGAN MEKANISMEPENYALURAN SUBSIDI LANGSUNG TUNAL (SLT)

KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN

4.3. Perencanaan Program

4.3.1. Program dan Mekanisme Penyaluran SLT (PKPS BBM)

Untuk pelaksanaan PKPS-BBM Tahun 2005 Pemerintah telah mengalokasikan

anggaran sekitar Rp 18,339 triliyun sebagai dana kompensasi pengurangan subsidi BBM.

MENKO KESRABAPENAS

RTM

BPSDEPKEU / KPPN

PEMDA/DINAS SOSPROP/KAB/KOTA

KANCA BRI JL. VETERAN

PT. POS IND

KANCA BRI/CPBRI UNIT

BPSKAB/KOTA

KPRK POSINDOKANCA BRI/CP

BRI UNIT

KANCA POSINDO

DEPSOS

BRI PUSAT

Yang disalurkan dalam beberapa program, salah satunya adalah program subsidi langsung

tunai. Dari sejumlah dana tersebut sebagian tersebut sebagian disalurkan dalam bentuk

subsidi langsung tunai (SLT) dengan sasaran penerima bantuan adalah ramah tangga

miskin yaitu sebesar Rp 4.650,0 Milyar dengan jumlah sasaran sebanyak 15,5 juta keluarga

miskin.

Perencanaan program penyaluran dana subsidi langsung tunai dalam rangka

mencapai sasaran yang tepat dilakukan beberapa tahapan yaitu :

4.3.2. Pendataan di Lakukan oleh BPS

Agar program pemerintah dapat mencapai sasaran yang tepat diperlukan pendataan

secara baik dan akurat. Tujuan dari pendataan adalah memfasilitasi pemerintah untuk

memungkinkan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.

Kategori miskin itu sendiri di ukur dengan beberapa kriteria antara lain :

Penduduk Miskin :

Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi

konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang perhari plus kebutuhan

non-makanan, atau setara dengan 120.000; per orang per bulan.

Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi makanan hanya

mencapai antara 1900 sampai 2100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar

non-makanan,atau setara Rp 150.000; per orang per bulan.

Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi

makanan hanya mencapai antara 2100 sampai 2300 kalori plus kebutuhan dasar

non-makanan atau setara Rp 175.000; per orang per bulan.

Rumah Tangga Miskin :

Bila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki jumlah anggota rumah tangga

(household size) rata-rata 4 orang, maka batas garis kemiskinan rumah tangga adalah :

Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya sebesar 4 x Rp 120 ribu = Rp 480 ribu per rumah tangga per

bulan.

Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan

dasarnya hanya mencapai 4 x 150 ribu = Rp 600 ribu per rumah tangga per bulan,

tetapi di atas Rp 480 ribu.

Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi

kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp 175 ribu = Rp 700 ribu per rumah

tangga per bulan, tetapi di atas Rp 600 ribu.

4.3.3. Mekanisme Pendataan di Lapangan

Langkah pertama : Proses Penjaringan Rumah Tangga Miskin

Perugas Pendata, yang merupakan tenaga mitra kerja lapangan BPS, mendatangi

rumah Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT), untuk mengkaji dan mencatat rumah tangga

yang dianggap miskin dalam RT tersebut:

1. Pengkajian oleh petugas pendata bersama Ketua RT berpedoman pada ketentuan

yang telah digariskan oleh BPS yaitu petugas menanyakan ke Ketua RT tentang

siapa warga dilingkungan RT tersebut ysng sering mengalami kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan dasar (pangan dan non-pangan). Pengkajian dimulai dengan

rumah tangga yang dianggap paling miskin dilingkungan terebut (descending order).

Formulir yang digunakan oleh PSEo5.LS

2. Petugas juga melengkapi data rumah tangga miskin dari Ketua RT dengan informasi

keluarga miskin dari pendataan BKKBN yang datanya tersedia di tingkat RT

sepanjang belum disebutkan oleh Ketua RT. Data inipun diperkaya lagi dengan data

dari sumber pendataan lain seperti hasil sensus kemiskinan BPS Provinsi/BPS

Kabupaten/Kota, bagi daerah yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Catatan : Pendataan di lapangan dilakukan oleh petugas sebanyak 215.000 orang yang

berasal dari berbagai kalangan seperti : aparat kelurahan/desa. Pengurus PKK, PLKB,

Karang Taruna. Mereka dilatih terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke lapangan.

Langkah Kedua : Melakukan Verifikasi Lapangan dab Penyerapan Aspirasi

Masyarakat.

Setelah melakukan penjaringan rumah tangga miskin pada langkah pertama,

selanjutnya petugas melakukan verifikasi dilapangan atas kebenaran infomasi yang

diperoleh dari sumber-sumber yang disebutkan diatas. Dilakukan dengan mendekatkan

kondisi mereka dengan kriteria umum kemiskinan (probing).

Jika suatu rumah tangga yang semula dinyatakan miskin ternyata,setelah diamati

petugas tidak miskin maka Rumah tangga yang telah di catat dalam formulir PSWo5.LS

AKAN di anulir

Petugas juga mencatat keluarga/rumah tangga miskin yang ditentukan

dilapangan,tetapi belum tercakup dalam daftar tersebut diatas. Proses ini dilakukan dengan

cara penelusuran informasi dari teangga ke tetangga,tokoh masyrakat dan pengamatan peugas

sendiri

Proses tersebut dikenal sebagai proses penilaian kemiskinan oleh masyarakat itu

sendiri yang disebut sebagai pendekatan emic (suatu proses justifikasi terhadap sesuatu oleh

masyarakat itu sendiri dengan tolak ukur nilai-nilai yang berkembang entitas mereka)

Proses taha[ pertama dan kedua ini telah menggabungkankan 3 (tiga) sudut pandang

dalam menilai miskin tidaknya suatu rumah tangga tokoh formal masyarakat (yang diwakili

oleh ketua RT),petugas BPS.dan masyarakat itu sendiri(perspektif emic).Kegiatan pada

tahapan-tahapan dimaksud diharapkan mampu menjarinf secara objektif sasaran pendapatan

yaitu rumahtangga miskin.

Langkah ketiga : Melakukan Pencacahan dari Rumah ke Rumah

Rumahtangga yang telah terjaring dan dinyatakan layak miskin,selanjutnya didata

dengan cara ,elakukan wawancara langsug dari rumah ke rumah dengn daftar pertanyaan

yang memuat 20 pertanyaan dengan 14 variabel sebagai variabel program intervensi. Daftar

pertanyaan dimaksud (PSE05.rt).

Tahapan proses (penjaringan dan pendataan dari rumah ke rumah) dilakukan dengan

pengawasan ketat oleh tim taskforce BPS yang di bentuk ditingkat kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi dan BPS pusat.

Langkah keempat: Mendata Rumah Tangaa Miskin di Luar Wilayah Administrasi

Pemerintah : Gubuk-gunuk Liar dan Sejenisnya

Selain mendata rumah tangga miskin sebagaimana mekanisme yang telah

disebutkan,rumah tangga miskin yang telah berada diluar wilayah RT/RW atau yang dikenal

sebagai permukiman liar disepanjang pinggir rel kereta api, di bantaran sungai,di bawah

jematan,di lokasi tempat pembuangan sampah dan sejenisnya juga di data secara khusus oleh

petugas taskfore kecamatan dan atau oleh petugas taskfor BPS kabupaten/kota. Dengan

demikian seluruh rumahtangga miskin baik yang bertmpat tinggal didalam atau pun di luar

struktur wilayah administrasi resmi di harapkan tercakup dalam pendataan miskin yang

berlokasi diluar struktur wilayah administrasi resmi di harapkan tercakup dalam pendataan

rumah tangga miskin/sensus Kemiskinan ini.

Catatan: Pendataan rumahtangga miskin yang berlokasi diluar struktur wilayah

administrasif pemerintah tidak otomatis mengindintifikasikan bahwa mereka akan termasuk

pula dalam program kempensasi BBM

4.3.4 Pencetakan

Daftar nama ruahtangga miskin yang telah disiap oleh BPS kemudian di serahkan

kepada PT pos indonesia.selanjutnya Pt pos indonesia membuat/mencetak Kartu KKB sesuai

dengan data yang diberikan oleh BPS. Dalam waktu bersamaan,BPS pusat menyerahkan

daftar yang sama kepad BPS Kabupaten/kota untuk bahan pencetakkan lebih lanjut.

4.3.5 Pendistribusian

PT.Pos Indonesia mengirimkan KKB yang telah di cetak langsung ke alamat BPS

Kabupaten/Kota di seluruh indonesia.BPS Kabupaten/kota membentuk tim

pendistribusian KKB di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan.Denga

menggunakan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS Pusat,

Tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekali

sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon penerima KKBBersaman atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang

telah diterima BPS Kabupaten/Kota dari P.T.Pos Indonesia didistribusikan kepada

mentri statistik untuk kecamatan masing-masing. Selanjutnya mantri statistik

bersama tim Pendistribusian di ingkat kecamatan membagikan KKB ke

kelurahan/desa difasilitasi oleh lurah/desa. Pembagian KKB ke kantor kelurahan/balai

desa atau diberikan langsung (door-to-door) ke rumah warga miskin,tergantung pada

situasi dan kondisi masing-masing lingkungan.mekanisme distribusi KKB adalah

sebagai berikut

a. Rumah tangga miskin yang telah dinyatakan valid (cocok) dapat langsung

menerima KKB dengan menandatangani print-out daftar nama rumahtangga

miskin yang telah disiapkan/dikiri oleh BPS pusat

b. Rumahtangga miskin yang namanya masih keliru,KKBnya baru akan

diberikan setelah KKB yang di cetak ulang oleh P.T.Pos Indonesia diterima

BPS Kabupaten/kota atau mantri statistik bersangkutan. KKB yang keliru

dicetak,harus dibuat rusak/cacat fisik secara fisik dan disimpan oleh BPS

Kabupaten/Kota dengan dibuatkan Berita Acara

c. Rumahtangga yang tidak valid

(tidak miskin), KKBnya dilarang keras untuk diberikan.KKB dimaksud segera

dikembalikan ke BPS Kabupaten/Kota, dibuat rusak/cacat secara fisik dan

disimpan dengan dibuat berita acara

d. Rumahtangga yang belum didaftar dan secara nyata benar-benar miskin, dapat

diberikan KKBnya pada kesempatan berikutnya KKB dicetak oleh P.T.Pos

Indonesia.

4.3.6 Jadwal Pelaksanaan Pendistribusian KKB

a. Penyerahan daftar nama dan alamat rumahtangga miskin dari BPS ke PT. pos

Indonesia secara bertahap : 20 september – 5 oktober 2005

b. Pencetakan KKB oleh P.T.Pos Indonesia secara bertahap: 20 september – 5

oktober 2005

c. Penerimaan KKB yang telah di cetak oleh PT.Pos Indonesia di BPS

kabupaten/kota : 27 september-10 oktober 2005.

d. Pencocokan dan penelitian ulang kebenaran akan keberadaan rumahtangga

miskin oleh tim BPS :23 september-15 Oktober 2005

e. Distribusi KKB jepada rumahtangga miskin oleh tim Distribusi :28 september-

20 Oktober 2005

4.3.7 Pembayaran

Pembayaran Subsidi Langsung Tunai dilakukan PT pos indonesia kepada

rumahtangga miskin penerima bantuan melalui cabang-cabangnya

Mekanisme penyaluran bantuan subdisi langsung tuni adalah:

1. Biro Pusat Statistik menyerahkan data statistik rumahtangga miskin kepada

Dapertemen sosial selaku kuasa pengguna Anggaran untuk dijadikan sebagai

dasar bahan penyaluran subsidi.

2. Dapertemen sosial RI mengajukan SPM LS kepada KPPN Jakarta

3. KPPN Jakarta selaku kuasa bendahara umum negara atas dasar pengajuan

SPM LS menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada rekening

dapertemen sosial di BRI Cabang Jakarta Veteran

4. Dapertemen sosial mengeluarkan surat perintah kepada

a. PT.BRI (PERSERO) Tbk untuk menyalurkan dana SLTRTM ke

Cabang BRI Jakarta Veteran ke BRI cabang BRI/KCP/BRI unit

ditundabukuan dari cabang BRI Jakarta ke Vetrean ke rekening kantor

pos (KPRK) di Cabang BRI/KCP BRI yang yang di tunjuk diseluruh

indonesia sesuai dana BPS tentang rumahtangga miskin

b. PT.Pos indonesia untuk menyalurkan BTL kepada rumahtangga miskin

sesuai data BPS

5. PT.Pos Indonesia atas dasar data BPS membuat kartu kompensesi BBM dan

selanjutnya mendistribusikan kartu tersebut kepada BPS kabupaten/kota.

6. BPS kabupaten/kota kartu kompensesi BBM kepada calon penerima subsidi

langsung tunai rumahtangga miskin dengan melakukan pencocokan dan

penelitian (coklit)

7. PT.Pos Indonesia berkeajiban menyampaikan laporan tertulis bulanan kepada

Mentri Sosial tentang realisasi pelaksanan penyaluran SLTRTM selambat-

lambatnya 7 hari pada bulan berikutnya

8. Pemda provinsi, Kabupaten/kota melakukan dukungan untuk kelancaran

pelaksaan program

Kanca BRI adalah Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia yang mengelola

Giro Kantor Pos yang menampung dana bantuan langsung tunai kepada

rumahtangga miskin.kantor pos adalah unit pelaksanaan teknis PT. Pos

Indonesia yang ditunjuk untuk pembayaran bantuan langsung tunai bagi

rumahtangga miskin.sedangka giro depsos adalah giro depsos yang dibua di

kantor abang BRI jakarta veteran untuk menampung pelimpahan dana bantuan

langsung tunai rumah tangga miskin dari dapertemen keuangan.

Pembukaan Giro Kantor Pos

a. Depson membuka giro kantor cabang BRI jakarta veteran yang berfungsi

untuk menampung dana bantuan langsung tunai yang akan disalurkan kepada

rumahtangga miskin melalui PT. Pos indonesia

b. BRI membebaskan epsos atas kewajiban setoran pertama dalam pembukaan

giro di kanca BRI jakarta veteran serta membebaskannya dari biaya

admiistrasi lainnya.

c. BRI tidak memberikan jasa giro atas dana yang mengadap dalam giro depsos

yang dikelola di kantor Cabang dapertemen keuangan RI

d. Untuk pembukaan giro depsos di Kanca BRI jakarta veteran harus

ditandatangani (speciment) oleh 2(dua) orang pejabat yang berwenang yaitu

kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapertemen sosial.

Pembukaan Giro Kantor Pos

1. Kantor pos membuka giro di kanca BRI yang berfungsi untuk

menampung dana bantuan langsung tunai giro depsos yang ada di

kanca BRI jakartaveterN AKAN DISALURKAN KEPADA

Rumahtangga miskin

2. BRI membebaskan kantor pos atas kewajiban setoran pertama dalam

pembukaan giro,biaya buku cek/bilyet giro dan biaya administrasi

lainnya

3. BRI tidak memberikan jasa giro atas dana yang mengedap dalm giro

kantor pos di kanca BRI,sepanjang mendapatkan persetujuan

dapeertemen keungan RI

4. Untuk pembukaan giro kantor pos di kanca BRI harus ditandatangani

(specimen) oleh 2(dua) orang pejabat yang berwenang yaitu kepala

kantor pos dan bendahara kantor pos

4.3.8 mekanisme dan tata cara pencairan dana

1. mekanisme pencaria dana di giro depsos di kanca BRI Jakarta Veteran

a. depsos mengeluarkan surat perintah kepada BRI untuk melakukan

pengirman sejumlah dana ke giro kantor pos yang ada di kanca BRI

dengan melampirkan daftar niminatif penerima dana bantuan

langsung tunai dan selanjutnya memerintahkan kepada PT. Pos

Indonesia untuk membayarkan kepada rumah tangga miskin.

b. surat perintah dari depsos tersebut memcantumkan pemberian kuasa

kepala RI untuk mendebet giro depsos jumlah dana jumlah dana

yang dipindahbukukan dan tanggal pemindahbukuka ke giro kantor

pos.

c. yang berwenang untuk megeluarkan surat perintah adalah kuasa

pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapertemen sosial.

2. Mekanisme penarikan giro kantor pos di Kanca BRI.

a. kantor pos menyampaikan surat pemberitahuan penarikan kepada

kanca BRI atas giro kantor pos dengan ketentuan :

b. Pada H-3 untuk kanca BRI Kabupaten/Kota

c. Pada H-7 untuk kanca BRI Kabupaten/Kota kecamatan terpencil

d. Surat pemberitahuan dari kantor pos tersebut juga mencantumkan

jumlah dana yang ditarik

e. Yang berwenang untuk melakukan penarikan dana yang ada digir

kantor pos di kanca BRI adalah 2(dua) pejabat yang berwenang

yaitu kepala kantor pos dan manajer keungan kantor pos.

4.3.9 Kewajiban para pihak

4.3.9.1 Kewajiban Depsos

a. Membuka giro di BRI jakarta vteran untuk menampung pelimpahan

dana bantuan langsung tunai dari dapertemen keungan

b. Menempatkan dana di rekening giro depsos di kanca BRI jakarta

veteran sesuai jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA

Depsos

c. Menyampaikan surat perintah kepada BRI dan PT pos Indonesia

berisikan:

BRI melakukan pemindahbukuan dana bantuan langsung tunai

giro depsos di kanca BRI jakarta veteran kepada giro kantor pos

di kanca seluruh indonesia

PT.Pos Indonesia membayarkan dana bantuan langsung tunai

kepada rumahtangga miskin.

Surat perintah tersebut di lampiri dengan daftar minatif.

d. membayarkan biaya transaksi kepada PT pos indonesia yang dilakukan

bersamaan dengan dropping dana bantuan Langsung Tunai.

4.3.9.2. Kewajiban BRI

a. Melaksanakan Surat Perintah dari Depsos untuk melakukan pemindahbukuan Dana

Bantuan Langsung Tunai dari Giro Depsos di Kanca BRI Jakarta Veteran ke Giro

Kantor Pos di Kanca BRI.b. Membayarkan Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai dari Giro Kantor Pos yang

ada di kanca BRI sesuai Surat Pemberitahuan Penarikan dari Kantor Pos.4.3.9.3. Kewajiban PT.Pos Indonesiaa. Menyampaikan Surat permohonan penarikan dana bantuan langsung tunai kepada

BRI. membayarkan dana bantuan langsung tunai kepada rumahtangga miskin sesuai

daftar nominatif yang disampaikan oleh depsos sejumlah tertentu sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan oleh PT Pos indonesia.pembayaran dana bantuan langsung

tunai kepada rumah tangga miskin dilakukan atas dasar pembawa atau penunjuk kartu

identitas penerima kompensasi subsidi BBM dalam program penyaluran dana bantuan

langsung tunai.b. menyediakan fasilitas kotak pos ( PO BOX ) pangaduan pelaksanaan pembayaran

dana bantuan langsung tunai.

4.3.10. Tanggung Jawab atas Kerugian

a. kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian depsos menjadi tanggung jawab

depsos.b. kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian BRI menjadi tanggung jawab BRI.c. kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PT.pos indonesia menjadi tanggung

jawab PT.Pos indonesia.

4.4 Implementasi Program (sosialisasi dan proses pelaksanaan)

Dua kegiatan yang saling berkaitan dan menunjang dalam pendistribusian KKB

adalah sosialisasi dan distribusi KKB.

4.4.1. Sosialisasi KKB

Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan rencana program pemerintah yang

terkait langsung dengan seluruh masyarakat khususnya kelompok sasaran dari program SLT/

BLT (masyarakat miskin) sangat menentukan kelancaran bantuan termasuk distribusi KKB

kepada yang berhak. Peranan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat

tentang inpres nomor 12 tahun 2005, serta rencana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)

kepada rumah tangga miskin dalam rangka PKPS BBM. Sosialisasi juga bertujuan untuk

menyiapkan masyarakat dalam mengantisipasi dalam pelaksanaan program sekaligus

menyikapi kenaikan harga BBM dimasa yang akan datang.sosialisasi pelaksanaan inpres

nomor 12 tahun 2005 secara kelembagaan diselenggarakan melalui koordinasi kementerian

komunikasi dan informasi.

Penyebaran informasi di level nasional oleh prediden RI. Dr. Susilo Bambang

Yudhoyono sejak tanggal 1 oktober 2005 yang intinya mengajak dan memotivasi agar kita

semua membantu orang miskin. Di provinsi dan kabupaten sosialisasi dilakukan dengan

penyeparan pamflet. Lipat tiga bertuliskan subsidi langsung tunai (SLT) bergambar karton

suir kendaraan yang kebingungan karena BBM naik! Di iyakan oleh petugas dan

ditenangkan bahwa biarpun BBM naik tapi rakyat miskin dapat SLT. Pamflet ini sepertinya

tidak sampai ke desa-desa. Hanya sampai kepada kantor BPS baik BPS provinsi maupun BPS

kabupaten. Di daerah SLT lebih dikenal dengan sebutan SLT.

4.4.2. Mekanisme Pendistribusian KKB

Harapannya pendistribusian KKB secara tertib, lancar,dan aman ditempuh langkah-

langkah berikut:

Langkah 1 : Penyiapan Daftar Nama Rumah Tangga Miskin dan Pecetakan KKB

BPS menyiapkan daftar nama rumah tangga miskin hasil PSE05 untuk diserahkan

secara bertahap kepada P.T. Pos indonesia. Selanjutnya P.T indonesia membuat/mencetak

KKB sesuai data yang diberikan BPS. Dalam waktu yang bersamaan, BPS pusat

menyerahkan daftar yang sama kepada BPS kabupaten kota untuk bahan pengecekan lebih

lanjut.

Langkah 2 : Pengiriman KKB ke BPS Kabupaten/kota

P.T.Pos indonesia mengirimkan KKB yang telah di cetak langsung ke alamat BPS

kabupaten/kota diseluruh indonesia.

Langkah 3 : Pencocokan dan Penelitian Ulang Penerima KKB

BPS kabupaten/kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kabupaten/kota

dan tingkat kecamatan,masing-masing difasilitasi oleh bupati/walikota dan camat. Tim

ditingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan di

bawah pengawasan BPS kabupaten/kota dan BPS provinsi.dengan menggunakan daftar nama

dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS pusat, Tim melakukan penelitian ulang

dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon

penerima KKB.dalam pencocokan dan penelitian ulang, empat hal bisa terjadi:

a. Bagi rumah tangga yang nama,alamat serta kondisinya sesuai dengan tujuan

pendataan,ditetapkan berhak menerima KKB.b. Bagi rumah tangga yang namanya atau nama panggilannya salah secara fatal (salah

cetak ),dilakukan perbaikan data pencetakan ulang KKB. Petugas harus memberi tahu

perubahan ini ke BPS kabupaten/kota, yang selanjutnya melalui BPS provinsi

diteruskan ke BPS pusat untuk perbaikan basis data sekaligus pencetakan kembali

kartunya oleh P.T. Pos indonesia.

c. Bagi rumah tangga yang ternyata tidak layak disebut miskin,harus dicoret dari daftar

nama (selanjutnya dibatalkan KKBnya). Informasi mengenai rumah tangga yang di

coret disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data

kemiskinan.d. Apabila masih dijumpai di lapangan rumahtangga yang benar-benar layak disebut

miskin,kepadanya masih dimungkinkan untuk didaftar dan informasinya disampaikan

secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data dan percetakan KKBnya

oleh P.T.Pos indonesia.

Langkah 4 : Pendistribusian KKB

Bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah

diterima BPS kabupaten/kota dari P.T.Pos indonesia didistribusikan kepada mantri statistik

untuk kecamatan masing-masing. Selanjutnya mantri statistik bersama Tim pendistribusian di

tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan/desa difasilitasi oleh lurah/kepada desa.

Pembagian KKB dapat dilakukan dengan mengundang warga miskin calon penerima KKB ke

kantor kelurahan/balai desa atau diberikan langsung (door to door) ke rumah warga miskin,

tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing lingkungan. Mekanisme distribusi KKB

adalah sebagai berikut:

e. Rumahtangga miskin yang telah dinyatakan valid (cocok) dapat langsung menerima

KKB dengan menandatangani prin-out daftar nama rumahtangga miskin yang telah

disiapkan/dikirim oleh BPS pusat.f. Rumahtangga miskin yang namanya masih keliru,KKBnya baru akan diberikan

setelah KKB yang dicetak ulang oleh P.T.Pos indonesia diterima BPS.g. Kabupaten/kota atau mantri statistik bersangkutan. KKB yang keliru dicetak, harus

dibuat rusak/cacat secara fisik dan disimpan oleh BPS kabupaten/kota dengan

dibuatkan berita acara.h. Rumahtangga yang tidak valid (tidak miskin),KKBnya dilarang keras untuk

diberikan. KKB dimaksud segera dikembalikan ke BPS kabupaten/kota, dibuat

rusak/cacat secara fisik dan disimpan dengan dibuatkan berita acara.i. Rumahtangga yang belum didaftar dan secara nyata benar-benar miskin, dapat

diberikan KKBnya pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh P.T.Pos

indonesia.

Secara keseluruhan, mekanisme pendistribusian KKB dapat dilihat pada lampiran.

4.4.3. Metodologi dan Tahapan Kegiatan

a. Petugas (PCL) dibekali bahan/ konsep defenisi dan creteria miskin serta tata cara

pendataan termasuk pengisian kuesioner melalui pelatihan petugas yang dipadu oleh

instruktur yang juga sudah dilatih sebelumnya ditingkat nasional maupun tingkat

provinsi/kabupaten/kota.b. Informasi awal keluarga mana yang diduga miskin diperoleh dari ketua SLS (ketua

RT, kadus, ketua lingkunga,dll) yang dimuat dalam daftar PSE05.LS.daftar ini

ditandatangani oleh ketua SLS.c. PCL melakukan verifikasi atas informasi awal tersebut kelapangan (door to door), jika

memang layak di duga miskin diteruskan dengan pendataan rumah tangga dengan

dukungan PSE05.RT.bagi keluarga yang tidak layak diduga miskin dicoret dari daftar

PSE05.LSd. Pengawasan atas hasil kerja PCL dilakukan oleh tim task force dari tingkat

kecamatan,kabupaten/kota, provinsi bahkan tim task force dari BPS pusat. Jika hasil

tim task force menyatakan tidak layak diduga miskin, maka keluarga tersebut harus

dicoret dari daftar, dan jika ditemui ada keluarga yang belum terdaftar tapi ternyata

layak di duga miskin, keluarga tersebut dimasukkan dalam daftar.

4.4.4. Waktu kegiatan

Pendataan di lapangan dilakukan mulai tanggal 15 agustus- 5 september 2005. Selesai

di SLS didata langsung dilakukan entri data di BPS kabupaten/kota dan

provinsi,pendataan dan entri data dilakukan secara berkesinambungan tanpa harus

menunggu selesai dilapangan seluruhnya.Tanggal 15 september 2005 entri data selesai

seluruhnya dan langsung diserahkan ke BPS pusat untuk diolah kembali sehingga

diperoleh data final keluarga miskin beserta klarifikasinya. (sangat miskin, miskin dan

mendekati miskin)

4.4.5. variabel yang ditanyakan

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas.4. Fasilitas tempat buang air besar.5. Sumber air minum6. Sumber penerangan utama7. Jenis bahan bakar untuk memasak8. Frekwensi konsumsi daging/ayam/susu rumah tangga dalam seminggu.

9. Frekwensi makan anggota rumah tangga dalam sehari10. Frekwensi rumah tangga membeli pakaian baru dalam setahun.11. Kemampuan berobat ke puskemas atau poli klinik12. Lapangan pekerjaan kepalah rumah tangga13. Pendidikan tertinggi ditamatkan kepala rumah tangga14. Aset yang dimiliki rumah tangga.

BPS akan mengkategorikan RTM yang dapat KKB, jika dari 14 variabel minimal

terdapat 9 (sembila) variabel.hasil pendataan jumlah rumah tangga yang diduga

berdasarkan hasil entri data adalah 118.505 rumah tangga.

4.5. Monitoring, Supervisi dan pelaporan

4.5.1 monitoring

4.5.1.1. monitoring oleh Tim Monev Provinsi.

1). Monitoring oleh pelaksanaan program

a. tujuan monitoring untuk memantau : 1) penyaluran dan penyerapan dana.2) ketepatan penerima / sasaran program3) untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi dilapangan.

b. Responden :

Yang menjadi responden dalam pelaksanaan monitoring ini terdiri dari para

pengelola pelaksana serta penerima dana program subsidi langsung tunai

(SLT) kepada rumah tangga miskin provinsi, kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada saat persiapan penyaluran program,

saat penyaluran dan pasca penyaluran.2. Monitoring Pelayanan dan Penanganan Pengaduan.

a) monitoring pelayanan pengaduan ditujukan untuk menampung pengadungan

dan merujuk penyelesaian kepada instansi tersebut.b) kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penangan

pengaduan.c) kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan

akan dilakukan sesuai kebutuhan.

d) responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

d) kegiatan monitoring penanganan pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan

masalah dan kebutuhan lapangan.e) pengaduan ke tim monev tingkat provinsi dapat di sampaikan secara tertulis,

melalui telpon/fax di posko pelayanan dan pengaduan provinsi seluruh

indonesia.

4.5.1.2. Monitoring Oleh Tim Monev Kabupaten/ Kota

1) Monitoring pelaksanaan program.a) Tujuan monitoring untuk memantau:

1) Penyaluran dan penyerapan dana.

2) Ketepatan penerima / sasaran program

3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

b) Responden Yang menjadi responden dalam pelaksanaan monitoring ini terdiri dari para

pengelolahan dan pelaksanaan serta penerimaan dana program subsidi langsung

tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin kabupaten / kota.c) Pelaksanaan monitoring dilakukan pada saat persiapan penyaluran,saat penyaluran

dan pasca penyaluran.2) Monitoring pelayanan dan penanganan pengadu

a) Monitoring pelayanan pengaduan ditunjukan untuk menampung pengaduan dan

merujuk penyelesaian kepada instansi terkait.b) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penangaan pengaduan.c) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan akan

dilakukan sesuai kebutuhan.d) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.e) Kegiatan monitoring peneanganan pengaduan akan dilakukan sesuai dengan

masalah dan kebutuhan dilapangan.f) Pengaduan ke tim monev tingkat kabupaten / kota dapat di sampaikan secara

tertulis,melalui telpon/fak di posko pelayanan dan pengaduan provensi seluruh

Indonesia.

4.5.2. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyaluran

program subsidi langsung tunai(SLT) kepada rumah tangga miskin di tiap tingkatan(pusat

provensi dan kabupaten/kota)diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada mentri

social RI. Secara umum hal-hal yang dilaporkan adalah realisasi penyaluran dan penyerapan

dana serta hasil penanganan pengaduan masalah.

4.5.2.1. Pelaporan oleh Tim Monev Tingkat Pusat.

1) Stastistik penerima subsidi.

Laporan statistik penerima subsidi adalah laporan tentang penerima subsidi tiap

provinsi dan kabupaten /kota. Tim monev pusat membuat laporan berdasarkan data

yang diterima dari tim monev provinsi dan atau kabupaten /kota2) Laporan hasil penyerapan dana subsidi .

Laporan ini berisikan besar dana yang dialokasikan tiap provinsi dan kabupatan /

kota,serta realisasi penyalurannya.3) Laporan hasil monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring tim monev

pusat.laporan in berisikan tentang jumlah responden,waktu

pelaksanaan,analisis,kesimpulan,saran dan rekomendasi.4) Laporan penanganan pengaduan.

Tim monev pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangan

baik yang dilakukan oleh tim monev pusat,provinsi dan kabupaten / kota. Laporan ini

berisikan antara lain informasi tentang jenis kakus,skala kasus,kemajuan

penanganan,dan status penyelesaian.5) Laporan akhir.

Pada akhirnya program(triwulan pertama) akhir tahun 2005 tim monev pusat

melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanan dan berisikan kegiatan yang telah

dilaksanakan dan berisikan hal-hal yang telah dicapai, hambatan, solusi

pemencahannya, serta rekomendasi perbaikanterhadap pelaksanan program

berikutnya.selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke mentari social RI.

4.5.2.2 Pelaporan oleh tim monev tingkat provinsi.

a. Stastistik penerima subsidi.Laporan statistik penerima subsidi adalah laporan tentang penerima subsidi tiap

provinsi dan kabupaten /kota. Tim monev pusat membuat laporan berdasarkan data

yang diterima dari tim monev kabupaten /kota.b. Laporan hasil penyerapan dana subsidi .

Laporan ini berisikan besar dana yang dialokasikan tiap provinsi dan kabupatan /

kota,serta realisasi penyalurannya.c. Laporan hasil monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring oleh tim monev

tingkat pusat.laporan in berisikan tentang jumlah responden,waktu

pelaksanaan,analisis,kesimpulan,saran dan rekomendasi.d. Laporan penanganan pengaduan.

Tim monev pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangan

baik yang dilakukan oleh tim monev provinsi,kabupaten / kota. Laporan ini berisikan

antara lain informasi tentang jenis kakus,skala kasus,kemajuan penanganan,dan status

penyelesaian.

e. Laporan akhir.Pada akhirnya program(triwulan pertama) akhir tahun 2005 tim monev provinsi

melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanan dan berisikan kegiatan yang telah

dilaksanakan dan berisikan hal-hal yang telah dicapai, hambatan, solusi

pemencahannya, serta rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanan program

berikutnya.selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke tim monev pusat.

4.5.2.3 Pelaporan oleh tim monev tingkat kabupaten / kota

a. Stastistik penerima subsidi.Laporan statistik penerima subsidi adalah laporan tentang penerima subsidi tiap

provinsi dan kecamatan dan desa / kelurahan. Tim monev kabupaten/kota membuat

laporan berdasarkan data yang diterima dari kecamatan dan desa/ kelurahan.b. Laporan hasil penyerapan dana subsidi .

Laporan ini berisikan besar dana yang dialokasikan tiap kabupatan / kota,serta

realisasi penyalurannya.c. Laporan hasil monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring oleh tim monev

tingkat kabupaten/kota.laporan ini berisikan tentang jumlah responden,waktu

pelaksanaan,analisis,kesimpulan,saran dan rekomendasi.d. Laporan penanganan pengaduan.

Tim monev provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangan

baik yang dilakukan oleh kabupaten / kota dan kecamatan. Laporan ini berisikan

antara lain informasi tentang jenis kakus,skala kasus,kemajuan penanganan,dan status

penyelesaian.e. Laporan akhir.

Pada akhirnya program(triwulan pertama) akhir tahun 2005 tim monev

kabupaten/kota melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanan dan berisikan

kegiatan yang telah dilaksanakan dan berisikan hal-hal yang telah dicapai, hambatan,

solusi pemencahannya, serta rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanan program

berikutnya. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke tim monev provinsi.

Keberhasilan pelaksanaan penyaluran dana SLTRTM sangat ditentukan oleh

dukungan dari semua pihak.karena itu diharapkan adanya pengawasan baik langsung

maupun tidak langsung dapat meminimalisasikan kemungkinan terjadinya

penyimpanan-penyimpanan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat terutama

kelompok sasaran penerima bantuan.

D . Verifikasi Data Pendudukan/Keluarga Miskin

1. Tujuan, Luaran, Kegiatan,Cakupan Wilayah dan Waktu

1.1.Tujuan

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kemiskinan di kabupaten

rejang lebong dan kabupaten kaur provinsi Bengkulu sebagai wilayah sampel

pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005,khususnya 8 desa/kelurahan yang

ada sebagai bahan verifikasi data penduduk / keluarga miskin.

1.2. Luaran 1.2.1. Kriteria penduduk/keluarga miskin1.2.2. Data peringkat penduduk /keluarga miskin yang akan dijadikan acuhan

proses pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 20051.2.3. Pebandingan jumlah penduduk miskin berdasarkan informasi masyarakat

dengan jumlah penduduk /keluarga miskin yang digunakan dalam

program.1.3. Kegiatan

1.3.1. Fasilitas proses identifikasi sasaran program melalui musyawarah

desa/keluarga.1.3.2. Pengumpulan informasi tentang perkembangan dan permasalahan

pelaksanaan program1.4. Cakupan wilayah

Verifikasi data penduduk /keluarga miskin dilakukan di kabupaten Rejang Lebong

dan Kabupaten Kaur dengan rincian desa/keluran sebagai berikut:

Tabel 20Wilayah verifikasi data penduduk / keluarga miskin

No Kabupaten Kecamatan Desa/kelurahan1 Rejang Lebong 1.Kecamatan Curup 1.Kamp.Banyumas

2.Air Meles1.Kecamatan PadangUlak Tanding(PUT)

1.Jabi2.Taktoi

2 Kaur 3.Kecamatan Kaur Selatan

1.Pasar Baru2.Pasar Lama

4.Kecamatan Maje 1.Linau2.Tnjung Baru

1.5. Waktu pelaksanaan:24 oktober 2005 s/d 2 Nopember 20052. proses pelaksanaan

Verifikasi data pendudukan/keluarga miskin dilakukan di 8 desa/kelurahan

yang menjadi simple pemantauan dan evaluasi.proses verifikasi dilakukan melalui

kegiatan musyawarah desa/kelurahan. Mengingat proses verifikasi dilakukan dalam

bukan puasa bagi umat muslim,maka musyawarah sebagian besar dilakukan pada

malam hari setelah selesai sholat tarawih. Adapun yang diundang dalam musyawarah

ini adalah: Kepala desa/ lurah 2 orang aparat desa/kelurahan Tokoh agama Tokoh pendidikan(Guru) Tokoh pemuda Tokoh masyarakatan Tokoh PKK Ketua BPD

Pada umumnya musyawarah ini mendiskusikan perihal kriteria penduduk

/keluarga miskin versi masyarakat,membahas peringkat penduduk/keluarga

miskin,dan mendiskusikan perkembangan program PKPS BBM tahun 2005 dan

permasalahan yang dihadapi.

2.1. Kriteria penduduk/keluarga miskin

Dari musyawarah di 8 desa/kelurahan yang menjadi sampel pemantaua dan

evaluasi PKPS BBM tahun 2005,disepakati kriterian penduduk/keluarga miskin

menurut masyarakat adalah:

Janda/duda tua yang tidak punya penghasilan tetap dan anak/keluarga lainnya

tidak mampu Keluarga yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap dengan

pendaptaran per-hari rata-rata di bawah Rp.20.000,- Keluarga yang tidak mempunyai asset berharga yang dapat dijual dengan

harga di atas Rp.1.000.000,-,kecuali rumah tinggal Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal 2 kali

sehari Keluarga yang belum mempunyai rumah sendiri atau sudah memiliki rumah

namun sangat sederhana (luas bangunan di bawah 36 m2,lantai tanah/tidak

keramik dinding papa/semi permanen.2.2. Daftar peringkat penduduk/keluarga miskin

Musyawarah desa/kelurahan ini juga membahas miskin yang adadi setiap

desa/kelurahan. Penyusunan peringkat ini dimulai dengan menyepakati sistem

peringkat yang akan di terapkan. Kesepakatan tersebut adalah dengan menyusun

peringkat sebagai berikut1. Sangat miskin2. Miskin3. Cukup miskin

4. Tidak miskin5. Sangat tidak miskin

Dengan kesepakatan sistem peringkat tersebut di atas, maka mulai diidentifikasi seria

penduduk / keluarga yang ada di desa/keluarga tersebut digolongkan ke kategori yang

mana, dengan catatan peringkat sangat miskin merupakan prioritas mendapat bantuan.

Apabilah semua masyarakat peringkat sangat miskin sudah mendapatkan bantuan

semua nya,kemudian baru masyarakat dengan kategori miskin begitu seterusnya.

2.3. Perbandingan jumlah penduduk/keluarga miskin menurut masyarakat

dengan yang digunakan dalam program

Tabel21

Perbandingan jumlah penduduk /keluarga miskin masyarakat dengan yang digunakan dalam

program

No Wilayah pantau Jumlah gakin menurut masyarakat

Jumlah gakin yang digunakan dlm.program

Perbandingan gakin masydang akin program

1 Kabupaten

Rejang Lebong Desa Jabi 50 50 1:1

Desa Taktoi 250 100 2,5:1

Kamp.

Banyumas

101 75 1,35:1

Desa Air Meles 93 64 1,45:1

Rata-ratakab.rejang

lebong

1,71:1

2 Kabupaten Kaur

Desa Pasar Baru 120 50 2,4:1

Desa pasar lama 150 70 2,14:1

Desa linau 124 57 2,18:1

Desa tanjung

baru

638 163 3,91:1

Rata2

Kab.Kaur

3,29:1

Rata rata 2,43:1

keseluruhan

Data pada tabel di atas menunjukan bahwa secara keseluruhan pada sample wilayah

pantauan jumlaj keluarga miskin yang digunakan dalam program PKPS BBM tahun 2005 bila

dibandingkan dengan jumlah keluargamiskin menurut masyarakat adalah 1:2,43.

Lebih spesifik lagi,di kabupaten kaur perbandingan tersebut lebih tinggi,yakni 1:3,29

sementara di kabupaten rejang lebong 1:1,71

Dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25

Alokasi Dana PKPS BBM untuk Puskesmas

No Kabupaten/Kota Pelayanan

Puskesmas

dan Rujukan

Rumah Sakit

Pelayanan

dan

Penunjang

1 Bengkulu Utara 1.331.689.405 35.450.00

02 Muko-muko 515.149.257 13.927.00

03 Bengkulu Selatan 538.472.537 13.927.00

04 Seluma 682.497.875 17.725.00

05 Kaur 545.840.821 15.193.00

06 Rejang Lebong 615.573.935 16.459.00

07 Lebong 437.368.115 8.863.0008 Kepahyang 420.962.744 10.129.00

09 Kota Bengkulu 619.069.141 13.927.00

0Kepulauan dan Daerah

Terpencil

150.000.000 -

Provinsi - 131.716.5

10Jumlah 5.856.669.830 247.316.5

10

3.Bidang Infrastruktur Pedesaan

3.1. Proses Pelaksanaan

1 Setelah Desa ditetapkan mendapat IP maka diadakan rapat desa untuk

menentukan proyek IP yang akan dilaksanakan.

2 Berdasarkan hasil rapat desa maka di bentuk pokmas sebagai unit

pelaksana kegiatan IP tersebut.

3 Pokmas membuat rencana anggaran biaya (RAB) secara lengkap untuk

diajukan ke Dinas Kimpraswil kabupaten/kota.

4 Setelah RAB disetujui maka dibuat kontrak dan beberapa hari setelah

ditandatangani kontrak dana tahap I cair. Pencairan langsung

kerekening Pokmas.

5 Sehari setelah dana diterima pokmas maka kegiatan proyek IP

langsung dilaksanakan.

6 Dalam pelaksanaan IP sebagian besar teaga kerja adalah berasaldari

desa bersangkutan. Tenaga kerja yang berasal dari desa lain apabila

kegiataan proyek IP tidak memungkinkan dilakukan masyarakat ,

missalnya dilakukan dalam hal pengaspalan dan pengerasan jalan

dengan menggunakan alat berat.

7 Sampai pada saat pemantauan seluruh proyek IP telah selesai 100%

dari 40% dana yang dicair. Karena itu sebagian besar desa

mengharapkan tahap ke II dana segera dicairkan terutama bagi proyek

IP yang dilakukan secara swakelola. Hal ini perlu ada kegiatan IP yang

tidak mungkin dilakukan secara terputus atau setidak-tidaknya

hasilnya kurang baik apabila pelaksanaan proyek IP dilakukan secara

terputus

8 Sebagian besar desa pada saat ini dalam proses untuk pencarian dana

tahap II. Hal ini ditandai dengan sedang dilakukannya pembuatan

laporan dan konsultasi dengan pihak Dinas Kimprsawil secara intensif.

Dalam proses ini nampaknya masih terjadi beberapa kekeliruan

pelaporan dan pertanggung jawaban keuanagn yang dilakukan oleh

pihak pokmas. Sementara itu keinginan untuk segera mencairkan

tahap ke II sangat tinggi mengingat tahun anggaran 2005 segera akan

berakhir. Ada kekhawatiran dipihak pokmas lamban cairnya

dikhawatirkan dipihak pokmas lamban cairnya dikhawatirkan proyek IP

tidak akan selesai sesuai dengan jadwa waktu yang ditetapkan.

9 Ada beberapa desa yang melakukan proyek IP yang melebihi target

seperti yang tertera dalam RAB. Misalnya yang dilakukan Pokmas Desa

Air Meles dan Banyumas Kecamatan curup, menurut RAB panjang

jalan IP adalah 1km tetapi dalam pelaksanaan panjang jalan 1,5 km.

Hal ini dapat dilakukan dengan efesiensi yang dilakukan pomas dan

atas musyawarah desa yang sangat membutuhkan pengerasan jalan

1,5 km tersebut.

3.2. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi

Tabel 26

Permasalahan yang dihadapi Program IP dan Solusinya

No Aspek Permasalahan Solusi1 Model

pelaksana

a kegiatan

Sebagian besar model

KSO yang mengakibatkan

keterlibatan masyarakat

sebagai pekerja kurang,

Swakelola

dengan

pendampingan

oleh konsultan

disamping terbuka

kemungkinan intervensi

biroksi dalam proses

penunjukkan pemborong

(menejemen fee

tersembunyi)

menejemen

dan teknis

yang tepat

2 Masyarakat mendapat

informasi keliru tentang

model swakelola, seolah-

olah model ini rumit,

harus punya modal besar

dsb.

Sosialisasi

tentang

maksud dan

tujuan dari

masing-masing

model

pelaksaan

program3 Teknis Kegiatan proyek musim

hujan

Proyek IP

selambat-

lambatnya

dimulai bulan

April4 Administra

si

Tandatangan kontrak

dengan pencairan dana

relative lama sehingga

waktu terlamabat,

ketercapaiana program

sesuai dengan target

waktu sulit tercapai

Dana segera di

cairkan setelah

kontrak

ditandatangani

5 Waktu dan

alat berat

Waktu yang singkat dan

penggunaan alat berat

secara bersamaan,

membuat program tidak

efesien

Paling sediakan

waktu 6 bulan

untuk proses

implementasi

program6 Administra

si dan

teknis

Penentuan Desa yang

mendapatkan IP kurang

transparan

Perlunya

kriteria yang

jelas dan yang

mendapatkan

proyek IP

3.2.3 Umpan balik bagi Pelaksana Program

Dalam kegiatan proyek IP ada beberapa hal yang dapat dijadi

umpan balik bagi pelaksana program. Adapun umpan balik itu adalah

sebagai berikut :

a. Sebaiknya setiap petunjuk menggunakan bahasa yang sederhana dan

disertai dengan contoh konkrit

b. Dalam memulai proyek IP perlu memperhatikan musim didaerah

seperti musim hujan, musim kemarau, musim tanam, musim panen,

Musim ini sangat menentukan pelaksanaan proyek IP baik dari segi

kualitas maupun dari segi tingkat keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan tersebut.

c. Penyederhanaan administrasi menjadi kebutuhan yang mendesak

karena sebagian pokmas urusan administrasi menjadi beban

tersendiri. Hal ini dapat dilihat dengan sering terjadi kesalahan baik

dalam pelaporan maupun SPJ keuangan, kesulitan ini menjadi beban

karena tidak berpengalamannya Pokmas dalam urusan SPJ.

d. Harus ada jadwal pemanfaatan alat-alat berat agar tidak menimbulkan

hambatan karena alat berat jumlahnya terbatas sementara

pelaksanaan proyek IP relatif serentak dan dalam waktu singkat.

4. Bidang Subsidi Langsung Tunai (SLT)

4.1. Proses Pelaksanaan

Sejak kenaikan BBM di umumkan 1 Oktober 2005 oleh pemerintah,

RTM langsun menjerit karena beberapa harga keperluan sehari-hari

langsung mengalami kenaikan lebih dari 10%. Pemerintahpun berjanji

untuk membagikan KKB sebagai syarat agar mereka mendapatkan SLT.

Pucuk dicinta ulampuntiba, KKB yang ditunggu-tunggu RTM di Provinsi

Bengkulu sampai kepada RTM mulai 14 sampai 21 Oktober 2005.

Meskipun dibeberapa daerah mengalami gejolak dari RTM yang belum

terdata sebagai calon penerima KKB, bagi RTM yang sudah mendapatkan

KKB merasa berterimakasih kepada pemerintah.

Jauh-jauh hari pemerintah sudah menyiapkan pendataan social

ekonomi, yang sebelumnya merekrut tenaga pencacah local (PCL).

Hampir seluruh BPS Kabupaten tepat waktu dalam pelaksanaan

pelatihan. Hanya BPS Kabupaten kaur dan Kabupaten Muko-muko yang

terlambat satu minggu mengadakan pelatihan PCL. PCL di Kabupaten

Muko-muko terlambat satu minggu dilatih karena kabupaten tersebut

sedang melaksanakan syukuran perdamaian setelah terjadi amuk masa

pasca pilkada. Sementara itu PCL di Kabupaten Muko-muko terlambat

satu minggu dari jadwal karena petugasnya masih mengandalkan BPS

Kabupaten induknya dulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten

Bengkulu Utara melaksanakan pelatihan PCL bagi Kabupaten Bengkulu

Utara dulu, baru kemudian mengadakan pelatihan untuk Kabupaten

Muko-muko.

Rasa terimakasih kepada pemerintah, ditunjukkan dalam bentuk

agresifitas pencairan KKB oleh RTM di Kantor POS yang telah ditunjuk.

Karyawan kantor POS setempatpun kewalahan untuk melakukan

pelayanan atas benyaknya antrian yang pada umumnya pengambilan

(98,89%) dilakukan sendiri tanpa diwakilkan dengan pihak lain. Namun

disayangkan masih ada sebagian responden yang mewakilkan

pengambilan SLT dengan alas an RTM sedang berhalangan. Tidak hanya

itu saja dari RTM yang dapat KKB tidak memiliki KTP. Masih ada (6,04%)

RTM yang mengaku dipotong oleh aparat desa. Ini terjadi di Kabupaten

Kaur, yaitu sebesar Rp.45.000.000,-). Meskipun demikian kita patut

berbangga karena sebagian besar RTM (93,96) menyatakan bahwa uang

SLTAnya tidak dikurangi/dipotong sepeserpun. Apalagi transportasi untuk

pergi dan pulang sudah disediakan sejak semula dari desa tempat RTM

tinggal.

Di Kabupaten Padang Ulak Tanding 34 KKB dari 100 KKB tidak tahu

dimana rimbanya, pada masyarakat tidak ada, pada aparat juga tidak

ada. Pada petugas BPS pun tidak ada, karena KKB sudah dibagikan. Kalau

ke 34 KKB itu sudah dapat dicairkan pada kantor POS setempat. Ini

menandakan bahwa orang yang tidak memiliki KKB dapat mencairkan

KKBnya tanpa harus membawa KTP, namun cukup dengan surat

keterangan dari kepala desa. Hal ini agar tidak terjadi di kemudian hari.

Niat baik pemerintah untuk membantu RTM dikotori dengan berita

ketidak siapan aparat desa untuk tidak mengganggu SLT agar dapat

dinikmati secara utuh oleh RTM. Berita pemotongan SLT di surat kabar

local hamper dijumpai setiap hari yang besarnya bervariasi.Pemotongan

dilakukan untuk pembuatan KTP dan uang administrasi. Untuk mengatasi

pemotongan ini disarankan agar hanya di data saja RTM yang sudah

memiliki KTP. Pendapatan jangan hanya dilakukan satu kali dalam

setahun tetapi selama 4 (empat) kali dalam setahun, triwulan. Selain itu

pendataan harus diumumkan di surat kabar local dengan tulisan yang

tidak terlalu kecil tetapi terbaca oleh masyarakat luas, sehingga

masyarakat luas dapat melakukan control social siapa yang wajar dapat

dan siapa yang tidak wajar dapat KKB.

Anugrah luar biasa yang belum dialami tahun-tahun sebelumnya

BLT yang telah dicairkan di Kantor POS terdekat langsung dimanfaatkan

oleh RTM yang sebagian besar uang SLT/BLT dipergunakan untuk

keperluan pangan (75,99%) selebihnya untuk keperluan lain. (berobat

karena ada RTM yang tidak dapat Askin), pelunasan hutang. Keperluan

pangan menjadi prioritas masyarakat, karena sumber pangan yang

dimiliki masyarakat, karena sumber pang yang dimiliki masyarakat,

seperti hasil dari sawah ataupun kebun tidak mencukupi untuk kebutuhan

keluarga. Namun saying SLT yang diperoleh tidak mampu untuk

membendung pengeluaran RTM selama dua bulan terakhir yang

meningkat sampai mencapai (96,98%) RTM. Begitu berharga BBM

diumumkan naik. Segala harga kebutuhan pangan naik. Inflasi diatas

12%. Bengkulu tertinggi nomor dua setelah provinsi Lampung.

Pengeluaran RTM tidak sebanding, biaya hidup lebih tinggi.

Sepengetahuan RTM masih ada orang yang tergolong mampu/kaya

yang mendaoatkan KKB sebanyak(18.76%), sedang yang miskin

mendapatkan KKB berjumlah (81,24%). Masih adanya orang mampu/kaya

yang mendapatkan KKB disebabkan mereka dikejar rasa ketakutan, rasa

takut miskin. Perlu ditumbuhkan budaya malu bila kaya tapi dikategorikan

miskin. Atau orang kaya yang terlanjur menerima KKB dengan penuh

kesadaran tanpa paksaan mengembalikan KKB kepada BPS.

Bantuan yang diterima RTM dikategorikan cukup bermanfaat

(61,13%). Ini berarti informasi kualitatif menyatakan bahwa bantuan yang

diterima mampu menutup sebagian besar pengeluaran. Sena dengan

informasi kuantitatif bahwa SLT sebanyak Rp.100.000,_ sedang keperluan

mencapai Rp.175.000,00. SLT cukup bermanfaat tidak saja untuk

keperluan pupuk tanaman dan dibelikan usaha antara lain ayam

kampong. SLT yang diinvestasikan dalam bentuk pemberdayaan yang

produktif mulai menjadi wacana dalam media masa terutama bagi RTM

yang masih muda dibawah 60 tahun.

Tabel 27

Check List Program SLT

No

Pertanya

an

Jumlah

Responden

Jumlah Jawaban Frekuensi (%)

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d)

[418] 629 Oktober 24-21[419] 629 62

2

7 0 0 98.8

9

1.11 0.00 0.00

[420] 629 59

1

38 0 0 93.9

6

6.04 0.00 0.00

[421] 629 47

8

57 13 81 75.9

9

9.06 2.07 12.8

8

[422] 629 61

0

19 0 0 96.9

8

3.02 0.00 0.00

[423] 629 16

6

40

3

48 0 26.9

0

65.3

2

7.78 0.00

[424] 629 51

1

11

8

0 0 81.2

4

18.7

6

0.00 0.00

[425] 629 14

7

38

7

88 7 23.3

7

61.5

3

13.9

9

1.11

4.2. Praktek Baik dan Tidak Baik

4.2.1. Praktek Pendataan yang Baik

Petugas pencacah lapangan (BPS), Ibu Ratna, di Desa Jabi,

Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, merasa ragu

atas usulan aparat desa setempat desa setempat yang mengusulkan KK

miskin 100 orang bahkan kemudian rencananya mengusulkan lagi

menjadi 150 orang. PCL setempat melakukan verifikasi dan usulan 150

orang menjadi 50 RTM, karena yang lainnya memiliki hewan piaraan yang

dikategorikan sebagian tabungan: seperti kerbau dan sapi. Selain itu

memiliki kebun yang luas meskipun letaknya diluar desa. Walikota/Bupati

di Provinsi Bengkulu pengumuman di surat kabar local pada minggu

kedua, anatra lain, berisi :

1 Bagi Rumah Tangga Miskin yang belum terdata akan didata ulang

untuk tahap kedua yang akan dimulai pada minggu ke-3 bulan Oktober

sampai dengan Desember 2005.

2 Waktu pendistribusian kartu Kompensasi BBM dilaksanakan mulai

tanggal 5 sampai dengan 31 Desember 2005.

3 Bagi Rumah Tangga yang tidak layak menerima Kartu Kompensasi

BBM (KKB) segera mengembalikan kartu ke bps Kota Bengkulu bila

tidak mengembalikan kartu tersebut akan ditarik kembali oleh petugas

dan aparat yang berwenang untuk diproses secara hukum.

4. Agar dana kompensesasi BBM tepat sasaran untuk keluarga miskin, diharapkan pada

warga yang mengetahui ada rumah tangga yang tidak layak mendapatkan dana

kompensesi tetapi memiliki kartu supaya melaporkan dan memberikan informasi yang

lengkap (nama dan alamat, RT, RW, Kelurahan) kepada lurah dan camat setempat

sehingga petugas dan aparat yang berwewenang dapat menarik kembali kartu tersebut

untuk selanjutnya diproses secara hukum.

5. Barang siapa yang memalsukan data yang sesuai dengan kriteria rumah tangga miskin

maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

4.2.2 Praktek Pebdapatan yang tidak baik

Petugas pencacah lapangan (BPS), di desa taktoi, kecamatan padang ulak

tanding,kabupaten rejang lebong,dikatakan warga setempat sewaktu pendapatan tidak

melakukan kunjungan kerumah penduuk. Didata diatas meja . sehingga banyak warga

yang desa tersebut belum mendapatkan KKB. Kepala desa merasa dibohongi karena

ijinnya mendapatkan sosial ekonomi (PDSE). Padahal kalau terus terang melakukan

pendataan orang miskin mungkin banyak yang mau di daftar.

Warga miskin mencurigai perangkat desa KKN (Rakyat Bengkulu, 16 Oktober 2005)

di kabupaten lebong. Semakin banyak saja warga miskin di kabupaten lebong yang

memprotespembagian subsidi langsung tunai Rp.100.000 sebagai kopensasi atas kenaikan

harga BBM. Setelah puluhan warga mendatangi gedung DPRD, kemarin giliran warga dari

desa tanjung agung, kecamatan lebong atas yang memprotes pembagian subsidi karena

dinilai tidak tepat sasaran. Warga miskin dari desa tanjung yang mewakili gulam dan

muktar mencurigai ada unsur KKN dalam pendataan warga miskin yang dilakukan oleh

prangkat desa. Indikasinya, sebagian besar penerima subsidi langsung tunai itu adalah

keluarga dari perangkat desa setempat. Akibatnya banyak warga yang seharusnya

mendapatkan subsidi malah tidak menerimanya. Dana kompensi BBM dipotong ( rakyat

bengkulu, selasa 22 november 2005). Dana kompetensi BBM dikeluhkan waraga. Karena

dana yang diperuntukkan warga miskin tersebut dipotong dengan oknum aparat desa

setempat. Alasannya untuk biaya administrasi pembuatan KTP dan KK supaya

mendapatkan dana kompensesi BBM bantuan langsung tunai (BLT).

Adapun besarnya patungan bervariasi antara Rp.10.000,-Rp.50.0000,- untuk stiap

penerimaan kompensasi tersebut. Desa yang melakukan pemotongan tersebut adalah desa

menau IX kecamatan padang guci. Kabupaten kaur. Hal ini diungkapkan oleh beberapa

warga yang tidak setuju dengan adanya pemotongan itu pada hari minggu, 12 November

2005. Sehingga mereka hanya menerima Rp.250.000,-/KK dari seharusnya Rp.300.000,-

untuk jatah tiga bulan kedepan. Pemotongan tersebut sangat mengesahkan masyarakat

yang mendapatkan kompensasi BBM di desa tersebut.

4.2.3. Praktek Pendistribusian KKB yang baik

PCL di beberapa desadapat dengan tertib membagikan KKB difasilitasi oleh aparat

desa. Hal ini terjadi didesa banyumas dan desa air males bawah, kecamatan curup. Desa

jabi kecamatan ulak tanding. Demikian juga di desa pasar lama kecamatan kaur selatan,

kabupaten kaur pendistribusian KKB berjalan mulus. Praktek pendistribusian yang tidak

menimbulkan masalah terjadi pula di desa linau, desa tanjung baru kecamatan maje,

kabupaten kaur. Demo masyarakat yang kurang tertib pada tanggal 7 oktober2005

membuat aparat yang sebelum kurang sigap menjadi sigap dan cepat mengambil

keputusan untuk menunda pendistribusian KKB kepada RTM yang ditanda tangani tripika

kecamatan camat, polres, dan koramil.

4.2.4. Praktek pendistribusian yang tidak baik

Petugas BPS didesa taktoi kecamatan padang ulak tanding, kabupaten rejang lebong

tidak sanggup membagikan KKB karena tidak tahan didemo oleh masyarakat dan

menyerahkan kepada kepala desa. Kepala desa juga tidak diberi nama-nama penerima

KKB. KKB dibagikan oleh aparat desa tanpa melihat direktori.

4.2.5. Praktek pencairan yang baik

Di kabupaten rejang lebong dana BLT diselamatkan (rakyat bengkulu, jum’at 25

november 2005). Sebanyak 400 kartu kompensasi bahan bakar minyak (KKB) di

kabupaten rejang lebong. Kepahiyang dan lebong yang tidak layak ditarik di badan pusat

statistik (BPS) kabupaten rejang lebong. Dari 400 KKB yang ditarik itu, berhasil

diselamatkan 420.000.000 per tahunnya. Sebab, jika 400 KKB itu menerima Rp.100.000

per bulan maka selama 1 tahun akan menguras uang negara Rp.1,2 juta per KKB”uang

yang kita tarik itu diserahkan kembali kepada BPS pusat. Mungkin uang itu akan

digunakan untuk membayar KKB yang baru diusulkan .’ kata kepala BPS RL R.

Nuransyah.SE.

4.2.6. Praktek pencairan yang tidak baik

Subsidi BBM dipotong aparat desa (RB, 17 oktober 2005). Pemotongan tersebut

digunakan untuk KTP Rp.5000, pajak Rp.6000, dan transportasi Rp.20.000,00.

Penyaluran subsidi tunai langsung sebesar Rp.100.000 untuk warga miskin di lebong

bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi ada indikasi pembagian subsidi itu dipotong oleh

oknum aparat desa. Modus pemotongan dengan alasan untuk kartu keluarga,KTP,

Transportasi dan pajak. Total pemotongan mencapai Rp.55.000. demikian hasil

insvestigasi LSM peduli bengkulu untuk rimbo pengadang, sebagaimana disampaikan

ketuanya, M.Musa kepada koran ini kemarin. Berdasarkan aturan yang berlaku, setahu

saya tidak dibenarkan adanya pemotongan. Tapi informasi yang saya peroleh masing-

masing KK yang mendapatkan bantuan tersebut, mendapatkan potongan untuk pembuatan

KTP Rp.15 ribu, pajak Rp.6 ribu, Transportasi pengurusan aparat desa dalam mengurus

pencairan subsidi BBM tersebut Rp.20 ribu, sehingga total potongan mencapai Rp.55.000

per KK.

4.3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusinya

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada program SLT mencakup:

1. Di beberapa desa, pendapatan RTM oleh BPS dilakukan kurang teliti dan cermat

dengan tidak memperhatikan kriteria kemiskinan dari BPS. Ada unsur KKN baik itu

pada PCL/BPS maupun kepala desa2. Beberapa lanjut usia miskin non-pensiunan (di atas 60 tahun) tidak terdata3. Beberapa anak yatim piatu miskin di luar panti asuhan tidak terdata4. Beberapa orang cacat di luar panti asuhan tidak terdata5. Pendataan hanya dilakukan satu kali dan satu kali usulan tidak melibatkan perguruan

tinggi6. Pendistribusian KKB yang dilakukan BPS kabupaten mendapat retensi yang sifatnya

mengarah pada anarkis dari RTM miskin yang belum terdaftar7. Kurang dilakukan desiminasi bahkan cenderung tidak transparan8. Pembayaran uang SLT/BLT oleh kantor POS terdekat sulitt menerapkan ketentuan

yang berlaku. Boleh mencairkan KKB tanpa KTP, boleh diwakilkan. Pihak POS

cenderung hanya menjamin jangan sampai terdapat KKB palsu dengan cara

melakukan skening baik dengan menggunakan alat elektronik ataupun dengan cara

manual.

Tabel 28

Aspek, Permasalahan dan Solusi

N

o

Aspek Permasalahan Solusi

1 Pendataan

RTM

Di beberapa desa,

pendataan RTM oleh

BPS dilakukan

kurang teliti dan

kurang cermat dengan

tidak memperhatikan

kriteria kemiskinan

dari BPS.

Cenderung ada unsur

KKN baik itu pada

PCL/BPS maupun

kepala desa.

Saat pendataan

harus punya RTM

harus memiliki

KTP.

Pendataan ulang

dari BPS.

Pendataan

melibatkan semua

unsur termasuk

perguruan tinggi

Beberapa lanjut usia

miskin non-pensiun

(di atas 60 tahun)

tidak terdata

Beberapa orang cacat

diluar panti asuhan

tidak terdata

Pendataan hanya

dilakukan satu kali

dan satu kali susulan

tidak melibatkan

perguruan tinggi.

Lanjut usia miskin

non-pensiun(>60

tahun), anak yatim

piatu, orang cacat

diluar panti harus

menjadi prioritas

Pendataan ulang

dilakukan setiap

tiga bulan dan

melibatkan

perguruan tinggi

2. Pencetakan KKB Belum ada masalah

dilakukan BPS pusat

Meskipun belum

ada

3. Pendistribusian

KKB

Terjadi demostrasi di

beberapa kecamatan,

seperti kecamatan

PU.Tanding

Ada orang miskin

yang tidak mendapat

KKB (demonstrasi

masa pada 7 oktober

2005)

Ada orang kaya yang

dapat KKB

Kurang sosialisasi

cenderung tidak

Kartu dibagikan

bersama aparat

kelurahan/desa

Usulan penundaan

pembayaran KKB

dan RTM baru,

Tripika kec.

Dicabut/dibatalkan

oleh BPS

Penerima BPS

Penerima KKB

diumumkan

transparan

Tidak ada rasa malu

bagi orang yang muda

sehat dan kuat

dikontrak miskin satu

tahun

kemedia surat

kabar setempat

lengkap dengan

alamat.

Mereka jangan

digolongkan

dengan pada

kelompok miskin,

tapi sebagai korban

dari kenaikan

BBM. Sebaiknya

mereka

dikelompokkan

sebagai ekonomi

lemah yang perlu

diberdayakan4. Pemberdayaan

ulang

SLT/BLT

Unit POS

pembayaran masih

banyak menggunakan

SIM manual

Unit POS

pembayaran di

lengkapi dengan

SIM komputerisasi

Pendataan Ulang BPS

Mengingat banyaknya gejolak dari RTM yang belum mendapat KKB , pihak BPS

melaksanakan pendataan ulang dengan penekanan bahwa petugas harus datang ke setiap

rumah, door to door (PSE05.RT), dan benar-benar mengadadakan pengecekan fisik

terutama apakah yang dicacah memiliki/memakai kendaraan bermotor atau tidak.

apalakah yang dicacah memiliki tv atau tidak ? Nampaknya pihak BPS tidak mau

mengalami “kecelakaan” yang kedua kalinya. Sebelum pendataan RTM, BPS hampir

dijadikan dewanya atau mbahnya pencacah data yang dikenal dengan data akurasi

lumayan. Tetapi dengan mendapatkan tugas pencacah RTM merasakan mendapatkan

bumerang. Sebagian besar petugas BPS gerah karena yang mengaku RTM semakin lama

semakin membengkak. Gejolak melanda beberapa desa. Terlihat di TV masa RTM yang

tidak terdata marah dan cenderung ke arah anarkis.

Alur Pendataan

4.4. Umpan Balik Bagi Pelaksanaan Program

Berdasarkan panggilan informasi terdapat beberapa umpan balik yang perlu dilakukan

bagi pelaksana program terkait

Verifikasi Verifikasi Data

PSE05.IS

Pencacahan door To

door (PSE05.RT)

Pengecekan Fisik

(Motor, TV

Probing)

VerifikasiLapangan

Layak/tidak layak Daftar Ke Daerahan

Coklit

Kembali

Penyebaran dan

Pendistribusian

Kartu

Pncetakan Kartu

Oleh PT POS

Perbaikan

Daftar Ke

BPS Pusat

Pembayaran SLT oleh PT

POS

1. Lanjut usia miskin non-pensiunan (>60 tahun), anak yatim piatu, orang cacat di luar

panti harus menjadi prioritas perbaikan kriteria orang yang bantu secara tunai2. Saat pendataan harus punya RTM harus memiliki KTP.3. Pendataan melibatkan RTM melibatkan semua unsur termasuk perguruan tinggi.

Termasuk pendataan RTM ulang dilakukan setiap tiga bulan dan juga diupayakan

agar melibatkan perguruan tinggi.4. KKB dibandingkan bersama aparat kelurahan/desa dan penerima KKB diumumkan

dimedia surat kabar setempat lengkap dengan alamat.5. KKB yang dicabut/dibatalkan oleh BPS6. Mereka jangan digolongkan pada kelompok miskin, tetapi sebagai korban dari

kenaikan BBM. Sebaiknya mereka dikelompokkan sebagai ekonomi lemah atau

pemberdayaan yan perlu diberdayakan.7. Unut POS pembayaran seyoyanya tidak lagi hanya mengendalikan fasilitas manual

dalam pelayanan KKB, tetapi sebaiknya dilengkapi dengan SIM komputerisasi,

sehingga memudahkan petugas yang bersangkutan dan mengurangi berbagai

kekeliruan.8. Koperasi unit desa sedapat mungkin dapat dilibatkan terutama unit usaha waserda

sembilan bahan pokok. Sehingga uang SLT tetap berputas di ppedesaan. Jika perlu

koperasi juga menyediakan obat-obat askin. Selain itu koperasi dapat pula

menyediakan bahan-bahan berguna untuk IP dan berperan dalam pengadaan buku

bagi BKM.

B. Evaluasi Tingkat Pencapaian Tujuan BKPS BBM Tahun 2005

1. Bidang Pendidikan

1.1. Bantuan Operasi Sekolah (BOS)

1.1.1. Ketepatan Waktu

Tabel 27

Ketepatan Waktu BOS (SD/MI)

Wilayah Sampel

Rata-rata

keterlambatan

bulan

(Tahun)

Rata-rata

Angka

Konversi

Bulan

Ketepatan

Waktu (%)

1.Kabupaten rejang lebong

a. SD jabi

b. SD Toktoi

c. SD 6 Banyumas

d. MIN 1 Curup

1

1

1

1

2

2

2

2

66,67

66,67

66,67

66,67Rata-rata Kabupaten

Rejang Lebong

1 2 66,67

2.Kabupaten Kaur

a. SDN 9, Desa Pasar

Baru

b. MI Desa Pasar Baru

c. SDN Linau

d. SDN Tanjung Baru

0,5

0,5

0,5

0,5

2,25

2,25

2,25

2,25

83,33

83,33

83,33

83,33Rata-rata kabupaten kaur 0,5 2,25 83,33Rata-rata keseluruhan 0,75 2,25 75,00

Keterangan : Waktu Pencairan Yang Tepat Bulan Aguatus 2005

Rata-rata keterlambatan pencarian dana BOS di kabupaten rejang lebong adalah 1

bulan atau setelah dikonversi rata-rata ketepatan waktunya 66,67%. Sementara

dikabupaten kaur rata-rata keterlambatan pencairan dana 0,5 bulan atau setelah di

konversi rata-rata ketepatan waktunya 83,33%. Secara keseluruhan untuk wilayah pantau

provinsi bengkulu keterlambatan pencairan dana BOS 0,75 bulan atau setelah dikonversi

rata-rata keterlambatanya 75,00%. Keterlambatan ini mengakibatkan sebagian besar

sekolah memungut uang iuran pada awal tahun ajaran karena tidak ada dana operasional.

Namun setelah dana ada, sebagian sekolah mengambilakan uang yang telah terlanjur

dipungut tersebut, tapi sebagian besar lagi tidak mengembalikan dengan berbagai alasan.

Dampak keterlambatan pembayaran dana BOS ini memang cukup serius, kalau tidak ada

dana cadangan di sekolah, dan tidak memungut dana dari orang tua siswa, operasional

sekolah bisa tidak jalan.

1.1.2. Efektifitas Program (EP)

Langkah berikutnya dalam upaya mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan

pelaksanaan program BKM baik mengenai perekrutan siswa, jumlah dana yang diterima

hingga pada alokasi penggunaan dana, maka yang diperlukan adalah untuk mengetahui

sejauh mana tentang keberadaan program BKM. Dalam hal ini berkenaan dengan

ketepatan sasaran (TS); Ketepatan Jumlah (TJ); Ketepatan Waktu (TW); Ketepatan

Pemenuhan (TP); dan Efektifitas Program.

1.2.1. Ketepatan Sasaran (TS)

Pelaksanaan program BKM dapat dikatakan tepat sasaran. Hal ini dilatar belakangi

bahwa program BKM merupakan bentuk Program Kompensansi Pengurangan Subsidi

Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) pada bidang pendidikan dengan tujuan memberikan

bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, terutama pada siswa

yang tidak mampu. Sehingga dengan melalui program BKM diharapkan tidak terjadi

siswa keluarga miskin mengalami putus sekolah akibat biaya sekolah. Sejalan dengan

pelaksanaan program BKM yakmi diperuntukan bagi siswa miskin maka program BKM

memiliki ketepatan sasaran 100 persen. Artinya tingkat pencapaian tujuan program

BKM diliht dari ketepatan sasaran penerima BKM sesuai dengan yang diharapkan. Bukti

ketepatan sasaran hasil evaluasi dan monitoring pada wilayah sampel dapat dilihat pada

table berikut :

Tabel 28Ketepatan Sasaran (TS) Program BKM

No Kabupaten/Kota Jumlah Siswa

Penerima BKM

Jumlah Siswa

gakin BKM

Ketepatan

Sasaran (%)1 Kabupaten Rejang Lebong

SMA PUT

MAN2 Curup

68

65

68

65

100

100Jumlah 133 133 100Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100

2 Kabupaten Kaur

MA Bintuhan

SMA Maje

71

41

71

41

100

100Jumlah 112 112 100Rata-rata Kabupaten Kaur 100

Rata-rata keseluruhan 100

Sumber : data primer

Ketepatan sasaran yang mencapai 100% ini dapat terwujud karena system seleksi

siswa yang berlapis. Pertama diambil siswa dari keluarga miskin versi Dewan Guru. Setelah

itu dikonfirmasi dengan Komite Sekolah dalam rapat Komite Sekolah. Kemudian

dikonfirmasi pula dengan orang tua siswa secara keseluruhan dalam suatu pertemuan yang

khusus diadakan untuk sosialisasi BKM.

1.2.2 Ketepatan Jumlah (TJ)

Ketepatan jumlah dalam hal ini bisa dikaji dalam dua sisi. Pertama dilihat dari

ketepatan jumlah alokasi dana BKM yang diterima siswa adalah tepat dan sesuai. Karena

jumlah dana yang semestinya diterima siswa sesuai dengan yang diterima oleh siswa tidak

terjadi penyimpangan. Dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan dari program BKM

mengenai Ketepatan Jumlah (TJ) dana BKM yang diterima siswa sesuai dengan yang

diharapkan. Mengenai ketepatan jumlah program BKM dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 29Ketepatan Jumlah (TJ) Program BKM

NoWilayah

Jumlah BKM

semestinya

(Rp/siswa/6 bln)

Rata-rata BKM

diterima

(Rp/siswa/6 bln)

Ketepatan

jumlah (%)

1 Kabupaten Rejang

Lebong

SMAN PUT

MAN 2 Curup

390.000,00

390.000,00

390.000,00

390.000,00

100

100

Rata-rata 390.000,00 390.000,00 100

Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100

Rata-rata keseluruhan 390.000,00 390.000,00 100

2 Kabupaten Kaur

MA Bintuhan

SMA Maje

390.000,00

390.000,00

390.000,00

390.000,00

100

100

Rata-rata 390.000,00 390.000,00 100

Rata-rata Kabupaten Kaur 100

Rata-rata Keseluruhan 390.000,00 390.000,00 100

Sumber : Data Primer

1.2.3. Ketepatan Waktu (TW)

Tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan program BKM dilihat dari sisi ketepatan

waktu pencairan dana rata-rata adalah sebesar 66,67 persen. Mengenai ketepatan waktu (TW)

dana BKM dari hasil pemantauan dilapangan dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 30Ketepatan waktu (TW) Program BKM

No Wilayah Sampel Rata-rata

keterlambatan

(bulan)

Rata-rata angka

Konvensi Bulan

Ketepatan

Waktu(%)

1 Kabupaten Rejang Lebong

SMAN PUT

MAN 2 Curup

1

1

2

2

66,67

66,67Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 1 2 66,672 Kabupaten Kaur

MA Bintuhan

SMA Maje

1

1

2

2

66,67

66,67Rata-rata Kabupaten Kaur 1 2 66,67Rata-rata Keseluruhan 1 2 66,67

Sumber : Data Primer, 2005

Keterlambatan waktu rata-rata 1 bulan, cukup mengganggu operasional sekolah.

Sekolah rata-rata mengatasi keterlambatan ini dengan tetap memungut iuran pada penerima

BKM. Setelah dana BKM tersedia, sebagian sekolah mengembalikan pungutan tersebut

kepada siswa, namun sebagian besar lainnya tidak mengembalikan.

1.2.4. Tingkat Pemenuhan (TP)

Tingkat pemenuhan program BKM dapat dikatakan berkisar masih jauh dari yangdiharapkan yakni masih berada dibawah 50 persen, tepatnya 42,41%. Artinya bahwa dalamprakteknya tidak seluruh siswa miskin yang memerlukan dan BKM menerimanya. Dengandemikian dapat dikatakan meskipun indikator lain yang digunakan untuk melihat tentangtingkat pencapaian tujuan program BKM berhasil dengan baik, namun bila dikaitkan dengantingkat pemenuhan yang dicapai, maka dapat dikatakan keberhasilan program BKM masihberada dibawah 50 persen.Bukti evaluasi dan monitoring wilayah sampel mengenai tingkatpemenuhan program BKM dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 31

Tingkat Pemenuhan (TP) Program BKM

No Kabupaten Kota Jumlah siswa yang diusulkan

Jumlah siswa penerima BKM

Tingkat Pemenuhan

1 Kabupaten Rejang Lebong 330 133 40,302 Kabupaten Kaur 250 112 44,80

Rata-rata 290 123 42,41

Sumber : data primer, 2005

1.2.5. Efektivitas Program (EP)

Mengenai efetivitas program BKM yang dilihat dari ratio antara jumlah dana BKM

yang diterima dengan jumlah pengeluaran perbulan untuk program BKM sebesar 49,75

persen (Rp.65.000,00/Rp.132.450,00)X100%).

2. Bidang Kesehatan (JPKMM)

2.1 Ketepatan Sasaran (KS)

Tabel 32Ketepatan Sasaran JPKMM

Wilayah Sampel

Jumlah KK Penerima

Kartu Sehat/Askeskin

Jumlah Gakin

penerima Kartu

Sehar/Askeski

n

Ketepatan

Sasaran (%)

1.Kab.Rejang Lebong1.Kec.Curup

a. Desa Kampung

Banyumas

101 43 42,57

b. Desa Air Meles 93 110 118,27Rata-rata 78,87

2.Kec.Padang Ulak Tandinga. Desa Jabi 50 19 38b. Desa Taktoi 20 127 54,80

Rata-rata 52,00Rata-rata Kab Rej Lb 62,55

II. Kab.Kaur1.Kec.Kaur Selatan

a. Desa Pasar Baru 64 55 85,94b. Desa Pasar Lama 75 70 93,33

Rata-rata 89,932.Kec.Maje

a. Desa Linau 137 120 87,59b. Desa Tanjung Baru 122 119 97,54

Rata-rata 92,28Rata-rata Kab Kaur 91,46

Rata-rata keseluruhan 75,45

Hasil Monitoring Menunjukan bahwa tingkat ketepatan sasaran program kesehatan

(JPKMM) rata-rata keseluruhan mencapai 75,45%. Di Kabupaten Kaur tingkat ketepatan

sasaran menunjukan angka yang tinggi sebesar 91,46 yang berarti bahwa penerima kartu

relative banyak yang sesuai dengan sasaran. Hanya saja bila dikaitkan dengan tingkat

pemenuhan, maka Kaur berada pada tingkat pemenuhan yang rendah yaitu sebesar 38,57

Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin masih sebesar 61,43% yang belum

mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan secara gratis.

2.2 Ketepatan Jumlah (TJ)

Tabel 33Ketepatan Jumlah JPKMM

Wilayah Sampel

Dana yang

semestinya

Diterima

Puskesmas

Dana yang

Diterima (Rp)

Ketepatan

Jumlah

I.Kab. Rejang Lebong1.Kec. Curup 42.805.651 42.805.651 1002.Kec Padang Ulak Tanding 49.346.025 49.346.025 100

Rata-rata 100II.Kab Kaur1.Kec. Kaur Selatan 78.580.912 78.580.912 1002.Kec. Maje 57.812.993 57.812.993 100

Rata-rata 100Rata-rata

keseluruhan

100

Secara menyeluruh dana yang dialokasikan ke Puskesmas tepat jumlah, artinya sesuai

dengan anggaran yang ditetapkan . Kecamatan Curup mendapatkan alokasi dana sebesar Rp

42.805.651,-, Padang Ulak Tanding Rp 49.346.025, Kaur Selatan Rp 78.580.912,- dan Maje

mendapatkan alokasi sebesar Rp 57.812.993,-Dana yang dialokasikan ke empat Puskesmas

tersebut sesuai dengan anggaran yang semestinya diterima oleh Puskesmas tersebut. Secara

prosentase maka tingkat ketepatan jumlah dana yang dialokasikan ke Puskesmas adalah

100%.

2.3. Ketepatan Waktu (TW)

Tabel 34Ketepatan Waktu JPKMM

Rata-rata Rata-rata Angka Ketepatan

Wilayah Sampel Keterlambatan

Penerimaan Kartu

JPK (bulan)

Konversi Bulan Waktu (%)

I.Kab. Rejang Lebong1.Kec. Curup 2 1 33,332.Kec Padang Ulak Tanding 2 1 33,33

Rata-rata kab Rejang Lobong 2 1 33,33II.Kab Kaur1.Kec. Kaur Selatan 1 2 66,672.Kec. Maje 2 66,67

Rata-rata Kab Kaur 1 2 66,77Rata-rata keseluruhan 1,5 1,5 50,00

Penerimaan Kartu JPKMM rata-rata mengalami keterlambatan 1,5 bulan. Dengan

terlambatanya distribusi kartu, setidaknya keluarga miskin dirugikan karena akses pelayanan

kesehatan tertunda 1,5 bulan. Keterlambatan ini disebabkan oleh distribusi dari Akses yang

tidak tepat waktu, ditambah keterlambatan pada saat kartu dikelola oleh bidan desa untuk

diserahkan kepada masyarakat. Secara prosentase keseluruhan ketepatan waktu hanya 50%,

yang berarti bahwa manajemen waktu/ schedule menjadi perhatian penting bagi PT Askes.

2.4.Tingkat Pemenuhan (TP)

Tabel 35Tingkat Pemenuhan JPKMM

Wilayah Sampel

Jumlah KK Penerima

Kartu Sehat/Askeskin

Jumlah Gakin

penerima Kartu

Sehar/Askeski

n

Ketepatan

Sasaran (%)

I.Kab.Rejang Lebong1.Kec.Curup

c. Desa Kampung

Banyumas

101 75 69,31

d. Desa Air Meles 92 80 86,96Rata-rata Kecamatan Curup 8031

2.Kec.Padang Ulak Tanding

(PUT)c. Desa Jabi 50 50 100,00d. Desa Taktoi 105 65 61,90

Rata-rata KecamatanPadang Ulak Tanding (PUT) 74,19Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 77,59II. Kab.Kaur1.Kec.Kaur Selatan

c. Desa Pasar Baru 120 64 53,33d. Desa Pasar Lama 150 75 50,00

Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 51,482.Kec.Maje

c. Desa Linau 124 137 110,48d. Desa Tanjung Baru 638 122 19,12

Rata-rata Kecamatan Maje 33,99Rata-rata Kab Kaur 38,57Rata-rata keseluruhan 48,41

Rata-rata TP untuk wilayah pantau provinsi Bengkulu 48,41%. Kurang

darisetengahnya jumlah penduduk/keluarga miskin yang membutuhkan kartu askeskin,

menerima kartu tersebut/ kalau dilihat per-kabupaten, Kabupaten rejang Lebong cukup tinggi

TP-nya , yakin ; 77.59. Artinya untuk

wilayah pantau kabupaten Rejang Lebong hanya 22,41% penduduk/keluarga miskin yang

tidak menerima Kartu Askeskin. Sementara Kabupaten Kaur rata-rata TP-nya adalah 38,57%.

2.4. Efektivitas Program

Efektivitas dana yang diberikan kepada masyarakat miskin daeri program JPKMM

dibandingkan dengan biaya kesehatan penduduk/keluarga miskin menunjukkan angka

39,95%. Ini berarti bahwa dari keseluruhan program JPKMM, Kebutuhan biaya untuk

kesehatan masyarakat/keluarga miskin rata-rata terbantu sebesar 39,95%.

3. Bidang Infrastruktur Pedesaan (IP)

3.1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan proyek IP sangat penting karena proyek IP

mempunyai tujuan khusus yaitu mengurangi kemiskinan masyarakat. Ada dua ketepatan

sasaran yang menjadi tolak ukur yaitu ketepatan desa sasaran dan ketepatan kegiatan

pembangunan infrastruktur.

Desa sasaran dalam proyek IP adalah desa-desa tertinggal karena prasarana dan sarana

yang paling lemah desa tertinggal umumnya. Pembangunan IP ditujukan untuk dinikmati

oleh sebagian besar penduduk desa dan pembangunan infrastruktur yang paling dibutuhkan

oleh masyarakat desa.

Berdasarkan pemantauan lapangan yang telah dilakukan dari bulan Oktober s/d

November2005, maka dapat digambarkan ketepatan sasaran IP diprovinsi Bengkulu

berdasarkan pantauan daerah setempat table berikut ini menggambarkan tingkat ketepatan

sasaran.

3.1.1 Ketepatan Desa Sasaran

Tabel 36Ketepatan Desa Sasaran IP

Wilayah Sampel

Jumlah Desa

Penerima

Dana

Jumlah Desa

Yang

Sesuai*)

Ketepatan

Sasaran

Desa (%)I.Kab.Rejang Lebong

1. Kecamatan Curup 6 6 100

2. Kecamatan Padang Ulak Tanding 8 8 100Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100

II. Kabupaten Kaur1. Kecamatan Kaur Selatan 3 3 1002. Kecamatan Maje 6 6 100

Rata-rata Kab. Kaur 100Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantau

Tabel tersebut menggambarkan bahwa seluruh sasaran desa yang mendapat IP tepat

sasaran. Artinya desa yang mendapat proyek IP seluruhnya adalah desa tertinggal. Ketepatan

desa sasaran ini menunjukkan aparat pemerintah daerah secara konsisten melaksanakan

ketentuan yang berlaku tentang desa sasaran. Ketentuan desa yang mendapat IP harus desa

yang tertinggal atau miskin. Salah satu faktor yang mennetukan ketepatan sasaran ini adalah

karena masyarakat pada saat ini cukup kritis dan berani mengadakan koreksi bila ada

kebijakan pemerintah dirasakan kurang tepat.

3.1.2. Ketepatan Pembangunan Infrastruktur

Tabel 37Ketepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Wilayah Sampel

Jumlah yang

Dibangun

Jumlah Infastruktur

yang Tepat

Ketepatan

Program (%)I.Kab. Rejang Lebong

1. Kecamatan Curup 6 6 100

2. Kecamatan PUT 8 8 100Jumlah

Rata-rata Kab.Rejang Lebong 100

II. Kab Kaur

1. Kecamatan Kaur

Selatan

4 4 100

2. Kecamatan Maje 13 13 100Jumlah 17 17

Rata-rata Kab.Kaur 100Rata-rata Keseluruhan

Tabel ketetapan pembangunan IP menggambarkan seluruh proyek pembangunan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketetapan ini menunjukan bahwa seluruh proyek IP

menyangkut kepentingan orang banyak seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran Irigasi,

sarana air bersih dan lain-lain.

Tepatnya sasara pembangunan IP karena yang memutuskan apa yang akan yang

dibangun masyarakat desa sendiri melalui rapat desa.

Penentuan proyek IP melalui rapat desa ternyata membawa dampak ketepatan

pembangunan IP sesuai kebutuhan masyarakat. Ketetapan IP pada akhirnya akan membawa

manfaat secara optimal bagi masyarakat desa. Manfaat yang optimal ini akan membawa

perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa kearah yang lebih baik.

3.2. Ketetapan Jumlah (TJ)

Desa yang ditetapkan mendapatkan proyek IP akan mendapat dana masing-masing

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut akan cair berdasarkan

termin yaitu terdiri dari termin pertama sebanyak Rp.100.000.000 atau 40%, termin II

Rp.100.000.000 atau 40%, dan pada termin III Rp.50.000.000 atau 20%. Pada saat

pemantauan dilakukan kegiatan IP baru selesai termin pertama yaitu dana sebesar Rp.100.000

atau 40%. Tabel berikut menggambarkan kondisi ketetapan jumlah penerimaan dan ketetapan

penggunaan.

3.2.1. Ketetapan Jumlah Penerimaan Desa

Tabel 38

Ketepatan Jumlah Penerimaan Desa

Wilayah Sampel Anggaran

Semestinya (Rp)

Realisasi

Penerimaan (Rp)

Ketetapan

Jumlah (%)

I. Kab. Rejang Lebong 1. Kecamatan Curup

a. Desa Kamp. Banyumas 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Air Meles 250.000.000 250.000.000 100Rata-rata Kecamatan Kepala Curup 100 2. Kecamatan PUT a. Desa Jabi 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Taktoi 250.000.000 250.000.000 100Rata-rata Kecamatan PadangUlak Tanding 100Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100II. Kab Kaur 1. Kecamatan Kaur

Selatan a. Desa Pasar Baru 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Pasar Lama 250.000.000 250.000.000 100Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 100 2. Kecamatan Maje a. Desa Linau 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Tanjung Baru 250.000.000 250.000.000 100

Rata-rata Kecamatan Maje 100Rata-rata Kab. Kaur 100

Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantau

Tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah anggaran/dana yang diterima desa tidak

ada perbedaan dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Walaupun demikian

pembayaran dana tetap di sesuaikan dengan tahap-tahap yang telah ditentukan yaitu tahap I

40% tahap II 40% dan tahap III 20%.Jumlah dana yang diterima sesuai dengan alokasi maka

seluruh item kegiatan dalan RAB dapat dilaksanakan. Salah satu kelebihan pencairan dana

melalui rekening langsung adalah menggurangi tingkat kemungkinan ketidak sesuaian

alokasi yang diterima. Hal lain yang dapat dijelaskan adalah bahwa ada kecenderungan para

pengelola dana IP benar-benar berbuat untuk kepentingan rakyat banyak. Karena itu

diharapkan juga penggunaan dana dalam kegiatan IP juga sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3.2.2. Ketetapan Jumlah Penggunaan Dana Oleh Desa

Tabel 39

Ketetapan jumlah penggunaan dana olah Desa

Wilayah Sampel Anggaran Diterima

(Rp)

Realisasi

Penggunaan

(Rp)

Ketetapan

Jumlah (%)

I. Kab Rejang Lebong 1. Kecamatan Curup a. Desa Kamp. Banyumas 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Air Meles 250.000.000 250.000.000 100Rata-rata Kecamatan Kepala Curup 100 2. Kecamatan PUT a. Desa Jadi 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Taktoi 250.000.000 250.000.000 100

Rata-rata Kecamatan Padang Ulak Tanding 100Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100

II. Kab. Kaur 1. Kecamatan Kaur Selatan a. Desa Pasar Baru 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Pasar Lama 250.000.000 250.000.000 100

Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 100 2. Kecamatan Maje a. Desa Linau 250.000.000 250.000.000 100 b. Desa Tanjung Baru 250.000.000 250.000.000 100


Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantau

Tabel di atas menggambarkan bahwa penggunaan dana IP diterima oleh Pokmas telah

dilakukan sesuai dengan peruntukkan. Hal ini terbukti 100% desa yang mendapat IP telah

memanfaatkan dana IP sesuai peruntukkan. Kesesuaian ini terjadi antar lain karena seluruh

kegiatan didasarkan hasil musyawarah desa. Dalam pelaksanaanpun selalu dilaksanakan

koordinasi dan juga setiap warga dapat menyampaikan keberatan bila dianggap ada hal-hal

yang menyimpang.Tabel ini juga menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam

membuat keputusan berdampak positif terhadap pengguan dana pada tinggkat desa,memang

kalau ditinjau dari segi waktu ada kecenderungan keputusan tingkat desa tidak dapat segera

diputuskan dalam musyawarah karena banyak pikiran, pendapat, dan kehendak yang

keseluruhannya perlu diakomodir. Dalam proses ini pastilah memakan waktu tetapi kalau

dilihat dari dampaknya maka metode ini tetap perlu terus dipertahankan.

3.3. Ketepatan Waktu Program Infrastruktur Perdesaan(TW)

Salah satu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan adalah ketepatan waktu,

program yang baik bila dilaksanakan tepat waktu dapat berdampak kepada kualitas proyek

tersebut. Semakin tepat waktu maka semakin baik bahkan kadang-kadang ada proyek bila

dilakukan tidak tepat waktu maka proyek tersebut menjadi mubazir atau tidak berguna. Jadi

proyek yang dilakukan tidak tepat waktu dapat berakibat buruk yaitu hanya menghambur-

hamburkan uang negara. Belum lagi kalau dilihat segi aturan keuangan negara. Dimana bila

waktu proyek tidak dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan maka proyek tersebut dapat

dibatalkan. Berdasarkan hasil pemantauan sejak bulan Oktober s/d Nopemebr 2005 maka

nampak bahwa ketepatan waktu pelaksanaan IP belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan,

keterlambatan ini terjadi disebabkan berbagai hal. Untuk lebih jelasnya tabel berikut ini

menggambarkan kondisi ketepatan waktu IP baik dari segi pencairan maupun realisasi IP.

3.3.1. Ketetapan Waktu Pencairan Bantuan

Tabel 40

Ketetapan Waktu Pencairan Bantuan

Wilayah Sampel

Rata-rata

Keterlambatan

(bulan)

Rata-rata

angka

konversi

Bulan

Ketetapan

Waktu (%)

I. Kab Rejang Lebong 1. Kecamatan Curup a. Desa Kamp. Banyumas 0,50 2,50 83,33 b. Desa Air Meles 0,50 2,50 83,33Rata-rata Ke. Kepala Curup 0,50 2,50 83,33 2. Kecamatan PUT a. Desa Jabi 0,50 2,50 83,33 b. Desa Taktoi 0,50 2,50 83,33Rata-rataKec. PUT 0,50 2,50 83,33Rata-rata Kab. Rejang Lebong 0,50 2,50 83,33II. Kab. Kaur 1. Kecamatan Kaur Selatan a. Desa Pasar Baru 0,50 2,50 83,33 b. Desa Pasar Lama 0,50 2,50 83,33Rata-rata Kec.Kaur Selatan 0,50 2,50 83,33 2. Kecamatan Maje a. Desa Linau 0,50 2,50 83,33 b. Desa Tanjung Baru 0,50 2,50 83,33Rata-rata Kec.Maje 0,50 2,50 83,33Rata-rata Kab. kaur 0,50 2,50 83,33Rata-rata keseluruhan

Kalau dilihat dari tabel tersebut di atas maka secara jelas tergambar semua IP

di proVinsi Bengkulu secara rata-rata mengalami keterlambatan 0,5 bulan. Keterlambatan ini

umumnya di sebabkan urusan administrasi yang belum selesai seperti adanya usulan yang

belum seluruhnya disetujui dan alasan administrasi lain. Hal ini terjadi karena pencairan dana

harus seluruh desa telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan persetujuan usulan

masing-masing desa.Walaupun demikian secara rata-rata ketepatan waktu cairan cukup tinggi

mencapai 83,33%. Keterlambatan ini walaupun rata-rata hanya o,5 bulan, namun karena

ditambah kondisi musim hujan serta ketersediaan alat berat yang terbatas karena

pembangunan dilaksanakan secara serentak, mengakibatkan tingkat ketercapaian program

sampai tanggal 8 Desember 2o05 nanti tidak akan dapat mencapai 76% sebagaimana

ditentukan.

3.3.2. Ketetapan Waktu realisai Pembangunan Infrastruktur

Tabel 41

Ketetapan Waktu Realisasi Pemangunan IP

Wilayah Sampel

Rata-rata

Keterlambatan

(bulan)

Rata-rata

angka

konversi

Bulan

Ketetapan

Waktu (%)

I. Kab Rejang Lebong 1. Kecamatan Kepala Curup a. Desa Kamp. Banyumas 1,00 2,00 66,67 b. Desa Air Meles 1,00 2,00 66,67Rata-rata Ke. Kepala Curup 1,00 2,00 66,67 2. Kecamatan PUT a. Desa Jabi 1,00 2,00 66,67 b. Desa Taktoi 1,00 2,00 66,67Rata-rataKec. PUT 1,00 2,00 66,67Rata-rata Kab. Rejang Lebong 1,00 2,00 66,67II. Kab. Kaur 1. Kecamatan Kaur Selatan a. Desa Pasar Baru 1,00 2,00 66,67 b. Desa Pasar Lama 1,00 2,00 66,67Rata-rata Kec.Kaur Selatan 1,00 2,00 66,67 2. Kecamatan Maje a. Desa Linau 1,00 2,00 66,67 b. Desa Tanjung Baru 1,00 2,00 66,67

Rata-rata Kec.Maje 1,00 2,00 66,67Rata-rata Kab. kaur 1,00 2,00 66,67Rata-rata keseluruhan

Kalau dilihat ketepatan realisasi pembangunan IP maka secara keseluruhan di provinsi

Bengkulu terjadi kelambatan 1(satu) bulan. Keterlambatan ini sebagai akibat terjadinya

keterlambatan pada waktu pencairan dana, walaupun demikian dapat dilihat secara rata-rat

ketepatan realisasi pembanguna mencapai 66,67% menurut pemantaun keterlambatan

biasanya terjadi karena urusan administrasi yang belum lengkap walaupun terjadi kurang

tepatnya waktu realisasi pembangunan IP secara keseluruhan telah di laporkan tidak menjadi

kendala.

4. Subsidi Langsung Tunai (SLT)

4.1 Ketetapan Sasaran (TS)

Tabel 42

Ketetapan Sasaran (TS)

Wilayah Sampel

Jumlah KK

penerima SLT

Jumlah

Gakin

Penerima

SLT yang

Sesuai

Ketetapan

Sasaran (%)

I. Kab. Rejang Lebong 1. Kecamatan Curup a. Desa Kamp. Banyumas 75 72 96 b. Desa Air Meles 64 62 96Rata-rata Kecamatan Kepala Curup 96 2. Kecamatan Padang Ulak Tanding a. Desa Jabi 50 50 100 b. Desa Taktoi 100 66 66Rata-rata Kecamatan PadangUlak Tanding 83Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 89.5II. Kab Kaur 1. Kecamatan Kaur Selatan a. Desa Pasar Baru 50 27 54,00 b. Desa Pasar Lama 70 65 92,86Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 73,43 2. Kecamatan Maje a. Desa Linau 57 50 87,72 b. Desa Tanjung Baru 163 149 91,41

Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 89,57Rata-rata Kab. Kaur 81,50Rata-rata Keseluruhan 85,55

Ketepatan sasaran (TS) merupakan persentase jumlah RTM (gakin) penerima SLT

yang sesuai dengan jumlah Kepala keluarga (KK) penerima SLT. TS Kabubaten Rejang

Lebong sebesar 89.5% dan Kabupaten Kaur sebesar 81,50 %. TS Kabupaten Rejang Lebong

lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Kaur. Meskipun demikian di Kabupaten Rejang

Lebong terdapat desa yang sangat kecil TS yakni sebesar 6696, yakni desa Tak-toi. Ini

disebabkan meskipun pemegang kartu KKB terdapat 10o orang namun setelah dilakukan

monitoring ke rumah responden terdapat 34 tidak menerima kartu padahal mereka miskin.

Kepala Desa tersebut juga tidak mengetahui keberadaan kartu tersebut. Karena pada saat

pembagikan kartu terjadi demontrasi masa yang sangat besar jumlahnya. Selain itu juga

khususnya di kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Print out dari po

tidak secara terbuka diinformasikan kepada masyarakat Demo masa secara besar-besaran

juga terjadi di Kantos POS. Kecamatan Padang Ulak Tanding, sehingga kantor POS tidak

memberlakukan ketentuan (pengambilan tidak perlu pakaiKTP tapi cukup dengan surat

keterangan dari desa. Pengambilan boleh diwakilkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya

ketidak beresan dalam penanganan KKB.

TS Provinsi Bengkulu sebanyak 85,50%, berarti sebanyak 15.50 % KKB jatuh ke

tangan KK yang tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan. Untuk meningkatkan TS dapat

dilakukan dengan pendataan gakin yang sungguh-sungguh, pendata harus sampai kerumah

mulai dari ruang tamu, tengah rumah dapur dan pekarangan. Data itu dimusyawarahkan di

desa untuk di rangking dari yang paling layak menerima kartu. Jika perlu pihak BPS

mengumumkan dalam media Masa. Seperti pengumuman tes perguruan tinggi, tes pegawai

dan lain-lain. Pengumuman dimedia masa dilakuan setiap tiga bulan sekali sehingga kelihatan

mana yang dicabut atau mana yang ditambah. Kelemahan lain yang ditemukan pada program

SLT ini adalah pihak kantor POS ternyata tidak memegang daftar nama penerima SLT,

sehingga siapapun yang memegang KKB dapat mengambil dananya di Kantor POS tanpa

Kantor POS dapat mengontrol apakah pemegang KKB ini betul-betul ada namanya dalam

daftar penerima STL atau tidak.

4.2. ketetapan jumlah (TJ)

Tabel 43

Ketetapan Jumlah (TJ)

Wilayah Sampel

Jumlah SLT

Semestinya

(Rp/3 bl)

Rata-rata

Dana SLT

diterima

Gakin

Ketetapan

Jumlah (%)

I. Kab. Rejang Lebong 1. Kecamatan Curup a. Desa Kamp. Banyumas 300.0000 300.0000 100,00 b. Desa Air Meles 300.0000 300.0000 10,00Rata-rata Kecamatan Kepala Curup 100,00 2. Kecamatan Padang Ulak Tanding a. Desa Jabi 300.0000 300.0000 100,00 b. Desa Taktoi 300.0000 198.0000 66,00Rata-rata Kecamatan PadangUlak Tanding 83,00Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 91,50II. Kab Kaur 1. Kecamatan Kaur Selatan a. Desa Pasar Baru 300.0000 300.0000 100,00 b. Desa Pasar Lama 300.0000 300.0000 100,00Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 100,00 2. Kecamatan Maje a. Desa Linau 300.0000 300.0000 100,00 b. Desa Tanjung Baru 300.0000 250.490,80,- 83,50Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 91,75Rata-rata Kab. Kaur 95,87Rata-rata Keseluruhan 93,69

Ketepatan jumlah (TJ) merupakan persentase rata-rata dana SLT diterima RTM

jumlah SLT semestinya dalam tiga bulan. TJ Kabubaten Rejang Lebong sebesar 91,50% dan

Kabupaten Kaur sebesar 95,87%. TJ Kabupaten Rejang Lebong lebih kecil dibandingkan

dengan Kabapaten Kaur.

TJ Provinsi Bengkulu sebesar 93, 69% angka ini menunjukkan dari 100 RTM hanyamampu mencairkan uang sebesar 93.69% sisanya tidak dapat mencairkan uangnya,dikarenakan KKB tidak ditangan RTM atau yang mendapat KKB tidak tergolong keluargamiskin.

4.3. Ketepatan Waktu (TW)

Tabel 44

Ketepatan Waktu (TW) Program SLT

Wilaya SampelRata-rata

keterlambatan(bulanan)

Rata-rataangka

konversibulan

KetepanWaktu (%)

I.Kab. Rejang lebong1. Kecamatan Curupa. Desa Kamp. Banyumas 0,50 0,25 83,33b. Desa air males 0,50 0,25 83,33

Rata-rata Kec curup 0,50 0,25 83,332. Kecamatan Padang Ulak Tanding

a. Desa Jabi 0,50 0,25 83,33b. Desa Taktoi 0,50 0,25 83,33

Rata-rata Kec. Padang ulak tanding

0,50 0,25 83,33

Rata-rata Kab. Rejang lebong

0,50 0,25 83,33

II. Kab. Kaur 1. Kecamatan Kaur Selatana. Desa Pasar Baru 0,50 0,25 83,33b. Desa pasar lama 0,50 0,25 83,33

Rata-rata kec Kaur Selatan 0,50 0,25 83,332. Kecamatan Majea. Desa Linau 0,50 0,25 83,33b. Desa Tanjung Baru 0,50 0,25 83,33

Rata-rata Kec. Maje 0,50 0,25 83,33 Rata-rata Kab. Kaur 0,50 0,25 83,33 Rata-rata Keseluruhan 0,50 0,25 83,33

Rata-rata keterlambatan penerimaan SLT adalah 0,5 bulan yang apabila dikonversimenunjukkan ketepatan waktu (TW) sebesar 83,33% untuk wilayah pantau ProvinsiBengkulu. Angka rata-rata TW sebesar 83,33% tersebut merata untuk seluruh wilayah pantausekalipun dilihat per-kabupaten. Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur sebagaisample wilayah pantau prosentase ketepatan waktunya juga samayajtu 83,33 %.

4.4. Tingkat Pemenuhan (TP)

Wilaya sampelJumlah Gakin

yangmembutuhkan

Jumlah Gakinpenerima SLT

TingkatPemenuhan (%)

I.Kab. Rejang Lebong1. Kecamatan Curup 101 75 74,26a. Desa kamp. Banyuwangi 93 64 68,82b. Desa Air males 71,56

Rata-rata Kecamatan Curup2. Kecamatan Padang Ulak

tandinga. Desa Jabi 50 50 41,67b. Desa Toktoi 250 100 46,67

Rata-rata Kecamatan Padang Ulak Tanding 50,00 Rata-rata Kabupate Rejang Lebong 58,50

II. Kab. Kaur1. Kecamatan Kaur Selatan

a. Desa Pasar Baru 120 50 41,67b. Desa Pasar Lama 150 70 46,67

Rata-rata Kecamatan KaurSelatan

44,44

2. Kecamatan Majea. Desa Linau 124 57 45,98b. Desa Tanjung Baru 638 163 25,55

Rata-rata Kecamatan Maje 29,45 Rata-rata Kecamatan Kaur 32,95 Rata-rata Keseluruhan 41,22

Prosentase Tingkat Pemenuhan (TP) program STL rata-rata untuk wilayah pantauProvinsi Bengkulu adalah 41,22%. Artinya penduduk/keluarga miskin yang medapat SLTkurang dari setengah penduduk/keluarga miskin yang membutuhkan. Kabupaten RejangLebong rata-rata TP-nya 58,50% lebih besar di banding Kabupaten Kaur yang rata-rata TP-nya 32,95%. Kecilnya prosentase TP-ini antara lain disebabkan data yang digunakan untukprogram SLT tidak menggambarkan jumlah penduduk/keluarga miskin yang sesungguhnya,disamping ada dari penduduk/keluarga miskin yang mendapat SLT termasuk kategori tidakmiskin.

BAB IV

MEKANISME IDENTIFIKASI

KELUARGA MISKIN

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kemiskinan di tingkat

kelurahan/desa sebagai penentu penerimaan manfaat program PKPS BBM dilakukan dengan

melakukan verifikasi data melalui musyawarah. Mekanisme dalam mengidentiflkasi keluarga

miskin dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan musyawarah perangkat desa dengan agenda

utama : (1) penentuan kriteria penduduk/keluarga miskin menurut versi masyarakat seternpat;

(2) membuat dan meranking gakin berdasarkan rumusan kemiskinan hasil kesepakatan

perangkat desa; (3) menjaring tentang proses bantuan infrastruktur, serta (4) menjaring

berbagai tanggapan dan usulan sehubungan dengan proses pelaksanaan PKPS BBM.

Veritikasi identifikasi keluarga miskin djlakukan pada 8 (delapan) desa miskin yang dijadikan

sebagai lokasi séaran Registan PKPS BBM. Pelaksanaan kegiatan FGD di desa pasar lama

dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2005, dimulai padajam 16’00 WIB dan selesai

pada jam 17'50 WIB. Kegiatan FGD dilaksanakan di rumah kepala desa, dihadiri oleh kepala

desa, ketua pokmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat data lainnya.

Kegiatan FGD diawali dengan penjelasan tentang maksud dan tujuan pertemuan oleh

ketua tim. Inti dari penjelasan ketua Tim diantaranya adalah (a) tentang bentuk bantuan

kompensasi BBM pada gakin yang meliputi subsidi tunai langsung; bantuan pembangunan

infrastruktur; program BOS dan BKM bagi anak gakin yang sekolah serta kartu sehat bagi

gakin, (b) menjaring permasalahan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan realisasi

pelaksanaan program kompetmsi subsidi BBM, (c) proses pelaksanaan bantuan kompenmi

BBM pada gakin.

Sasaran dari kegiatan FGD diantaranya adalah (a) mendefinisikan tentang kriteria

kemiskinan (keluarga miskin) menurut versi masyarakat setempat, (b) merangking urutan

data keluarga miskin berdasarkan kriteria yang telah disepakati, (c) menjaring tentang proses

penentuan jenis kegiatan dan bentuk bangunan infrastruktur, serta (d) menjaring berbagai

usulan dan tanggapan yang berkenaan dengan paket program kompensasi subsidi BBM bagi

gakin.

1.1. Definisi Gakin Versi Masyarakat Setempat

Dalam menjaring aspirasi dan pendapat tentang gakin versi masyarakat setempat,

terlebih dahulu diawali dengan pertanyaan apa yang menyebabkan banyak masyarakat yang

menuntut untuk menerima S'I'L dan pertanyaan seputar kriteria gakin menurut versi BPS

dalam kaitannya mendata gakin yang menerima STL. Setelah mendengar alasan dan

penjelasan masyarakat mengenai ketidak tepatan kriteria gakin menurut BPS yang dijadikan

untuk mendata gakin yang menerima STL, selanjutnya diperoleh kesepakatan perlunya

gambaran mengenai kriteria/ciri gakin yang layak untuk menerima bantuan STL menurut

versi masyarakat setempat. Hasil FGD tentang kriteria/ciri gakin yang disepakati oleh

masyarakat diantaranya adalah :

1) Keluarga yang tidak punya apa-apa (tempat tinggal menumpang), sudah tua Ganda)

dan tidak punya penghasilan.2) Keluarga yang tidak punya penghasilan dan pekeljaan tetap, serta mempunyai

tanggungan keluarga banyak.3) Keluarga yang tidak mampu mengeluarkan/membelanjakan kurang dari sebesar Rp.

20.000,00 per hari.4) Di luar PNS, Pensiunan dan Usahawan.5) Hanya mampu membeli rokok (mengkonsumsi rokok) yang harganya Rp. 1.000,00

per bungkus.6) Rumah tangga yang tergolong pada usia produktif (15-35 tahun) dan tidak punya

tanggungan keluarga tidak termasuk pada kriteria gakin.

Selain kriteria tersebut, masyarakat menolak tentang salah satu kriteria yang

ditentukan oleh BPS yakni mengenai kondisi bangunan yang dijadikan dalam menentukan

gakin. Penolakan kriteria bangunan rumah yang digunakan oleh BPS dalam menilai gakin

dilatar belakangi oleh alasan bahwa rumah bagus bukan mencerminkan tingkat kekayaan,

karena tradisi masyarakat setempat adalah bahwa membangun rumah yang bagus merupakan

tujuan utama dalam kehidupannya, walaupun melalui (memerlukan) waktu dan prose: yang

sangat lama. Sehingga pada umumnya, walaupun rumahnya baik (permanen) namun isi

rumahnya tidak ada dan hidupnya jauh dari cukup.

Selanjutnya setelah ada kesepakatan dari masyarakat tentang hiteria gakin, tahap

selanjutnya digunakan untuk menyusun prioritas keluarga gakin. Penyusunan ranking gakin

dilakukan melalui proses musyawarah dan penjelasan tentang kondisi gakin yang didata.

Pendataan gakinn berdasarkan rankin sangat disetujui oleh masyarakat, karena pada tahap

awal pendataan gakin yang dapat S'I'L ditemui beberapa hal yang menjadi sumber

kecemburuan sosial, diantaranya ada gakin yang seharusnya lebih layak menerima S'I‘L

tetapi tidak dapat STL.

Selain persoalan diatas, sumber masalah yang terjadi di masyarakat tentang STL

diantaranya adalah : (a) kurang (tidak ada) sosialisasi tentang maksud dan tujuan pendataan;

(b) kurang tepatnya kriteria yang dijadikan untuk menentukan gakin; (c) kurang (tidak)

pahamnya masyarakat dalam mendata gakin; (d) adanya sistim kuota (jatah) gakin yang dapat

STL oleh petugas BPS.

1.2. Penentuan Pembangunan lnfrastruktur Desa

Pada sesi mengenai bantuan pembangunan infrastruktur desa, diawali tentang

penjelasan tim mengenai beberapa alternatif peruntukan bantuan pembangunan infrastuktur

desa, diantaranya jalan desa, jembatan, penambatan perahu. air bersih. Ternyata masyarakat

telah mengerti tentang jenis dan bentuk bangunan infrastruktur yang boleh dibangun melalui

dana kompensasi subsidi BBM. Selanjutnya dalam menjaring tentang proses penentuan jenis

kegiatan dan bentuk bangunan infrastruktur melalui FGD diperoleh gambaran sebagai

berikut:

a) Ketua Pokmas beserta perangkat desa dan pemuka/tokoh masyarakat melakukan

pertemuan untuk membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan adanya

bantuan kompensasi subsidi BBM pada desa miskin dalarn bentuk bangunan

infrastruktur.b) Hasil musyawarah desa tentang bentuk, lokasi dan pola kegiatan pembangunan

infrastruktur desa dilakukan hingga 3 (tiga) kali.c) Hasil musyawarah disepakati; pembangunan infrastruktur dengan pola KSO dengan

perbandingan 70 persen dikerjakan oleh kontraktor dan 30 persen dikerjakan melalui

swadaya masyarakat.d) Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasan jalan desa dan pembuatan siring

jalan.e) Besarnya upah untuk tenaga kerja disepakati sebesar Rp. 20.000,00 per hari dengan

jumlah tenaga kerja yang terlibat berkisar antara 40 hingga 50 tenaga kerja.f) Untuk jenis pekerjaan tertentu (pemecahan batu) dipakai tenaga kerja dari luar desa

yang memiliki keahlian tersebut.

1.3.Tanggapan dan Usulan Proses Pelaksanaan PKPS BBM

Dalam menjaring tanggapan dan usulan tentang proses bantuan dana kompensasi

BBM, dimaksudkan selain untuk menjaring tentang permasalahan dan fenomena yang terjadi

di masyarakat juga digunakan untuk masukan dan acuan mencari alternatif solosi

penyelesaian permasalahan yang ada. Mengenai tanggapan tentang adanya bantuan dana

kompensasi BBM diperoleh gambaran sebagai berikut :

a) Untuk bantuan STL dikeluhkan adanya sistem penjatahan (Kuota) dari BPS, sehingga

bagi gakin yang tidak mendapat STL menuntut untuk dapat STL.b) Kurangnya penjelasan, sosialisasi dan koordinasi antara BPS dengan kepala desa dan

perangkatnya, sehingga hasil pendataan tidak akurat.c) Tidak ada pemahaman tentang maksud dan tujuan pendataan gakin, karena sering kali

dilakukan pendataan dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga ada kesan bosan

dikalangan masyarakat.d) Masyarakat yang menerima STL tidak menerima kartu sehat gakin.e) Tidak adanya koordinasi dalam mendata masyarakat yang menerima STL dan kartu

sehat, sehingga terkesan bahwa progam STL dan kartu sehat gakin tidak ada

kaitannya.f) Tingginya rasa cemburu diantara warga yang menerima dengan yang tidak menerima

program kompensasi subsidi BBM.

2. Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur

Diskusi dimulai pukul 16.10 WIB diawali dengan pemaparan umum tentang Program

Kompensasi Pengurusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) oleh ketua tim

monitoring Drs. Alexon, MPd. Dijelaskan bahwa untuk memberi kesejahteraan pada lapisan

masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan, maka pemerintah melaksanakan

program PKPS BBM tersebut.

Ada 4 (empat) program yang dibiayai dari BBM yaitu pendidikan yang meliputi

bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yaitu bantuan kepada sekolah (SD dan SLTP)

untuk melaksanakan kelangsungan belajar mengajar. BKM untuk siswa sekolah SLTA

sederajat. Program kedua adalah Pelayanan Kesehatan gratis, melalui program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM). Program ketiga yaitu bantuan

kepada desa untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, bantuan tersebut

disahkan kepada desa untuk diwujudkan pada sarana phisik berupa jalan, irigasi dan

jembatan. Besarnya dana Rp. 25.000.000,00 untuk tiap desa miskin. Program ke-empat yaitu

Subsidi Tunai Langsung (STL). Program ini berupa pemberian uang tunai langsung kepada

masyarakat/warga miskin sebesar Rp. 100.000,00/bulan yang diberikan 3 (tiga) bulan

sekaligus pada awal bulan pertama tiap-tiap triwulan.


Pada saat agenda acara beralih membahas kriteri masyarakat/orang miskin menurut

warga desa Pasar Batu, agaknya cukup rumit bahkan menarik sekali karena banyak perbedaan

dengan kriteria yang telah disusun oleh BPS atau BKKBN. Namun oleh fasilitator diarahkan

pada bagaimana menentukan sebutan miskin bagi seseorang/keluarga/masyarakat. Akhirnya

diperoleh kesepakatan untuk menentukan dan menyimpulkan tentang kriteria miskin sebagai

berikut :

1. Janda tua, tidak memiliki sumber penghasilan Penghasilan di bawah Rp. 20.000,00

perhari untuk menghidupi keluarga 2. Rendahnya kualitas gizi makanan (nasi sambal terrus) 3. Tidak punya kekayaan apapun/rumah menumpang (membangun rumah sederhana di

tanah orang) 4. Sumber penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga (upah tetap tetapi

tanggungan banyak) 5. Tidak melihat dari baiknya rumah yang dimiliki, tetapi pendekatan langsung dari daya

belinya/kemampuan berkonsumsi.

Setelah diperoleh kesepakatan mengenai kd'teria gakin, maka agenda selanjutnya

adalah menyusun ranking keluarga miskin berdasarkan kriteria miskin yang ada.

Sehingga peserta dengan mudah membuat daftar gakin. Desa Pass Baru ternyata telah

memiliki daftar gakin yang disusun berdasarkan ranking. Pada saat mengajukan,

jumlah gakin yang diusulkan sebanyak 96 kepala keluarga. Tetapi dalarealisasinya

daftar usulan tidak dijadikan acuan, tetapi BPS memberi jatah blanko untuk diisi

sebanyak 50 blanko, dan ternyata jumlah tersebut merupakan jurnlah jatah gakin yang

menerima SLT untuk desa Pasar Baru, sehingga banyak gakin yang merasa kecewa.

Hal ini desebab karena banyaknya galan yang layak menerima kartu SLT namun tidak

menerima. Sementara yang lebih mampu menerima. Semenjak itu ada anjuran dari

kecamatan agar desa Pasar Baru membuat daftar usulan gakin. Kondisi ini disikapi

positip oleh kades untuk mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat untuk menyusun

daftar gakin susulan sejumlah 120 gakin dibuat berdasarka ranking.

2.2. Penentuan Pembangunan Infrastruktur Desa

Pada saat membicarakan mengenai program pembangunan infrastruktur desa,

pembicaraan diawali oleh pokmas want diwakili oleh sekreterisnya Syarifudin.

Pokmas dena rumah telah menerima paket program IP desa yang direnanakan untuk

membangun jalan desa. Dalam laporannya diakan bahwa untuk mementukan jenis

kegiatan IP desa telah dilakukan melalui musyawarah sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama

membicarakan rencana kegaitan, musyawarah ke-dua membahas tentang model

pelaksanaan pembangunan dan musyawarah ketiga menandatangai kesepakatan

tentang dipilihnya model pelaksnaan pembangunan, sekali mendatangani MoU

dengan pihak ketiga (kontraktor). Machal pelbanaan kegiatan yang digunakan adalah

KSO (Operasional) dengan perbandingan kewajibab. Masyarakat mendapat bagian

kerja 38 persen dengan melibatkan masyarakat mi tersebut. Upah yang disepakati

perhari. Kontraktor sebagai mitra keripersen dari nilai proyek. Besarnya upahkan

kepada kontraktor lebih besar masyarakat miskin yang ada di desa disepakati sebesar

Rp. 25.000,00 sebagai mitra kerja mendapat bagian 62 inrovek. Besarnya nilai proyek

yang dilim Lontraktor lebih besar dari masyarakat. menjelaskannva oleh ketua

pokmas Ngapan, bahwa pekerjaan jalan sebagian besar harus menggunakan keahlian

khusus dan operator yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat, sehingga masvarakat

desa Pasar Baru hanya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya phisik saja, seperti

mengangkat batu, menata batu, mencangkul batas jalan dan pekerjaan lain yang butuh

tenaga saja tanpa suatu keahlian khusus seperti memecah batu, menjalankan mesin

perata jalan, mengolah aspal dan sebagainya.

Sedangkan sedikitnya porsi yang dikerjakan oleh masyarakat dilatar belakangi

oleh alasan ketidak mampuan desa menyediakan dana pembangunan, sehingga

diserahkan pada pihak ke-tiga (kontraktor) sebagai mitra kerjanya. Selanjutnya pada

saat ketua tim menanyakan tentang pencairan dana IP. dijawab oleh Syarifudin

(sekretaris pokmas) bahwa dana baru cair sebesar Rp. 75.000.000,00 dari sejumlah

dana yang seharusnya diterima sebesar Rp.100.000.000,00 (vaitu 40 persen dari Rp.

25.000.000,00) pada tanggal 27 Oktober 2005. Sehingga sisa dana yang masih belum

bisa diambil sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk tahap pertama. Dari alokasi dana

sebesar 38 persen yang dikelolah oleh masyarakan lebih banyak digunakan untuk

membeli material dibanding dengan peruntukan upah. Meskipun dana belum cair

shoktober 2005) tenaga kerja padat karya telah melakukan pekerjaan sejak tanggal 5

Oktober 2005. Berdasarkan rekap data yang telah diperoleh dari Dinas Pekerjaan

Kabupaten Kaur, maka sebagian besar evaluasi datang pada tanggal 27 Oktober 2005

(hari Jum'at) jam 09.30 di rumah kepala desa Linau. Kedatangan tim evaluasi

disambut dengan antusias dan dilayani dengan baik. Setelah tim evaluasi

menyerahkan surat tugas dan memperkenalkan diri serta menjelaskan tentang maksud

dan tujuan kedatangannya di desa Linau, selanjutnya disepakati bahwa pelaksanaan

FGD dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2005 (hari Jum'at) jam 08'00 WIB.

Pada hari Jum'at jam 08'14 peserta yang diundang untuk ikut dalam proses

FGD sudah hadir dan proses FGD bisa segera dimulai. Saat pertemuan diawali

dengan sambutan kepala desa Linnu yang intinya menjelaskan tentang kedatangan

Tim evaluasi di desa Linau, memperkenalkan satu persatu perangkat dan tokoh

masyarakat yang hadir dan diakhiri dengan harapan-harapan tentang pelaksanaan

kompensasi bantuan subsidi BBM. Masyarakat yang hadir untuk ikut proses kegiatan

FGD di desa Linau dihadiri oleh 10 orang yang terdiri dari kepala desa, ketua pokmas,

ketua LMD, tokoh pemuda, kepala puskesmas dan bidan desa, serta tokoh masyarakat

dan pemuka agama. Selanjutnya setelah tim evaluasi memperkenalkan diri serta

menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan, sebelum pelaksanaan FGD dimulai,

terlebih dahulu dijelaskan tentang bentuk bantuan kompensasi BBM pada gakin yang

meliputi baidi tunai langsung; bantuan pembangunan infrastruktur dan program BOS

dan BKM bagi anak gakin yang sekolah kamu sehat bagi gakin.

Selain itu dilakukan pula menpermasalahan yang terjadi di masyarakat dalam

kaitannya dalam program bantuan kompensasi subsidi BBM dan pelaksanaan bantuan

kompensasi BBM berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di desa Linau,

terutama tentang pendataan gakin yang kurang akurat dan hasilnya telah

menimbulkan kecemburuan sosial maka dalam kesempatan pada pertemuan perangkat

desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, tim evaluasi menyarankan untuk melakukan

:

(a) Mendefinisikan tentang kriteria kemiskinan (keluarga miskin) menurut versi

masyarakat setempat,

(b) Merangking urutan data keluarga miskin berdasarkan kriteria yang telah

disepakati,

(c) Menjaring tentang proses penentuan jenis kegiatan dan bentuk bangunan

infrastruktur, serta

(d) Menjaring berbagai usulan dan tanggapan yang berkenaan dengan paket

program kompensasi subsidi BBM bagi gakin.

3.1. Definisi Gakin Versi Masyarakat setempat

Sebelum proses pendefinisian gakin menurut versi masyarakat setempat

dimulai, petugas desa yang mencatat data gakin menjelaskan tentang berbagai alasan

proses pencatatan yang telah dilakukan dengan dalih bahwa pencatatan yang

dilakukannya telah benar dan sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh BPS.

Sementara sanggahan dari kepala desa adalah bahwa dalam proses pendataan, kepala

desa merasa tidak diajak bicara terlebih dahulu bahkan maksud dan tujuan pendataan

juga tidak tahu. Sehingga pada saat perdebatan antara petugas pencatat gakin dengan

kepala desa, maka tim evaluasi menjelaskan tentang kenapa

merumuskan/mendefinisikan gakin meurut versi masyarakat setempat perlu dilakukan

pada saat pertemuan ini. Dari penjelasan tim akhirnya disepakati untuk merumuskan

gakin menurut varmasyarakat setempat. Hasil perumusan gakin :

(a) Gaku yang tidak mampu membelanjakan sebesar Rp. 15.000.00 perhari

(b) Keluarga yang memiliki tanggungan anak yang masih sekolah dan tidak punya

penghasilan tetap

(c) Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap dan sudah tua

(d) Keluarga yang hidupnya masih menumpang dan tidak punya penghasilan tetap

(e) Bentuk bangunan rumah tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai gakin

(f) Janda yang masih punya tanggungan dan tidak bekerja

(g) Di luar PNS, pensiunan dan usahawan

(h) Buruh nelayan

Setelah proses penentuan gakin menurut versi masyarakat setempat diperoleh

kesepakatan, selanjutnya dilakukan perankingan gakin melalui musyawarah desa.

Perankingan gakin disepakati untuk pendataan ulang gakin yang dusulkan untuk

mendapatkan STL (gakin yang belum dapat STL). Perankingan gakin disepakti mulai

ranking 1 (satu) hingga pada ranking 4 (empat). Untuk ranking 1 artinya gakin yang

menurut versi masyarakat sangat layak dan diprooritaskan untuk mendapat STL,

kemudian disusul pada urutan ranking 2. 3 dan 4. Dengan kata lain untuk ranking 1

berarti gakin berada pada level sangat miskin, ranking 2 berarti gakin pada level

miskin, ranking 3 berarti gakin pada level agak cukup, ranking 4 berarti gakin berada

pada level cukup.

Hasil dari perankingan gakin tentang pendataan baru (gakin yang diusulkan

untuk dapat STL) disepakati merupakan tanggung jawab bersama dan merupakan

hasil kesepakatan musyawarah desa. Sehingga apabila terjadi protes warga yang tidak

dapat STL penyelesaiannya juga akan dilakukan lalu musyawarah desa. Keputusan ini

didasari oleh permusyarahan bahwa besar kemungkinan gakin yang diusulkan tidak

terjaring semua mendapat STL.


Topik pembicaraan berikutnya adalah tentang bantuan pembangunan

infrastruktur desa, Mengenai infrastruktur desa di awali penjelasan oleh ketua

pokmas, yang intinya bahwa pola dan jenis bangunan infrastruktur desa dilakukan

melalui proses musyawarah desa. Hasil dari dialog dan penjelasan ketua pokmas,

aparat desa, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan FGD dalam

merespon tentang bantuan infrastruktur desa secara rinci dapat diuraikan sebagai

berikut:

a) Ketua Pokmas beserta perangkat desa, pemuka/tokoh masyarakat dan

masyarakat melakukan pertemuan dengan agenda membahas tentang kesiapan

dan berbagai hal yang berkaitan dengan adanya bantuan kompensasi subsidi

BBM dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur di desa Linau.

b) Musyawarah desa dalam membahas tentang bentuk, lokasi dan pola kegiatan

pembangunan infrastruktur desa dilakukan hingga 3 (tiga) kali pertemuan. Hasil

musyawarah disepakati: pembangunan infrastruktur dengan pola kso dan

swadaya masyarakat dengan perbandingan 70 persen dikerjakan kontraktor dan

30 persen dikerjakan swadaya masyarakat.

c) Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasan jalan desa dan pembuatan

siring jalan. Besarnya upah untuk tenaga kerja disepakati sebesar Rp. 20.000,00

per hari dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat berkisar antara 40 hingga 50

tenaga kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat terbatas pada

pembuatan siring jalan, pengangkutan dan pemecahan batu, penataan batu.

Untuk jenis pekerjaan tertentu (pemecahan batu dipala tenaga kerja dari luar

desa).

3.3. Tanggapan dan Usulan Proses Pelaksanaan PKPS BBM

Pada sesi menjaring berbagai tanggapan dan usulan masyarakat yang berkaitan

dengan pelaksanaan bantuan kompensasi subsidi BBM di desa Linau diawali oleh

berbagai keluhan masyarakat desa Linau, terutama berkaitan dengan banyaknya

masyarakat yang tidak menerima bantuan, sementara dirinya merasa didata dan

merasa berhak menerima. Selain itu adanya indikasi rasa tidak puas warga masyarakat

dalam proses pendataan gakin. Dari berbagai keluhan warga masyarakat, selanjutnya

tim evaluasi menjelaskan tentang perlunya mendata berbagai tanggapan dan usulan

masyarakat desa Linau, diantaranya adalah untuk masukan dan acuan mencari

alternatif solosi penyelesaian permasalahan yang ada. Sehingga diharapkan

permasalahan yang ada dapat teratasi dan masyarakat semakin menyadari tentang hak

yakin yang memang layak untuk menerima bantuan kompensasi subsidi BBM dan

tidak perlu untuk dicemburui.

Mengenal tanggapan tentang adanya bantuan dana kompensasi BBM

diperoleh gambaran sebagai berikut :

a) Dalam mendata gakin terkesan ketidak siapan pencaca, dan terburu-buru,

sehingga data gakin yang dihasilkan masih banyak yang terlewatkan.

b) Untuk gakin yang diajukan untuk mendapat bantuan STL dikeluhkan adanya

sistem penjatahan (Kuota) dari BPS sehingga bagi gakin yang tidak mendapat

STL.

c) Menuntut untuk dapat STL kurangnya penjelasan, sosialisasi dan koordinasi

antara BPS dengan kepala desa dan perangkatnya, sehingga waktu pendataan

dilakukan oleh pendata desa yang telah mendapat penjelasan dari BPS hasilnya

kurang menerima yang lebih layak mendapat STL Sehingga manakala warga

yang tidak menerima STL protes, maka kesalahan tertumpu pada pendata desa.

d) Tidak ada pemahaman tentang maksud dan tujuan pendataan gakin, karena

sering kali dilakukan pendataan dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga ada

kesan bosan dikalangan masyarakat.

e) Pada umumnya masyarakat yang menerima STL tidak menerima kartu sehat

gakin serta idak adanya koordinasi dalam mendata masyarakat yang menerima

STL dan kartu sehat.

f) Sehingga terkesan bahwa progam STL dan kartu sehat gakin tidak ada

kaitannya.

g) Tingginya rasa cemburu diantara warga yang menerima dengan yang tidak

menerima program kompensasi subsidi BBM.

h) Ada keinginan masyarakat untuk bantuan kompensasi subsidi BBM dalam

bentuk kegiatan yang bersifat produktif, sehingga akan menimbulkan dinamisasi

kegiatan ekonomi desa.

4. Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur

Pelaksanaan kegiatan FGD di desa Tanjung Baru dilakukan pada tanggal 28

Oktober 2005 (hari Jum'at) jam 14.00 WIB. Kesepakatan pelaksanaan FGD di desa

Tanjung Baru dicapai melalui penjelasan tim evaluasi yang mengunjungi desa Pasar

Baru pada hari kamis (27 Oktober 2005). Disepakatinya hari Jum'at jam 14'00 WIB

dalam melakukan pertemuan dengan perangkat desa, pemuka dan tokoh masyarakat,

di dasari oleh pertimbangan bahwa pada hari Jum'at masyarakat tidak melakukan

aktifitas, selain itu setelah habis sembahyang Jum'at, warga mudah untuk ditemul dan

dikumpulkan.

Pada saat tim evaluasi datang tepat waktu dan tempat sesuai dengan hasil

kesepakatan, ternyata telah di tunggu oleh peserta (masyarakat) yang akan terlibat dalam

proses FGD. Masyarakat yang hadir untuk ikut proses FGD didesa tanjyng baru sebanyak 11

orang yang terdiri dari kepala desa, ketua pokmas ,ketua LMD tokoh pemuda ,bidan desa,

serta tokoh masyarakat dan pemuka agama. Sehingga setelah istirahat beberapa menit,

kemudian acara segera dimulai.

Kegiatan GFD diawali dengan sambutan kepala desa Tanjung Baru dengan materi

penjelasan tentang kedatangan tim evaluasi di deasa Tanjung Baru, memperkenalkan satu

persatu perangkat dan tokoh masyarakat yang hadir dan di akhiri dengan harapan-harapan

tentang pelaksanaan kompensassi bantuan subsidi BBM serta berbagai masalah yang

dihadapi kepala desa sehubungan dengan adanya bantuan kompensasi subsidi BBM.

Selanjutnya tim evaluasi melanjut dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan tentang

maksud dan tujuan pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan apa makna dari

kesepakatan yang di peroleh melalui musyawarah desa. Umtuk itu tim evaluasi terlebih

dahulu menjelaskan tentang bentuk bentuk bantuan kompensasi subsidi BBM pada gakin

yang meliputi subsidi tunai langsung; bantuan pembangunan infrastruktur desa; program

BOS dan BKM bagi anak gakin yang bersekolah serta kartu sehat pada gakin. Dengan

melalui kesepakattan hasil musawara perangkat desaakan sangat membantu dalam

mengatasi , masalah yang muncul di kalangan msyarakatsehubunga dengan vantuan

kompensasi subsidi BBM pada gakin.

Dengan mendasarkan pada permasalahan yang terjadi di desa tanjung Baru, yang

telah di kemukakaan sebelumnya olehKepala desa dan tokoh masyarakat, terutama tentang

penataan gakin yang kurang akurat dan hasilnya telah menimbulkan kecemburuan sosial

maka dalam kesempatan pada pertemuan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama,

tim evaluasi menyarankan untuk melakukan (a) mendefinisikan tentang kreteria kemiskinan

(keluarga miskin) menurut versi masyarakat setempat, (b) merangking urutan data keluarga

miskin berdasarkan kriteria yang telah di sepakati, (c) menjaring tentang proses penentuan

jenis kegiatan dan bentuk bangunan infrastruktur, serta (d) menjaring berbagai usulan dan

tanggapan yang berkenaan dengan paket program kompensasi subsidi BBM bagi gakin.

4.1.Definisi Gakin Versi Masyarakat Setempat

Pada saat tim evaluasi menjelaskan tentang perlunya pengertian gakin menurut versi

masyarakat setempat, ternyata kurang mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat yang

hadir pada proses FGD. Hasil perdebatan dan berbagai argumentasi antara tim evaluasi dan

masyarakat yang hadir dalam dikusi tentang perlunya definisi gakin menurut masyarakat

setempat, diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat di desa Tanjung Baru sulit untuk

mendefinisikan gakin menurut versi masyarakat setempat. Kesulitan mendefinisikan gakin

dikarnakan bahwa di desa Tanjung Baru, masyarakat sangat heterogen dan terdiri dari blok

blok. Antara blok yang satu dengan blog yang lainnya prilaku masyarakat sudah berbeda,

Karena khusus desa Tanjung Baru, merupakan desa bekas transmigrasi yang unsurnya banyak

suku (suku sunda,jawa,dan masyarakat setempat dari berbgai daerah).

Sehingga setelah melalui proses perdebatan yang panjang, disimpulkan tidak perlu

dilakukan definisi gakin menurut versi masyarakat setempat, dan di sepkati bahwa seluruh

masyarakat desa Tanjung Baru adalah gakin, tanpa melihat peringkatnya. Atas dasar

kesepakatan tersebut, maka untuk desaa Tanjung Baru, dalam melakukan pendataan gakin

yang belum mendapat STL didata secara sensus.

Informasi dari kepala desa dan perangkat desa serta tokoh dan pemuka masyarakat

pada kegiatan FGD di peroleh penjelasan bahwa bagi masyarakat desa Tanjung Baru yang ddi

daftar untuk pengajuan tambahan (susulan) guna mendapatkan STL dan bila tidak

memperoleh seluruhnya, bagi masyarakat yang tidak mendapatkan STL merasa puas karena

sudah ikut diusulkan dan berjanji tidak akan protes.

Dengan demikian, maka untuk desa Tanjung Baru merupakan satu satunya desa

sampel yang tidak perduli dengan pengertian gakin, baik yang ditentukan oleh pemerintah

maupun masyarakat setempat. Selain itu ada fenomena yang terjadi dalam masyarakat desa

Tanjung Baru, yakni ada istilah “sama rata, sama rasa” untuk hal-hal yang berhubungan

dengan bentuk bantuan yang bersumber dari pemerintah. Karena ada semacam kehendak dari

masyarakat, apabila ada bantuan yang sifatnya geratis dalam bentuk apapun yang bersumber

dari pemerintah untuk masyarakat, maka ada keinginan dari masyarakat (ada rasa kepuasan)

untuk menikmatinya secara merata (bersama sama).

4.2. Penentuan Pembangunan Infraastruktur Desa

Setelah diputuskan bahwa untuk daftar pengusulan gakin baru (yang belum dapat

STL) disepakati tidak ada pembedaan (didata secara sensus), maka topic pembicaraan

berikutnya adalah tentang bantuan pembangunan infrastruktur desa. Mengenai infrastruktur

desa diawali oleh penjelasan ketua pokmas, yang intinnya bahwa pola dan jenis bangunan

infrastruktur desa dilakukan melalui proses musyawara desa.

Hasil dari dialog dan penjelasan ketua pokmas, aparat desa, pemuka agama, dan tokoh

masyarakat dalam kegiatan FGD dalam merespon tentang bantuan infrastruktur desa secara

rinci dapat di uraikan sebagai berikut :

a) Ketua pokmas beserta perangkat desa, pemuka/tokoh masyarakat dan masyarakat

melakukan pertemuan dengan agenda membahas tentang kesiapan dan berbagai hal

yang berkaitan dengan adanya bantuan kompensasi subsidi BBM dalam bentuk

bantuan pembangunna infrastruktur di desa linaub) Musyawarah desa dalam membahas tentang bentuk, lokasi dan pola kegiatan

pembangunan infrastruktur desa dilakukan hingga 2 (dua) kali pertemuan

c) Hasil musyawarah disepakati : pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan

seluruhnya dengan pola swadaya masyarakatd) Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasan jalan desa dan pembuatan siring

jalan, pembuatan sumure) Besarnya upah untuk tenaga kerja disepakati sebesar Rp.20.000.00 per hari dengan

jumlah tenaga kerja yang terlibat berkisar antara 40 hingga 50 tenaga kerjaf) Sistem pengerjaan dilakukan secara bergulir, artinya untuk pekerjaan jalan tidak

dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pembuatan sumur desa. Hal ini dilakukan

karena dana pembangunan infrastruktur desa turunnya tidak secara serentak.g) Untuk jenisnpekerjaan tertentu yang tidak banyak membeli material dari tokoh,

seperti pengerasan jalan yang materialnya di beli dari masyarakat setempat,

pembayarannya di lakukan berdasarkan pencairan dana. Begitu juga untuk pengerjaan

sumur desa, upah penggalian juga dilakukan berdasarkan turunnya dana.


Berbagai tanggapan dan usulan masyarakat yang berkitan dengan pelaksanaan

bantuan kompensasi subsidi BBM di desa Tanjung Baru diawali oleh berbagai keluhan

masyarakat desa linau, terutama berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang tidak

menerima bantuan, sementara dirinya merasa didata dan merasa berhak menerima. Selain itu

adanya indikasi rasa tidak puas warga masyarakat dalam proses pendataan gakin. Dari

berbagi keluhan warga masyarakat selanjutnya, tim evaluasi menjelaskan tentang perlunya

mendata berbagai tanggapan dan usulan masyarakat desa linau, diantaranya adalah untuk

masukan dan acuan mencari alternatif solusi penyelesaian permasalahan yang ada. Sehingga

di harapkan permasalahan yang ada dapat teratasi dan masyarakat semakin menyadari tentang

hak gakin yang memang layak untuk menerima bantuan kompensasi subsidi BBM dan tidak

perlu untuk dicemburui.

Mengenai tanggapan tentang adanya bantuan dana kompenasi BBM di peroleh

gambaran sebagai berikut:

a) Dalam mendata gakin tidak seluruhnya didata, sehingga data gakin yang dihasilkan

masih banyak yang terlewatkan.b) Untuk gakin yang diajukan untuk mendapat bantuan STL dikeluhkan adanya sistem

penjatahan (Kuota) dari BPS, sehingga bagi gakin yang tidak mendapat STL

menuntut untuk dapat STL.c) Kurangnya penjelasan, sosialisasi dan koordinasi antara BPS dengan kepala desa dan

perangkatnya, sehingga waktu pendataan dilakukan oleh pendata desa yang telah

mendapat penjelasan dari BPS hasilnya kurang mencerminkan gakin yang lebih layak

mendapat STL. Sehingga manakala warga yang tidak menerima STL protes, maka

kesalahan tertumpu pada pendata desa. d) Tidak ada pemahaman tentang maksud dan tujuan pendataan gakin, karena sering kali

dilakukan pendataan dengan tujuan yang tidak jelan, sehingga ada kesan bosan

dilualangan masyarakat.e) Pada umumnya masyarakat yang menerima STL tidak menerima kartu schat gakin. f) Tidak adanya koordinasi dalam mendata masyarakat yang menerima STL dan kartu

sehat, sehingga terkesan bahwa progam STL dan kartu sehat gakin tidak ada

kaitannya.g) Tingginya rasa cemburu diantara warga yang menerima dengan yang tidak menerima

program kompensasi subsidi BBM.h) Ada keinginan masyarakat untuk bantuan kompensasi subsidi BBM secara merata

walaupun jumlahnya kecil.i) Apakah bantuan untuk gakin akan terus berlangsung hingga tidak ada gakin lagi

5. Desa Banyumas, Kabupaten Rejang Lebong

Pelaksanaan FGD di desa Banyumas dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2005.

Adapun peserta FGD adalah tokoh masyarakat seperti guru, tokoh adat, imam, sesepuh, tokoh

pemuda, ketua rukun warga, anggota BPD, tokoh agama, kades dan wakil orang miskin.

Pertemuan diadakan di dalam mesjid yakni setelah usai teraweh. Keseluruhan peserta FGD

sebanyak 27 orang. Dalam pertemuan FGD ini para peserta cukup antusias dalam

menyampaikan pokok pikirannya berupa saran, kritik dan keluban. Begitu antusiasnya

peserta pada pertemuan FGD sehingga pertemuan baru bisa diakhiri pada pukul 23.30 WIB.


Dalam menjaring aspirasi dan pendapat tentang galin versi masyarakat setempat,

terlebih dahulu diawali denganpertanyaan apa yang menyebabkan banyak masyarakat

yang menuntut untuk menerima STL dan pertanyaan seputar kriteria gakin menurut versi

BPS dalam kaitannya mendata gakin yang menerima STL. Setelah mendengar alasan dan

penjelasan masyarakat mengenai ketidak tepatan kriteria gakin menurut BPS yang

dijadikan untuk mendata gakin yang menerima STL, selanjutnya diperoleh kesepakatan

perlunya gambaran mengenai kriteria/ciri gakin yang layak untuk menerima bantuan STL

menurut versi masyarakat setempat.

Hasil FGD tentang kriteria/ciri gakin yang disepakati oleh masyarakat diantaranya

adalah :

1. Penghasilan sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan secara normal.2. Penghasilan harus dibandingkan dengan jumlah tanggungan.3. Usia lebih dari 50 tahun.4. Sakit-sakitan/kesehatan terganggu.5. Makan setiap hari tidak tetap.6. Tidak memiliki rumah

Selanjutnya setelah ada kesepakatan dari masyarakat tentang kriteria gakin, tahap

selanjutnya digunakan untuk menyusun prioritas keluarga gakin. Penyusunan ranking

gakin dilakukan melalui proses musyawarah dan penjelasan tentang kondisi gakin yang

didata. Pendataan gakin berdasarkan rankin sangat disetujui oleh masyarakat, karena pada

tahap awal pendataan gakin yang dapat STL ditemui beberapa hal yang menjadi sumber

kecemburuan sosial, diantaranya ada gakin yang seharusnya lebih layak menerima STL

tetapi tidak dapat STL.

5.2. Penentuan Pembangunan Infrasrtruktur Desa


penjelasan fasilitator mengenai beberapa alternatif peruntukan bantuan pembangunan

infrastuktur desa, diantaranya jalan desa, jembatan, penambatan perahu, air bersih.

Ternyata masyarakat telah mengerti tentang jenis dan bentuk bangunan infrastruktur yang

boleh dibangun melalui dana kompensasi subsidi BBM. Selanjutnya dalam menjaring

tentang proses penentuan jenis kegiatan dan bentuk bangunan infrastruktur melalui FGD

diperoleh gambaran sebagai berikut:

a) Ketua Pokmas beserta perangkat desa dan pemuka/tokoh masyarakat melakukan


bantuan kompensasi subsidi BBM pada desa miskin dalam bentuk bangunan

infrastruktur.b) Hasil musyawarah desa tentang bentuk, lokasi dan pola kegiatan pembangunan

infrastruktur desa dilakukan hingga 3 (tiga) kali pertemuan.c) Hasil musyawarah disepakati; pembangunan infrastruktur dengan pola KSO dengan

perbandingan 70 persendikerjakan oleh kontraktor dan 30 persen dikerjakanmelalui

swadaya masyarakat.d) Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasanjalan desa dan perbuatan siring

jalan.

e) Besarnya upah untuk tenaga kerja disepakati sebesar Rp.20.000,00 per hari dengan

jumlah tenaga kerja yangterlibat berkisar antara 30 hingga 35 tenaga kerja


Dalam menjaring tanggapan dan usulan tentang prosesbantuan dana kompensasi

BBM, dimaksudkan selain untuk menjaring tentang permasalahan dan fenomena yang

terjadi di masyarakat juga digunakan untuk masukan dan acuan mencari alternatif solosi



a. Subsidi Langsung Tunai (SLT) jangan dalam bentuk uang.b. Subsidi BBM hendaknya dalam rangka membuka lapangan pekerjaanSubsidi

Langsung Tunai (SLT) membuat orang jadi malas

6. Desa Air Meles, Kabupaten Rejang Lebong

Desa Air Meles Bawah merupakan salah satu desa yang memiliki struktur

masyarakatnya sangat majemuk, baik dari segi budaya, etnis maupun agama. Namun

dalam hubungan sosial kemasyarakatan sehari-hari sangat harmonis. Keharmonisan ini

nampak pada saar proses FGD diadakan pada tanggal 31 Oktober 2005. FGD dimulai pada

pukul 21.00 WIB dan berkahir pada pukul 24.00 WIB. Anggota masyarakat yang hadir

mengikuti FGD sebanyak 45 orang yang terdiri dari ketua RT, BPD, tokoh pemuda, imam,

kades, sekdes dan kaur. Pertemuan dilakukan di balai desa yang memiliki ruang pertemuan

cukup representatif. Dalam diskusi ini berbagai saran, kritik dan unek-unek disampaikan

secara terbuka, tapi penuh dengan tata karam, sopan santun.


Dalam menjaring aspirasi dan pendapat tentang gakinversi masyarakat setempat,

terlebih dahulu diawali dengan pertanyaan oleh salah seorang peserta yang bertanya

mengenai ketidak tepatan kriteria gakin menurut BPS yang dijadikan untuk mendata gakin

yang menerima STL. Sehingga pada saat perdebatan antara petugas pencatat gakin dengan

kepala desa serta peserta FGD yang hadir, maka fasilitator menjelaskan tentang kenapa

merumuskan) mendefinisikan gakin meurut versi masyarakat setempat perlu dilakukan.

Pada saat pertemuan ini. Dari penjelasantim, akhirnya disepakati untuk merumuskan gakin

menurut versi masyarakat setempat.

Hasil perumusan gakin yang disepakati antara lain :

a. Ekonomi lemah, maksudnya adalah bahwa pendapatanyang diperoleh tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhandasar minimal anggota keluarganya, antara lain

tidakmampu membaya uang sekolah, tidak cukup untuk makan dan selalu terjerat

hutang.b. Yatim Piatu yang dimaksudkan adalah tidak punya koluarga yang dijadikan sebagi

sandaran hidup dan hidupnya mandiri dengan kehidupan yang memprehatinkan.c. Lanjut usia yakni 60 tahun lebih.d. Tidak punya rumah.e. Sakit-sakitan, maksudnya adalah walaupun secara fisikmampu untuk berkerja namun

karena faktor kesehatanyang dialaminya menyebabkan tidak mampu untukmelakukan

aktifitas yang produktif


Dalam menjaring mengenai peruntukan bantuan pembangunan infrastruktur desa,

diawali tentang penjelasan fasilitator mengenai beberapa alternatif peruntukan bantuan

pembangunan infrastuktur desa, diantaranya jalan desa, jembatan, penambatan perahu, air

bersih. Selanjutnya dalam menjaring tentang proses penentuan jenis kegiatan dan bentuk

bangunan infrastruktur melalui FGD diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Ketua Pokmas beserta perangkat desa dan pemuka/to. koh masyarakat melakukan

pertemuan untuk membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan adanya bantuan

kompensasi subsidi BBM pada desa miskin dalam bentuk bangunan infrastruktur

b. Hasil musyawarah desa tentang bentuk, lokasi dan p013 kegiatan pembangunan

infrastruktur desa dilakukan hingga 3 (tiga) kali pertemuan

c. Hasil musyawarah disepakati; pembangunan infrastruktur dengan pola KSO dengan

perbandingan 7o persen dikerjakan oleh kontraktor dan 30 persen diketjakan melalui

swadaya masyarakat

d. Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasan jalan desa dan pembuatan siting jalan

e. Besarnya upah untuk tenaga kerja disepakati sebaar Rp. 20.ooo,oo per hari dengan jumlah

tenaga kerjayang terlibat akan disesuaikan dengan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kelja

dan tehnik pelibatannya dilakukan secara burgulir



BBM, dimaksudkan selain untuk menjaring tentang permasalahan dan fenomena yang terjadi

di masyarakat j uga digunakan untuk masukan dan acuan mencari alternatif solosi

penyelesaian permasalahan yang ada.

Mengenai tanggapan atau saran tentang adanya bantuan dana kompensasi BBM

diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Perlu bantuan produktif untuk ekonomi lemah b. b, Bantuan subsidi BBM jangan didasarkan pada kuota/ jatah c. Tidak melibatkan pemerintah desa dalam pendataan d. Perlu penentuan miskin melalui musyawarah desa

7. Desa Taktoi, Kabupaten Rejang Lebong

FGD di desa Taktoi dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2005, dimulai pada pukul

14.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Acara FGD dihadiri oleh kades beserta aparatnya, BPD,

tokoh agama, ketua pokmas, tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat penerima askin

berjumlah 10 orang. Kegiatan FGD dilaksanakan di kantor BPD/UPKD setempat.


Dalam pertemuan FGD nampak peserta merasa sedikit kaku daiam menyampaikan

pendapatnya, meskipun fasilitator telah bemsaha untuk membangkitkan dan memancing

aspirasi peserta. Namun pada akhirnya terjadi juga perdebatan seputar ketidak tepatan kriteria

gakin menurut BPS yang dij adikan untuk mendata gakin yang menerima STL, selanjutnya

diperoleh kesepakatan perlunya gambaran mengenai kriteria/ciri gakin yang layak untuk

menerima bantuan ST L menurut versi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil FGD kriteria keluarga miskin adalah sebagai berikut :

a. Mata pencahariannya tergantung kepada orang lain, misalnya hanya numpang nyadap

karet b. Susah mencari makan karena usianya yang sudah lanjut c. Janda tua d. Tidak memiliki rumah e. Baru berkeluarga tetapi penghasilan sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan secara

normal f. Pendapatan kurang dari Rp, 150.000,00 per bulan g. Kondisi fisik rumah papan h. Tidak ada listrik

i. Mata pencahariantidak menentu j. Sawah mahal

Dilihat dari point pertama, bahwa pendapat tentang kriteria keluarga miskin yang

dikemukakan oleh peserta FGD sudah hampir sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh

BPS. Ini berarti pemahaman peserta tentang kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh

BPS sudah cukup baik.

Dalam meranking keluarga miskin oleh masyarakat, masing-masing yang hadir harus

mendaftar secara prioritas minimal 10 keluarga miskin berdasarkan penilaian mereka. Dalam

kegiatan ini masing-masing peserta mendaftarkan 10 keluarga yang mereka anggap

memenuhi kriteria miskin yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian keluarga miskin yang

didaftarkan tersebut digabung dan dirangking untuk memprioritaskan keluarga yang benar-

benar layak untk dikatakan keluarga miskin.

7.2. Penentuan Pembangunan lnfrasrtruktur Desa

Topik pembicaraan berikutnya adalah tentang bantuan pembangunan infrastruktur

desa. Mengenai infrastruktur desa diawali penj elasan oleh ketua pokmas, yang intinya bahwa

pola dan jenis bangunan infrastruktur desa dilakukan melalui proses musyawarah desa. Hasil

dari dialog dan penjelasan ketua pokmas, aparat desa, pemuka agama dan tokoh masyarakat

dalam kegiatan FGD dalam merespon tentang bantuan infrastrukhlr desa secara rinci dapat

diuraikan sebagai berikut :

a) Ketua Pokmas beserta perangkat desa, pemuka/tokoh masyarakat dan

masyarakat melakukan pertemuan dengan agenda membahas tentang kesiapan

dan berbagai hal yang berkaitan dengan adanya bantuan kompensasi subsidi

BBM dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur di desa Linau b) Musyawarah desa dalam membahas tentang bentuk, lokasi dan pola kegiatan

pembangunan infrastruktur desa dilakukan hingga 3 (tiga) kali pertemuan c) Hasil musyawarah disepakati; pembangunan infrastruktur dengan pola KSO

dan swadaya masyarakat dengan perbandingan 70 persen dikerjakan

kontraktor dan 30 persen dikerj akan swadaya masyarakat d) Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasan jalan desa dan

pembuatan siring jalan e) Besarnya upah untuk tenaga kerja disepakati sebesar Rp. 20.000,00 per hari

dengan jumlah tenaga kelja yang terlibat berkisar antara 40 hingga 50 tenaga

kerja

f) Pekerj aan yang dilakukan oleh masyarakat terbatas pada pembuatan siring

jalan, pengangkutan dan pemecahan batu, penataan batu '


Dalam menjaring tanggapan dan usulan tgntang proses bantuan dana kompensasi

BBM, dimaksudkan selain untuk menjaring tentang permasalahan dan fenomena yang terj adi


penyelesaian permasalahan yang ada.Mengenai tanggapan tentang adanya bantuan dana


a. Subsidi Langsung Tunai (SLT) jangan dalam bentuk uang b. Subsidi BBM hendaknya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan c. Subsidi Langsung Tunai (SLT) membuat orang jadi malas

8. Desa Jabi, Kabupaten Rejang Lebong

Kegiatan FGD di desa Taktoi dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2005, dimulai

pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB. Acara FGD dihadiri oleh kades beserta

aparatnya, BPD, tokoh agama, ketua pokmas, tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat

penerima askin. Peserta keseluruhan berjumlah 6 orang dan kegiatan FGD dilaksanakan di

kantor BPD/UPKD setempat.

8.1.Definisi Gakin Versi Masyarakat Setempat

Dalam pertemuan FGD nampak peserta merasa sedikit kaku dalam menyampaikan

pendapatnya, meskipun fasilitator telah berusaha untuk membangkitkan dan memancing

aspirasi peserta. Namun pada akhirnya terjadi juga perdebatan seputar ketidak tepatan kriteria

gakin menurut BPS yang dij adikan untuk mendata gakin yang menerima STL, selanjutnya

diperoleh kesepakatan perlunya gambaran mangenai kriteria/ciri gakin yang layak untuk

menerima bantuan STL menumt versi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil FGD kriteria keluarga miskin adalah sebagai berikut :

a. Miskin serba kekurangan b. Penghasilan tidak tetap c. Susah mencari makan karena usianya yang sudah lanjut d. Janda tua e. Makan hanya sanggup 2 (dua) kali sehari f. Tidak mampu membeli pakaian setiap tahunnya g. Tidak mempunyai tabungan dalam bentuk apapun

Menggali pemahaman masyarakat tentang kriteria kerniskinan versi BPS, pada

dasarnya pemahaman pesrta/masyarakat tentang kirteria keluarga miskin versi BPS sangat

minim. Hal ini diketahui dari pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing peserta dan

hanya sebagian kecil dari kriteria yang ada. Namun berdasarkan gabungan pendapat dari

masing-masing peserta maka diperoleh kriteri yang disepakati.

Dalam merangking keluarga miskin oleh masyarakat, masing-masing yang hadir

harus mendaftar secara prioritas minimal 10 keluarga miskin berdasarkan penilaian mereka.

Kemudian keluarga miskin yang didaftarkan tersebut digabungkan dan dirangking untuk

memprioritaskan keluarga yang benar-benar layak untuk dikatakan keluarga miskin.

8.2. Penentuan Pembangunan lnfrasrtruktur Desa


penjelasan fasilitator mengenai beberapa alternatif peruntukan bantuan pembangunan

infrastuktur desa, diantaranya jalan desa, jembatan, penambatan perahu, air bersih.

Selanjutnya dalam menjaring tentang proses penentuan jenis kegiatan dan bentuk bangunan

infrastruktur melalui FGD diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Ketua Pokmas beserta perangkat desa dan pemuka/tokoh masyarakat melakukan


bantuan kompensasi subsidi BBM pada desa miskin dalam bentuk bangunan

infrastruktur b. Hasil musyawarah disepakati; pembangunan infrastruktur dengan pola KSO

dengan perbandingan 7o persen dikerjakan oleh kontraktor dan 3o persen

dikerjakan melalui swadaya masyarakat c. Bangunan infrastruktur berupa perbaikan/pengerasan jalan desa dan pembuatan

siring jalan d. Besamya upah untuk tenaga kerja disepakati sebesar Rp. 2o.ooo,oo per hari

denganjumlah tenaga kerja yang terlibat berkisar antara 20 hingga 30 tenaga kerja



BBM, dimaksudkan selain untuk menjaring tentang permasalahan dan fenomena yang texjadj




a. Subsidi Langsung Tunai (SLT)jangan dalam bentuk uang

b. Subsidi BBM hendaknya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan

c. Subsidi Langsung Tunai (SLT) membuat orang jadi malas

BABV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Hasil Pemantauan PKPS Tahun 2005

1.1.Umum

1.1.1. Semua program yang dipantau, yaitu Bidang Pendidikan (BOS dan BKM), Bidang

Kesehatan (J PKMM), Bidang Infrastruktur Pedesaan (IP), dan‘Subsidi Langsung

Tunai (SLT) pada umumnya telah dilaksanakan. Permasalahan terbesar yang dihadapi

adalah terlambatnya waktu pencairan dana. Keterlambatan ini berdampak cukup luas

terhadap kualitas keberhasilan program.

1.1.2. Data penerima KKB yang dikeluarkan BPS ternyata berbeda cukup berarti dengan

data penerima kartu Askeskin yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Permasalahan ini

mengakibatkan tidak semua penduduk/keluarga miskin mendapatkan pelayanan kedua

program tersebut yang pada akhirnya berdampak pada tetap beratnya tanggungan

yang harus dipikul oleh penduduk/ keluarga miskin.

1.1.3. Data penduduk/keluarga miskin penerima program (KKB) setelah diverifikasi,

ternyata perbandingannya dengan data penduduk/keluarga miskin menurut

masyarakat setempat 1 : 2,43. Kondisi ini menunjukkan bahwa data penerima

program PKPS BBM tahun 2005 tidak dapat dikatakan sebagai data

penduduk/keluarga miskin sesungguhnya yang ada di lapangan.

1.1.4. Proses perencanaan dan mekanisme pelaksanaan PKPS BBM tahun 2005 untuk

semua program cukup jelas, sederhana, dan mudah dipahami sehingga

memungkinkan dapat dikuranginya tingkat penyimpangan seoptimal mungkin.

Kalaupun ada penyimpangan, itu terjadi pada tingkat pelaksana lapangan terendah

(tingkat sekolah, pokmas, Kepala Desa/Lurah, dan Puskesmas).

1.1.5. Sosialisasi PKPS BBM tahun 2005 kepada masyarakat penerima manfaat program

berjalan baik. Sebagian besar (76,45%) masyarakat penerima manfaat program

menyatakan pernah menerima penjelasan perihal bantuan/ptogram yang mereka

terima.

1.2. Khusus

1.2.1. Program BOS/BKM

1.2.1.1. Lebih dari separuh masyarakat penerima program BOS (57,35%) menyatakan

program BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs cukup bermanfaat. Artinya dengan

program BOS ini masyarakat dapat menutupi sebagian pengeluarannya di bidang

pendidikan anak. Masyarakat menganggap program BOS sudah tepat untuk

diterapkan (83,22%). Pelaksanaannya pun di sekolah dianggap adalah benar

(83,04%), walaupun kurang dari setengahnya (47,04%) masyarakat yang mengaku

diajak bermusyawarah oleh sekolah dalam perencanaan RAP sekolah.

1.2.1.2. MI dan MTs yang menerima dana BOS pada umumnya kurang mendapatkan

pembinaan dan pengawasan yang memadai dari Kandep. Agama setempat.

Masih ada MI/MTs tidak membuat RAPBS untuk dana BOS yang diterimanya,

walaupun penerimaan dan pengeluaran dibukukan. Masih ada anggapan bahwa dana

BOS ini pengganti dana Komite Sekolah sehingga digunakan untuk tunjangan Kepala

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas dan honor guru PNS lainnya.

1.2.1.3. Sosialisasi program BKM cukup baik. Sebagian besar orang tua siswa (62,86%)

mendapatkan penjelasan sebelumnya tentang program ini. Orang tua

siswa/masyarakat menganggap program KBM sudah tepat untuk diterapkan (98,37%),

dan pelaksanaannya oleh sekolah sudah benar (90,20). Namun masyarakat/orang tua

siswa menyatakan program BKM baru sebagian kecil dapat menutup semua

pengeluaran kebutuhan biaya pendidikan anaknya (55,92%).

1.2.2. Bidang Kesehatan (JPKMM)

1.2.2.1. Permasalahan terbesar di bidang kesehatan ini adalah sampai akhir Nopember 2005

dana belum bisa dicairkan Puskesmas. Akhir Nopember 2005 baru sosialisasi oleh

Dinas Kesehatan daerah tingkat dua dan kemudian penyusunan POA (Plan of Action).

Walaupun dinyatakan bahwa program pelayanankesehatan dasar tetap berjalan dengan

menggunakan dana dan obat yang ada, namun kualitas perjalanan program jelas akan

terganggu.

1.2.2.2. Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan kartu akses lebih bersifat “kuota” yang

diberikan PT Akses/Dinas Kesehatan, tidak menggambarkan jumlah masyarakat

miskin yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

tentang jumlah masyarakat miskin, ternyata selisihnya dengan yang mendapatkan

kartu akses sangat besar, yakni 138.354 jiwa. Kondisi ini menyulitkan pelayanan baik

di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

1.2.2.3. Permasalahan di tingkat Rumah Sakit adalah pencairan dana Akses pada umumnya

terlambat, dan jumlah pencairan tidak sesuai dengan yang di “claim”.

1.2.2.4. Sosialisasi program JPKMM baik, 92,93% masyarakat miskin yang mendapat kartu

akses pernah menerima penjelasan perihal program JPKMM. Penjelasan tersebut

(76,52%) diterima dari petugas medis/bidan. Masyarakat miskin (88,54%)

menyatakan program JPKMM memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan.

Sebagian besar masyarakat (71,01%) telah memanfaatkan kartu aksesnya, dan

menyatakan tidak harus membayar uang administrasi lagi apabila berobat (67,19%),

serta tidak harus membayar biaya pengobatan lagi (92,85%).

1.1.3. Bidang Infrastruktur Pedesaan

1.2.3.1. Penduduk/keluarga miskin pada umumnya (84,53%) pernah memperoleh penjelasan

tentang program infrastruktur pedesaan di desanya, informasi/penjelasan tersebut

diperoleh dari rapat/musyawarah desa (44,36%) dan tokoh masyarakat (41,09%).

Mereka pada umumnya mengetahui bahwa di desanya ada program Infrastruktur

Pedesaan (97,25%).

1.2.3.2. Sebagian besar program IP digunakan membangun jalan-jembatan yang mempunyai

fungsi penting dalam memperlancar transportasi sehingga masyarakat menerima

kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi di desanya (87,02%). Dengan adanya

program IP masyarakat miskin terbantu dalam mengurangi pengeluaran pemenuhan

kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin (86,37%), serta program ini

memberikan tambahan pendapatan keluarga melalui kegiatan pembangunan

konstruksi IP rata-rata Rp. 20.000,-/hari.

1.2.3.3. Keterlambatan waktu pelaksanaan IP rata-rata 1 bulan, membuat kemajuan program

menjadi terganggu. Banyaknya turun hujan pada bulan September sampai Nopember

2005 juag menghambat kemajuan program. Penggunaan kendaraan alat berat

pengeras jalan dalam waktu yang hampir bersamaan oleh beberapa desa yang sedang

membangun IP, membuat beberapa desa harus menunggu giliran waktu yang cukup

lama. Kondisi ini semua mengganggu target pencapaian waktu program.

1.2.3.4. Proses pelaksanaan pengerjaan kegiatan IP yang sebagian besar menggunakan model

KSO, mengakibatkan berkurangnya keterlibatan masyarakat miskin sebagai pekerja.

Di samping itu, model KSO-ini juga memungkinkan adanya intervensi birokrasi

pemerintahan dalam menentukan pemborong (pihak ke 3) yang secara tersembunyi

berdampak adanya manajemen “fee” di dalamnya. Tampaknya ada informasi keliru

yang diterima masyarakat perihal model KSO, sehingga muncul anggapan kalua tidak

dengan KSO pekerjaan akan menemui hambatan yang berarti.

1.2.4. Bidang Subsidi Langsung Tunai (SLT)

1.2.4.1. SLT baru diterima rata-rata bulan Oktober 2005 (terlambat 0,5 bulan). Hampir

seluruh penduduk/keluarga miskin yang menerima SLT (98,89%) mengaku

mengambil sendiri dananya (tidak diwakilkan). Dana yang diterima

penduduk/keluarga miskin pada umumnya (93,96%) tidak ada pemotongan secara

langsung. Namun setelah dana diterima gakin, ternyata sebagian diberikan sendiri

oleh gakin ke perangkat desa (rata-rata Rp. 25.000,-) sebagai bentuk penggantian

transportasi dan pengurusan KTP (rata-rata Rp. 20.000,-). Gakin sendiri sebagian

besar tidak mempermasalahkan pemberian sebagian dana ini ke perangkat desa.

1.2.4.2. Penggunaan dana SLT oleh masyarakat pada umumnya (75,99%) untuk pangan.

Pengeluaran gakin meningkat sejak kenaikan BBM. Peningkatan ini tidak sebanding

dengan dana SLT yang diberikan (lebih tinggi).

1.2.4.3. Data gakin yang medapat KKB, bukan merupakan gambaran sesungguhnya dari

jumlah gakin yang ada di masyarakat, tapi lebih merupakan ”kuota” yang diberikan

BPS kepada masing-masing desa/kelurahan . Data gakin yang sesungguhnya yang

sesuai menurut kriteria masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan data gakin

penerima KKB. Perbandingannya 1 : 2,43. Kondisi seperti yang menimbulkan gejolak

di masyarakat. Masyarakat/keluarga gakin yang merasa berhak namun tidak mendapat

KKB kemudian melakukan protes dan mengeluhkan kondisinya ke apparat desa.,

kecamatan maupun kabupaten. Sementara diantara penerima KKB ada

penduduk/keluarga yang menurut masyarakat tergolong mampu/tidak miskin.

1.2.4.4. Kantor POS tidak dapat mengontrol siapa sebenarnya pemegang KKB yang

mengambil dana di Kantor POS. Kondisi ini dimungkinkan karena Kantor POS tidak

diberi daftar nama pemegang KKB sebagai kontrol. Kondisi seperti ini membuka

peluang berbagai penyimpangan.

A. Hasil Evaluasi PKPS BBM Tahun 2005

Secara umum hasil evaluasi PKPS BBM tahun 2005 dalam bentuk Ketepatan Sasaran

(TS), Ketepatan Jumlah (TJ), Ketepatan Waktu (TW), Tingkat Pemenuhan (TP), dan

Efektivitas Program (E) dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 46

Rata-rata Ketepatan Sasaran, Ketepatan Jumlah, Ketepatan Waktu, Tingkat

Pemenuhan, Dan Efektivitas Program PKPS BBM Tahun 2005

No

.Program Kabupaten/Kota

TS

(%)TJ (%)

TW

(%)

TP

(%)E (%)

1 Pendidikan BOS SD/MI Rejang Lebong 66,67 27,18

Kaur 83,33 24,44BOS

SMP/MTs

Rejang Lebong 66,67 39,11

Kaur 83,33 34,47BKM Rejang Lebong 100 100 66,67 40,3 54,24

Kaur 100 100 66,67 44,8 45,262 JPKMM Rejang Lebong 62,55 100 33,33 77,59 41,39

Kaur 91,46 100 66,67 38,57 38,513 IP Rejang Lebong 100 100 83,33 29,25

Kaur 100 100 83,33 25,48 4 SLT Rejang Lebong 86,51 91,50 83,33 58,50

Kaur 85,59 95,87 83,33 32,95

Rata-rata Wilayah

Pantau90,76 98,42 72,22 43,43 38,08

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata wilayah pantau (Provinsi

Bengkulu) untuk 4 program yang menjadi sasaran pemantauan dan evaluasi, yakni

Bidang Pendidikan (BOS dan BKM), Bidang Kesehatan (JPKMM), Bidang Infrastruktur

Pedesaan (IP), dan Subsidi Langsung Tunai (STL), ketepatan sasarannya (TS) adalah

90,76%. Sementara ketepatan jumlah rata-rata provinsinya adalah 98,42%, ketepatan

waktu rata-rata 72,22%, tingkat pemenuhan (TP) rata-rata 43,33%, dan efektivitasnya

rata-rata 38,08%.

Kabupaten Rejang Lebong untuk program JPKMM ketepatan sasarannya paling

rendah, yaitu 62,55%. Sementara ketepatan sasaran paling tinggi ada pada program BKM

dan Infrastruktur Pedesaan (IP) untuk semua kabupaten 100%. Program SLT ketepatan

sasaran untuk Kabupaten Rejang Lebong 86,51%, sedang Kabupaten Kaur 85,59%.

Berkurangnya ketepatan sasaran program SLT ini pada umumnya diakibatkan karena

system “kuota formulir isian (blanko)” yang diberikan petugas BPS kepada Kepala

Desa/Kelurahan dan kemudian Kepala Desa/Lurah membagikan formulir isian tersebut

kepada warganya tanpa melalui mekanisme musyawarah desa.

Ketepatan jumlah untuk program, BKM, JPKMM, dan Infrastruktur Pedesaan pada

semua kabupaten yang dipantau adalah 100%. Namun untuk program SLT, rata-rata

ketepatan jumlah untuk Kabupaten Rejang Lebong 91,50%, sedang Kabupaten Kaur

95,87%. Berkurangnya ketepatan jumlahpada program SLT pada umumnya disebabkan

sebagian dari dana yang penduduk/keluarga miskin terima diberikan ke aparat desa/lurah

dengan alasan sebagai uang lelah/bantuan transportasi pendataan warga miskin,

transportasi aparat desa, dan pengurusan KTP. Pada umumnya masyarakat tidak merasa

keberatan dengan pemberian uang ke aparat desa/lurah tersebut.

Ketepatan waktu (TW) dari semua program di wilayah pantau (Provinsi Bengkulu)

adalah 72,22%. Rata-rata ketepatan waktu paling rendah adalah program JPKMM di

Kabupaten Rejang Lebong 33,33%, sedangkan Kabupaten Kaur 66,67%. Di Bidang

Kesehatan ini (JPKMM) sampai akhir bulan Nopember 2005 dana di Puskesmas belum

dapat dicairkan karena baru selesai sosialisasi dan masih dalam penyusunan Plan of

Action (POA). Di bidang IP rata-rata ketepatan waktu 83,33%. Keterlambatan di bidang

IP lebih disebabkan terlambatnya penunjukkan konsultan di tingkat provinsi.

Tingkat Pemenuhan (TP) rata-rata seluruh program yang dipantau untuk wilayah

pantau Provinsi Bengkulu adalah 43,43%. Angka ini menunjukkan belum setengahnya

penduduk/keluarga miskin dapat diakomodir oleh semua bantuan program PKPS BBM

tahun 2005. Rata-rata tingkat pemenuhan terendah ada pada program IP. Kabupaten

Rejang Lebong rata-rata tingkat pemenuhan IP-nya 29,25%, sedang Kabupaten Kaur

25,48%. Tingkat pemenuhan tertinggi ada pada program JPKMM Kabupaten Rejang

Lebong (77,59%), kemudian program SLT Kabupaten Rejang Lebong (58,50%).

Efektivitas PKPS-BBM tahun 2005 rata-rata untuk wilayah pantau Provinsi Bengkulu

adalah 38,08%. Presentase tertinggi untuk program BKM, yaitu Kabupaten Rejang

Lebong 54,24% dan Kaur 45,26%. Sementara efektivitas terendah untuk program BOS

SD/MI, yakni 27,18% untuk Kabupaten Rejang Lebong dan 24,44% Kabupaten Kaur.

Sedangkan efektivitas untuk program BOS SMP/MTs rata-ratanya adalah 39,11 untuk

Kabupaten Rejang Lebong, 33,47 untuk Kabupaten Kaur. Rata-rata efektivitas program

yang lebih tinggi di Kabupaten Rejang Lebong bila dibandingkan dengan Kabupaten

Kaur dimungkinkan terjadi karena biaya kebutuhan hidup rata-rata di Kabupaten Rejang

Lebong lebih rendah bila dibandingkan Kabupaten Kaur.

B. Rekomendasi

1. Umum untuk Semua Program

1.1. Perlu ada satu sumber data penduduk/keluarga miskin yang bisa disepakati

semua pihak untuk dijadikan retensi semua program yang berhubungan dengan

pengentasan kemiskinan termasuk PKPS-BBM ke depan. Data penduduk/keluarga

miskin ini secara periodik (6 bulan) diperbaharui. Saat ini di wilayah pantau Provinsi

Bengkulu ada tiga sumber data yang masing-masing mempunyai argumentasi kuat

bahwa data yang mereka punyai cukup baik, yakni data BPS yang dipakai program

SLT, data Dinas Kesehatan yang dipakai sebagai referensi pemberian Kartu Askeskin,

dan Pemda Provinsi (kerjasama BPS Provinsi Bengkulu dengan BPM Provinsi

Bengkulu). Ketiga sumber data ini menggunakan kriteria yang berbeda, sehingga

hasilnya pun berbeda. Kondisi seperti ini kalau terus-menerus dibiarkan akan

berdampak pada kurangnya efektivitas setiap program dalam bentuk apapun yang

ditujukan membantu penduduk/keluarga miskin.

1.2. Kartu Keluarga Miskin (KKM) sebaiknya hanya satu saja untuk satu Gakin,

dan KKM ini dapat dipergunakan untuk semua program yang ditujukan membantu

Gakin. Kalau ada anak/anggota Gakin yang akan sekolah di SD, SMP, atau tingkat

SLTA, cukup dengan memperlihatkan KKM, biaya sekolah dibebaskan. Apabila ada

anak/anggota Gakin yang sakit, cukup dengan memperlihatkan KKM, gratis biaya

pengobatannya. Begitupun partisipasinya sebagai pekerja program Infrastruktur

Pedesaan, cukup dengan memperlihatkan KKM, sudah bias diterima sebagai pekerja.

Begitupun program SLT, cukup dengan bukti KKM yang bersangkutan sudah dapat

mendapatkan SLT. Dengan model ini program bantuan bagi Gakin lebih terintegrasi

dan manfaatnya terasa lebih bermakna dalam membantu kehidupan sehari-harinya.

Efektivitas program menjadi lebih tinggi.

2. Khusus Per-Program

Tabel 47

Rekomendasi dan Usul Perbaikan Pelaksanaan Program

No

.

Jenis

Program

Rekomendasi Usul Perbaikan Pelaksanaan Program

1 BOS

SD/MI

Perlu

dilanjutkan

pada tahun

berikut

Diperlukan pembinaan, pengawasan

dan pendampingan dalam

perencanaan dan penggunaan dana

BOS

Ketentuan komponen pembiayaan

pendidikan yang dapat diambil dari

dana BOS lebih diperluas dan

dipertegas, sehingga dapat

mengakomodir komponen yang

betul-betul sangat dibutuhkan untuk

mendukung pengembangan sekolah

(prioritas).

Pencairan dana BOS pada bulan Juli

(awal tahun ajaran), sehingga sekolah

tidak perlu mencari dana

“talangan/pinjaman” seperti yang

terjadi pada tahun 2005.

2 BKM Perlu

dilanjutkan

pada tahun

berikut

Diperlukan pembinaan, pengawasan

dan pendampingan dalam

perencanaan dan penggunaan dana

BKM

Pencairan dana BOS pada bulan Juli

(awal tahun ajaran), sehingga sekolah

tidak perlu mencari dana

“talangan/pinjaman” seperti yang

terjadi pada tahun 2005.

Siswa yang mendapat KBM

merupakan anak Gakin yang

memegang KKM (Kartu

Keluarga Miskin) sebagaimana

direkomendasikan pada rekomendasi umum

diatas. Jadi tidak ada lagi Gakin menurut sekolah

yang tidak gayut dengan Gakin menurut sumber

data lain (BPS, Dinas Kesehatan dll.)3 JPKM

M

Perlu

Dilanjutkan

Pada tahun

berikut

Data penerima Askeskin mestinya gayut dengan

data penerima program PKPS BBM yang lain. Mekanisme perhitungan “claim” dari Rumah

Sakit dan pembayaran oleh PT Askes harus lebih

terbuka, khususnya menyangkut perhitungan hari

dan satuan tarif biaya pengobatan sehingga tidak

ada selisih biaya antara “claim” RS dan

pembayaran PT Askes. Proses bayar dari PT Askes yang rata-rata 1

bulan setelah “claim” terlalu lama dan bisa

menganggu kualitas pelayanan masyarakat. Bulan Juli untuk semester 2, dana seharusnya

sudah dapat dicairkan di Puskesmas sehingga tak

mengganggu kualitas pelayanan. Sampai akhir

November 2005 dana di Puskesmas belum bisa

dicairkan karena masih proses penyusunan POA,

dan ini sangat terlambat.4 IP Perlu

Dilanjutkan

Pada tahun

berikut

Prosentase desa/kelurahan yang terlibat IP

diperbanyak, karena program ini secara nyata

dapat membuka dan mempermudah akses

perekonomian masyarakat desa. Model swakelola oleh masyarakat dalam

pembangunan IP perlu menjadi prioritas

dibanding KSO, namun perlu pendampingan

konsultan manajemen dan teknis yang tepat.

KSO menyebabkan keterlibatan masyarakat

sebagai pekerja rendah, disamping dapat

menimbulkan KKN baru dalam penunjukkan

pemborong yang pada umumnya ada intervensi

birokrasi.

Paling tidak proses pencairan dana IP dan proses

pendukung lainnya (penunjukkan konsultan)

sudah selesai pada bulan Juli, sehingga ada

waktu cukup bagi masyarakat menyelesaikan

pembangunan IP tanpa kesan terburu-buru dan

dipaksakan.5 SLT Perlu

dilanjutkan

untuk lapisan

masyarakat

tertentu, dan

diganti dengan

model

pemberdayaan

masyarakat

bagi lapisan

masyarakat

yang masih

produktif.

Bagi lapisan masyarakat yang sudah tua, janda, duda,

dengan pekerjaan dan penghasilan tidak tetap dan

keluarganya rata-rata kurang mampu, non pensiunan,

program ini dapat dilanjutkan diikuti pendataan yang

tepat, pembinaan dan pengawasan program secara

intensif.

Pemberdayaan bagi lapisan masyarakat yang masih

produktif dengan pengembangan model usaha kecil

yang berlandaskan komunitas lokal. Perlu

pengembangan dilakukan dengan pendampingan dan

pengawasan yang tepat.

LAMPIRAN 1

EXECUTIVE SUMMARY

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI

BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS BBM) TAHUN 2005

DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU

A. PendahuluanSubsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dpandang salah sasaran, sebab

sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. Oleh

karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk/ keluarga miskin

memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang

dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung

kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi. PKPS BBM merupakan salah satu

bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/ keluarga

miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara

otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin.

Pada tahun 2005, harga BBM mengalami 2 kali kenaikan yaitu 1 Maret dan 1

Oktober sebagai akibat dari kenaikan harga BBM di pasar dunia. Kenaikan harga BBM

mengakibatkan menambah beban subsidi BBM hingga dapat mencapai RP. 113,7 triliun.

Untuk lebih meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, sebagaimana tahun-tahun sebelmunya,

pemerintah mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk PKPS BBM sebesar 18,339 trilyun.

Dibanding tahun 2003 yang lalu peruntukkan dana PKPS-BBM 2005 mengalami perubahan

yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2003 terdapat 11 program yang tercakup dalam

program kompensasi, pada tahun 2005 terfokus pada empat program, yaitu Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK), di sektor pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM), Pembangunan Infrastruktur (PI), serta

yang paling akhir dintroduksi per 1 Oktober 2005 adalah Subsidi Langsung Tunai (SLT).

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin agar

subsidi langsung dalam bentuk PKPS-BBM berjalan sesuai dengan tujuan pengalihan subsidi

harga BBM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Salah satu

lembaga yang diharapakan terlibat adalah perguruan tinggi yang telah melakukan

pemantauan dan evaluasi PKPS-BBM 2003. Perguruan tinggi sebagai lembaga independen

diharapakan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara objektif dalam rangka member

masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan program sejenis di masa yang akan datang.

Universitas Bengkulu termasuk salah satu dari 56 perguruan tinggi seluruh Indonesia

yang ditunjuk untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005 dengan

wilayah pantai Provinsi Bengkulu. tujuan Pemantauan dan Evaluasi ini adalah membantu

pelaksanaan PKPS-BBM agar lebih partisipatif dan berlangsung sesuai dengan ketentuan

dalam hal sasaran yang dituju, jumlah yang dialokasikan, dan waktu yang ditetapkan sebagai

bahan umpan balik kepada pelaksana kegiatan, serta menganalisis faktor penyebab bila

terjadi ketidaktepatan.

Sementara yang menjadi sasaran program pemantauan dan evaluasi adalah pengelola

dan pelaksana program dari instansi terkait ditingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan,

dan Desa/ Kelurahan serta seluruh masyarakat penerima bantuan PKPS-BBM di kelurahan/

desa yang menjadi sampel.

B. Pelaksanaan PKPS BBM yang Dipantau

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak yang ada di Provinsi

Bengkulu yang dipantau dimuat dalam tabel dibawah ini.Tabel 1.

Implementasi PKPS BBM tahun 2005 di Provinsi Bengkulu

No

.

Program Sasaran Pelaksana Dana Program

1. Bantuan

OperasionalSekolah (BOS)

219.877 siswa SD/MI/SDLB/SalafSD

77.897 siswaSMP/MTs/LB/SalafSMP

DinasDiknas/ Kandep.Agama

38.459.733.250,-

Bantuan KhususMurid (BKM)

8.979 siswaSMA/MA

DinasDiknas/ KandepAgama

3.501.810.000,-

2. JaminanPemeliharaanKesehatan bagiMasyarakat miskin(JPKMM)

345.091 pendudukMiskin(188

Puskesmas)

DinasKesehatan/PTAskes

6.103.986.340,-(Puskesmas)

3. InfrastrukturPedesaan (IP)

348 desa DinasKimpraswil

88.017.310.000,-

4. Subsidi LangsungTunai (SLT)

118.505 KK miskin BPS, PT Pos 142.206.000.000,

-Pelaksanaan keempat jenis program tersebut akan dipantau dan dievaluasi khususnya tingkat

ketepatan sasaran, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu, tingkat pemenuhan program,

serta efektivitas program.

C. Wilayah PantauWilayah pantau Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 daerah tingkat II, yaitu Kota Bengkulu,

Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Bengkulu

Selatan, Kaur, dan Seluma. Dengan memperhatikan keterwakilan karakteristik daerah,

baik secara geografis maupun kesejahtraan sosial, maka diambil sampel Kabupaten

Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Rejang Lebong merupakan representasi

daerah tingkat dua di Provinsi Bengkulu yang berlokasi di dataran tinggi, tingkat

kemiskinannya relative lebih banyak (65,55%) dan merupakan kabupaten hasil

pemekaran wilayah dalam 2 tahun terakhir. Dengan metode yang sama, kemudian setiap

kabupaten sampel diambil dua kecamatan, setiap kecamatan diambil 2 desa.

Tabel 2

Sampel Wilayah Pantau Provinsi Bengkulu

2.

1.

No.

Jumlah

Kabupaten

Kaur

Kabupaten

Rejang

Lebong

Kabupaten

2. Maje

1.Kaur S

elatan

2.P

adang U

lak T

anding(PU

T)

1.C

urup

Kecam

atan

2. Tanjung B

aru

1. Linau

2.P

asarL

ama

1. pasar

Baru

2. taktoi

1.Jabi

3.A

ir M

eles

1.K

amp. banyum

as

Desa

629

163

57 70 50 100

50 64 75 KK

B*

(KK

)

707

122

137

75 64 137

19 110

43 Askeskin

(KK

)**

1695

135

167

114

135

101

195

280

568

SD/M

I

BO

S (sisw

a)

742

20 200

470

52

SMP

/MT

s

41 71 68 65 BK

M(sisw

a)

1,3,

4 1,4

1 1,4

1 1,4

1 1 IP**

*

*BPS**Puskesmas/ Bidan Desa ***Jenis Kegiatan

Catatan : Sekolah penerima program BOS SD/MI (dari atas ke bawah) adalah SDN 6

Banyumas, MIN 01 Ds. Curup, SDN 44 Jabi, SDN 08 Ujan Mas, MIN Bintuhan, SDN 9

Bintuhan, SDN Linau, dan SDN Tj. Baru. Sementara SMP/ MTS penerima BOS (dari atas ke

bawah) adalah MTsN Model Curup, SMPN 1 PUT, MTsN Bintuhan, dan SMPN 3 Maje.

Siswa penerima BKM (dari atas ke bawah) adalah MAN 2 Curup, SMAN 1 PUT, MAN

Bintuhan, dan SMAN Maje.

Sampel Survei Gakin : KKB 100%, Askeskin 100%, BOS SD/ MI minimal 30%, BOS

SMP/ MTS orang tua siswa yang ada di desa sampel, BKM 100% dan pekerja IP.

Jenis Kegiatan IP : 1. Jalan Desa, 2. Irigasi Desa, 3. Prasarana air bersih, 4. Lain-lain.

Disamping kondisi diatas, dearah sampel yang dipilih memiliki 4 bidang program yang akan

dipantau, yakni Bidang Pendidikan (BOS dan BKM), Bidang Kesehatan (JPKMM), Bidang

Infrastruktur Pedesaan (IP), dan program Subsidi Langsung Tunai (SLT).

D. Tahap Kegiatan Pemantauan dan EvaluasiKegiatan lapangan diawali dengan verifikasi data melalui musyawarah desa (mudes) di 8

desa yang dipilih sebagau sampel dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi

mengenai kemiskinan ditingkat desa sebagai bahan verifikasi data penduduk/keluarga miskin.

Luaran kegiatan ini adalah kriteria penduduk/keluarga miskin, daftar peringkat

penduduk/keluarga miskin, dan perbandingan jumlah penduduk msikin berdasarkan

infromasi masyarakat dengan jumlah penduduk miskin yang digunakan dalam program.

Tabel berikut adalah pemantauan yang bertujuan memperoleh data dan informasi tentang

implementasi masing-masing program diberbagai tingkatan, sehingga akan dapat dianalisis

dinamika program tingkat akhir November 2005. Kegiatan pemantauan dilaksanakan

sekaligus dengan evluasi yang bertujuan mengetahui tingkat ketepatan sasaran program (TS),

ketepatan jumlah (TJ), ketepatan waktu(TW), tingkat pemenuhan (TP), serta efektivitas

program (E).Instrument pemantauan dan evaluasi terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) fasilitasi

penyelenggaraan identifikasi sasaran program, (2) wawancara mendalam (indept interview)

dalam rangka mencari informasi kepada pengelola/ pelaksana program, dan (3) Suvei cepat

(rapid survey) penduduk/ keluarga miskin yang dilengkapi dengan tabulasi data kuantitatif.

E. Permasalahan Pelaksanaan PKPS BBM dan Solusinya

Permasalahan pelaksanaan PKPS BBM dan solusinya secara per-jenis program akan

dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3

Jenis Program, Permasalahan, Solusi, dan

Umpan Balik Bagi Pengelola/Pelaksana Program

No

.

Jenis Program Permasalahan Solusi Umpan Balik Bagi

Pengelola/ pelaksana1. BOS Besarnya dana BOS yang

diterima tidak sebanyak

jumlah siswa sekolah,

sehingga terkesan ada

Kalau selisih

antara jumlah

siswa dengan

dana BOS yang

Verifikasi data

usulan dengan

realisasi, perbaikan

manajemen

penjatahan, sementara

menurut ketentuan bahwa

penerima BOS adalah

seluruh siswa

diterima tidak

besar, sehingga

tetap bisa

menjalankan

operasional

sekolah dengan

dana yang ada,

maka program

sekolah terus

jalan. Namun

kalau selisihnya

banyak,

beberapa sekolah

tetap memungut

iuran namun

jumlah nya kecil.

administrasi.

Penyusunan RAPBS

tertutup, komite tidak

dilibatkan, rawan

penyalahgunaan baik

dalam implementasi

program sekolah maupun

dalam

pertanggungjawaban.

Kemajuan

program dan

pertanggung

jawaban

keuangan

dibahas dalam

rapat sekolah

secara periodik.

RAPBS diumumkan

di papan informasi

sekolah

Dengan adanya dana BOS,

komite sekolah menjadi

tidak berfungsi.

Komite sekoah tetap

dilibatkan pada setiap

pembahasan program

sekolah.

Komite sekolah aktif

mencari peluang

membantu pendanaan

sekolah dari sumber dana

lain diluar iuran siswa.Sekolah penerima BOS

yang ada dibawah

Kakandep, Agama dan

Jajarannya mulai aktif

Pembina dan pengawasan

harus lebih intensif.

Depag(MI), kurang dibina

dan didampingi oleh

Depag. Ada yang tidak

buat RAB walaupun ada

pembukuan. Dana BOS

anggapannya sama dengan

dana komite sehingga bisa

digunakan untuk

tunjangan kepala sekolah

dan honor guru PNS.

mendatangi sekolah

sebagai upaya pembinaan.

Dana BOS terlambat 0,5

s/d 1 bulan.

Sebagian sekolah untuk

mengulangi kebutuhan

operasional sekolah

selama dana sebelum ada

tetap memungut iuran.

Dana pada awal tahun

ajaran telah dapat

dicairkan. Dana iuran

yang terlanjur dipungut

dikembalikan, pembinaan

dan pengawasan

diintesifkan.Ada komponen pebiyaan

sekolah yang sangat

penting seperti honor

penjaga/keamanan

sekolah. Takterakoodir

dalam ketentuan BOS.

Mengingat komponen itu

penting tetap dibiayai dari

BOS walaupun diluar

ketentuan.

Komponen pebiayaan

sekolah perlu diperluas

dan dipertegas untuk hal-

hal yang betul-betul

menjadi prioritas sekolah.

2

.

JPKM

M

Permasalahan. Solusi. Umpan balik

pengelolah/pelaksana.Data bersifat “kuota”,

tidak semua mendapat

kartu askeskin.

Keterangan miskin dari

lurah/kepala desa dan

camat tetap dilayani

dipuskesmas/rumah sakit.

Harus ada sumber data

miskin yang disepakati

untuk semua program.

Data diperbaharui

minimal 6 bulan dan

melibatkan perguruan

tinggi sebagai institusi

independen.Data penerima kartu Keterangan miskin dari Ada satu sumber data

askeskin dan penerima

KKB tidak “gayut”

sehingga bantuan kurang

berarti (tidak teringretasi).

lurah/kepala desa dan

camat tetap dilayani

dipuskesmas/rumah sakit.

yang akurat agar yakin

secara terintegrasi dapat

menerima semua prora

sehingga lebih bermakna.Pembayaran PT Askes

“claim” rumah sakit.

Penjelasan PT Askes

prihal ketidak sesuaian

“claim” dan pebayaran.

Ada kesamaan mekanisme

dan satuan tarif/harga

serta metode

penghitungan.Pembayar dari PT Askes

rata-rata terlambat 1 bulan.

Rumah sakit tetap

melaksanakan pelayanan

dengan potensi yang ada.

Mekanismenya diperbaiki

sehingga waktu paling

lama 2 minggu saja.Pencapaian dana

dipukesmas terlambat.

Sampai akhir november

2005 dana belum cair

karena masih menyusun

POA menggangu kualitas

pelayanan.

Pelayanan pukesmas tetap

dijalankan seadanya.

Bulan juli atau paling

lambat agustus dana untuk

semester 2 sudah dapat

dicairkan pukesmas.

Banyak masyarakat belum

pernah menggunakan

kartu askeskinya karena

lokasi pukesmas yang jauh

sehingga tak punya biaya

juga ada alasan tidak

terbiasa berobat

kedokter/puskesmas.

Tenaga medis yang ada

didesa terus memberikan

pemahaman pada

masyarakat.

Layanan kesehatan yang

lebih mobil perlu

diperbanyak sehingga

masuk kedesa-desa yang

jauh dari puskesmas

sekaligus sosialiasi dan

penyuluhan kesehatan

agar masyaarakat

memanfaatkan sarana dan

prasarana kesehatan yang

ada.3

.

IP Permasalahan Solusi Umpan balik bagi

pengelola/pelaksanaSebagian besar KSO yang

mengakibatkan

keterlibatan masyarakat

sebagai perkerja kurang,

Modal KSO dengan

memperbesar presentasi

porsi masyarakat.

Swakelola denan

pendampingan oleh

konsultan manajemen dan

teknis yang tepat.

disamping terbuka

kemungkinan intervensi

birokrasi dalam proses

menujukan pemborong

(manajemen tersembunyi).Masyarakat mendapat

informasi keliru tentang

model swakelola. Seolah-

olah model ini rumit,harus

punya modal besar

sehingga timbul

kekhawatiran program tak

selesai kalau dengan

swakelola.

Pemahaman masyarakat

terhadap semua model

pelaksanaan IP yang ada

terus diperbaiki.

Masyarakat diberi

penjelasan tentang positif

dan negatifnya suatu

model secara berimbang.

Kegiatan proyek musim

hujan.

Kalau cuacanya baik,

pekerjaan juga dilakukan

malam hari

Proyek IP selambat-

lambatnya dimulai bulan

juli setiap tahun, ada

waktu minial 6 bulan bagi

proses pembangunan

kontruksi.Tanda tangan kontrak

dengan pencairan dana

relatif lama (0,5 s/d 0,75

bulan) sehingga waktu

terlambat, ketercapaian

progra sesuai dengan

target waktu sulit.

Walaupun dipaksakan

encapai target 76% pada

tanggal 8 desember 2005

kualitas hasil diragukan.

Model KSO bisa

ditanggulangi terlebih

dahulu oleh peborong.

Dana segera dicairkan

setelah kontrak di tanda

tangani.

Waktu yang singkat dan

penggunaan alat berat

secara bersamaan embuat

program tidak efesien.

Pelaksaan pekerjaan

dengan prioritas, alat berat

di datangkan dari daerah

lain.

Paling tidak disediakan

waktu 6 bulan untuk

proses implementasi

program sehingga dapat

mengefesieenkan sarana

dan pra sarana yang ada.Penentuan desa yang

mendapatkan IP kurang

transsparan, disamping

akurasi data tentang

kemiskinan/ketertinggalan

suatu desa kurang. Data

yang dipakai tidak sesuai

lagi dengan kondisi

kemajuan desa saat ini.

Pembangunan IP tetap

dijalankan disamping

pemuktahiran data desa.

Perlu kreteria yang jelas

dan terbuka serta

kemuktahiran data

perkembangan desa

sebagai bahan pertibangan

penentuan jumlah desa

yang mendapat IP.

4

.

SLT Permasalahan Solusi Umpan balik bagi

pengelola/pelaksanaPendataan RTM kurang

cerat dan cenderung

memberikan “kuota”

perdesa sehingga masih

cukup banyak penduduk

atau keluarga miskin tidak

mendapat KKB, dan

sebagian yang mampu

mendapat KKB. Kondisi

ini yang menibulkan

gejola di masyarakat.

Upaya penyadaran agar

yang apu atau tidak

miskin mengembalikan

KKB-nya, namun upaya

ini tidak banyak

dapamknya pendataan dan

pengajuan usulan ulang.

Harus ada satu sumber

data miskin yang

disepakati untuk semua

program data di

perbaharui minimaal 6

bulan dan melibatkan

perguruan tinggi sebagai

institusi independen.

Pendistribusian kartu,

khususnya yang langsung

ke masyarakat kurang

tertib, tidak ada

mekanisme yang jelas

yang menjamin KKB

sampai ke tangan yang

bersangkutan. Hal ini

mengakibatkan rawan

penyimpangan.

Massyarakat ada namanya

Kepala desaa/lurah

beserta jajarannya serta

instansi terkait secara

bersama-sama mengontrol

pendistibusian KKB.

Ada mekanisme

pendistibusian yang jelas

daan pengawasan dan

pemantauan yang tepat

untuk menjamin kartu

sampai kepada yang

berhak.

dalam daftar penerima

KKB, namun tidak

mendapat KKB, tapi dana

di kantor POS sudah di

ambil.Tidak ada kontrol

pengambilan dana di

kantor POS karena kantor

POS tidak memegang

daftar nama penerima

KKB.

Pengambilan dana

berdasarkan KPT, surat

keterangan dan

sebagainya.

Kantor POS diberi tebusan

daftar nama, alaat

penerima KKB yang ada

didaerah layanannya.

Progra SLT tidak baik bagi

proses membangun

mental/moral/budaya

masyarakat. Ada

kecenderungan karena

bantuannya dalam bentuk

uang tunai, dan tidak

diikuti dengan pembinaan

dan pendapingan yang

tepat, masyarakat tidak

malu untuk mengaku

miskin. Jangka panjang

program seperti ini

membuat mental

masyarakat semakin

lemah.

Verifikasi data

penduduk/keluarga miskin

sekaligus memberikan

peahaman akan

pentingnya membantu

orang miskin dengan cara

tidak mengambil yang

menjadi haknya.

Bagi lapisan mayarakat

yang sudah tua, janda,

duda, dengan pekerjaan

dan penghasilan tidak

tetap dan keluaarganya

rata-rata kurang mampu,

non pensiunan, pensunan,

program ini dapat

dilanjutkan di ikuti

pendataan yang tepat,

pembinaan dan

pengawasan program

secara intensif.

Di ganti model

pemberdayaan bagi

lapisan masyarakat yang

masih produktif dengan

perkembangan model

usaha kecil yang

berlandaskan komunitas

lokal. Proses

pengembangan dilakukan

dengan pendampingan dan

pengawasan yang tepat. F. Hasil Pemantauan dan Evaluasi

1. Kesimpulan

2.1. Umum

2.1.1. Semua program yang dipantau, yaitu Bidang Pendidikan (BOS dan BKM), Bidang

Kesehatan (JPKMM), Bidang Infrastruktur Pedesaan (IP), dan Subsidi Langsung

Tunai (SLT) pada umumnya telah dilaksanakan.Permasalahan terbesar yang dihadapi

adalah terlambatnya waktu pencairan dana. Keterlambatan ini berdampak cukup luas

terhadap kualitas keberhasilan program.

2.1.2. Data penerima KKB yang dikeluarkan BPS ternyataberbeda cukup berarti dengan data

penerima kartu Askeskin yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Permasalahan ini

mengakibatkan tidak semua penduduk/keluarga miskin mendapatkan pelayanan kedua

program tersebut yang pada akhirnya berdampak pada tetap beratnya tanggungan

yang harus dipikul oleh penduduk/keluarga miskin.

2.1.3. Data penduduk/keluarga miskin penerima program (KKB) setelah diverifikasi, ternyata

perbandingannya dengan data penduduk/keluarga miskin menurut masyarakat

setempat 1 : 2,43. Kondisi ini menunjukkan bahwa data penerima program PKPS

BBM tahun 2005 tidak dapat dikatakan sebagai data penduduk/keluarga miskin

sesungguhnya yang ada di lapangan.

2.1.4. Proses perencanaan dan mekanisme pelaksanaan PKPS BBM tahun 2005 untuk semua

program cukup jelas, sederhana, dan mudah dipahami sehingga memungkinkan dapat

dikuranginya tingkat penyimpangan seoptimal mungkin. Kalaupun ada

penyimpangan, itu terjadi pada tingkat pelaksana lapangan terendah (tingkat sekolah,

pokmas, Kepala Desa/Lurah, dan Puskesmas).

2.1.5. Sosialisasi PKPS BBM tahun 2005 kepada masyarakat penerima manfaat program

berjalan baik. Sebagian besar (76,45%) masyarakat penerima manfaat program

menyatakan pernah menerima penjelasan perihal bantuan/program yang mereka

terima.

2.2. Khusus

2.2.1. Program BOS/BKM

1.2.1.1. Lebih dari separuh masyarakat penerima program BOS (57,35%) menyatakan

program BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs cukup bermanfaat. Artinya dengan

program BOS ini masyarakat dapat menutupi sebagian pengeluarannya di bidang

pendidilan anak. Masyarakat menganggap program BOS sudah tepat untuk

diterapkan (83,22%). Pelaksanaannya pun disekolah dianggap sudah benar

(83,04%), walaupun kurang dari setengahnya (47,04%) masyarakat yang mengaku

diajak bermusyawarah oleh sekolah dalam perencanaan RAP sekolah.

1.2.1.2. Mi dan MTs yang menerima dana BOS pada umumnya kurang mendapatkan

pembinaan dan pengawasan yang memadai dari Kandep. Agama setempat. Masih

ada MI/MTs tidak membuat RAPBS untuk dana BOS yang diterimanya, walaupun

penerimaan dan pengeluaran dibukukan. Masih ada anggapan bahwa dana BOS ini

pengganti dana Komite Sekolahsehingga digunakan untuk tunjangan Kepala

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas dan honor guru PNS lainnya.

1.2.1.3. Sosialisasi program BKM cukup baik. Sebagian besar orang tua siswa (62,86%)

mendapatkan penjelasan sebelumnya tentang program ini. Orang tua

siswa/masyarakat menganggap program BKM sudah tepat untuk diterapkan

(98,37%), dan pelaksanaannyaoleh sekolah sudah benar (90,20%). Namun

masyarakat/orang tua siswa menyatakan program BKM baru sebagian kecil dapat

menutup semua pengeluaran kebutuhan biaya pendidikan anaknya(55.9296)

2.2.2. Bidang Kesehatan (JPKMM)

1.2.2.1. Permasalahan terbesar di bidang kesehatan ini adalah sampai akhir Nopember 2005

dana belum bisa dicairkan Pukesmas. Akhir Nopember 2005 baru sosialisasi oleh

Dinas Kesehatan daerah tingkat dua dan kemudian penyusunan POA (Plan of

Action). Walaupun dinyatakan bahwa program pelayanan kesehatan dasar tetap

berjalan dengan menggunakan dana dan obat yang ada, namun kualitas perjalanan

program jelas akan terganggu.

1.2.2.2. Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan kartu askes lebih bersifat "kuota" yang

diberikan PT Askes/Dinas Kesehatan, tidak menggambarkan jumlahmasyarakat

miskin yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabukaten/Kota

tentang jumlah masyarakat miskin, ternyata selisihnya dengan yang mendapatkan

kartu askes sangat besar,yakni 138.354 jiwa. Kondisi ini menyulitkan pelayanan baik

di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

1.2.2.3. Permasalahan di tingkat Rumah Sakit adalah pencairan dana Askes pada umumnya

terlambat, dan jumlah pencairan tidak sesuai dengan yang di "claim".

1.2.2.4. Sosialisasi program JPKMM baik, 92,93% masyarakat miskin yang mendapat kartu

askes pernah menerima penjelasan perihal program JPKMM. Penjelasan tersebut

(76,52%) diterima dari petugas medis/bidan. Masyarakat miskin (88,54%)

menyatakan program JPKMM memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan.

Sebagian besar masyarakat. (71,01) telah memanfaatkan kartu askesnya, dan

manyatakan tidak harus membayar uang administrasi lagi apabila berobat (67,19%),

serta tidak harus membayar biaya pengobatan lagi (94,85%).

2.2.3. Bidang Infrastuktur Pedesaan

2.2.3.1. Penduduk/keluarga miskin pada umumnya (84,53%) pernah memperoleh penjelasan

tentang program infrastruktur pedesaan di desanya, informasi/penjelasan tersebut

diperoleh dari rapat/musyawarah desa (44,36%) dan tokoh masyarakat (41,09%).

Mereka pada umumnya mengetahui bahwa di desanya ada program Infrastruktur

Pedesaan (97,25%).

2.2.3.2. Sebagian besar program IP digunakan membangun jalan-jembatan yang mempunyai

fungsi penting dalam memperlancar transportasi sehingga masyarakat menerima

kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi di desanya (87,02%). Dengan

adanya program IP masyarakat miskin terbantu dalam mengurangi pengeluaran

pemenuhan kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin (86,37%), serta

program ini memberikan tambahan pendapatan keluarga melalui kegiatan

pembangunan konstruksi IP rata-rata Rp. 20.000,-/hari.

2.2.3.3. Keterlambatan waktu pelaksanaan IP rata-rata 1 bulan, membuat kemajuan program

menjadi terganggu. Banyaknya turun hujan pada bulan September sampai Nopember

2005 juga menghambat kemajuan program. Penggunaan kendaraan alat berat

pengeras jalan dalam waktu yang hampir bersamaan oleh beberapa desa yang sedang

membangun IP, membuat beberapa desa harus menunggu giliran waktu yang cukup

lama. Kondisi ini semua mengganggu target pencapaian waktu program. Sangat sulit

mencapai target selesai 76% pada tanggal 8 Desember 2005. Kalaupun dipaksakan,

kualitas hasildiragukan.

2.2.3.4. Proses pelaksanaan pengerjaan kegiatan IP yang sebagian besar menggunakan model

KSO, mengakibatkan berkurangnya keterlibatan masyarakat miskin sebagai pekerja.

Di samping itu, model KSO ini juga memungkinkan adanya intervensi birokrasi

pemerintahan dalam menentukan pemborong (pihak ke 3) yang secara tersembunyi

berdampak adanya menejemen "fee" di dalamnya. Tampaknya ada informasi keliru

yang diterima masyarakat perihal model KSO, sehingga muncul anggapan kalau

tidak dengan KSO pekerjaan akan menemui hambatanyang berarti.

2.2.4. Bidang Subsidi Langsung Tunai (SLT)

2.2.4.1. SLT baru diterima rata-rata bulan Oktober 2005 (terlambat 0,5 bulan). Hampir

seluruh penduduk/keluarga miskin yang menerima SLT (98,89%) mengaku

mengambil sendiri dananya (tidak diwakilkan). Dana yang diterima

penduduk/keluarga miskin pada umumnya (93.96%) tidak ada pemotongan secara

langsung. Namun setelah dana diterima gakin, ternyata sebagian diberikan sendiri

oleh gakin keperangkat desa (rata-rata Rp. 25.000,- ) sebagai bentuk penggantian

transportasi dan pengurusan KTP (rata-rata Rp. 20.000,-). Gakin sendiri

sebagianbesar tidak mempermasalahkan pemberian sebagian dana ini ke perangkat

desa.

2.2.4.2. Penggunaan dana SLT oleh masyarakat pada umum

Nya (75,99%) untuk pangan. Pengeluaran gakin meningkat sejak kenaikan BBM.

Peningkatan tidak sebanding dengan dana SLT yang diberikan (lebih tinggi).

2.2.4.3. Data gakin yang mendapat KKB, bukan merupakan gambaran sesungguhnya

dari jimlah gakin yang ada di masyarakat, tapi lebih merupakan” kuota” yang

diberikan BPS kepada masing-masing desa/kelurahan. Data gakin yang sesungguhnya

yang menurut kriteria masyarakan jauh lebih banyak disbanding gakin penerima

KKB. 1 : 2,43. Kondisi seperti ini yang manimbulkan gejolak dimasyarakat.

Masyarakat/keluarga gakin yang merasa berhak namun tidak mendapat KKB

kemudian melakukan protes dan mengeluhkan kondisinya keaparat desa, kecamatan

maupun kabupaten. Sementara diantara penerima KKB ada penduduk/keluarga yang

tergolong masyarakat mampu/tidak miskin.

2.2.4.4. Kantor POS tidak dapat mangontrol siapa sebenarnya penerima KKB yang

mengambil dana dikantor POS. kondisi ini dimungkinkan karena kantor POS tidak

diberi daftar nama pemegang KKB sebagai kontrol. Kondisi seperti ini membuat

berbagai peluang penyimpangan.

2.3. Hasil Evaluasi PKPS BBM Tahun 2005

Secara umum hasil evaluasi PKPS BBM tahun 2005 dalam bentuk Ketepatan Sasaran

(TS),Ketepatan Jumlah (TJ), Ketepatan Waktu (TW), Tingkat Pemenuh (TP), dan Evektivitas

Program (E) dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4

Rata-Rata Ketepatan Sasaran, Jumlah, Waktu, Tingkat Pemenuhan, DanEvektivitas Program PKPS BBM Tahun 2005

NO

Progaram Kabupaten/ Kota TS(%) TJ(%) TW(%) TP(%) E(%)

1

Pendidikan BOS SD/MI

Rejang Lebomg 66,67 27,18Kaur 83,33 24,44

BOS SMP/MTs

Rejang Lebomg 66,67 39,11Kaur 83,33 34,47

BKM Rejang Lebomg 100 100 66,67 40,3 54,24Kaur 100 100 66,67 44,8 45,26

2JPKMM Rejang Lebomg 62,55 100 33,33 77,59 41,39

Kaur 91,46 100 66,67 38,57 38,51

3IP Rejang Lebomg 100 100 83,33 29,25

Kaur 100 100 83,33 25,48

4SLT Rejang Lebomg 86,51 91,5 83,33 58,5

Kaur 85,59 95,87 83,33 32,95

Rata-rata Wilayah Pantau

90,76 98,42 72,22 43,43 38,08

Data pada table menunjukan bahwa rata-rata wilayah pantau (Provinsi Bengkulu) untuk 4

program yang menjadi sasaran pemantauan dan evaluasi, yakni Bidang Pendidikan (BOS dan

BKM), Bidang Kesehatan (JPKMM), Bidang Infrastruktur (IP), dan Subsidi Langsung

Tunai(SLT), Ketepatan Sasaran (TS) adalah 90,76%. Sementara ketepatan jumlah rata-rata

provinsi adalah 98,42%, ketepatan waktu rata-rata 72,22%, tingkat pemenuhan (TP) rata-rata

adalah 43,33%, dan evektivitasnya rata-rata 38,08%.

Kabupaten Rejang Lebong untuk program JPKMM ketepatan sasaran paling rendah, yaitu

62,55%, sementara ketepatan sasaran paling tinggi ada pada program BKM dan infrastruktur

Pedesaan (IP) untuk semua kabupaten 100%. Program SLT untuk Kabupaten Rejang Lebong

86,51%, sedangkan Kabupaten Kaur 85,59%. Berkurangnya ketepatan sasaran program SLT

ini pada umumnya diakibatkan karena karena system “kuota formulir isian (blanko)” yang

diberikan petugas BPS kepada Kepala Desa/Kelurahan dna kemudian Kepala Desa/Lurah

membagikan formulir isian tersebut kepada warganya tanpa melalui mekanisme musyawarah

desa.

Ketepatan untuk program BKM,JPKMM, dan Infrastruktur Pedesaan pada semua

Kabupaten yang dipantau adalah 100%. Namun untuk program SLT, rata-rata jumalah

ketepatan Kabupaten Rejang Lebong 91,50%, sedangkan Kabupaten Kaur 95,87%.

Berkurangnya ketepatan pada program SLT pada umumnya disebabkan sebagian dari dana

yang penduduk/keluarga miskin terima diberikan keaparat desa/lurah dengan alasan sebagai

uang lelah/bantuan transportasi pendataan warga miskin, transportasi aparat desa, dan

pengurusa KTP. Pada umumnya masyarakat tidak merasa keberatan dnegan pemberian uang

keaparat desa tersebut.

Ketepatan waktu (TW) dari semua program diwilayah pantau (Provinsi Bengkulu) adalah

72,22%. Rata-rata ketepatan waktu paling rendah adalah program JPKMM di Kabupaten

Rejang Lebong 33,33%, sedangkan Kabupaten Kaur 66,67%. Di Bidang Kesehatan ini

(JPKMM) sampai akhir bulan Nopember 2005 dana di Pukesmas belum dapat dicarikan

karena baru selesai sosialisai dan masih dalam penyususnan Plan of Action (POA). Di Bidang

IP rata-rata ketepatan wakutu 83,33%.keterlambatan di bidang IP lebih disebabkan

keterlambatn penunjukan konsultan di tingkat privinsi.

Tingkat Pemenuhan (TP) rata-rata seluruh program yang dipantau untuk wilayah pantau

Provinsi Bengkulu adlah 43,43%. Angka ini menunjukan belum stengahnya

penduduk/keluarga miskin dapat diakomodir oleh semua bantuan program PKPS BBM tahun

2005. Rata-rata tingkat pemenuaha terendah adalah pada program IP. Kabupaten Rejang

Lebong rata-rata tingkat pemenuhan IP-nya 29,25%, Sedangkan Kabupaten Kaur 25,48%.

Tingkat pemenuhan tertinggi ada pada program JPKMM Kabupaten Rejang Lebong

(77,59%),kemudian program SLT Kabupaten Rejang Lebong (58,50%).

Efektivitas PKPS-BBM tahun 2005 rata-rata untuk wilayah pantau Provinsi Bengkulu

adalah 38,08%. Persentase paling tinggi untuk program BKM, yaitu Kbupaten Rejang

Lebong 54,24% dan Kaur 45,36%. Sementara untuk efektivitas program BOS SD/MI, yakni

27,18% untuk Kabupaten Rejang Lebong dan 24,44% Kbupaten Kaur. Sedangkan efektivitas

untuk program BOS SMP/MTs rata-ratanya adalah 39,11% untuk Kabupaten Rejang Lebong,

34,47% Kbupaten Kaur. Rata-rata efektivitas yang lebih tinggi di Kabupaten Rejang Lebong

bila dibandingkan dengan Kabupaten Kaur dimungkin kan terjadi karena biaya kebutuhan

hidup rata-rata Kabupaten Rejang Lebong lebih rendah dibandingkan dengan Kbupaten Kaur.

2. Rekomendasi

1. Umum Untuk Semua Program

2.1. perlu ada suatu sumber data penduduk/keluarga miskin yang bias disepakati semua

pihak untuk dijadikan referensi semua program yang berhubungan dengan pengentasan

kemiskinan termasuk PKPS-BBM ke depan. Data penduduk/keluarga miskin ini secara

priodik (6 bulan )diprbaharui. Saat ini di wilayah pantau Provinsi Bengkulu ada tiga

sumber data yang masing-masing mempunyai argumentasi yang kuat bahwa data yang

mereka punyai cukup baik, yakni data BPS yang dipakai program SLT, data Dinas

Kesehatan yang dipakai sebagai referensi pemberian kartu Askeskin, dan Pemda Provinsi

(kerjakulu). Ketiga sumber data ini menggunakan kriteria yang berbeda, sehingga

hasilnyapun berbeda. Kondisi seperti ini kalu terus-terus dibiarkan akan berdampak pada

kurangnya efektifitas setiap program dalam bentuk apapun yang ditunjukan membantu

penduduk/keluarga miskin.

2.2. Karu Keluarga Miskin (KKM) seharusnya satu saja untuk satu Gakin, dan KKM ini

dapat dipergunakan untuk semua program yang ditunjukan untuk membantu Gakin. Kalu

ada anak/anggota Gakin yang akan sekolah SD, SMP,atau tingkat SLTA, cukup dengan

memperlihatkan KKM, biaya sekolah dibebaskan. Apabila ada anak/anggota Gakin yang

sakit, cukup dengan menujukan KKM, gratis biaya pengobatanya. Begitupun

partisipasinya sebaga pekerja program infrestruktur Pedesaan, cukup dengan menunjukan

KKM, sudah bias diterima sebagai pekerja. Begitupun program SLT cukup dangan bukti

KKM yang bersangkutan sudah dapat mendapatkan SLT. Dengan model ini program

bantuan bagi Gakin lebih terintegrasi dan manfaatnya lebih bermakna dalam membantu

kehidupan sehari-harinya. Efektivitas program menjadi lebih tinggi.

3. Khusus Per-Program

Rekomendasi khusus Per-program serta usul perbaikan bagi pelaksanaan program di wkatu

mendatang di tuangkan pada tabel berikut :

Tabel 5Rekomendasi dan Usul Perbaikan Pelaksanaan Program

NO

JenisProgram

Rekomendasi Usul Perbaikan Pelaksanaan Program

1 BOS Perlu dilajutkan ditahun berikut

Diperlukan Pembina, pengawasan danpendampig dalam perencanaan danpenggunaan dana BOS

Ketentuan komponen pembiayaanpendidikan yang dapat diambila dari danaBOS lebih diperluas dan di pertegas,sehingga dapat mengakomodir komponenyang betul-betul sangat dibutuhkan untukmendukung pengembangan sekolah(prioritas)

Pencairan dana BOS pada bulan Juli (awaltahun ajaran), sehingga sekolah tidak perlumancari dana “talangan/pinjaman” sepertiyang terjadi pada tahun 2005

2 BKM Perlu dilajutkan ditahun berikut

Diperlukan Pembina, pengawasan danpendampig dalam perencanaan danpenggunaan dana BKM

Pencairan dana BKM pada bulan Juli (awal tahun ajaran), sehingga sekolah tidak perlu mancari dana “talangan/pinjaman” seperti yang terjadi pada tahun 2005

Siawa yang mandapat BKM merupakan

anak Gakin yang memegang KKM (Kartu Keluarga Miskin) sebagaimana direkomendasikan pada rekomendasi umum di atas. Jadi tidak ada lagi Gakin menurut sekolah yang tidak guyut dengan Gakin menurut sumber data lain (BPS, Dinas Kesehatan,dll)

3 JPKMM Perlu dilajutkan ditahun berikut

Data penerima Askeskin mestinya guyutdenga data penerima program PKPS BBMyang lain.

Mekanisme perhitungan ”claim” dari RumahSakit dan PT Askes harus lebih terbuka,khususnya menyangkut perhitungan hari danstuan tarif biaya pengobatan sehingga tidakada selisih biaya antara “calim” RS danpembayaran PT Askes .

Proses bayar dari PT Askes yang rata-rata 1bulan setelah “calaim” terlalu lama dan bisamengganggu kualaitas pelayananmasyarakat.

Bulan Juli untuk semester 2, danaseharusnya sudah dapat dicairkan diPukesmas sehingga tidak mengganggukualitas pelayanan. Saampai akhirNopember 2005 dan di Pukesmas belum bisadicairkan karena masih proses penyusunanPOA, dan ini sangat terlambat.

4 SLT Perlu dilanjutkan untuklapisan masyarakat tertentu,dan diganti dengan modelpemberdayaan masyarakatbagi lapisan masyarakatmasih produktif.

Bagi lapisan masyarakat yang sudah tua, janda,duda, dengan pekerjaan dan penghasilan tidaktetap dan keluarganya rata-rata kurang mampu,non pensiunan, program ini dapat dilanjutkandiikuti pendataan yang tepat, pembinaan danpengawasan program secara itensif.

Diganti dengan model pemberdayaan bagilapisan masyrakat yang masih produktif denganpengembangan model usaha kecil yangberlandaskan komunitas local. Prosespengembangan dilakukan denganpendampingan dan pengawasan yang tepat.

LAMPIRAN 2

TABULASI DAN ANALISIS DATA KUANTITATIF PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PKPS BBM TAHUN 2005 WILAYAH PANTAU PROVINSI BENGKULU

A. Bidang Pendidikan (BOS dan BKM)

B. Bidang Kesehatan (JPKMM)

C. Bidang Infrastruktur (IP)

D. Bidang Subsidi Langsung Tunai (SLT)

A. TABULASI DAN ANALISIS DATA KUANTITATIF BOS/BKM

1. Tabel Frekuensi

BOS SD/MI

No.Pertanyaa

n

JumlahResponden

Frekuensi Jawaban Prosentase (%)

a b c d a b c d

119 517 395 122 0 0 76.40 23.60 0.00 0.00120 517 12 415 90 0 2.32 80.27 17.41 0.00121 517 210 113 194 0 40.62 21.86 37.52 0.00122 517 391 126 0 0 75.63 24.37 0.00 0.00123 517 401 116 0 0 77.56 22.44 0.00 0.00124 517 213 304 0 0 41.20 58.80 0.00 0.00125 517 233 278 0 0 45.07 53.77 1.16 0.00125a 517 Rp 77.500,- 125b 517 Rp 57.500,- 125c 517 416 100.6 0 0 80.00 20.00 0.00 0.00

BOS SMP/MTs

No.Pertanyaa

n

JumlahResponde

n

Frekwensi jawaban Prosentase(%)

a b c d a b c d

119 87 57 30 0 0 65.52 34.48 0.00 0.00120 87 15 72 0 0 17.24 82.76 0.00 0.00121 87 56 31 0 0 64.37 35.63 0.00 0.00122 87 79 8 0 0 90.80 9.20 0.00 0.00123 87 77 10 0 0 88.51 11.49 0.00 0.00124 87 46 41 0 0 52.87 47.13 0.00 0.00125 32 53 2 0 36.78 60.92 2.30 0.00125a Rp 162.262125b 87 Rp 102.561125c 65 22 0 0 74.71 25.29 0.00 0.00

2. Tabulasi Data BOS

Sesuai karakteristik program, maka ketepatan sasaran dan jumlah program BOS sulit

untuk diukur secara kuantitatif, sedangkan tepat waktu dapat diukur dengan tabulasi sebagai

berikut:

Ketepatan Waktu BOS (SD/MI)

Wilayah SampelRata-rata

Keterlambatan(bulan)

Rata-Rata AngkaKonversi Bulan

Ketepatan Waktu (%)

1. Kab. Rejang lebong

a. SD jabi 1 2 66,7b. SD taktoi 1 2 66,7c. SD 6 banyumas 1 2 66,7d. MIN 1 curup 1 2 66,7

Rata-rata kab. Rejang Lebong

1 2 66,7

2. Kab. Kaura. SDN 9 Desa Ps.

Lama0,5 2,5 83,33

b. MI Desa Ps. Baru

0,5 2,5 83,33

c. SDN Linau 0,5 2,5 83,33d. SDN Tj. Baru 0,5 2,5 83,33

Rata-rata Kota Kab. Kaur

0,5 2,5 83,33

Rata-rata keseluruhan 0,75 2,5 75,00Keterangan :Waktu pencairan yang tepat : Bulan Agustus 2005

Ketepatan Waktu BOS (SMP/Mts)

Wilayah SampelRata-rata

Keterlambatan(bulan)

Rata-Rata AngkaKonversi Bulan

Ketepatan Waktu(%)

1. Kab. Rejang lebong

a. SMP PUT 1 2 66,7b. MTSNegeri Curup 1 2 66,7

Rata-rata kab. Rejang Lebong

1 2 66,7

2. Kab. Kaura. MTs Bintuhan 0,5 2,5 83,33b. SMPN Maje 0,5 2,5 83,33

Rata-rata Kota Kab. Kaur 0,5 2,5 83,33Rata-rata keseluruhan 0,75 2,5 75,00

Keterangan :Waktu pencairan yang tepat : Bulan Agustus 2005

3. Tabulasi Data Program BKM

No.Pertanyaa

n

JumlahResponde

n

Frekwensi jawaban Prosentase(%)

a b c d a b c d

131 245 154 91 0 0 62.86 37.14 0.00 0.00132 Rp 65.000 0133 245 54 58 133 0 22.04 23.67 54.29 0.00134 Rp 132.450 0135 245 241 4 0 0 98.37 1.63 0.00 0.00136 245 221 24 0 0 90.20 9.80 0.00 0.00137 245 72 36 137 0 29.39 14.69 55.92 0.00137a 245 191 54 0 0 77.96 22.04 0.00 0.00

a. Tingkat Pemenuhan

No. Kabupaten/KotaJumlah Siswa

yang diusulkanJumlah Siswa

Penerima BKMTingkat

Pemenuhan (%)1 Kab Rejang Lebong 330 133 40,302 Kab Kaur 250 112 44,80

Rata-rata 290 123 42,41*)

b. Ketepatan Sasaran

No. wilayahJumlah

Penerima BKMJumlah Siswa

Gakin PenerimaKetepatan

Sasaran (%)1 Kab. Rejang Lebong

SMAN PUT MAN 2

68 68 100

Curup 65 65 100jumlah 133 133 100

Rata-rata Kab. Rejang Lebong 1002 Kab. Kaur

MA Bintuhan SMA Maje

7141

7141

100100

Jumlah 112 112 100Rata-rata Kab. Kaur 100

Rata-rata Tepat Sasaran Keseluruhan 100

*)Jumlah siswa penerima BKM dibagi jumlah siswa yang diusulkan dikali 100%, bukan TP Kab. Rejang Lebong ditambah TP Kab. Kaur dibagi 2.

c. Ketepatan Jumlah

No. WilayahJumlah BKMSemestinya

(Rp/siswa/6 bl)

Rata-rata BKMditerima

(Rp./siswa/ 6 bl)

KetepatanJumlah (%)

1 Kab. Rejang Lebong SMAN PUT MAN 2 Curup

390.000,00390.000,00

390.000,00390.000,00

100

Rata-rata 390.000,00 390.000,00 100Rata-rata Kab. Rejang Lebong 100

Rata-rata keseluruhan 390.000,00 390.000,00 1002 Kab. Kaur

MA Bintuhan SMA Maje

390.000,00390.000,00

390.000,00390.000,00

100

Rata-rata 390.000,00 390.000,00 100Rata-rata Kab. Kaur 100

Rata-rata Keseluruhan 390.000,00 390.000,00 100

d. Ketepatan Waktu

Wilayah sampelRata-rata

keterlambatan(bulan)

Rata-rata AngkaKonversi Bulan

Ketepatan Waktu(%)

1. Kab. Rejang Lebong

a. SMAN PUT 1 2 66,67b. MAN 2

CURUP1 2 66,67

Rata-rata kab. RejangLebong

1 2 66,67

2. Kab. Kaura. MA Bintuhan 1 2 66,67b. SMA Maje 1 2 66,67

Rata-rata Kab. Kaur 1 2 66,67

Rata-rata Keseluruhan

1 2 66,67

Keterangan :Waktu pencairan yang tepat : Bulan Agustus 2005

e. Efektivitas

1. Efektivitas BOS SD/MI :Rp .77 .500,−¿x 100 =25,81

Rp .20 .000,−¿¿

¿

2. Efektivitas BOS SMP/MTs :Rp .162 .262,−¿ x100 =36,79

Rp .59 .701,−¿¿

¿

3. Efektivitas BKM :Rp .132 .450,−¿ x100 =49,75

Rp .65 .000,−¿¿

¿

B. TABULASI DAN ANALISIS DATA KUANTITATIF JPKMM(KESEHATAN)

1. Tabel Frekuensi

No.Pertanyaa

n

Jumlahresponde

n

Jumlah jawaban Frekuensi (%)

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d)

[221] 707 657 50 0 0 92.93 7.07 0.00 0.00[222] 707 541 6 11 149 76.52 0.85 1.56 21.07[223] 707 707 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00[224] 707 626 81 0 0 88.54 11.46 0.00 0.00[225] 707 475 27 19 186 67.19 3.82 2.69 26.31[226] 505 479 15 5 6 94.85 2.97 0.99 1.19[227] 505 71 29 405 0 14.06 5.74 80.20 0.00[228] 707 Bln September/Oktober[229] 707 369 236 94 9 52.05 33.38 13.30 1.27[229a] 707 Rp 327.950,-[229b] 707 Rp 131.000,-[229c] 707 646 61 0 0 91.37 8.63 0.00 0.00

2. Tabulasi Data Kuantitatif Program Layanan Kesehatan


Wilayah sampleJumlah Gakin yang

Membutuhkan

Jumlah GakinPenerima KartuSehat/Askeskin

Tingkat Pemenuhan(%)

I. Kab. Rejang Lebong

1. Kecamatan

Curupa. Desa Kampung

Banyumas101 75 69,31

b. Desa Air Meles 92 80 86,96Rata-rata Kecamatan Curup 80,31

2. KecamatanPadang Ulak

Tanding (PUT)a. Desa Jabi 50 50 100.00b. Desa Taktoi 105 65 61,90

Rata-rata Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) 74,19Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 77,59

II. Kab. Kaur1. Kecamatan

Kaur Selatana. Desa Pasar

Baru120 64 53,33

b. Desa Pasar Lama

150 75 50,00

Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 51,482. Kecamatan

Majea. Desa Linau 124 137 110,48b. Desa Tanjung

Baru638 122 19,12

Rata-rata Kecamatan Maje 33,99Rata-rata Kabupaten Kaur 38,57

Rata-rata Keseluruhan 48,41

b. Ketetapan Sasaran Program Layanan Kesehatan

Wilayah Sample

Jumlah KK

Penerima

Kartu

Sehat/Askeskin

Jumlah Gakin

Penerima

Sehat/Askeskin Yang

Sesuai

Ketetapan

Sasaran (%)

I. Kab Rejang

Lebong1. Kecamatan Curup

a. Desa Kampung

Banyumas101 43 42,57

b. Desa Air Meles 93 110 118,27Rata-rata Kecamatan Curup 78,87

2.Kecamatan Padang

Ulak Tandinga. Desa Jabi 50 19 38

b. Desa Taktoi 250 137 54,80Rata-rata Kecamatan Padang Ulak Tanding 52,00

Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 62,55II.Kab. Kaur1.Kecamatan Kaur

Selatana. Desa Pasar Baru 64 55 85,94b. Desa Pasar

Lama75 70 93,33

Rata rata Kecamatan Kaur Selatan 89,932.Kecamatan Maje

a. Desa Linau 137 120 87,59b. Desa Tanjung

Baru122 119 97,54

Rata-rata Kecamatan Maje 92,28Rata-rata Kabupaten Kaur 91,46


c. Ketepatan Jumlah Di Puskesmas

Wilayah Sample

Dana Yang

Semestinya

Diterima

Puskesmas

(Rp.)

Dana Yang Diterima

(Rp.)

Ketepatan

Jumlah (%)

I.Kab. Rejang Lebong1. Kecamatan Curup 42.805.651,- 42.805.651,- 1002. Kecamatan Ulak

Tanding49.346.025,- 42.805.651,- 100

Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100II.Kota Kaur

1. Kecamatan Kaur

Selatan78.580.912,- 78.580.912,- 100

2. Kecamatan Maje 57.812.993,- 57.812.993,- 100Rata-rata Kab. Kaur 100

Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantau 100d. Ketepatan Waktu

Wilayah Sample

Rata-rata

Keterlambatan

Penerima Kartu

JPK (bulan)

Rata-rata

Angka

Konversi

Bulan

Ketepata

n Waktu

(%)

I.Kab. Rejang Lebonga. Kecamatan Curup 2 1 33,33b. Kecamatan Padang Ulak Tanding 2 1 33,33

Rata-rata Kab. Rejang Lebong 2 1 33,33II.Kota Kaur

a. Kecamatan Kaur Selatan 1 2 66,67b. Kecamatan Maje 1 2 66,67

Rata-rata Kab. Kaur 1 2 66,67Rata-rata Keseluruhan 1,5 1,5 50,00

Catatan :

Penerima Kartu Sehat/Askeskin mestinya mulai bulan :

Agustus 2005. Untuk keterlambatan dapat dikonversikan sesuai contoh program lain.

Efektivitas : Rp. 131.000,-/12 bulan x 100%

Rp. 327.950,-/12 bulan

= 39,95 %57.812.993,-

C. TABULASI DAN ANALISIS DATA KUANTITATIF INFRASTRUKTUR

PEDESAAN (IP)

1. Table Frekuensi

No.

Pertany

aan

Jumlah

Responde

n

Jumlah Jawaban Jumlah Frekuensi (%)

a b c d a b c d

[318] 948 147 801 0 0 15.47 84.53 0.00 0.00[319] 948 421 28 109 390 44.36 3.01 11.53 41.09[320] 948 26 922 0 0 2.75 97.25 0.00 0.00[321] 948 123 825 0 0 12.98 87.02 0.00 0.00[322] 948 129 819 0 0 13.63 86.37 0.00 0.00[323] 948 7 941 0 0 0.79 99.21 0.00 0.00

2.Table : Lokasi desa IP Menurut jenis, volume, komposisi kgt dan gakin

NoLokasi

desa IP

Jenis

KegiatanVolume**) Kegiatan

Komposisi

***) IP (%)

Gakin****

)1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1Kamp.

BanyumasV 1000m 81,2 18,8 101 101

2 Air Meles V 1000m 78,4 21,6 93 933 Jabi V 72m 2* 65 35 50 504 Taktoi V 3550m 70 30 100 775 Ps. Baru V V 712m 1* 62 38 120 726 Ps. Lama V 1700m 60 40 150 45

7 Linau V V 730m2*

*60 40 124 65

8 Tanj. Baru V V V 825m12***

*

4*

**60 40 638 466

*1 unit jembatan semi permanen

**2 unit “plat decker”

***4 unit jembatan kayu

****12 unit sumur

Keterangan Kolom

*) jenis

kegiatan

1. Jalan desa2. Irigasi3. Prasarana bersih3. 4. Lain-lain

**) Volume

kegiatan

(pembangu

nan)

1. Jalan desa ukuran

meter2. Irigasi desa dlm

ukuran meter3. Prasarana air bersih

( berapa banyak )4. Lain-lain

***)

Komposisi IP (

perbandingan )

antara yang

digunakan

untuk bahan

dan tenaga

kerja

1. Bahan/material….%2. Tenaga kerja….%

………..100%

****)

Gakin

1. Jumlah Gakin2. Jumlah Gakin yang

menerima manfaat

3 Tabulasi Data Kuantitatif Infrastruktur Perdesaan


No.Wilayah sample

Jumlah desa

tertinggal

(DT)

Jumlah DT

penerima

program

Tingkat

pemenuhan

(%)1. Kab. Rejang Lebong 147 43 29,252. Kab. Kaur 157 40 25,48

Rata-rata 304 83 27,30

b. Ketepatan Sasaran Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.). Ketepatan Desa Sasaran

Wilayah Sample

Jumlah

Desa

Penerima

Dana

Jumlah

Desa Yang

Sesuai*)

Ketepatan

Sasaran

Desa (%)

I.Kab. Rejang Lebong1. Kecamatan Curup 6 6 1002. Kecamatan Padang Ulak Tanding 8 8 100

Rata-rata Kabupaten Rejang Lebong 100II.Kab. Kaur

1. Kecamatan Kaur selatan 3 3 1002. Kecamatan Maje 6 6 100

Rata-rata Kab. Kaur 100Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantas

*) Sesuai daftar desa yang ditetapkan oleh DPU

2).Ketepatan Pembangunan Infrastruktur

Wilayah Sample Jumlah Yang Dibangun

Jumlah

Infrastruktur

yang Tepat*)

Ketepatan

Program

(%)I.Kab. Rejang Lebong

1. Kecamatan Curup 6 6 1002. Kecamatan PUT 8 8 100

JumlahRata-rata Kab. Rejang Lebong 100

II.Kab. Kaur1. Kecamatan Kaur selatan 4 4 1002. Kecamatan Maje 13 13 100

Jumlah 17 17Rata-rata Kab. Kaur 100

Rata-rata Keseluruhan 100*) Sesuai : Proposal, Lokasi, dll.

c. Ketepatan Jumlah Program Infrastruktur Perdesaan

1). Ketepatan Jumlah Penerimaan Desa

Wilayah Sample

Anggaran

Semestinya

(Rp.)

Realisasi

Penerimaan

(Rp.)

Ketepatan

Jumlah

(%)I.Kab. Rejang Lebong

1. Kecamatan Curupa. Desa Kamp.

Banyumas

250.000.000 250.000.000,- 100

b. Desa Air Meles 250.000.000 250.000.000,- 100Rata-rata Kecamatan Curup 100

2. Kecamatan PUTa. Desa Jabi 250.000.000 250.000.00,- 100b. Desa Taktoi 250.000.000 250.000.000,- 100


II.Kab. Kaur1. Kecamatan Kaur

Selatana. Desa Pasar Baru 250.000.000 250.000.000,- 100b. Desa Pasar Lama 250.000.000 250.000.000,- 100

Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 1002. Kecamatan Maje

a. Desa Linau 250.000.000 250.000.000,- 100b. Desa Tanjung Baru 250.000.000 250.000.000,- 100


Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantau 100

2). Ketepatan Jumlah Penggunaan Dana Oleh Desa

Wilayah SampleAnggaran

Diterima (Rp.)

Realisasi

Penggunaan

(Rp.)

Ketepatan

Waktu (%)

I.Kab. Rejang Lebong1. Kecamatan Curupa. Desa Kamp.

Banyumas

250.000.000 250.000.000,- 100

b. Desa Air Meles 250.000.000 250.000.000,- 100Rata-rata Kecamatan Curup 100

2. Kecamatan PUTa. Desa Jabi 250.000.000 250.000.00,- 100b. Desa Taktoi 250.000.000 250.000.000,- 100


II.Kab. Kaur1. Kecamatan Kaur

Selatana. Desa Pasar Baru 250.000.000 250.000.000,- 100b. Desa Pasar Lama 250.000.000 250.000.000,- 100

Rata-rata Kecamatan Kaur Selatan 1002. Kecamatan Majea. Desa Linau 250.000.000 250.000.000,- 100b. Desa Tanjung Baru 250.000.000 250.000.000,- 100


Rata-rata Keseluruhan Wilayah Pantau 100d.Ketepatan Waktu Program Infrastruktur Perdesaan

1). Ketepatan Waktu Pencarian Bantuan

Wilayah Sample

Rata-rata

Keterlambata

n (bulan)

Rata-rata

Angka

Konversi Bulan

Ketepatan

Waktu (%)

I.Kab. Rejang Lebong

1. Kecamatan Curupa. Desa Kamp. Banyumas 0,50 2,50 83,33b. Desa Air Meles 0,50 2,50 83,33

Rata-rata Kec. Curup 0,50 2,50 83,332. Kecamatan PUTa. Desa Jabi 0,50 2,50 83,33b. Desa Taktoi 0,50 2,50 83,33

Rata-rata Kec. PUT 0,50 2,50 83,33Rata-rata Kab. Rejang Lebong 0,50 2,50 83,33

II.Kab. Kaur1. Kecamatan Kaur Selatana. Desa Pasar Baru 0,50 2,50 83,33b. Desa Pasar Lama 0,50 2,50 83,33

Rata-rata Kec. Kaur Selatan 0,50 2,50 83,332. Kecamatan Majea. Desa Linau 0,50 2,50 83,33b. Desa Tanjung Baru 0,50 2,50 83,33

Rata-rata Kec. Maje 0,50 2,50 83,33Rata-rata Kab. Kaur 0,50 2,50 83,33


scanned by tapscanner - repository.unib.ac.idrepository.unib.ac.id/20827/1/buku pkps bbm.pdf ·...

Documents