scanned by camscanner...8. pcraturan pcmcrintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional...

4

Scanned by CamScanner

Upload: others

Post on 05-Mar-2021

6 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: Scanned by CamScanner...8. Pcraturan Pcmcrintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496

Scanned by CamScanner

Page 2: Scanned by CamScanner...8. Pcraturan Pcmcrintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496

Scanned by CamScanner

Page 3: Scanned by CamScanner...8. Pcraturan Pcmcrintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496

Scanned by CamScanner

Page 4: Scanned by CamScanner...8. Pcraturan Pcmcrintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496

Scanned by CamScanner

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI...TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5423 KEUANGAN NEGARA. Pelaksanaan. APBN. Tata Cara. (Penjelesan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/ps71-2017.pdf · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.173, 2017 PENGESAHAN. Agreement. RI-Pemerintah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN … Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

UNIVERSITAS AIRLANGGA - pasca.unair.ac.idpasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Image10-421-UN3.1.15... · dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan | BPK RI … · 2014. 10. 2. · Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 ... tertib

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - JDIH - BATAN

jdih.pariamankota.go.id · 2020. 1. 2. · tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN ( Lembaran Negara RI Nomor 140, Tambahan Lembaran

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK · Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - dprd.pacitankab.go.id · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI · 2018. 11. 16. · TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5286 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN

RI R! - migas.esdm.go.idmigas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_203.pdf · telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan | BPK RI ... · Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ... terkait dengan acara pernikahan,

7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang ... file2- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun ... Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157); 7 Peraturan Menteri Agama RI ... 8

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh | BPK RI Aceh · Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI · TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5356 LINGKUNGAN HIDUP. Peternakan. Kesehatan. Veteriner. Hewan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI UU 40-2007.pdf · LEMBARAN NEGARA RI No. 4756 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106) PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU...daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);

DEPARTEMEN SOSIAL RI - Indonesia Notary Community | …€¦ · · 2015-12-03PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110 ... Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI · 2016. 12. 19. · TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.5587 PEMERINTAH DAERAH. Otonomi. Pemilihan. Kepala Daerah. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara

repository.unja.ac.id SKRIPSI... · 2020. 7. 29. · Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2009/uu27-2009pjl.pdf · LEMBARAN NEGARA RI No.5043 Lembaga Legislatif. MPR. DPR. DPD. DPRD. KPU. Kedudukan. Hak

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI...TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.5038 Penyelenggara. Pelayanan. Standar. Hak. Kewajiban. Pelaksana. Masyarakat. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI ... · Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik ... Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR - BPK RI … · 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara RI

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - Peraturan 13... · 2016. 12. 19. · - Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara

DEPARTEMEN SOSIAL RI - dinsos.acehprov.go.id · 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, ... Menetapkan : PERATURAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI...TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5469 PERBANKAN. BI. Bank Umum. Modal Minimum. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/pp74-2014pjl.pdfNo.5594 PERHUBUNGAN. Transportasi. Angkutan Jalan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana · 2019. 9. 20. · Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/pp3-2014pjl.pdf · (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9) PENJELASAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI · 2012. 12. 9. · TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.5331 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/9/PBI/2012 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

BUPATI OGAN ILIR · 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI · 2016. 12. 19. · TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.5512 EKONOMI. Perdagangan. Pembangunan. Pengembangan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN LAllAT · (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 ... Alamat Kantor Perusahaan,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI - ekon