satgas saber pungli - kemenko polhukam
TRANSCRIPT
SATGAS“SABER PUNGLI”
Jakarta, 23 November 2016
DISAMPAIKAN PADA ACARARAKOR PERSIAPAN KPK
DISAMPAIKAN PADA ACARARAKOR PERSIAPAN KPK
PENDAHULUAN
2
SENTRA PELAYANAN PUBLIK
PENDAHULUAN
3
Lahirakte
kelahiran
Masuk sekolah
Biaya di Sekolah
UrusKTP
Mencari pekerjaa
n
Nikah
SKEP Jabatan
Surat Pensiun
SuratKematia
n
SIKLUS KEHIDUPAN YG
MEMBUTUHKAN
PELAYANAN PUBLIK
RENTAN THD PUNGLI
PENGERTIAN
4
PUNGLI ?
ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN
DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA
BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI
ATAU PADA KEGAIATAN TERSEBUT.
SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI
KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA
UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG
KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT
MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN
ATAU PERBUATAN PIDANA.
DATA OMBUDSMAN RI
5SUMBER : DATA OMBUDSMAN RI 2015
6
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN
DAMPAK PUNGLI
7
EKONOMI BIAYA TINGGI,
HAMBAT PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DIRUGIKAN
PEMBANGUNAN
TERHAMBAT
DATA IPK INDONESIA
8
TITIK RAWAN PUNGLI
9
TAHAP
LIDIK
TAHAP
SIDIK
KIRIM
BERKAS
JPU
KIRIM TSK
KE JPU
SIDANG
PN
TIPIKOR
� PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA TELAH MENETAPKAN NAWACITA SEBAGAI AGENDA PRIORITAS
PEMBANGUNAN, GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN. DIMULAI DENGAN
PEMBANGUNAN FONDASI DAN DILANJUTKAN DENGAN UPAYA PERCEPATAN DI BERBAGAI BIDANG, SALAH SATUNYA REFORMASI
DIBIDANG HUKUM MELIPUTI 3 PILAR UTAMA, YAKNI: PENATAAN REGULASI, PEMBENAHAN LEMBAGA/APARAT PENEGAK HUKUM SERTA
PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM YANG KUAT.
� REFORMASI HUKUM DIFOKUSKAN PADA 5 PROGRAM PRIORITAS, YAKNI: PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, PEMBERANTASAN
PENYELUNDUPAN, PERCEPATAN PELAYANAN SIM, STNK, BPKB DAN SKCK, RELOKASI LAPAS DAN PERBAIKAN LAYANAN HAK PATEN,
MERK DAN DESAIN.
� UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN PUNGLI, PRESIDEN TELAH MENGELUARKAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2016
TANGGAL 20 OKTOBER 2016 TENTANG SATGAS SABER PUNGLI.
� BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR BAHWA
PRAKTIK PUNGUTAN LIAR TELAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA SEHINGGA PERLU
UPAYA PEMBERANTASAN SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, EFISIEN DAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA SERTA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PERLU DIBENTUK SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.
� PRESIDEN JOKO WIDODO MEMPERINGATKAN SELURUH INSTANSI KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIK
PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DAN MENUNJUK MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM) SEBAGAI
PENGENDALI DAN PENANGGUNGJAWAB TERHADAP KEGIATAN SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI).
PROGRAM PEMERINTAH
10
11
PUNGLI SUDAH MERUSAK
SENDI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT,
BERBANGSA, & BERNEGARA
TERBITKAN
PERPRES 87 TH 2016
TTG PEMBENTUKAN
SATGAS SABER PUNGLI
INSTRUKSI PRESIDEN
12
SATGAS SABER PUNGLI
JUMLAH PERSONIL : 236 ORG
KEMENKOPOLHUKAM : 38 ORANG POLRI : 86 ORANGKEMENDAGRI : 26 ORANGKEJAKSAAN : 20 ORANG KEMENKUMHAM : 18 ORANG BIN : 9 ORANG TNI (POM DAN PUSPEN) : 18 ORANG PPATK : 11 ORANG OMBUDSMAN RI : 2 ORANG
SATGAS SABER PUNGLI PUSAT MEREKOMENDASI PEMBENTUKAN UPP DI K/L DAN DAERAH � PEMBERANTASAN PUNGLI SECARA MASSIVE
TUGAS SATGAS SABER PUNGLI
TUGAS
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF
DAN EFISIEN DGN OPTIMALKAN
PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN
KERJA, DAN SARANA PRASARANA,
BAIK YG BERADA DI KEMENTERIAN /
LEMBAGA MAUPUN PEMERINTAH
DAERAH.
FUNGSI� INTELIJEN;
� PENCEGAHAN;
� PENINDAKAN; DAN
� YUSTISI.
SASARANSENTRA PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
KEKUATAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA
13
1. MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
2. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARIKEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGANMENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI;
3. MENGKOORDINASIKAN, MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATANPEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
4. MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN;
5. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGASERTA KEPALA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADAPELAKU PUNGLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
6. MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS UNITSABER PUNGLI DI SETIAP INSTANSI PENYELENGGARA PUBLIK KEPADAPIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH; DAN
7. MELAKSANAKAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.
WEWENANG SATGAS
14
LANDASAN HUKUM
NOKETENTUAN
HUKUMJENIS ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1980
TTG TINDAK PIDANA
SUAP PASAL 3
PENERIMA SUAP
3 TAHUN ATAU DENDA
SEBANYAK-BANYAKNYA Rp.
15 JT
2. KUHP PASAL 368 PEMERASAN 9 TAHUN
3.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TIPIKOR PASAL 5 AY
(1)
PEMBERI /
MENJANJIKAN PADA
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH, PALING
LAMA 5 TH DAN ATAU
DENDA PALING SEDIKIT RP.
50JT DAN PALING BANYAK
Rp. 250 JT
4.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TIPIKOR PASAL 5 AY
(2)
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA PENERIMA
PEMBERIAN/ JANJI
SDA
15
LANDASAN HUKUM
NOKETENTUAN
HUKUMJENIS ANCAMAN PIDANA
5.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 11
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA
MENERIMA
HADIAH/ JANJI
PADAHAL DIKET
KRN KEKUASAAN/
KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH DAN PALING
LAMA 5 TH DENDA PALING
SEDIKIT RP.50 JT PALING
BANYAK RP. 250 JT
6.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 12B
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA PENERIMA
GRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP/ PALING SINGKAT 4
TH DAN PALING LAMA 20
TH DENDA PALING SEDIKIT
RP.200 JT PALING BANYAK
RP.1 M
16
LANDASAN HUKUM
NOKETENTUAN
HUKUMJENIS ANCAMAN PIDANA
7.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 12 e
PEGAWAI NEGERI
ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA YANG
DENGAN MAKSUD
MENGUNTUNGKAN
DIRI SENDIRI
PIDANA PENJARA PALING
SINGKAT 1 TH DAN PALING
LAMA 5 TH DENDA PALING
SEDIKIT Rp. 50 JT PALING
BANYAK Rp. 250 JT
8.
UU NO.20 TAHUN 2001
TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO.31 TAHUN 1999
TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI PASAL 13
PEMBERI HADIAH/
JANJI KE PEGAWAI
NEGERI ATAU
PENYELENGGARA
NEGARA KRN
KEKUASAAN/
KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING
LAMA 3 TH DENDA PALING
BANYAK RP. 150 JT
17
18
STRUKTUR ORGANISASI
TKT PUSAT
KETUA POKJA
PENINDAKAN
KETUA POKJA
YUSTISI
PRESIDEN RI
DAL/TG.JWB
MENKO POLHUKAM
SEKRETARIS
BID. DATA INFOR
BID. KEU
BID. ADM UM
BID. LOG
BID. OPS
ANGGOTA
SEKRETARIAT
ANGGOTA
SEKRETARIAT
KETUA PELAKS SATGAS
IRWASUM POLRI
POK AHLI WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI
WAKIL II : JAM WAS
KETUA POKJA
PENCEGAHAN
ANGGOTA
UNIT
PEMBERANTASAN
PUNGLI
K/L/DAERAH
SEKRETARIAT
KETUA POKJA
INTELEJEN
ANGGOTA
SEKRETARIAT
BID. PUBLIKASI UM
PENJABARAN TUGAS SATGAS
PEJABAT TUGASMENKOPOLHUKKAM
PENGENDALI/
PENANGGUNG JAWAB
MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS
SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN
KETUA PELAKSANA
IRWASUM POLRI
1. MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN
PRESIDEN.
2. MELAPORKAN KEGIATAAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA
PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG
BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI.
3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM
RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN
SATGAS
4. MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH SUB SATGAS.
KELOMPOK AHLI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KASATGAS BERKAITAN DENGAN
TUGAS SATGAS, DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN,
PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS.
SEKRETARIS
MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNYA
DIBANTU OLEH 6 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK,
BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN
INFORMASI SERTA BIDANG PUBLIKASI UMUM
19
PENJABARAN TUGAS SATGAS
PEJABAT TUGAS
KELOMPOK KERJA
INTELIJEN
1. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMETAAN TERHADAP MODUS OPERADI YANG
DILAKSANAKAN OLEH OKNUM PELAKU PUNGLI;
2. MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUPAN, ELICITING DALAM RANGKA
MEMPEROLEH BAHAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN;
3. MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA KETUA
PELAKSANA SATGAS;
4. MEMBANTU PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL TERHADAP KEGIATAN
PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH SATGAS SAPU BERSIH DARI
KEMUNGKINAN ADANYA UPAYA YANG DAPAT MELEMAHKAN SATGAS;
KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN,
PELATIHAN DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI,
KELOMPOK KERJA
PENINDAKAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) SESUAI KEWENANGANNYA TERHADAP
PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
KELOMPOK KERJA
YUSTISI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN
DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN
PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA SESUAI KEWENANGANNYA.
20
20 OKT 21 OKT 24 OKT 25-26 OKT 27 OKT 28OKT
Terbitnya Perpres
Nomor 87 Tahun
2016 tentang
Satgas Saber Pungli
Arahan Menko Polhukam Selaku Penanggung Jawab
Ops kepada Ketua dan Anggota Satgas serta Rapat
pembentukan Satgas dan Renops Satgas Saber Pungli
Persiapan Posko
dan Lat Satgas
Saber Pungli
PENGUMUMAN
PERPRES OLEH
PRESIDEN
Rapat lanjutan terkait
pembentukan Posko Satgas Ops
dan penunjukan Anggota Satgas
APEL PENGUKUHAN
SATGAS
TAHAP PERSIAPAN KEGIATAN SATGAS
21
TAHAP PERTAMA PELAKSANAAN( 6 BULAN )
NOVEMBER
2016DESEMBER 2016
JANUARI
2017
FEBRUARI
2017MARET 2017 APRIL 2017
MINGGU KE- MINGGU KE- MINGG KE- MINGG KE- MINGG KE- MINGG KE-
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PELAKSANAAN
PELAPORAN DAN ASISTENSI
A
N
E
V
22
A
N
E
V
A
N
E
V
A
N
E
V
A
N
E
V
A
N
E
V
AGAR UPP K/L & PEMDA MELAPORKAN HASIL GIAT 1 BULAN PALING LAMBAT TGL 23SETIAP BULANNNYA, SUDAH SAMPAI KE SATGAS SABER PUNGLI PUSAT
LAPORAN KE SATGAS PUSAT:
CALL CENTER :193 / 0821-1213-1323
SMS :1193
0856-8880-881 / 0821-1213-1323
EMAIL : [email protected]
Web : saberpungli.id
CALL CENTER & LAP PUS
23
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
LAPORAN PENGADUAN
LAPORAN PENGADUAN
DATA LAP ADUAN
24
SMS : 6.306
EMAIL : 1.172
TELP : 625
APLIKASI ANDROID : 940
DATANG : 1
SURAT POS : 6
LAPORAN ADUAN S.D. TGL 19
NOVEMBER 2016 PUKUL 08.00 WIB,
TOTAL 9.043 MELALUI:
DATA UPP
25
KEMENTRIAN/LEMBAGA:1. UPP POLRI;2. UPP KEMENKUMHAM RI;3. UPP KEMENKOMINFO RI;4. UPP KEMENDAGRI;5. UPP BIN RI;
DAERAH :1. UPP PROP. SULSEL;2. UPP PROP. KALTIM;3. UPP PROP. KALSEL;4. UPP PROP. JAMBI;5. UPP PROP. LAMPUNG;6. UPP PROP. JATIM;7. UPP PROP. JABAR;8. UPP PROP. DIY;9. UPP PROP. KEPRI.
YANG TELAH
TERBENTUK
SAMPAI DENGAN
TANGGAL
17 NOVEMBER
2016
KEPEMIMPINAN MERUPAKAN KOMPONEN VITAL YANGMEMPENGARUHI KEBERHASILAN ORGANISASI DALAMMENCAPAI TUJUANNYA. SEORANG PEMIMPIN ADALAHFIGURE YANG MENENTUKAN ARAH ORGANISASI, WARNAORGANISASI TERMASUK PENGEMBANGAN KUALITASANGGOTA-ANGGOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAHDITETAPKAN. OLEH KARENANYA DIPERLUKAN KOMITMEN
YANG KUAT SECARA TULUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH DALAMMENJALANKAN RODA ORGANISASI SESUAI DENGAN ATURAN.KOMITMEN ADALAH SUATU KETENTUAN UNTUK BERJANJIKEPADA DIRI SENDIRI YANG AKAN MEMACU SESEORANGUNTUK TERUS BERJUANG DALAM MENCAPAI TUJUAN YANGDICITA-CITAKAN.
KOMITMEN PIMPINAN
26