SAP INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (IGR)/HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN

MR.Khairul Muluk dan Ike Wanusmawatie

No Pertemuan Topik Keterangan

1 Minggu I Pendahuluan

2 Minggu II Framework (IGR). Membahas IGR dalam konteks negara kesatuan dan negara federal. IGR mengkaji hubungan antar pemerintahan, hubungan antar susunan pemerintahan. Hubungan antar struktur,

3 Minggu III—IV

Minggu V

Asas-Asas penyelenggaraan Pemerintahan Studi kasus (1)

4 Minggu VI Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah

5 Minggu VII Case Study (2)

6 Minggu VIII UTS

7 Minggu IX Hubungan Kelembagaan Pusat & Daerah

8 Minggu X Case Study (3)

No Pertemuan Topik Keterangan

9 Minggu XI Hubungan Keuangan Pusat & Daerah

10 Minggu XII Case Study (4)

11 Minggu XIII Hubungan pengawasan (kontrol) Pusat & Daerah

12 Minggu XIV Case Study (5)

13 Minggu XV Capita Selecta memberi ruang untuk variasi membicarakan permasalahan pemerintahan, yang membutuhkan penanganan bersama.

14 Minggu XVI UAS

Pendahuluan

Aturan main: terlambat boleh max 10 menit setelah dosen masuk. Jika dosen terlambat ditelpon.

Pakaian rapi dan sopan, pakai sepatu, no kaos oblong, ada adzan break.

Koordinator kelas Dimas Penilaian: presensi (kehadiran)sangat

dihargai,tidak ada yg telpon tentang kena kategori gara-gara gak masuk. Keaktifan di kelas menjadi nilai plus. UTS tugas testruktur dan UAS.

Pada pertemuan pertama yang aktif Rendy dan Kafi kurniawan.

BAB I. Pendahuluan Deskripsi singkat/Pengantar IRG IGR merupakan salah satu disiplin ilmu

yang populer Intergovernmental relation berbicara

tentang hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah (provinsi dan kab/kota). IGR muncul setelah ada penjelasan desentralisasi, pemerintahan daerah tidak akan bisa dibahas apabila tidak ada pemahaman tentang desentralisasi.

Kajian IGR dalam khasanah Indonesia sering disebut dengan hubungan antar susunan pemerintahan atau hubungan antar tata pemerintahan.

Siapa pemerintahan itu??....eksekutif? Kenapa harus ada hubungan, Pemerintahan:......pusat......daerah:

propinsi, kab/kota

Bentuk-bentuk Hubungan pusat dan daerah

Otonomi teritorial vs federal

BC Smith: Maaping 3 pendekatan dalam IGR:

1. Law and Administration approach; 2. Interorganizational politic approach

(kajian iclasul amal);3. Interorganizational conflict approach

(pendekatannya marxis).

Karena dalam konteks ilmu administrasi publik maka pendekatan yang lebih tepat adalah hukum dan administrasi (law and administration approach)

Hubungan antara pusat dan daerah, jika mengacu pada pendekatan administrasi dan hukum maka beberapa kajiannya diantaranya adalah hubungan kewenangan, keuangan,kepegawaian,kontrol, kelembagaan, perencanaan pembangunan, dll.

Desntralisasi