sampah jadi listrik = insentif ... sampah rumah tangga yang berhasil diubah menjadi listrik. tulisan

Download Sampah Jadi Listrik = Insentif ... sampah rumah tangga yang berhasil diubah menjadi listrik. Tulisan

Post on 20-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Vol. IV, Edisi 22, November 2019

    Meninjau Pelaksanaan Program Pariwisata

    p. 8

    ISO 9001:2015 Certificate No. IR/QMS/00138 ISSN 2502-8685

    Evaluasi Kebijakan Pembiayaan dan Pelaksanaan Rumah

    Bersubsidi p. 12

    Sampah Jadi Listrik = Insentif p. 3

  • 2 Buletin APBN Vol. IV. Ed. 22, November 2019 Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

    Meninjau Pelaksanaan Program Pariwisatap.8 PERANAN sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata. Pemerintah telah menggalakkan berbagai program kebijakan untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. Namun, target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum tercapai dalam tiga tahun terakhir. Berbagai program kebijakan pemerintah dinilai masih belum fokus untuk menyelesaikan masalah sektor pariwisata. Untuk itu perlunya dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

    Evaluasi Kebijakan Pembiayaan dan Pelaksanaan Rumah Bersubsidi p.12

    Perumahan dan permukiman layak yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu sasaran program pemerintah. Pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk memenuhi hak masyarakat akan kepemilikan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga layak huni. Pemerintah menawarkan alternatif kebijakan terkait dengan pembiayaan perumahan bersubsidi melalui FLPP, SSB, SBUM, serta pembiayaan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, ditemui beberapa hambatan baik dari pengalokasian kuota pembiayaan yang belum akurat, kurangnya sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, dan adanya pelanggaran dalam tahap pembangunan yang dilakukan oleh pengembang.

    Sampah Jadi Listrik = Insentif p.3

    Kritik/Saran

    puskajianggaran@dpr.go.id

    Dewan Redaksi Redaktur

    Dahiri Ratna Christianingrum

    Martha Carolina Rendy Alvaro

    Editor Ade Nurul Aida

    Marihot Nasution

    TAHUN 2019, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik baru, yaitu Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Dana ini diberikan pada daerah yang mampu mengatasi kondisi darurat sampahnya dan mengubah sampah menjadi energi listrik. Tulisan ini membahas beberapa hal yang mengenai BLPS dan upaya pemerintah dalam penerapan DAK tersebut.

    Penanggung Jawab Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,

    M.Si. Pemimpin Redaksi

    Dwi Resti Pratiwi

  • 3Buletin APBN Vol. IV. Ed. 22, November 2019

    Sampah Jadi Listrik = Insentif oleh

    Marihot Nasution*)

    Mulai tahun 2019, pemerintah menyiapkan dana insentif bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. “Insentif” ini diberikan dalam rangka operasional penanganan sampah, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dengan adanya Perpres tersebut beberapa kota di Indonesia ditunjuk sebagai pelopor berdirinya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Insentif tersebut dinamakan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) diberikan bagi daerah sesuai dengan jumlah sampah rumah tangga yang berhasil diubah menjadi listrik. Tulisan ini memberikan informasi seputar BLPS dan beberapa permasalahan yang muncul dan konsekuensi dari kebijakan BLPS tersebut.

    Sampah Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan

    Perpres 35/2018 diterbitkan dalam rangka mengatasi problematika pengelolaan sampah di daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengubah sampah yang tidak lagi dapat dilakukan treatment 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi listrik yang dapat digunakan sehari-hari. Langkah ini dapat dilakukan dengan mendirikan PLTSa. Dalam periode 2019-2022, akan ada 12

    PLTSa yang beroperasi di 12 wilayah di Indonesia dengan waktu operasional yang berbeda-beda. Rencananya, keduabelas pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 megawatt (MW) dari sekitar 16.000 ton sampah setiap hari.

    Hadirnya PLTSa diharapkan akan mendongkrak penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen dalam bauran energi pada 2025 nanti. Hingga akhir 2018, pembangkit listrik bertenaga EBT baru memenuhi 12,4 persen dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi. Meskipun demikian, pembangunan PLTSa ini tidak termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. PLN mendukung pembangunan PLTSa namun hanya satu pembangunan PLTSa yang merupakan penugasan langsung dari pemerintah untuk PLN yaitu PLTSa Suwung, Denpasar. Kesebelas PLTSa lainnya merupakan penugasan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan darurat sampah. Dukungan PLN bagi 11 kota selain Denpasar dalam pembangunan PLTSa hanyalah sebatas PLN sebagai pembeli utama listrik yang diproduksi PLTSa tersebut. Pembangunan PLTSa di 11 kota selain Denpasar dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan penugasan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau swasta.

    Abstrak Tahun 2019, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik baru,

    yaitu Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Dana ini diberikan pada daerah yang mampu mengatasi kondisi darurat sampahnya dan mengubah sampah menjadi energi listrik. Tulisan ini membahas beberapa hal mengenai BLPS dan upaya pemerintah dalam penerapan DAK tersebut.

    *) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

    primer

  • 4 Buletin APBN Vol. IV. Ed. 22, November 2019

    Meskipun tidak termasuk dalam RUPTL, misi mulia yang diinisiasi oleh Presiden ini diutamakan untuk penanganan sampah, listrik yang dihasilkan hanyalah bonus bagi pemerintah daerah nantinya. Pasalnya, meskipun mengalami darurat sampah, namun PLTSa yang dibangun rata-rata hanya mampu mengolah 1.500-2.000 ton sampah per hari, tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk ke tiap tempat pembuangan sampah akhir1. Selain itu, jumlah daya listrik yang diproduksi hanya sebesar 10-30 MW, jauh lebih kecil dari target awal pemerintah daerah yang membangun PLTSa2. Sejak Perpres 35/2018 muncul hanya 4 kota dari 12 kota yang telah ditunjuk dan bergerak cepat mewujudkan misi ini. Mereka telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang rapi hingga dapat mendirikan PLTSa. Perlu diketahui bahwa pengelolaan sampah merupakan proses panjang yang terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang,

    atau pembuangan dari material sampah. Namun, banyak pemerintah daerah yang belum memiliki rencana matang pengelolaan sampah.

    Penanganan sampah bagi pemerintah daerah tertera dalam peraturan daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah yang merupakan turunan dari Perpres No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah paling lama dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Jakstranas. Namun sampai dengan Januari 2019, tercatat baru 308 kabupaten/kota dan 15 provinsi yang telah menyelesaikan dokumen Jakstrada. Terlihat bahwa komitmen daerah masih lemah dalam penanganan sampah rumah tangga ini.

    1) TPST Bantar gebang di Bekasi menerima sampah masuk sebanyak 7.500-8.000 ton per hari. 2) Proyek PLTSa di TPST Bantar gebang, Bekasi sebelumnya ditargetkan menghasilkan tenaga 26 MW. Namun, dari hasil uji coba pembangkit listrik tersebut hanya mampu menghasilkan daya sebesar 1 MW dan kini ditargetkan untuk menghasilkan listrik hanya sebesar 9 MW.

    Tabel 1. Rencana Pembangunan PLTSa di 12 Kota

    Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

  • 5Buletin APBN Vol. IV. Ed. 22, November 2019

    tahun 2019 sangat bergantung pada hasil evaluasi KLHK terkait kesiapan operasional infrastruktur PLTSa di tahun 2019. Sesuai dengan kesiapannya, Pemerintah Kota Surabaya-lah yang akan menjadi penerima pertama dana tersebut. Dana Bantuan BLPS dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp106,2 miliar atau meningkat sebesar Rp79,3 miliar (294,6 persen) dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019. Namun dengan skema ini, pemerintah daerah dapat berupaya meningkatkan pendapatannya dari berjualan listrik semata dan mengesampingkan kewajiban pengelolaan sampahnya, sehingga perlu ketelitian dari KLHK sebagai verifikator data sampah yang telah dikonversi menjadi listrik.

    Perlu diketahui bahwa wewenang untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah daerah merupakan salah satu urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya telah memiliki skenario sendiri dalam menanggulangi sampahnya seperti yang tertera dalam Jakstrada masing- masing. Hadirnya Perpres 35/2018 ini merupakan salah satu solusi yang tidak hanya mengatasi darurat sampah namun juga memberi nilai tambah dari sampah. Solusi penanggulangan sampah yang lain dapat diupayakan pemerintah daerah seperti penanaman

    Gambar 1. Alur BLPS

    BLPS: Insentif Dalam Mengelola Sampah

    BLPS adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Bantuan BLPS diberikan kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk membantu pembiayaan layanan pengolahan sampah untuk percepatan terwujudnya PLTSa. Dana Bantuan BLPS diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurang

Recommended

View more >