*disampaikan Pada Acara Musrenbang RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 15 Desember 2010PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHTahun 2010

*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniaUUD 1945PEMBUKAANTUJUAN DIBENTUKNYA PEMERINTAH NEGARA INDONESIAPerlu adanya perencanaan untuk merealisasikan tujuanRPJPRPJMRKPNEGARAKESATUANPenyusunan RPJP, RPJMD dan RKP berpegangan pada bentuk negara yaitu negara kesatuan, sehingga harus ada benang merah perencanaan dari Pusat, Propinsi sampai Kab/KotaPasal 1 UUD 1945PusatProvDaerahALASAN LOGIS KEBERADAAN DAN SINERGI RPJP

*

Penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan nasional denganmengacu pada potensi, tantangan dan kepentingan masyarakat Jatim.Bersifat visioner dan menjadi arahan bagi pembangunan masyarakat Jatim.Bersifat makro, memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjangMengacu arah pemb. nasional yg ditetapkan pd RPJP nasional sesuai potensi & kharakter daerahMenempatkan rakyat Jatim sebagai sentra pembangunan

PENGERTIAN RPJPD JATIM

*KONDISI EKSISTING2000 - 2005KONDISI YANG DIHARAPKAN2025RPMJD 2006 - 2008TARGET MDGS2015TARGET TATA RUANG2025APEC2020ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015KETERKAITAN TAHAPAN RPJPD JATIM DGN RPJPN DAN KESEPAKATAN REGIONAL TAHAP I2005 - 2009TAHAP II2010 - 2014TAHAP III2015 - 2019TAHAP IV2020 - 2024RPJPDRPJPNRPMJD 2009 - 2014RPMJD 2014 - 2019RPMJD 2019 - 2024INDONESIA SEHAT 2010RPJMDTAHAP I2005 - 2009TAHAP II2010 - 2014TAHAP III2015 - 2019TAHAP IV2020 - 2024

*Oleh DPRDOleh Bappeda Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat

Proses Teknokratik oleh Bappeda

Rancangan RPJPDMusrenbang RPJPDPenyusunan Rancangan akhirPenetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada RPJP NasionalLangkah Penyusunan RPJPD

*KAITAN RPJP NASIONAL, RPJPD JATIM DAN RPJPD KAB/KOTASebagai Negara Kesatuan yang terdiri dari 33 Propinsi yang mempunyai potensi dan karakter yang berbeda, maka RPJP Nasional memberikan arah dan ruang bagi pelaksanaan pembangunan, sedangkan RPJP Daerah memberikan percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan karakternya.RPJP NASIONALRPJPD JATIMRPJPD KAB/KOTA

*UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan DaerahUU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahUU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangPP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPermendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahSE Mendagri No.050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

*Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutanMengoptimalkan partisipasi masyarakat.

*KONDISI DAN PERMASALAHANJAWA TIMUR

*1). Isu Kesenjangan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

INDIKATOR:Pertumbuhan PDRBPDRB PerkapitaHDIISU-ISU UTAMAPEMBANGUNAN WILAYAH JAWA TIMUR

No. Kab/KotaIndeks TotalNama Kab/KotaNo. KabKotaIndeks TotalNama Kab/Kota3015.00Kota Kediri*237.00Tuban3815.00Kota Batu247.00Lamongan2514.00Gresik317.00Kota Blitar*3713.00Kota Surabaya*66.00Kediri1512.00Sidoarjo96.00Jember3410.00Kota Pasuruan*106.00Banyuwangi3510.00Kota Mojokerto*126.00Situbondo49.00Tulungagung186.00Nganjuk149.00Pasuruan196.00Madiun369.00Kota Madiun*216.00Ngawi28.00Ponorogo336.00Kota Probolinggo* 38.00Trenggalek85.00Lumajang58.00Blitar115.00Bondowoso78.00Malang135.00Probolinggo178.00Jombang225.00Bojonegoro328.00Kota Malang*264.00Bangkalan17.00Pacitan284.00Pamekasan167.00Mojokerto294.00Sumenep207.00Magetan273.00Sampang

*ISU-ISU UTAMAPEMBANGUNAN WILAYAH JAWA TIMUR2). Isu Kesenjangan Pembangunan TransportasiINDIKATOR:Arteri PrimerKolektor PrimerPelabuhan Penyeberangan Pelabuhan NasionalTerminal Kelas ABandara

No. Kab/ KotaIndeks TransportNama Kab/KotaNo. Kab/KotaIndeks TransportNama Kab/Kota378.00Kota Surabaya242.29Kab Lamongan74.57Kab. Malang222.29Kab Bojonegoro104.57Kab Banyuwangi232.29Kab.Tuban254.00Kab Gresik202.29Kab. Magetan294.00Kab Sumenep82.29Kab Lumajang152.86Kab. Sidoarjo332.29Kota Probolinggo92.86Kab. Jember342.29Kota Pasuruan132.86Kab Probolinggo262.29Kab Bangkalan52.86Kab Blitar212.29Kab. Ngawi302.86Kota Kediri192.29Kab. Madiun122.86Kab.Situbondo12.29Kab Pacitan362.86Kota Madiun312.29Kota Blitar322.29Kota Malang352.29Kota Mojokerto142.29Kab.Pasuruan381.71Kota Batu172.29Kab. Jombang31.71Kab. Trenggalek162.29Kab Mojokerto281.71Kab Pamekasan42.29Kab.Tulungagung271.71Kab. Sampang182.29Kab. Nganjuk21.14Kab.Ponorogo62.29Kab. Kediri111.14Kab.Bondowoso

*ISU-ISU UTAMAPEMBANGUNAN WILAYAH JAWA TIMUR3). Isu Kesenjangan Pembangunan Fasilitas Sosial

INDIKATOR: Fasilitas Pendidikan (SLTP dan Setara, SMA dan setara, Sekolah Tinggi dan Setara) Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RumahSakit).3.Fasilitas Perhotelan

No. Kab/KotaIndeks Fasi-litasNama Kab/KotaNo. Kab/KotaIndeks Fasi-litasNama Kab/Kota3726.27Kota Surabaya211.61Kab. Ngawi74.21Kab. Malang201.59Kab. Magetan323.89Kota Malang81.47Kab. Lumajang143.65Kab. Pasuruan31.45Kab. Trenggalek93.64Kab.Jember361.44Kota Madiun103.53Kab. Banyuwangi331.44Kota Probolinggo383.36Kota Batu281.42Kab. Pamekasan153.07Kab. Sidoarjo261.41Kab. Bangkalan172.62Kab. Jombang51.37Kab. Blitar242.50Kab. Lamongan111.35Kab. Bondowoso222.27Kab. Bojonegoro11.33Kab. Pacitan162.18Kab. Mojokerto341.32Kota Pasuruan22.01Kab. Ponorogo301.28Kota Kediri251.98Kab. Gresik271.23Kab. Sampang231.96Kab. Tuban191.14Kab. Madiun131.86Kab. Probolinggo121.10Kab. Situbondo41.72Kab. Tulungagung310.65Kota Blitar291.66Kab. Sumenep350.65Kota Mojokerto181.62Kab. Nganjuk60.17Kab. Kediri

*SEBARAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA TIMUR

*PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAHSD, SLTP DAN SLTA DI JATIMSumber:Evaluasi Kinerja Pemprop Jatim 2006Tingginya angka penurunan APS dari tingkat SD SLTAmenunjukkan tingginya angka putus sekolah yang disebabkan antara lain:Kemampuan membiayai sekolahKurangnya sarana & prasarana pendidikanFaktor budaya nikah usia mudaMempengaruhi skor IPMKualitas Tenaga Kerja rendah

Chart1

96.7381.8351.84

97.1881.9952.14

97.4384.6352.8

96.383.954.64

98.2285.9856.77

SD

SLTP

SLTA

Sheet1

SDSLTPSLTA

200296.7381.8351.84

200397.1881.9952.14

200497.4384.6352.80

200596.3083.954.64

200698.2285.9856.77

*Persebaran Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Provinsi Tahun 2005Sumber:Survey Penduduk Antar-Sensus (Supas) (2005)3 Penyebab Utama Kematian BayiInfeksi saluran pernafasan akut (ISPA ), Komplikasi Perinatal,Diare. Tingginya kematian anak pada usia hingga satu tahun menunjukkanMasih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; Perilaku ibu hamil, keluarga, masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih & sehat.

*S O S I A L 1.Tingginya Penduduk Miskin (7,1 juta orang). 2.Tingginya Pengangguran(1,2 juta orang) 3.Pertumbuhan Penduduk 1,03% per tahun MAKRO EKONOMI 1. Pertumbuhan Ekonomi kurang Berkualitas karena ditopang pengeluaran Konsumsi & Ekspor 2. Sektor PDRB Bergeser dari Tradables ke Non Tradables KESEHATAN 1.Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan & obat an 2.Kurang memadai sarana & prasarana kesehatanPENDIDIKAN 1.Kurikulum pendidikan belum mampu menjawab pasar kerja 2.Rendahnya kualitas pendidikan 3.Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan INFRASTRUKTURKeterbatasan infrastruktur wilayahDisparitas infrastrukturRendahnya keterhubungan antar daerahPERMASALAHANJATIM

*VISIJATIM2025KEMISKINANPENGANGGURANPEMANASAN GLOBALUNTUK MENJAWABPERMASALAHANKESEHATAN DAN PENDIDIKANPERMASALAHAN JAWA TIMUR

*

*VISIPEMBANGUNANJATIM2025AGENDA PUSATPOTENSI DAERAHFAKTOR YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERUMUSAN VISI JATIMTREND GLOBALINTERNAL PROBLEMSKemiskinanKesenjangan daerahInvestasi & kesempatan kerjaKualitas SDMPotensi AgrobisnisMDGs 2015APEC 2020Revitalisasi PertanianIndonesia Sehat 2010PNPM

*Penyusunan Draft 1 (Awal)Evaluasi Hasil PembangunanSosialisasi Awal RPJPDPenyempurnaan Draft 2RPJP Nasional Disahkan Menjadi UU

Ekonomi MakroAgribisnisIndustri & PerdaganganTata Ruang & LHInfrastrukturPendidikanKesehatanKetenagakerjaanRancangan AwalRPJPDMusrenbang RPJPPROSES PENYUSUNAN RPJPD JATIMPenjaringanAspirasi RakyatPembahasan di DPRDRancangan AkhirRPJPDKonsultasi publik, Media cetak, radio, televisi dan websitePenyesuaian dgn RPJPN menjadi draft 3

*AGRO INDUSTRI BERBASIS INOVASI TEKNOLOGIPENGEMBANGAN STRUKTUR EKONOMI BERDAYA SAING GLOBALTERWUJUDNYA SDM YANG HANDAL, BERAHLAK MULIA, DAN BERBUDAYATERWUJUDNYA KEMUDAHAN MEMPEROLEH AKSES UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUPOPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATANPEMENUHAN INFRASTRUKTUR BERNILAI TAMBAH TINGGITATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK JAWA TIMUR 2025 SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTANKETETAPANMUSRENBANG RPJPD JATIMJANUARI 2008VISIMISI

*JUSTIFIKASI VISI JATIM 2025PENDUDUK MISKIN SEBESAR 7,4 JUTA JIWA YANG SEBAGIAN BESAR DI SEKTOR PERTANIAN.

KEBUTUHAN PRODUK PERTANIAN MAKIN MENINGKAT SEIRING PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN BIO ENERGI.

LEBIH TAHAN TERHADAP TERPAAN KRISIS EKONOMI GLOBALSEKTOR PERTANIAN MENYERAP LEBIH 45% TENAGA KERJAPOTENSI AGRO BISNIS JATIM CUKUP BESAR. KHUSUSNYA PADA KELOMPOK INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN (IKAHH)STABILITAS SOSIAL EKONOMI LEBIH TERJAGA

*KONDISI EKSTREM2008Semester IHarga pangan naik drastis, sampai mengganggu stabilitas negara berkembang seperti Haiti, Pantai Gading, Mozambique dan PhiliphinaBeberapa negara produsen melakukan proteksi untuk tidak mengekspor produk pangan.Kasus gizi buruk meningkatSemester IIHarga pangan turun drastis sehingga jerih payah petani tidak mendapatkan penghargaan yang memadai.Kelangkaan pupuk ketika musim tanam

Masalah pangan bukanlah persoalan komoditas belaka, tetapi juga menyangkut :pemenuhan hak dasar akan pangan,pemenuhan hak dasar akan kesehatanpemenuhan hak dasar akan lapangan pekerjaan, sertaManajemen dan stabilitas jalannya suatu pemerintahan.JUSTIFIKASI VISI

*ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTORAL2005 - 2025

*Mengintegrasikan strategi pembangunan pertanian ke dalam strategi ekonomi makro. Menempatkan rumah tangga petani sebagai subyek utama atau minimal sebagai kelompok sasaran dari berbagai program pembangunan.Meningkatkan alokasi kepada investasi sumberdaya manusia perdesaan seperti: pendidikan, air bersih, kesehatan, keluarga berencana, dan program-program perbaikan nutrisi merupakan sasaran investasi perbaikan SDM.Memperbaiki partisipasi masyarakat perdesaan dalam pengambilan keputusantermasuk dari kelompok wanita. Meningkatkan peran aktif ekonomi perdesaan berbasis non-usaha tani (UMKM).Pembangunan infrastruktur ini perlu ditempatkan sebagai salah satu stimulasi investasi masyarakat dan effective demand di tingkat perdesaan. Kombinasi antara inovasi, pemihakan dan governance yang baik untuk meningkatkan output dan memperbaiki outcome kesejahteraan.BEBERAPA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJP 2005 - 2025

*TARGET INDIKATOR UTAMA TAHUN 2025*) Asumsi Rata rata inflasi 7 - 9%/tahun dan pertumbuhan penduduk 7,5 %PDRB per Kapita *)Rp. 14,5 JtRp. 21 JtRp. 40 JtNilai Tukar Petani100120140Indeks Pembangunan Manusia68,06> 70> 75Penduduk Miskin18,89 %11 %8 %Angka Kematian Bayi32,9320,0015,00Angka Kematian Ibu349250< 150Tingkat Pengangguran Terbuka6,79 %5,00%< 4,00%Angka Partisipasi SekolahSDSLTPSLTA98,42 %86,42 %58,54 %99,00 %93,00 %72,00 %> 99,00 %> 99,00 %> 99,00 %Disparitas Wilayah115,38110,00< 110,00

*LANGKAH LANGKAH PENCAPAIAN VISI JATIM 2025

RPJMD 2009 - 2014RPJMD 2014 - 2019RPJMD 2019 - 2024Rasio SMK/SMU 60 :40Wajar DikmenPengembangan on line sistem pendidikanLink & macth pendidikan dgn agro industri

Gratis obat untuk maskinTuntas Puskesmas Rawat InapPeningkatan kepesertaan jaminan kesehatanPengembangan Rumah Sakit SpesialisAkses modal bagi UMKM , LKM dan BUMDESPengembangan sistem pendukung bagi UMKMDiversifikasi produk UMKM yg berorientasi eksporE-GovernmentE-procurementE-businesPemberdayaan aset Peningkatan kapasitas keuangan daerah Pengembangan jejaring kerja sama dengan luar negeri.Commmunity policingPengembangan akses masyarakat miskin terhadap keadilan (pro poor justice)Pengembangan akses masyarakat miskin terhadap keadilan (pro poor justice)Pengembangan agropolitanPengembangan kawasan agropolitanPengembangan kawasan agropolitanPemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana produksiPengembangan & peningkatan kualitas produksi Stabilitas produksi kualitas ekspor

*LANGKAH LANGKAH PENCAPAIAN VISI JATIM 2025

RPJMD 2009 - 2014RPJMD 2014 2019RPJMD 2019 - 2024Pengembangan teknologi pertanian tepat gunaPeningkatan teknologi pertanian & standarisasi mutuSistem informasi pasarEffisiensi jaringan distribusi & perluasan pasarPenguatan daya saing produk eksporPenguatan Kelembagaan pertanian R&DPenganekaragaman pangan berbasis pangan lokalProfesinalisasi petani dan lembaga perdesaan.Diversifikasi usaha pertanian Pengembangan usaha mikro/kecil di perdesaaanPenyediaan hunian (sewa/ milik) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Mengembangkan pembangunan perumahan bertumpu pada keswadayaan masyarakatRusunami, Pengembangan Kawasan Perumahan skala Besar Subsidi silang pembiayaan penyediaan air bersihPenurunan luasan kawasan kumuhPenerapa peran serta masyarakat dan swsta dalam pengelolaan sampah

*LANGKAH LANGKAH PENCAPAIAN VISI JATIM 2025

RPJMD 2009 - 2014RPJMD 2014 2019RPJMD 2019 - 2024Peningkatan kapasitas tampung air bakuPenguatan kelembagaan pengelolaan SDA berbasis partisipasi masyarakatPeningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian lingkungan hidupPenguatan kapasitas kelembagaan Sampah terpaduFasilitasi Pokja Penerapan Sistem 3R Implementasi regionalisasi sampah terpaduPeningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih & Air limbahPeningkatan Manajemen Pengelolaan Air Minum Perkotaan (PDAM) dan Perdesaan (HIPPAM)Penyediaan Air Bersih dan Pelayanan Air Limbah Terintegrasi

*JAWA TIMUR 2025 SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN2006 -2008 Penguatan Kelembagaan dan Sarana Agribisnis

2009 -2014Peningkatan Produksi dan Nilai tambah2014 -2019Optimalisasi Keterkaitan Industri dan pertanian2019 -2024Penguatan Pasar dan Peningkatan Kualitas Produk2025 Lepas Landas sebagai Pusat Agribisnis BerkelanjutanIIIIIIIVV

*INDUSTRIALISASI AGROBISNISPemenuhan hak dasar rakyat (PENDIDIKAN + KESEHATAN)VisiJatim2025Reformasi BirokrasiSupremasi HukumStabilitas politikPemihakanPercepatanPro PoorPro GrowthPro EnvironmentSTRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGPROPINSI JAWA TIMUR 2005 - 2025LANDASANOPERASIONALSTRATEGIOPERASIONALTUJUANPEMERATAAN & PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKUALITASPembangunan InfrastrukturPEMBANGUNAN MANUSIA

*PRASYARAT YANG DIHARAPKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN JAWA TIMUR 2025KEJELASAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN KEUANGAN PUSAT-PROPINSI-KAB/KOTATATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM TELAH TERCAPAIICOR(Incremental Core Output Ratio) HARUS MEMBAIKTINGKAT KEMISKINAN < 4%TINGKAT PENGANGGURAN (TPT) < 5%PERTUMBUHAN PENDUDUK DI BAWAH 1 PERSENDUKUNGAN INFRASTRUKTUR MENGARAH PADA PENINGKATAN KUALITAS AKSESIBILITAS

*

Optimasi fungsi budidaya, Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, Pemantapan fungsi Penyediaan sarana dan prasarana wilayah, Pengembangan investasi daerah, Keterpaduan program pembangunan ,Pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MODERN BERBASIS AGRO

MEWUJUDKAN SDM YANG HANDAL, BERAHLAK MULIA, DAN BERBUDAYA

MEWUJUDKAN KEMUDAHAN MEMPEROLEH AKSES UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUPMENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN

MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERNILAI TAMBAH TINGGI

MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK VisiMisiLocus Prioritas Lokasi*

Terwujudnya tata pemerintahan yang baikMeningkatkan kesejahteraan masyarakatMeningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatanMeningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratisMeningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidupMengembangkan perekonomian agrobisnisMewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudayaMewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidupMengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatanMengembangkan instrastuktur bernilai tambah tinggiMengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik

*

*********