STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan PSAP No 1

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk

tujuan umum (general purpose financial statements) dalam

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar

periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan

keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna

laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual

Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan

suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak

termasuk perusahaan negara/daerah

3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas pemerintah;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;

1

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya

dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal

yaitu, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo

anggaran lebih, pendapatan-LO, beban dan arus kas.

4. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan pokok:

No Komponen Keterangan

1. Laporan Realisasi

Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode

pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-

kurangnya unsur-unsur yaitu, pendapatan- LRA, belanja,

transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode

pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih

lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Perubahan

SAL

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

e. Lain-lain;

2

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal

tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan

periode sebelumnya pos-pos yaitu, kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak,

persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban

jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas.4. Laporan

Operasional

Laporan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional ;

c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

d) Pos luar biasa, bila ada;

e) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi

perbendaharaan umum . Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan

Ekuitas

Laporan yang menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan

koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan

mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi

aset tetap.

d) Ekuitas akhir.

Rincian dari unsur dalam LPE disajikan dalam CALK

7. Catatan Atas

Laporan Keuangan

Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA,

Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus

3

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan

Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,

Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Informasi tentang kebijakan fisal / keuangan. Ikhtisar

pencapaian target keuangan. Dasar penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan akuntansi. Informasi yang

diharuskan PSAP yang belum disajikan. Informasi lainnya

untuk penyajian yang wajar

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Tujuan PSAP No 2

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian

Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi

anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. LRA menyediakan

informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,

dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya.

4

3. Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan

pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan

secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Pencatatan LRA menggunakan “Basis Kas”:

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas

Umum Daerah

b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas

Umum Daerah

c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum

Negara/Kas Umum Daerah

d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum

Negara/Kas Umum Daerah

Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu :

a. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA.

Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

b. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA.

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran dalam Akuntansi Berbasis Akrual

a. LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus

akuntansi.

b. Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai

dengan pos anggarannya

c. LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan

pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan

boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA.

5

4. Isi Laporan Realisasi Anggaran

6

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 03 LAPORAN ARUS KAS

1. Tujuan PSAP No 3

Memberikan informasi berupa sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara selama

suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

2. Ruang Lingkup

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan

dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini

untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan

keuangan pokok.

3. Penyajian Laporan Arus Kas (LAK)

a. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas

b. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa

jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya

c. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan

keuangan

d. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam LAK yang

jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca

7

4. Pelaporan dan Pengungkapan dalam Laporan Arus Kas

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode

langsung atau metode tidak langsung. Namun entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah

sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas

operasi. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldi kas dan setara kas yang signifikan

yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam CaLK Contoh kas dan

setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai

jaminan dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu

8

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian

dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian

CALK adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan

pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

2. Struktur dan Isi

a. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan dan Laporan Arus Kas

harus dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

b. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan

c. CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan

kejadian-kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka

laporan keuangan

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

9

Berikut ini adalah Rincian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang

penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui

oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan

untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

a. Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang

tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya.

b. informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,

misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode

mendatang

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting

selama tahun pelaporan, seperti:

a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;

c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan

d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang

harus ditanggulangi pemerintah.

10

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Definisi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan

operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka

kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan,

suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita Cukai dan leges,

bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat

2. Pengakuan dan Pengukuran Persediaan

Persediaan diakui saat :

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:

a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang

b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material

dan bermacam-macam jenis

c. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods)

d. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan

Operasional

11

e. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian

persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai

per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

f. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran persediaan

dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan

ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir

persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan.

3. Pengungkapan dan Pencatatan Persediaan

Laporan Keuangan mengungkapkan

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan

b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan

yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi

yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using

Pencatatan Persediaan

a. Metode Perpetual. Mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar, sehingga

nilai/jumlah persediaan selalu terupdate dalam pembukuan. Memiliki internal

kontrol yang lebih baik namun mengharuskan disiplin dalam mencatat harus

dilengkapi sistem terkomputerisasi

b. Metode PeriodikPersediaan tidak di-update apabila ada persediaan yang masuk

atau keluar. Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada

akhir periode. Persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stock opname =

persediaan yang digunakan (persediaan yang hilang dianggap digunakan, karena

tidak ada kontrol pencatatan)

12

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI

1. Definisi Investasi

Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen

dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dapat berupa Deposito, Sertifikat Bank

Indonesia, Surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, Penyertaan pada BUMN/BUMD,

Penyertaan pada badan usaha lainnya.

2. Klasifikasi Investasi

A. Investasi Jangka Pendek

- Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun

atau kurang

- ditujukan dalam rangka manajemen kas

- Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang

signifikan. Contohnya deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan,

Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, pembelian

sertifikat Bank Indonesia (SBI)

B. Investasi Jangka Panjang

a. Investasi Non Permanen

Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan. Contohnya

- Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan negara/ daerah atau pihak

lainnya,

- Pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan.

- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada

pihak ketiga ,

- Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Contohnya:

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,

- Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya;

13

3. Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Investasi

Investasi diakui apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat lainnya atau jasa pontensial di masa

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan.

b. Investasi jangka pendek yang tidak diketahui biaya perolehannya dinilai berdasar

nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya.

Pengukuran Investasi Permanen dan Non Permanen

a. Investasi jangka panjang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya

b. Investasi jangka panjang dari pertukaran aset pemerintah dicatat sebesar biaya

perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

c. Investasi non permanen (misal RPD dan RDI) dinilai sebesar nilai nominal pinjaman

yang diberikan.

d. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek

pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pengungkapan

a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi

b. Jenis-jenis investasi

c. Perubahan harga pasar investasi

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya

f. Perubahan pos investasi

14

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 07 AKUNTANSI ASET TETAP

1. Klasifikasi, Pengakuan, dan Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap meliputi :

a. Tanah

b. Peralatan dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

e. Aset Tetap Lainnya

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan

nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap :

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran aset tetap dapat dinilai dengan :

a. aset tetap dinilai dengan biaya perolehan

b. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar

pada saat perolehan

Kompoen Biaya yaitu biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk

penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Aset tetap

yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat

perolehan.Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka

perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional

15

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap

dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi

dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik

aset tersebut. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap

a. PSAP 07 Par 57 : Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau

secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian

b. Bultek SAP No. 05 : Untuk obyektifitas dalam penetapan masa manfaat aset tetap

(sebagai dasar menentukan metode penyusutan) disarankan agar penetapannya

diusulkan oleh instansi teknis terkait dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu asset, misalnya kontrak untuk jasa perencanaan; Kontrak untuk

perolehan/konstruksi aset; Kontrak untuk jasa pengawasan; Kontrak untuk membongkar atau

restorasi aset dan restorasi lingkungan.

Jika kontrak konstruksi mencakup beberapa aset, setiap aset diperlakukan sebagai

suatu kontrak yang terpisah jika:

a. Proposal diajukan terpisah;

b. Setiap aset dinegosiasikan terpisah;

c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:

a. Manfaat ekonomi masa yad besar kemungkinan diperoleh;

b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;

c. Masih dalam proses pengerjaan;

16

2. Pengkuran, Penjyajian

Pengukuran Aset tetap yaitu :

a. Secara Swakelola, misal:

- biaya langsung;

- biaya tidak langsung;

- biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi ybs.

b. Secara Kontrak, misal:

- Termin yang telah dibayarkan;

- Kewajiban yang msh harus dibayar;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena

keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja

Penyajian Aset tetap yaitu :

- Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok

Aset Tetap

- KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang

Pengungkapan Aset tetap yaitu :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan

jangka waktu penyelesaian

- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya

- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan

- Uang muka kerja yang diberikan

- Retensi

17

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Definisi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang

berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari lembaga keuangan, pemerintah

lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja

pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi,

ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi

jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak

ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran

2. Klasifikasi Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka

pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu

bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban

jangka pendek lainnya. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak

ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka

panjang. Berikut ini penjelasannya

- Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu, Pada saat pemerintah menerima hak atas

barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah

harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut

- Utang Transfer yaitu , kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan

pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan

- Utang Bunga yaitu, Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya

bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari

utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.

18

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga yaitu, pada akhir periode pelaporan, saldo

pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus

disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan

kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12

bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka

panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Misalnya utang luar negeri,

utang dalam negeri sektor perbankan, utang obligasi.

- Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan yaitu, Nilai nominal atas utang

pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban

entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur

dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

- Utang Pemerintah yang diperjualbelikan yaitu, misalnya obligasi atau Surat Utang

Negara seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah

pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk suatu periode akuntansi. Untuk

penilaian surat utang ini perlu data hasil penjualan, dan nilai pada saat jatuh tempo

atas jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegangnya.

- Bagian:ancar Utang Jangka Panjang yaitu, Nilai yang dicantumkan dalam laporan

keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam

kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya

tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing pos tersebut, misalnya utang gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah

gaji yang masih harus dibayar atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

3. Pengakuan, Pengukuran Kewajiban

Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban

19

tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi pertukaran (exchange transactions);

b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), dimana pemerintah belum

melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi;

c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan

d. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban

mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya,

seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing,

dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan

nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang

Informasi yang harus disajikan dalam CaLK :

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

(b) Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan

jatuh temponya

(c) Bunga pinjaman periode berjalan & tingkat bunga

(d) Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo

(e) Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi

persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh

tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan

jumlah bunga terutang)

(f) Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang

(g) Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah,tingkat kapitalisasi)

20

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG

TIDAK DILANJUTKAN

1. Definisi

PSAP No 10 ini Mengatur mengenai perlakuan terhadap Koreksi Kesalahan,

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam

laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi bisa dilakukan

terhadap kesalahan atas pendapatan dan belanja baik berulang maupun yang tidak berulang

pada tahun berjalan atau periode-periode sebelumnya

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya yaitu , Kesalahan yang berulang dan

sistemik dan Kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan bisa terjadi dan ditemukan pada:

a. Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau periode tahun berjalan

b. Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh

BPK

c. Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah disahkan DPR/DPRD dengan

UU atau Perda.

2. Persyaratan untuk melakukan koreksi

a. Harus memahami sistem akuntansi pemerintahan

b. Harus memahami sistem penganggaran pemerintah

c. Harus memahami sistem akuntansi anggaran, sistem akuntansi pendapatan, belanja,

transfer, transaksi pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas

d. Harus memahami ketentuan perundangan tentang SILPA

3. Koreksi Kesalahan atas Pendapatan dan Belanja

Koreksi Kesalahan atas Pendapatan yaitu :

a. Tidak berulang

b. Terjadi pada periode sebelumnya

c. Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas)

d. Laporan keuangan sudah terbit.

21

Pembetulan untum kesalahan tersebut pada akun ekuitas dana lancar

Koreksi Kesalahan atas Belanja yaitu :

a. Tidak berulang

b. Terjadi pada periode sebelumnya

c. Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurang saldo kas)

d. Laporan keuangan sudah terbit

Jika kesalahan Tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas maka Pembetulan

pada akun pendapatan lain-lain. Namun jika Mempengaruhi secara material posisi aset selain

kas maka pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana

yang terkait

4. Perubahan Kebijakkan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan

hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan

perundangan/ SAP yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang

lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari

aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali

atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran

atau posisi aset/kewajiban.

Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh

peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

22

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

1. Penyajian Laporan Kondolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk

periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi

jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi

akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud

belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh

suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas

akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai

satu entitas pelaporan konsolidasian.

Prosedur Konsolidasi Meliputi :

a. Menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas

pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas

akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

b. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan

keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

c. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik,

maka nama-nama akun yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dalam akun

yang timbal balik dicantumkan dalam CaLK.

2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ciri Entitas Pelaporan yaitu :

a. Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;

23

b. Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat

negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung

kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas Pelaporan terdiri dari :

a. Pemerintah Pusat.

b. Pemerintah Daerah.

c. Kementerian negara/lembaga (KL).

d. Bendahara Umum Negara (BUN).

3. Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah

Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola anggaran adalah

entitas akuntansi yang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,

utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam

tanggung jawabnya guna menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada

entitas pelaporan.

Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan gabungan dari

satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan menyampaikannya kepada

gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas

pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan

sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan

digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses

konsolidasian dan menyusun laporan keuangan PEMDA berdasarkan laporan keuangan

SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan

disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan

DPRD.

24

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALPERNYATAAN NO. 12 LAPORAN OPERASIONAL

1. Definisi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan entitas pelaporan yang tercerminkandalam pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan,

sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk

menjalankan pelayanan;

b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan

ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi

berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi

tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan

disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus

mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan

c. catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

25

Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan.

Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis

akrual sehingga :

– Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai

keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

– Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja

keuangan

– Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu

– Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat

digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang

2. Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit

sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam

Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas

keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang

merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

26

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap

perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b. cakupan entitas pelaporan;

c. periode yang dicakup;

d. mata uang pelaporan; dan

e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

b. Beban

c. Surplus/Defisit dari operasi

d. Kegiatan non operasional

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

f. Pos Luar Biasa

g. Surplus/Defisit-LO

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Akuntansi pendapatan-

LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap

pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.Dalam hal badan layanan umum, pendapatan

diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umum.

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban

selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara

pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan

dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan

Operasional.

Surplus dari kegiatan no operasional yaitu Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak

rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang

antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO adalah

27

penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non

operasional, dan kejadian luar biasa.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan

dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada

tanggal transaksi. Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan

dan beban.

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila

diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut

diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam CALK sabagai berikut :

a. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber

pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas

Laporan Keuangan.

b. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis

beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang

dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

c. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban

menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar

klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

28