Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e1

REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA

Oleh :

Selamet

NIM P2CA 13006

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ), bila kita simak secara seksama bukanlah

sekedar instrument untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang

relatif pendek namun pada esensinya sebuah APBN sebagaimana fungsinya yakni ,

1. Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakaninstrument untuk mengatur

pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka menbiayai pelaksanaan kegiatan

pemerintahan berupa pembangunan.

2. Mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional.

3. mencapai stabilitas perekonomian dan menentukanarah serta prioritas pembangunan

secara umum.

Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu Negara secara sederhana biasa pula kita

ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang

memiliki 2(dua) sisi, yakni:

a. sisi penerimaan/pemasukan dan pengeluaran/pemakaian.

b. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan padaketidakpastian antara kedua sisi

tersebut, misalnya:

- sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada

ada/tidaknya perubahan upah/gaji.

- Demikianpula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi

perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi.

Jadi, anggaran pendapatandan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah

satu structural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara

baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan

suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan.

Jangankan sebuah Negara, sebagaimana yang kita singgung diatas sebuah rumah tangga

saja harus dianggarkan berapa pengeluaran dan berapa pula pemasukannya.

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e2

Mungkin tidak terlalu jadi masalah manakala disuatu Negara pengeluaran lebih sedikit dari

pendapatannya tapi akan jadi masalah yang cukup besar apabila pengeluaran jauh lebih

banyak daripada pendapatannya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam

makalah ini adalah:

1. Definisi Keuangan Negara dan Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ?

2. Bagaimana struktur APBN saat ini ?

3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

4. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD ?

5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah

Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,

Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat ?

MANFAAT PENULISAN

Selain sebagai tugas, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan kita terutama tentang maksud dan tujuan dari APBN tersebut.

PEMBAHASAN

Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. Dalam

rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan diperlukan peraturan mengenai

penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu setiap awal periode disusun

APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara.

Definisi APBN dan Keuangan Negara

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN,

Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-

Undang.

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e3

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan

APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945

disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran

rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran

pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3

disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah

menjalankan APBN tahun lalu.

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut

dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya

tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN,

Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun

anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara

agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan

kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja,

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya

masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD

1945.

Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari tahun-

tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam

mencapai sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh

karena itu kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk memperkuat fundamental

ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin

timbul. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e4

ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan

kualitas dan kinerja perekonomian.

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat yang sangat mendasari bagi para pelaku

ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat

mengurangi penduduk miskin. Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam

tahun sebelumnya dipandang masih moderat dibandingan dengan masa-masa sebelum

krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi,

sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih

harus dioptimalkan.

Keuangan Negara

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan

negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga

Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek,

subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,

serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang

dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang

dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan

Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses,

Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan

obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e5

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau

penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub

bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan.

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara,

pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan

bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang

Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah

lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas,

asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best

practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara

lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;

- profesionalitas;

- proporsionalitas;

- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip

pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang

Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang

Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi

manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan

negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e6

kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk

membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari

kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan

Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden

dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer

(CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga

pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu

pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan

dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanismechecks

and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan

kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi

kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai

rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan

menjaga kelancaran sistempembayaran dilakukan oleh bank sentral.

Struktur APBN

Pemerintah sejak tahun 1969/1970 menggunakan Anggaran Belanja Seimbang Dinamis, hali

ini dilaksanakan sebab belajar dari pengalaman sebelum orde baru yang menggunakan

kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian negara ke dalam keadaan

inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan mengalami

kemacetan dan keruntuhan diikuti oleh kekacauan sosial politik. Pada masa tersebut

pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi, dan semua prasarana jalan

raya, pelabuhan, listrik, irigasi mengalami kerusakan yang parah.

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e7

Anggaran Belanja Seimbang Dinamis diwujudkan dalam format APBN yang menggunakan

format T-account. Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di

kolom yang berbeda dan mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis, seimbang berarti

sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah

pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan (defisit), maka kekurangannya ditutupi

dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri. Apabila yang

terjadi adalah surplus maka kelebihan akan digunakan untuk keperluan lainnya. Intinya

jumlah kedua sisi baik penerimaan dan pengeluaran selalu sama.

Format T-account dirasakan belum memenuhi tuntutan keterbukaan oleh masyarakat

dimana pada format ini sumber pendanaan guna menutup defisit tidak secara jelas

disebutkan, hal ini tampak pada hutang luar negeri yang disebut sebagai penerimaan

pembangunan, padahal yang namanya hutang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman

sedangkan penerimaan adalah dana yang diterima pemerintah tanpa perlu dikembalikan,

sehingga hutang yang seharusnya akan memberatkan keuangan negara dianggap tidak

memberatkan karena dianggap sebagai penerimaan, demikian pula pembayaran cicilan luar

negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin. Hal lain yang juga menjadi kelemahan format T-

Account adalah ketidakjelasan komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, hal ini disebabkan sistem anggaran terpusat yang dilaksanakan sebelum

bergulirnya reformasi.

Dengan berbagai kelemahan tersebut mulai tahun 2000 di bawah kepemimpinan Menteri

Keuangan yang dijabat Bambang Sudibyo saat itu, format APBN diubah menjadi I-

account hal ini dilaksanakan dengan beberapa alasan yaitu penyesuaian format

dengan Government Finance Statistics (GFS) sehingga meningkatkan transparansi dalam

penyusunan APBN serta mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam

pelaksanaan dan pengelolaan APBN serta mempermudah analisis komparasi (perbandingan)

dengan budget negara lain, perubahan ini juga dilaksanakan dalam rangka mengakomodir

perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah

pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat Daerah pasca bergulirnya reformasi.

Dalam format I-Account pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga

jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman

luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang.

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e8

Sebelum tahun 2001, prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah

penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan

meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2001 hingga sekarang, prinsip anggaran yang

digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN

berubah dari T-Account menjadi I-Account. Format dan struktur I-account yang berlaku saat

ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.

Pendapatan negara dan hibah menampung seluruh pendapatan negara yang bersumber dari

(1) penerimaan perpajakan, (2) penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan (3) hibah.

Sedangkan belanja negara menampung seluruh pengeluaran negara, yang terdiri dari (1)

belanja pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan,

dan (2) belanja untuk daerah, yang meliputi dana perimbangan dan dana otonomi khusus

dan penyeimbang/penyesuaian. Selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja

negara akan berupa surplus/defisit anggaran. Guna menutup defisit anggaran maka

diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan hibah, yang antara

lain bersumber dari (1) pembiayaan dalam negeri, dan (2) pembiayaan luar negeri.

Dalam sistem dual budgeting, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan,

yang terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) pembayaran bunga utang, (iv)

subsidi, dan (v) pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembangunan

merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek

pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka

pelaksanaan sasaran pembangunan nasional, baik berupa sasaran fisik maupun nonfisik.

Dalam hal ini, pengeluaran pembangunan terdiri dari (i) pengeluaran pembangunan dalam

bentuk pembiayaan rupiah, yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar

negeri dalam bentuk pinjaman program, dan (ii) pengeluaran pembangunan dalam bentuk

pembiayaan proyek, yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman

proyek.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara

internasional. Menurut GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001, sistem

penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget (anggaran

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e9

terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan,

sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal

ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam (1) kompensasi

untuk pegawai; (2) penggunaan barang dan jasa; (3) kompensasi dari modal tetap berkaitan

dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah; (4) bunga

hutang; (5) subsidi; (6) hibah; (7) tunjangan sosial (social benefits); dan (8) pengeluaran-

pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian

barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya.

Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja negara telah dilakukan dengan

melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tetap mengacu GFS Manual 2001 dan UU No.

17 Tahun 2003.

Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur

belanja negara yang baru antara lain :

1. Dalam format dan struktur I-account yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara

belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah, karena pos belanja untuk daerah

yang berlaku selama ini tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja

negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.

2. Semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/subsidi dalam format dan struktur

baru diklasifikasikan sebagai subsidi.

3. Semua pengeluaran negara yang selama ini ‘mengandung’ nama lain-lain yang tersebar

di hampir semua pos belanja negara, dalam format dan struktur baru diklasifikasikan

sebagai belanja lain-lain.

Tumpang Tindih Belanja dengan berbagai perubahan dan penyesuaian tersebut, belanja

negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii)

belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah,

(vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah,

sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) dana

otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja

negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja

rutin dan belanja pembangunan (unified budget).

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e10

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam belanja tersebut,

antara lain :

- Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk

membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan

membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan belanja pegawai

transito, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam

klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini

diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan

terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai

rutin dan pembangunan. Disinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih. Demikian juga

dengan belanja barang yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan

aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran

pembangunan.

- Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk

pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset

lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal aset tetap/fisik, dan (ii)

belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya

non-fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang

tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.

- Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar

beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup

orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh

sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui

perusahaan negara dan perusahaan swasta. Sementara itu, selama ini ada jenis

subsidi yang sebetulnya tidak ada unsur subsidinya, maka belanja tersebut akan

dikelompokkan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial menampung seluruh

pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan

kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,

misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.

Sementara itu, belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat

yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Secara sederhana, maka struktur APBN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e11

Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:

1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:

a. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas

1) Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

2) Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:

1) Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)

2) Bagian Laba BUMN

3) PNBP lainnya

2. Hibah yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan

pemerintah luar negeri

a. Belanja terdiri atas dua jenis:

1) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai

kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat

maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah

Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja

Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja

Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

2) Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk

kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja

Daerah meliputi:

a) Dana Bagi Hasil

b) Dana Alokasi Umum

c) Dana Alokasi Khusus

d) Dana Otonomi Khusus.

b. Pembiayaan meliputi:

1) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat

Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

2) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman

Proyek

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e12

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan

Moratorium.

Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN dengan menggunakan

format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). Ini merupakan reformasi

besar-besaran di bidang anggaran negara dengan tujuan agar ada penghematan belanja

negara dan memberantas KKN. Selama lebih dari 32 tahun, Pemerintah melaksanakan

sistem anggaran yang dikenal dengan “dual budgeting,” dimana anggaran belanja negara

dipisahkan antara anggaran belanja rutin dan anggaran pembangunan. Pemisahan anggaran

rutin dan anggaran pembangunan tersebut semula dimaksudkan untuk menekankan arti

pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya telah menunjukan banyak

kelemahan (Anggito Abimanyu - 4 Juli 2005) yaitu :

1. Duplikasi antara belanja rutin dan belanja pembangunan oleh karena kurang tegasnya

pemisahan antara kegiatan operasional organisasi dan proyek, khususnya proyek-proyek

non-fisik. Dengan demikian, kinerja sulit diukur karena alokasi dana yang ada tidak

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

2. Penggunaan “dual budgeting” mendorong dualisme dalam penyusunan daftar perkiraan

mata anggaran keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada MAK yang

diciptakan untuk belanja rutin dan ada MAK lain yang ditetapkan untuk belanja

pembangunan.

3. Analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan karena anggaran belanja rutin tidak

dibatasi pada pengeluaran untuk operasional dan belanja anggaran pembangunan tidak

dibatasi pada pengeluaran untuk investasi.

Proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja,

yaitu sebagai entitas akuntansi, walaupun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek

sudah selesai atau dihentikan tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban

terhadap asset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini selain menimbulkan

ketidakefisienan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, juga menyebabkan

ketidakjelasan keterkaitan antara output/outcome yang dicapai dengan penganggaran

organisasi.

Penjelasan struktur APBN

1. Pendapatan dan Hibah

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e13

Pendapatan diperoleh dari sumber pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama

penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Bukan Pajak diantaranya penerimaan dari

sumber daya alam, laba BUMN, penerimaan instansi pemerintah yang terkait pelaksanaan

tugas dan fungsi semisal biaya pembuatan SIM di Kepolisian, biaya nikah di KUA dan

pendapatan lain-lain. Hibah adalah pemberian oleh negara lain kepada negara yang tidak

perlu dikembalikan lagi, dapat berupa uang maupun barang.

2. Belanja

Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan instansi pemerintah, pengeluaran rutin adalah

pengeluaran yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun misalnya gaji,

pembelian alat tulis pakai habis, dsb. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran

yang digunakan untuk membangun aset tetap dan tidak dilaksanakan secara rutin misalnya

pembangunan jalan, jembatan dsb.

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil

penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

4. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang

membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang

lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan

dari propinsi lainnya.

5. Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran

yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi

pengeluaran disebut surplus.

6. Keseimbangan

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e14

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan

keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak

termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan Umum adalah total penerimaan

dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga

7. Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang

penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset

dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali

utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini

meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD

dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem

akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran,

penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam

penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen

kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam

upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan

pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan

penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa

belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,

kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit

organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di

sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem

anggaran berbasis prestasi kerja /hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi

serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e15

kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem

akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan

penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut

dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran

akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor

publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang

digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,

memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah,

menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian

dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan

anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran

belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti

pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya

duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana

pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan

dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis

dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri

dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana

dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan

berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-

undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD,

termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan

kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.

Fungsi APBN

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e16

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam

rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas

perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan

stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban

negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan

negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan

demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan

kepada rakyat.

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi

pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu

pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat

rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah

direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan

nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk

mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah

tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu

dibenarkan atau tidak.

4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan

efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e17

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument utama kebijakan

fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan

investasi yang dilakukan para pelaku pasar. Hal ini disebabkan APBN secara umum

menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi

pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam rangka mempengaruhi

permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan

demikian strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam

perekonomian suatu negara.

Pada saat APBN disusun, setidaknya terdapat tujuh sumber ketidakpastian yang

berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja.

Sumber ketidakpastian itu menjadi asumsi dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun APBN. Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut :

NO ASUMSI APBN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1 Pertumbuhan ekonomi

tahunan (%)

Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya

Perkembangan ekonomi global dan tahun berjalan

Kondisi sosial, politik dan keamanan dalam negeri tahun

berjalan

Kebijakan restrukturisasi di berbagai bidang yang akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pada

tahun berjalan

Pertumbuhan ekonomi : konsumsi swasta, investasi,

ekspor

2 Produk Domestik Bruto(PDB)

dalam rupiah

3 Inflasi (%) Kenaikan TDL

Menguatnya rupiah

Lancarnya distribusi barang

Kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati

4 Nilai tukar rupiah per USD Koreksi undervalued, membaiknya konsisi keamanan,

social, politik

5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) Menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah

6 Harga minyak indonesia Permintaan dan penawaran minyak dunia

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e18

NO ASUMSI APBN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

(USD/barel)

7 Produksi minyak Indonesia

(barel/hari)

Kuota OPEC, kapasitas sumur yang semakin menurun

sementara penemuan sumur baru relatif kecil,

gangguan keamanan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara,

perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-

lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga

asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan

daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat

dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan

moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan

adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah

daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar

negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara,

perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan

bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan

menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan

DPR/DPRD.

Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan

lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga

dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama

menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi

anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran

gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban

kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e19

perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan

perusahaan/badan yang menerima.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah

pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada

DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan

dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama

dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara

mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian

negara/lembaga di lingkungan pemerintah.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi

pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang

disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang

bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang

tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).

Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e20

pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang

disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang

berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit

organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti

melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN

/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya

preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang

tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi

wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat

berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan

yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara

oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang

andal.

Hubungan antara APBN dengan Pertumbuhan Ekonomi :

APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi

dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya

pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan

ekonomi merupakan dua indikator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran

rakyat. Indikator-indikator yang menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN adalah indikator

makro ekonomi yang menjadi indikator dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada terciptanya

pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipaksakan.

Ada berapa contoh pandangan ekonom yang menganalisa hubungan antara APBN dengan

pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh M. Sadli dalam Kliping Berita Ekonomi dan

Opini Ekonomi pada tahun 2007 yang berjudul : “Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa

Dipaksakan”

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat

walaupaun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai :

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e21

1. Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Pengangguran

yang tinggi terkait kepada pertambahan penduduk dan kualitas pendidikan dan skill

sebagian terbesar SDM kita. Di lain fihak pasar tenaga kerja juga kurang fleksibel,

artinya, amat mahal bagi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya kalau

pasarnya menciut. Biaya pesangon untuk pemutusan hubungan kerja amat tingginya.

Karena hubungan industrial di Indonesia kurang menguntungkan perusahaan maka

banyak bakal investor internasional memilih lokasi Cina dan Vietnam ketimbang

Indonesia.

2. Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait.Lemahnya

kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak

reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidak pastian.

Indonesia sekarang terkenal sebagai high-cost economy. Salah suatu sumber

ekonomi biaya tinggi adalah kurang memadainya infra-struktur, karena sejak 1998

praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infra-struktur ini. Sebetulnya masih

ada suatu rintangan fundamental, yakni intermediasi sistim perbankan belum bisa

bekerja secara normal, karena ketatnya prudential rules yang baru dan masih ada

trauma kredit macet. Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat

anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infra-struktur yang tidak

menguntungkan bagi investor swasta. Tetapi, pengelolaan APBN ini masih

mengandung permasalahan sendiri, yang juga terkait dengan prinsip kehati-hatian

(prudence).

3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural.

Di level teknis sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk

membawa tingkat inflasi jangka panjang ke kisaran 3% setahun. Untuk tahun 2005 sasaran

BI adalah 6% plus-minus 1%, untuk tahun 2006 5,5% plus-minus 1% dan untuk tahun 2007

5% plus-minus 1%. Begitu juga untuk tahun 2008 dan 2009. Pengendalian inflasi masih

menghadapi resiko intern dan ekstern yang cukup besar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah

sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e22

dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya

peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan

makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN dengan

menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). Sejalan

dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account.

Format dan struktur I-account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara

dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.

3. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan

stabilisasi.

4. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian

yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan

mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara

tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan

ekonomi.

5. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi

dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya

pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

http://bos.kemdiknas.go.id

http://id.wikipedia.org/

Jakarta Pos National Network.Com diakses tanggal 30 April 2014

King, David N., 1984, Fiscal Tiers : The Economics of Multylevel Government, George Allen &

Unwin, London.

Sjahrir, 1986, Pelayanan dan Jasa-jasa Publik : Telaah Ekonomi serta Implikasi Sosial Politik,

Prisma, no. 12.

Davey, K., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya

bagi Negara Dunia Ketiga, (terjemahan oleh Amalluah, Amin & Pakpahan), penerbit UI

Jakarta.

B.J.Reed and John W Swain, 1997, Public Finance Administration, Sage Publications Inc,

California, ISBN 0-8039-7405-1

Selamet NIM P2CA 13006

Makalah Ekonomi Publik Prof. Dr. Kamio, SE

Pag

e23

Domai, Tjahjanulin, 2010, Manajemen Keuangan Publik, Universitas Brawijaya Press, Malang,

ISBN 978-979-8074-55-4

Kuncoro, Mudrajad, 2013, Mudah memahami & menganalisis Indikator Ekonomi. UPP STIM YKPN,

Yogyakarta.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. Ekonomika Publik. Yogyakarta: BPFE.

http://ana-ekonomi.blogspot.com/2010/07/konsep-barang-publik.html

http://arti-sai.blogspot.com/2010/10/pengertian-barang-publik-dan-barang.html

John Cullis and Philip Jones, 1998, Public Finance and Public Choice Second edition, Oxford

University Press, New York, ISBN 0-19-877580-6.

Hyman, David N. 2010, Public Finance A Contemporary Application Of Theory To Policy, 10E,

North Carolina State University ISBN-13: 978-0-538-75446-0

http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/Folderebook, 2010, Dasar-dasar Keuangan Publik, Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, diakses tanggal 29 April 2014

http://www.kemenkeu.go.id/Data/apbn-tahun-2014, Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. diakses tanggal 29 April 2014