resume hasil penataan daerah pemilihan dan...

RESUME HASIL PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Penghitungan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan

Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum bahwa Jumlah kursi DPRD Kabupaten/kota ditetapkan paling

sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 55 (lima puluh lima), dengan Jumlah kursi

DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang

bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Jumlah Kursi

Sampai dengan 100.000 20 kursi

100.001 s.d. 200.000 25 kursi

200.001 s.d. 300.000 30 kursi

300.001 s.d. 400.000 35 kursi

400.001 s.d. 500.000 40 kursi

500.001 s.d. 1.000.000 45 kursi

1.000.001 s.d. 3.000.000 50 kursi

Lebih dari 3.000.000 55 kursi

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 13/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tanggal 16

Januari 2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Kolom 1 nomor urut 18, jumlah penduduk

dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Provinsi : 32 Jawa Barat

Kabupaten/Kota : 18 Pangandaran Jumlah Kursi : 40 Kursi

No. Kode dan Nama

Kecamatan

Jumlah

Penduduk Jumlah Kursi

1 18.1 PARIGI 43.096

2 18.2 CIJULANG 26.707

3 18.3 CIMERAK 46.582

4 18.4 CIGUGUR 21.693

5 18.5 LANGKAPLANCAR 50.473

6 18.6 MANGUNJAYA 32.882

7 18.7 PADAHERANG 67.097

8 18.8 KALIPUCANG 37.238

9 18.9 PANGANDARAN 53.739

10 18.10 SIDAMULIH 27.391

Jumlah 406.898 40

Pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan

kecamatan.

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota paling sedikit 3

(tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah

pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Dalam penyusunan penataan Dapil harus memenuhi ketentuan sebagaimana

diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 4 Peraturan KPU

nomor 16 Tahun 2017, yaitu :

a. Kesetaraan nilai suara;

b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;

c. Proporsionalitas;

d. Integralitas wilayah;

e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;

f. Kohesivitas; dan

g. Kesinambungan.

Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017, prinsip-prinsip

penyusunan penataan Dapil adalah sebagai berikut:

(1) Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu

mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan

Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.

(2) Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan

mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh

setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

(3) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu

memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan

Alokasi Kursi setiap Dapil.

(4) Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu

memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana

perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah

kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.

(5) Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf e, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari

satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu

Dapil Anggota DPRD Provinsi.

(6) Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu penyusunan

Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok

minoritas.

(7) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu

penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali

terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu)

Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran

wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.

B. Usulan Hasil Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten

Pangandaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Usulan I

No Kecamatan Daerah

Pemilihan

Jumlah

Penduduk

Jumlah

Kursi

1 1.1 Padaherang Pangandaran 1

67.097 10

1.2 Mangunjaya 32.882

Jumlah Dapil 1 99.979

2 2.1 Kalipucang Pangandaran 2

37.238 9

2.2 Pangandaran 53.739


3 3.1 Sidamulih Pangandaran 3

27.391 7

3.2 Parigi 43.096


4 4.1 Langkaplancar Pangandaran 4

50.473 7

4.2 Cigugur 21.693


5 5.1 Cijulang Pangandaran 5

26.707 7

5.2 Cimerak 46.582


Jumlah Total 406.898 40

Usulan II

No Kecamatan Daerah

Pemilihan Jumlah

Penduduk Jumlah Kursi


67.097 10



2 2.1 Kalipucang

Pangandaran 2

37.238

12 2.2 Pangandaran 53.739

2.3 Sidamulih 27.391


3 3.1 Parigi

Pangandaran 3

43.096

11 3.2 Langkaplancar 50.473

3.3 Cigugur 21.693


4 4.1 Cijulang Pangandaran 4

26.707 7

4.2 Cimerak 46.582



Usulan III

No Kecamatan Daerah

Pemilihan

Jumlah

Penduduk

Jumlah

Kursi


67.097 10



2 2.1 Kalipucang

Pangandaran 2

37.238

12 2.2 Pangandaran 53.739

2.3 Sidamulih 27.391


3 3.1 Parigi

Pangandaran 3

43.096

11 3.2 Cijulang 26.707

3.3 Cimerak 46.582


4 4.1 Langkaplancar Pangandaran 4

50.473 7

4.2 Cigugur 21.693



C. Analisa Hasil Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan

1. Kesetaraan nilai suara

Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga

kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang

satu suara satu nilai.

Secara umum hasil penataan dan penyususnan Dapil Anggota DPRD

Kabupaten Pangandaran memenuhi prinsip tersebut yaitu dengan cara terlebih

dahulu menetapkan angka BPPd, dengan hasil sebagai berikut:

𝐵𝑃𝑃𝑑 =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐾𝑎𝑏. 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑟𝑠𝑖=

406.898

40= 10.172

2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu

memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah

kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik

dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

Analisa hasil penyusunan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten

Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut, dimana jumlah kursi yang

dihasilkan di setiap Dapil yaitu:

- Usulan 1 : 5 (lima) Dapil dengan alokasi jumlah kursi paling sedikit 7 (tujuh)

kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi, dimana dari hasil

penghitungan yang dilakukan 2 (dua) tahap jumlah penduduk

Kabupaten Pangandaran seluruhnya terkonversi menjadi kursi.

- Usulan 2 : 4 (empat) Dapil dengan alokasi jumlah kursi paling sedikit 7 (tujuh)

kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, dimana dari hasil

penghitungan yang dilakukan 2 (dua) tahap menghasilkan sisa

jumlah penduduk di Dapil 3 dan Dapil 4 yang tidak terkonversi

menjadi kursi.

- Usulan 3 : 4 (empat) Dapil dengan alokasi jumlah kursi paling sedikit 7 (tujuh)

kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, dimana dari hasil

penghitungan yang dilakukan 2 (dua) tahap menghasilkan sisa

jumlah penduduk di Dapil 3 yang tidak terkonversi menjadi kursi.

3. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar

Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.


Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut dimana jumlah alokasi kursi

di setiap Dapil kesenjangannya tidak jauh atau dengan kata lain masih memenuhi

batas perbedaan jumlah yang wajar.

4. Integralitas wilayah


Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut yaitu dengan mencermati

Peta Geografis Kabupaten Pangandaran, dimana wilayah kecamatan yang disatukan

kedalam satu Dapil rata-rata berbatasan langsung dan memiliki keterpaduan

wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.

5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama


Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut karena secara utuh seluruh

wilayah kecamatan di Kabupaten Pangandaran adalah satu kesatuan Dapil Anggota

DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Dapil Jabar 13 (Kabupaten Ciamis, Kabupaten

Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran).

6. Kohesivitas

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi

sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di

satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan sejarah

yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di

masyarakat.


Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut karena rata-rata kecamatan

yang digabung dalam satu Dapil dalam sejarahnya merupakan rata-rata hasil

pemekaran, atau dengan kata lain sebelum dimekarkan kecaamatan tersebut

adalah kecamatan yang sama.

7. Kesinambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan

memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Kabupaten

Pangandaran adalah DOB baru, sehingga dalam penyusunan dan penataan Dapil

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Dalam Pemilu Tahun 2019 prinsip

kesinambungan diabaikan.

Format Hasil Uji Publik

FORMAT HASIL UJI PUBLIK

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PANGANDARAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu delapan

belas bertempat di …………………….. KPU Kabupaten Pangandaran, telah melaksanakan

Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Pewakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil

sebagai berikut :

1…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................................……

2…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...............................................................

………………………………………………………...............................................................

3…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………....................................................

………………………………………………………...............................................................

TANDA TANGAN

(____________________________)

*) Form dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

resume hasil penataan daerah pemilihan dan...

Documents