1

UPAYA MENINGKATKAN KINERJA RESKRIM MELALUI METHODE PROGRESIF GUNA AKSELARASI PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

STABILITAS KAMTIBMAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi saat ini dan seiring dengan berkembangnya teknologi maupun keterbukaan informasi berdampak pada kompleksnya permasalahan yang timbul di masyarakat. Menyikapi hal tersebut diperlukan adanya kesiapan untuk menangkal dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Globalisasi secara abstrak dirumuskan sebagai “Keseluruhan proses

dimana masyarakat didunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal,

yaitu global society” (Martin Allbrow dan Elizabeth King, dalam bukunya

Globalization, Knowledge and Society, (London :Sage Publication, 1990) dan

sebagai intensifikasi hubungan sosial berskala dunia yang memungkinkan

keterkaitan masyarakat local dengan kejadian kejadian dibagian bagian dunia

lainnya, atau sebaliknya (Anthony Giddens, The Consequences of Modernity,

(Stanford : Standford University Press, 1990). Globalisasi membawa dua dampak,

pada satu sisi globalisasi melahirkan keunggulan kompetitif. Disisi lain, globalisasi

membangkitkan reaksi balik atau countertrend seperti kerawanan kejahatan dalam

masyarakat global, termasuk cyber space atau cyber crime. Dampak negatif

kemajuan teknologi dan informasi pada umumnya berkaitan dengan dunia

kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-undang no

2 tahun 2002 sebagai pengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat serta penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas

tersebut dengan sebaik-baiknya walaupun kondisi organisasi saat ini masih penuh

1

2

dengan keterbatasan baik di bidang anggaran, sarana dan prasana, teknologi

maupun personil.

Dalam upaya harkamtibmas dan peningkatan pelayanan masyarakat

serta penegakan hukum secara profesional, faktor sumber daya manusia adalah

salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui

bersama bahwa saat ini kita kondisi personil Polri masih sangat terbatas, baik dari

segi kwalitas maupun kwantitas. Di sisi lain masyarakat seolah tidak mau tau

dengan kondisi tersebut dan tetap menuntut kesempurnaan pelaksanaan tugas

Polri.

Pada kondisi yang lain, keterbukaan informasi dan bisnis informasi selalu

memberitakan segala kekurangan kinerja Polri sedangkan sisi prestasinta tidak

pernah diberitakan, sehingga opini negatif terhadap Polri cepat berkembang.

Dinamika politik di Indonesia memerlukan perhatian dan jumlah personil yang

memadai, situasi ekonomi yang tidak menentu dapat mendorong meningkatnya

angka kejahatan, pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat tidak

sebanding dengan penambahan jumlah personil Polri dan kesadaran hukum

masyarakat yang masih rendah sangat mempengaruhi dalam kegiatan

harkamtibmas.

Polri sebagai salah satu institusi publik, berdasarkan Undang-Undang No.

2 Tahun 2002 memiliki tanggung jawab sebagai pelindung, pelayan dan pengayom

masyarakat, dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah terlepas dari sorotan

masyarakat. Prestasi kerja personel Polri yang pada dasarnya menjadi tolok ukur

keberhasilan institusi Polri dalam perspektif masyarakat pada umumnya adalah

bidang pelayanan. Baik buruknya kinerja Polri tidak hanya ditentukan oleh

penilaian internal organisasi ataupun penilaian lembaga lain, namun lebih

ditentukan oleh penilaian masyarakat kepada Polri.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembenahan dan atau

peningkatan kinerja Polri, baik sebagai Institusi maupun individu. Pembenahan dan

atau peningkatan kinerja diawali dengan pemahaman terhadap permasalahan

3

yang dihadapi Polri. Masalah yang dihadapi Polri dalam melaksanakan fungsi

kepolisian dibedakan menjadi masalah eksternal dan internal.

Masalah internal ditandai dengan belum optimalnya hasil reformasi struktural,

instrumental dan kultural. Reformasi kultural terkait pelayanan kepolisian yang

prima belum memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut ditandai dengan masih

rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Masalah eksternal antara lain

mencakup permasalahan pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar ;

kesiapan pengamanan Pemilu ; tingkat kejahatan konvensional dan transnasional

yang masih tinggi dan masalah sosial.

Tekad Polri untuk melakukan pembenahan dan mencari alternatif solusi

terhadap permasalahan yang dihadapi institusinya berimplikasi kepada penetapan

grand strategy Polri. Grand strategy Polri dirumuskan dalam tiga tahapan yang

mencerminkan upaya Polri secara gradual. Tahap I adalah Trust Building, periode

waktu tahun 2005 – 2010. Penetapan tahap 1 didasarkan pada argumentasi

bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan

masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust). Tahap II, Partnership Building,

periode tahun 2011 – 2015, merupakan kelanjutan dari tahap pertama, perlu

dibangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan

pekerjaan Polri. Tahap III, Strive for Excellence, periode tahun 2016 – 2025. Pada

tahap III dibangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya

masyarakat sehingga pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan1.

Sedangkan untuk mempercepat jalannya program-program yang ada di dalam

tahapan tersebut Kapolri menetapkan program akselerasi transformasi Polri

menuju Polri yang mandiri, professional, modern dan dipercaya masyarakat,

adapun beberapa kegiatan yang mengalami akselerasi dijabarkan dalam program

Quick wins yang terdiri dari : program quick respon samapta, program

transparansi proses penyidikan reserse dengan pemberian surat pemberitahuan

perkembanagan hasil penyidikan (SP2HP), program peningkatan pelayanan SIM,

1 Lampiran A kep.Kapolri No.Pol.: Kep /37/X/2008, hal 7.

4

STNK dan BPKB, serta program transparansi rekruitmen personel Polri. Hal ini

dilakukan dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi Polri pada bidang

kultural, yang sejalan dengan program reformasi birokrasi yang di keluarkan oleh

pemerintah.

Program akselerasi diperlukan untuk pencapaian tujuan dari grand strategy

Polri yang telah ditetapkan. Penyusunan program akselerasi dititikberatkan pada

perubahan perilaku setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya,

memberikan pelayanan prima dan mewujudkan rasa aman masyarakat. Program

akselerasi pada tahap I diarahkan pada pembenahan dan perubahan kultural yang

mencakup 12 bidang, yaitu : 1) Bidang perumusan tugas pokok ; 2) Bidang

organisasi ; 3) Bidang operasional ; 4) Bidang kerjasama / HTCK (Hubungan Tata

Cara Kerja) ; 5) Bidang tata kelola logistik ; 6) Bidang tata kelola asset ; 7) Bidang

tata kelola anggaran ; 8) Bidang manajemen mutu dan kinerja ; 9) Bidang sumber

daya manusia ; 10) Bidang remunerasi dan kesejahteraan ; 11) Bidang

pemberdayaan Litbang ; 12) Bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Akselerasi bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat mencakup aspek :

akses yang luas, kemudahan mendapatkan pelayanan kepolisian serta kemudahan

memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Diantara jenis

pengaduan yang banyak diterima adalah tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor, pencurian hewan, sengketa lahan dan penganiayaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencitraan Polri masih harus diperbaiki.

Perbaikan citra Polri berkaitan dengan kinerja dan kualitas pelayanan yang

diberikan para personel Polri dengan mengedepakan transparansi dan

akuntabiltas. Tantangan utama Polri adalah akuntabilitas eksternal dan internal

yang memerlukan solusi secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka Polres Pamekasan berupaya

memberikan kontribusi terhadap pencapaian penegakan hukum yang optimal dan

pencitraan Polri yang positif terkait komplain masyarakat dalam penanganan tindak

pidana dan masalah sosial yang muncul di masyarakat.

5

Fokus peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui akseleri

pelayanan prima pada Fungsi Reskrim melalui methode progresif. Upaya

tersebut sebagai terobosan dalam meningkatkan kinerja Polri khususnya Fungsi

Reskrim dalam rangka meningkatkan stabilitas kamtibmas dengan memperjelas

standar etika kerja, meningkatkan fungsi, memberikan kemudahan bagi

masyarakat guna akselarasi pelayanan prima Kepolisian serta memberikan

kemudahan kepada untuk mendapatkan informasi secara dini dan akurat. Dari

urain tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat judul dalam naskah ini “

Upaya peningkatan kinerja reskrim melalui methode progresif guna

akselarasi pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas

kamtibmas”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan” Belum optimalnya kinerja Fungsi Reskrim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ”.

C. PERSOALAN

Adapun persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman kualitas dan kuantintas sumber daya manusia yang ada saat ini ?

2. Bagaima dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas yang ada saat ini ?

3. Bagaimana dukungan anggaran yang ada saat ini ?

4. Bagaimana methode pelaksanaan tugas saat ini ?

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah ini mencakup masalah sumber daya manusia,

dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dan methode yang

digunakan dalam pelaksanaan tugas.

6

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Naskah Karya Perorangan ini adalah untuk mengkaji kinerja

Satreskrim Polres Pamekasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kinerja reskrim

melalui methode progresif guna akselarasi pelayanan prima dalam rangka

mewujudkan stabilitas kamtibmas.

Sedangkan tujuannya adalah guna melengkapi sebagian dari materi ujian

untuk mengikuti sekolah Pimpinan menengah Kepolisian Republik Indonesia dan

sebagai sumbangsih pemikiran kepada Pimpinan, guna sebagi bahan masukan

dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

F. METHODE PENDEKATAN

Methode pendekatan dalam Naskah Karya Perorangan ini adalah

menggunakan methode deskriptif analitis yaitu melakukan analisa terhadap situasi

dan kinerja serta permasalahan yang ada berdasarkan pengalaman atau data

yang telah tersedia.

G. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar

belakang secara umum, Permasalahan yang akan diangkat dalam

penulisan berupa : latar belakang, permasalahan, persoalan, ruang

lingkup, maksud dan tujuan, methode pendekatan, sistematika dan

pengertian-pengertian.

Bab II Landasan Teori

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang upaya

peningkatan kinerja reskrim melalui method progresif guna akselarasi

7

pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas

kamtibmas dari sudut padang teori, antara lain : konsep analisa SWOT,

Teori Manajemen George R Terry, teori manajemen strategi, Teori

motivasi dan Hierakhie kebutuhan Maslow dan teori hukum progresif Prof.

Soecipto Raharjo.

Bab III Kondisi Saat ini

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang : kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana,

dukungan anggaran, dan methode yang digunakan dalam pelaksanaan

tugas.

Bab IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Dalam Bab ini menggambarkan faktor-faktor internal dan

eksternal yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja reskrim

melalui methode progresif guna akselarasi pelayanan prima dalam rangka

mewujudkan stabilitas kamtibmas.

Bab V Kondisi yang diharapkan

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang data kualitas

dan kuantitas personil yang diharapkan, sarana dan prasarana yang

dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan dan methode yang diharapkan

sebagai upaya peningkatan kinerja reskrim guna akselarasi pelayanan

prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas”.

Bab VI Optimalisasi

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang visi dan misi

Polri, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan action plan.

Bab VII Penutup.

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan dari

penulisan Naskah Karya Perorangan ini serta Saran dan Rekomendasi.

8

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini menggunakan kerangka teori

agar arah serta tujuan penelitian dapat terjalin dengan baik, menurut pendapat

Koentjaraningrat “Kerangka teoritis membantu penulis dalam menentukan tujuan dan

arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat (Koentjaraningrat 1989 : 21).

Dengan demikian dalam penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini akan

mencakup pengetahuan yang didapat dari suatu tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan suatu obyek yang diteliti dan pengalaman-pengalaman yang

dimiliki sehingga tulisan ini dapat tersusun dengan sistematis dan terarah yang

bersumber pada suatu pemikiran serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

yang dipedomani untuk memecahkan suatu masalah-masalah terkait dengan tugas

Kepolisian. Dengan demikian maka penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini

memerlukan teori-teori sebagai media dalam memberikan kerangka orientasi dan

analisis serta nilai ilmiah agar memadai seperti yang diharapkan untuk menjawab upaya

peningkatan kinerja Reskrim melalui methode progresif guna akselarasi pelayanan

prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas.

A. PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan (James A.F Stoner, Management, Prentice/ Hall International,

Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982, halaman 8).

3. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam

kurun waktu tertentu.

8

9

4. Progresif adalah keinginan untuk kemajuan.

5. Methode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu

tujuan.

6. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang

terbaik.

7. Akselarasi adalah suatu proses percepatan dalam rangka mencapai target

yang telah ditetapkan.

B. KONSEP ANALISA SWOT

SWOT adalah singkatan atau akronim dari Strengths (kekuatan),

Weakness (kelemahan) Opportunities (peluang) Threats (ancaman). Artinya

kekuatan yang dipunyai oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana,

kelemahan yang dimiliki oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana,

peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang akan di hadapi.

Fredy Rangkuti dalam bukunya “Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus

Bisnis” menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi

faktor internal dan eksternal. Menurutnya kedua faktor tersebut harus

dipertimbangkan melalui analisis SWOT, yakni melakukan penilaian hasil

pembahasan berdasarkan Strengths (kekuatan) yakni dalam hal ini kekuatan

internal yang dimiliki, Weakness (kelemahan) yakni kelemahan-kelemahan yang

ada, Oppoturnities (peluang) yakni peluang yang dapat digali dari faktor lingkungan

dan Threats (ancaman) yakni kendala-kendala dari faktor lingkungan yang

mungkin ditemui dalam membangun sistem informasi data barang bukti Ranmor di

Polda Metropolitan Jakarta Raya.

Jika hal ini digunakan dengan benar, maka dimungkinkan bagi sebuah

institusi atau organisasi untuk dapat memetakan posisi organisasi terhadap

lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan

dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran organisasi ke depan untuk memenuhi

kebutuhan dan harapan dari pada stake holder.

10

Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk

tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian

yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot

realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi. Dalam praktek sering

ditemui bahwa penggunaan analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategis tidak

memberikan hasil yang diharapkan, yang disebabkan salah satu atau gabungan dari

faktor-faktor sebagai berikut:

1. Visi, misi dan ukuran keberhasilan organisasi tidak ditetapkan secara

jelas dan tegas atau tidak digunakan dalam mengidentifikasikan peluang dan

ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi.

2. Data dan informasi yang digunakan kurang lengkap, kurang spesifik dan

kurang akurat, sehingga dalam perumusan faktor strategisnya tidak fokus.

3. Analisis lebih ditekankan kepada kecanggihan metode dan bukan

kepada filosofi, kesungguhan dalam melakukan analisis serta kegunaan hasil

SWOT itu sendiri.

4. Terlalu beragamnya pendekatan analisis yang dikenal dan ditawarkan,

tetapi relatif sedikitnya referensi dan bahan bacaan yang komprehensif.

Pada analisis apapun, validitas dan kegunaan hasil analisis sangat

tergantung kepada kelengkapan dan akurasi data yang digunakan dalam

analisis. Karena itu rancangan pelaksanaan analisis SWOT perlu disusun sebaik-

baiknya untuk memperoleh data dan informasi yang penting dan berkualitas tinggi.

Makna dan pesan yang paling mendalam dari analisis SWOT adalah apapun cara-

cara serta tindakan yang diambil, proses pembuatan keputusan harus

mengandung dan mempunyai prinsip berikut ini: kembangkan kekuatan, minimalkan

kelemahan, tangkap kesempatan / peluang dan hilangkan ancaman.

Essensinya Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman, baik secara internal maupun eksternal, yang ada

dalam menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap

pelaksanaan tugas pokoknya.

11

Perubahan lingkungan internal organisasi Polres ada kalanya

menimbulkan kekuatan tetapi mungkin juga menimbulkan permasalahan yang

berdampak pada kinerja organisasi, begitu juga pada lingkungan eksternal yang

dapat memunculkan peluang sehingga kinerja organisasi dapat meningkat dan

dapat juga menimbulkan ancaman bagi organisasi. Maka untuk merespon

perubahan lingkungan tersebut, diperlukan suatu strategi yang tepat agar dapat

meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta berusaha memanfaatkan kekuatan

dan peluang.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi

bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths,

weaknesses, opportunities, dan threats).

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis

atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung

dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan

dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi

keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT,

dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil

keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara

mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari

peluang (opportunities)yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths)

mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana

cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman

(threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

12

C. TEORI MANAJEMEN

Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses tertentu yang

akan dilaksankan mulai dari perencanaan sampai penilaian (evaluasi). Manajemen

sering diartikan ilmu, kiat, dan profesi.

Terry mendeskripsikan pekerjaan manajer  berdasarkan fungsinya

sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Dalam fungsi perencanaan, manajer deskripsi pekerjaan sebagai berikut :

a. Menerapkan, mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan

b. Memprakirakan

c. Menetapkan syarat dan dugaan-dugaan tentang ferformance pekerjaan

d. Menetapkan dan menjelaskan tugas-tugas untuk mencapai tujuan 

e. Menetapkan rencana penyelesaian

f. Menetapkan kebijakan-kebijakan

g. Merencanakan standar-standar dan metode-metode penyelesaiaan

h. Mengetahui terlebih dahulu problema-problema yang akan datang yang

mungkin terjadi.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mempunyai deskripsi

pekerjaan sebagai berikut :

a. Mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas-tugas pelaksanaan

b. Mengklasifikasikan tugas-tugas pelaksanaan dalam pekerjaan-pekerjaan

operasional.

c. Mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan operasional dalam kesatuan-kesatuan

yang berhubungan dan dapat dimenejemen

d. Menetapkan syarat-syarat  pekerjaan

13

e. Menyelidiki dan menempatkan orang perorangan pada pekerjaan yang

tepat.

3. Menggerakkan (actuating)

Dalam fungsi menggerakkan, manajer mempunyai deskripsi pekerjaan

sebagai berikut :

a. Memberitahu dan menjelaskan tujuan-tujuan kepada para bawahan

b. Menejemani dan mengajak para bawahan untuk pekerja dengan

semaksimal mungkin

c. Membimbing tenaga kerja bawahan untuk mencapai standar operasional

d. Mengembangkan tenaga kerja bawahan guna merealisasikan

kemungkinkan-kemungkinan sepenuhnya

e. Memberikan orang-orang hak untuk mendengarkan.W

4. Pengendalian (Controling)

Dalam fungsi pengendalian, Menejer mempunyai deskripsi

pekerjaan sebagai berikut :

a. Membandingkan hasil dengan rencana pada umumnya

b. Menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaan

c. Menciptakan alat-alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan

d. Memberikan alat pengukur

e. Memudahkan data yang rinci dalam bentuk yang menunjukkan kompari dan

pertentangan

D. TEORI MANAJEMEN STRATEGI

Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena

berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu

memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan.

Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang

dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu

14

berubah-ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar

organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena

organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan

produktivitasnya makin lama makin tinggi.

Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan

strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam

praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga

macam elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana penyusun

strategi (strategis) yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik

organisasi yang bersangkutan. Terdapat pula adanya pilihan strategik yang

berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan

pilihan antara mereka. Akhirnya terdapat pula implementasi strategi yang

berhubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat

dilaksanakan.

Don Harvey dalam bukunya yang berjudul: ”Business policy and Strategic

Management”, menyatakan pandangan-pandangan berikut tentang manajemen

strategik. Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan

kebijakan dalam rangka upaya memaksimasi sasaran-sasaran organisasi yang

bersangkutan.

Manajemen strategik meliputi semua aktivitas yang menyebabkan

timbulnya perumusan sasaran-sasaran organisasi, strategi-strategi dan

pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk

mencapai sasaran-sasaran strategik tersebut untuk organisasi yang bersangkutan

secara total.

Adapun fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternal dan

pada operasi-operasi pada masa datang. Manajemen strategik mendeterminasi

arah jangka panjang organisasi yang bersangkutan dan menghubungkan sumber-

sumber daya organisasi yang ada dengan peluang-peluang pada lingkungan yang

15

lebih besar. Manajemen Strategis (Strategic Management) merupakan kumpulan

keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi

strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara

organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi. Nisjar, Karhi &

Winardi. (1997;85) Manajemen Strategik.

Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah seni dan ilmu untuk

memformulasi-implementasi dan evaluasi’ keputusan-keputusan yang bersifat

lintas fungsional, yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM,

pemasaran keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai

tujuannya. Keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional inilah yang dapat

ditafsirkan sebagai strategi.

Manajemen strategik juga dapat dipandang sebagai proses untuk

mengelola strategi agar rumusan strategi dapat dijalankan dengan baik sehingga

tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan manajemen strategi tersebut diharapkan

strategi benar-benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan

untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam

organisasi.

Menurut Husein Umar, dari keempat tipe strategi SWOT, dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strength-Opportunity)

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan/ lembaga untuk

meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Pada umumnya,

perusahaan berusaha melaksanakan strategi WO, ST, WT, untuk menerapkan

strategi SO. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau

tidak mau, perusahaan tersebut harus mengatasi kelemahan-kelemahan itu

agar menjadi kuat.

2. Strategi WO (Weakness-Opportunity)

16

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadang kala

perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang

karena adanya kelemahan-kelemahan internal.

3. Strategi ST (Strength-Threat)

Melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi

dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa

perusahaan yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman.

4. Strategi WT (Weakness-Threat)

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi

kelemahan internal, serta menghindari ancaman. Suatu perusahaan yang

dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal,

sesungguhnya berada pada posisi yang berbahaya. Ia harus berjuang untuk

dapat tetap bertahan dengan melakukan strategi-strategi seperti merger,

declared, liquidation, retrench, bankruptcy.

E. TEORI MOTIVASI

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan

hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu

tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan

untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan..

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi yang

bersifat intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang

termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan

tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga

dikatakan seorang melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah

manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut

17

menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun

kompensasi.

Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan

untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan

manusia akan dapat menjadi seperti apa. Landy dan Becker membuat

pengelompokan pendekatan teori motivasi ini menjadi 5 kategori yaitu teori

kebutuhan,teori penguatan,teori keadilan,teori harapan,teori penetapan sasaran.

1. Teory motivasi Abraham Moslow

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua

manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang

berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima

tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow,

dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih

kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum

kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.

• Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)

• Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)

• Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain,

diterima, memiliki)

Aktualisasi diri

penghargaan

sosial

keamanan

Fisiologis

18

• Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan

mendapatkan dukungan serta pengakuan)

• Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan

menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan;

kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari

potensinya).

Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut

akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan

menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi

untuk menekuni minat estetika dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya

sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan

tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah

payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman.

2. Teori motivasi Hesberg

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong

seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari

ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktorhigiene (faktor ekstrinsik) dan

faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk

keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar

manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik),

sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai

kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan,

kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik).

Jumlah penduduk Indonesia yang melebihi 200 juta jiwa, saat ini 40%

mengalami “Vacum” pekerjaan disamping itu masih dihadapkan krisis yang

berkepanjangan. Kondisi ini tentu akan dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan

yang bermotif ekonomi (pemenuhan kebutuhan) seperti pemalsuan, pencurian,

penyelundupan, korupsi dan lain-lain.

19

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang perlu

mendapatkan perhatian baik keamanan secara fisik yaitu mencakup keamanan

di tempat pekerjaan maupun keamanan dari dan ke tempat bekerja maupun

keamanan secara psikis yaitu perlakuan adil terhadap pekerjaan seseorang.

Tugas dan wewenang Polri telah dijelaskan di dalam pasal 13 sampai dengan

19 Undang-Undang Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

E. LANDASAN KONSEPTUAL HUKUM PROGRESIF

Studi hubungan antara konfgurasi politik dan karakter produk hukum

menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari

konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan

sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap

upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus

dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan

sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit.

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (searching for

the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang

sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang

bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap

kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di

Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi

penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an

sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde

baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena

20

digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum

makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran

diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan

hukum, kemudia Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah

dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?.

Agenda besar gagasan hukum progrsif adalah menempatkan manusia

sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan

kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku

manusia.

Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor

peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat. Di sinilah arti

penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep “hukum terbaik”

mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam

memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya

memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku

sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem

kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive, dengan penjelasan

sebagai berikut:

1. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum

sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya

bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as

a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo

sebagai berikut:

21

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak

secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk

mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu,

hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah

institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya

menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan

di sini bias diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan,

kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu

dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak,

berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan

mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak

dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang

final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis

baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat

kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak

lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah

yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat

manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa

hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu,

maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu

yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan

dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam

22

hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia

yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum

hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan

bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum

bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga

keadilan subtantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan

prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi

solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku

(rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang

logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan

menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi

yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak

hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan,

dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai

unsur greget seperti compassion (perasaan baru), empathy, sincerety

(ketulusan), edication, commitment (tanggung jawab), dare (keberanian) dan

determination (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa

dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa

membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada

peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan

hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan

proyek kemanusiaan.

23

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas

faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku

dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu

manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks

demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan

tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”

yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang

legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih

mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk

melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif,

inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai

berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri

mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung.

Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan

dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar

pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan

pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus

Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus

kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap

didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak

semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif

itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai

penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia,

dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk

24

mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk

mewujudkannya.

BAB III

KONDISI SAAT INI

A. SUMBER DAYA MANUSIA

KUALITAS DAN KUANTITAS SDM RESKRIMPOLRES PAMEKASAN

NO. UNIT JUMLAH PENDIDIKAN KET. DSP RIIL UMUM POLRI DIKJUR/DIKBANG/LAT1 2 3 4 5 6 7 8

I KASAT RESKRIMAKP MOH. NUR AMIN, S.H. 1 1 S.1 SETUKPA

REG

DIKBANGSPES PENYELUNDUPAN, LAT KAT PUAN SIDIK TIPIKOR

DSP 1 :1 AKP

II KAUR BINOPSIPTU PONZI INDRA, S.Kom.

1 1 S.1 AKPOL _DSP 4 :- 1 IP- 2 BA- 1 PNS Gol. II/I

1. MOHAMMAD ARIF SUDIANTO 3 1 SMA SEBAUM LAT DASAR RESKRIM

III KAUR MINTUIPTU ADI ZIZWANTO, S.H. 1 1 S.1 SETUKPA

REG

LAT ALLABFOR LAP PROJEK, BA IDENT, DIKBANGSPES INSPEKTUR IDIK T.P. UDPAL

DSP 4 :- 1 IP- 2 BA- 1 PNS Gol. II/I

1. BRIGPOL FADILATUR ROHMAH, S.H.

5 5 S.1 SEBAWAN _

2. BRIGPOL FREDI YOPI PRAWIRO

S.1 SEBAUM _

3. BRIGPOL MOH. SYAKUR, S.1 SEBAUM DIKJUR DASAR

25

S.H. RESKRIM

IV PS. KAUR IDENTAIPTU KOHAR SUPRIYADI 1 1 SMA SEBAUM

IDENT, LAT DA'I KTBMS

DSP 9 :- 1 IP- 8 BA

1. AIPTU MOH. SARDJI

8 4

SMA SECABA REG

IDENT

2. AIPDA MOH. JAMIL SMASEBAUM

DASBA INTEL, LAT ALLABFOR LAP PROJEK

3. BRIGPOL ABDUL AZIS SMASEBAUM

DIKBANGSPES BRIG IDENT LAT OLAH TKP RESKRIM, LAT IDENT

4. BRIPTU ROKHMAN PRADHISWARA

SMA SEBAUM LAT BA OLAH TKP, LAT BA IDENT

1 2 3 4 5 6 7 8

V KANIT IDIK I (Pidum)IPDA JUNAIRI TIRTO ADMOJO 1 1 SMA SETUKPA

REG

DAS BA SERSE, DIKBANGSPES INSPEKTUR IDIK T.P. TERORISME

DSP 12 :- 1 IP- 10 BA- 1 PNS Gol. II/I

1. AIPTU M. TAUFIK RAHMAN

11 8

SMA SEBAUM DASBA LANTAS, LATBA PEMERIKSAAN

2. BRIPKA ACH. JUNAIDI, S.Pd. S.1 SEBAUM3. EKO DARMAWAN, S.H. S.1 SEBAUM DAS BA SERSE4. AIPDA FARID SYAMSURI SMA SEBAUM DASBA SERSE, LAT

BABIN5. BRIPKA MULYONO, S.H. S.1 SEBAUM LAT SERSE6. BRIGPOL SYARIF HIDAYATULLAH SMA SEBAUM BA CYBER CRIME7. BRIPTU RANGGA HANDIKA

WAHYU WIBAWASMA

SEBAUMLAT OLAH TKP

8. BRIGPOL NOVIAN ANGGA PRIANDANA

SMA SEBAUM DIKJUR DASAR RESKRIM

VI KANIT IDIK II (Pidek)IPTU ARIEF KURNIADY, S.H. 1 1 S.1 SETUKPA

REGDAS BA SERSE, INSP HAKI, TP UPAL

DSP 12 :- 1 IP- 10 BA- 1 PNS Gol. II/I

1. AIPTU FADILLAH 11 10 SMA SECABA REG

LAT RESKRIM

2. AIPDA BARID FAUZAN, S.H. S.1 SEBAUM DASBA SERSE, DIKBANG SPES BRIG IDIK TP ILEGAL LOGGING

3. AIPDA ABDULLAH SMA SEBAUM LAT OPRSI VCD RESKRIM

4. AIPDA JOHAN WAHYUDI, S.H. S.1 SEBAUM5. AIPDA MOHAMMAD SYAFRUDIN SMA SEBAUM6. BRIPKA EKO SUSILO IRWANTO,

S.H.S.1 SEBAUM

7. BRIPKA AGUS SUGIANTO, S.H. S.1 SEBAUM LAT CARI. AMBIL & PAM BB

8. ACH. DJOEMALI, S.H. S.1 SEBAUM INTS BHS ACEH, LAT TEKNOLOGI

9. BRIGPOL RONI AGOES ARBIYONO

SMA SEBAUM LAT ALLABFOR LAP PROJEK

24

26

10. BRIPTU HERMANTO SMA SEBAUM LAT KAT PUAN LIDIK & SIDIK

1 2 3 4 5 6 7 8VII KANIT IDIK III (Pidter)

IPTU ICHWAN RASYADI, S.H. 1 1 S.1 SETUKPA REG

DAS BA LANTAS, DIKBANG SPERS INSP. KORWAS PPNS

DSP 12 :- 1 IP- 10 BA- 1 PNS Gol. II/I

1. BRIPKA IWAN WAHYUDI

11 11

SMA SEBAUM2. BRIPKA EKO ISDIANTO SMA SEBAUM LAT PAM TUP3. BRIGPOL ARIF WAHYUDI SMA SEBAUM LAT RIKSA4. BRIGPOL MOH. KADARISMAN SMA SEBAUM LAT KAT PUAN

LIDIK & SIDIK5. BRIGPOL RAHMAT FAJAR SMA SEBAUM6. BRIGPOL FEBRI SISWANTO SMA SEBAUM LAT BRIG

PAMINAL7. BRIGPOL SYAFRIL KURNIAWAN SMA SEBAUM LAT PENYIDIKAN8. BRIGPOL MOH. ANDIKA

WIEGUNANDA, S.H.S.1 SEBAUM

9. BRIGPOL SLAMET BUDIARTO SMA SEBAUM DIKBANG SPES BRIG LIDIK TP ILLEGAL MINING

10. BRIGPOL RIDWAN WADUDI SMA SEBAUM LAT TP KORUPSI11. BRIGPOL IMAM SUTRISNO SMA SEBAUM

VIII KANIT IDIK IV (Pidkor)IPDA ACH. SOLEH, S.H. 1 1 S.1 SAG PA

DASBA SABHARA, DASBA SERSE, LAT KAT PUAN SIDIK TIPIKOR

DSP 12 :- 1 IP- 10 BA- 1 PNS Gol. II/I1. AIPTU SUGENG PURWANTO 11 11 SMA SEBAUM DAS BA IPP

2. AIPDA MOHAMMAD JUFRIADI, S.H. S.1 SEBAUM LAT PENYELIDIKAN

3. BRIPKA ANWAR SUBAGYO, S.H. S.1 SEBAUM LAT RESKRIM, LAT KAT PUAN SIDIK TIPIKOR

4. BRIGPOL ADAM WIBISONO SMA SEBAUM LAT NGSIATOR

5. BRIGPOL MOH. BADRI BAIDOWI SMA SEBAUM DIKBANG SPES BRIG TP TERORIS, LAT BA PEMERIK SAAN

6. BRIGPOL MUSTOFA SMA SEBAUM

7. BRIPTU ACHMAD SAYURI, S.H. S.1 SAG BA

8. BRIPTU MOH. HOSNI HAJAR SMA SEBAUM BA IDIK TP EK

27

9. BRIPTU DIDIK HARIYANTO, S.H. S.1 SAG BA

1 2 3 4 5 6 7 8

IX KANIT PPAIPDA NINING DYAH POESPITO SARI SOETIKNO 1 1 S.1

SETUKPA REGWAN

DASBA LANTAS, DIKBANG SPES INSP. POLWAN NEGOSIATOR

DSP 6 :- 1 IP- 5 BA

1. BRIGPOL NUR FITRIYANI

4 5

SMA SEBAWAN2. BRIGPOL FAIZ TAUFIK,

AMD.KG., S.H.S.1 SEBAUM LAT BA ILEGAL

LOGING3. BRIGPOL RAHMAN SOLOHIN

S., S.H., M.H.S.2 SEBAUM DIKBANG SPES

BRIG IDIK TP PERBANKAN, LAT BA PEMERIKSAAN

4. BRIPTU NURUL FAIZAH, Amd. Kep.

D.3 SEBAWAN LAT PPA

5. BRIPTU INTAN SUMADIYANI HAFA

SMA SEBAWAN

JUMLAH TOTAL 72 60

S.2 = 1S.1 = 24SMA = 35

AKPOL= 1SETUKPA= 7SAG PA = 1SEBAUM = 47SECABA REG = 2SAG BA = 2

- YANG KEJURUAN/PELATIHAN = 46

- BELUM = 14

DSP 72 :- 1 AKP- 8 IP- 57 BA- 6 PNS Gol. II/I

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara kwantitas jumlah personil sesuai DSP sebanyak 72 pers, rill 60 pers, dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 10 pers. Secara kualitas dari 60 personil tersebut terdapat 1 personil dengan tingkat pendidikan umum S2 dan 24 personil S1, sebanyak 35 personil berpendidikan SMA, 46 personil telah mengikuti kejuruan/pelatihan, terdapat 14 personil yang belum mengikuti kejuruan/pelatihan.

28

B. DUKUNGAN ANGGARAN

NO JENIS ANGGARAN ALOKASI / TH TOTAL KSS TH 2012 ANGGARAN / KSS

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KASUS KORUPSI

KASUS SULIT

KASUS SEDANG

KASUS RINGAN

BANTEK

HARWAT IDENT

2 KSS

4 KSS

31 KSS

19 KSS

1

1

99

15

104.000.000,-

14.925.000,-

9.300.000,-

690.000,-

6.000.000,-

12.000.000,-

TOTAL 56 KSS 116 KSS 146.915.000,-

Dari tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Anggaran untuk penanganan kasus korupsi lebih banyak dari kasus yang lain.

2. Belum terdapat dana jaminan sosial dan kesehatan bagi penyidik maupun

saksi.

3. Anggaran yang tersedia lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kasus

yang ditangani, yaitu terdapat pengurangan sebanyak 60 kasus.

5. Belum ada anggaran sebagai isentif / salery dan jaminan sosial bagi saksi.

6. Remunerasi yang diterima oleh anggota reskrim sama jumlahnya dengan yang

diterima anggota yang bertugas pada fungsi lain, sehingga belum mampu

memberikan motivasi dalam penyelesaian kasus.

29

C. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

DATA PRASARANA SATRESKRIM POLRES PAMEKASAN

NO URAIAN JUMLAH RIIL KONDISI KET

1 2 3 4 5I ATK

1 COMPUTER (PC) 18 BAIK SWADAYA2 LAPTOP / NOTE BOOK 1 BAIK SWADAYA3 PRINTER 18 BAIK SWADAYA & 1

BANTUAN BARESKRIM

4 MESIN HITUNG / CALCULATOR 1 BAIK SWADAYA5 MESIN TIK NON LISTRIK - - NIHIL6 INFOCUS / BARCO OHP - - NIHIL7 OHP - - NIHIL8 AC 10 BAIK SWADAYA9 BRANKAS KAYU 1 BAIK SWADAYA10 DISPENSER 2 BAIK SWADAYA11 JAM DINDING 8 BAIK SWADAYA12 LEMARI BUKU 5 BAIK SWADAYA13 LEMARI PIALA - - NIHIL14 LEMARI BESI - - NIHIL15 LEMARI / FILLING - - NIHIL16 LEMARI ARSIP 2 BAIK DINAS17 LEMARI UMUM - - NIHIL18 RAK KAYU 2 RUSAK RINGAN DINAS19 RAK BUKU / SURAT - - NIHIL20 TV 6 BAIK SWADAYAA21 MEJA BIRO 2 BAIK DINAS22 MEJA ½ BIRO 2 BAIK DINAS23 MEJA KERJA STAF 1 BAIK DINAS24 MEJA RAPAT - - NIHIL25 MEJA COMPUTER 18 BAIK SWADAYA26 KURSI BIRO 2 BAIK DINAS27 KURSI ½ BIRO 2 BAIK DINAS28 KURSI TAMU/PELAYANAN 20 BAIK SWADAYA29 KURSI RAPAT - -30 KURSI COMPUTER 18 BAIK SWADAYA31 KURSI TAMU 3 BAIK SWADAYA32 PAPAN INFORMASI 1 BAIK DINAS33 WHITE BOARD 8 BAIK SWADAYAA34 BUKU REGISTER B1-B18 18 BAIK DINAS

II RANMOR1 RANMOR UMUM RODA 4 - - NIHIL2 RANMOR UMUM RODA 2 - - NIHIL3 RANMOR OPSNAL RODA 4 - - NIHIL4 RANMOR OPSNAL RODA 2 - - NIHIL

30

1 2 3 4 5III IDENTIFIKASI

1 LATEN PRINT SEARHIE KTT 1 BAIK2 ANTI PUTROTIONMA SET 1 BAIK3 POSMORTEN FINCER FRONT KTT 1 BAIK4 FINGER FRONT STAHFING 1 BAIK5 MAHIFIE LOOP 2 BAIK6 RANSEL KIT 1 BAIK7 CAMERA NIKON 1 BAIK8 CAMERA YASUIKA 1 RUSAK BERAT9 CAMERA FUSIKA 1 RUSAK BERAT10 CAMERA ALYMPUS 1 RUSAK RINGAN11 HANDYCAM SONY 1 RUSAK BERAT12 HANDYCAM SONY 1 RUSAK BERAT13 COMPUTER 1 BAIK

IV LABFOR1 MOBIL 1 BAIK2 AC 1 BAIK3 LAPTOP 1 BAIK4 KOMPUTER 1 BAIK5 CAMERA DIGITAL 1 BAIK6 CAMERA MANUAL 1 BAIK7 CAMERA VIDEO / HANDYCAM 1 BAIK8 ALAT TKP UMUM 1 SET BAIK9 ALAT TKP

KEBAKARAN/KERACUNAN GAS1SET BAIK

10 ALAT TKP PENCEMARAN LINGKUNGAN

1 SET BAIK

11 ALAT TKP PEMBUNUHAN 1 SET BAIK12 ALAT TKP PEMERKOSAAN 1 SET BAIK13 JANSET 1 RUSAK

Dari tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Alat pengetikan berupa laptop hanya terdapat satu unit hasil pengadaan

swadaya yang digunakan untuk penyidikan, sedangkan yang satu unit untuk

Labfor, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.

2. LCD Proyektor guna pelaksanaan gelar masih nihil.

3. Alat transportasi untuk operasional penyidik masih nihil, yang ada hanya 1 unit

mobil Labfor.

4. Alat Proteksi seperti body face, jaket anti api dan senjata tajam untuk

melindungi personil yang melaksanakan tugas di lapangan masih nihil.

5. Kondisi peralatan identifikasi banyak yang rusak berat, karena terbatasnya

anggaran perawatan.

6. Peralatan yang ada masih banyak yang diper oleh melalui swadaya.

31

D. METHODE PELAKSANAAN TUGAS.

Adapun methode pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat saat ini adalah sebagai berikut:

1. Methode penyampaian informasi perkembangan hasil penyidikan

Penyampaian infaormasi tentang perkembangan hasil penyidikan kepada

pelapor adalah melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

(SP2HP), belum memanfaatkan media informasi yang lain seperti Email, BBM

dan jaringan informasi elektronik lainnya.

2. Methode penyelidikan dan penyidikan

Methode penyelidikan maupun penyidikan saat ini masih menggunakan

methode konvensional, yakni masih mengacu pada surat panggilan maupun

undangan dalam menghadirkan Saksi ataupun Korban guna dimintai

keterangan. Penyidik cenderung pasif dan belum proaktif untuk mendatangi

Saksi ataupun Korban serta memanfaatkan IT yang ada guna memperoleh

keterangan yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses sidik maupun lidik

dan memperlambat penyelesaian kasus.

3. Penerapan hukum

Penerapan hukum saat ini masih sering menempatkan kepastian hukum

sebagai orientasi yang final dan mutlak sedangkan faktor manfaat maupun

problem manusia yang ada di dalamnya belum diperhatikan.

32

BAB IV

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. FAKTOR INTERNAL

1. Strengths

a. Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Seluruh fungsi/unit pada Satreskrim sudah ditempatkan personil.

c. Sebagian personil sudah mengikuti kejuruan/pelatihan.

d Personil yang ada mayoritas putra daerah.

e. Sudah tersedia anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas.

f. Tersedia sarana dan prasarana guna mendukung operasional.

h. Mayoritas personil dapat mengoperasionalkan internet maupun fasilitas

komunikasi lainnya.

2. Weakness

a. Secara kuantitas jumlah rill anggota masih kurang bila dibandingkan

dengan DSP.

b. Secara kualitas belum seluruh anggota mengikuti kejuruan/pelatihan dan

belum banyak yang berpendidikan S1.

c. Dukungan anggaran masih minim bila dibandingkan dengan kebutuhan /

jumlah kasus yang ditangani.

d. Dukungan anggaran untuk remunerasi anggota reskrim sama dengan

personil lainnya, jaminan sosial bagi personil dan saksi belum tersedia.

e. Sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas masih minim.

f. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas.

B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Opportunities

a. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi Pemerintah dan unsur

CJS.

32

33

b. Karakteristik Masyarakat yang masih homogen, kekeluargaan dan patuh

kepada tokoh.

c. Tersedianya jaringan informasi dan teknologi untuk menunjang

pelaksanaan tugas.

d. Kerja sama dan koordinasi Polri dengan tokoh masyarakat berjalan

dengan baik.

2. Treats

a. Kuatnya Lembaga kontrol eksternal terhadap pelaksanaan tugas Polri.

b. Terbukanya jaringan informasi dan kecendrungan pemberitaan media

yang menimbulkan opini negatif terhadap Polri.

c. Belum adanya kesepahaman dari unsur CJS tentang penerapan hukum

secara progresif.

d. Masih rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menjadi saksi tindak pidana.

34

BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Secara kuantitas, terpenuhinya sumber daya manusia sesuai dengan DSP

2. Secara kualitas, meningkatnya taraf pendidikan personil, baik pendidikan

umum maupun pendidikan kedinasan Polri.

B. SARANA DAN PRASARANA

Terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas, baik

ATK seperti laptop untuk masing-masing Penyidik/penyidik pembantu dan LCD

proyektor, alsus seperti alat proteksi maupun kendaraan operasional untuk

masing-masing Unit dan Kasat.

C. DUKUNGAN ANGGARAN

1. Terpenuhinya anggaran penyidikan guna mendukung penanganan sejumlah

kasus yang ada.

2. Tersedianya dana jaminan sosial dan kesehatan bagi anggota Reskrim yang

bertugas di lapangan.

3. Tersedianya anggaran untuk imbalan/salery dan jaminan sosial bagi saksi.

4. Besarnya remunerasi bagi anggota reskrim dapat dihitung berdasarkan

banyaknya kasus yang diungkap.

D. METHODE PELAKSANAAN TUGAS

1. Methode penyampaian informasi

Penyampaian informasi kepada pelapor diharapkan tidak hanya dilakukan

melalui SP2HP dan terbatas pada periode tertentu, namun dapat dilakukan

setiap dibutuhkan oleh pelapor dengan memanfaatkan jaringan informasi dan

teknologi yang ada, seperti telpon, email, BBM dan lain-lain.

34

35

2. Methode penyelidikan dan penyidikan

Untuk memperlancar dan mempercepat proses lidik dan sidik, penyidik tidak

hanya menunggu datangnya saksi yang diundang/dipanggil, namun penyidik

harus lebih proaktif menghubungi dan mendatangi saksi atau memanfaatkan

teknologi email untuk mendapatkan jawaban dari saksi.

3. Methode penerapan hukum

Penerapan hukum harus lebih dinamis, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan, aspek peraturan dan prilaku dan aspek pembebasan.

36

BAB VI

OPTIMALISASI

A. VISI DAN MISI

Dalam era reformasi seperti sekarang ini Polri bisa dituntut oleh setiap

warga masyarakat untuk melayani segala sesuatu yang mungkin di luar bidang

tugas dan wewenangnya. Kondisi demikian dialami oleh Kepolisian Amerika

Serikat, misalnya yang harus menghabiskan sekitar dua pertiga bagian

kegiatannya untuk pekerjaan yang bukan berkaitan dengan kejahatan (Walker,

1992, dalam Muhammad, 2000).

Oleh karena itu dalam menggerakan personil agar berdaya guna secara

maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam

rangka akselari pelayanan prima melalui kinerja fungsi Reskrim, peran Pimpinan

sangat penting sehingga sebuah sistem dapat terwujud sebagai sarana untuk

pengambil kebijakan yang bersifat strategis guna menigkatkan kinerja organisasi

dan menigkatkan kepercayaann masyarakat terhadap Polri. Selanjutnya di

rumuskan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan akselarasi pelayanan prima melalui kinerja reskrim yang

progresif, guna mewujudkan harkamtibmas.

2. Misi

a. Mewujudkan sistem penyampaian informasi perkembangan hasil

penyidikan yang berbasis IT.

b. Mempersiapkan dan mendidik personil polri yang mampu

mengoperasionalkan teknologi informasi dan mengupayakan

penambahan personil reskrim.

36

37

c. Merealisasikan besaran anggaran yang digunakan untuk menunjang

kegiatan penyidikan dan penyelidikan, termasuk jaminan sosial bagi

personil maupun saksi.

d. Mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung

kecepatan proses penyidikan maupun penyelidikan.

e. Menerapkan konsep hukum progresif dalam penanganan kasus.

B. TUJUAN

1. Polri khususnya Polres Pamekasan dapat mewujudkan harapan masyarakat

dalam hal kemudahan memperoleh informasi tentang perkembangan hasil

penyidikan.

2. Polri khususnya Polres pamekasan dapat melaksanakan penyidikan dengan

cepat, transparan dan akuntabel.

3. Masyarakat dapat memperoleh keadilan dan kepastian melalui menerapkan

hukum secara progresif.

4. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri meningkat sehingga citra Polri

di masyarakat membaik.

C. SASARAN

1. Tersedianya sarana dan terbangunnya sistem penyampaian informasi

perkembangan hasil penyidikan secara cepat, mudah dan akuntabel.

2. Dapat terealisasi sistem penyelidikan dan penyidikan secara cepat,

profesional, transparan dan akuntabel.

3. Terealisasinya penerapan hukum secara progresif.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan suatu keputusan strategis yang bertujuan untuk

mengarahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna pencapaian sasaran

yaitu akselarasi pelayanan prima melalui peningkatan kinerja fungsi Reskrim

Polres Pamekasan dengan methode progresif , sebagai berikut :

38

1. Dalam membangun sistem dan sarana penyampaian informasi tentang

perkembangan hasil penyidikan mengedepakan asas-asas pelayanan yaitu

cepat, mudah, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan IT.

2. Penyelidikan dan penyidikan cepat harus dilakukan secara profesional,

transparan dan akuntabel.

3. Kinerja Fungsi Reskrim Polres Pamekasan merupakan program bagian

yang tidak terpisahkan dari Program Polri (quick wins) sebagai bagian dari

upaya membangun kepercayaan masyarakat (trust builllding) yang

berkelanjutan.

4. Program yang dibangun mampu bersinergi dengan instansi dan

stakeholder terkait, dalam rangka akselarasi pelayanan prima.

E. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah penting yang ditujukan untuk

mencapai sasaran, dalam hal ini terwujudnya kinerja fungsi reskrim Polres

Pamekasan yang progresif guna akselarasi pelayanan prima dalam rangka

mewujudkan stabilitas kamtibmas.

Berdasarkan landasan kebijakan di atas, maka dirumuskan beberapa

strategi, yaitu :

1. STRATEGI : I Melaksanakan sosialisasi kebijaksanaan kinerja fungsi reskrim

dengan methode progresif kepada seluruh anggota Polri

Polres Pamekasan dan Instansi terkait dalam rangka

akselarasi pelayanan prima pada masyarakat guna

terwujudnya stabilitas kamtibmas.

2 STRATEGI : II Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil dengan

melakukan pelatihan dan pendidikan, mewujudkan

penambahan personil, mengajukan tambahan anggaran,

mengajukan sarana dan prasarana, koordinasi dan pembuatan

MOU dengan CJS.

3-6 bulan

6 bln - 1 Tahun

39

3. STRATEGI : III Mampu mewujudkan kinerja Fungsi Reskrim Polres

Pamekasan dengan methode Progresif guna akselarasi

pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas

kamtibmas.

F. ACTION PLAN

Untuk menjabarkan strategi guna mewujudkan akselarasi pelayanan prima

melalui kinerja fungsi reskrim dengan methode progresif dalam rangka

mewujudkan stabilitas kamtibmas, maka perlu diberikan pedoman dalam

pelaksanaanya. Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses

tertentu yang akan dilaksankan mulai dari perencanaan sampai penilaian

(evaluasi), yang bertujuan untuk meminimalkan kelemahan dan kekurangan

internal dengan mengoptimalkan eksternal, yang meliputi :

1. Perencanaan.

Perencanaan dilakukan oleh Bagian Perencanaan Polres Pamekasan

berupa pembentukan team work yang akan melaksanakan kegiatan dalam

rangka mewujudkan program tersebut

2. Pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen untuk menetapkan tugas-

tugas yang akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana

tugas-tugas itu dikelompokan, siapa yang melapor kepada siapa, dan dimana

keputusan itu harus diambil. Adapun pembagian tugas dilakukan oleh Bagian

Perencanaan dengan melibatkan fungsi terkait pada Polres Pamekasan.

3. Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaanya harus berpedoman kepada perencanaan yang

telah disusun dengan penuh rasa tanggung jawab . Selain itu tanggung jawab

ada beberapa aspek yang perlu dan harus diperhatikan oleh setiap personel

dan satuan fungsi yang terlibat. Adapun uraian dari pada masing-masing unit

kerja sebagai berikut :

1-1,5 Tahun

40

a. Bidang personel.

Aspek personel memegang peranan yang sangat penting dalam

membangun sistem informasi data barang bukti kendaraan bermotor di

Polda Metropolitan Jakarta Raya sehingga diharapkan kinerja personel

mampu dilaksanakan secara professional dan proporsional. Adapun

langkah-langkah yang diambil dalam bidang personil adalah sebagai

berikut :

1) Kapolda mengeluarkan kebijakan terkait dengan kinerja

Fungsi Reskrim dengan methode progresif.

2) Kebijakan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kapolres

Pamekasan dan Kasat reskrim beserta seluruh para Kapolsek

sejajaran Polres Pamekasan.

3) Bagian perencanaan sebagai sebagai pengemban fungsi

perencanaan membentuk tim kerja.

4) Tim yang sudah terbentuk selanjutnya memantapkan dan

menyusun konsep-konsep tentang segala sesuatu yang terkait kinerja

dengan methode progresif tersebut meliputi aspek man, money,

metode dan materiil.

5) Konsep-konsep yang sudah jadi selanjutnya diajukan ke

Kapolres sebagai kasatker untuk dimintakan persetujuan.

6) Sosialisasi dan pengarahan.

Pada tahap ini sesuai dengan strategi jangka pendek yang

direncanakan 3 sampai dengan 6 bulan maka baik Satreskrim Polrses

Pamekasan dan fungsi terkait lainya melakukan sosialisasi berbagai

aturan hukum, manfaat, kegunaan dan tujuan dari pelaksanaan tugas

secara progresif dan aturan peraturan perundang-undangan lainya,

seperti :

41

a) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia pasal 15 butir (1) j berisi berwenang

menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

b) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP.

c) Undang-undang No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagai

payung dalam menyelenggara-kan sistem informasi teknologi.

d) Kep. Men PAN No ; 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang standar mutu

Pelayanan Publik berupa peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat merupakan wujud pertanggungjawaban Polri kepada

masyarakat.

e) Konsep penerapan hukum progresif Prof Soecipto Raharjo.

7) Simulasi dan Pelatihan.

Setelah dilakukan sosialisasi tentang konsep konerja dengan

methode progresif, maka untuk meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan personil perlu melakukan pelatihan dan simulasi yang

dilakukan oleh Tim instruktur berupa:

a) Menyelenggarakan diskusi atau seminar yang akan dilakukan oleh

personil baik yang ada di Polsek maupun Polres tentang

penerapan konsep hukum progresif.

b) Melaksanakan pelatihan penyampaian informasi perkembangan

hasil penyidikan dengan menggunakan IT.

c) Melaksanakan pelatihan tentang methode penyelidikan atau

penyidikan dengan methode progresif.

8) Penambahan Personil

Penambahan personil pada fungsi Reskrim dapat dilakukan

oleh Bagian Sumber Daya Manusia sesuai dengan DSP.

b. Bidang Anggaran.

42

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya

memenuhi kebutuhan anggaran guna terselenggaranya methode kerja

Fungsi Reskrim yang progresif adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perencanaan Polres Pamekasan membuat rincian pengajuan

kebutuhan anggaran pada saat penyusunan RKKL pada satuan atas,

untuk masuk pada DIPA tahun berikutnya.

2) Mengoptimalkan dukungan anggaran yang ada dalam DIPA dengan

titik berat pada persiapan-persiapan terwujudnya kinerja dengan

methode progrtesif.

3) Melakukan pengawasan penggunaan anggaran tersebut, agar jangan

sampai terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

4) Membuat pertanggung jawaban tentang rincian penggunaan anggaran

sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bidang Pengadaan Materiil.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Polres

Pamekasan dan fungsi terkait lainya dalam mewujudkan sarana dan

prasana dalam mendukung terwujudnya kinerja reskrim dengan methode

progresif dengan melakukan kegiatan berupa :

1) Bagian perencanaan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana

kepada Satuan Atas, atau mengajukan anggaran yang dibutuhkan

untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut guna direalisasikan

pada DIPA tahun berikutnya.

2) Bila anggaran sudah terealisir, maka dilakukan tahap-tahap

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang ada.

3) Mendistribusikan sarana dan prasarana kepada personil sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Bidang Metode

43

Dalam rangka akselarasi pelayanan prima kepada masyarakat

melalui kinerja Fungsi reskrim dengan methode progresif, dapat dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Sebelum membuat laporan pengaduan di SPKT, terlebih dahulu piket

fungsi reskrim memberikan asistensi kepada pelapor tentang langkah

yang harus dilakukan, hak dan kewajiban pelapor serta dokumen atau

barang bukti yang harus dipenuhi.

2) Setelah menerima laporan Polisi, Kasat reskrim menerbitkan surat

perintah penyelidikan atau penyidikan

3) Personil yang memperoleh surat perintah, menghubungi atau

mendatangi pelapor untuk menginformasikan tentang personil yang

menangani pengaduannya dan saling memberikan nomor telpon dan

atau email, BBM serta alamat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu

guna kelancaran proses lidik/sidik atau bila pelapor hendak mendapat

informasi tentang perkembangan hasil penyidikan/penyelidikan.

4) Untuk kecepatan proses lidik/sidik, penyidik tidak harus menunggu

datangnya saksi yang diundang/dipanggil, tapi penyidik dapat

mendatangi atau mengirimkan pertanyaan melalui email, kemudian

petugas pelakukan verifikasi jawaban dari saksi.

5) Dalam menerapkan hukum, penyidik tidak semata-mata

mengutamakan kepastian hukum, namun perlu memperhatikan situasi

dan kondisi pelaku maupun korban atau pelaku.

6) Bila memungkinkan, penyidik dapat menjadi fasilitator dalam

penyelesaian masalah antara korban dan pelaku pada kasus-kasus

tertentu yang disaksikan atau diawasi oleh Tokoh masyarakat, Wasidik

atau Paminal.

7) Bila dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan, maka penyidik

harus melaksanakan gelar bersama Wakapolres, Wasidik, Paminal,

44

Kasiwas, Kasatreskrim, Kasubaghukum, dan penyidik lain, dihadiri

pelaku dan korban.

8) Penyidik membuat laporan hasil gelar dan menghentikan penyidikan.

9) Bila dalam proses mediasi tidak diperoleh kesepakatan, maka penyidik

dapat berkoordinasi dengan unsur CJS lainnya guna terlaksananya

penerapan hukum secara progresif.

e. Pembuatan MOU

Guna diperoleh kesamaan konsep berfikir dan langkah – langkah

dalam penerapan hukum progresif, perlu dilakukan koordinasi dan

pembuatan MOU terlebih dahulu bersama dengan unsur CJS, sehingga

diharapkan dapat meminimalisir kendala dalam pelaksanaanya.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memantau kegiatan-

kegiatan guna memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang

direncanakan sehingga dapat dilakukan pengoreksian jika terjadi

penyimpangan dari yang telah direncanakan, dengan langkah sebagai berikut :

1) Pimpinan Polres Pamekasan dan fungsi terkait lainya

melakukan tindakan turun langsung ke lapangan untuk memberikan

petunjuk lapangan terhadap Fungsi yang terlibat, seperti Kasat,

Kapolsek, Kanit dan personil reskrim.

2) Pimpinan Polres Pamekasan melakukan anev secara berkala terhadap

pelaksanaannya dan melakukan langkah-langkah penyempurnaan

terhadap kekurangan yang ada.

45

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Melihat jumlah dan kualitas personel Satreskrim polres Pamekasan yang

masih kurang, hal tersebut berdampak terhadap kurang maksimalnya

kegiatan opersional khususnya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, oleh karena itu perlu diadakan penambahan personel dan

pelatihan secara periodik.

2. Agar terwujud kinerja fungsi reskrim dengan methode progresif, maka perlu

dibuat usulan anggaran sesuai dengan anggaran tahun 2012 terdapat

penurunan sebanyak 60 kasus, guna penambahan anggaran pada DIPA tahun

berikutnya dan perlu adanya kajian anggaran untuk memberi jaminan sosial

bagi penyidik dan saksi serta pembayaran remunerasi penyidik berdasarkan

jumlah penyelesaian kasus.

3. Methode kerja progresif adalah merupakan salah satu program unggulan

Polres Pamekasan yang tidak terpisahkan dari program quick wins Kapolri,

oleh karena itu mewujudkan program tersebut merupakan hal yang menjadi

prioritas utama untuk direalisasikan guna akselarasi pelayanan prima kepada

masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas.

4. Untuk terselenggarnya metode kerja tersebut, maka perlu didukung dengan

sarana prasarana peralatan yang memadai.

B. SARAN

46

1. Agar Kasatreskrim, Kapolsek, kanit dan anggota reskrim memahami betul

tentang kinerja fungsi reskrim dengan methode progresif, sebagai akselarasi

pelayanan prima dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas.

2. Kapolres, Kasatreskrim, Kapolsek, Kanit, Wasidik, Kasipropam dan Kasiwas

agar melakukan pengawasan secara serius terhadap pelaksanaannya,

sehingga dapta berjalan sesuai dengan rencana.

C. REKOMENDASI

1. Untuk dibuatkan usulan anggaran dalam DIPA tahun berikutnya sehingga

dapat direalisasikan methode kerja fungsi reskrim secara progresif.

2. Agar methode kerja fungsi reskrim secara progresif sebagai akselarasi

pelayanan prima dapat dijadikan program unggulan Satreskrim Polres

Pamekasan sebagi tindak lanjut Program quick wins Polri sehingga

terwujudnya stabilitas kamtibmas.

3. Agar tercipta sinergi dan kesamaan konsep berfikir serta pola tindak antar

unsur CJS, perlu dibuat MOU.

Demikian Naskah karya Perorangan ( NKP ) ini disusun sebagai bahan

masukan kepada Pimpinan guan pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Pamekasan, Maret 2013

Penulis

45

47