renstra setda kota bandung 2013-2018 (1)

Dirumuskan dan disusun :

Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018

Berdasarkan SK. Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor : 090/002/-BAG.ORPAD tanggal 2 Januari 2014

BANDUNG 2014

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2013-2018

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T,

karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA)

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013 2018 telah selesai

disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-

2018 merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02

Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan sebagai

media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok

dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan

program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi

stakeholder Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan

tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

Daerah Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam

proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau

Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, oleh

karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan

memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang

sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan

selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)

tersebut, besar harapan Sekretariat Daerah untuk dapat mencapai


Tahun 2013-2018

ii

target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur

aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja

serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan

kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana

yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota

Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan

masyarakat Kota Bandung.

Bandung, Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001


Tahun 2013-2018

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan.. 4

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan

Daerah .

1.5 Sistematika Penulisan

5

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BANDUNG

8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Bandung

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Bandung

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota

Bandung

8

8

10

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung ....

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

24

24

26

27

34


Tahun 2013-2018

iv

2.5 Tantangan Pelayanan SKPD .. 37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI 39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung....................

39

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

45

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri. 51

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

52

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota

Bandung...........................................................................

56

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

59

4.1 Visi .. 59

4.2 Misi .. 63

4.3 Tujuan dan Sasaran .. 65

4.4 Strategi dan Kebijakan

4.4.1 Analisis SWOT

4.4.2 Strategi dan Rencana-rencana Organisasi

75

75

82

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 93

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BANDUNG 144

6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2013-2018 144

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota

Bandung .

146

BAB VII PENUTUP 148


Tahun 2013-2018

v

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.. 25

TABEL 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang

Ditamatkan 26

TABEL 2.3 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2009-

2013

28

TABEL 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun

2013....

34

TABEL 2.5 Rekapitulasi Anggaran dan Rata-rata Realisasi

Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2009-2013

35

TABEL 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-

2013.

36

TABEL 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.. 47

TABEL 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara .. 51

TABEL 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika

Lingkungan strategis. 58

TABEL 4.1 Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat

Daerah 2013-2018 64

TABEL 4.2 Tujuan... 68

TABEL 4.3 Sasaran.... 69

TABEL 4.4 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

Sekretariat Daerah Kota Bandung .

70


Tahun 2013-2018

vi

TABEL 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-

2018.

73

TABEL 4.6 Identifikasi Lingkungan Strategis. 79

TABEL 4.7 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) . 80

TABEL 4.8 Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) ... 81

TABEL 4.9 Matrik SWOT .. 84

TABEL 4.10 Matriks Penetapan Urutan Asumsi dan Pilihan

Strategi .. 85

TABEL 4.11 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota

Bandung 87

TABEL 4.12 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bandung .. 89

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-2018 96

TABEL 5.2 Program dan Kegiatan . 140

TABEL 6.1 Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota

Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD 2013-2018

145

TABEL 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis

(Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-

2018

146


Tahun 2013-2018

vii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD 2

GAMBAR 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Bandung . 10

GAMBAR 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih . 49


Tahun 2013-2018

viii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor

060/Kep.758-ORPAD/2014 Tentang Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018.

2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor

090/002-Bag.Orpad Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014-2018.


Tahun 2013-2018

`1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun

berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai

instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam

kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dilakukan

secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun

2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan,

penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan

Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan

tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan :

pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra,

Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan

informasi.

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra

dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap

penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan

dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan

penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku kepala

SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan

Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.


Tahun 2013-2018

`2

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah

Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota

Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan

Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 1.1

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah

yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi

dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

Perencanaan

Stratejik

Perencanaan

Operasional

RPJMD RENSTRA

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan

Daerah - Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas


Tahun 2013-2018

`3

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

pembangunan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Bandung;

l. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah


Tahun 2013-2018

`4

m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025;

n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.

o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10

Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota

Bandung;

p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013-2018;

q. Peraturan Walikota Bandung Nomor 298 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011

Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja

Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi,

tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator

kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota

Bandung tahun 2013-2018 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Sekretariat Daerah

Kota Bandung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam menentukan


Tahun 2013-2018

`5

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk

dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada

pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujuan

dengan cara menyususn program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur.

4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Kedudukan, Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah.

Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses

yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19

ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya

digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke

Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana

strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana

Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana

Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana

Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan

pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja sekretariat

Daerah.


Tahun 2013-2018

`6

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

Daerah Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai

pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD

dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan

Renstra

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BANDUNG

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan

SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan SKPD

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BANDUNG

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat

penjelasan mengenai identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG


Tahun 2013-2018

`7

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan

Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN, DANA

INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas

mengenai penjelasan tentang program-program dan

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara

bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat

mengenai indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapain tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP


Tahun 2013-2018

8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Bandung

2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013, susunan

Sekretariat Daerah Kota Bandung terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah

b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan

c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi

Manusia;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah,

membawahkan:

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;

c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan;

a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan

b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian, membawahkan :


Tahun 2013-2018

9

a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;

c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan:

a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;

c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:

a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;

b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Dihapus

2. Dihapus

3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:

a) Sub Bagian Keuangan Setda;

b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan

c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.

4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:

a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

b) Sub Bagian Protokol; dan

c) Sub Bagian Perlengkapan

e. Kelompok Jabatan Fungsional


Tahun 2013-2018

10

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Bandung

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf,

dipimpin Sekretaris Daerah berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota mempunyai tugas dan kewajiban

membantu Walikota dan menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan

perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 03 tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun

ASISTEN ADMINISTRASI

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH

1. BAGIAN PEMERINTAHAN

UMUM

2. BAGIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA

3. BAGIAN ORGANISASI DAN

PEMBERDAYAAN APARATUR

DAERAH

4. BAGIAN KERJASAMA

DAERAH

1. BAGIAN PEMBANGUNAN &

SUMBER DAYA ALAM

2. BAGIAN PEREKONOMIAN

3. BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT & KEMASYARAKATAN

1. BAGIAN UMUM &

PERLENGKAPAN

2. BAGIAN TATA USAHA

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN

ASISTEN ADMINISTRASI

UMUM


Tahun 2013-2018

11

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, untuk

melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Sekretariat Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 298 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Bandung, sebagai berikut :

1). Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan visi, misi, rencana

strategis, dan penetapan kinerja lingkup sekretariat daerah ;

b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi

pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan daerah;

d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan daerah;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan;

f. mengkoordinasikan penyusunan, pengkajian dan evaluasi

kebijakan pemerintahan daerah ;

g. melaksanakan fasiltasi dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik

Daerah;


Tahun 2013-2018

12

h. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan APBD dan perubahan

APBD;

i. mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah,

Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretariat Daerah, penetapan kinerja (TAPKIN) Sekretariat Daerah,

bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota,

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan

bahan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD);

j. membina manajemen kepegawaian daerah;

k. membina manajemen keuangan daerah;

l. membina manajemen pengelolaan barang milik daerah/aset daerah;

m. membina pengembangan sistem informasi manajemen

pemerintahan daerah;

n. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah

dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dalam dan luar

negeri, dan/atau swasta;

o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan

pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Pusat;

p. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi

kepada seluruh perangkat daerah;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota;

r. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

s. memantau dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah ;

t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan

u. melaksanakan tugas-tugas lain yang tugaskan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Tahun 2013-2018

13

Uraian tugas Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup

pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi

dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan

kerjasama daerah;

b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat

daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan

pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan

hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah

serta penyelenggaraan kerjasama daerah;

d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan

pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan

hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah

serta penyelenggaraan kerjasama daerah oleh pimpinan;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut:

a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian

Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan Umum;

c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan

agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien;

d. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina

kecamatan;

e. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina

kelurahan;


Tahun 2013-2018

14

f. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata

pemerintahan dan otonomi daerah;

g. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/ petunjuk teknis

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup

bina kecamatan, bina kelurahan, serta tata pemerintahan dan

otonomi daerah;

h. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;

i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis

kepada atasan;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut:


Kerja Sama Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Kerja Sama Daerah;



efisien;

d. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup

penyelenggaraan kerjasama luar negeri;

e. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup

penyelenggaraan kerja sama dalam negeri;

f. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup

administrasi bagian;


Tahun 2013-2018

15

g. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup

penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan penyelenggaraan kerja

sama dalam negeri;

h. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;


kepada atasan;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;



dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian

Hukum dan HAM sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan HAM;



efesien;

d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup hukum dan

HAM untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan;

e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah

lingkup hukum dan HAM;

f. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan

dan HAM, bantuan hukum serta evaluasi dan dokumentasi;

g. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program legislasi

Daerah (Prolegda) dengan Instansi/SKPD;


Tahun 2013-2018

16

h. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan atau Peraturan

Pelaksanaan kebijakan Daerah lainnya;

i. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum atas terjadinya perkara

hukum yang menyangkut kedinasan;

j. melaksanakan evaluasi keselarasan produk hukum daerah dengan

produk hukum diatasnya;

k. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi produk hukum;

l. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas; m.melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan

teknis kepada atasan;

n. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan

dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

sesuai dengan kewenangannya;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur

Daerah adalah sebagai berikut :


Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur Daerah sebagai pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur

Daerah;



efesien;

d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup organisasi

dan pemberdayaan aparatur daerah sesuai dengan kebijakan


Tahun 2013-2018

17

pemerintahan daerah untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan;

e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah

lingkup organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah;

f. melaksanakan penataan kelembagaan analisa formasi jabatan;

g. melaksanakan penataan ketatalaksanaan;

h. melaksanakan penataan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah lingkup kelembagaan analisa formasi jabatan,

ketatalaksanaan, system informasi dan akuntabilitas kinerja;

j. mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan

racangan peraturan walikota lingkup kelembagaan;

k. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;

l. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis

kepada atasan;

m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan

dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

sesuai dengan kewenangannya;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai

berikut :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah

lingkup perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam

(SDA), kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai

dengan ruanglingkup tugasnya;

c. memantau dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan

daerah lingkup perekonomian;


Tahun 2013-2018

18


pemerintahan daerah lingkup perekonomian, pembangunan dan

sumber daya alam serta kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

e. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas lingkup

perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam serta

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut :


Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian;



efisien;

d. melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang bina produksi dan distribusi, bina

potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha

daerah;

e. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina produksi

dan distribusi;

f. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina potensi

dan pengembangan daya saing;

g. melaksanakan fasilitasi dan bina pengembangan usaha daerah dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

h. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;


kepada atasan;


Tahun 2013-2018

19

j. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai

dengan kewenangannya;



dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

adalah sebagai berikut:

a. menyusun program/ rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian

Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman



pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;



efesien;

d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup

pembangunan dan sumber daya alam sesuai rencana program

untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah lingkup administrasi pengendalian program,

bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam;

f. melaksanakan administrasi pengendalian program;

g. melaksanakan bina sarana dan prasarana;

h. melaksanakan bina sumber daya alam;

i. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;

j. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait baik

instansi pemerintah dan atau swasta sesuai dengan

kewenangannya;


Tahun 2013-2018

20

k. melaksanakan pengkajian/telaahan staf dan pemberian

pertimbangan teknis kepada atasan;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah

sebagai berikut :


Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagai pedoman



pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan;



efesien;

d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sesuai rencana program

untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;

e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah

lingkup kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

f. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan dibidang sosial keagamaan, kesejahteraan

rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

g. melaksanakan bina sosial keagamaan;

h. melaksanakan bina kesejahteraan rakyat;

i. melaksanakan bina penanggulangan kemiskinan;

j. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;

k. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis

kepada atasan;


Tahun 2013-2018

21

l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan

SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai


m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Uraian tugas Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup

administasi umum;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai

dengan ruang tugasnya;

c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan

pengadministrasian umum Sekretraiat Daerah lingkup umum dan

perlengkapan serta tata usaha Sekretariat Daerah;


pemerintahan lingkup umum dan perlengkapan serta tata usaha

lingkup Sekretariat oleh pimpinan;

e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai

berikut :


Umum dan Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan;


Tahun 2013-2018

22

c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja Bagian kepada

bawahan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien;

d. menyusun petunjuk teknis pengelolaan kerumahtanggaan

pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan;

e. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah tangga pimpinan;

f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan;

g. melaksanakan pembinaan pengelolaan perlengkapan Sekretariat;

h. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan barang milik

daerah/ aset lingkup Sekretariat;

i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pengadaan dan

administrasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah pada

bagian, sekretaris daerah dan Walikota/Wakil Walikota;

j. melaksanakan proses pengusulan penetapan pengguna barang dan

kuasa pengguna barang;

k. menyimpan dan mengamankan barang milik daerah/aset daerah

yang diserahkan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretraiat dalam

proses penghapusan;

l. melaksanakan ketatausahaan umum untuk mendukung

pelaksanaan tugas pada Bagian Umum dan Perlengkapan;

m. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi



n. melaksanakan pengkajian/telaahan staf dan pemberian


o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah adalah

sebagai berikut :


Tahun 2013-2018

23


Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas

dan fungsi;


pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;



efisien;

d. melaksanakan pengelolaan dan adminstrasi kepegawaian

Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan pengelolaan dan adminstrasi Keuangan Sekretariat

Daerah;

f. melaksanakan pengelolaan administasi persuratan;

g. melaksanakan pengelolaan sandi dan telekomunikasi;

h. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas;

i. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi



j. melaksanakan pengkajian/telaahan staf dan pemberian




dan fungsinya.

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dengan

memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan sesuai dengan

lingkup tugasnya, yang terdiri dari :

a. Staf Ahli Lingkup Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan hukum;


Tahun 2013-2018

24

b. Staf Ahli Lingkup Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perekonomian,

keuangan daerah dan investasi;

c. Staf Ahli Lingkup Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan

infrastruktur;

d. Staf Ahli Lingkup Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia

(SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM); dan

e. Staf Ahli Lingkup Teknologi Informasi mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Staf Ahli

Walikota masing-masing mempunyai fungsi:

a. pengkajian dan indentifikasi permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan;

c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah;

e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun kepada

Walikota melalui Sekretariat Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Daerah Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 350 orang. Dari jumlah


Tahun 2013-2018

25

pegawai tersebut, disamping Sekretaris Daerah sebanyak 83 orang

(23,71%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan, sebanyak 83

orang (23,71%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi Perekonomian

dan Pembangunan dan sebanyak 184 orang (52,57%) merupakan

pegawai di Asisten Administrasi Umum.

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 5 pegawai Sekretaris Daerah,

Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi

dan Ekonomi Pembangunan serta 2 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing-

masing sebanyak 9 orang dan 26 orang yaitu para kepala bagian, dan

kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pelaksana sebanyak 310 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak

berada di Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Usaha

Sekretariat Daerah.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di

lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No Uraian Eselon

I Eselon

II Eselon

III Eselon

IV Staf Jumlah

1 Sekretaris Daerah - 1 - - 12 13

2 Staf Ahli - 2 - - 4 6

3 Asisten Pemerintahan - - - - 5 5

4 Bagian Pemerintahan Umum - - 1 3 13 17

5 Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

- - 1 3 14 18

6 Bagian Hukum dan HAM - - 1 3 28 32

7 Bagian Kerjasama Daerah - - 1 2 8 11

8 Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

- 1 - 0 4 5

9 Bagian Pembangunan - - 1 3 18 22

10 Bagian Perekonomian - - 1 3 21 25

11 Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan

- - 1 3 27 31

12 Asisten Administrasi Umum - 1 - - 7 8

13 Bagian Umum dan Perlengkapan

- - 1 3 73 77

14 Bagian TU Setda - - 1 3 76 80

JUMLAH 0 5 9 26 310 350


Tahun 2013-2018

26

Sumber : Bagian TU Sekretariat Daerah Tahun 2013

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml

1 Lingkup Sekretaris Daerah - 4 8 - 1 - - 13

2 Lingkup Staf Ahli 1 3 2 - - - - 6

3 Lingkup Asisten - 3 9 4 2 - - 18

4 Bagian Pemerintahan Umum - 2 10 1 4 - - 17

5 Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

Daerah

- 5 4 2 7 - - 18

6 Bagian Hukum dan HAM - 3 22 2 5 - - 32

7 Bagian Kerjasama Daaerah - 1 7 - 3 - - 11

8 Bagian Pembangunan dan SDA

1 3 10 - 7 - 1 22

9 Bagian Perekonomian - 5 13 1 5 - 1 25

10 Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan

- 3 19 2 7 - - 31

11 Bagian Umum dan Perlengkapan

- 3 19 - 38 8 9 77

12 Bagian TU Setda - 2 41 8 26 2 1 80

JUMLAH 2 37 164 20 105 10 12 350

% 0.57 10.57 46.86 5.71 30.00 2.86 3.43 100 Sumber : Bagian TU Sekretariat Daerah Tahun 2013

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung,

sebanyak 2 orang (0,57%) memiliki pendidikan S3, yaitu 1 orang Staf Ahli

dan 1 orang di Bagian Pembangunan dan SDA,. Pegawai yang memiliki

pendidikan S2 sebanyak 37 orang (10,57%), yang memiliki pendidikan S1

sebanyak 164 orang (46,86%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 20

orang (5,71%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 105 orang

(30,00%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang (2,86%) dan

pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 12 orang (3,42%).

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota

Bandung dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat


Tahun 2013-2018

27

Daerah Kota Bandung, data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah

sebagaimana terlampir.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Bandung periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2009-

2013 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah

Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013

menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

disajikan pada tabel berikut :


Tahun 2013-2018

28

Tabel 2.3

Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2009-2013

NO.

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota

Bandung

Target SPM

Target IKK

Target Indikato

r Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 (Akumulasi) 4 5 1 2

3 (Akumulasi) 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Jumlah SKPD yang telah di Sertifikasi ISO 9001-2008

83 40 19 24 28 16 12 34%

53% 67%

2 a.

Jumlah SKPD yang kelembagaan nya sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Jumlah Raperda SOTK

17 15 2 0 15 5 0

88%

118% 118%

- Raperwal Tupoksi

45 11 34 0 31 9 6

62%

80% 96%

- Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Jabatan

26 19 2 5 24 1 5 92%

96% 115%

- Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Beban Kerja

32 15 12 5 15 12 5 47%

84% 100%


Tahun 2013-2018

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b. SKPD yang ketatalaksanaan nya sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumlah SKPD yang menerapkan SOP/standar pelayanan public

SOP 16 8 4 4 8 3 3 50% 69% 88%

SPM 26

- 13 13 13 13 - 50% 100%

3 a. Jumlah SKPD yang telah menyusun LAKIP

- LAKIP Kota Bandung disampaikan ke Menpan Tepat waktu

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%

- LAKIP Setda Kota Bandung berdasarkan data yang sah/ akurat dari unit kerja yang kompeten

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%

- LAKIP Setda Kota Bandung disampaikan kepada Walikota tepat waktu

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%


Tahun 2013-2018

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b. Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen perencanaan / TAPKIN

- Dokumen Penetapan Kinerja Kota Bandung disahkan oleh WaliKota Bandung disampaikan ke Menpan Tepat Waktu

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%

- Dokumen Penetapan Kinerja SKPD ditandatangani oleh Walikota Bandung

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%

- LPPD Kota Bandung disampaikan kepada Mendagri tepat waktu

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%

4 a. - Laporan pengendalian dan evaluasi realisasi kegiatan

35 21 7 7 21 7 7 60% 80% 100%

b. - Raperda/ Raperwal/ Kepwal

1

-

1 -

- 1 - -

100% 100%

c. - Petunjuk Teknis dan Bahan Kebijakan

1

-

1 -

- 1 - -

100% 100%

5 Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan/tahun

a. - Perda 107 64 20 23 64 27 23 60% 85% 107%

b. - Perwal 178 135 20 23 135 46 23 76% 102% 115%

c. - Kepwal 1042 719 150 173 719 188 173 69% 87% 104%

d. -Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah

36 20 8 8 20 8 8 56% 78% 100%

Bantuan hukum/ tahun 159 115 22 22 115 56 22 72% 108% 121%


Tahun 2013-2018

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah Lain, Instansi Pemerintah Pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

4 3 1

Meningkat nya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

3 1

Meningkat nya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

75% 100%

Mening katnya kualitas dan kuantitas kerja sama Sister City

7 a.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung

5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%

b.

Jumlah Bidang Urusan Walikota Yang Dilimpahkan Kepada Camat dan Lurah

48 -

24 24 - 24 24 -

50% 100%

c.

Jumlah tapal batas wilayah administrasi antara Kota Bandung dengan Kota/Kabupaten sekitarnya

19 9 10 0 9 14 0 47% 121% 121%

d.

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan

815 453 181 181 453 181 181 56% 78% 100%

e Terwujudnya kerjasama antar daerah kota di Indonesia APEKSI.

7 5 2

5 1 - 71% 86% 86%

f. Inovasi pembangunan di kecamatan

2 1 1 - 1 1 - 50% 100% 100%


Tahun 2013-2018

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 a. Tersedianya jenis prasarana dan sarana operator sesuai standar kebutuhan sarana komunikasi

26 17 4 5 17 4 5 65% 81% 100%

b. Tersedianya prasarana dan sarana kerja aparatur sesuai standar kebutuhan

100% 60% 20% 20% 60% 18% 20% 60% 78% 98%

c. Presentase terpenuhinya acara sesuai protokoler

100% 60% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 80% 100%

d. Didistribusikannya hasil pengadaan sarana komunikasi Sekretariat Daerah dan Pemda pada tahun yang bersangkutan

11 5 3 3 5 3 3 45% 73% 100%

9 a. Jumlah kajian peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan.

20 15 4 1 15 7 1 75% 110% 115%

b. Jumlah kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan

13 11 2 0 11 8 0 85% 146% 146%

c. Jumlah kajian peningkatan kinerja BUMD yang dihasilkan

8 - 2 6 - 2 6 - 25% 100%

Jumlah kebijakan peningkatan kinerja BUMD yang dihasilkan

4 - 3 1 - 6 1 - 150% 175%

10 Survey data sarana dan prasarana tempat peribadatan

2 - 1 1 - 1 1 - 50% 100%


Tahun 2013-2018

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 Jumlah rancangan regulasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama

1 - 1 - - 1 - - 100% 100%

12 a. Jumlah rancangan kebijakan dan kebijakan tentang penyelesaian masalah sosial

2 - 1 1 - 1 1 - 50% 100%

b. Terlaksananya kegiatan HIPENCA Tahun 2012

2 - 1 1 - 1 1 - 50% 100%


Tahun 2013-2018

34

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan

salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya

manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2013

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja 191,995,207,463 148,019,545,745 77.10

- Belanja Tidak Langsung 56,528,277,153 26,448,150,065 46.79

- Belanja Langsung 135,466,930,310 121,571,395,680 89.74

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

43,975,661,718

Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)

Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun

2013 untuk belanja sebesar Rp. 191.995.207.463 yang terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp. 56.528.277.153 (29,44%) dan belanja

langsung sebesar Rp. 135.466.930.310 (70,56%) dapat direalisasi sebesar

Rp. 148,019,545,745 (77,10%) yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar Rp. 26,448,150,065 (46,79%) dan belanja langsung sebesar Rp.

121,571,395,680 (89,74%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun

strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, anggaran dan

realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

sebagaimana tabel berikut :


Tahun 2013-2018

35

Tabel 2.5

Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan


Tahun 2009-2013

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja 1,890,989,524,520 1,759,524,947,403 93.05

- Belanja Tidak Langsung

1,370,777,255,211 1,287,622,789,449 93.93

- Belanja Langsung 520,212,269,309 471,902,157,954 90.71

Total Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

(Silpa)

131,464,577,117

Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)

Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada

tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 untuk belanja sebesar Rp.

1,890,989,524,520 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.

1,370,777,255,211 (72,49%) dan belanja langsung sebesar Rp.

520,212,269,309 (27,51%) dapat direalisasi sebesar Rp.

1,759,524,947,403 (93.05%) yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar Rp. 1,287,622,789,449 (93.93%) dan belanja langsung sebesar

Rp. 121,571,395,680 (90.71%).

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana

tabel berikut :


Tahun 2013-2018

36

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan


Tahun 2009-2013

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =

(6-2)/5 18 =

(11-7)/5

BELANJA 574,983,885,592 466,964,154,666 540,938,621,642 116,107,655,158 191,995,207,463 541,619,224,851 456,544,053,536 507,801,663,237 105,540,460,034 148,019,545,745 94.20 % 97.77 % 93.87 % 90.90 % 77.10 % (76,597,735,626) (78,719,935,821)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

365,907,837,437 386,370,544,766 534,035,300,442 27,935,295,413 56,528,277,153 353,477,891,235 380,301,898,435 501,354,956,537 26,039,893,177 26,448,150,065 96.60 % 98.43 % 93.88 % 93.22 % 46.79 % (61,875,912,057) (65,405,948,234)

BELANJA LANGSUNG

209,076,048,155 80,593,609,899 6,903,321,200 88,172,359,745 135,466,930,310 188,141,333,616 76,242,155,101 6,446,706,700 79,500,566,857 121,571,395,680 89.99 % 94.60 % 93.39 % 90.16 % 89.74 % (14,721,823,569) (13,313,987,587)


Tahun 2013-2018

37

2.5 Tantangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah

Tahun 2009-2013, Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Ekspektasi

masyarakat dan Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur

staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta

sesuai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, maka tantangan

pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun waktu 2014 sampai

dengan 2018 antara lain adalah menjabarkan Visi dan Misi Kota

Bandung, antara lain :

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable)

dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi

antara lain :

1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan Kewilayahan

2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat

hokum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi

Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintah daerah.

3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,

pelayanan public dan akuntabilitas kinerja


Tahun 2013-2018

38

4) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah)

dalam dan luar negeri.

5) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan

manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta

kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa

upaya meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH, Meningkatkan

pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya

alam, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan

dengan swasta), mengembangkan ekonomi kreatif untuk

mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif dan

membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan

antar umat beragama

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota

Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan

kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana

dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai

dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.


Tahun 2013-2018

39

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan

kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat

diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat

Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan

kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi

permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kota Tahun 2012 sebesar 48,89 katagori C =

Kurang, Pada tahun 2013 meningkat kurang signifikan dengan nilai

50,31 / katagori CC = Cukup Baik.

2. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Public pada

SKPD termasuk Kecamatan, adanya penilaian Ombudsman terhadap

18 (delapan belas) SKPD berada dalam zona merah (kurang baik) dan

nilai rata-rata IKM SKPD di Kota Bandung Tahun 2012 = 67,03.

3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2013 = 3,0108 / Sangat Baik

4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah

5. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan

masyarakat

6. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

7. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah

8. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan

kesejahteraan sosial masyarakat kota.


Tahun 2013-2018

40

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /

Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi

permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. SKPD yang menyampaikan LAKIP Tahun 2013 tepat waktu sebesar

77 %

2. SKPD yang melakukan Reviu IKU Restra sebesar 24,64 %

3. SKPD yang menyusun PK tahun 2013 tepat waktu 75 %

4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

5. Prosentase SKPD yang dilakukan penerapan SMM ISO sebesar 67 %

6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

8. Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak

sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan

9. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;

10. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;

11. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah;

12. Tingkat koordinasi antar SKPD dalam penanganan kebencanaan

masih rendah

13. Belum ada ULP di Kota Bandung

14. Pemahaman SKPD terhadap PBJ (metode swakelola) masih rendah

15. Ketiga sub bagian Pembangunan dan SDA tidak menjadi satu

kesatuan yang utuh (parsial).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah;

2. Belum adanya tindak lanjut hasil kajian bidang perekonomian oleh

SKPD

3. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang

4. Keterlibatan BPSDA dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan

penganggaran belum optimal


Tahun 2013-2018

41

5. Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup

Admindalprog dan bina sarana prasarana

6. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang

belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang

peningkatan kinerja aparatur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok

membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal

Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat

Daerah Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan

tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan

kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam

suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Sekretariat daerah Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat

menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat

sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak

proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja

Sekretariat Daerah.

4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan

oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan


Tahun 2013-2018

42

pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi

di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-

isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam

kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus

menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di

masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah

restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah,

ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur),

pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen

kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem

pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap

manajemen standar pelayanan minimal public services and public

complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam


Tahun 2013-2018

43

kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan

sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih

menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber

daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah

juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya

merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan

dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah

kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah

pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam

rangka mewujudkan good governance.

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan

kelembagaan (Institutional re-egineering) yang ramping struktur, kaya

fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya

dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat

pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya,

sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada

sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif

sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.


Tahun 2013-2018

44

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak

pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat

umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan

DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya,

melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan

pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,

perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama

dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen

keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam

pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan

pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal

management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget),

bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)

merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good

governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah

menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi

serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan

tersebut adalah agar pengelolasan dana masyarakat (public fund)

dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for

money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu :

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan


Tahun 2013-2018

45

aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah

dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain adalah : (1)

Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,

menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan

daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan

kegiatan tukar menukar, hibah, ruislag; (2) Terciptanya efisiensi dan

efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4)

Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan

daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 2018

yaitu :

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan

batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga

sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan

kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA


Tahun 2013-2018

46

dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air,

dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta

ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap

berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat

memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan

kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan

sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan

juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati

adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan

seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi

dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan

mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,

adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah

adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri

yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari

Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari

sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun

dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan

dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing,

ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur

berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang


Tahun 2013-2018

47

garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana

memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri

dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan

nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-

2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan

Wakil Walikota terpilih merupakan program prioritas yang akan

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota

Bandung, yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No. Aspek Indikator

1 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24

jam

2 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun

3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

3 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW

2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta

PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun


Tahun 2013-2018

48

No. Aspek Indikator

4 BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa

SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah

5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013


Tahun 2013-2018

49

Gambar 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung

Terpilih terdiri dari 4 (empat) Aspek Kinerja Kota Bandung, yaitu :

Bandung Sehat, Bandung Resik, Bandung Nyaman dan Bandung

Sejahtera. Janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota

2014 2015 2016 2017 2018

Asuransi Kesehatan

Ambulance gratis

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Sarana olahraga/taman bermain di

setiap RW

Penyediaan sarana air bersih

Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

renstra setda kota bandung 2013-2018 (1)

Documents