renstra sekretariat daerah kota palangka raya

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Mewujudkan pemerintahan yang

bersih, transparan, dan akuntabel

Terwujudnya pemerintahan yang

bersih, transparan, dan akuntabel

Pelayanan kedinasan, kebijakan dan pengawasan kepala daerah dan wakil kepala

daerah.

Pemanfaatan dan pengamanan aset tanah serta penyelesaian konflik pertanahan.

Pemekaran wilayah administrastif pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

2 Pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keswadayaan.

Pembinaan kemandirian masyarakat.

Pembinaan mental dan spritual SDM aparatur dan masyarakat melalui akifitas

kerohanian/keagamaan/kebudayaan.

Bimbingan teknis penerapan keterampilan para pencari kerja.

Pendataan dan pengawasan tenaga kerja asing.

3 Menyelenggarakan kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama daerah Meningkatkan kinerja kerjasama daerah Peningkatan Kerjasama antarkota (Sister City), dengan Pemerintah, Pihak ketiga,

dan organisasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri.

Pengembangan kemitraan strategis di bidang pendidikan, jasa, kepariwisataan,

ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

4 Penyederhanaan Perizinan Usaha.

Penguatan upaya pelestarian lingkungan dan dukungan terciptanya kehidupan

masyarakat yang berbasis lingkungan hidup (hutan).

Penguatan kelembagaan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) dan mitigasi bencana

dan penanggulangannya.

Perwujudan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

5 Pembangunan sistem informasi manajemen berbasis data/informasi untuk

percepatan pelayanan administrasi pembangunan.

Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Perumusan RKPD dan Renstra lingkup sekretariat daerah.

Penciptaan iklim investasi dan pembangunan inklusif.

Perwujudan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi keunggulan

daerah (PUD).

Penguatan kelembagaan dan indvidu penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu

(PTSP).

Pemberian fasilitasi sarana prasarana dan perlengkapan/peralatan pendukung

pengelolaan PTSP.

BAB VI

TABEL 6.4

Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya

Misi Keempat

VISI:

MISI:

Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Pariwisata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, transparan, dan

akuntabel

Menguatkan penyelenggaraan

administrasi Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan

Terselenggaranya penguatan

penyelenggaraan administrasi

Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan


administrasi kesejahteraan rakyat dan

kemasyarakatan


administrasi Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

Terwujudnya penguatan


Perekonomian dan Sumber Daya

Alam


administrasi perekonomian dan sumber daya

alam


administrasi Pembangunan

Terselenggaranya penguatan


Pembangunan


administrasi pembangunan

6 Penyusunan informasi/data penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberitaan dan publikasi aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendataan dan pendokumentasian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan kapasitas protokol.

Perumusan regulasi/kebijakan bidang keprotokolan.

Evaluasi kinerja protokol.

Penyiapan sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan.

Penataan kedudukan protokoler pimpinan daerah.

7 Pengkajian/penelitian (Review) Produk Hukum.

Perumusan produk hukum untuk percepatan pencapaian visi misi dan peningkatan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan sinergitas penerapan, penegakkan hukum, dan penanganan perkara

dengan lembaga lain/perorangan di tingkat daerah maupun nasional.

Penguatan penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah.

Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi, supervisi, edukasi, monitoring, dan evaluasi

penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum.

8 Penataan Struktur Birokrasi.

Percepatan penerapan reformasi birokrasi.

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government).

Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri.

Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah (EKPPD)

berbasis penilaian mandiri (self-assessment).

Penyelenggaraan Pakta Integritas dan penetapan kinerja pemerintahan.

Penegakan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara.

Penyelenggaraan evaluasi sasaran kerja pegawai (SKP).

9 Penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office ).

Penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset.

Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan dan pengamanan aset secara

berkala (bulanan).

Rapat koordinasi teknis hasil temuan pemeriksaan.

Pertemuan berkala (bulanan) skpd pengelola pajak dan retribusi daerah (PDRD).

Pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP,

dan BPK.

Pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional.

Pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan

fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas

dan lembaga teknis daerah.

Penguatan peran staf ahli Walikota Palangka Raya.

10 Mewujudkan SDM Aparatur Sipil

Negara yang inovatif, berkualitas,

berkompeten, profesional dan

berbudaya kerja

Terwujudnya SDM Aparatur Sipil

Negara yang inovatif, berkualitas,

berkompeten, profesional dan

berbudaya kerja

Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang

inovatif, berkualitas, berkompeten,

profesional dan berbudaya kerja

Pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis,

seminar, lokakarya/sejenisnya di dalam dan luar negeri.

Menyelenggarakan Hubungan

Kemasyarakatan dan Protokoler

Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Hubungan

Kemasyarakatan dan Protokoler

Pemerintahan Daerah


hubungan kemasyarakatan dan protokol

pemerintahan daerah

Menyelenggarakan administrasi

pimpinan, manajemen keuangan,

aset, dan kerumahtanggaan

Terselenggaranya administrasi

pimpinan, manajemen keuangan,

aset, dan kerumahtanggaan

Meningkatkan kinerja administrasi pimpinan,

manajemen keuangan, aset dan

kerumahtanggaan

Meningkatkan kualitas

kebijakan/regulasi

Tercapainya peningkatan kualitas

kebijakan/regulasi

Meningkatkan kinerja perumusan,

implementasi, dan evaluasi

kebijakan/regulasi

Mempercepat penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi

Terselenggaranya percepatan

penyelenggaraan Reformasi Birokrasi


reformasi birokrasi

Kondisi Awal Kondisi Akhir

1 Pelayanan kedinasan, kebijakan dan pengawasan

kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat

dan organisasi sosial dan kemasyarakatan

- 30 pertemuan Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Sekretariat

Daerah

Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

- 50 kunjungan

Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah

- 20 rapat

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah - 15 rapat

Kunjungan kerja/inspeksi Walikota dan Wakil

Walikota Palangka Raya

30 kunjungan

Koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah

daerah lain

60 kegiatan

Pelaksanaan APEKSI 1 Munas, 5

Rakernas, 15

Rakerwil

Komwil V, 21

Rapat

penyiapan/

evaluasiLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta

Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

10 laporan 15 laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan

Kinerja, Monitoring dan evaluasi tata kelola

pemerintah

15 kegiatan 15 kegiatan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - 4 kegiatan

Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah 80%

Persentase luas tanah bersertifikat 80%

Penyelesaian kasus tanah negara 80% Penyelesaian konflik-konflik

pertanahanPeraturan Walikota tentang Pembakuan Nama

Rupabumi

3 Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi

Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah

administratif pemerintah kecamatan dan

Kelurahan

- 1 Dokumen Pemekaran kecamatan dan

kelurahan

Peraturan Walikota mengenai Pelimpahan

sebagian kewenangan Walikota dari SKPD teknis

kepada Kecamatan dan Kelurahan

- 2 Dokumen

Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan

walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan

Kelurahan

- 8 kegiatan

Produk hukum daerah pemerintahan kecamatan

dan kelurahan

15 99

Persentase kecamatan yang melaksanakan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

- 100%

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Pembangunan sistem

pendaftaran tanah

Pemanfaatan dan pengamanan aset tanah serta

penyelesaian konflik pertanahan.

Pemekaran wilayah administrastif pemerintahan

kecamatan dan kelurahan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Palangka Raya

Indikator Kinerja (Outcome)Program Pembangunan

DaerahSasaran Strategi Arah Kebijakan Bidang Urusan

Capaian Kinerja SKPD

Penanggung

Jawab

No.

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih, transparan,

dan akuntabel

Terwujudnya

pemerintahan yang

bersih, transparan,

dan akuntabel

Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah - 47 kelurahan

Peraturan Walikota tentang Standar Bangunan

Kantor Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1 Dokumen

Bangunan Kantor Kecamatan 9 Kantor

Bangunan Kantor Kelurahan 40 Kantor

Forum Koordinasi camat, lurah, dan aparatur sipil

negara unsur kewilayahan secara berkala

(triwulanan) dan berkelanjutan

- 30 kegiatan Pembinaan pemerintah

kecamatan dan kelurahan

2 Pengembangan kelembagaan kesejahteraan

sosial dan keswadayaan

Lembaga kemasyarakatan - 80%

Lembaga keagamaan - 80%

Lembaga Adat - 80%

Pembinaan kemandirian masyarakat Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina - 80%

Pembinaan mental dan spiritual aparatur 120 kegiatan 120 kegiatan

Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 acara 2 acara

Seleksi Tilawatil Qur'an 2 acara 2 acara

Pawai keagamaan 5 acara 10 acara

Peningkatan kemampuan dan keterampilan

pencari kerja

Pelatihan bagi pencari kerja - 80%

Pendataan dan pengawasan tenaga kerja asing Persentase jumlah tenaga kerja asing yang

terdata Palangka Raya

- 80%

Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah

tentang ketenagakerjaan

- 80%

3 Terselenggaranya

kerjasama daerah

Meningkatkan

kinerja kerjasama

daerah

Peningkatan Kerjasama antarkota (Sister City),

dengan Pemerintah, Pihak ketiga, dan organisasi

kemasyarakatan di dalam dan luar negeri.

Kerjasama antarkota dengan pemerintah dalam

dan luar negeri

- 8 kota Pembinaan kerjasama daerah

Kerjasama antarkota dengan pihak ketiga dalam

dan luar negeri

- 8 pihak ketiga

Kerjasama antarkota dengan organisasi

kemasyarakatan dalam dan luar negeri

- 8 organisasi

Kerjasama kemitraan strategis di bidang

pendidikan

- 20 kerjasama

Kerjasama kemitraan strategis di bidang jasa - 20 kerjasama


kepariwisataan

- 20 kerjasama


kebudayaan

- 20 kerjasama


kemasyarakatan

- 10 kerjasama

4 Penyederhanaan Perizinan Usaha Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah

tentang perizinan dan non perizinan

- 15 prokum Perencanaan Pengembangan

Ekonomi

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan - 1 sistem

Penguatan ULP berbasis LPSE - unit tersedia

Penguatan kelembagaan perusahaan daerah - unit tersedia

Perwujudan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum - 15 prokum

Pembentukan tim teknis peninjauan lapangan - 5 tim

Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

- 20 kegiatan

penguatan

Penguatan kualifikasi dan kompetensi indvidu

pengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

- 20 kegiatan

penguatan

Pemberian fasilitas, sarana-prasarana,

perlengkapan, dan peralatan pendukung

pengelolaan PTSP

- unit tersedia

Waktu penyelesaian peritem perizinan dan non

perizinan

- 14 hari, 6 hari

Penetapan lokasi dan izin lokasi - 235 lokasi

Penguatan upaya pelestarian lingkungan dan

dukungan terciptanya kehidupan masyarakat yang

Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum (prokum)

daerah tentang lingkungan hidup

- 60 prokum

Pembangunan kampung wisata - 36 kampung

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

administrasi

kesejahteraan

rakyat dan

kemasyarakatanPembinaan mental dan spritual SDM aparatur dan

masyarakat melalui akifitas

kerohanian/keagamaan/ kebudayaan

Kelembagaan kesejahteraan

sosial

Pengembangan kemitraan strategis di bidang

pendidikan, jasa, kepariwisataan, ekonomi,

kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Terwujudnya

penguatan

penyelenggaraan

administrasi

Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

administrasi

perekonomian dan

sumber daya alam

Terselenggaranya

penguatan

penyelenggaraan

administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

Pembentukan kelompok pengawas masyarakat - 36 Pokwasmas

Penguatan kelembagaan Tim Serbu Api

Kelurahan (TSAK) dan mitigasi bencana serta

penanggulangannya

Evaluasi dan sinkronisasi kinerja Tim Serbu Api

Kelurahan

- 47 TSAK Pengembangan Data/Informasi

Mitigasi bencana - 188 kegiatan

lokus kelurahan

Perlindungan dan Evakuasi - 188 kegiatan

lokus kelurahan

Pencarian dan penyelamatan - 188 kegiatan

lokus kelurahan

Pemulihan/penyembuhan dan

perbaikan/rehabilitasi

- 188 kegiatan

lokus kelurahan

Pengembangan budaya sadar bencana - 188 kegiatan

lokus kelurahan

5 Pembangunan sistem informasi manajemen

berbasis data/informasi untuk percepatan

pelayanan administrasi pembangunan

Sistem Data/Informasi pembangunan - Unit sistem

Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi

kinerja pembangunan daerah

Peraturan walikota tentang pedoman pengawasan

dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

- 4 prokum

Terselenggaranya

penguatan

penyelenggaraan

administrasi

Pembangunan

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

administrasi

pembangunan

Perumusan perencanaan lingkup sekretariat

daerah

Dokumentasi pengawasan dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah

- 4 dokumen

Dokumen Renstra 1 dokumen 2 dokumen

Penciptaan iklim investasi dan pembangunan

inklusif

Dokumen RKPD 5 dokumen 5 dokumen

Perwujudan kecamatan sebagai pusat

pertumbuhan berbasis potensi keunggulan daerah

(PUD)

Regulasi produk hukum daerah - 9 prokum

6 Penyusunan informasi/data penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Regulasi produk hukum daerah - 15 prokum Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Pemberitaan dan publikasi aktifitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sistem data/informasi pemerintahan daerah dan

pembangunan

- 1 unit sistem

Jumlah kerjasama surat kabar nasional/lokal - 10 surat kabar

Jumlah kerjasama penyiaran radio dan televisi

nasional/lokal

- 5 penyiaran

Website milik pemerintah daerah - 1 website

Penguatan kapasitas protokol Jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat

keprotokolan

- 15 orang

Kualitas aparatur protokol bersertifikasi nasional - 15 orang

Perumusan regulasi/kebijakan bidang

keprotokolan

Regulasi produk hukum daerah terkait bidang

keprotokolan

- 1 prokum

Peraturan Walikota tentang SOP Keprotokolan - 1 prokum

Evaluasi kinerja protokol Dokumen evaluasi kinerja protokol - 3 prokum

Penyiapan sarana dan prasarana aktifitas

keprotokolan

Sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan - unit lengkap

Penataan kedudukan protokoler pimpinan daerah Perwali tentang kedudukan protokoler pimpinan

daerah

- 1 prokum

7 Pengkajian/penelitian (Review) Produk Hukum Dokumen produk hukum daerah - 60 prokum Penataan peraturan perundang-

undangan

Perumusan produk hukum untuk percepatan

pencapaian visi misi dan peningkatan kinerja


Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum

Peningkatan sinergitas penerapan, penegakkan

hukum, dan penanganan perkara dengan lembaga

lain/perorangan di tingkat daerah maupun

nasional

Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum

Penguatan penyelenggaraan penegakkan produk

hukum daerah

Penyelenggaraan penegakkan produk hukum

daerah

- 10 kegiatan

Penyelenggaraan kesadaran hukum dan

kepatuhan hukum

Penyelenggaraan kesadaran hukum dan

kepatuhan hukum

- 10 kegiatan

Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum - 10 kegiatan

Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi, supervisi,

edukasi, monitoring, dan evaluasi

regulasi/kebijakan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan fasilitasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah

- 20 kegiatan

Penyelenggaraan advokasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah

- 20 kegiatan

Penyelenggaraan supervisi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah

- 20 kegiatan

Penyelenggaraan edukasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah

- 20 kegiatan

Penyelenggaraan monitoring regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah

- 30 kegiatan

Penyelenggaraan evaluasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah

- 10 kegiatan

Tercapainya

peningkatan

kualitas

kebijakan/regulasi

Meningkatkan

kinerja perumusan,

implementasi, dan

evaluasi

kebijakan/regulasi

Terselenggaranya

Hubungan

Kemasyarakatan

dan Protokoler

Pemerintahan

Daerah

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

hubungan

kemasyarakatan

dan protokol

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

penguatan

penyelenggaraan

administrasi

Pembangunan

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

administrasi

pembangunan

8 Penataan Struktur Birokrasi Peraturan daerah tentang organisasi perangkat

daerah

- 1 prokum Perangkat Kelembagaan dan

Kewenangan

Peraturan walikota tentang pendelegasian

sebagian kewenangan walikota

- 1 prokum

Peraturan walikota tentang uraian tugas - 1 prokum

Percepatan penerapan reformasi birokrasi Roadmap Reformasi Birokrasi - 1 prokum

Penataan organisasi - 1 prokum

Penataan aparatur sipil negara - 1 prokum

Penyempurnaan tata laksana - 1 prokum

Penetapan indikator kinerja utama - 1 prokum

Komunikasi publik - 1 prokum

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi - 2 prokum

Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

- 1 prokum

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Percepatan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)

- 10 kegiatan

Penerapan 15 bidang SPM dalam perencanaan

pembangunan

- 2 prokum

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-

government)

Website, email pemerintahan daerah - unit lengkap

Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Peraturan walikota tentang wajib lapor LHKPN - 1 prokum

Keputusan walikota tentang

pengelola/administrator LHKPN

- 5 prokum

Pembaharuan data wajib LHKPN - 5 kegiatan

Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah (EKPPD) berbasis penilaian

mandiri (self-assessment)

Peraturan Walikota tentang Pedoman

Pelaksanaan EKPPD

- 5 prokum

Dokumen hukum daerah evaluasi kinerja


- 5 dokumen Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah

(SKPD)

- 5 kegiatan

Keputusan Walikota tentang Hasil EKPPD - 1 prokum

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Berbasis Kinerja

- 3 prokum

Implementasi Evaluasi dan Pengawasan

Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja

- 20 kegiatan

Penyelenggaraan Pakta Integritas dan penetapan

kinerja pemerintahan.

Dokumen Pakta Integritas pejabat struktural -

Dokumen Pakta Integritas pejabat fungsional

Evaluasi penerapan Pakta Integritas - 3 prokum

Implementasi Pakta Integritas 5 kegiatan

Penegakan disiplin dan kode etik aparatur sipil

negara

Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah

berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil

negara

- 3 prokum

Implementasi Evaluasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik

aparatur sipil negara

- 4 kegiatan

Penyelenggaraan evaluasi sasaran kerja pegawai

(SKP)

Produk hukum daerah berkenaan sasaran kinerja

pegawai

- 5 prokum

Jumlah aparatur penyusunan SKP - 1720 asesor

9 Penataan sistem administrasi pimpinan secara

elektronik (e-office )

Produk hukum daerah tentang penataan sistem

administrasi pimpinan secara elektronik (e-office)

- 1 prokum

Implementasi Produk hukum daerah tentang

penataan sistem administrasi pimpinan secara

elektronik (e-office)

- 4 kegiatan

Terselenggaranya

administrasi

pimpinan,

manajemen

keuangan, aset,

dan

kerumahtanggaan

Meningkatkan

kinerja administrasi

pimpinan,

manajemen

keuangan, aset dan

kerumahtanggaan

Terselenggaranya

percepatan

penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi

Terselenggaranya

percepatan

penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi

Penatausahaan keuangan berbasis akrual dan

modul aset

Produk hukum daerah tentang penatausahaan

keuangan berbasis akrual dan modul aset

- 3 prokum Peningkatan dan

Pengembangan Pegelolaan

Keuangan Daerah

Pembangunan sistem penatausahaan keuangan

berbasis akrual dan modul aset

- unit tersedia

Pembangunan kapasitas aparatur terkait

penatausahaan keuangan berbasis akrual dan

modul aset

- 860 operator

Implementasi penatausahaan keuangan berbasis

akrual dan modul aset

- 5 kegiatan

Evaluasi implementasi penatausahaan keuangan


- 5 kegiatan

Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan

dan pengamanan aset secara berkala

(tahunan/semesteran/triwulanan)

Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan - 5 kegiatan

Rapat teknis pengaman aset - 20 kegiatan

Rapat koordinasi teknis hasil temuan pemeriksaan

(semesteran)

Rapat koordinasi teknis penyelesaian hasil temuan

pemeriksaan

- 10 kegiatan

Terselenggaranya

administrasi

pimpinan,

manajemen

keuangan, aset,

dan

kerumahtanggaan

Meningkatkan

kinerja administrasi

pimpinan,

manajemen

keuangan, aset dan

kerumahtanggaan

Pertemuan berkala (bulanan) skpd pengelola

pajak dan retribusi daerah (PDRD)

pertemuan berkala skpd pengelola pajak dan

retribusi daerah (PDRD)

- 60 kegiatan

Pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil

temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK

Perwali tentang pemantauan dan supervisi tindak

lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP,

dan BPK

- 9 prokum

Implementasi pemantauan dan supervisi tindak

lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP,

dan BPK

- 25 kegiatan

Dokumen tindak lanjut hasil temuan inspektorat

provinsi, BPKP, dan BPK

- 25 dokumen

Pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit

perkantoran secara profesional

Produk hukum tentang pengelolaan

kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran

secara profesional

- 2 prokum

Implementasi pengelolaan kerumahtanggaan

pimpinan dan unit perkantoran secara profesional

- 4 kegiatan

Dokumen pengelolaan kerumahtanggaan


- 4 dokumen

Pemantapan sarana dan prasarana,

peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas

demi peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Produk hukum daerah tentang pemantapan

sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan,

infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 2 prokum

Implementasi pemantapan sarana dan prasarana,



pemerintahan daerah

- 4 kegiatan

Dokumen hasil pemantapan sarana dan

prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur,

dan fasilitas demi peningkatan kinerja


- 4 kegiatan

Evaluasi pemantapan sarana dan prasarana,



pemerintahan daerah

- 4 dokumen

Penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-

operasional, dan manajerial dinas dan lembaga

teknis daerah

Produk hukum daerah penyelenggaraan fasilitasi

administrasi, teknis-operasional, dan manajerial

dinas dan lembaga teknis daerah

- 2 prokum

Implementasi penyelenggaraan fasilitasi



- 4 kegiatan

Dokumentasi penyelenggaraan fasilitasi



- 4 dokumen

Evaluasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi,

teknis-operasional, dan manajerial dinas dan

lembaga teknis daerah

- 4 dokumen

Penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka

Raya

Produk hukum daerah berkenaan penguatan

kapasitas kelembagaan staf ahli

- 1 prokum

Fasilitasi/asistensi/supervisi/edukasi penguatan

peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya

- 60 kegiatan

Monitoring/evaluasi penguatan peran Staf Ahli


- 4 kegiatan

Pembangunan basis data dan pendokumentasian

peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya

- 1 unit basis data

dan 4 dokumen

10 Pengembangan kapasitas aparatur melalui

pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar,

lokakarya/sejenisnya.

Pendidikan formal jenjang S-1, S-2, dan S-3 - 144 orang Pendidikan kedinasan

SDM ASN berpendidikan S-1 - 40 orang



Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

(Diklatpim)

- 204 orang

Dilatpim Tingkat I - 4 orang

Dilatpim Tingkat II - 20 orang

Dilatpim Tingkat III - 60 orang

Dilatpim Tingkat IV - 120 orang

Mewujudkan

Aparatur Sipil

Negara yang

inovatif, berkualitas,

berkompeten,

profesional dan

berbudaya kerja

Terwujudnya SDM

Aparatur Sipil

Negara dan

masyarakat

(selektif) yang


berkompeten,

profesional dan

Pendidikan dan pelatihan fungsional ASN - 100 orang

Pendidikan dan pelatihan lain-lain (Lemhanas) - 4 orang

Pembinaan karir aparatur - 200 orang Pembinaan dan

pengembangan aparatur

Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi - 8 orang

Promosi Jabatan Administrator - 42 orang

Promosi Jabatan Pengawas - 160 orang

Pemberian insentif aparatur sipil negara untuk

wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak

diminati

- 3 prokum

Implementasi pemberian insentif aparatur sipil

negara (pasn kecamatan/kelurahan, tenaga

kesehatan, tenaga kependidikan, dan tenaga

penyuluh lapangan) untuk wilayah terpencil,

tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati

- 4 kegiatan

Evaluasi pemberian insentif aparatur sipil negara

untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang,

dan tidak diminati

- 4 kegiatan

Dokumen hasil pemberian insentif aparatur sipil

negara untuk wilayah terpencil, tertinggal,

terbelakang, dan tidak diminati

- 4 kegiatan

Pengembangan kapasitas masyarakat (selektif)

melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis,

seminar, lokakarya/sejenisnya.

Bantuan pendidikan kepada masyarakat

berprestasi/inovatif/kreatif/tidak mampu

- 40 orang Pembinaan dan

pengembangan non aparatur

Mewujudkan

Aparatur Sipil

Negara yang


berkompeten,

profesional dan

berbudaya kerja

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan

Persandian

Sekretariat

Daerah

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat dan organisasi sosial

dan kemasyarakatan

- 6

pertemua

n

300 6

pertemua

n

300 6

pertemua

n

400 6

pertemua

n

500 6

pertemua

n

600 30

pertemua

n

2.100

Kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/ lembaga

pemerintah non departemen/ luar

negeri

60 12 120 15 225 20 400 25 625 30 300 102

kunjunga

n

1.670

Rapat koordinasi unsur Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah

- 4 rapat 200 4 rapat 300 4 rapat 400 4 rapat 450 4 rapat 500 20 rapat 1.850

Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

- 3 rapat 300 3 rapat 375 3 rapat 450 3 rapat 525 3 rapat 600 15 rapat 2.250

Kunjungan kerja/inspeksi Walikota

dan Wakil Walikota Palangka Raya

6

kunjunga

n

120 6

kunjunga

n

132 6

kunjunga

n

150 6

kunjunga

n

162 6

kunjunga

n

168 30

kunjunga

n

732

Koordinasi dengan Pemerintah dan

pemerintah daerah lain

15

kegiatan

600 15

kegiatan

720 15

kegiatan

840 15

kegiatan

900 15

kegiatan

1.020 60

kegiatan

4.080

Pelaksanaan APEKSI 1

rakernas,

3

rakerwil,

4 rapat

250 1

rakernas,

3

rakerwil,

4 rapat

600 1 munas,

1

rakernas,

3

rakerwil,

5 rapat

450 1

rakernas,

3

rakerwil,

4 rapat

500 1

rakernas,

3

rakerwil,

4 rapat

550 1 Munas,

5

Rakernas

, 15

Rakerwil

Komwil

V, 21

Rapat

penyiapa

n/

evaluasi

2.350

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

serta Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

10 laporan 2 laporan 45 3 laporan 175 3 laporan 250 3 laporan 280 3 laporan 310 15

laporan

1.060

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Penetapan Kinerja,

Monitoring dan evaluasi tata kelola

pemerintah

10 kegiatan 2

kegiatan

175 3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

3

kegiatan

15

kegiatan

175

Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

- - 1

kegiatan

100 1

kegiatan

110 1

kegiatan

120 1

kegiatan

130 4

kegiatan

460

Sertifikasi tanah milik pemerintah

daerah

20% 1.000 20% 1.500 20% 2.000 20% 2.500 80% 7.000

Persentase luas tanah bersertifikat 3,35% 20% 150 20% 200 20% 300 20% 400 80% 1.050

Penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

Penyelesaian kasus tanah negara 75 16 70 20% 500 20% 600 20% 650 700 80% 2.520

Pembakuan Nama

Rupabumi

Peraturan Walikota tentang

Pembakuan Nama Rupabumi

- 1

dokumen

45 1

dokumen

250 1

dokumen

400 1

dokumen

500 1

dokumen

550 5

Dokumen

1.745

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tahun ke-3

2016

Tahun ke-4

2017

Tahun ke-5

2018

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

SKPD

Penanggung

Jawab

Tahun ke-1

1

2014

Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode RPJMD

(2018)

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Priorotas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya

Tahun ke-2

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

Pembangunan sistem

pendaftaran tanah

2015

Kode

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Pemekaran kecamatan

dan kelurahan

Peraturan Daerah tentang

pemekaran wilayah administratif

pemerintah kecamatan dan

Kelurahan

- 1

Dokumen

820 - - - - 1

Dokumen

820

Peraturan Walikota mengenai

Pelimpahan sebagian kewenangan

Walikota dari SKPD teknis kepada

Kecamatan dan Kelurahan

- 2

dokumen

150 2

Dokumen

150

Evaluasi pelimpahan sebagian

kewenangan walikota dari SKPD

teknis kepada Kecamatan dan

Kelurahan

- - 2 200 2 300 2 400 2 500 8

kegiatan

1.400

Produk hukum daerah pemerintahan

kecamatan dan kelurahan

15 15 15 18 180 22 264 22 330 22 440 99 1.229

Persentase kecamatan yang

melaksanakan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

- - 50% 5.000 25% 2.500 25% 2.500 30 100% 10.000

Kelurahan sebagai satuan kerja

perangkat daerah

- 47

keluraha

n

1.500 47

keluraha

n

1.500

Peraturan Walikota tentang Standar

Bangunan Kantor Pemerintah


- - 1

dokumen

250 - - - 1

Dokumen

250

Bangunan Kantor Kecamatan - - 2 kantor 6.000 2 kantor 7.000 3 kantor 12.000 2 kantor 10.000 9 Kantor 35.000

Bangunan Kantor Kelurahan - - 10 kantor 20.000 10 kantor 23.000 13 kantor 32.500 14 kantor 38.500 47

Kantor

114.000

Pembinaan pemerintah

kecamatan dan

kelurahan

Forum Koordinasi camat, lurah, dan

aparatur sipil negara unsur

kewilayahan secara berkala (dua

bulan sekali) dan berkelanjutan

- - 6

kegiatan

450 6

kegiatan

510 6

kegiatan

570 6

kegiatan

600 24

kegiatan

2.130

Lembaga kemasyarakatan - 20% 100 20% 150 20% 200 20% 250 80% 700

Lembaga keagamaan - 20% 100 20% 150 20% 200 20% 250 80% 700

Lembaga Adat - 20% 100 20% 150 20% 200 20% 250 80% 700

Kegiatan sosial kemasyarakatan

yang dibina

- 20% 300 20% 350 20% 400 20% 450 80% 1.500

Pembinaan mental dan spiritual

aparatur

120

kegiatan

24

kegiatan

240 24

kegiatan

360 24

kegiatan

480 24

kegiatan

580 96

kegiatan

1.660

Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 300 1 acara 350 2 acara 650

Seleksi Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 300 1 acara 350 2 acara 650

Pawai keagamaan 5 acara 1 acara 34 3 acara 150 3 acara 180 3 acara 210 3 acara 240 10 acara 814

Pelatihan bagi pencari kerja - 20% 200 20% 250 20% 300 20% 400 80% 1.150

Persentase jumlah tenaga kerja

asing yang terdata Palangka Raya

- 20% 200 20% 250 20% 300 20% 400 80% 1.150

Evaluasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah tentang

ketenagakerjaan

- 20% 250 20% 300 20% 350 20% 400 80% 1.300

Pembinaan kerjasama

daerah

Kerjasama antarkota dengan

pemerintah dalam dan luar negeri

- 2 kota 400 2 kota 500 2 kota 600 2 kota 700 8 kota 2.200

Kerjasama antarkota dengan pihak

ketiga dalam dan luar negeri

- 2 pihak 400 2 pihak 500 2 pihak 600 2 pihak 700 8 pihak

ketiga

2.200

Kerjasama antarkota dengan

organisasi kemasyarakatan dalam

dan luar negeri

- 2

organisa

si

300 2

organisa

si

400 2

organisa

si

500 2

organisa

si

600 8

organisa

si

1.800

Kerjasama kemitraan strategis di

bidang pendidikan

- 5

kerjasam

a

250 5

kerjasam

a

300 5

kerjasam

a

350 5

kerjasam

a

400 20

kerjasam

a

1.300


bidang jasa

- 5

kerjasam

a

250 5

kerjasam

a

300 5

kerjasam

a

350 5

kerjasam

a

400 20

kerjasam

a

1.300

Kelembagaan

kesejahteraan sosial


bidang kepariwisataan

- 5

kerjasam

a

250 5

kerjasam

a

300 5

kerjasam

a

350 5

kerjasam

a

400 20

kerjasam

a

1.300


bidang kebudayaan

- 5

kerjasam

a

250 5

kerjasam

a

300 5

kerjasam

a

350 5

kerjasam

a

400 20

kerjasam

a

1.300


bidang kemasyarakatan

- 3

kerjasam

a

120 3

kerjasam

a

150 2

kerjasam

a

120 2

kerjasam

a

140 10

kerjasam

a

530

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi


hukum daerah tentang perizinan

dan non perizinan

- 4 prokum 160 4 prokum 200 4 prokum 240 3 prokum 210 15

prokum

810

Sistem Informasi Pelayanan

Perizinan

- 1 sistem 250 1 sistem 250

Penguatan ULP berbasis LPSE - 1 paket 300 1 paket 400 1 paket 500 1 paket 600 1 paket 700 unit

lengkap

2.500

Penguatan kelembagaan

perusahaan daerah

- 1 paket 42 1 paket 250 1 paket 300 1 paket 350 1 paket 400 unit

lengkap

1.342


hukum

- 4 prokum 200 4 prokum 240 4 prokum 280 3 prokum 240 15

prokum

960

Pembentukan tim teknis peninjauan

lapangan

- 1 tim 175 1 tim 200 1 tim 250 1 tim 300 1 tim 350 5 tim 1.275

Penguatan kapasitas kelembagaan

penyelenggara pelayanan terpadu

satu pintu (PTSP)

- 5

kegiatan

200 5

kegiatan

250 5

kegiatan

300 5

kegiatan

350 20

kegiatan

penguata

n

1.100

Penguatan kualifikasi dan

kompetensi indvidu pengelola

pelayanan terpadu satu pintu

(PTSP)

- 5 75 5 100 5 125 5 150 20 orang 450

Pemberian fasilitas, sarana-

prasarana, perlengkapan, dan

peralatan pendukung pengelolaan

PTSP

- 1 paket 400 1 paket 425 1 paket 450 1 paket 475 unit

tersedia

1.750

Waktu penyelesaian peritem

perizinan dan non perizinan

- 30 hari;

20 hari

250 25 hari;

14 hari

300 20 hari;

10 hari

350 17 hari; 8

hari

400 14 hari, 6

hari

1.300

Penetapan lokasi dan izin lokasi - 60 lokasi 600 60 lokasi 900 60 lokasi 1.200 55

kegiatan

1.375 235

lokasi

4.075


hukum (prokum) daerah tentang

lingkungan hidup

- 15

prokum

375 15

prokum

450 15

prokum

525 15

prokum

700 60

prokum

2.050

Pembangunan kampung wisata - 9

kampung

900 9

kampung

1.080 9

kampung

1.350 9

kampung

1.575 36

kampung

4.905

Pembentukan kelompok pengawas

masyarakat

- 9

kelompok

450 9

kelompok

540 9

kelompok

675 9

kelompok

786 36

Pokwasm

as

2.451

Pengembangan

Data/Informasi

Evaluasi dan sinkronisasi kinerja

Tim Serbu Api Kelurahan

- 47 TSAK 940 47 TSAK 940

Mitigasi bencana - 47

kegiatan

470 47

kegiatan

705 47

kegiatan

940 47

kegiatan

1.175 188

kegiatan

lokus

keluraha

n

3.290

Perlindungan dan Evakuasi - 47

kegiatan

470 47

kegiatan

705 47

kegiatan

940 47

kegiatan

1.175 188

kegiatan

lokus

keluraha

n

3.290

Pencarian dan penyelamatan - 47

kegiatan

470 47

kegiatan

705 47

kegiatan

940 47

kegiatan

1.175 188

kegiatan

lokus

keluraha

n

3.290

Pemulihan/penyembuhan dan

perbaikan/rehabilitasi

- 47

kegiatan

470 47

kegiatan

705 47

kegiatan

940 47

kegiatan

1.175 188

kegiatan

lokus

keluraha

n

3.290

Pengembangan budaya sadar

bencana

- 47

kegiatan

470 47

kegiatan

705 47

kegiatan

940 47

kegiatan

1.175 188

kegiatan

lokus

keluraha

n

3.290

Sistem Data/Informasi

pembangunan

- 1 paket 50 1 paket 60 1 paket 70 1 paket 80 Unit

sistem

260

Peraturan walikota tentang

pedoman pengawasan dan evaluasi

kinerja pembangunan daerah

- 1 prokum 50 1 prokum 60 1 prokum 70 1 prokum 80 4 prokum 260

Dokumentasi pengawasan dan

evaluasi kinerja pembangunan

daerah

- 1

dokumen

50 1

dokumen

60 1

dokumen

70 1

dokumen

80 4

dokumen

260

Dokumen Renstra 1 dokumen 1

dokumen

30 1

dokumen

100 2

dokumen

130

Dokumen RKPD 5 dokumen 1

dokumen

75 1

dokumen

100 1

dokumen

125 1

dokumen

150 1

dokumen

175 5

dokumen

625

Regulasi produk hukum daerah - 1 prokum 40 2 prokum 100 2 prokum 120 2 prokum 140 2 prokum 160 9 prokum 560

Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Regulasi produk hukum daerah - 3 prokum 120 3 prokum 150 3 prokum 180 3 prokum 210 3 prokum 320 15

prokum

980

Sistem data/informasi pemerintahan

daerah dan pembangunan

- 1 unit 500 1 unit

sistem

500

Jumlah kerjasama surat kabar

nasional/lokal

- 10 surat

kabar

135 10 surat

kabar

150 10 surat

kabar

175 10 surat

kabar

200 10 surat

kabar

225 50 surat

kabar

885

Jumlah kerjasama penyiaran radio

dan televisi nasional/lokal

- 2

penyiara

n

517 5

penyiara

n

600 5

penyiara

n

625 5

penyiara

n

650 5

penyiara

n

675 20

penyiara

n

3.067

Website milik pemerintah daerah - 1 website 400 1 website 400

Jumlah aparatur yang sudah

mengikuti diklat keprotokolan

- 5 orang 100 5 orang 125 5 orang 150 15 orang 375

Kualitas aparatur protokol

bersertifikasi nasional

- 5 orang 100 5 orang 125 5 orang 150 15 orang 375

Regulasi produk hukum daerah

terkait bidang keprotokolan

- 1 prokum 50 1 prokum 50

Peraturan Walikota tentang SOP

Keprotokolan


Dokumen evaluasi kinerja protokol - 3 prokum 150 3 prokum 150

Sarana dan prasarana aktifitas

keprotokolan

- 1 paket 99 1 paket 300 1 paket 350 1 paket 400 1 paket 450 unit

lengkap

1.599

Perwali tentang kedudukan

protokoler pimpinan daerah


Penataan peraturan

perundang-undangan

Dokumen produk hukum daerah - 15

prokum

300 15

prokum

375 15

prokum

450 15

prokum

525 60

prokum

1.650

Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 150 3 prokum 150

Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 150 3 prokum 150

Penyelenggaraan penegakkan

produk hukum daerah

- 2 produk 100 2 produk 100 2 produk 120 2 produk 140 2 produk 160 10

kegiatan

620

Penyelenggaraan kesadaran hukum

dan kepatuhan hukum

- 2

kegiatan

100 2

kegiatan

120 2

kegiatan

140 2

kegiatan

160 2

kegiatan

180 10

kegiatan

700

Pengembangan kapasitas aparatur

bidang hukum

- 2

kegiatan

80 2

kegiatan

100 2

kegiatan

120 2

kegiatan

140 2

kegiatan

160 10

kegiatan

600

Penyelenggaraan fasilitasi

regulasi/kebijakan pemerintahan

daerah

- 4

kegiatan

100 4

kegiatan

120 4

kegiatan

140 4

kegiatan

160 4

kegiatan

180 20

kegiatan

700

Penyelenggaraan advokasi


daerah

- 4

kegiatan

120 4

kegiatan

140 4

kegiatan

160 4

kegiatan

180 4

kegiatan

200 20

kegiatan

800

Penyelenggaraan supervisi


daerah

- 4

kegiatan

120 4

kegiatan

140 4

kegiatan

160 4

kegiatan

180 4

kegiatan

200 20

kegiatan

800

Penyelenggaraan edukasi


daerah

- 4

kegiatan

120 4

kegiatan

140 4

kegiatan

160 4

kegiatan

180 4

kegiatan

200 20

kegiatan

800

Penyelenggaraan monitoring


daerah

- 6

kegiatan

120 6

kegiatan

150 6

kegiatan

180 6

kegiatan

210 6

kegiatan

240 30

kegiatan

900

Penyelenggaraan evaluasi


daerah

- 2

kegiatan

80 2

kegiatan

90 2

kegiatan

100 2

kegiatan

110 2

kegiatan

120 10

kegiatan

500

Perangkat

Kelembagaan dan

Kewenangan

Peraturan daerah tentang organisasi

perangkat daerah


Peraturan walikota tentang

pendelegasian sebagian

kewenangan walikota


Peraturan walikota tentang uraian

tugas


Roadmap Reformasi Birokrasi - 1 prokum 80 1 prokum 80

Penataan organisasi - 1 prokum 100 1 prokum 100

Penataan aparatur sipil negara - 1 prokum 200 1 prokum 200

Penyempurnaan tata laksana - 1 prokum 200 1 prokum 200

Penetapan indikator kinerja utama - 1 prokum 200 1 prokum 200

Komunikasi publik - 1 prokum 250 1 prokum 250

Monitoring dan evaluasi reformasi

birokrasi


Penilaian Mandiri Percepatan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)


Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Percepatan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

- 2

kegiatan

100 2

kegiatan

120 2

kegiatan

140 2

kegiatan

160 2

kegiatan

180 10

kegiatan

700

Penerapan 15 bidang SPM dalam

perencanaan pembangunan


Website, email pemerintahan

daerah


lengkap

1.600

Peraturan walikota tentang wajib

lapor LHKPN


Keputusan walikota tentang

pengelola/administrator LHKPN

- 1 prokum 70 1 prokum 80 1 prokum 90 1 prokum 100 1 prokum 110 5 prokum 450

Pembaharuan data wajib LHKPN - 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 1

kegiatan

110 5

kegiatan

450

Peraturan Walikota tentang

Pedoman Pelaksanaan EKPPD

- 1 prokum 70 1 prokum 80 1 prokum 90 1 prokum 100 1 prokum 110 5 prokum 450

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Dokumen hukum daerah evaluasi

kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah

- 1

dokumen

70 1

dokumen

80 1

dokumen

90 1

dokumen

100 1

dokumen

110 5

dokumen

450

Evaluasi kinerja satuan kerja

perangkat daerah (SKPD)

- 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 1

kegiatan

110 5

kegiatan

450

Keputusan Walikota tentang Hasil

EKPPD


Evaluasi dan Pengawasan

Penyerapan Anggaran Berbasis

Kinerja


Implementasi Evaluasi dan

Pengawasan Penyerapan Anggaran

Berbasis Kinerja

- 1

kegiatan

100 1

kegiatan

110 1

kegiatan

120 1

kegiatan

130 4

kegiatan

460

Dokumen Pakta Integritas pejabat

struktural

- 856 856 856 860 856 870 856 870 3424

orang

3.456

Dokumen Pakta Integritas pejabat

fungsional

400 800 500 1000 400 800 500 1.000 1200

orang

3.600

Evaluasi penerapan Pakta Integritas - 3 prokum 150 3 prokum 150

Implementasi Pakta Integritas 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 4

kegiatan

340


hukum daerah berkenaan disiplin

dan kode etik aparatur sipil negara


Implementasi Evaluasi dan

sinkronisasi produk hukum daerah

berkenaan disiplin dan kode etik

aparatur sipil negara

- 1

kegiatan

60 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 4

kegiatan

300

Produk hukum daerah berkenaan

sasaran kinerja pegawai

- 5 350 5 prokum 350

Jumlah aparatur penyusunan SKP - 430 860 430 860 430 860 430 860 1720

assesor

3.440

Produk hukum daerah tentang

penataan sistem administrasi

pimpinan secara elektronik (e-office)


Implementasi Produk hukum daerah

tentang penataan sistem

administrasi pimpinan secara

elektronik (e-office)

- 1

kegiatan

100 110 120 1

kegiatan

130 1

kegiatan

140 4

kegiatan

490

Peningkatan dan

Pengembangan

Pegelolaan Keuangan

Daerah


penatausahaan keuangan berbasis



Pembangunan sistem




tersedia

340

Pembangunan kapasitas aparatur

terkait penatausahaan keuangan


- 215 215 215 430 215 215 860

operator

645

Implementasi penatausahaan

keuangan berbasis akrual dan

modul aset

- 1

kegiatan

150 1

kegiatan

180 1

kegiatan

210 1

kegiatan

240 4

kegiatan

780

Evaluasi implementasi



- 1

kegiatan

150 1

kegiatan

180 1

kegiatan

210 1

kegiatan

240 4

kegiatan

780

Rapat koordinasi teknis

penatausahaan keuangan

- 1

kegiatan

150 1

kegiatan

180 1

kegiatan

210 1

kegiatan

240 4

kegiatan

780

Rapat teknis pengamanan aset - 5

kegiatan

70 5

kegiatan

80 5

kegiatan

90 5

kegiatan

100 20

kegiatan

340

Rapat koordinasi teknis

penyelesaian hasil temuan

pemeriksaan

- 2

kegiatan

100 2

kegiatan

120 2

kegiatan

140 2

kegiatan

160 2

kegiatan

180 10

kegiatan

700

pertemuan berkala skpd pengelola

pajak dan retribusi daerah (PDRD)

- 15

kegiatan

150 15

kegiatan

170 15

kegiatan

190 15

kegiatan

210 60

kegiatan

720

Perwali tentang pemantauan dan

supervisi tindak lanjut hasil temuan

inspektorat provinsi, BPKP, dan

BPK


Implementasi pemantauan dan

supervisi tindak lanjut hasil temuan


BPK

- 5

kegiatan

200 5

kegiatan

250 5

kegiatan

300 5

kegiatan

350 5

kegiatan

400 25

kegiatan

1.500

Dokumen tindak lanjut hasil temuan


BPK

- 5

dokumen

200 5

dokumen

250 5

dokumen

300 5

dokumen

350 5

dokumen

400 25

dokumen

1.500

Produk hukum tentang pengelolaan

kerumahtanggaan pimpinan dan unit



Implementasi pengelolaan



- 1

kegiatan

300 1

kegiatan

320 1

kegiatan

340 1

kegiatan

360 4

kegiatan

1.320

Dokumen pengelolaan



- 1

dokumen

300 1

dokumen

320 1

dokumen

340 1

dokumen

360 4

dokumen

1.320


pemantapan sarana dan prasarana,

peralatan/perlengkapan,

infrastruktur, dan fasilitas demi

peningkatan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

daerah


Implementasi pemantapan sarana

dan prasarana,



peningkatan kinerja


daerah

- 1

kegiatan

500 1

kegiatan

510 1

kegiatan

520 1

kegiatan

530 4

kegiatan

2.060

Dokumen hasil pemantapan sarana

dan prasarana,



peningkatan kinerja


daerah

- 1

dokumen

500 1

dokumen

510 1

dokumen

520 1

dokumen

530 4

dokumen

2.060

Evaluasi pemantapan sarana dan

prasarana, peralatan/perlengkapan,


peningkatan kinerja


daerah

- 1

dokumen

500 1

dokumen

510 1

dokumen

520 1

dokumen

530 4

dokumen

2.060

Produk hukum daerah

penyelenggaraan fasilitasi

administrasi, teknis-operasional,

dan manajerial dinas dan lembaga

teknis daerah


Implementasi penyelenggaraan

fasilitasi administrasi, teknis-

operasional, dan manajerial dinas

dan lembaga teknis daerah

- 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 4

kegiatan

340

Dokumentasi penyelenggaraan

fasilitasi administrasi, teknis-

operasional, dan manajerial dinas


- 1

dokumen

70 1

dokumen

80 1

dokumen

90 1

dokumen

100 4

dokumen

340

Evaluasi penyelenggaraan fasilitasi

administrasi, teknis-operasional,

dan manajerial dinas dan lembaga

teknis daerah

- 1

dokumen

70 1

dokumen

80 1

dokumen

90 1

dokumen

100 4

dokumen

340

Produk hukum daerah berkenaan

penguatan kapasitas kelembagaan

staf ahli


Fasilitasi/asistensi/supervisi/edukasi

penguatan peran Staf Ahli Walikota

Palangka Raya

- 15

kegiatan

600 15

kegiatan

675 15

kegiatan

750 15

kegiatan

825 60

kegiatan

2.850

Monitoring/evaluasi penguatan

peran Staf Ahli Walikota Palangka

Raya

- 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 4

kegiatan

340

Pembangunan basis data dan

pendokumentasian peran Staf Ahli


- 1 unit

basis

data dan

1

dokumen

100 1

dokumen

110 1

dokumen

120 1

dokumen

130 1 unit

basis

data dan

4

dokumen

460

Pendidikan kedinasan Pendidikan formal jenjang S-1, S-2,

dan S-3

- 36 505 36 650 36 670 36 690 144

orang

2.515

SDM ASN berpendidikan S-1 - 10 100 10 110 10 120 10 130 40 orang 460

SDM ASN berpendidikan S-2 - 25 500 25 510 25 520 25 530 100

orang

2.060

SDM ASN berpendidikan S-3 - 1 30 1 30 1 30 1 30 4 orang 120

Pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan (Diklatpim)

- 61 610 61 610 61 610 61 610 204

orang

2.440

Dilatpim Tingkat I - 1 100 1 100 1 100 1 100 4 orang 400

Dilatpim Tingkat II - 5 350 5 350 5 350 5 350 20 orang 1.400

Dilatpim Tingkat III - 15 750 15 750 15 750 15 750 60 orang 3.000

Dilatpim Tingkat IV - 40 1000 40 1000 40 1000 40 1000 120

orang

4.000

Pendidikan dan pelatihan fungsional

ASN

- 25 400 25 410 25 420 25 430 100

orang

1.660

Pendidikan dan pelatihan lain-lain

(Lemhanas)

- 1 125 1 130 1 135 1 140 4 orang 530

Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Pembinaan karir aparatur - 50 400 50 420 50 440 50 460 200

orang

1.720

Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi - 8 160 8 orang 160

Promosi Jabatan Administrator - 8 8 100 8 110 8 120 42 orang 330

Promosi Jabatan Pengawas - 40 40 400 40 400 40 400 160

orang

1.200

Pemberian insentif aparatur sipil

negara untuk wilayah terpencil,

tertinggal, terbelakang, dan tidak

diminati


Implementasi pemberian insentif

aparatur sipil negara (pasn

kecamatan/kelurahan, tenaga

kesehatan, tenaga kependidikan,

dan tenaga penyuluh lapangan)

untuk wilayah terpencil, tertinggal,

terbelakang, dan tidak diminati

- 1

kegiatan

1000 1

kegiatan

1500 1

kegiatan

2000 1

kegiatan

2500 4

kegiatan

7.000

Evaluasi pemberian insentif aparatur

sipil negara untuk wilayah terpencil,

tertinggal, terbelakang, dan tidak

diminati

- 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 4

kegiatan

340

Dokumen hasil pemberian insentif

aparatur sipil negara untuk wilayah

terpencil, tertinggal, terbelakang,

dan tidak diminati

- 1

kegiatan

70 1

kegiatan

80 1

kegiatan

90 1

kegiatan

100 4

kegiatan

340

Pembinaan dan

pengembangan non

aparatur

Bantuan pendidikan kepada

masyarakat

berprestasi/inovatif/kreatif/tidak

mampu

- 25 250 50 500 75 750 100 1000 250

orang

2.500

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian1 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan

organisasi sosial dan kemasyarakatan

- 6 pertemuan 6 pertemuan 6 pertemuan 6 pertemuan 6 pertemuan 30 pertemuan

2 Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga

pemerintah non departemen/ luar negeri

60 12 15 20 25 30 102 kunjungan

3 Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah

- 4 rapat 4 rapat 4 rapat 4 rapat 4 rapat 20 rapat

4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah - 3 rapat 3 rapat 3 rapat 3 rapat 3 rapat 15 rapat

5 Kunjungan kerja/inspeksi Walikota dan Wakil Walikota

Palangka Raya

6 kunjungan 6 kunjungan 6 kunjungan 6 kunjungan 6 kunjungan 30 kunjungan

6 Koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah

lain

15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 60 kegiatan

7 Pelaksanaan APEKSI 1 rakernas,

3 rakerwil, 4

rapat

1 rakernas,

3 rakerwil, 4

rapat

1 munas, 1

rakernas, 3

rakerwil, 5

rapat

1 rakernas,

3 rakerwil, 4

rapat

1 rakernas,

3 rakerwil, 4

rapat

1 Munas, 5

Rakernas, 15

Rakerwil Komwil

V, 21 Rapat

penyiapan/

evaluasi8 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

10 laporan 2 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 15 laporan

9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja,

Monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintah

10 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 15 kegiatan

10 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator KinerjaKondisi Awal

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 9.1

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kondisi Kinerja

Akhir RPJMD

11 Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah 20% 20% 20% 20% 80%

12 Persentase luas tanah bersertifikat 3,35% 20% 20% 20% 20% 80%

13 Penyelesaian kasus tanah negara 75 16 20% 20% 20% 80%

14 Peraturan Walikota tentang Pembakuan Nama

Rupabumi

- 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 Dokumen

15 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah

administratif pemerintah kecamatan dan Kelurahan

- 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen

16 Peraturan Walikota mengenai Pelimpahan sebagian

kewenangan Walikota dari SKPD teknis kepada


- 2 dokumen 2 Dokumen

17 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan walikota dari

SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan

- - 2 2 2 2 8 kegiatan

18 Produk hukum daerah pemerintahan kecamatan dan

kelurahan

15 15 18 22 22 22 99

19 Persentase kecamatan yang melaksanakan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

- - 50% 25% 25% 30 100%

20 Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah - 47

kelurahan

47 kelurahan

21 Peraturan Walikota tentang Standar Bangunan Kantor

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

- - 1 dokumen - - - 1 Dokumen

22 Bangunan Kantor Kecamatan - - 2 kantor 2 kantor 3 kantor 2 kantor 9 Kantor

23 Bangunan Kantor Kelurahan - - 10 kantor 10 kantor 13 kantor 14 kantor 47 Kantor

24 Forum Koordinasi camat, lurah, dan aparatur sipil negara

unsur kewilayahan secara berkala (dua bulan sekali) dan

berkelanjutan

- - 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 24 kegiatan

25 Lembaga kemasyarakatan - 20% 20% 20% 20% 80%

26 Lembaga keagamaan - 20% 20% 20% 20% 80%

27 Lembaga Adat - 20% 20% 20% 20% 80%

28 Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina - 20% 20% 20% 20% 80%

29 Pembinaan mental dan spiritual aparatur 120 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 96 kegiatan

30 Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 1 acara 2 acara

31 Seleksi Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 1 acara 2 acara

32 Pawai keagamaan 5 acara 1 acara 3 acara 3 acara 3 acara 3 acara 10 acara

33 Pelatihan bagi pencari kerja - 20% 20% 20% 20% 80%

34 Persentase jumlah tenaga kerja asing yang terdata

Palangka Raya

- 20% 20% 20% 20% 80%

35 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang

ketenagakerjaan

- 20% 20% 20% 20% 80%

36 Kerjasama antarkota dengan pemerintah dalam dan luar

negeri

- 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 8 kota

37 Kerjasama antarkota dengan pihak ketiga dalam dan luar

negeri

- 2 pihak 2 pihak 2 pihak 2 pihak 8 pihak ketiga

38 Kerjasama antarkota dengan organisasi kemasyarakatan

dalam dan luar negeri

- 2 organisasi 2 organisasi 2 organisasi 2 organisasi 8 organisasi

39 Kerjasama kemitraan strategis di bidang pendidikan - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama

40 Kerjasama kemitraan strategis di bidang jasa - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama

41 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kepariwisataan - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama

42 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kebudayaan - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama

43 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kemasyarakatan - 3 kerjasama 3 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 10 kerjasama

44 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang

perizinan dan non perizinan

- 4 prokum 4 prokum 4 prokum 3 prokum 15 prokum

45 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan - 1 sistem 1 sistem

46 Penguatan ULP berbasis LPSE - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap

47 Penguatan kelembagaan perusahaan daerah - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap

48 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum - 4 prokum 4 prokum 4 prokum 3 prokum 15 prokum

49 Pembentukan tim teknis peninjauan lapangan - 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 5 tim

50 Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara


- 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 20 kegiatan

penguatan

51 Penguatan kualifikasi dan kompetensi indvidu pengelola


- 5 5 5 5 20 orang

52 Pemberian fasilitas, sarana-prasarana, perlengkapan,

dan peralatan pendukung pengelolaan PTSP

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit tersedia

53 Waktu penyelesaian peritem perizinan dan non perizinan - 30 hari; 20

hari

25 hari; 14

hari

20 hari; 10

hari

17 hari; 8

hari

14 hari, 6 hari

54 Penetapan lokasi dan izin lokasi - 60 lokasi 60 lokasi 60 lokasi 55 kegiatan 235 lokasi

55 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum (prokum)

daerah tentang lingkungan hidup


56 Pembangunan kampung wisata - 9 kampung 9 kampung 9 kampung 9 kampung 36 kampung

57 Pembentukan kelompok pengawas masyarakat - 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 36 Pokwasmas

58 Evaluasi dan sinkronisasi kinerja Tim Serbu Api

Kelurahan

- 47 TSAK 47 TSAK

59 Mitigasi bencana - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus

kelurahan

60 Perlindungan dan Evakuasi - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus

kelurahan

61 Pencarian dan penyelamatan - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus

kelurahan

62 Pemulihan/penyembuhan dan perbaikan/rehabilitasi - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus

kelurahan

63 Pengembangan budaya sadar bencana - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus

kelurahan

64 Sistem Data/Informasi pembangunan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Unit sistem

65 Peraturan walikota tentang pedoman pengawasan dan

evaluasi kinerja pembangunan daerah


66 Dokumentasi pengawasan dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah

- 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

67 Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

68 Dokumen RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

69 Regulasi produk hukum daerah - 1 prokum 2 prokum 2 prokum 2 prokum 2 prokum 9 prokum

70 Regulasi produk hukum daerah - 3 prokum 3 prokum 3 prokum 3 prokum 3 prokum 15 prokum

71 Sistem data/informasi pemerintahan daerah dan

pembangunan

- 1 unit 1 unit sistem

72 Jumlah kerjasama surat kabar nasional/lokal - 10 surat

kabar

10 surat

kabar

10 surat

kabar

10 surat

kabar

10 surat

kabar

50 surat kabar

73 Jumlah kerjasama penyiaran radio dan televisi

nasional/lokal

- 2 penyiaran 5 penyiaran 5 penyiaran 5 penyiaran 5 penyiaran 20 penyiaran

74 Website milik pemerintah daerah - 1 website 1 website

75 Jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat

keprotokolan

- 5 orang 5 orang 5 orang 15 orang

76 Kualitas aparatur protokol bersertifikasi nasional - 5 orang 5 orang 5 orang 15 orang

77 Regulasi produk hukum daerah terkait bidang

keprotokolan

- 1 prokum 1 prokum

78 Peraturan Walikota tentang SOP Keprotokolan - 1 prokum 1 prokum

79 Dokumen evaluasi kinerja protokol - 3 prokum 3 prokum

80 Sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap

81 Perwali tentang kedudukan protokoler pimpinan daerah - 1 prokum 1 prokum

82 Dokumen produk hukum daerah - 15 prokum 15 prokum 15 prokum 15 prokum 60 prokum

83 Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 3 prokum

84 Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 3 prokum

85 Penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah - 2 produk 2 produk 2 produk 2 produk 2 produk 10 kegiatan

86 Penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan

hukum

- 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan

87 Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum - 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan

88 Penyelenggaraan fasilitasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah


89 Penyelenggaraan advokasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah


90 Penyelenggaraan supervisi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah


91 Penyelenggaraan edukasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah


92 Penyelenggaraan monitoring regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah


93 Penyelenggaraan evaluasi regulasi/kebijakan

pemerintahan daerah


94 Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah - 1 prokum 1 prokum

95 Peraturan walikota tentang pendelegasian sebagian

kewenangan walikota

- 1 prokum 1 prokum

96 Peraturan walikota tentang uraian tugas - 1 prokum 1 prokum

97 Roadmap Reformasi Birokrasi - 1 prokum 1 prokum

98 Penataan organisasi - 1 prokum 1 prokum

99 Penataan aparatur sipil negara - 1 prokum 1 prokum

100 Penyempurnaan tata laksana - 1 prokum 1 prokum

101 Penetapan indikator kinerja utama - 1 prokum 1 prokum

102 Komunikasi publik - 1 prokum 1 prokum

103 Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi - 2 prokum 2 prokum

104 Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

- 1 prokum 1 prokum

105 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)


106 Penerapan 15 bidang SPM dalam perencanaan

pembangunan


107 Website, email pemerintahan daerah - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap

108 Peraturan walikota tentang wajib lapor LHKPN - 1 prokum 1 prokum

109 Keputusan walikota tentang pengelola/administrator

LHKPN

- 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 5 prokum

110 Pembaharuan data wajib LHKPN - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan

111 Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan

EKPPD

- 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 5 prokum

112 Dokumen hukum daerah evaluasi kinerja


- 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

113 Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan

114 Keputusan Walikota tentang Hasil EKPPD - 1 prokum 1 prokum

115 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Berbasis Kinerja


116 Implementasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan

Anggaran Berbasis Kinerja


117 Dokumen Pakta Integritas pejabat struktural - 856 856 856 856 3424 orang

118 Dokumen Pakta Integritas pejabat fungsional 400 500 400 500 1200 orang

119 Evaluasi penerapan Pakta Integritas - 3 prokum 3 prokum

120 Implementasi Pakta Integritas 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan

121 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah

berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara

- 3 prokum 3 prokum

122 Implementasi Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum

daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil

negara


123 Produk hukum daerah berkenaan sasaran kinerja

pegawai

- 5 5 prokum

124 Jumlah aparatur penyusunan SKP - 430 430 430 430 1720 assesor

125 Produk hukum daerah tentang penataan sistem

administrasi pimpinan secara elektronik (e-office)

- 1 prokum 1 prokum

126 Implementasi Produk hukum daerah tentang penataan

sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office)

- 1 kegiatan 110 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan

127 Produk hukum daerah tentang penatausahaan keuangan


- 3 prokum 3 prokum

128 Pembangunan sistem penatausahaan keuangan berbasis


- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit tersedia

129 Pembangunan kapasitas aparatur terkait penatausahaan

keuangan berbasis akrual dan modul aset

- 215 215 215 215 860 operator

130 Implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual

dan modul aset


131 Evaluasi implementasi penatausahaan keuangan



132 Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan

133 Rapat teknis pengamanan aset - 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 20 kegiatan

134 Rapat koordinasi teknis penyelesaian hasil temuan

pemeriksaan


135 pertemuan berkala skpd pengelola pajak dan retribusi

daerah (PDRD)


136 Perwali tentang pemantauan dan supervisi tindak lanjut

hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK

- 9 prokum 9 prokum

137 Implementasi pemantauan dan supervisi tindak lanjut

hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK


138 Dokumen tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi,

BPKP, dan BPK

- 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 25 dokumen

139 Produk hukum tentang pengelolaan kerumahtanggaan


- 2 prokum 2 prokum

140 Implementasi pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan

dan unit perkantoran secara profesional


141 Dokumen pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan

unit perkantoran secara profesional


142 Produk hukum daerah tentang pemantapan sarana dan

prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan

fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah

- 2 prokum 2 prokum

143 Implementasi pemantapan sarana dan prasarana,

peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah


144 Dokumen hasil pemantapan sarana dan prasarana,



daerah


145 Evaluasi pemantapan sarana dan prasarana,



daerah


146 Produk hukum daerah penyelenggaraan fasilitasi

administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas


- 2 prokum 2 prokum

147 Implementasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi,

teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga

teknis daerah


148 Dokumentasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi,

teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga

teknis daerah


149 Evaluasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-

operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis

daerah


150 Produk hukum daerah berkenaan penguatan kapasitas

kelembagaan staf ahli

- 1 prokum 1 prokum

151 Fasilitasi/asistensi/supervisi/edukasi penguatan peran

Staf Ahli Walikota Palangka Raya


152 Monitoring/evaluasi penguatan peran Staf Ahli Walikota

Palangka Raya


153 Pembangunan basis data dan pendokumentasian peran

Staf Ahli Walikota Palangka Raya

- 1 unit basis

data dan 1

dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 unit basis data

dan 4 dokumen

154 Pendidikan formal jenjang S-1, S-2, dan S-3 - 36 36 36 36 144 orang

155 SDM ASN berpendidikan S-1 - 10 10 10 10 40 orang



158 Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) - 61 61 61 61 204 orang

159 Dilatpim Tingkat I - 1 1 1 1 4 orang

160 Dilatpim Tingkat II - 5 5 5 5 20 orang

161 Dilatpim Tingkat III - 15 15 15 15 60 orang

163 Dilatpim Tingkat IV - 40 40 40 40 120 orang

164 Pendidikan dan pelatihan fungsional ASN - 25 25 25 25 100 orang

166 Pendidikan dan pelatihan lain-lain (Lemhanas) - 1 1 1 1 4 orang

167 Pembinaan karir aparatur - 50 50 50 50 200 orang

168 Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi - 8 8 orang

169 Promosi Jabatan Administrator - 8 8 8 8 42 orang

170 Promosi Jabatan Pengawas - 40 40 40 40 160 orang

171 Pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah

terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati

- 3 prokum 3 prokum

172 Implementasi pemberian insentif aparatur sipil negara

(pasn kecamatan/kelurahan, tenaga kesehatan, tenaga

kependidikan, dan tenaga penyuluh lapangan) untuk


diminati


173 Evaluasi pemberian insentif aparatur sipil negara untuk


diminati


174 Dokumen hasil pemberian insentif aparatur sipil negara

untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak

diminati


175 Bantuan pendidikan kepada masyarakat

berprestasi/inovatif/kreatif/tidak mampu

- 25 50 75 100 250 orang

renstra sekretariat daerah kota palangka raya

Government & Nonprofit