renstra 2014 2018 - banjar – kota · renstra 2014 – 2018 pemerintah kota banjar dinas pertanian...

RENSTRA 2014 – 2018

PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Brigjen M. Isa, SH Km.2 Komplek Perkantoran Purwaharja – Kota Banjar

RENCANA STRATEGY

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

KOTAK SARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK )

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

iii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………… .. 1

1.1. LATAR BELAKANG …………………………………………….. 1

1.2. LANDASAN HUKUM …………………………………………... 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………… 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .…………………………………… 4

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SERTA GAMBARAN PELAYANAN DINAS

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR .….. 6

2.1. TUGAS DAN FUNGSI SERTA GAMBARAN PELAYANAN DINAS

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

………..……………….................………………………. 6

2.2. INVENTARIS DATA ……...……………………………………… 36

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN KOTA BANJAR ……………..……. . 39

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

............................................................ 55

2.4.1 TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN ................ 56

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

............................................................................................ 56

BAB III. ISU ISU STRATEGIS …………………………….................................... 59

iv

3.1. IDENTIFIKASI, PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN KOTA BANJAR ................................ 59

3.1.1. PERMASALAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN (URUSAN WAJIB) ............................................... 59

3.1.2. PERMASALAHAN PERTANIAN (URUSAN PILIHAN) ............ 60

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH ................................................ 61

3.3. TEALAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN (PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN) SERTA (RENSTRA

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PORVINSI JAWA

BARAT) .................................................................................. 67

3.3.1. RENSTRA KEMETRIAN PERTANIAN ........................................ 67

3.3.2. RENSTRA KEMENTRIAN PERIKANAN ..................................... 69

3.3.3. RENSTRA KEMNTRIAN KEHUTANAN ..................................... 69

3.3.4. RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA

BARAT ................................................................................................ 70

3.3.5. RENSTRA PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA

BARAT ................................................................................... 71

3.3.6. RENSTRA PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT .............. 72

3.3.7. RENSTRA PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT ............... 73

3.3.8. RENSTRA PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA

BARAT ................................................................................................. 74

3.3.9. RENSTRA KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT ................. 75

3.3.10. TELAAHAN RT RW Provinsi Jawa Barat…………….................. 76

3.3.11. TELAAHAN TERHADAP RT RW KOTA BANJAR.................... 77

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS............................................ 80

v

BAB IV.VISI MISI TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………. 83

4.1. VISI DAN MISI ………………………………………................... 83

4.1.1. VISI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN .... 83

4.1.2. MISI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN..... 83

4.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA ..................................................... 87

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .................... 91

4.2.1. TUJUAN ............................................................................................... 91

4.2.2. SASARAN ............................................................................................ 93

4.3. STARTEGI DAN KEBIJAKAN ……………………………........ 95

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …............... 99

BAB VI. INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD ......................................................................................... 118

BAB VII. PENUTUP .................................................................................................. 121

LAMPIRAN – LAMPIRAN

vi

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 3.1. Sasaran Agribinis Pertanian …………………………………….. 38

3.2. Sasaran Agribisnis Peternakan …………………………………. 39

3.3. Sasaran Agribisnis Perkebunan ………………………………… 39

3.4. Sasaran Agribisnis Ketahanan Pangan ………………………… 39

3.5. Sasaran Agribisnis Perikanan …………………………………… 40

3.6. Sasaran Peningkatan Produksi Hasil Hutan …………………… 40

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tahun 2014-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini

secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai

instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan

jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna

memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang

sudah ditetapkan dengan Perda.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2013

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar. Kedudukan Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kota Banjar, merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota Banjar yang mempunyai kewenangan “ Merumuskan

kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pengembangan/pembinaan

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Peternakan dan

Perikanan serta Perkebunan dan Kehutanan “.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar memiliki

kewenangan untuk pengelolaan Bidang Pertanian (Tanaman Pangan dan

Hortikultura), Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan

Perikanan serta Bidang Perkebunan dan Kehutanan.

Kota Banjar memiliki luas 131,97 Km2, 69% diantaranya pengelolannya

dimanfaatkan pada sektor pertanian, dengan jumlah penduduk 180.767 orang

dengan jumlah laki-laki 91.633 orang, perempuan 89.134 orang, 70% diantaranya

bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi ini menunjukan bahwa pengelolaan

2

pertanian ini harus ditangani secara sungguh-sungguh, sehingga masyarakat

pertanian Kota Banjar akan mampu berkembang menjadi sentra produksi yang

berorientasi agribisnis sekaligus dapat dijadikan sebagai sentra distribusi. Untuk

itu agar dapat masyarakat Pertanian Kota Banjar sebagai subjek pertanian yang

maju, maka Dinas Pertanian Kota Banjar perlu menetapkan Renstra ( Rencana

Strategis ).

Melalui proses penajaman dalam aspek perencanaan yang tertuang dalam

Renstra (Rencana Strategis), maka harapan untuk meningkatkan peran sektor

pertanian dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintaha Kota Banjar di

Provinsi Jawa Barat;

4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

7. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian;

8. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

9. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

10. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 2004 tentang Perikanan;

11. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Perda No. 47 Tahun 2004 tentang Renstra Kota Banjar;

13. Perda No. 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Banjar 2005 – 2025;

14. Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

15. Perwal Kota Banjar No.14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar;

16. Perwal Kota Banjar No.04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018.

3

Hubungan Antar Dokumen

RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018

memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai

berikut:

1) RENSTRA OPD Tahun 2014-2018 berpedoman pada RPJPD Kota Banjar

Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018;

2) RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 dijadikan pedoman dalam

penyusunan Renstra OPD Kota Banjar Tahun 2014-2018;

3) RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 dijabarkan kedalam dokumen

perencanaan tahunan, yaitu RKPD Kota Banjar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun

2014 – 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat

Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau

kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai

dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Banjar di bidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 ditetapkan

dengan maksud :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam

menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan

prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam jangka menengah.

c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang

mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan

akuntabel.

4

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5)

tahun yang akan datang.

b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan

berkelanjutan.

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan di Kota Banjar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

tahun 2014-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan

sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur OPD; sumber daya yang dimiliki oleh

OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan OPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SOPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan dan telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Dinas

Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan

Dinas Kehutanan Provinsi JAWA BARAT; telaahan dokumen RTRW

Kota Banjar dan Kajian Pengembangan Pertanian Strategis; serta

5

penentuan isu-isu strategis di Sektor Pertanian, Perikanan dan Ketahanan

Pangan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah

OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka

menengah OPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun

kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran OPD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Banjar.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen

Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu

menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

6

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SERTA GAMBARAN PELAYANAN DINAS

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana

bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, bidang Pertanian dan Hortikultura,

bidang Peternakan dan Perikanan serta bidang Perkebunan dan Kehutanan.

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar mengacu pada Peraturan Kota

Banjar nomor : 15 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata

Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan Urusan Ketata-usahaan dan koordinasi penyusunan program;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan,

bidang Pertanian dan Hortikultura, bidang Peternakan dan Perikanan serta

bidang Perkebunan dan Kehutanan;

3. Penyusunan perencanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan,

bidang Pertanian dan Hortikultura, bidang Peternakan dan Perikanan serta

bidang Perkebunan dan Kehutanan;

4. Pengawasan dan Pengendalian Potensi di bidang Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan, bidang Pertanian dan Hortikultura, bidang Peternakan dan

Perikanan serta bidang Perkebunan dan Kehutanan;

5. Melakukan Koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan dan bantuan

teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, bidang Pertanian dan

Hortikultura, bidang Peternakan dan Perikanan serta bidang Perkebunan dan

Kehutanan;

7

Susunan sruktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Banjar

berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banjar No.14 Tahun 2013 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

(1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Banjar terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1). Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan.

3) Sub Bagian Program dan Evaluasi

2). Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari

1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;

2) Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan;

3) Seksi Penyuluhan dan Penerapan teknologi

3). Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan

Hortikultura.

3) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.

4). Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :

1) Seksi Peternakan.

2) Seksi Perikanan.

3) Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan.

5). Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

1) Seksi Perkebunan.

2) Seksi Kehutanan.

3) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan.

6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Balai Benih Padi dan Bibit.

7). Unit pelaksana Teknis Dinas (UPT) Rumah Potong Hewan.

8). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kesehatan Hewan dan

Perindungan Tanaman.

8

9). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Balai Benih Ikan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Banjar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

BIDANG TUGAS UNSUR DINAS

KEPALA DINAS

(1). Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggug jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Fungsi

(2). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi

Kewenangan Daerah Kota bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

serta melaksanakan tugas sesuai dengan Kebijakan Walikota.

Uraian Tugas Kepala Dinas

a. Merumuskan visi dan misi dinas serta mengesahkan/ menetapkan Rencana

Strategis

dan Rencana kerja di lngkup dinas pertanian.

b. Merumbiuskan kebijakan teknis dan oprasional di Bidang Pertanian,

Perikanan dan merumuskan program kegiatan di Bidang Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan.

c. Merumuskan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

d. Merumuskan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan.

e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

f. Menfasilitasi bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat

serta peningkatan pertanian, perikanan dan kehutanan.

9

g. Melaksanakan pemantuan pengelolaan sarana usaha di Bidang Pertanian,


h. Melaksanakan, membina dan mengawasi pengelolaan administrasi umum,

meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan

peralatan.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

bidang tugasnya.

SEKRETARIAT DINAS

(1). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas;

Tugas dan Kewajiban

(2). Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan

pengendalian ketatausahaan, meliputi pengelolaan administrasi umum,

keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemberian layanan

teknis administratif, serta penyusunan, evaluasi dan pelaporan program;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (2), Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana program Kerja Dinas

serta pelaksanaan pembinaan organisasi dan Tata Laksana Dinas;

b. Pengelolaan Ketatausahaan dan pembinaan Administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan;

c. Penyelenggaraan layanan teknis administratif;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Ayat (3) Sekretariat

terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program dan Perencanaan.

10

Uraian Tugas Sekretariat Dinas

a. Merencanakan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat Dinas

Pertanian.

b. Mempelajari dan menjabarkan perintah atasan serta peaturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya.

c. Merencanakn dan mengajukan usulan anggaran belanja kegiatan

Sekretariat Dinas Pertanian.

d. Mengadakan koordinasi dengan bidang lain pada unit kerjanya

maupun dinas instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

e. Mengendalikan dan mengevaliasi pelaksanaan kegiatan sub bagian

keuangan.

f. Mengendalikan dan mengevaliasi pelaksanaan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawian.

g. Mengendalikan dan mengevaliasi pelaksanaan kegiatan sub bagian

program dan perencanaan.

h. Membarikan petunjuk dan pengarahan serta mengatur dan

menditribusikan tugas-tugas rutin kepada bawahan.

i. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

Tugas dan Kewajiban

(2). Sub Bagian Umum dan Kepegawain mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja pengelolaan

ketatausahaan, pemeliharaan barang inventaris dinas, rumah tangga,

perjalanan dinas, perlengkapan dan Kepegawaian;

11

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok pada Ayat (2) sub Bagian Umum dan

Kepegawain mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja, pembinaan organisasi dan tata laksana

Dinas;

b. Pengelolaan rumah tangga perjalnan dinas, perlengkapan,

pemeliharaan barang-barang inventaris .

c. Pelaksanaan layanan teknis administratif bidang umum dan layanan

teknis administratif bidang umum;

d. Menyusun rencana pormasi jabatan fungsional dan mutasi serta

pengembangan karir pegawai pendayagunaan aparatur dan

peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan disiplin pegawai

dinas;

e. Pengelolaan rumah tangga administrasi kepegawaian dan pemeliharaan

dokumen kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Menyusun progran kerja di bidang umum dan Kepegawaian.

b. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana Dinas serta pengelolaan

kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat.

c. Mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar dan barang cetakan

di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan dinas

e. Mengatur pelaksanaan penerimaan tamu, penggunaan telepon, telex,

air , dan keprotokolan di lingkungan dinas.

f. Melaksanakan penetapan kebijakan kebutuhan SDM pertanian untuk

tingkat Kota.

g. Menerapkan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah

Kota.

h. Menyusun dan meneliti usulan pengangkatan ( DUK ), kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan dan mutasi kepegawaian

lainya sesuai aturan yang berlaku.

12

i. Memproes pengengkatan, pemindahan, pemberhentian pensiunan,

kenaikan gaji berkala, tunjangan pegawai sesuai ketentuan yang

berlaku.

(1). Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

Tugas dan Kewajiban

(2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan

rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan fasilitasi

kebendaharaan;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok pada Ayat (2) Sub Bagian Keuangan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana anggaran;

b. Pengelolaan administrasi keuangan dan pemeliharaan dokumen

keuangan;

c. Perhitungan Anggaran, perivikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

d. Pelaksanaan teknis administratif bidang keuangan;

e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan

a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub bagian keuangan

dinas.

b. Menyusun usulan rencana kerja anggaran belanja kegiatan sub bagian

keuangan dinas.

c. Mengumpulkan, menyusun , menganalisa dan mengelola daftar usulan

rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.

d. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan pada unit-unit kerja di

lingkungan dinas

e. Melaksanakan kordinasi dan pengawasan terhadap realisasi anggaran

pendapatan dan belanja dinas.

13

f. Mengkordinasikan dan menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban

keuangan dinas.

g.Memberikan petunjuk dan pengarahan serta mengatur dan

mendiribusikan tugas- tugas rutin kepada bawahan.

h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Program dan Evaluasi

(1). Sub Bagian Program dan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

Tugas dan Kewajiban

(2). Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

kegiatan perencanaan, menyusun dan melaporkan pelaporan dan evaluasi

kegiatan pembangunan pertanian;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok pada Ayat (2) Sub Bagian Program

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja bidang pertanian,

perikanan dan kehutanan;

c. Penyusunan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan

pertanian, perikanan dan kehutanan;

d. Pengumpulan dan pengolah data hasil monitoring dan evaluasi

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

e. Pengolahan dan analisa data dibidang pertanian, perikanan dan

kehutanan;

Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Perencanaan

a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub bagian program

dinas.

b. Menyusun usulan rencana kerja anggaran belanja kegiatan sub bagian

program dinas.

14

d. Menghimpun dan menyiapkan bahan – bahan secara menyeluruh untuk

penyusunan rencana kegiatan dinas.

e. Menfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainya

untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas.

f. Menyiapkan rencana kerja tahunan secara periodik.

g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dinas dan

menyusun LAKIP dinas.

h. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan progran/kegiatan

dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring.

i. Penyajian data statistik pertanian, perikanan dan kehutanan;

j. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

(1). Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Tugas dan Kewajiban

(2). Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok

merencanakan dan menyusun program pengembangan Ketahanan Pangan

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Ayat (2) Bidang

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan

pejabat non struktural dalam lingkup bidang.

15

Uraian Tugas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

a. Perencanaan, penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi Bidang

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

b. Penyusunan Petunjuk teknis kelembagaaan tani, tenaga kerja pertanian

dan aparat teknis fungsional pertanian dan Programa Penyuluhan;

c. Penyusunan petunjuk teknis pengkajian, pemantauan, pengembangan

ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengembangan sistem informasi

management pangan dan gizi;

e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi komoditas

pertanian, perikanan dan kehutanan;

f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1). Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Ayat (2) Bidang Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

4) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;

5) Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan;

6) Seksi Penyuluhan dan Penerapan teknologi.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

(1). Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

ketersediaan dan kerawanan pangan.

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Ayat (2) Seksi Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi.

16

b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

c. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup seksi.

Uraian Tugas Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis seksi

ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan

pangan.

b. Penyelenggaraan fasilitasi bidang ketersediaan cadangan pangan dan

kerawanan pangan.

c. Menyelenggarakan penyusunan program kerja seksi ketersediaan dan

kerawanan pangan.

d. Menyelenggarakan Kegiatan pengembangan ketersediaan dan

kerawanan pangan.

e. Menyelenggarakan pendataan, evaluasi dan pelaporan yang berbasis

dengan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

g. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

h. Penyusunan laporan di bidang tugasnya.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan

(1). Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan ;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis Distribusi dan

Konsumsi pangan;

17

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Ayat (2) Seksi Distribusi dan

Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :


b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

c. Fasilitasi Bimbingan Sarana dan Prasarana

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural

dalam lingkup seksi.

Uraian Tugas Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan

a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan

konsumsi Pangan;

b. Penyusunan petunjuk teknis, pengkajian, pemantauan distribusi dan

konsumsi Pangan;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Seksi

Distribusi dan konsumsi Pangan ;

d. Menyelenggarakan fasilitasi bidang penanggulangan Distribusi dan

konsumsi Pangan;

e. Menyelenggarakan pendataan, evaluasi dan pelaporan yang berbasis

dengan tugas Seksi Distribusi dan konsumsi Pangan ;

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. Penyusunan laporan di bidang tugasnya;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

Seksi Penyuluhan dan Penerapan Teknologi

(1). Seksi Penyuluhan dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh Kepala Seksi,

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;

Tugas dan Kewajiban

18

(2) Seksi Penyuluhan dan Penerapan Teknologi mempunyai Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman penyuluh pertanian,

perikanan, dan kehutanan.

Fungsi

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Ayat (2) Seksi

Penyuluhan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis seksi.

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi.


kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.



Uraian Tugas Seksi Penyuluhan dan Penerapan Teknologi

a. Mengumpulkan , mengolah dan menyiapkan data untuk menyusun dan

menyempurnakan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Penerapan

teknologi pertanian.

b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk penyusunan

rencana jangka menengah dan tahunan Seksi Penyuluhan dan

Penerapan teknologi pertanian sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

c. Menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi dan pembinaan penyuluh dan

penerapan teknologi pertanian sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

d. Membimbing penyususnan dan pelaksanaan Programa penyuluh

pertanian tingkat Kecamatan dan Kota.

e. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian.

f. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian.

g. Mengembangkan kelembagaan petani.

h. mengevaluasi tugas pokok penyuluhan pertanian, Perikanan dan

Kehutanan.

19

i. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian fungsional dan

penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian.

j. Pelaksanaan perencanaan pengembangan SDM pertanian melalui

analisa jabatan/pekerjaan dan prioritas pengembangan wilayah kerja.

k. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka

meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan.

l. Pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan sumber

daya manusia pertanian sebagai bahan pengembangan

m. Penyusunan laporan di bidang tugasnya.

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

(1). Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Tugas dan Kewajiban

(2). Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok

Menyusun program dan rencana teknis, bimbingan teknis, pengembangan

bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Fungsi


Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup

bidang.



20

Uraian Tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Perencanaan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan produksi,

pascapanen Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Pelaksanaan dan Pengkajian Koordinasi kegiatan pengembangan

keragaman, perlindungan Sumber Daya Pangan dan Hortikultura;

c. Perencanaan, pelaksaaan dan fasiltiasi kegiatan Rehabilitasi

Pengembangan Lahan serta Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

d. Pemantauan dan pengkajian pelaksanaan perizinan dan pengembangan

alat dan mesin pertanian;

e. Pengamatan dan pengkajian pengendalian hama dan penyakit;

f. Pembinaan, Pengkajian dan Pengawasan mutu benih/bibit dan obat-

obatan serta pembinaan penangkaran benih/bibit tanaman Hortikultura;

g. Pembinaan, peningkatan serta optimalisasi Sumber Daya Pertanian dan

sumber daya lainnya;

h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

(4). Dalam melaksanakn tugas pokok dimaksud pada Ayat (2) Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

i. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

j. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;

k. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

(1). Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala

Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis, bimbingan

dan pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

21

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (2) Seksi Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :


b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi.





Uraian Tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi

pengembangan produksi tanaman pangan dan Hortikultura;

b. Pelaksanan dan pengkajian koordinasi kegiatan pengembangan

keragaman, perlindungan sumber daya pangan;

c. Pelaksanan pembinaan teknis penangkaran benih/bibit Tanaman

Pangan;

d. Perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan Rehabilitasi

Pengembangan Lahan serta Perlindungan Tanaman Pangan;

e. Pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan

pengendalian penyakit Tanaman Pangan;

f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan peredaran serta

penggunaan mutu bibit/benih dan obat-obatan;

g. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Seksi Produksi

tanaman pangan dan Hortikultura

h. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan produksi tanaman

pangan dan Hortikultura

i. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi serealia;

j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi palawija;

k. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian OPT

pangan;

l. Menyelenggarakan fasilitasi produksi tanaman pangan dan

Hortikultura

22

m. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan

Seksi Produksi tanaman pangan dan Hortikulturaan

n. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;

o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Produksi

tanaman pangan dan Hortikulturaan

p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura

(1). Seksi sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin

oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi sarana dan prasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai

tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis,

bimbingan dan pengembangan Seksi;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok pada Ayat (2) Seksi Sarana dan

Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:







Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan

Hortikultura

a. Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan

dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Hortikultura

danHortikultura program kerja Seksi Sarana dan Prasarana

23

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan

penyaluran penggunaan dan peredaran sarana, meliputi pupuk

bersubsidi dan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengadaan serta

penyaluran Sarana dan Prasaranapertanian tanaman pangan dan

hortikultura;

d. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan kebutuhan sarana dan

permodalan;

e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akses permodalan usaha

pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

f. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan penetapan

standarisasi alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

g. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan norma, standard,

prosedur, kriteria Sarana dan Prasarana

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan Sarana

dan Prasaranapertanian tanaman pangan dan hortikultura;

i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan

Prasarana;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura

(1). Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh

Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

pokok melaksanakn dan menyiapkan bahan rencana teknis Bina Usaha

pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok pada Ayat (2) Seksi Bina Usaha

Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

24

1. Penyusunan program dan kegiatan seksi.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi.

3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan


4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup seksi.

Uraian Tugas Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura


Bina Usaha tanaman pangan dan hortikultura;

b. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan koordinasi kegiatan Bina

Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c. Pelaksanan pembinaan teknis Bina Usaha tanaman pangan dan

hortikultura;

d. Pelaksanaan hasil pembinaan, pemantauan pengawasan peredaran serta

penggunaan bahan-bahan pengolahn hasil dan produk olahannya;

e. Pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Usaha pertanian;

f. Penyusunan laporan di bidang tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

(1). Bidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Tugas dan Kewajiban

(2). Bidang Peternakan dan Perikanan Mempunyai tugas pokok merencanakan

dan menyusun program pengembangan peternakan dan perikanan;

Fungsi


Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :



25


kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.



Uraian Tugas Bidang Peternakan dan Perikanan

a. Merencanakan kegiatan produksi dan perbibitan ternak dan ikan,

kesehatan hewan dan veteriner, serta sarana dan prasarana peternakan,

perikanan.

b. Mengrahkan pelaksanaan produksi dan pembibitan ternak dan ikan,

kesehatan hewan dan veteriner, serta sarana dan prasarana peternakan,

perikanan.

c. Mengatur kegiatan produksi dan pembibitan ternak dan ikan, kesehatan

hewan dan veteriner, serta sarana dan prasarana peternakan, perikanan.

d. Membimbing teknis pelaksanaan produksi dan pembibitan ternak dan

ikan, kesehatan hewan dan veteriner, serta sarana dan prasarana

peternakan, perikanan.

e. Mengevaluasi program pelaksanaan produksi dan pembibitan ternak dan

ikan, kesehatan hewan dan veteriner, serta sarana dan prasarana

peternakan, perikanan.

f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.

g. Penyusunan laporan di bidang tugasnya.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok pada Ayat (2) Bidang Peternakan dan

Perikanan terdiri dari :

a. Seksi Peternakan;

b. Seksi Perikanan;

c. Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan

Seksi Peternakan

(1). Seksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan;

26

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Peternakan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan

petunjuk teknis pengelolaan budidaya serta sarana dan prasarana

peternakan;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat 2 Seksi Peternakan

mempunyai fungsi :





d. Memfasilitasi dabimbingan sarana dan prasarana peternakan

e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural


Uraian Tugas Seksi Peternakan

a. Melaksanakan Petunjuk Teknis pengembangan produksi dan

perbibitan Peternakan;

b. Melaksanakan perencanaan, penyusunan dan fasilitasi pengembangan

produksi dan perbibitan Peternakan;

c. Melaksanakan petunjuk teknis dan fasilitasi bimbingan Bidang

Peternakan;

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian

dan pemeriksaan kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner dan

kesehatan reproduksi;

e. Penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan teknologi budidaya

Peternakan.


27

Seksi Perikanan

(1). Seksi Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan serta

sarana dan prasrana peternakan;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

petunjuk teknis pengembangan perikanan budidaya;

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud pada ayat (2) Seksi

Perikanan mempunyai fungsi :





d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup seksi.

Uraian Tugas Seksi Perikanan

a. Melaksanakan petunjuk teknis pengembangan perikanan budidaya;

b. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengembangan perikanan

budidaya;

c. Melaksanakan petunjuk teknis pengadaan dan penyiapan sarana dan

prasarana perikanan budidaya;

d. Melaksanakan petunjuk teknis pemeriksaan, pengawasan dan

pengendalian penyakit/hama ikan;

e. Melaksanakan petunjuk teknis pelaksanaan teknologi perikanan

budidaya;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data

Perikanan;

g. Menyusun laporan di bidang tugasnya.

28

Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan

(1). Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan

dan Perikanan;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis Bina Usaha

peternakan dan perikanan;

Fungsi


Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:






lingkup seksi.

a. Uraian Tugas Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan

b. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi Bina

Usaha peternakan dan perikanan;

c. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan koordinasi kegiatan Bina

Usaha peternakan dan perikanan;

d. Pelaksanan pembinaan teknis Bina Usaha peternakan dan perikanan;

e. Pelaksanaan hasil pembinaan, pemantauan pengawasan peredaran serta


f. Pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Usaha peternakan dan perikanan;

g. Melaksanakn petunjuk teknis pemanfaatan teknologi Bina Usaha

Peternakan.

h. Penyusunan laporan di bidang tugasnya.

29

BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

(2). Bidang Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Tugas dan Kewajiban

(3). Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok

merencanakan dan membuat program pengembanagan Bidang perkebunan

dan kehutanan melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis,

bimbingan teknis, pengembangan penghijauan dan konservasi tanah,

rehabilitasi kawasan lindung, perbenihan dan pembibitan tanaman

Perkebuan dan hutan, serta perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan

serta aneka usaha Perkebunan dan Kehutanan ;

Fungsi


Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :




kegiatan

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat

non struktural dalam lingkup bidang.

Uraian Tugas Bidang Perkebunan dan Kehutanan


Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rencana teknis penghijauan dan konservasi tanah,

rehabilitasi hutan dan kawasan lindung, perbenihan, pembibitan dan

pengamanan kebun dan hutan, bimbingan teknis pengelolaan

pengembangan hutan rakyat/perlebahan, persutraan alam dan aneka

usaha hutan lainnya ;

30

b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan

konservasi tanah penanggulangan kebakaran hutan pengaturan

pengembalaan ternak dan alam hutan, pengendalian gangguan hama

dan penyakit, gangguan manusia dan alam lainnya, bimbingan

peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat/ milik, persutraan alam

perlebahan dan aneka usaha kebun dan hutan lainnya ;

c. Pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman kebun

dan hutan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dan

pelaksanaan pengembangan usaha Perkebunan dan Kehutanan ;

d. Pelaksanaan rehabilitasi kawasan lindung ;

e. Pelaksanaan pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan palbatas

kawasan lindung ;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penghijauan

dan konservasi tanah rehabilitasi kawasan lindung,

pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan dan

pengamanan hutan ;

g. Pelaksanan penyuluhan bidang rehabilitasi lahan Perkebunan dan

perlindungan hutan ;

h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Ayat (2) Bidang Perkebunan

dan Kehutanan terdiri dari :

a. Seksi Perkebunan ;

b. Seksi Kehutanan;

c. Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan

Seksi Perkebunan

(1). Seksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan

bahan rencana teknis dan sarana dan prasarana Perkebunan;

31

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Ayat (2) Seksi Perkebunan

mempunyai fungsi :






lingkup seksi.

Uraian Tugas Seksi Perkebunan

a. Menyiapkan bahan rencana teknis pelaksanaan dan bimbingan teknis

Perkebunan;

b. Pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, pengadaan pembuatan

benih/bibit tanaman Perkebunan ;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis Perkebunan ;

d. Fasilitasi dan bimbingan sarana dan prasarana perkebunan

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Perkebunan ;

f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Seksi Kehutanan

(1). Seksi Kehutanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan ;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan

bahan rencana bimbingan teknis pelaksanaan, produksi dan peredaran hasil

hutan serta aneka usaha hutan, serta bimbingan teknis Rehabilitasi hutan

dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam (SDA);

Fungsi

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Ayat (2) seksi Kehutanan

mempunyai fungsi :

32







Uraian Tugas Seksi Kehutanan

a. Menyiapkan bahan rencana teknis pengelolaan pengembangan hutan

rakyat/milik perlebahan, persutraan alam dan aneka usaha hutan lainnya ;

b. Menyiapkan bahan rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan secara

vegetatif dan sipil teknis;

c. Menyiapkan bahan rencana teknis perlindungan hutan dan konservasi

sumber daya alam;

d. Menyiapkan bahan rencana teknis bimbingan peredaran dan pemasaran

hasil hutan rakyat/milik, persutraan alam dan aneka usaha hutan lainnya ;

e. Pelaksanaan pengembangan usaha hutan ;

f. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ;

g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan

(1). Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Seksi

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan

dan Kehutanan;

Tugas dan Kewajiban

(2). Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis Bina Usaha

Perkebunan dan Kehutanan;

Fungsi


Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:


33





lingkup seksi.

Uraian Tugas Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan


Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;

b. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan koordinasi kegiatan Bina

Usaha Perkebunan dan Kehutanan;

c. Pelaksanan pembinaan teknis Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;

d. Pelaksanaan hasil pembinaan, pemantauan pengawasan peredaran serta


e. Pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Usaha Perkebunan dan

Kehutanan;


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari

sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan

dan beban kerja;

(5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada Ayat (3) diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Tugas pokok dan fungsi unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pertanian Kota Banjar, diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota.

TATA KERJA

(1). Ketentuan yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan ;

(2). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai pelaksana bidang

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta kegiatan operasionalnya

diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatab

Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing ;

(3). Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis admonistratif berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah Kota, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan

fungsinya;

(4). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;

(5). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor bertanggung

jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

PELAPORAN

(1). Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanan tugasnya

secara teratur, jelas dan tepat waktu kapada Walikota melalui Sekretaris

Daerah Kota;

(2). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta

menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;

35

(3). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi wajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam

memberikan petunjuk kepada bawahan;

(4). Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAL MEWAKILI

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya dapat menunjuk pejabat

lain sesuai dengan kepentingannya.

KEPEGAWAIAN

(1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan

Sekretaris Daerah Kota;

(2). Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi

penetapan kebijakan dan atau Keputusan Walikota dalam bidang

Kepegawaian;

(3). Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan

pembinaan kepegawain;

(4). Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahun sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

(5). Kepala Dinas wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui

pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan

Walikota;

(6). Pejabat lainnya di lingkungan kantor diangkat dan diberhentikan oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

(7). Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

36

Pembiayaan program dan kegiatan OPD berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan penerimaan dari sumber lain yang sah dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1. PERSONALIA ( SUMBER DAYA MANUSIA )

Secara keseluruhan jumlah pegawai pada satuan organisasi Dinas

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar sebanyak 72 orang, terdiri dari

50 orang pegawai struktural dan 22 orang fungsional dan pengelompokan

berdasarkan gender terdiri dari Pria 52 orang dan Wanita 20 orang, dengan

perincian sebagaimana dalam Tabel 2.1: dibawah ini :

Tabel 2.1: Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan

NO GOL STRUKTURAL FUNGSIONAL JUMLAH

1.

2.

3.

4.

IV

III

II

I

4

34

12

-

1

13

8

-

5

47

20

0

JUMLAH 50 22 72

Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN STRUKTURAL FUNGSIONAL JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

S2

S1

D – IV

D – III

D – II

D – I

SLTA

SLTP

6

27

-

5

-

-

12

-

-

9

-

3

-

-

10

-

6

38

0

8

-

-

22

-

JUMLAH 50 22 72

37

Tabel 2.3: Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Selama Tahun 2013

NO JENIS SURAT JUMLAH

1

2

Surat Masuk

Surat Keluar

1.822

7.125

2.2.2 INVENTARISASI

1. Kantor Dinas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar menempati gedung

yang berada di Komplek Perkantoran Purwaharja yang beralamat di Jalan

Brigjen M. Isa, SH Km 2, sebelah Barat dari SAMSAT Kota Banjar.

Bangunan tersebut memiliki 2 lantai, lantai dasar ditempati oleh ruangan

Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, ruangan Bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura, ruangan Bidang Ketahanan Pangan, Pantry, dan Toilet.

Sedangkan lantai 2 ditempati oleh ruangan Bidang Perkebunan dan

Kehutanan, ruangan Bidang Peternakan dan Perikanan, ruangan

Kelompok Jabatan Fungsional, ruangan Aula, ruangan Gudang, ruangan

Mushola dan Toilet.

2. Sarana Kantor

Sarana kantor yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kota Banjar sebagaimana pada lampiran.

3. Sarana Transportasi

Sarana Transportasi yang ada pada Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kota Banjar TA 2013 terdiri dari kendaraan roda empat

sebanyak 12 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 70 unit, adapun

38

Rincian mengenai jenis kendaraan dan tahun perolehan dapat diihat pada

Tabel 2.4: dibawah ini :

Tabel 2.4: Daftar Kendaraan Yang Ada di Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 NO JENIS KENDARAAN TAHUN

PEROLEHAN

KET

RODA 4 RODA 2

1. 1 - 2004 APBD KOTA

2. 1 - 2006 APBD KOTA

3. 1 - 2007 APBD KOTA

4. 1 - 2007 APBD KOTA

5. 1 - 2008 APBD KOTA

6 1 - 2008 APBD KOTA

7. 1 - 2009 APBD KOTA

8. - 6 2004 FAO

9 - 3 2004 APBD

10. - 2 2005 APBD PROV.

11. - 4 2005 APBD PROV.

12. - 3 2005 APBD PROV.

13. - 2 2005 APBD PROV.

14. - 2 2005 APBD PROV.

15. - 4 2006 APBD PROV.

16. - 3 2006 APBD PROV.

17. - 6 2006 APBD KOTA

18. - 1 2006 APBD KOTA

19. - 1 2006 APBD

20. - 2 2007 APBD

21. - 2 2007 APBD KOTA

22. - 2 2007 PERMENTAN

23. - 1 2008 APBD

24. - 2 2008 APBD

25. - 2 2008 APBD PROV.

26. - 1 2008 APBD

27. - 1 2008 FAO

28. - 1 2008 APBD KOTA

29. - 1 2008 APBN DEPTAN

30. - 4 2010 APBD/DAK

31. - 1 2011 APBD PROV.

32. - 3 2011 APBD/DAK

39

33. 2 - 2011 APBD PROV.

34. 2 - 2011 APBD/DAK

35. 1 7 2012 APBD/DAK

JUM

LAH

12 70

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Regulasi Ketahanan Pangan berupa Peraturan Walikota Banjar NO: 32

Tahun 2013, Mengenai Standar Pelayanan Minimal Ketahanana Pangan,

ditetapkan di Banjar pada tanggal: 23 Mei tahun 2013.

(1) SPM Bidang ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai panduan dalam

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang

ketahanan pangan.

(2) SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 ( empat) jenis pelayanan

dasar:

a. Ketersidiaan dan Cadangan Pangan;

b. Distribusi dan Akses pangan;

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;

d. Penanganan Kerawanan Pangan.

Betujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada

masyarakat.Penyelengaraan SPM bidang Ketahanan pangan dilaksanakan oleh

perangakat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

- Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat sesuai SPM.

40

- Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan

peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

- Walikota melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

bidang Ketahanan Pangan sesuai SPM yang ditetapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang

ketahanan pangan dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat di Daerah.

TABEL. 2.5 : SPM KETAHANAN PANGAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Ketahanan

Pangan

SPM

Batas

Waktu

Capian

Keterangan

SKPD

Indikator Nilai

( % )

Kota Banjar

A Ketersediaan dan

Cadangan Pangan

1. Ketersediaan

Energi dan

Protein Perkapita

90 2015 Dinas

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

2. Penguatan

Cadangan Pangan

60 2015 Dinas

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

B Distribusi dan

Akses Pangan

3. Ketersediaan

Informasi

Pasokan, Harga

dan Akses Pangan

di Daerah

90 2015 Dinas

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

4. Stabilitas Harga

dan Pasokan

Pangan

90 2015 Dinas

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

C Penganekaragaman

dan Keamanan

Pangan

5. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

90 2015 Dinas

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

6. Pengawasan dan 80 2015 Dinas

41

Pembinaan

Keamanan Pangan

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

D Penanganan

Kerawanan Pangan

7. Penangannan

Daerah rawan

Pangan

60 2015 Dinas

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

1. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapian SPM

Penjabaran Indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi JAWA BARAT

target capaian sampai tahun 2018;

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:

Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2018.

b. Distribusi dan Akses pangan:

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100%

pada tahun 2018.

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2018.

d. Penanganan Kerawanan Pangan;

Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2018.

2. Target Pencapian SPM oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Penjabaran Indikator kinerja OPD target capaian sampai tahun 2018;

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan :

1. Ketersedaiaan Energi dan Protein Perkapita 90% pada Tahun 2018;

2. Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2018;

b. Distribusi dan Askes Pangan :

1. Ketersediaan informasi pasokan , harga dan askes pangan di daerah

90% pada tahun 2018;

2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun2018;

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:

1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2018;

2. Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 80% pada tahun 2018;

d. Penanganan Kerawanan Pangan;

42

Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2018.

KINERJA PELAYANAN MINIMAL URUSAN PILIHAN

a. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERTANIAN

Pada tahun 2012 luas panen padi dan palawija Kota Banjar mencapai 7.966

Ha, dengan rincian sebagai berikut: luas panen padi sawah mencapai 6.555 Ha

atau sekitar 82,29 persen, padi ladang 64 Ha (0,80 persen) dan palawija dengan

luas panen 1.347 Ha (16,91 persen).

Hasil produksi padi dan palawija menunjukkan pelambatan selama kurun

waktu 2010-2012. Hal ini disebabkan antara lain musim kemarau yang cukup

lama. Kalau dilihat dari produksi padi dan palawija tercatat sebanyak 62.072,85

ton (2010), 57.517 ton tahun 2011 dan 50.168 ton pada tahun 2012. Rata-rata

produksi per hektar padi sawah hanya mencapai 6,32 ton di tahun 2012,

dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 6,44 ton per hektar. Sedangkan untuk

padi ladang rata-rata hasil per hektar mencapai sebesar 4,53 ton di tahun 2012

meningkat dibandingkan kondisi tahun 2011 yang mencapai sebesar 4,43 ton per

hektar.

Sedangkan pada panen palawija, luas panen komoditi jagung paling luas

dibanding komoditi lainnya yaitu mencapai 555 Ha atau 41,2 per-sen dari luas

panen seluruh komoditi palawija, dengan tingkat produksi mencapai 5,67 ton per

hektar dan sedikit meningkat dibandingkan pencapaian tingkat produksi tahun

2011, yaitu sebesar 5,07 ton per hektar.

Bila dilihat per kecamatan, data tahun 2012 menunjukkan hasil produksi

padi sawah di Kecamatan Langensari paling besar kontribusinya terhadap

produksi padi sawah Kota Banjar, yaitu mencapai sebesar 44,38 persen. Dengan

luas panen padi sawah Kecamatan Langensari sebesar 2924 Ha, mampu

menghasilkan produksi sebesar 18.375 ton gabah, dengan tingkat produksi

mencapai 6,3 ton per hektar. Berikutnya Kecamatan Pataruman menjadi pemasok

ke dua terhadap produksi gabah yaitu sebesar 10.305 ton (22,89 persen), dengan

tingkat produksi mencapai sebesar 6,69 ton per hektar. Kemudian disusul oleh

Kecamatan Purwaharja yang mencapai sebesar 6.371 ton (15,39 persen) dan

Kecamatan Banjar yang mencapai sebesar 6.345 ton (15,33 persen).

43

Produksi padi ladang dihasilkan oleh Kecamatan Pataruman dan Keca-

matan Langensari dengan luas panen seluas 24 Ha dan menghasilkan produksi

gabah sebanyak 166 Ton. Kecamatan Pataruman menyumbang kontribusi terbesar

dengan luas panen 24 Ha memproduksi sebanyak 124 ton gabah.

Komoditi pertanian lainnya seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan

tanaman obat-obatan, juga ada di Kota Banjar. Komoditi sayuran, tercatat pada

tahun 2012 komoditi petai merupakan komoditi yang paling banyak dihasilkan

yaitu mencapai 3.965 Kwintal dari panen sebanyak 100 Ha. Sementara produksi

paling sedikit di tahun 2012 adalah komoditi Jamur yang menghasilkan 165

Kwintal dari luas panen 10.040 meter persegi.

Pisang yang merupakan komoditi buah-buahan menjadi komoditi yang

paling banyak dihasilkan pada tahun 2012 yaitu mencapai 84.717 Kwintal.

Sedangkan komoditi yang paling sedikit produksinya adalah nenas yaitu hanya

sebanyak 11 Kwintal.

Komoditas pertanian lainnya yang tidak kalah penting dalam

kontribusinya terhadap sektor pertanian yaitu tanaman obat-obatan. Tercatat luas

tanaman obat-obatan di Kota Banjar seluas 115.133 M2 yang ditanami sebanyak 7

komoditi tanaman obat-obatan. tanaman jahe, kapolaga, kencur dan kunyit

merupakan tanaman obat-obatan yang memiliki produksi besar. Tercatat tanaman

kunyit menghasilkan produksi terbesar sebanyak 75.593 Kg. Kecamatan

Pataruman memberi kontribusi terbanyak terhadap produksi tanaman kunyit ini

yaitu sebanyak 56,3 ton dengan luas panen 17.000 M2.

Terjadinya musim hujan yang tidak merata selama tahun 2012, membuat

produksi beberapa jenis tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman obat-obatan

mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan mekanisme pengairan yang tidak

optimal serta hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga hasil yang

dipanen tidak maksimal.

Komoditi lainnya dari kegiatan pertanian yaitu ternak. Ternak besar meliputi

sapi, kerbau dan kuda yang tersebar di semua kecamatan. Jumlah ternak sapi pada

tahun 2012 sebanyak 1.256 ekor meningkat dibandingkan keadaan tahun 2011

yang mencapai sebanyak 1.044 ekor, dimana Kecamatan Pataruman memiliki

jumlah ternak sapi yang paling banyak yaitu 343 ekor, kemudian disusul

44

Kecamatan Banjar sebanyak 319 ekor, Kecamatan Purwaharja sebanyak 316 ekor

dan Kecamatan Langensari sebanyak 278 ekor.

Kategori ternak kecil yaitu domba terbanyak di Kecamatan Banjar yaitu

4.324 ekor dan kambing terbanyak di Kecamatan Langensari yaitu 6.845 ekor.

Dari kegiatan pemotongan ternak yang bisa dicatat secara rutin hanya yang

berasal dari rumah potong milik pemerintah yang terdapat di Kecamatan

Pataruman selain pemotongan di luar RPH juga laporan pemotongan pada

kegiatan qurban.

Tahun 2012 hewan ternak yang dipotong di RPH hanya jenis sapi yaitu

sebanyak 2.474 ekor, terdiri dari sapi jantan 1.981 ekor dan betina sebanyak 493

ekor. Produksi daging sapi mencapai 586 ton, meningkat dibanding tahun 2011

yang mencapai 558 ton. Untuk daging domba sebanyak 518 ton dan daging

kambing sebanyak 39 ton.

Produksi selain daging adalah kulit dan susu. Produksi kulit tercatat

sebanyak 4.900 lembar kulit sapi, 4.950 kulit domba, dan 3.300 kulit kambing.

Sedangkan susu yang dihasilkan sebanyak 21.630 liter.

Kota Banjar juga menghasilkan ternak unggas berupa ayam ras petelur,

ayam ras pedaging, ayam buras dan itik.

Areal perkebunan yang terdapat di Kota Banjar meliputi perkebunan milik

pemerintah dan perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat dengan komoditi karet,

kelapa, kopi, kakao, lada, cengkeh, aren, panili, kemiri, melinjo, dan jarak. Luas

areal yang digunakan mencapai 3.384 Ha. Sekitar 77,8 persen luas areal

perkebunan rakyat digunakan untuk tanaman kelapa.

Sedangkan menurut produksinya, komoditi kelapa menjadi komoditi yang

berproduksi paling banyak, yaitu 1.872 ton dan karet menjadi komoditi terbanyak

kedua 37 ton.

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

di Kota Banjar Tahun 2008-2012

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1. Produksi padi dan

palawija (ton)

Padi Sawah 39.601 40.608 53.353 46.065 41.396

45

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

Padi Gogo 209 235 274 164 290

Jagung 2.820 3.405 2.391 3.313 3.149

Kedelai 738,13 388 200 858 137

Kacang Tanah 351,07 394 371 204 542

Kacang Hijau 231,70 293 28 567 128

Ubi Kayu 4.014 4.876 3.295 5.038 3.793

Ubi Jalar 775 646 2.075 977 689

Talas 163 231 6 78 28

Gayong 63 184 24 180 -

Irut 35 56 24 48 16

Gembili - 31 31,85 25 -

2. Produksi Sayur-

Sayuran

Bawang Merah 360 - - - -

Bawang Putih -

Bawang Daun 375 16

Kentang -

Kubis -

Kembang Kol -

Petsai 371 1.327 1.954 2.827 289

Wortel -

Lobak -

Kacang Merah 699 626 227 392 34

Kacang Panjang 1.232 1.947 3.541 2.594 198

Cabe Besar 159 881 297 194 -

Cabe Rawit 489 1.091 234 275 39

Jamur 0,83 30,11 0,32 1,77 1,65

Tomat 148 441 12 3.504 90

Terung 699 480 1.225 627 66

Buncis - 45 16 - -

Mentimun 3.173 4.292 3.861 1.665 230

Labu siam 210 388 391 461 77

Kangkung 331 2.207 4.738 956 135

Bayam 147 1.088 1.269 471 56

Melinjo 133,5 13.466 1.177 3.266 -

Petai 4.938 6.186 1.303 7.465 -

3. Produksi Tanaman

Perkebunan (ton)

Aren 4,40 0,2

Cengkeh 0,80 0,48

Kelapa 2.063,41 1.872,1

Kopi 9,36 8,32

46

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

Kemiri 1,01 1,72

Kakao 21,14 18,54

Karet 70,30 37,31

Lada 18,90 2,30

Paneli 4,41 -

Jarak 5,92 -

Tembakau 15 -

4. Populasi Ternak

(ekor)

Sapi Potong 747 820 964 1.044 1.256

Sapi Perah 11 14 18 28 1

Kerbau 83 100 111 85 85

Kuda 99 101 101 103 104

Domba 10.141 10.733 10.883 11.016 11.020

Kambing 11.407 10.367 10.690 10.830 10.840

Ayam Buras 300.215 218.640 287.858 195.455 195.500

Ayam Ras Petelur 34.088 32.300 32.524 28.624 29.871

Ayam Ras Pedaging

dan Broiler

189.795 188.425 202.607 227.913 230.877

Itik 9.084 8.259 12.800 10.714 20.650

5 Produksi Daging

(ton/thn)

Sapi 48,12 50,5 49,3 55,8 58,6

Domba 50,11 52,70 52,50 57 58

Kambing 42,22 37 37,5 38 39

Ayam Buras 26,3 26,75 26,7 27,3

Ayam Ras Pedaging 505 705,3 735 742

Itik 4,38 4,29 4,48 5,32

Sumber : Dinas Pertanian Kota Banjar

Tabel: 2.7 STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

NO KEWENANGA

N URUSAN

PILIHAN

PERTANIAN

JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4

1 PERENCANAA

N DAN

PENGENDALI

AN

1.1. Pengadaan rencana

pembangunan, dan

perencanaan program

proyek pertanian

tanaman pangan dan

1.1.1. Setiap perencanaan

pembangunan pertanian

tanaman pangan dan

peternakan harus

dilaksanakan secara

47

peternakan partisipatif dengan

melibatkan seluruh

stakeholder satu tahun

sekali

2 PENGELOLAA

N SUMBER

DAYA ALAM

2.1. Pengadaan penetapan

tata ruang dan guna

lahan

2.1.1.Setiap penetapan tata

ruang dan guna lahan

harus dikuatkan dengan

kebijakan pemerintah

yang berlaku di daerah

yang bersangkutan

2.2. Pencegahan alih fungsi

lahan sawah beririgasi

teknis dan setengah

teknis

2.2.1.Adanya sanksi khusus atas

pelanggaran alih fungsi

lahan sawah beririgasi

teknis dan setengah teknis

yang terjamin airnya

yangb diatur dalam perda

3 PEMANFAAT

AN AIR

IRIGASI

3.1. Pembangunan irigasi 3.1.1. Adanya satu program

perbaikan dan pemafaatan

irigasi yang direalisasikan

oleh pemerintah daerah

setiap tahunnya

3.2. Evaluasi pengelolaan

air irigasi pertanian

3.5.1. Laporan evaluasi

pengelolaan iar irigasi

pertanian maksimal

dilakukan setiap 4 bulan

sekali kepada provinsi.

4 PENYULUHA

N BIDANG

PERTANIAN

TANAMAN

PANGAN DAN

PETERNAKAN

4.1. Penetapan kebijakan

dan program

penyelenggaraan

penyuluhan bidang

pertanian tanaman

pangan dan peternakan

4.1.1. Penetapan kebijakan dan

program penyelenggaraan

penyuluhan bidang

pertanian tanaman pangan

dan peternakan

disesuaikan dengan

permasalahan nyata yang

dialami oleh petani

setahun sekali

4.2. Penumbuh kembangan

kelompok tani dan

kelembagaan ekonomi

petani/ nelayan,

penyuluh dan peneliti

dan LSM

4.2.1.Pembinaan terhadap

kelompok tani,

kelembagaan ekonomi

pertain setiap bulan

4.3.1. Pembinaan terhadap

penyuluh, LSM,

dilaksanakan 6 bulan

sekali

5 PUPUK DA 5.1. Perencanaan 5.1.1.Adanya databased yang

48

PESTISIDA Kebutuhan Pupuk memuat kebutuhan pupuk

petani di setiap desa

5.2. Pemantauan dan

evaluasi ketersediaan

pupuk dan pestisida

5.2.1. Pemantauan dan evaluasi

ketersediaan pupuk dan

pestisida dilakukan setiap

bulan

5.3. Pelaksaanaan

peringatan dini dan

antisipasi terhadap

kelangkaan pupuk dan

pestisida

5.3.1. Adanya 1 unit pelayanan

pupuk di setiap kecamatan

6 OBAT HEWAN 6.1. Pengawasan peredaran

obat hewan di tingkat

kios dan pengecer

6.1.1. Adanya tim pemantau

terhadap peredaran obat

hewan di setiap

kabupaten/ kota

7 ALAT DAN

MESIN

PERTANIAN

TANAMAN

PANGAN DAN

PETERNAKAN

7.1. Perencanaan

pengadaaan alat dan

mesin pertanian

7.1.1.Sebelum perencanaan

dilakukan, minimal ada

kegiatan pendataan

kebutuhan alat dan mesin

pertanian yang diajukan

oleh petani satu tahun

sekali

7.2.Rekomendasi

penggunaan alat mesin

pertanian untuk

keperluan lokalita

7.2.1.Rekomendasi penggunaan

alat mesin pertanian harus

disesuaikan dengan

kemampuan dan

kebutuhan petani satu

tahun sekali

8 PAKAN

TERNAK

8.1. Bimbingan produksi

dan penggunaan pakan

dan bahan baku

konsentrat

8.1.1. Setiap kabupaten/kota

harus melaksanakan

bimbingan produksi dan

penggunaan pakan dan

bahan baku konsentrat

secara rutin 6 bulan 1 kali

8.2.Bimbingan produksi

benih hijauan pakan

ternak

8.2.1. Bimbingan produksi

benih hijauan pakan

ternak minimal dilakukan

setiap 6 bulan 1 kali

9 PEMBENIHAN

TANAMAN

9.1. Pembinaan balai benih

milik swasta

9.1.1.Pembinaan balai benih

milik swasta dilakukan

pemerintah

9.2. Pembinaan dan

pengawasan

penangkar benih

9.2.1.Pemerintah diharuskan

melakukan pembinaan dan

pengawasan penangkar

benih

49

9.3. Pengujian dan

penyebarluasan benih /

bibit varietas unggul

local tanaman pengan

dan hortikultura

9.3.1. Mengadakan kegiatan

pengujian terhadap

benih/bibit varietas unggul

local tanaman pangan

hortikultura 1 tahun 1 kali

9.4. Penetapan sentra-

sentra produksi

9.4.1. Menetapkan sentra –

sentra produksi secara

sektoral di setiap wilayah.

9.5. Pemantauan dan

evaluasi mutu benih

yang beredar

9.5.1. Mengadakan pemantauan

dan evaluasi mutu benih

yang beredar setiap 6

bulan 1 kali

10 PEMBIBITAN

TERNAK

10.1. Bimbingan penerapan

standar-standar teknis

dan sertifikasi

perbibitan meliputi

sarana, tenaga kerja

mutu dan metode

10.1.1. 50% dari petani

menerapkan standar teknis

yang berlaku

10.2. Bimbingan produksi

bibit

10.2.1. Kegiatan bimbingan

produksi bibit

dilaksanakan setiap bulan

1 kali

10.3.Bimbingan pembuatan

dan pengesahan

silsilah ternak

10.3.1. Memiliki databased

perbibitan ternak yang ada

di kabupaten/kota yang

bersangkutan

11 PERLINDUNG

AN

TANAMAN

11.1.Pengamatan,

identifikasi, pemetaan,

pemberantasan, dan

analisis dampak

kerugian organisme

pengganggu tumbuhan

11.1.1. Memiliki databased

yang memuat tentang

keberadaan hama

pengganggu berikut

dengan identifikasi

pemetaannya

11.2 Pengamatan dan

pemantauan daerah

yang dicurigai sebagai

sumber infeksi OPT

11.2.1. Mengadakan penelitian

dan perlakuan khusus

terhadap daerah yang

dicurigai sebagai sumber

OPT

12 KESEHATAN

HEWAN DAN

KESEHATAN

MASYARAKA

T VETERINER

12.1. Pembangunan dan

pengelolaan pasar

hewan dan unit-unit

pelayanan kesehatan

hewan

12.1.1. Setiap kawasan

peternakan harus

memiliki satu unit sentra

peternakan yang

melakukan kegiatan

50

pemasaran dan pelayanan

kesehatan

12.2. Pengamatan dan

pencatatan kejadian

penyakit hewan

12.2.1. Setiap Kecamatan harus

memilki

satu databased lengkap

tentang penyakit hewan

yang ada di daerahnya

13 PENGEMBAN

GAN

STATISTIK

DAN SYSTEM

INFOIRMASI

PERTANIAN

13.1. Pengumpulan data

dan statistic spesifik

lokasi serta informasi

spesifik lokasi

13.1.1. Setiap kabupaten/kota

harus melakukan kgiatan

pengumpulan data

statistic setiap buloan

13.2. Pengumpulan,

pengolahan dan

analisis datra primer

komoditas pertanian,

dan sumberdaya alam

13.2.1. Setiap Kabupaten/ kota

memiliki databased dan

analisisnya tentang data

primer komoditas promer

dan sumberdaya alam

yang ada di daerahnya

13.3. Peramalan dan

perhitungan produksi

hasil pertanian

tanaman pangan dan

peternakan

13.3.1. setiap kabupaten / kota

memiliki data

perhitumngan produksi

hasil pertanian tanaman

pangan dan peternakan

setiap 3 bulan sekali

b. STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEHUTANAN

Luas hutan rakyat di Kota Banjar pada Tahun 2011 mencapai 1.733,2 Ha

dengan 3 (tiga) jenis tanaman utama dan 1 jenis tanaman campuran (lainnya).

Tiga jenis tanaman utama tersebut yaitu Mahoni, albasi dan jati dengan potensi

kayu masing-masing 3.338 m3, 3.229 m3 dan 1.428 m3.

Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang memiliki potensi kayu

terbanyak dibanding kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Langansari

memiliki potensi kayu yang paling sedikit.


KEHUTANAN

NO KEWENANGA

N WAJIB


1 2 3 4

1 INVENTARISA

SI HUTAN

1.1. Penyelenggaraan

inventarisasi hutan

1.1.1.Terselenggaranya, dan

terdapatnya data

51

produksi dan hutan

lindung dan skala

DAS dalam wilayah

kota

Inventarisasi hutan

produksi, hutan lindung

dan skala DAS dalam

wilayah Kota

2 PERENCANAA

N

PEMBANGUN

AN

KEHUTANAN

2.1.Penyusunan rencana

kehutanan

2.1.1.Tersedianya dokumen

rencana kehutanan

2.1.2. Mempunyai perencanaan

pembuatan hutan rakyat

dan kegiatan lainya yang

melibatkan partisipasi

masyarakat dan

stakeholders.

3 REKOMENDA

SI

PENGELOLAA

N HUTAN

DAN HASIL

HUTAN

3.1. Pemberian

rekomendasi

pemanfaatan hasil

hutan kayu, non kayu

serta jasa.

3.1.1. Membuat kebijakan

pelestarian dan

manfatanya bagi

masyarakat sekitar dalam

mengeluarkan

rekomendasi usaha

pemanfaatan hutan dan

hasil hutan

4 PEMBINAAN

PENGELOLAA

N HUTAN

4.1. Membuat rehabilitasi

dan reklamasi hutan.

4.1.1.Perehabilitasian hutan

pada hutan produksi,

hutan konservasi dan

hutan lindung yang

melibatkan masyarakat

sekitar huatan.

5 PERLINDUNG

AN HUTAN

5.1. Penyelenggaraan

penghijuan dan

konservasi

5.1.1. Terlaksananya

penghijuan dan konservasi

hutan

5.1.2. Terlaksananya pelatihan

keterampilan masyaraakat

dalam urusan penghijuan

dan konservasi.

6 PENATAUSAH

AN HASIL

HUTAN

6.1. Pemungutan dan

penatausahan provisi

Sumber Daya Hutan

(PSDH)

6.1.1. Pemungutan dan

penatausahaan provisi

Sumber Daya Hutan

(PSDH) haru sesuai

dengan perimbangan

keuangan dan nominalnya

dimasukan ke kas daerah

secara tranparan.

52

c. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERIKANAN

Pemanfaatan lahan pertanian juga untuk budidaya perikanan darat. Tempat

pemeliharaan berupa kolam dengan luas areal mencapai 306 Ha. Produksi yang

dihasilkan dari pengusaha budidaya kolam mencapai 2.392,74 ton ikan. Rumah

tangga yang terlibat dalam menghasilkan produksi ikan budidaya kolam mencapai

seba-nyak 3.503 rumah tangga. Kecamatan yang paling banyak terdapat rumah

tangga usaha pembudidaya kolam ikan adalah Kecamatan Pataruman yaitu

sebanyak 1.585 rumah tangga pertanian, kemudian disusul Kecamatan Langensari

sebanyak 815 rumah tangga, Kecamatan Banjar sebanyak 687 rumah tangga dan

Kecamatan Purwaharja sebanyak 416 rumah tangga.


PERIKANAN NO KEWENANGA

N WAJIB


1 2 3 4

1 PERIKANAN

BUDIDAYA

1.1. Pelaksanaan kebijakan

pembudidaya ikan

1.1.1. Bertambahnya produksi

ikan air tawar


produk pembenihan

perikanan di air tawar

1.2.2. Bertambahnya produksi

benih yang berkualitas


mutu benih / induk

ikan

1.3.1. Tersedianya benih ikan

yang bersertifikasi


pembangunan dan

pengelolaan balai

benih ikan air tawar

1.4.1. Memberikan bimbingan

teknis kepada petani

secara rutin minimal 3

bulan sekali


pengelolaan

penggunaan sarana

dan prasarana

pembudidayaan ikan.

1.5.1. Tersedianya tempat

budidaya, dan pemasaran

benih/induk ikan

1.6. Pelaksanaan potensi

dan alokasi lahan

pembudidayaan ikan

1.6.1. Bertambahnya potensi

dan lahan pengembangan

budidaya ikan.

53

1.7. Pelaksanaan sistem

informasi benih ikan

di wilayah kota

1.7.1. Tersedianya data

informasi tentang berbagai

benih ikan di Kota Banjar

1.8. Pemberian bimbingan,

pemantauan dan

pemeriksaan higienitas

dan sanitasi

lingkungan usaha

pembudidayaan ikan

1.8.1. Terlaksananya Teknis

cara budidaya ikan yang

baik ( CBIB ) baik di

kemitraan, maupun

kelompok pelaku usaha

perikanan.

1.9. Pembinaan dan

pengembangan

kerjasama kemitraan

usaha pembudidaya

ikan.

1.9.1. Bertambahnya kemitraan

/ kelompok binaan Balai

Benih Ikan

2 PENGAWASA

N DAN

PENGENDALI

AN

2.1. Pengawasan

perbenihan,

pembudidayaan ikan

dan sistem

pengendalian hama

dan penyakit ikan

2.1.1. Terdapatnya 1 orang

petugas khusus yang

mengawasi pencegahan

dan pengendalian penyakit

ikan. Di Kota Banjar.

3 PENGOLAHA

N DAN

PEMASARAN


pengolahan hasil

perikanan dan

pemasarannya

3.1.1. Bertambahnya kelompok

usaha pengolahan ikan


perizinan usaha

pengolahan dan

pemasaran hasil

perikanan di kota

3.2.2. Terfasilitasinya usaha

pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

Gambaran Capian sasaran kinerja lima tahun ke belakang Tahun 2009

sampai Tahun 2013. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar, isi dari

tabel tersebut menguraikan kinerja pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan

wajib dan realisasi Indikator kinerja Kunnci IKK serta indikator lainya seperti

54

MDGs. Dapat di lihat pada Tabel. 2.10: Pencapian kinerja Pelayanan OPD

Kota Banjar.

Sedangkan besaran anggaran dan penyerapan realisasi anggaran mengenai

pendananan pelayanan OPD kota Banjar dapat di lihat pada Tabel. 2.11:

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan OPD kota Banjar

53

Tabel 2.10: Pencapian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Banjar

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

MDGs

Target Renstra OPD Tahun ke Realisasi capian Tahun ke Rasio Capian pada Tahun ke

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Keterangan:

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada lampiran 1. Halaman....

54

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

Kota Banjar

Uraian

*** )

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke

Rata-rata Pertumbuhan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 anggaran Realisasi

Keterangan:

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada lampiran 1. Halamam....

55

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Banjar

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional.

Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan Resource Based yang mampu

menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Adapun arah kebijakan pembengunan pertanian di Kota Banjar lebih di titik beratkan

pada:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui:

- Peningkatan kelembagaan petani, dengan membina kelompok tani baru.

- Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis.

- Mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

- Meningkatkan SDM petani melalui pelatihan dan Sekolah Lapangan Penerapan

Teknologi Terpadu.

- Pengembangan Desa mandiri Pangan.

- Pengembangan Lumbung pangan Desa.

- Menfasilitasi ketersidiaan dan kemudahan akses pangan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan usaha pertanian melalui:

- Pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas

tinggi dan mempunyai peluang pasar berdaya saing tinggi.

- Pengelolaan manajemen usaha dengan cara merubah pola pikir usaha agribisnis daru

usaha sampingan menjadi usaha poko.

- Memanfaatkan lahan tidur, maupun lahan bera dengan varietas tanaman yang mampu

tumbuh dengan lingkungan kurang subur milik masyarakat.

3. Memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian melalui:

- Optimalisasi sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan sesuia dengan luas

lahan garapan. Baik berupa alat dan mesin sarana produksi.

- Membuka dan memelihara srana infrastruktur berupa jaringan Jalan Produksi Usaha

Tani maupun Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani.

4. Membuka peluang pasar dan distribusi produk melalui:

56

- Memfasilitasi promosi pemasaran komoditas pertanian dan hasil olahanya.

- Memfasilitasi kemudahan akses permodalan di bidang pertanian.

- Membuat tempat bongkar muat barang Sub Terminal Agribisnis yang refresentatip.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan.

Kota Banjar mempunyai potensi yang sangat besar di bidang agribisnis terutama

pada sektor hilir (off farm). Walaupun demikian pembangunan pertanian di sektor hulu pun

harus dipertahankan sesuai dengan potensi wilayah Kota Banjar, guna menunjang

pembangunan pertanian secara keseluruhan.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

- Ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat:

Dengan kondisi cadangan pangan yang surplus antara produksi pangan utama dan

kebutuhan pangan daerah, diharapkan ada sarana lumbung Pangan Desa. Gunanya untuk

menangulangi rawan pangan pada waktu paceklik maupun bencana kekeringan.

- Distribusi dan Akses Pangan:

Dengan kondisi topografi Kota Banjar yang relatif datar serta jarak antar daerah yang

saling berdekatan memudahkan pendistribusian bahan pangan dan aksesa harga pangan

ke pelosok pemukiman.

- Penganekaragaman dan Keamanan pangan:

Dengan adanya ragam pangan alternatif specifik lokalita dan lahan-lahan pemukiman

warga di pedesaan yang rata-rata relatif luas di mungkinkan untuk dikembangkan aneka

ragam pangan pengganti beras dan terigu. Dimana dalam proses pelaksananya

melibatkan ibu-ibu PKK dan Kelompok Wanita Tani dalam membina pengembangan

pemanfaatan pekarangan dengan tanaman pangan, di lokasi Desa Mandiri pangan.

- Penanganan Kerawanan Pangan:

Kolaburasi program dan kegiatan antar instansi terkait sudah berjalan 3 tahun. Dimana

dalam kegiatan ini dari bidang Ketahanan pangan memberikan bantuan berupa bahan

57

pangan utama ke kelompok-kelompok kampung KB dan desa/ kelurahan yang rawan

pangan. Karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan

memungkinkan kegiatan ini berlanjut hingga 5 tahun ke depan guna meminimalisir

kerawanan pangan di lokasi rawan panga.

Urusan Pilihan Pertanian

- Peningkatan produksi komoditas unggulan,:

Kota Banjar memiliki berbagai komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang

dapat di andalkan antara lain: Rambutan si batulawang, Pepaya kalifornia, Padi organi,

sayuran organik, kelapa, dan ternak kambing PE. Dimana dalam pengelolaanya masih

di usahakan secara sambilan, peluang di kembangkan ke semi intensif masih

memungkinkan karena lahan baku dan potensi iklim di Kota Banjar. Dengan adanya

asosiasi petani pembudidaya pepaya cukup membatu dalam hal pemasaran. Sedangkan

komoditas lainya masih perlu sentuhan penanganan oleh instansi terkait.

- Penanganan Pasca panen komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan:

Kendala yang dihadapi oleh petani pelaku usaha agribisnis pada waktu panen raya,

dimana produk komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan memiliki nilai jual

yang rendah, belum lagi terjerat dengan sistem ijon oleh para tengkulak. Peluang

dikembangkanya ragan olahan pangan , baik itu berupa sirup bahan baku buah-buahan,

keripik, dendeng, susu kambing permentasi, masih terbuka lebar. Diharafkan kelompok

pengrajin yang terkordinasi dengan koprasi tetap eksis dan bertambah pelaku usahanya.

Dengan adanya jaringan koprasi yang melibatkan kelompok tani diharapkan sepak

terjang para tengkulak mulai pudar, sehingga mampu meningkatkan daya beli

masyarakat petani pada umumnya.

Urusan Pilihan Perikanan

Potensi lahan basah berupa kolam milik masyarakat, rawa dan danau di perairan

umum masih belum di kelola secara intensif. Dimana saraana penunjang berupa saluran

tersier, dan saluran cacing ke pelosok sentra komoditas perikanan air tawar mulai di

rehabilitasi sehingga kendala kekurangan air pada waktu kemarau dapat di atasi.

Tingginya permintaan ikan konsumsi dan adanya perubahan pola hidup sehat

menyebakan permintaan ikan mulai merangkak naik di kota-kota besar. Sehingga

menjadi peluang para petani ikan di Kota Banjar untuk meningkatkan produksi. Karena

58

wilayah Kota Banjar menjadi saalah satu wilayah pengembangan perikanan air tawar di

priangan timur, selain wilayah Ciamis, Tasikmalaya dan Garut.

Urusan Pilihan Kehutanan

Dengan adanya PT. Albasi Parahyangan dan PT Berkat Karunia yang bergerak

di industry olahan kayu menjadi peluang yang sangat besar untuk petani pengelola

hutan mengembangkan hutan rakyat apalagi dari pihak industri olahan kayu sudah

bersedia melakukan kerjasama berupa kemitraan dengan petani hutan guna

memngembangkan kayu jenis ringan, seperti albasia, akasia, gamelina, dan jabon.

Program rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat memfasilitasi kebutuhan

masyarakat pengelola hutan memperoleh benih tanaman secara gratis guna

meminimalisir lahan kritis dan potensi kritis dengan menanam jenis kayu ringan yang

berumur pendek. Lahan lahan milik masyarakat petani binaan juga dapat di tanami

dengan kegiatan pengkayaan hutan rakyat dan penghijuan lingkungan. Sehingga

kelestraian alam yang berwawasan ramah lingkungan dapat terwujud di Kota Banjar.

59

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3 .I. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan.

Tugas pokok Dinas Pertanian Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Walikota Banjar No. 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Tenis

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Banjar adalah pelaksana kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka

melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan,

Perkebunan dan Kehutanan, sedangkan fungsi Dinas Pertanian meliputi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian yaitu meliputi bidang

Pertanian ( Tanaman Pangan dan Hortikultura ), Ketahanan Pangan,

Peternakan dan Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.

2. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai

dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Daerah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Yang merupakan ( urusan Wajib )

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan.

1. Belum optimalnya peran kelembagan petani formal yang dapat membantu

para pelaku usaha Agribisnis di Kota Banjar. Seperti HKTI dan KTNA.

2. Belum optimalnya pengawasan serta pengendalian terhadap aktivitas pelaku

usaha Agribisnis.

60

3. Keterbatasan sumber daya manusia untuk membuat produk selalu berada

pada kualitas dan kuantitas yang stabil, sehingga kecil sekali kemungkinan

inovasi produk.

4. Bantuan dan peran serta pemerintah melalui dinas terkait relatif masih sangat

kurang dalam pengembangan usaha para pelaku.

3.1.2. Permasalahan Pertanian ( Urusan Pilihan )

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang tanaman pangan dan

hortikultura, bidang peternakan serta bidang perkebunan.

1. Rendahnya investasi di sektor agribisnis.

2. Belum adanya daerah agrowisata. Dimana kawasan tersebut terintegrasi

antara tanaman buah-buahan, bunga dan taman tempat rekreasi joging trak,

Seperti di Kota Malang maupun Taman Sari di Kota Bogor.

3. Belum adanya fasilitas pasar sekala regional yang lebih besar serta

pengembangan pasar agro.

4. Belum adanya terminal bongkar muat komoditas pertanian maupun barang

yang memadai.

Permasalahan Perikanan ( Urusan Pilihan )

Beberapa permasalahan yang terkait dengan sektor Perikanan antara lain:

1. Semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sabagai akibat alih

funsi lahan di Kota Banjar.

2. Masih ditemukannya penggunaan bahan kimia yang membahayakan

kesehatan antara lain formalin dan borax dalam ikan segar maupun ikan

olahan yang beredar di Kota Banjar. Meskipun secara kuantitas menurun

dari tahun sebalumnya.

Permasalahan Kehutanan ( Urusan Pilihan )

Beberapa permasalahan yang terkait dengan sektor Kehutanan antara lain:

1. Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan :

61

a. Belum dilaksanakannya tata batas kawasan hutan di wilayah Kota

Banjar;

b. Belum selesainya proses administrasi tukar menukar Kawasan hutan

antara Kementrian Kehutanan dengan Pemerintah Kota Banjar pada

lahan eks Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja ;

c. Belum tersusunnya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kota.

2. Belum optimalnya pengembangan Hutan Kota dan Hutan hak sebagai daya

dukung lingkungan dan pengembangan aneka usaha kehutanan dalam

rangka pemberdayaan masyarakat.

3. Belum dilaksanakannya pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan.

4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian hasil hutan skala Kota.

5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penerimaan negara

bukan pajak skala Kota.

6. Semakin sempitnya lahan untuk pengembangan hutan rakyat sebagai

akibat alih fungsi lahan dari semula lahan kehutanan mulai beralih fungsi

ke pengembangan perkebunan, dan hortikultura di Kota Banjar.

7. Masih adanya kesalahan data statistik mengenai luas lahan kritis dan

potensi kritis di Kota Banjar. Jadi data yang rill di kota Banjar sama yang

terekap di Kehutanan Provinsi Jawa Barat sampai ke tingkat kementrian

Kehutanan tidak sama. Dimana data di pusat sajian lahan kritis dan potensi

kritis lebih besar daripada data rill di daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan

penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Banjar

sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014 – 2018.

62

Visi Kota Banjar:

”DENGAN IMAN DAN TAQWA KITA WUJUDKAN

MASYARAKAT KOTA BANJAR YANG AGAMIS,

MANDIRI, DAN SEJAHTERA MENUJU BANJAR

AGROPOLITAN”

Misi Kota Banjar:

Sesuai dengan visi “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan “Masyarakat

Kota Banjar Yang Agamis, Mandiri, dan Sejahtera menuju Kota

Agropolitan ”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjar 2014 – 2018

sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi. 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Misi. 2 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Misi. 3 Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup

Misi. 4 Meningkatkan kesadaran terhadap hukum serta tata kelola

pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good

governance dan good goverment.

Penjelasan dari visi diatas, sebagai berikut:

Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota

Banjar dalam mencapai visi :

Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan

secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan

kearipan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju

keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling menghormati.

Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government,

infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara

sosial dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu

maupun kemasyarakatan secara layak dan aman.

63

Agropolitan, artinya kondisi lingkungan masyarakat yang mayoritas

pedesaan di lengkapi semua fasilitas seperti di kota yang berbasis

Agribisnis. sehingga masyarakatnya mampu melangsungkan pengembangan

pembanguna desa menjadi kota pertanian karena berjalanya sistem dan

uasaha agribisnis. Serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela

kegiatan pembangunan pertanian.

1.1 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada

potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan

semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari

seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka

sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah

satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan

sebagai a process of enlarging people’s choice atau proses meningkatkan

aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1)

usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai;

dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam pembangunan

manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan

berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama

lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan,

kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat

memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota

Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi, bekerja sama dan

menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk

mewujudkan segala cita-cita.

64

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak

mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara

yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.

Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir

berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota Banjar

untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas,

mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa

distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan

faktor networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah

ekonomi yang besar.

Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi

ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai

tambahnya meresap di Kota Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan

pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan

prinsip keadilan dimana pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi

dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor

lingkungan. Istilah berkelanjutan digunakan untuk konsep pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara

arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini

dan generasi yang akan datang.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap

terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan

pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

65

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola

pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good

governance dan good government

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial,

kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk

serta ancaman lain berupa perkembangan miras dan narkoba, prostitusi,

perjudian, premanisme dan ancaman dari luar merupakan faktor korelatif

timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh

sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap

hukum.

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu,

pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan

untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung dengan

pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan

kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat.

Keterkaitan antara misi Kota banjar dan Misi Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan kota banjar

Pernyataan visi dan misi Kota Banjar yang tertuang dalam RPJMD (

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kota Banjar, memberikan

arahan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Kaitanya antara Misi Kota Banjar dengan Misi Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan adalah. Misi Kota Banjar yang kedua dan ketiga yaitu:

Misi ke 2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Inti dari makna yang terkandung dalam Misi Kota Banjar yang ke 2. Ini adalah

pembangunan merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kota Banjar. Dengan mengupayakan laju

pertumbuhan ekonomi di sektor pelayanan barang dan Jasa.

Hal ini berkaitan dengan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang

ke:

66

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang

mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi;

Misi 3 : Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana/prasarana, teknologi

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Misi 5 : Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan

kehutanan;

Misi 6 :Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan;

Misi ke 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Inti dari makna yang terkandung dalam Misi Kota Banjar yang ke 3. Ini adalah

kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka

pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan

hidup dan kelestariannya. rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan

memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.

Hal ini berkaitan dengan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang

ke:

Misi ke 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan Pertanian, lahan

Perikanan dan Kehutanan;

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar yang mengacu pada Visi

dan Misi Kota Banjar yang ke: 2 dan ke: 3. Adalah:

A. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui pencapian swasembada pangan,

yang berkelanjutan.

B. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan dan irigasi tingkat desa

dan tingkat usaha tani.

C. Terciptanya sarana pasar Sub Terminal Agrobisnis yang representatif

sebagai sarana transaksi barang dan jasa.

D. Optimalisasi lahan dan sarana dan prasarana Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan, yang berazaskan kelestraian alam dan ramah lingkungan.

67

3.3. Telaahan Renstra Kementrian (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

serta (Renstra Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa

Barat).

Telaahan renstra kemetrian/lembaga yang ada kaitanya dengan Dinas

Pertanian dan Ketahanan pangan Kota banjar ada tiga yaitu:

1) Kementrian Pertanian

2) Kementrian Perikanan

3) Kementrian Kehutanan

Telaahan renstra OPD provinsi jawa barat yang ada kaitanya dengan Dinas

Pertanian dan Ketahanan pangan Kota banjar ada enam yaitu:

1. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

3. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

4. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

5. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

6. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

3.3.1 RENSTRA KEMENTRIAN PERTANIAN

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap

tugas dan fungsi Kementrian Pertanian, maka VISI KEMENTAN adalah:

“TERWUJUDNYA PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL

BERKELANJUTAN YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI

TAMBAH, DAYA SAING, EKSPOR DAN KESEJAHTERAAN

PETANI”

Misi Kementrian Pertanian :

1. Mewujudkan sistem berkelanjutan yang efisien,berbaris iptek dan

sumberdaya lokal,serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem

agribisnis

68

2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung

keberlanjutan peningkatan produksi dan produtivitas untuk meningkatakan

kemandirian pangan

3. Mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk

mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan

4. Menjadikan petani yang kreatif,inovatif,dan mandiri serta mampu

memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk

pertanian berdaya saing tinggi

5. Meningkatkan produksi pangan segar dan olahan yang aman,sehat,utuh

dan halal(ASUH)dikonsumsu

6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku

industri

7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan

horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan

lapangan kerja dipedesaan

8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan

sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik,refional

dan internasional.

9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan

komoditas pertanian yang sehat,jujur dan berkeadilan

10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintahan

bidang pertanian yang amanah dan propesional.

Pernyataan visi dan misi Kementrian Pertanian memberikan arahan bagi

seluruh daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan

fungsinya di bidang: Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan . Beberapa hal yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Banjar yaitu:

Pencapian swasembada pangan, dan swasembada berkelanjutan.

Peningkatan difersifikasi tanaman pangan, perkebunan dan populasi

ternak.

69

Peningkatan nilai tambah, daya saing dan marketing.

Peningkatan kesejahteraan petani.

3.3.2 RENSTRA KEMENTRIAN PERIKANAN

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap

tugas dan fungsi Kementrian Perikanan, maka VISI Kementrian Perikanan

adalah:

“PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG

BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Misi Kementrian Perikanan adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan .

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan

3. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan

dan perikanan

Pernyataan visi dan misi Kementrian Perikanan memberikan arahan bagi


fungsinya di bidang: Perikanan dan Kelautan . Beberapa hal yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Banjar yaitu:

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan.

Berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil perikanan.

Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

3.3.3 RENSTRA KEMENTRIAN KEHUTANAN

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang

terhadap tugas dan fungsi Kementrian Perikanan, maka VISI Kementrian

Kehutanan adalah:

70

“HUTAN LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

YANG BERKEADILAN”

Misi Kementrian Kehutanan adalah :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan

informasi Kehutanan .

2. Meningkatkan produksi dan difersivikasi hasil hutan serta daya saing

industri primer Kehutanan .

3. Memantapkan penyelengaraan perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam .

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi akan daya dukung daerah aliran

sungai ( DAS ) , sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi

, ekonomi dan sosial DAS .

5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta

kemampuan SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan

secara optimal.

6. Memantapan hubungan penyelenggaraan tatakelola kehutanan kementrian

kehutanan .

Pernyataan visi dan misi Kementrian Kehutanan memberikan arahan bagi


fungsinya di bidang: Kehutanan . Beberapa hal yang menjadi pertimbangan

dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu:

Perencanaan makro bidang kehutanan dan penetapan kawasan hutan.

Peningkatan pemanfaatan hutan produksi.

Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan

masyarakat.

3.3.4 Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Barat adalah:

71

“TERCAPAINYA KEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DI JAWA

BARAT”

Misi mengacu pada Visi pemerintah provinsi JABAR maka Dinas Pertanian

Tanaman Pangan provinsi JABAR melalui Misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan penguatan cadangan pangan .

2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan secara berkelanjutan .

3. Meningkatkan penanganan daerah rawan melalui pemberdayaan

masyarakat .

4. Meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan , berbasis potensi

lokal .

5. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis bidang ketahanan pangan

.

Berdasarkan visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Barat, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar menetapkan

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggaraakan pembangunan

selama lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Pemerintah sebagai regulator mampu menyediakan pangan yang cukup

setiap waktu, serta mampu mendistribusikanya secara merata ke seluruh

Wilayah.

Semua lapisan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses

pangan, sehingga pangan tersedia di setiap Rumah Tangga.

3.3.5. Renstra Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Provinsi Jawa Barat adalah:

“ MEWUJUDKAN PETANI JAWA BARAT YANG MANDIRI,

DINAMIS, SEJAHTERA”

72

Misi mengacu pada Visi pemerintah provinsi JABAR maka Dinas Pertanian

Tanaman Pangan provinsi JABAR melalui Misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas Sumber Daya Manusia pertanian.

2. Meningkatkan produksi dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan .

3. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Pertanian .

4. Meningkatkan sentra produksi Pertanian .

5. Meningkatkan kemitraan dengan stake holder dan terobosan pemasaran

produk Pertanian .

6. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam melalui pengembangan

Pertanian yang berwawasan lingkungan .

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa Barat, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggaraakan

pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Mewujudkan pelayanan minimal Pertanian pada masyarakat secara

profesional.

Mewujudkan usaha Pertanian yang berwawasan lingkungan.

Pemenuhan kebutuhan Pupuk bersubsidi dan obat-obatan hama

pengganggu tanaman.

Menciptaka peluang pemasaran guna menyalurkan komoditas pertanian

yang di kelola oleh petani kemitraan.

3.3.6 Renstra Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat adalah:

“ TERCIPTANYA MASYARAKAT AGRIBISNIS

PERKEBUNAN YANG MANDIRI DINAMIS DAN

SEJAHTERA”

73

Misi mengacu pada Visi pemerintah provinsi JABAR maka Dinas

Perkebunan provinsi JABAR melalui Misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

2. Meningkatkan Mutu Hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha

Perkebunan,

3. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar menetapkan

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggaraakan


- Mewujudkan pelayanan minimal Perkebunan pada masyarakat secara

profesional.

- Mewujudkan usaha Perkebunan yang berwawasan lingkungan.

- Menciptaka peluang pemasaran guna menyalurkan komoditas perkebunan

yang di kelola oleh petani kemitraan.

3.3.7 Renstra Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Barat adalah:

“MENJADIKAN DINAS PERTERNAKAN YANG PROFESIONAL

DALAM MEWUJUDKAN AGRIBISNIS PETERNAKAN YANG

BERDAYA SAI NG DAN BERKELANJUTAN MENUJU

MASYARAKAT SEJAHTERA “


Peternakan provinsi JABAR melalui Misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan populasi , produktifitas ternak dalam rangka peningkatan

penyediaan pangan asal ternak yang cukup kuantitas dan kualitas .

74

2. Memberdayakan sumber daya manusia peternakan agar dapat menghasilkan

produk yang berdaya saing tinggi .

3. Menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternak .

4. Mendorong investasi dan usaha serta lapangan kerja di bidang peternak .

5. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam pendukung peternak .

6. Meningkatkan usaha peternak yang ramah lingkungan, menciptakan energi

alternatif bagi peternak dan pupuk organik .

Berdasarkan visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat,

maka Dinas Pertnian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar menetapkan



- Mewujudkan Swasembada Daging sekala wilayah Daerah.

- Mewujudkan usaha Peternakan yang berwawasan lingkungan.

- Memanfaatkan hasil ikutan limbah pertanian spesipik lokalita sebagai pakan

tambahan.

3.3.8 Renstra Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perikanann dan Kelautan

Provinsi Jawa Barat adalah:

“PRIMA DALAM PELAYANAN MENUJU PERIKANAN DAN

KELAUTAN JAWA BARAT “


Perikanan dan Kelautan provinsi JABAR melalui Misinya sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas Sumber Daya Manusia perikanan

dan kelautan yang berdaya saing.

75

2. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan

sumber daya perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomis dengan

penerapan teknologi berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan produk perikanan dan kelautan yang berkualitas untuk

pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan bahan baku industri secara

berkelanjutan.

4. Meningkatkan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Barat, maka Dinas Pertnian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggaraakan


Meningkatkan Sumber Daya Manusia (aparatur ) pengelola UPTD Balai

Benih Ikan Kubangsari serta optomalisasi sarana dan prasarana UPTD Balai

Benih Ikan Kubangsari.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (masyarakat/petani ) pengelola Unit

Perbeihan Rakyat sebagai mitra dari UPTD Balai Benih Ikan.

Meningkatkan peran serta petani ikan dalam pengembangan produksi dan

produktivitas perikanan air tawar di sentra produksi.

3.3.9 Renstra Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Kehutanan Provinsi Jawa Barat

adalah:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN, LESTARI BAGI

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “


Kehutanan provinsi JABAR melalui Misinya sebagai berikut:

76

1. Meningkatkan pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung,

meningkatkan rehabilitasi lahan dan kobservasi Sumber Daya Alam.

2. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara lestari dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan

lindung.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,

maka Dinas Pertnian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar menetapkan



- Meningkatkan Sumber Daya Hutan melalui pemantapan peran serta

masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan dan kawasan

hutan yang berfungsi lindung.

- Memotifasi para petani hutan rakyat dalam pola kemitraan dengan

pengusaha kayu olahan yang ada di Kota Banjar.

3.3.10 Telaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat.

RTRW Provinsi Jawa Barat No.22 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

RTRW Provinsi Jawa Barat menjadi pedoman untuk :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab/Kota;

b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka MenengahKab/kota;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah

Kab/Kota;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antar wilayah kota, serta keserasian antar sektor Kab/Kota dan

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi Kab/Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi jawa barat menjadi panduan dalam

penyusunan Rencana Staregis Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota

Banjar:

77

Yang menjadi pertimbangan adalah:

Paragraf: 2 Rencana kawasan lindung.

Pasal 26,27,28.sampai pasal 29.

Paragraf 3 Rencana Kawasan Budidaya:

Pasal 41: Mengenai Kawasan Hutan Produksi

Pasal 42: Mengenai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 43: Mengenai Kawasan Perkebunan

Pasal 44: Mengenai Kawasan Peternakan

Pasal 46: Mengenai Kawasan Perikanan

3.3.11 Telaahan terhadap RTRW Kota Banjar.

RTRW Kota disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di

Wilayah Kota Banjar.

RTRW Kota menjadi pedoman untuk :

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah;

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antar wilayah kota, serta keserasian antar sektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

RTRW Kota memuat :

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;

2. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan

sistem jaringan prasarana kawasan;

3. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan

budi daya;

4. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program

utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu

pelaksanaan; dan

5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan

peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Yang menjadi pertimbangan adalah dalam penyusunan program dan

kegiatan yang terkandung dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas

78

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sebagian isi RAPERDA RT RW

Koat Banjar adalah:

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 54

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada

Pasal 44 huruf j meliputi :

a. kawasan pertanian hortikulture;

b. kawasan pertanian perkebunan;

c. kawasan pertanian tanaman pangan; dan

d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian hortikulture sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a memiliki luas 3.249 Hektar.

(3) Kawasan pertanian perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.315,28 Hektar, yang

meliputi :

a. kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 1.709,21 Hektar;

b. kecamatan Banjar seluas kurang lebih 375,81 Hektar;

c. kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih 62,71 Hektar; dan

d. kecamatan Langensari seluas kurang lebih 167,55 Hektar.

(4) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berupa pertanian lahan basah seluas kurang lebih 3.833,15 Hektar,

yang meliputi :

a. kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 951,24 Hektar;

b. kecamatan Banjar seluas kurang lebih 763,35 Hektar;

c. kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih 680,25 Hektar; dan

d. kecamatan Langensari seluas kurang lebih 1.438,31 Hektar.

(5) Rencana pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, diarahkan pada :

a. mempertahankan pertanian lahan basah sawah beririgasi; dan

b. rehabilitasi kawasan pertanian.

(6) Rencana pengembangan kawasan perternakan seluas kurang lebih 60,6 Ha,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. lingkungan Cipadung di Kelurahan Purwaharja, Desa Waringinsari, dan

Kelurahan Bojongkantong untuk pengembangan kawasan ternak sapi,

ternak ungags (bebek dan itik);

b. desa Karyamukti, Sukamukti, Binangun, dan Desa Balokang untuk

pengembangan ternak domba dan ayam buras; dan

c. kelurahan Bojongkantong dan Kelurahan Muktisari untuk pengembangan

kawasan ternak kambing dan itik.

79

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya

Pasal 55

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf k adalah kawasan peruntukan perikanan budidaya.

(2) Rencana kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pengembangan dan peningkatan dan pengembangan

prasarana Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Mulyasari Kecamatan

Pataruman dengan kurang lebih 5 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 46

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud pada Pasal 44 huruf b

adalah hutan produksi di Kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih

418,82 hektar, di Kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 506,99

hektar dan di Kecamatan Langensari seluas kurang lebih 84,01 hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

(1) Kawasan Peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf c, meliputi:

a. kawasan industri dan pergudangan; dan

b. pengembangan industri kecil dan rumah tangga.

(2) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud ditetapkan

sebagai berikut :

a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas

unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agrobisnis);

b. mengembangkan industri pengolahan berbasis agro di Kecamatan

Langensari dan Kecamatan Pataruman;

c. mengarahkan lokasi untuk kawasan industri di Desa Sinartanjung

Kecamatan Pataruman, kawasan pergudangan di Desa Langensari

Kecamatan Langensari dan Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman;

d. mengendalikan kegiatan industri yang telah ada dari dampak polusi dan

lalu lintas. (mengendalikan dan pencegahan pencemaran dan atau

kerusakan komponen lingkungan hidup dari dampak kegiatan industri

yang telah ada);

e. mewajibkan kepada kegiatan industri yang baru untuk membuat dokumen

lingkungan hidup sebagai arahan dalam hal upaya pengelolaan dan

80

pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup; dan

f. membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kawasan industri

untuk melihat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,

prakiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, efisiensi

pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman hayati.

(3) Kawasan Industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. kawasan industri di Kecamatan Pataruman seluas kurang lebih 100 Hektar;

b. kawasan industri di Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 70,38 Hektar;

c. kawasan industri di Kecamatan Purwaharja seluas kurang lebih 20,00

Hektar; dan

d. kawasan industri di Kecamatan Langensari seluas kurang lebih 25,42

Hektar.

(4) Rencana pengembangan Industri Kecil dan rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di

perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan

b. menata industri kecil di Desa Langensari, Desa Neglasari, Desa

Cibeureum, Desa Balokang, dan Kelurahan Purwaharja.

(5) Kawasan industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi

(pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup) diarahkan ke kawasan

industri.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis merupakan faktor penentu dalam penetapan strategi (

Critical Success Factors ). Isu - isu strategis tersebut terkait dengan apa yang

seharusnya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pengembangan

Pembangunan Pertanian. Untuk itu isu - isu strategis yang berkaitan dengan

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar yaitu sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Peningkatan Kelembagaan Petani, dan Sumber Daya Manusia Pertanian;

2. Komoditas pilihan sebagai komoditi andalan;

3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian;

4. Optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan dan non produktif;

5. Terciptanya pasar Statsiun Terminal Agrobisnis di Kota Banjar

6. Mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan investor.

81

Jadi ada 6 sasaran isu-isu strategis yang harus di tanganni dan di

impelentasikan pada jangka waktu lima tahun ke depan ( TA 2014 sampe TA

2018 ) oleh dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Isu –isu strategis yang akan di tangani yaitu:

Peningkatan Kelembagaan Petani, dan Sumber Daya Manusia Pertanian;

Dengan adanya upaya penambahan kelembagaan petani dan fungsi peranan

tokoh masyarakat yang berurusan dengan pelaku usaha agribisnis, diharapkan

tokoh masyarakat yang bermitra dengan Penyuluh lapangan Pertanian mampu

meningkatkan SDM petani dengan adanya temu usaha, temu bisnis dan

pelatihan sekolah lapangan terpadu.

Komoditas pilihan sebagai komoditi andalan;

Dengan berjalanya waktu pada awal pemerintahan Kota Banjar Dinas

Pertanian merintis sektor komoditas pilihan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan. Dari tiga sektoral tersebut alhamdulilah rambutan si batulawang,

ternak kambing PE, sapi potong, kelapa dan gula kelapa serta kayu jati

menjadi salah satu komoditas penting dan mampu meningkatkan PDRB sektor

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian;

Semua sarana dan prasarana yang di hibahkan ke masyarakat banjar melalui

kelembagaan petani ( kelompok tani binaan ) baik itu alat dan mesin pengolah

maupun sarana produksi lainya, diharapkan manpu mendongkrak kuantitas

dan kualitas produksi komoditas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan dan non produktif;

Lahan –lahan tidur dan non produktif di wilayah kota banjar yang statusnya

milik masyarakat akan optimal dan perfungsi dengan baik sebagai lahan-lahan

komoditas pertanian, bila saluran irigasi mengalir ke kawasan teersebut.

Makanya diharapkan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Jalan

distribusi hasil bumi dari desa ke kota di optimalkan.

82

Terciptanya pasar Statsiun Terminal Agrobisnis di Kota Banjar

Kota banjar yang merupakan pintu gerbang wilayah priangan timur sudah

sejak lama menjadi kota jasa dan transit sehingga dengan di bangunya Sub

Statsiun Terminal Agribisnis. Akan mampu meramaikan transaksi jual beli

sekelas Pasar Induk Caringin.

Mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan investor.

Menumbuh kembangkan jiwa dan orientasi bisnis dengan pelaku usaha

agribisnis di wilayah Kota Banjar masih minim dikarenakan rencana tata letak

RT RW masih timpang tindih dengan instansi lainya. Sehingga investor masih

mersa ragu –ragu menanamkan modalnya.

83

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1 Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi , merupakan satu langkah

penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat

mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus

strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin

kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin

diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di masa depan. Berdasarkan makna

tersebut dan sesuai dengan Visi Kota Banjar tahun 2014 - 2018, maka visi Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kota Banjar tahun 2014 - 2018 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PERTANIAN YANG BERAZASKAN

AGRIBISNIS”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Banjar tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya,

melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi

84

Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Banjar tahun 2014 – 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektip dan efisien:

2. Meningkatkan kemampuan kelompok Tani dan Pelaku Usaha Tani yang mampu

meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, Teknologi Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan Pertanian, lahan Perikanan dan

Kehutanan;

5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

6. Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan;

Penjelasan dari Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

Masyarakat Pertanian dan Agrobisnis merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah

Kota Banjar dalam mencapai visi :

Masyarakat Pertanian, artinya kondisi dimana masyarakatnya menjalani kehidupanya

sebagai petani dan buruh tani. Desa dan petani merupakan dua kata yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lainya. Desa tidak sekedar bermakna teritorial yang secara

wilayah berbeda dengan Kota dalam ciri geografis dan ekologis, tetapi desa juga

mempunyai kultur budaya yang unik.

Agribisnis, adalah bisnis berbasis usaha pertanian/ bidang lain yang mendukung baik di

hulu maupun di hilir. Penjelasan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok,

sedangkan agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan ( Food Suppy Chain ).

Agribisnis mempelajari strategi memperoleh hubungan dengan mengelola aspek

budidaya, pascapanen, proses pengelola hingga tahap pemasaran.

Uraian Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

85

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi

sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan,

tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka

misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Organisasi yang epektif dan efisien:

Mengingat pentingnya struktur organisasi kinerja aparatur dalam pembangunan

pertanian, maka sudah seharusnya menyeimbangkan stabilitas kinerja dalam sebuah

organisasi. Kajian organisasi diantaranya: membahas tentang bagaimana sebuah

Organisasi Perangkat Daerah menjalankan Tufoksinya dan mengaktualisasikan Visi dan

Misi yang sudah di tetapkanya. Aspek terpenting dalam organisasi perangkar daerah:

Terpenuhinya kebutuhan rutin/poko oprasional OPD, guna melayani pelayanan prima

kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kemampuan kelompok Tani dan Pelaku Usaha Tani yang mampu


Mengingat pentingnya kelembagaan petani ini dalam pembangunan pertanian,

maka sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu

fokus dalam pembangunan. Terbentuknya kelompok tani dan pelaku usaha tani

merupakan proses meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai komoditas pertanian,

perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Aspek terpenting dalam kelompok tani dan kelembagaan petani (1) Organisasi

petani/ masyarakat yang legal; (2) pengelompokan tingkatatan kelas kelompok tani yang

jelas (3) Satu pandangan utama memajukan pembangunan pertanian. Tingkat keberhasilan

dalam pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, Teknologi Pertanian,


Penerapan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna merupakan salah

satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan produksi petanian di Kota Banjar.

86

Mengingat laju pertumbuhan produksi berbagai komoditas pertanian, perikanan dan

kehutanan selama 10 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih

memungkinkan bagi Kota Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan produksi

dengan mengoptimalisasi lahan dan memfasilitasi saarana dan prasarana berupa alat dan

mesin produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dengan tambahan fasilitas sarana dan prasarana produksi tersebut diharapkan

mampu meningkatkan produksi komoditas dari berbagai sektor pertanian. Termasuk

sarana pengolah pangan guna mengendalikan harga pada waktu pascapanen/ panen raya.


Kehutanan;

Luas Lahan Pertanian, Lahan Perikanan dan lahan Hutan rakyat di Kota Banjar.

Relatif lebih sedikit jika di bandingakn dengan Luas lahan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan di Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Namun dengan adanya

pasilias infrastruktur berupa jaringan irigasi yang ampu mengairi ke sentra-sentra

produksi tanaman pangan, palawija, perkebunan, dan perikanan serta jalan produksi

yang menghubungkan antara sentra produksi dan pasar lebih terjamin.

Dengan di tambanya jalur jalan produksi desa dan rehabilitasi jaringan irigasi

desa, diharapkan mampu meningkatkan pola tanam, yang tadinya sawah tadah hujan

menanam padi 1-2 kali dalam satu tahun. Dengan adanya irigasi mampu menanam padi

3 kali dalam setahun, sdangkan jalan produksi mempermudah tarnsportani dalam

memangkut hasil komoditas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maupun hasil bumi

lainya.

5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Jumlah penduduk petani dan buruh tani berdasarkan mata pencaharian

menduduki posisi ke.3 setelah pedagang urutan ke.1 dan industri urutan ke.2, menurut

hasih surpey dan data yang di keluarka oleh Badan Statistik Kota Banjar jumlah petani

kota banjar sebanyak12.235 orang 16,70% dan buruh tani 592 orang 7,81% pada tahun

2012. Kegiatan SLPTT Sekolah LapanganPengelolaan Tanaman Terpadu, temu usaha

87

dan temu teknologi dalam acara HKP merupaka salah satu upaya dalam meningkatkan

Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dengan adanya pembinaan kelompok dengan cara monitoring dan evaluasi

kegiatan yang di salurkan lewal kelembagaan dalam hal ini kelompok tani, jadi kinerja

dinas Pertanian dan Ketahanan pangan dapat di ukur dengan keberhasilan kelompok tani

binaan. Kelompok tani di Kota Banjar ada 208 kelompok terdiri dari:

- Kelompok tani Pemula 79 kelompok.

- Kelompok tani Lanjut 90 kelompok.

- Kelompok tani Madya 36 kelompok.

- Kelompok tani Utama 3 kelompok.

6. Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan;

Dalam rangka meningkatkan transaksi barang jan jasa serta transit. Kota Banjar

memerlukan lahan bongkar muat termasuk sarana penunjang seperti lahan parkir

kendaraan dan gudang Stasiun Terminal Agribisnis. Dengan adanya sarana dan

parasarana S T A yang representatif akan manambah keramaian, dan memperluas

jaringan pemasaran.

Pola kemitraan antara UPTD Balai Benih Padi Panatasan, Balai Benih Ikan

Kubangsari, kemitraan pembuatan pupuk organik, dan kemitraan komoditas Pertanian,

Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan dengan petani mitra binaan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar dapat membantu dalam pengembangan

pembangunan pertanian serta memudahkan monitoring dan evaluasi kegiatan.

4.1.3 Indikator Kinerja Utama ( key performance indicator )

Kinerja utama dari Dinas Pertanain dan Ketahanan Pangan adalah hal utama apa yang

akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi

pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal business dan tertuang dalam tugas dan fungsi

serta kewenangan utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

88

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas

pertanian dan Ketahahanan pangan, sehingga IKU (Key Performance Indicator) merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD. Dengan kata lain IKU

digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari OPD yang bersangkutan. IKU harus memenuhi

kriteria spesifik, dapat diukur dan relevan.

Merujuk dari peraturan Menteri, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Tentang IKU

prioritas pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terkait dengan fungsi

Kementrian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Ada dua prioritas yaitu:

1. Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fokus:

- Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan

bahan baku industri dari dalam daerah.

- Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk.

- Peningkatan kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan dengan Fokus:

- Pemantapan kawasan hutan;

- Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan;

- Peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai;

- Pengembangan penelitian dan iptek sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Target Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

Sesuai Dengan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NO 20 TAHUN 2013

89

KOTA : BANJAR

NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERHITUNGAN CAPAIAN

KINERJA KET

1 2 3 4 5 6 8

13

KETAHANAN

PANGAN 49

Regulasi

ketahanan

pangan

Ada / tidak peraturan tentang

kebijakan ketahanan pangan

dalam Ada

bentuk perda, perkada, dsb

(ada dalam bentuk Perda)

- Permentan Nomor :

35/Permentan/OT.140/7/2009

tentang Juklak Jabfung

Penyuluh Pertanian.

- Peraturan Walikota Banjar

Nomor : 32/kpts

DPKP.23/5/2013. tentang

Standar Pelayanan Minimal

Ketahanan Pangan.

- Keputusan Walikota Banjar

No. 520/Kpts.144.a-

Distan/2010 tentang

Penetapan Kelompok

Afinitas Penerima Dana

Bansos Program Aksi Desa

Mandiri Pangan Bidang

Ketahanan Pangan

Tugas Pembantuan di Kota

Banjar.


No. 521/Kpts.116-

Distan/2010 tentang

Penetapan Tim Sistem Pangan

dan Gizi Serta Penanganan

Daerah Rawan Pangan di

Kota Banjar.


No. 978/Kpts.183.a-

Distan/2010 tentang

Pengelola Bantuan Keuangan

utk Menunjang

Pembangunan Pertanian di

Kota Banjar (APBD Prov

Jabar)

50

Ketersediaan

pangan utama

Rata-rata jumlah ketersediaan

pangan utama per tahun (kg)

x 1000 24036263,94%

(jumlah

penduduk

Jumlah

penduduk (jiwa)

90

data

sementara)

47.431.000 kg x 1000

197.331 jiwa

3

Produktivitas

padi atau

Bahan Utama

Utama Produksi Padi : 44 937 Ton

PERTANIAN

lainya per

hektar Produksi Jagung : 1 538 Ton

Produksi Kedele : 956 Ton

Luas arel Sawah : 8.083 ha

Luas areal Tanaman Jagung :

613 ha

Luas areal Tanaman Kedele :

577 ha

Jumlah Prod pangan utama

padi ,jagung, kedele. X 100%

jumlah luas lahan tanaman

bahan pangan utama

47.431 Ton X 100% 511,49%

9273 Ha

4

Kontribusi

Sektor

Pertanian

terhadap

PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari

sektor Pertanian x 100% 18,64%

( data

sementara )

Jumlah total

PDRB

'329.755,01 x 100%

1.769.538,79

3 KEHUTANAN 11

Rehabilitasi

Hutan dan

Lahan Kritis

Luas Hutan dan lahan kritis

yang direhabilitasi (ha) x 100

% 11,54%

( luas hutan

rakyat )

Luas total hutan dan

lahan kritis (ha)

200 x 100 %

1.733,20 Ha

12

Kerusakan

Kawasan

Hutan

Luas Kerusakan Kawasan

Hutan (ha) x 100 % 5,14%

( luas hutan

rakyat ) Luas kawasan hutan (ha)

89 ha x 100 %

91

1.733,20 Ha

13

Kontribusi

Sektor

Kehutanan

terhadap

PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari

sektor Kehutanan x 100% 0,47%

Jumlah total

PDRB

1.278,09 x 100%

274.659,50

1

KELAUTAN

DAN

PERIKANAN 1

Produksi

Perikanan

Jumlah produksi ikan (Rp) x

100 % 100,6%

Target daerah (ton)

2.268,00 x 100 %

2.255,1

2

Konsumsi

Ikan

Jumlah konsumsi ikan (Kg) x

100 % 176,78%

(Data

sementara) Target daerah (Kg)

3.790.340 kg x 100%

2.144.100 kg

Target Konsumsi Ikan

Provinsi Jawa Barat = 26

Kg/Kapita

Target Konsumsi Ikan Daerah

= 20 Kg/Kapita

26 kg/kapita x 100%

20 kg/kapita

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam

Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang

92

Peternakan dan Perikanan serta Bidang Perkebunan dan Kehutanan. Dinas Pertanian dan

Ketahanan pangan Kota Banjar.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah :

Tujuan Perencanaan Stretegis Lima Tahun ke depan :

1. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien;

Indikator tujuan yang di gunakan dalam tujuan perencanaan strategis ini adalah:

Terlaksananya oprasional kantor secara optimal.

2. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu


Indikator tujuan yang di gunakan adalah:

Tersusunya data base jumlah kelompok tani di Kota Banjar.

Tersusunya data pelaku usaha tani agribisnis di Kota Banjar.

Tersusunya data target dan capian produksi komoditas pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Persentase kelompok tani yang mendapat pelatihan.

3. Meningkatkan Meningkatka kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, teknologi pertanian,

perikanan dan kehutanan;


Tersusunya data bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Tersusunya data bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan.

Tersusunya data bantuan srana dan prasarana produksi kehutanan.

Persentase kelompok tani yang mendapat sarana dan prasarana produksi pertanian,

perikanan dan kehutanan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, lahan perikanan dan

kehutanan;

93


Tersusunya data luas baku lahan basah dan lahn kering di Kota Banjar

Tersusunya data lahan kritis di Kota Banjar

Tersusunya data regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Persentase data lahan basah dan lahan kering serta lahan kritis.

5. Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan.


Tersusnya peningkatan jumlah pelatihan SDM ( penyuluh pertanian, perikanan dan

kehutanan )

Persentase pelaksanan pelatihan SDM (penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan)

6. Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan.


Terlaksananya pengembangan Sub Terminal Agribisnis.

Terciptanya penambahan pengembangan usaha agribisnis pedesaan

Persentase jumlah bangunan STA dan penambahan pelaku usaha agribisnis pedesaan

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam jangka

waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan

untuk menjabarkan Misi yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Analisisini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur

(measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

94

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Indikator sasaran yang diukur adalah:

Kinerja aparatur struktural dan fungsional.

Tatalaksana perkantoran.

2. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu

meningkatkan kuntitas dan kualitas produksi.


Kelompok tani.

Pelaku usaha agribisnis.

Target capian produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.

- Produksi padi.

- Produksi jagung.

- Produksi kedelai.

- Produksi daging sapi.

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, teknologi Pertanian,



Kelompok tani sektor Pertanian.

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB.

Kelompok tani sektor Perikanan.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Kelompok tani sektor kehutanan.


Kehutanan:

95

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

Pemanfaatan luas lahan basah dan lahan kering.

Penanganan rehabilitasi lahan kritis.

Regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

- Menurunya lahan kritis.

5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:


Peningkatan jumlah pelatihan SDM (penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan).

6. Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan:


Sub Terminal Agribisnis.

Kelompok Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

- Rintisan daerah agrowisata.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel IV.1.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan

strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi:

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Banjar dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkunganya itu S – O (Strengths –

Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan

96

tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program

kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersif atinternal, yaitu kebijakan dalam

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersif ateksternal yaitu

kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

95

TABEL IV.1

KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018

DINAS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PERTANIAN YANG BERAZASKAN AGRIBISNIS

MISI I : Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan kelembagaan petani dan Pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar

Terbentuknya kelompok Tani dan Pelaku Usaha Tani yang Tangguh dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi;

a) Data base jumlah kelompok tani di Kota Banjar. b) Data pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar. c) Data target dan capian produksi komoditas Pertanian,


295

6

300

4

305

3

310

3

315

3

MISI II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana,teknologi pertanian,perikanan dan kehutanan

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan kinerja petani dan memudahkan pengelolaan oprasi pertanian

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

a) Data bantuan sarana dan prasarana produksi Pertanian.

b) Data bantuan sarana dan prasarana produksi Perikanan.

c) Data bantuan sarana dan prasarana produksi Kehutanan.

5

5

2

5

5

2

5

5

1

5

5

1

5

5

1

MISI III MISI III : Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian,lahan perikanan dan kehutanan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Menggali potensi lahan pertanian, perikanan dan kehutanan

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan Pertanian, lahan Perikanan dan Kehutanan;

a) Data luas baku lahan basah dan lahan kering Kota Banjar.

b) Data lahan kritis di Kota Banjar. c) Regulasi pencegahan alih fungsi

lahan pertanian.

75 180 40%

80

180

42%

85 180 44%

90 180 46%

95 180 48%

96

MISI III MISI IV : Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian,perikanan dan kehutanan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan wawasan aparatur ( penyuluh lapangan )

Optimalisasi Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

a) Peningkatan jumlah pelatihan SDM (penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan).

75

80

85

90

95

MISI III MISI V : Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan pendapatan dan Daya beli masyarakat petani di Kota Banjar.

Terciptanya peluang pasar dan pola kemitraan

a) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.

b) Monev kelompok olahan produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

10 10

9

10

8 15

7 15

6 20

97

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat

disusun strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

Sasaran 1: Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien:

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Pemenuhan kebutuhan oprasional kantor dan aparatur guna mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat melaui stabilitas kinerja aparatur.

Sasaran 2: Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani

yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.

Strategi: Percepatan penyediaan data / informasi spatial dan non spatial.


a) Pengumpulan data secara terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, teknologi

pertanian, perikanan dan kehutanan

Strategi: Fasilitasi sarana dan prasarana berupa alat dan mesin dan saran

aproduksi lainya .


a) Pendataan kebutuhan alat dan mesin sesuai kebutuhan Rencana Depinitif

Kelompok dan lahan baku di kelompok tani.

b) Penyediaan sarana dan prasarana alat dan mesin pertanian

Sasaran 4: Mengoptimalkan SDA lahan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Strategi: mengolah lahan tidur dan lahan tidak produktif yang berada di

masyarakat

Kebijakan yang di tempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

a) Adanya regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

b) Eliminasi lahan kritis di kota Banjar.

98

Sasaran 5: Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Strategi: Meningkatkan wawasan dan keahlian penyuluh lapangan.


a) Mengikut sertakan para Penyuluh Pertanian Lapangan pada acaran

pelatihan dan seminar teknis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Sasaran 6: Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan.

Strategi: Menambah investor pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar.

Kebijakan yang ditempuhuntukmelaksanakanstrategiini, yaitu:

a) Pengembangan terhadap kelompok usaha tani bidang Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

b) Pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

99

TABEL IV.2 Stategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PERTANIAN YANG BERAZASKAN AGRIBISNIS

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

MISI I : Terbentunya kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE- STRATEGI KEBIJAKAN

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan kelembagaan petani dan Pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar

Terbentuknya kelompok Tani dan Pelaku Usaha Tani yang Tangguh dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi; l

d) Data base jumlah kelompok tani di Kota Banjar.

e) Data pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar.

f) Data target dan capian produksi komoditas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

295 6

300 4

305 3

310 3

315 3

Percepatan penyediaan data / informasi spatial dan non spatial

Pengumpulan data secara terpadu dan berkelanjutan

MISI II : Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sarana/prasarana, teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan kinerja petani dan memudahkan pengelolaan oprasi pertanian

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

d) Data bantuan sarana dan

prasarana produksi

Pertanian.

e) Data bantuan sarana dan

prasarana produksi

Perikanan.

f) Data bantuan sarana dan

prasarana produksi

Kehutanan.

5

5

2

5

5

2

5

5

1

5

5

1

5

5

1

Fasilitasi sarana dan prasarana berupa alat dan mesin dan saran aproduksi lainya

Pendataan kebutuhan alat dan mesin sesuai kebutuhan Rencana Depinitif Kelompok dan lahan baku di kelompok tani

100

MISI III MISI III : Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan Pertanian, lahan Perikanan dan Kehutanan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Menggali potensi lahan pertanian, perikanan dan kehutanan

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan Pertanian, lahan Perikanan dan Kehutanan;

d) Data luas baku lahan basah dan lahan kering Kota Banjar.

e) Data lahan kritis di Kota Banjar.

f) Regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

75

180

40%

80 180 42%

85

180 44%

90 180 46%

95 180 48%

mengolah lahan

tidur dan lahan

tidak produktif

yang berada di

masyarakat

Adanya regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian

MISI III MISI IV : Optimalisasi Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan wawasan aparatur ( penyuluh lapangan )

Optimalisasi Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

b) Peningkatan jumlah pelatihan SDM (penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan).

75

80

85

90

95

Meningkatkan

wawasan dan

keahlian penyuluh

lapangan.

Mengikutsertakan

para Penyuluh

Pertanian Lapangan

pada acaran pelatihan

dan seminar teknis

Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

MISI III MISI V : Terciptanya peluang pasar dan pola kemitraan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatkan pendapatan dan Daya beli masyarakat petani di Kota Banjar.

Terciptanya peluang pasar dan pola kemitraan

c) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.

d) Monev kelompok olahan produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

10

10

9

10

8

15

7 15

6 20

Menambah daya tarik investor pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar.

Pengembangan terhadap kelompok usaha tani bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

99

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2014 – 2018 meliputi:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (Outcome): Meningkatnya pelayanan dan tertibnya jasa Administrasi perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Misi Dinas ke 1:

Mewujudkan organisasi yang epektif dan efisien. Jumlah angaran yang di sediakan untuk

Program ini sebesar Rp. 2.309.220.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat.

Kelompok sasaran: Aparatur yang dilayani oleh SKPD.

Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalah Rp: 9.700.000,-

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Keluaran (Output): Tercukupinya kebutuhan jasa kominikasi, sumber daya

air dan listrik.

Kelompok sasaran: Aparatur yang dilayani oleh SKPD.

100


c) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Indikato Keluaran (Output): Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaran

dinas/oprasional.

Kelompok sasaran: Aset daerah berupa kendaran dinas roda empat


d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya biaya perpanjangan STNK

Kelompok sasaran: Aset daerah.


e) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya buku cek dan giro.

Kelompok sasaran: Aparatur.


f) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya biaya jasa petugas kebersihan kantor

Kelompok sasaran: Non aparatur .


g) Penyediaan alat tulis kantor.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya kebutuhan logistik berupa alat tulis kantor.



h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan.

Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya biaya untuk percetakan dan penggandaan

dokumen.

101



i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya biaya komponen instalasi listrik.



j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikato Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Kelompok sasaran: Aparatur


k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya

iklan.

Kelompok sasaran: Aparatur dan non aparatur


l) Penyediaan makan dan minum.

Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan

kantor.



m) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah.



102

n) Penyediaan jasa tenaga pendukung.

Indikator Keluaran (Output): Pembiayaan bagi tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran (pramubakti) dan supir kepala dinas. (4 orang)



o) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

dan kesejahteraan aparatur.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Misi Dinas ke 1: Mewujudkan organisasi

yang epektif dan efisien. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp.

2.281.870.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pengadaan kendaraan dinas/oprasional

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya kendaraan dinas/oprasional roda empat.


Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalah Rp: 1.008.000.000,-

b) Pengadaan peralatan, dan perlengkapan kantor

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, serta

mebeuler.



c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

103

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor BPP dan UPTD.


Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalh Rp: 175.000.000,-

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya biaya penggantian suku cadang

kendaraan dinas/oprasional.



e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja.



3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

dan kesejahteraan aparatur.



215.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pengadaan pakian KORPRI

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya 80 stel pakian korpri buat aparatur.



4) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan

104

Sumber daya aparatur.



240.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pendidikan dan pelatihan formal.

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya pendidikan serta pelatihan formal

aparatur..



5) Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian

Kinerja dan Keuangan.

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan

dinas.


yang epektif dan efisien.

Kegiatan:

a) Penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya data pelaporan LAKIP.



b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya pelaporan keuangan semesteran.



c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2014

105

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya pembuatan laporan akhir tahun.



6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Hasil (Outcome):

1. Regulasi ketahanan pangan,

2. Ketersediaan energi dan protein perkapita,

3. Penguatan cadangan Pangan,

4. Informasi pasokan, harga dan akses pangan,

5. Stabilitas harga dan pasokan pangan,

6. Pencapian skor pola pangan harapan,

7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan,

8. Penanganan kerawanan pangan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai dengan Misi Dinas ke II: Meningkatkan

kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas

dan kualitas produksi. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp14.

031.351.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Indikator Keluaran (Output): Pendistribusian bahan pangan utama ke Kelompok

Kampung KB/ Kelompok Wanita Tani.

Kelompok sasaran: Masyarakat/ Petani.


b) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Indikator Keluaran (Output): Peta dan data potensi Komoditas pertanian, perikanan

dan kehutanan.

106



c) Analis jumlah rasio jumlah pendukung terhadap jumlah Kebutuhan Pangan

Indikator Keluaran (Output): Tersusunya Neraca Bahan Makanan.



d) Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian.

Indikator Keluaran (Output): Terminitornya kegiatan peningkatan produksi pangan di

kelompok tani binaan.



e) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Indikator Keluaran (Output): Pembinaan kader PKK dan peningkatan tambahan

pendapatan serta perbaikan gizi keluarga.

Kelompok sararan: Masyarakat/ Petani.


f) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya alat dan mesin olahan pangan asal,

sereaalia, umbi-umbian dan buah-buahan.

Kelompok sararan: Masyarakat/ Petani.


g) Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Indikator Keluaran (Output): Pembinaan desa menuju swasembada pangan sekala

lokalita.

Kelompok sasaran:. Masyarakat/ Petani.

107


h) Pengembangan Intensifikasi tanaman Padi,Palawija dan Hortikultura

Indikator Keluaran (Output): Pendistribusian benih padi, palawija, sayuran

bersertifikat. Sesuai dengan kondisi wilayah.

Kelompok sasaran: Kelompok tani/ pengarap.


i) Pengembangan diversifikasi tanaman

Indikator Keluaran (Output): Terselenggaranya uji varietas komoditas padi dan

palawija sesuai spesifik lokalita.



j) Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Indikator Keluaran (Output): Teridentifikasinya cadangan pangan pemerintah desa

dan masyarakat.



k) Pengembangan Perbenihan / Perbibitan

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya benih padi di UPTD balai benih padi Kota

Banjar. Terserapnya calon benih padi dari kelompok tani kemitraan.

Kelompok sasaran: kelompok tani mitra UPTD balai benih padi.


l) Peningkatan mutu dan Keamanan Pangan

Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan

pangan.

Kelompok sasaran: kelompok tani/ masyarakat pelaku agribisnis.


108

m) Peningkatan Produksi, Produktivitas , dan Mutu Produk Pertanian

Indikator Keluaran (Output): Meningkatnya produksi dan produktivitas padi, sayuran

dan buah-buahan.

Kelompok sasaran: Masyarakat


n) Penyuluhan sumber Pangan Alternatif.

Indikator Keluaran (Output): Berkurangnya ketergantungan pada beras dan terigu.

Kelompok sasaran: masyarakat petani, dan aparatur penyuluh lapangan pertanian.


o) Pengembangan jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani

Indikator Keluaran (Output): Perbaikan dan pemeliharaan Jitut dan Jides di sentra

produksi pertanian.

Kelompok sasaran: masyarakat petani.


p) Pengendalian penyakit Hewan Ikan dan Tanaman

Indikator Keluaran (Output): Terkendalinya penyakit hewan, ikan dan tanaman.



q) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.

Indikator Keluaran (Output): Penyediaan, penyebaran, dan pelayanan informasi

pertanian.



r) Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Indikator Keluaran (Output): Acara Hari Krida Pertanian baik tingkat daerah,

provinsi dan nasional.

109

Kelompok sasaran: masyarakat petani, dan aparatur penyuluh lapangan pertanian.


7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Hasil (Outcome):

- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

- Tersedianya sarana STA (Sub Terminal Agrobisnis);

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan sesuai dengan

Misi Dinas ke VI: Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan. Jumlah angaran yang

di sediakan untuk Program ini sebesar Rp 8.266.971.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Kota

Banjar.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya STA sarana pasar dan promosi ragam

olahan pangan dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan beserta ragam olahan

pangan lainya.

Kelompok sasaran: masyarakat, kelompok tani, asosiasi usaha pertanian/perkebunan

dan pelaku usaha agribisnsis. Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan

adalah Rp: 8.266.971.000,-

8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Hasil (Outcome):

- Meningkatnya penerimaan ilmu dan teknologi baru di kelompok tani

dan pelaku usaha agribisnis.

- Tersedianya sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan sesuai dengan Misi

Dinas ke III: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, teknologi pertanian,

perikanan dan kehutanan. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp

22.450.000.000,- selama 5 tahun.

110

Kegiatan:

a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

Indikator Keluaran (Output):

- Terdistribusikanya sarana dan prasarana komoditas Pertanian/Perkebunan ke

Kelompok Tani di Kota Banjar.

- Tertatanya kawasan pengembangan produksi pupuk organik.

- Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani.

- Pengembangan Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa

Kelompok sasaran: Kelompok tani binaan


b) Penyusunan site plan Pemetaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Indikator Keluaran (Output): Terbentuknya site plan pemetan JITUT dan JIDES

Kelompok sasaran: masyarakat petani, dan kawasan agribisnis.


9) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.

Hasil (Outcome):

- Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

- Produktivitas Padi dan Bahan Pangan lainya.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan sesuai dengan Misi


perikanan dan kehutanan. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp

5.182.860.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Indikator Keluaran (Output): Terealisasinya rehabilitasi sarana infrastruktur jalan

usaha tani di sentra-sentra produksi perkebunan.

Kelompok Sasaran: Kelompok tani.

111


b) Pengembangan bibit ungul Pertanian/Perkebunan


- Bertambahnya luas perkebunan komoditas kelapa rakyat.

- Pengembangan usaha produksi perkebunan.

Kelompok Sasaran: Kelompok tani.


c) Pengembangan Produksi pupuk organik

Indikator Keluaran (Output): Terpasilitasinya bangunan dan mesin pengolah Pupuk

Organik.

Kelompok sasaran: Kelompok tani.


10) Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak

Hasil (Outcome): Terkendalinya penyakit menular ternak di Kota Banjar.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Misi Dinas ke V:

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, lahan perikanan dan kehutanan.

Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp 500.000.000,- selama 5

tahun.

Kegiatan:

a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.

Indikator Keluaran (Output): Terkendalinya penyakit menular pada ternak.

Kelompok sasaran: Kelompok Ternak, dan masyarakat pembudidaya ternak.


11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Hasil (Outcome):

- Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB.

112

- Pengembangan populasi ternak.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Misi Dinas ke II: Meningkatkan

kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan

kualitas produksi. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp

13.910.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pembibitan dan Perawatan Ternak

Indikator Keluaran (Output): Terdistribusikanya bibit dan induk ternak besar, ternak

kecil, dan unggas, serta sarana penunjang (Inseminasi Buatan)



b) Pengembangan Agribisnis Peternakan


- Pengembangan ternak sapi potong, domba , kambing, unggas.



12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Hasil (Outcome):

- Volume pemasaran produksi peternakan

- Meningkatnya ragam olahan pangan asal hewan.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Misi Dinas ke VI: Menciptalkan peluang

pasar dan pola kemitraan. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar Rp

106.860.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Meningkatnya permintaan olahan pangan asal ternak

113

Kelompok sasaran: kelompok ternak binaan/ pengrajin olahan pangan asal ternak.


13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya instalasi penanganan limbah padat dan cair di RPH

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan sesuai dengan Misi Dinas ke III:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, teknologi pertanian, perikanan dan

kehutanan. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar

Rp 5.407.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna


- Terfasilitasinya instalasi penanganan limbah padat dan cair di RPH

- Tersedianya sarana dan biaya oprasional RPH

Kelompok sasaran: Aparatur / fasilitas RPH.


14) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Hasil (Outcome): Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Program Pemanfataan Potensi Sumber Daya Hutan sesuai dengan Misi Dinas ke IV:

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, lahan perikanan dan


Rp 2.378.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Indikator Keluaran (Output): Optimalnya penerimaan Negara Bukan pajak, dan

Tertibnya penata usahan hasil hutan.

114

Kelompok sasaran: Masyarakat kawasan hutan.

Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalh Rp: 95.000.000,-

b) Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.

Indikator Keluaran (Output): Tersusunya dokumen rencana Kehutanan tingkat Kota.



15) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hasil (Outcome): Lahan Kritis ( penangulangan lahan kritis ).

Program Rehabilitasi hutan dan Lahan sesuai dengan Misi Dinas ke IV: Mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, lahan perikanan dan kehutanan. Jumlah

angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar

Rp 1.245.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Koordinasi reboisasi dan Penghijuan Hutan.

Indikator Keluaran (Output): Tersusunya dokumen rencana pengelolaan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan.


Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalah Rp:75.000.000,-

Kegiatan:

b) Pembuatan bibit/ Benih Tanaman Kehutanan.

Indikator Keluaran (Output): Inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan sertifikasi

sumber benih dan mutu benih kehutanan.



Kegiatan:

c) Peningkatan peran serta masyaraakat dalam rehabilitasi hutan dan Lahan.

Indikator Keluaran (Output): Terehabilitasinya lahan kritis di Kota Banjar.

115



16) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Hasil (Outcome): Tertibnya Penata Usahan Hasil Hutan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan sesuai dengan Misi Dinas ke

IV: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, lahan perikanan dan


Rp: 100.000.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pengawasan dan penertiban pelaksanan peraturan daerah mengenai pengelolaan

industri hasil hutan.

Indikator Keluaran (Output): Tertibnya penata usahan hasil hutan pada industri primer

hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan.


Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalh Rp:75.000.000,-

17) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Hasil (Outcome):

- Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

- Produksi perikanan budidaya.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan sesuai dengan Misi Dinas ke III:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana, teknologi pertanian, perikanan dan


Rp 5.108.781.000,- selama 5 tahun.

Kegiatan:

a) Pengembangan Bibit Ikan Unggul di BBI.

Indikator Keluaran (Output): Meningkatnya kualitas fisik sarana dan prasarana perikanan

budidaya.

Kelompok sasaran: Masyarakat pelaku usaha perikanan.

116

Besaran anggaran kegiatan selama lima tahun ke depan adalah Rp:867.500.000.000,-

b) Pembinaan dan pengembangan perikanan di BBI.

Indikator Keluaran (Output): Meningkatnya kualitas benih ikan ungul di BBI.



c) Pengembangan bibit ikan unggul dimasyarakat Unit Pembenihan Rakyat.

Indikator Keluaran (Output): Pendistribusian fisik sarana dan prasarana produksi

perikanan di kemitraan BBI.



d) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan.

e) Indikator Keluaran (Output): Pendampingan kegiatan pembudidaya ikan di 4 kecamatan.



e) Pembinaan dan pengembangan ikan air tawar di kelompok tani ikan.

f) Indikator Keluaran (Output): Pembinaan dan pengembangan ikan air tawar di kelompok

tani ikan.



18) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Hasil (Outcome): Volume pemasaran produk perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan sesuai dengan Misi


perikanan dan kehutanan. Jumlah angaran yang di sediakan untuk Program ini sebesar

Rp 150.000.000,- selama 5 tahun.

117

Kegiatan:

a) Pengembangan Bibit Ikan Unggul di BBI.

Indikator Keluaran (Output): Meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat.

Kelompok sasaran: Masyarakat.


Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat

dicapai.Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel V.1 : Rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Tabel V.1 dapat di lihat pada lampiran halaman. 116

113

TABEL V.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Banjar

Tujuan 1: Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tersusun dan bertambahnya data/informasi

energi dan sumber daya

mineral

a. Persentas

e data yang

dimiliki

118

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mendukung

visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Misi II : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tujuan 1 : Meningkatnya laju Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

Masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan,


Indikator Sasaran :

No Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Kontribusi

sektor

pertanian

terhadap

PDRB

16,08 16,09 16,10 16,11 16,12 16,13 16,13

2

Kontribusi

sektor

perkebunan

terhadap

PDRB

1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 1,92

3

Kontribusi

sektor

peternakan

terhadap

PDRB

4.46 4,47 4,48 4,49 4,50 4,51 4,51

119

4

Kontribusi

sektor

kehutanan

terhadap

PDRB

0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12

5

Kontribusi

sektor

perikanan

terhadap

PDRB

0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,31

- Produksi Padi 44,937 45,000 45,150 45,200 45,300 45,400 45,400

- Produksi

Jagung 1,538 2,500 2,955 3,300 3,750 4,000 4,000

- Produksi

Kedelai 956 1,000 1,150 1,250 1,300 1,350 1,350

- Produksi

daging sapi 570 571 572 573 574 575 575

Sasaran 2 : Meningkatnya ekonomi kota dengan aktifitas agrowisata

No Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Rintisan

daerah

agrowisata

10 15 20 25 30 35 35

2. Misi III : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan 1 : Meningkatnya Pembangunan yang Ramah lingkungan dan

Berkelanjutan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas hutan dan lahan;

120

Indikator Sasaran

No Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD


Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Menurunya

lahan kritis 60 57 53 50 48 45 45

121

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Banjar

tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD

Kota Banjar Tahun 2014-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan

yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5

(lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program

yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian

tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar

tahun 2014-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga

digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima

tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas,

penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Banjar tahun 2014-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong

pencapaian visi Kota Banjar 2014-2018 : ”Menjadi Kota Banjar Agamis, Mandiri dan

Sejahtera”.

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan

- Ketersediaan Energi dan Protein

Perkapita90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8

- Penguatan Cadangan Pangan 60% X X 50 55 60 65 70 45 50 55 60 65 90,0 90,9 91,7 92,3 92,9

2 Distribusi dan Akses Pangan

- Ketersediaan informasi pasokan, Harga

dan Akses Pangan di Daerah90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8

- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8

3 Penganekaragaman dan Keamanan

Pangan - Skor Pola pangan Harapan (PPH) 90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8

- Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan80% X X 55 60 65 70 75 50 55 60 65 70 90,9 91,7 92,3 92,9 93,3

4 Penanganan Kerawanan Pangan

- Penanganan Daerah Rawan Pangan 60% X X 50 55 60 65 70 45 50 55 60 65 90,0 90,9 91,7 92,3 92,9

5 Peningkatan produksi usaha Pertanian,

Perkebunan dan Peternakan

a. Persentase peningkatan produksi

Pertanian

1. Padi X 5,60% X 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,40% 5,70% 5,50% 5,40% 5,70% 96,4 101,8 98,2 96,4 101,8

2. Jagung X 5,00% X 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 5,00% 4,00% 3,00% 5,00% 80,0 100,0 80,0 60,0 100,0

3. kedele X 5,00% X 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,20% 6,00% 5,00% 4,70% 4,90% 104,0 120,0 100,0 94,0 98,0

b. Persentase peningkatan produksi

kehutananX 8,50% X 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,60% 8,40% 8,60% 8,50% 8,50% 101,2 98,8 101,2 100,0 100,0

c. Persentase peningkatan produksi

peternakanX 10,90% X 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 10,00% 9,90% 11,90% 9,90% 8,90% 91,7 90,8 109,2 90,8 81,7

d. Persentase peningkatan produksi

perikananX 6,00% X 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 5,00% 5,00% 8,00% 7,00% 116,7 83,3 83,3 133,3 116,7

6 Peningkatan penerapan teknologi

Pertanian dan Peternakan - Displey Varietas yang sesuai dengan

lokalita

1. Padi X 3 variatas X 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 133,3 66,7 100,0 133,3 100,0

2. Kacang Hijau X 2 variatas X 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0

3. Kacang Tanah X 3 variatas X 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 133,3 66,7 100,0 66,7 66,7

4. Kacang Kedele X 2 variatas X 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 150,0 100,0 100,0 50,0 100,0

- Tersedianya Rumah Potong Hewan an

Unggas

1. Rumah Potong hewan Milik PemerintahX 1 unit X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Target

MDGs

Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

kota Banjar

NoIndikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Target

SPMTarget IKK

2. Rumah Potong Unggas milik Swasta X 3 unit X

3. Rumah Potong Unggas milik

PemerintahX 1 unit X 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4. Tempat Potong Hewan swasta X 1 unit X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Tempat Penampungan Unggas milik

pemerintahX 1 unit X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tujuan 1 : MENINGKATKAN DAYA BELI

MASYARAKAT

7. Meningkatnya ketersediaan prasana

pemasaran hasil produksi pertanian,

perkebunan dan peternakan

- Tambahan pasar hasil produksi

pertanian/perkebunan/peternakan yang

representatif

X 1 Lokasi X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

- Tambahan outlet pemasaran di sentra-

sentra Produksi PertanianX 1 Lokasi X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Meningkatnya ketahanan pangan dan

keamanan pangan - Tercapainya ketahanan pangan pada

tingkat rumah tangga dan wilayah

P2WKSS 100 KK Binaan

X 100 kk X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Teridentifikasinya potensi sumber daya

dan produksi pangan serta keragaman

konsumsi pangan masyarakatX

5 Gapoktan

25 desaX 25 25 25 25 25 8 8 12 12 13 32,0 32,0 48,0 48,0 52,0

- Teridentifikasinya cadangan pangan

masyarakatX

25

KelompokX 25 25 25 25 25 10 22 24 18 18 40,0 88,0 96,0 72,0 72,0

9. Meningkatnya fungsi ekologi dan

ekonomi sumber daya hutan sebagai

sistem penyangga kehidupan

- Meningkatnya upaya pelestarian dan

rehabilitasi daerah tangkapan airX 4 lokasi X 4 4 4 4 4 0 0 18 15 24 0,0 0,0 450,0 375,0 600,0

- Meningkatnya kelompok tani dalam

pengelolaan hutan rakyat yang

berazaskan kelestarian hasil

X3

KelompokX 3 3 3 3 3 0 2 2 2 2 0,0 66,7 66,7 66,7 66,7

10.Meningkatnya produksi sektoril

perekonomian berbasis agropolitan

- Produksi perikanan budidaya di

masyarakat (Gurame, Nila, Mas dan Lele)

1. Ikan Gurame X 588,32 ton X 588,32 588,32 588,32 588,32 588,32 500 600 573 669 600 85,0 102,0 97,4 113,7 102,0

2. Ikan Nila X 426,08 ton X 426,08 426,08 426,08 426,08 426,08 410 425 400 415 430 96,2 99,7 93,9 97,4 100,9

3. Ikan Mas X 483,09 ton X 483,09 483,09 483,09 483,09 483,09 350 375 400 500 435 72,5 77,6 82,8 103,5 90,0

4. Ikan Lele X 153,81 ton X 153,81 153,81 153,81 153,81 153,81 200 250 194 155 184 130,0 162,5 126,1 100,8 119,6

11 Prog: Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penyuluhan dan pendampingan petani

serta pelaku agribisnis

X X 25 desa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani X X 1 Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12 Prog: Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/ PerkebunanPembangunan Pusat_pusat Etalase/ Promosi

Atas Hasil Produksi Pertanian Kota Banjar

X X 2 Lokasi 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

13 Prog: Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/ PerkebunanPengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian/ perkebunan tepat

guna

X X 5

Kelompok

5 5 5 5 5 5 2 0 6 2 100,0 40,0 0,0 120,0 40,0

14 Prog: Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/ PerkebunanPenyediaan sarana produksi

Pertnian/Perkebunan

X X 5

Kelompok

5 5 5 5 5 2 1 5 2 1 40,0 20,0 100,0 40,0 20,0

Pengembangan Produksi Pupuk Organik X X 8 lokasi 8 8 8 8 8 12 0 0 4 1 150,0 0,0 0,0 50,0 12,5

Tujuan 1 : KEGIATAN DALAM

PENANGULANGAN KEMISKINAN

15 Program Peningkatan Ketahanan

PanganPenanganan Daerah Rawan Pangan X X 12 Kel

Tani

12 12 12 12 12 8 10 12 12 13 66,7 83,3 100,0 100,0 108,3

Penyusuna Data Base Potensi Produk

Pangan

X X 1

dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pemanfaatan pekarangan untuk

Tanaman Pangan

X X 100 KK 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pengembangan Desa Mandiri pangan X X 8 Desa 8 8 8 8 8 4 6 10 4 4 50,0 75,0 125,0 50,0 50,0

Penegmbangan Intensifikasi tanaman

Padi, palawija

X X 10 Kel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

X X

Pengembangan Perbenihan dan

Perbibitan

X X 30 Mitra

tani

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

mutu produk pertanian

X X 10 Kel tan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pengendalian Penyakit hewan, ikan dan

Tanaman

X X 4 Kec 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Angaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pendapatan Pajak Daerah

- Hasil Retribusi Daerah

PENDAPATAN DAERAH 600.000.000 591.000.000 748.000.000 748.000.000 745.000.000 600.405.000 591.093.000 751.998.000 748.242.100 745.031.000 100,07 100,02 100,53 100,03 100,004 625.000.000 624.950.000

Pendapatan Asli Daerah 591.000.000 591.000.000 748.000.000 45.000.000 42.000.000 591.405.000 591.093.000 751.998.000 44.865.000 42.007.000 100,07 100,02 100,53 99,70 100,017 (76.200.000) (76.274.000)

- Hasil pajak daerah 8.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 - 8.000.000 4.630.000 4.630.000 3.530.000 - 100,00 57,88 154,33 117,67 (1.600.000) (1.600.000)

- Hasil retribusi daerah 583.000.000 583.000.000 745.000.000 42.000.000 42.000.000 583.405.000 586.463.000 747.368.000 41.335.000 42.007.000 100,07 100,59 100,32 98,42 100,017 (74.600.000) (74.674.000)

- Hasil pengeloalaan kekayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -

daerah yang dipisahkan - -

Dana Perimbangan - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dana alokasi umum - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dana alokasi khusus - - - - - - - - - - - - - - - -

Lain - lain pendapatan daerah yang 9.000.000 - - 703.000.000 703.000.000 9.000.000 - - 703.377.100 703.024.000 100,00 - - 100,05 100,003 701.200.000 701.224.000

sah - -

- Bantuan keuangan dari provinsi - - - - - - - - - - - - - - - -

atau pemerintah daerah lainnya - - - - - - -

- Sumbangan dari badan/lembaga/ - -

perorangan : - -

- Jasa traktor dari kelompok tani 9.000.000 - - - - 9.000.000 - - - 100,00 - - - - (1.800.000) (1.800.000)

- Hasil penjualan aset daerah yang - -

tidak dipisahkan - -

- Penjualan hasil benih padi - - - 637.000.000 637.000.000 - - - 637.377.100 637.024.000 - - - 100,06 100,004 637.000.000 637.024.000

(Balai Benih Padi Panatasan) - -

- Penjualan hasil benih ikan - - - 66.000.000 66.000.000 - - - 66.000.000 66.000.000 - - - 100,00 100,00 66.000.000 66.000.000

(Balai Benih Ikan Kubangsari) - -

BELANJA DAERAH 7.903.457.604 9.233.575.850 11.720.686.612 10.623.395.670,48 11.886.806.530,87 7.285.728.268 8.579.258.580 10.981.252.680 9.319.293.768 10.154.587.302 92,18 92,91 93,69 87,72 85,43 10.306.115.010 8.697.441.648

Belanja tidak langsung 3.910.857.604 3.919.352.850 4.264.377.009 5.762.719.250,48 8.164.043.610,87 3.651.956.228 3.775.279.766 4.047.652.052 5.170.547.502 6.538.228.415 93,38 96,32 94,92 89,72 80,09 7.381.872.090 5.807.837.169

- Belanja pegawai 3.910.857.604 3.919.352.850 4.264.377.009 4.583.227.750,48 4.546.802.221,87 3.651.956.228 3.775.279.766 4.047.652.052 4.009.110.852 4.177.473.750 93,38 96,32 94,92 87,47 91,88 3.764.630.701 3.447.082.504

- Belanja hibah - - - 1.179.491.500 3.617.241.389 - - - 1.161.436.650 2.360.754.665 - - - 98,47 65,26 3.617.241.389 2.360.754.665

Belanja langsung 3.992.600.000 5.314.223.000 7.456.309.603 4.860.676.420 3.722.762.920 3.633.772.040 4.803.978.814 6.933.600.628 4.148.746.266 3.616.358.887 91,01 90,40 92,99 85,35 97,14 2.924.242.920 2.889.604.479

- Belanja pegawai 385.122.000 410.500.000 456.370.000 277.565.000 372.135.000 297.803.000 405.552.000 447.255.000 271.555.000 353.685.000 77,33 98,79 98,00 97,83 95,04 295.110.600 294.124.400

- Belanja barang dan jasa 1.683.520.000 3.547.258.000 4.832.877.303 3.394.801.730 1.886.630.920 1.515.005.470 3.092.523.452 4.446.584.828 2.775.497.603 1.842.912.887 89,99 87,18 92,01 81,76 97,68 1.549.926.920 1.539.911.793

- Belanja modal 1.923.958.000 1.356.465.000 2.167.062.300 1.188.309.690 1.463.997.000 1.820.963.570 1.305.903.362 2.039.760.800 1.101.693.663 1.419.761.000 94,65 96,27 94,13 92,71 96,98 1.079.205.400 1.055.568.286

Rata-rata PertumbuhanUraian Angaran dan realisasi

Pendanaan Pelayanan OPD)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi angaran pada Tahun ke-

Tabel 2.11

ANGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KOTA BANJAR

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Misi : 1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mewujudkan organisasi yang

efektif dan efisien.

Terlaksananya oprasional

kantor secara optimal

Kegiatan dan oprasinal

99%

Terpenuhinya oprasional kantor

guna meningkatkan kinerja aparatur

1. Kinerja Aparatur (

struktural dan

Fungsional)

99% 99% 99% 99% 99%

Terlaksananya pelayanan prima

kepada masyarakat

2. Tata laksana

perkantoran (

Implementasi SPM )

99% 99% 99% 99% 99%

Misi : II. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.

Meningkatkan kemampuan

kelompok tani dan pelaku usaha

tani yang mampu meningkatkan

kuantitas dan kualitas produksi

1. Tersususnya data base

jumlah kelompok tani di kota

banjar

Dokumen 100% Terbentuknya kelompok tani baru

dan pelaku usaha tani yang tangguh

dan mampu meningkatkan kuantitas

dan kualitas produksi

1. Kelompok tani 295 300 305 310 315

2. Tersusunya data pelaku

usaha tani agribisnis di Kota

Banjar

Dokumen 99% 2. Pelaku usaha

agribisnis

6 4 3 3 3

3. Tersusunya data target dan

capian produksi komoditas

pertanian, perikanan dan

kehutanan

Dokumen 90% 3. Target capian produksi

Pertania, Perikanan dan

Kehutanan

5% 5% 5% 5% 5%

- Produksi Padi 44,000% 45,150% 45,200% 45,300% 45,400%

- Produksi Jagung 2,500% 2,955% 3,300% 3,750% 4,000%

- Produksi Kedelai 1,000% 1,150% 1,250% 1,300% 1,350%

- Produksi Daging sapi 571 ton 572 ton 573 ton 574 ton 575 ton

Kontribusi sektor

peternakan terhadap

PDRB

1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%

4 Persentase kelompok tani

yang mendapat pelatihan.Kegiatan 20%

Misi :III. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana,teknologi pertanian ,perikanan dan kehutanan

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas

sarana/prasarana,taknoligi

pertanian,perikanan dan

kehutanan

1. Tersusunya data bantuan

sarana dan prasarana

produksi pertanian

Dokumen 90% Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana/prasarana teknologi

pertanian,perikanan dan kehutanan

1. Kelompok tani sektor

Pertanian.

5 5 5 5 5

NO TARGET KINERJA PADA TAHUN KE

SASARAN

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATORTARGET THN 2018

TUJUAN

Kontribusi sektor

perkebunan terhadap

PDRB

1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%



produksi perikanan

Dokumen 90% 2. Kelompok tani sektor

Perikanan

5 5 5 5 5

Kontribusi sektor

perikanan terhadap

PDRB

0.27% 0% 0.29% 0.30% 0.31%



produksi kehutanan

Dokumen 90% 3. Kelompok tani sektor

Kehutanan

2 2 1 1 1

Persentase kelompok tani

yang mendapat sarana dan

prasarana produksi pertanian,


Kegiatan 20%

Misi :IV. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian,lahan perikanan dan kehutanan

Mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya lahan

pertanian,lahan perikanan dan

kehutanan

1.Tersusunya data luas baku

lahan basah dan lahan kering

kota banjar

Dokumen 95% Optimalisasi pemanfaatan sumber

daya lahan pertanian,lahan

perikanan dan kehutanan

1. Pemanfaatan luas

basah: 3.318 Ha, dan

lahan kering: 9.878 ha

75 80 85 90 95

2.Tersusunya data lahan kritis

di kota BanjarDokumen 95% 2. Penanganan

rehabilitasi lahan kritis

180 180 180 180 180

3.Terealisasinya Regulasi

pencegahan alih fungsi lahan

pertanian

Dokumen 100% 3. Regulasi alih pungsi

lahan

100% 100% 0% 0% 0%

Persentase data lahan basah

dan lahan kering serta lahan

kritis.

Kegiatan 20% Kontribusi sektor

kehutanan terhadap

PDRB

0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12

- Menurunya lahan Kritis 57 ha 53 ha 50 ha 48 ha 45 ha

Misi :V.Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan

Mengoptimalkan sumber daya

manusia pertanian,perikanan

dan kehutanan

1. Tersusunya peningkatan

jumlah pelatihan

SDM(penyuluh


kehutanan)

Kegiatan 95% Optimalisasi sumber daya manusia

pertanian,perikanan dan kehutanan

1. Pelatihan SDM ( orang

)

75 80 85 90 95

Persentase pelaksanaan

pelatihan penyuluh pertanian,


Kegiatan 20%

Misi :VI.Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan

.Menciptakan peluang pasar dan

pola kemitraan

1. Terlaksananya

pengembangan tempat Sub

Terminal Agribisnis

Kawasan 50% Terdapatnya Sub Terminal

agribisnis di Kota Banjar

1. Sub Terminal

Agribisnis

0 1 0 0 1

2. Terlaksananya

pengembangan usaha

agribisnis pedesaan

Kegiatan 90% 2. Kelompok PUAP 10 10 15 15 20

Persentase jumlah bangunan

STA dan bertambanya pelaku

usaga agribisnis.


pertanian terhadap

PDRB

16,o9% 16.10% 16.11% 16.12% 16.13%

- Rintisan Daerah

Agrowisata

15 20 25 30 35

TABEL IV.2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

Misi : 1. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien:

URAIAN INDIKATOR

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mewujudkan organisasi

yang efektif dan efisien.

Terlaksananya oprasional kantor

secara optimal

Kegiatan dan

oprasinal 99%

Terpenuhinya oprasional

kantor guna meningkatkan

kinerja aparatur


struktural dan

Fungsional)

99% 99% 99% 99% 99% Pemenuhan oprasinal

kantor secara

proposional

Terwujudnya keutuhan

organisasi yang handal

Terlaksananya pelayanan

prima kepada masyarakat

2. Tata laksana

perkantoran (

Implementasi SPM )

99% 99% 99% 99% 99%

Misi : II. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi:Meningkatkan kemampuan

kelompok tani dan pelaku

usaha tani yang mampu

meningkatkan kuantitas dan

kualitas produksi

1. Tersususnya data base jumlah

kelompok tani di kota banjar

Dokumen 100% Terbentuknya kelompok tani

dan pelaku usaha tani dan

mampu meningkatkan

kuantitas dan kualitas produksi

1. Kelompok tani 295 300 305 310 315 Percepatan penyediaan

data/informasi spatial

dan non spatial

Pengumpulan data

secara terpadu dan

berkelanjutan

2. Tersusunya data pelaku usaha

tani agribisnis di Kota Banjar

Dokumen 99% 2. Pelaku usaha

agribisnis

6 4 3 3 3




kehutanan

Dokumen 90% 3. Target capian

produksi Pertania,

Perikanan dan

Kehutanan

5% 5% 5% 5% 5%

- Produksi Padi 44,000% 45,150% 45,200% 45,300% 45,400%

- Produksi Jagung 2,500% 2,955% 3,300% 3,750% 4,000%

- Produksi Kedelai 1,000% 1,150% 1,250% 1,300% 1,350%

- Produksi Daging sapi 571 ton 572 ton 573 ton 574 ton 575 ton

Kontribusi sektor

peternakan terhadap

PDRB

1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%

Persentase kelompok tani yang

mendapat pelatihan.

Kegiatan 20%

Misi : III. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana,teknologi pertanian ,perikanan dan kehutananmeningkatkan kualitas dan

kuantitas



kehutanan

1. Tersusunya data bantuan sarana

dan prasarana produksi pertanian

Dokumen 90% Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana/prasarana

teknologi pertanian,perikanan

dan kehutanan

1. Kelompok tani

sektor Pertanian.

5 5 5 5 5 Fasilitasi sarana dan

prasarana berupa alat

dan mesin serta sarana

produksi lainya

Pendataan kebutuhan

alat dan mesin sesuai

kebutuhan RDKK dan

lahan baku di kelompok

tani

Kontribusi sektor

perkebunan terhadap

PDRB

1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%


dan prasarana produksi perikanan

Dokumen 90% 2. Kelompok tani

sektor Perikanan

5 5 5 5 5

Kontribusi sektor

perikanan terhadap

PDRB

0.27% 0.28% 0.29% 0.30% 0.31%


dan prasarana produksi kehutanan

Dokumen 90% 3. Kelompok tani

sektor Kehutanan

2 2 1 1 1

TARGET TN 2018

NO

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE

SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

URAIAN INDIKATOR

TUJUAN

Persentase kelompok tani yang

mendapat sarana dan prasarana

produksi pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Kegiatan 20%

Misi :IV. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian,lahan perikanan dan kehutanan:Mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya lahan


kehutanan

1.Tersusunya data luas baku lahan

basah dan lahan kering kota banjar

Dokumen 95% Optimalisasi pemanfaatan

sumber daya lahan


kehutanan

1. Pemanfaatan luas

basah: 3.318 Ha, dan

lahan kering: 9.878 ha

75 80 85 90 95 Mengelola lahan tidak

produktif dan lahan

tidur masyarakat

Perda maupun Perwal

yang tertuang di

RTRW, dan regulasi

ketahanan pangan

2.Tersusunya data lahan kritis di

kota Banjar

Dokumen 95% 2. Penanganan

rehabilitasi lahan kritis

180 180 180 180 180



pertanian

Dokumen 100% 3. Regulasi alih pungsi

lahan

100% 100% 0% 0% 0%

4 .Persentase data lahan basah

dan lahan kering serta lahan kritis.


kehutanan terhadap

PDRB

0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%

- Menurunya lahan Kritis 57 ha 53 ha 50 ha 48 ha 45 ha

Misi :V.Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutananMengoptimalkan sumber daya


dan kehutanan

1. Tersusunya peningkatan jumlah

pelatihan SDM(penyuluh


kehutanan)

Kegiatan 95% Optimalisasi sumber daya


dan kehutanan

1. Pelatihan SDM (

orang )

75 80 85 90 95 Meningkatkan

wawasan dan keahlian

penyuluh lapangan

Pengembangan riset

dan teknologi melaui

Demplot wana tani

Persentase pelaksanaan pelatihan

penyuluh pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Kegiatan 20%

Misi :VI.Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan .Menciptakan peluang pasar

dan pola kemitraan

1. Terlaksananya pengembangan

tempat Sub Terminal Agribisnis

Kawasan 50% Terdapatnya Sub Terminal

agribisnis di Kota Banjar

1. Sub Terminal

Agribisnis

0 1 0 0 1 Menambah investor

pelaku usaha agribisnis

di Kota Banjar

Memberikan peluang

insvestror dan

memudahkan perijinan

usahanya


usaha agribisnis pedesaan

Kegiatan 90% Kelompok PUAP 10 10 15 15 20

Persentase jumlah bangunan STA

dan bertambanya pelaku usaga

agribisnis.


pertanian terhadap

PDRB

16.09% 16.10% 11.11% 16.12% 16.13%

- Rintisan Daerah

Agrowisata

15 20 25 30 35

Uraian Indikator Staregi Kebijakan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

Rp

1 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Misi ke 1: MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BELANJA LANGSUNG

KEGIATAN RUTIN

Mewujudkan organisasi yang

efektif dan efisien.Terlaksananya oprasional

kantor secara optimal

Terpenuhinya

oprasional kantor

guna meningkatkan

kinerja aparatur


struktural dan Fungsional)

Pemenuhan

oprasional kantor

secara proposional

Terwujuudnya

keutuhan organisasi

yang handal

01. Ur Rutin Prog: PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Outcome: Meningkatnya pelayanan

dan tertibnya jasa Administrasi

perkantoran

399,22 450,00 470,00 490,00 500,00 2.309,22 Sekretariata

n DISTAN

Purwaharja

Terlaksananya

pelayanan prima

kepada masyarakat

- 2. Tata laksana perkantoran

( Implementasi SPM )

Output kegiatan:

21.01.01 Keg: Penyedian jasa surat menyurat - Terpenuhinya kebutuhan surat

menyurat

99% 10 bulan 1.700 10 bulan 2.000 10 bulan 2.000 10 bulan 2.000 10 bulan 2.000 9.700

- Keg: Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

- Tercukupinya kebutuhan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik


- Keg: Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

- Terpenuhinya jasa jaminan

asuransi kendaraan dinas/oprasional.

100% 1 Tahun 30.000 1 Tahun 32.000 1 Tahun 36.000 1 Tahun 37.000 1 Tahun 40.000 175.000

- Keg: Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/oprasional

- Terfasilitasinya biaya perpanjangan

STNK dan KIR

100% 1 tahun 16.500 1 tahun 18.000 1 tahun 23.000 1 tahun 24.000 1 tahun 25.000 106.500

- Keg: Penyediaan jasa administrasi

keuangan

- Tersedianya buku cek dan giro 100% 1 tahun 300 1 tahun 300 1 tahun 300 1 tahun 300 1 tahun 300 1.500

- Keg: Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpenuhinya biaya jasa petugas

kebersihan kantor


- Keg: Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya kebutuhan logistik

berupa alat tulis kantor


- Keg: Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

- Terpenuhinya biaya percetakan

dan penggandaan dokumen

95% Kegiatan 25.000 Kegiatan 27.000 Kegiatan 28.000 Kegiatan 30.000 Kegiatan 30.000 140.000

- Keg: Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor

- Terfasilitasinya biaya komponen

instalasi listrik

90% Paket 12.000 Paket 15.000 Paket 15.500 Paket 17.000 Paket 17.000 76.500

- Keg: Penyediaan peralatan rumah tangga - Terpenuhinya kebutuhan peralatan

rumah tangga kantor


- Keg: Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan.

- Tersedianya bahan bacaan dan

terfasilitasinhya biaya iklan


- Keg: Penyediaan makan dan minum - Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum kegiatan kantor


- Keg: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

- Tersedianya biaya perjalanan dinas

ke luar daerah


- Keg: Penyediaan jasa tenaga pendukung - Tersedianya biaya jasa tenaga

pendukung administrasi, prabubakti

dan sopir kepala dinas.

100% 5 orang 20.400 5 orang 24.000 5 orang 24.000 5 orang 25.000 5 orang 25.000 118.400

- Keg: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah

- Tersedianya biaya perjalanan dinas

ke dalam daerah


Pemenuhan

oprasional kantor

secara proposional

Terwujuudnya

keutuhan organisasi

yang handal

Prog: Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Outcome: Meningkatnya kelancaran

pelayanan pemerintahan kepada

masyarakat dan kesejahteraan

aparatur

371,87 450,00 470,00 490,00 500,00 2.281,87 Sekretariata

n DISTAN

Purwaharja

- Output kegiatan: 371.867 - 450.000 - 470.000 - 490.000 - 500.000 2.281.867

Keg: Pengadan kendaraan dinas/oprasional - Tersedianya kendaraan

dinas/oprasional roda empat

100% 1 unit 160.000 1 unit 200.000 1 unit 213.000 1 unit 215.000 1 unit 220.000 1.008.000

- Keg: Pengadaan peralatan, dan

perlengkapan kantor

- Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor, serta mebeuler


- Keg: Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

- Terfasilitasinya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor BPP dan

UPTD


- Keg: Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/oprasional

- Terfasilitasinya biaya penggantian

suku cadang kendaraan

dinas/oprasional

90% kegiatan 97.630 kegiatan 100.000 kegiatan 100.000 kegiatan 112.000 kegiatan 113.000 522.630

- Keg: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

dan perlengkapan kantor

- Terpenuhinya pemeliharaan

peralatan kerja.

90% kegiatan 14.000 kegiatan 25.000 kegiatan 28.000 kegiatan 30.000 kegiatan 31.000 128.000

Pemenuhan

oprasional kantor

secara proposional

Terwujuudnya

keutuhan organisasi

yang handal

Prog: Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome: Terfasilitasinya

pengadaan pakian korpri dalam

rangka peningkatan disiplin aparatur

30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 215,00 Sekretariata

n DISTAN

Purwaharja

- Output kegiatan: -

Keg: Pengadan pakian KORPRI - Tersedianya 80 stel pakian korpri

buat aparatur.

100% 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 215.000,00

Pemenuhan

oprasional kantor

secara proposional

Terwujuudnya

keutuhan organisasi

yang handal

Prog: Peningkatan kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Outcome: Terfasilitasinya

pendidikan dan pelatihan dalam

rangka peningkatan sumber daya

aparatur.

- 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 Sekretariata

n DISTAN

Purwaharja

- Output kegiatan: -

Keg: Pendidikan dan pelatihan formal - Terfasilitasinya pendidikan dan

pelatihan formal aparatur.

70% kegiatan kegiatan 60.000 kegiatan 60.000 kegiatan 60.000 kegiatan 60.000 240.000,00

Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2014 - 2018

KOTA BANJAR

Tujuan 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

T U J U A N S A S A R A N STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018) Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra

Indikator Uraian

2 4 9

Pemenuhan

oprasional kantor

secara proposional

Terwujuudnya

keutuhan organisasi

yang handal

Prog: Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan

Keuangan

Outcome: Terfasilitasinya pelaporan

capian kinerja dan laporan keuangan

dinas.

20,76 40,00 40,00 40,00 40,00 180,76 Sekretariata

n DISTAN

Purwaharja

- Output kegiatan:

Keg: Penyusunan laporan capian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Tersedianya data pelaporan LAKIP

tahun 2013.

90% 5 dok 7.500 5 dok 15.000 5 dok 15.000 5 dok 15.000 5 dok 15.000 67.500

- Keg: Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

- Tersedianya pelaporan keuangan

secara optimal.


- Keg: Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun 2014

- Terfasilitasinya pembuatan laporan

akhir tahun 2014.


URUSAN WAJIB 1.206.851 3.292.000 3.292.000 2.492.000 3.492.000 14.774.85

KETAHANAN PANGAN Regulasi Ketahanan Pangan ada ada ada ada ada ada 100%

Meningkatkan kemampuan

kelompok tani dan pelaku usaha

tani yang mampu meningkatkan

kuantitas da kualitas produksi

1. Tersususnya data base jumlah

kelompok tani di kota banjarTerbentuknya

kelompok tani baru

dan pelaku usaha tani

yang tangguh dan

mampu meningkatkan

kuantitas dan kualitas

produksi

1 - Kelompok Tani, 2- Pelaku

Usaha Agribisnis,- dan 3 - Target

Capian Produksi Pertanian,


Percepatan

penyediaan

data/informasi

spatial dan non

spatial

Pengumpulan data

secara terpadu dan

berkelanjutan

21. Ur

Wajib

1

Prog: PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN Regulasi Ketahanan Pangan

Tercapinya

penangana

n rawan

pangan

17%

Tercapinya

penangana

n rawan

pangan

17%

Tercapinya

penangana

n rawan

pangan

17%

Tercapinya

penangana

n rawan

pangan

17%

Tercapinya

penangana

n rawan

pangan 17%

Tercapinya

penanganan

rawan

pangan 85%

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

2. Tersusunya data pelaku usaha

tani agribisnis di Kota Banjar

- Produksi Padi Ketersediaan Energi dan Protein

Perkapita 80 85 90 93 95 97 97




kehutanan

- Produksi Jagung Penguatn Cadangan Pangan0 55 60 70 80 90 90

- Produksi Kedelai Informasi Pasokan, Harga dan

Akses Pangan80 85 90 93 96 100 100

- Produksi Dging Sapi Stabilitas Hrga dan Pasokan Pangan80 85 90 93 96 100 100

- Kontribusi sektor Peternakan

terhadap PDRBPencapian skor pola pangan

harapan80 85 90 93 96 100 100

Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan70 75 80 85 90 95 95

Penanganan Kerawanan Pangan 50 55 60 65 70 75 75

1 - 4 Persentase kelompok tani yang

mendapat pelatihan.

Output Kegiatan

21.18.01

a

Keg: Penanganan Daerah Rawan Pangan - Tertanggulanginya Rawan Pangan

Kronis dan Transien dengan

Melakukan investigasi dan intervensi

0 Keg 1 12.500 1 40.000 1 40.000 1 25.000 1 60.000 5 177.500

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Tertangulanginya Kerawanan

Pangan10 Keg 1 - 1 50.000 1 50.000 1 25.000 1 50.000 5 175.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

-

21.18.02

b

Keg: Penyusunan Data Base Potensi

Prosuk pangan

- Tersedianya data statistik

mengenai: 10 Dok 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 25.000 1 50.000 1 225.000

Pertanian 4 Kecamatan

Produksi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

Konsumsi pangan Pertanian,


Luas lahan baku Pertanian,


-

21.18.04

cKeg: Analisis jumlah Rasio Jumlah

penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan

Pangan

- Tersusunya Neraca Bahan

Makanan 0 Dok 1 35.000 1 85.000 - 85.000 - 45.000 - 85.000 2 120.000 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Tersedianya peta daerah sentra

pengembangan produksi pangan lokal

spesifik daerah

0 Dok 1 - 1 35.000 - 35.000 25.000 - 35.000 2 35.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

21.18.08

d

Keg: Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan subsidi pertanian

- Termonitornya kegiatan peningkatan

produksi pangan di Kelompok Tani

Binaan

1 Dok 1 30.000 1 47.500 1 47.500 1 35.000 1 50.000 1 210.000

Bidang

Tanaman

pangan &

4 Kecamatan

-21.18.09

ekeg: pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan

- Meningkatnya Pemanfaatan

Pekarangan untuk pengembang

pangan di lokasi P2WKSS

10 Keg 1 58.175 1 45.000 1 45.000 1 47.000 1 50.000 5 245.175 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Terlaksananya Demplot

Pekarangan di KWT10 Keg 1 - 1 45.000 1 45.000 1 20.000 1 50.000 5 160.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Terfasilitasinya temu lapang

intensifikasi pekarangan10 Keg 1 - 1 10.000 1 10.000 1 10.500 1 12.500 5 43.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

21.18.12

f

Keg: Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

- Terfasilitasinya alat dan mesin

olahan pangan asal serealia, umbi-

umbuan dan buah buahan.

Kegiatan 1 25.000 1 35.000 1 35.000 1 25.000 1 50.000 90% 170.000

Bidang

tanaman

pangan

4 Kecamatan

Berupa, selai, syrup, kripik, dan

tepung. Guna meningkatkan nilai

tambah harga.

-

21.18.14g

Keg : Pengembangan Desa Mandiri Pngan - Terlaksananya swasembada

pangan sekala desa8 desa 3 87.078 3 200.000 3 200.000 3 90.000 3 300.000 15 877.078

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Terlaksanaya monev desa mandiri

pangan10 Keg 1 - 1 80.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000 5 320.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

-

21.18.15

h

Keg : Pengembangan Intensifikasi

tanaman Padi , Palawija dan Hortikultura

- Terdistribusinya benih ungulan

Tanaman pangan dan Hortikultura. 10 Keg 1 35.000 1 250.000 1 250.000 1 65.000 1 250.000 5 850.000

Bidang

Tanaman

pangan &

hortikultura

4 Kecamatan

Benih padi sertifikasi

Benih palawija sertfikasi

Benih sayuran sertifikasi

Benih buah-buahan sertifikasi

- Teridentikinya kebutuhan pupuk

bersubsidi sesui RDK dan RDKK10 Keg 1 - 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 5 200.000

Bidang

Tanaman

pangan &

4 Kecamatan

Misi ke II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI DAN PELAKU USAHA TANI YANG MAMPU MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUKSI

-

21.18.16i

Keg: Pengembangan diversifikasi

tanaman

- Terselengaranya uji varietas

komoditas sesuai spesifik lokalita:4 Keg 0 - 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 4 1.000.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

Padi 3 varietas 3 3 3 3 12 Jagung 2 Varietas 2 2 2 2 8 Kacang Kedele 2 Varietas 2 2 2 2 8 Kacang Tanah 3 Varietas 3 3 3 3 12 Kacang Hijau 2 Varietas 2 2 2 2 8

-21.18.18

jKeg: Pengembangan Lumbung Pangan

Desa

- Teridentifikasinya cadangan

pangan pemerintah desa dan

masyarakat

22 Unit - 250.000 250.000 250.000 250.000 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Terlaksananya monev

kelembagaan cadangan pangan

masyarakat

0 Keg 1 - 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 5 60.000 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

-

21.8.20k

Keg : Pengembangan Pembenihan /

Perbibitan

- Optimalisasi UPTD balai Benih

Padi dan Bibit :10 Kg 1 580.000 1 750.000 1 750.000 1 750.000 1 800.000 5 3.630.000

UPTD Balai

Benih Padi

4 Kecamatan

Terfasilitasinya sarana produksi

pertanian di UPTD Paket

Penanganan benih padi bersertifikatSertfikat

Terbelinya calon benih dr mitra

UPTDTon

Terpenuhinya biaya oprasional

UPTDKeg

-

21.18.22

lKeg: Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan

- Trerlaksananya pembinaan dan

pengawasan keamanan pangan

segar

3 Keg 0 30.000 1 80.000 1 80.000 1 35.000 1 80.000 4 305.000 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Tertatanya kawasan

pengembangan Padi dan sayuran

organik

4Keg 0 - 1 350.000 1 350.000 1 50.000 1 350.000 4 1.100.000 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

-

21.18.29m

Keg : Peningkatan Produksi , Produktifitas

,dan Mutu Produk Pertanian

- Meningkatnya produktifitas dan

Produksi 24.175

Bidang

Tanaman

pangan &

4 Kecamatan

Padi 4 Ha 50 - 50 150.000 50 150.000 50 150.000 50 150.000 250 600.000

Sayuran 10 Ha 10 - 10 75.000 10 75.000 10 75.000 10 75.000 50 300.000

Buah-buahan 25 Ha 5 - 5 45.000 5 45.000 5 45.000 5 45.000 25 180.000

-

21.18.30n

Keg: Penyuluhan sumber pangan

alternatif

- Diversifikasi keragaman pangan

sesuai potensi daerah0 Kegiatan 0 20.000 1 7.000 1 7.000 1 7.000 1 7.000 4 48.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Berkurangnya ketergantungan pada

beras0 kegiatan 0 1 7.000 1 7.000 1 7.000 1 7.000 4 28.000

- Terselenggaranya, sosialisasi,

pembinaan dan peningkatan PKS

pengembangan penganekaragaman

konsumsi pangan

0 Kegiatan 0 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 4 40000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

-

21.18.32

o

Keg: Pengembangan Jaringan Irigasi

Tingkat Usaha Tani

- Perbaikan dan pemeliharaan

JITUTdan JIDES di sentra produksi

pertanian dan tanaman pangan 0 Km 0 15 35.000 20 35.000 30 35.000 15 35.000 80 140000

Bidang

Tanaman

pangan &

hortikultura

4 Kecamatan

-

21.18.33

p

Keg: Pengendalian Penyakit Hewan Ikan

dan Tanaman

- Terkendalinya penyakit hewan ikan

dan tanaman. 10 Keg 1 75.000 1 85.000 1 85.000 1 85.000 1 85.000 5 415.000

UPTD Pos

KESWAN

UPTD Pos

KESWAN

-

21.18.34q

Keg : Penyuluhan dan Pedampingan

Petanidan pelaku argribisnis

- Penyediaan, penyebaran dan

pelayanan informasi pertanian 44.395 60.000 60.000 60.000 60.000 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Pengkajian dan Penerapan Teknologi

pertanian.

-21.18.35

rKeg : Peningkatan Kemampuan Lembaga

Tani

- Terselenggarnya acra Hari Krida

Pertanian, baik tingkat daerah, provinsi

dan nasional

100.528 100.500 100.500 100.500 100.500 Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

- Meningkatnay kelembagaan petani di

Kota Banjar

- Kelompok Tani sektor Pertanian Fasilitasi sarana dan

prasarana berupa

alat dan mesin serta

sarana produksi

lainya

Pendataan

kebutuhan alat dan

mesin sesuai

kebutuhan RDKK

dan lahan baku di

kelompok tani

Program Pencegahan dan

Penanggulangan penyakit ternak

100,00 100,00 150,00 150,00 500,00

- Kontribusi sektor Perkebunan

terhadap PDRBOutcome: Terkendalinya Penyakit

menular pada ternak 0 0 35 40 45 50 50

- Kelompok Tani sektor Perikanan

- Kontribusi sektor Perikanan

terhadap PDRB

Output Kegiatan

- Kelompok Tani sektor Kehutanan Keg : Pemeliharaan dan pencegahan

Penyakit Menular Ternak - Terkendalinya penyakit menular

pada hewan/ternak

30% 0 0 35 100,00 40 100,00 45 150,00 50 150,00 50 300,00 Bidang

Peternakan

& Perikanan

4 Kecamatan

meningkatkan kualitas dan

kuantitas



kehutanan


sarana dan prasarana produksi

pertanian

Meningkatkan kualitas

dan kuantitas

sarana/prasarana

teknologi


kehutanan

Fasilitasi sarana dan

prasarana berupa

alat dan mesin serta

sarana produksi

lainya

Pendataan

kebutuhan alat dan

mesin sesuai

kebutuhan RDKK

dan lahan baku di

kelompok tani

5

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Outcome: Kontribusi sektor

peternakan terhadap PDRB4,46 4,47 25.000 4,48 3.180.000 4,49 3.485.000 4,5 3.535.000 4,51 3.685.000 4,51

13.910.000

- 2. Tersusunya data bantuan


perikanan

Output Kegiatan

1.22.02a

Keg : Pembibitan dan Perawatan Ternak

P2SDS

- Pengembangan ternak sapi potong35 ekr 35 - 35 550.000 35 750.000 35 800.000 35 850.000 175 2.950.000

Bidang

Peternakan

2 Kecamatan



kehutanan

- Optimalisasi IB sapi Potong

600 dosis 600 25.000 600 30.000 600 35.000 600 35.000 600 35.000 160.000 160.000 Bidang

Peternakan

4 Kecamatan

Misi ke III: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA/PRASARANA, TEKNOLOGI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

- Persentase kelompok tani yang

mendapat sarana dan prasarana

produksi pertanian, perikanan dan

kehutanan.

1.22.08b

Keg. Pengembangan Agribisnis Peternakan - Pengembangan ternak Bidang

Peternakan

4 Kecamatan

Ternak sapi 100 ekr 0 - 100 1.000.000 100 1.000.000 100 1.000.000 100 1.000.000 500 4.000.000 Ternak Domba 150 ekr 0 - 150 800.000 150 850.000 150 850.000 150 900.000 600 3.400.000 Ternak kambing 150 ekr 0 - 150 800.000 150 850.000 150 850.000 150 900.000 600 3.400.000 Ternak Unggas 0 Kegiatan 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 Keg -

Mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya lahan


kehutanan

1.Tersusunya data luas baku

lahan basah dan lahan kering kota

banjar

Optimalisasi

pemanfaatan sumber

daya lahan

pertanian,lahan

perikanan dan

kehutanan

Mengelola lahan

tidak produktif dan

lahan tidur

masyarakat

Perda maupun

Perwal yang

tertuang di RTRW,

dan regulasi

ketahanan pangan

3

Progam Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian / Perkebunan

30.000 5.880.000 5.630.000 5.630.000 5.880.000 100 23.050.000

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

2.Tersusunya data lahan kritis di

kota BanjarOutcome: Tersedianya sarana dan

prasarana pertanian/perkebunan 10% 10 - - 20 - 20 - 20 - 30 - 100



pertanian

Output Kegiatan

4. Persentase data lahan basah

dan lahan kering serta lahan kritis.1. Pemanfaatan luas basah:

3.318 Ha, dan lahan kering:

9.878 ha

1.18.02

a

Keg : Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian / perkebunan tepat

guna

- Tertatanya kawasan

pengembangan produksi pupuk

organik

0 Keg/ Kec 0 30.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 4 Kec 90.000

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

2. Penanganan rehabilitasi

lahan kritis

- Tersedianya Sarana pengolahan

Hasil Pertanian di 20 KWT0 KWT 0 - 5 15.000 5 15.000 5 15.000 5 15.000 20 KWT 60.000

Bidang Ket

pangan

4 Kecamatan

3. Regulasi alih pungsi lahan - Terfasilitasinya olahan Kelapa

Terpadu:3 Paket

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB

Alat pengolah Nira kelapa1 Keg 0 - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 Keg 600.000

- Menurunya lahan Kritis Alat pengolah tempurung kelapa 0 Keg 0 - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 Keg 600.000 Alat pengolah buah kelapa 1 Keg 0 - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 Keg 600.000 Alat pengolah Latek Karet 0 Keg 0 - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 Keg 600.000 - Pengembangan Jaringan Irigasi

Tingkat Usaha Desa9 Km 2,5 - 2,5 2.500.000 2,5 2.500.000 2,5 2.500.000 2,5 2.500.000 13 10.000.000

Bidang

Tanaman

pangan &

hortikultura

4 Kecamatan

- Pengembangan pengerasan Jalan

Usaha tani Desa0 Km 2,5 - 2,5 2.500.000 2,5 2.500.000 2,5 2.500.000 2,5 2.500.000 13 10.000.000

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

Outcome 2: Terfasilitasinya

penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

% 100 - - 100 - 100 - 100 - 100 -

1.18.08 Keg: Penyusuna site plan pemetaan

Jaringan irigasi dan jalan usaha tani di

Kota Banjar

- Terbentuknya Site Plan pemetaan

JITUT dan JIDES0 Dok - 1 250.000 - - 1 250.000 100% 500.000

Bidang

Tanaman

pangan &

hortikultura

4 Kecamatan

7Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan 27.000 950.000 30.000 1.400.000 3.000.000 5.407.000

Outcome: Terfasilitasinya instalasi

penanganan limbah padt dan cair di

RPH

40% 40% 50% 50% 60% 65% 65%

Output Kegiatan

1.24.02a

Keg : Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi peternakan tepat guna

- Terfasilitasinya biaya oprasional di

Rumah Potong Hewan1 kegiatan 1 27.000 1 30.000 1 30.000 1 35.000 1 45.000 5 Keg 167.000

Bidang

Peternakan

UPTD RPH

- Terfasilitasinya Inslatasi Penanganan

Limbah Padat dan Cair di RPH. 1 Kegiatan 1 - 1 920.000 1 - 1 1.365.000 1 2.955.000 5 Keg 5.240.000 Bidang

Peternakan

UPTD RPH

URUSAN PILIHAN

PERIKANAN

DAN KELAUTAN 2.013.781 660.000 715.000 805.000 915.000 5.108.781

5. ur pilihan

11

Prog: Pengembangan Budidaya

Perikanan

1.993.781 635.000 685.000 770.000 875.000 -

4.958.781

Outcome: Kontribusi Sektor

perikanan terhadap PDRB100% 0,26 100% 0,27 100% 0,28 100% 0,29 100% 0,30 100% 0,31

Outcome: Produksi Perikanan

Budidaya268 Ton

2275

ton

2300

ton

2400

ton

2500

ton 2550 ton #REF!

-

5.20.01

akeg.pengembangan bibit ikan unggul di

BBI. - Meningkatnya kualitas fisik sarana

dan prasarana perikanan budidaya75% 1 keg 492.500 1 keg 85.000 1 keg 95.000 1 keg 95.000 1 keg 100.000 5 keg

Bidang

Perikanan

UPTD Balai

Benih Ikan

- Terfasilitasinya sarana dan prasarana

produksi perikanan

• Produksi benih ikan gurame10.000.000

ekor

• Produksi benih ikan patin10.000.000

ekor

• Produksi benih ikan bawal10.000.000

ekor

• Produksi benih ikan 10.000.000

ekor

Mas, Tawes, Nila10.000.000

ekor

bKeg: pembinaan dan pengembangan

perikanan di BBI

- Meningkatkan kualitas benih ikan

ungul di BBI10% 1 keg 81.800 1 keg 50.000 1 keg 50.000 1 keg 50.000 1 keg 50.000 5 keg 281.800

cKeg: pengembangan bibit ikan unggul

dimasyarakat Unit Perbenihan Rakyat

Pendistribusian fisik sarana dan

prasanan produksi perikanan di

kemitraan BBI

75% 1 keg 1.387.698 1 keg 150.000 1 keg 200.000 1 keg 200.000 1 keg 250.000 5 keg 2.469.498 UPTD Balai

Benih Ikan

5.20.02d

Keg: Pendampingan pada Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan

Pendampingan kegiatan pembudidaya

ikan di 4 Kecamatan0 Kelompok 10 - 10 75.000 10 100.000 10 125.000 10 150.000 50 Kel 2.919.498

Bidang

Perikanan

4 Kecamatan

eKeg: pembinaan dan pengembangan

perikanan di masyarakat

- Pembinaan dan pengembangan ikan

air tawar di kel tani ikan2500 Ton 50 31.783 50 100.000 50 100.000 50 125.000 50 150.000 50 Ton 3.426.281

UPTD Balai

Benih Ikan - Terfasilitasinya kebutuhan oprasional

di BBI1 Kegiatan

- Terlaksananya kemitraan dengan UPR35 orang 10 - 10 15.000 10 15.000 10 15.000 10 15.000 50 orang 60.000

Misi ke IV: MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN, LAHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

- Terlaksananya subsidi benih ikan di

UPR10 kelompok 7 - 7 125.000 7 125.000 7 125.000 7 125.000 35 Kel 500.000

- Subsidi benih ikan di sentra usaha

tani ikan0 kegiatan 0 0 1 35.000 0 0 1 35.000 1 35.000 3 Keg 105.000

13Prog: Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan 20.000 2 25.000 2 30.000 2 35.000 2 40.000 - 150.000 - -

Outcome: Volume penasaran

produk perikanan 19,41 ton19,60

ton

19,30

ton

20,00

ton

20,20

ton20,40 ton 20,40 ton

Output Kegiatan

Keg: Peningkatan Konsumsi Ikan - Meningkatnya Konsumsi Ikan di

Masyarakat1 Kegiatan 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 Keg -

Bidang

Perikanan

4 Kecamatan

- Meningkatnya Kualitas Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan 2 Kegiatan 1 20.000 1 25.000 1 30.000 1 35.000 1 40.000 5 Keg 150.000

Mengoptimalkan sumber daya


dan kehutanan

1. Tersusunya peningkatan

jumlah pelatihan SDM(penyuluh


kehutanan)

Optimalisasi sumber

daya manusia


kehutanan

1. Pelatihan SDM ( orang ) Meningkatkan

wawasan dan

keahlian penyuluh

lapangan

Pengembangan riset

dan teknologi

melaui Demplot

wana tani4

Program Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan

30 1.440.210 1.269.470 1.234.020 1.239.160 5.182.860

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

Persentase pelaksanaan pelatihan

penyuluh pertanian, perikanan dan

kehutanan.

Outcome 1: Kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB 16.08% 16.9 - 16.1 - 16.11 - 16.12 - 16.13 - 16.13 0

Outcome 2: Produktivitas Padi dan

Bahan Pangan Lainya

- Padi 42.669 43.124 - 43.55 - 43.991 - 44.431 - 44.875 - 44.875 0

- Kedelai 956 1.032 - 1.042 - 1.052 - 1.062 - 1.072 - 1.072 0

1.19.02a

Keg : Penyediaan sarana produksi

pertanian / perkebunan

Output Kegiatan

- Terrealisasinya rehabilitasi sarana

infrastruktur jalan usaha tani di

sentra-sentra produksi perkebunan

0 Km 0 - 7 700.000 7 700.000 7 700.000 7 700.000 35 Ha 2.800.000

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

1.19.03b

Keg: Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan.

- Bertambanya luas perkebunan

komoditas kelapa rakyat2.632 Ha 0 - 5 50.000 5 50.000 5 50.000 5 50.000 20 Ha 200.000

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

- Terwujudnya integritas ternak dan

tanaman0 Ha 0 - 10 100.000 - - - - - - 10 Ha 100000

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

- Pengembangan usaha Produksi

Perkebunan

Bidang

Perkebunan

4 Kecamatan

Intensifikasi tanaman karet 94 Ha 0 0 16 75.000 10 50.000 10 50.000 10 50.000 40 Ha 225.000 Intensifikasi tanaman kakao 65 Ha 15 142.000 10 100.000 5 50.000 5 50.000 5 50.000 25 Ha 250.000 Intensifikasi tanaman kelapa 265 Ha 0 0 25 115.000 25 115.000 15 75.000 15 75.000 80 Ha 380.000 Pengembangan tanaman kelapa 50 Ha 0 0 8 35.000 8 35.000 8 35.000 8 35.000 32 Ha 140.000 Pengembangan tanaman kopi 31 Ha 0 0 10 45.000 10 45.000 10 45.000 10 45.000 40 Ha 180.000 Pengembangan tanaman lada 79 Ha 0 0 2 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000 8 Ha 80.000

1.19.08

c

Keg : Pengembangan produksi pupuk

organik

- Terfasilitasinya bangunan dan

mesin pengolah Pupuk Organik10 unit 0 - 3 200.210 3 204.470 3 209.020 3 214.160 12 Unit 827.860

Bidang

Tanaman

pangan &

hortikultura

4 Kecamatan

URUSAN PILIHAN

KEHUTANAN

178.590 - 1.455.000 - 435.000 - 200.000 - 110.350 - 2.378.940

BIDANG KEHUTANAN - - - -

2. ur

kehutanan8

Program pemanfataan potensi sumber

daya hutan 10.000 870.000 100.000 100.000 350.000 1.430.000

Outcome: Kontribusi sektor

kehutanan terhadap PDRB0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12

Output Kegiatan

2.15.05a

Keg. Optimalisasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak

-Tertibnya penata usahaan hasil

Hutan di Kota Banjar2 Kegiatan 0 - 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 5 Keg 80.000

Bidang

kehutanan

- Optimalnya Penerimaan Negara

Bukan Pajak0 Dokumen 0 10.000 1 15.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 5 Keg 85.000

Bidang

kehutanan

2.15.06

b

keg. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan - Tersusunya berita acara tata batas

kawasan hasil tuakar menukar antara

pemerintah kota Banjar dengan

Kementrian Kehutanan

1 Dokumen 0 - 1 35.000 1 35.000 - 35.000 - - 2 Keg 105.000

Bidang

kehutanan

- Tersusunya dokumen Rencana

Kehutanan Tingkat Kota1 Dokumen 0 - 1 25.000 - - - - 1 35.000 2Keg 60.000

Bidang

kehutanan

- Terbangunya Hutan Kota serta

pengelolaan, pemeliharan,

pemanfaatan, perlindungan dan

pengamanan Hutan Kota

0 Kegiatan 0 - 1 750.000 1 - 1 - 1 250.000 2 Keg 1.000.000

Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

- Optimalisasi penyusunan rencana,

Pembinaan pengelolaan hutan hak

dan aneka usaha kehutanan

0 Kegiatan 0 - 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 5 Keg 100.000

Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

9Progam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

168.590 560.000 310.000 110.000 85.000 1.233.590

Outcome: Lahan Kritis 60% 57% 53% 50% 48% 45% 45%

Output Kegiatan

2.16.01

aKegiatan: Koordinasi Reboisasi dan

Penghijuan Hutan

- Tersusunya dokumen Rencana

pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

1 Dokumen 1 1 25.000 1 25.000 1 - 1 25.000 5 Keg 75.000 Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

2.16.02

b

Kegiatan: Pembuatan Bibit/ Benih

Tanaman Kehutanan

- Inventarisasi dan identifikasi

pelaksanaan sertifikasi sumber benih

dan mutu benih/bibit tanaman hutan

0 Kegiatan 1 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 5 Keg 80.000

Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

2.16.06

cKeg. Kegiatan Peningkatan Peran Serta

masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

- Terrehabilitasinya lahan Kritis di

Kota Banjar

3 Kegiatan 1 168.590 1 500.000 1 250.000 1 75.000 1 25.000 5 Keg 1.018.590 Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

- Optimalnya bimbingan masyarakat,

pengembangan kelembagaan dan

usaha serta kemitraan nasyarakat

setempat sekitar kawasan hutan

0 Kegiatan 1 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 5 Keg 60.000

Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

Misi ke V: MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

10Progam Pembinaan dan Penertiban

Industri Hasil Hutan 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 100.000

Tertibnya Penata Usahaan Hasil

Hutan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Output Kegiatan

2.19.03

a

Kegiatan: Pengawasan dan Penertiban

pelaksanan peraturan daerah mengenai

pengelolaan industri hasil hutan

- Tertib penatausahaan hasil hutan

pada industri primer hasil hutan

menurut peraturan perundang-

undangan

10% 1 keg - 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 1 keg 25.000 5 keg 125.000

Bidang

kehutanan

4 Kecamatan

URUSAN PILIHAN PERTANIAN, 82.030 - 8.295.320 - 6.956.710 - 8.264.020 - 12.119.160

PERTANIAN Outcome: Kontribusi Sektor

pertanian terhadap PDRB

.Menciptakan peluang pasar

dan pola kemitraan


tempat Sub Terminal Agribisnis

Terdapatnya Sub

Terminal agribisnis di

Kota Banjar

1. Sub Terminal Agribisnis Menambah investor

pelaku usaha

agribisnis di Kota

Banjar

Memberikan

peluang insvestror

dan memudahkan

perijinan usahanya

1. Ur

Pilihan2

Prgram Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian / Perkebunan

- Tertsedianya sarana STA stasiun

terminal agribisnis

- - - - 2.000.000 1 2.000.000


usaha agribisnis pedesaan

-Kelompok PUAP Output Kegiatan

3. Persentase jumlah bangunan

STA dan bertambanya pelaku

usaga agribisnis.

-Kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB

1.17.04

a

Keg : Pembangunan Pusat - Pusat Etalase

/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian

Kota Banjar

- Bangunan STA stasiun terminal

agribisnis

0 Unit 0 - - - - - - 1 2.000.000 1 2.000.000

Bidang

Tanaman

pangan &

hortikultura

2 Kecamatan

- Rintisan Daerah Agrowisata

Terdapatnya Sub

Terminal agribisnis di

Kota Banjar 6

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan 25.000 25.110 27.240 29.51 32.08 138.94

Outcome: Volume Pemasaran

produksi peternakan2,83 2,889 2,957 3,017 3,077 3,139 3,139

Output Kegiatan

1.23.07a

Keg : Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

- Meningkatnya permintaan olahan

pangan asal ternak1Kegiatan 1 25.000 1 25.110 1 27.240 1 29.51 1 32.08 5 Keg 138.94

Bidang

Peternakan

4 Kecamatan

Misi ke VI: MENCIPTAKAN PELUANG PASAR DAN POLA KEMITRAAN

1390000

11680

10

120

12880

12750

18250

15060

15160

14310

16110

1.506.330

Scanned by CamScanner

renstra 2014 2018 - banjar – kota · renstra 2014 – 2018 pemerintah kota banjar dinas pertanian...

Documents