1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL

PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 ini dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum, Renstra ini disusun sebagai panduan dan pedoman dalam

merumuskan perencanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran serta kerjasama di bidang perkebunan; pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan.

Adanya perubahan organisasi Kementerian Pertanian sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian berimplikasi terhadap bertambahnya fungsi pengolahan dan pemasaran. Selain itu dengan adanya restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) akan berpengaruh terhadap penetapan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran Strategis, Program dan Indikatornya serta Kegiatan dan Indikatornya pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan unit kerja

3

eselon 2 lingkup Ditjen. Perkebunan termasuk Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Maka kedepan Renstra ini akan segera dimutakhirkan untuk mengakomodir penyesuaian organisasi baru lingkup Ditjen. Perkebunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perencanaan jangka menengah periode 3 tahun 2015-2019 perlu dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan agar pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya lebih optimal dalam mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam RPJMN 2015-2019 sesuai dengan agenda prioritas NAWACITA yang diimplementasikan kedalam pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 serta pencapaian kegiatan Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam dokumen Rencana Strategisnya.

Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2015-2019 ini tidak akan berarti banyak tanpa disertai implementasi yang tuntas disertai dengan kerjasama dan koordinasi yang sinergis dari berbagai pihak terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan segala sesuatu yang direncanakan dalam dokumen ini.

Jakarta, Desember 2015 Sekretaris Ditjen. Perkebunan,

Ir. Irmijati R. Nurbahar, M.Sc Nip. 19591023 198503 2 001

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………. i DAFTAR ISI ……………………. iii DAFTAR TABEL ……………………. vi DAFTAR LAMPIRAN ……………………. vii 1. PENDAHULUAN ……………………. 1 1.1. Kondisi Umum Sekterariat Ditjen.

Perkebunan tahun 2010-2014 …………………….

8

1.1.1. Perkembangan Pegawai …………………… 8 1.1.2. Organisasi dan Tatalaksana

Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2010-2014

…………………….

10

1.1.3. Perkembangan Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen. Perkebunan tahun 2010-2014

…………………….

10 1.1.4. Koordinasi Penyelesaian

Kasus Kerugian Negara …………………….

17

1.1.5. Pengembalian Kredit ……………………. 18 1.1.6. Laporan Keuangan ……………………. 20 1.1.7. Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) …………………….

21

1.1.8. Realisasi Keuangan ……………………. 28 1.2. Peluang dan Tantangan ……………………. 30 1.2.1. Peluang ……………………. 30 1.2.2. Tantangan ……………………. 45 2. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT

DITJEN. PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019 …………………….

59

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………….

59 2.2. Visi Sekretariat Ditjen. Perkebunan

tahun 2015-2019 …………………….

60

2.3. Misi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………….

61

2.4. Tujuan Sekretariat Ditjen.

5

Perkebunan tahun 2015-2019 ……………………. 62 3. ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN

STRATEGI SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

…………………….

67 3.1. Arah Kebijakan Sekretariat Ditjen.

Perkebunan tahun 2015-2019 …………………….

67

3.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………….

73 3.3. Strategi Pengembangan Sekretariat

Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………….

74 3.3.1. Strategi Umum ……………………. 74 3.3.2. Strategi Khusus ……………………. 79 4. KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) DAN

KOMPONEN KEGIATAN SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

…………………….

82 4.1. Program Ditjen. Perkebunan Tahun

2015-2019 …………………….

82

4.2. Kegiatan Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 Dalam Ruang Lingkup Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

…………………….

83 4.3. Keluaran (Output) dan Komponen

Kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 sesuai Tupoksi

…………………….

85 4.3.1. Pembinaan dan Pelayanan

Perencanaan …………………….

85

4.3.2. Pembinaan dan Pelayanan Keuangan dan Perlengkapan

…………………….

85 4.3.3. Pembinaan dan Pelayanan

Umum …………………….

86

4.3.4. Pembinaan dan Pelayanan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

…………………….

86 4.3.5. Pembinaan dan Pelayanan

6

Manajemen dan Teknis Lainnya

…………………….

87

4.4. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………….

87 4.5. Proyeksi Pendanaan Kegiatan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………….

88 5. MEKANISME STRATEGIS SEKRETARIAT

DITJEN. PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019 …………………….

89

5.1. Mekanisme Perencanaan ……………………. 89 5.2. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan

dan Pengendalian …………………….

90

5.2.1. Pengendalian dan Pengawasan

…………………….

90

5.2.2. Pemantauan dan Evaluasi ……………………. 91 6. PENUTUP ……………………. 94

7

DAFTAR TABEL

Tabel Hal Tabel 1 Perkembangan Pegawai

Berdasarkan Golongan dan Pendidikan sampai dengan tahun 2015

………………..

9 Tabel 2 Alokasi Penyediaan Dana APBN

untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2010-2014

…………………

14 Tabel 3 Perkembangan Penyelesaian

Kerugian Negara sampai dengan tahun 2015

…………………

18 Tabel 4 Rincian Pengembalian Kredit

Proyek Pembangunan Perkebunan sampai dengan tahun 2015

…………………

19 Tabel 5 Perbandingan Realisasi

Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014

…………………

29 Tabel 6 Sasaran Kegiatan dan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………

74 Tabel 7 Perkembangan Proyeksi

Penyediaan Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

…………………

88

8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hal Lampiran 1 Struktur Organisasi

Sekretariat Ditjen. Perkebunan

………………..

96 Lampiran 2 Matriks Penentuan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan berbasis Penentuan ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja)

…………………

97 Lampiran 3 Matriks Kinerja dan

Pendanaan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

…………………

101

9

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta

perubahan dalam tatanan nilai, politik, perekonomian dan

lingkungan hidup, perkebunan dituntut untuk menerapkan

sistem pembangunan yang cerdas dan inovatif agar sub sektor

ini dapat tetap berada pada posisi dan perannya selama 5 tahun

kedepan. Sistem pembangunan dimaksud selain dapat

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis global dan

domestik, juga dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan

yang membawa perubahan penting disegala bidang. Pergeseran

peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan

berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator

mengarahkan agar semua pemangku kepentingan yang terkait

dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam

pembangunan.

Sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam

peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor

perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial

budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam

penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun

perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan

neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber

devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam

peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan

bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri;

penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat

pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal;

1

PENDAHULUAN

10

pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan

bioenergy yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya

penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan

mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai

kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk

usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan

keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya

manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui

kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah

pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana

produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan

pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian

yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban

amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat

tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan

untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

(2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan

produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan

pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan

konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6)

memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan

masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya

perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan

(8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

11

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat

penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas

kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan,

keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan,

kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Sejarah panjang

penyelenggaraan perkebunan di bumi nusantara yang

mengedepankan asas-asas tersebut membuktikan bahwa

amanat yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik, tepat

sasaran, berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan

kesejahteraan pekebun.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas

NAWACITA yang wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam

pengembangan perkebunan tahun 2015-2019 sebagaimana

tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencakup 2 agenda

prioritas diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar Internasional dengan sub agenda prioritas

akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan

agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan 2)

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda

peningkatan kedaulatan pangan. Arah kebijakan pembangunan

nasional dalam dokumen RPJMN 2015-2019 diimplementasikan

dalam 6 (enam) sasaran strategis Kementerian Pertanian. Sesuai

tugas pokok dan fungsinya, Ditjen. Perkebunan

bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian 6 (enam)

sasaran strategis tersebut.

Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 yang

selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana

tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019

12

adalah mendukung: 1) pemenuhan penyediaan bahan baku tebu

dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2)

peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas

perkebunan yang difokuskan pada pengembangan komoditas

sagu dalam rangka penganekaragaman pangan perkebunan,

kegiatan integrasi tanaman perkebunan dan ternak,

pengembangan kegiatan tumpang sari dengan komoditas

tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan lainnya dan

pemanfaatan tanaman sela ; 3) peningkatan komoditas

perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam

mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan

pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas

unggulan perkebunan; 4) pemenuhan penyediaan bahan baku

bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-

industry dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit

baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas maupun

melalui kegiatan integrasi tanaman dan ternak serta penyediaan

benih kemiri sunan; 5) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan,

integritas/ komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di

lingkungan organisasi Ditjen. Perkebunan; dan 6) peningkatan

pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari

pencapaian sasaran strategis lainnya.

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi pembangunan perkebunan

nasional dalam RPJMN 2015-2019 tersebut akan dapat

diwujudkan apabila pemerintah telah menerapkan prinsip-

prinsip Good Governance (pengelolaan pemerintahan yang baik)

dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan

masyarakat. Prinsip utama Good Governance adalah

13

akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency) dan

partisipasi (participation). Untuk terwujudnya prinsip-prinsip

Good Governance tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur

kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang

profesional, serta ketatalaksanaan yang responsif dan adaptif

sehingga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat

penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perkebunan

yang sinergi dan optimal. Karakteristik utama dalam

penyelenggaraan Good Governance adalah penyelenggaraan

pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan yang tidak

semata-mata bertumpu pada keputusan yang dibuat oleh

pemerintah (Government), tetapi juga melibatkan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) baik yang ada di dalam

maupun di luar birokrasi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

menyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau

pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan

pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima

pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila

penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang

dibutuhkan dan diharapkan (meeting the needs of customers)

serta memenuhi pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau dan terukur, oleh karena itu setiap penyelenggara

pelayanan secara berkala melakukan survey indeks kepuasan

14

masyarakat. Pelayanan prima harus memiliki prinsip sederhana,

konsistensi, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan,

transparansi dan keadilan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 25 tahun

2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara

pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib

menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan

sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di

lingkungan masing-masing. Berkaitan dengan fungsi pelayanan

publik tersebut maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen.

Perkebunan memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen.

Perkebunan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang

Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden

Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional, amanat Peraturan Presiden nomor 45

tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Presiden

Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019,

Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Peraturan

Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, PermenPPN

nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Strategis K/L tahun 2015-2019, Rencana Strategis Ditjen.

15

Perkebunan tahun 2015-2019 serta peraturan perundangan

terkait lainnya, maka disusun “RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN

2015-2019”.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

tahun 2015-2019 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan

lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan

tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan

kesekretariatan selama kurun waktu 2010-2014, serta

berdasarkan identifikasi dan pencermatan akan peluang dan

tantangan organisasi kesekretariatan pada periode 2015-2019

sehingga diharapkan akan memberi arah dukungan pelayanan

organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan

perkebunan pada periode kedepan. Berdasarkan fungsi

organisasi dari Sekretarist Ditjen. Perkebunan maka, Renstra ini

memberikan arah dukungan dan memfasilitasi koordinasi,

penyusunan rencana dan program, anggaran serta kerjasama di

bidang perkebunan; pengelolaan urusan keuangan dan

perlengkapan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata

laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan

hubungan masyarakat dan informasi publik, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan

rekomendasi bidang perkebunan, pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan serta pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan.

16

1.1. Kondisi Umum Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014

Sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam rangka

melaksanakan pelayanan prima maka penerapan manajemen

kualitas terpadu merupakan suatu keharusan. Manajemen

kualitas diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja secara

terus menerus dengan menggunakan semua sumber daya

manusia dan modal yang tersedia pada setiap level. Pencapaian

sasaran pelayanan organisasi selama periode 2010-2014

tercermin dalam indikator berikut :

1.1.1. Perkembangan Pegawai

Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.142 orang, terdiri dari

PNS Ditjen. Perkebunan sebanyak 468 orang, PNS Pusat yang

ditempatkan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman

Perkebunan (BBP2TP) Medan sebanyak 274 orang, BBP2TP

Surabaya sebanyak 179 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 136

orang, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

sebanyak 85 orang.

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan pegawai sampai dengan

2015 berdasarkan golongan dan pendidikan. Dilihat dari

penyebaran per golongan adalah sebagai berikut: jumlah

pegawai golongan I sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 292

orang yang sebagian besar berlokasi di UPT Pusat, golongan III

sebanyak 751 orang dan golongan IV sebanyak 92 orang. Adapun

berdasarkan kualifikasi pendidikan, lulusan SD sebanyak 17

orang, SLTP sebanyak 14 orang, SMA/SLTA sebanyak 402 orang,

Sarjana Muda/D3 sebanyak 63 orang, S1/D4 sebanyak 493

orang, S2 sebanyak 149 orang dan S3 sebanyak 4 orang.

17

Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan sampai dengan tahun 2015

Sumber: DItjen. Perkebunan, 2015

NO. UNIT KERJA GOLONGAN (ORANG) TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)

I II III IV Jumlah S3 S2 S1/ D4

D3 SLTA SLTP SD Jumlah

1. SEKRETARIAT DITJENBUN 1 38 127 20 186 2 33 55 10 68 7 11 186

2. DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM 0 3 46 9 58 1 15 25 3 13 1 0 58

3. DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN 0 5 44 9 58 0 13 27 4 14 0 0 58

4. DIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

0 5 38 11 54 0 16 19 6 12 1 0 54

5. DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

0 8 39 8 55 0 13 18 5 19 0 0 55

6. DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

0 10 39 8 57 0 17 17 4 17 0 2 57

7. BBP2TP MEDAN 3 86 175 10 274 1 14 151 7 97 2 2 274

8. BBP2TP SURABAYA 1 26 142 10 179 0 20 120 12 24 2 1 179

9. BBP2TP AMBON 1 77 56 2 136 0 5 38 6 86 1 0 136

10. BPTP PONTIANAK 1 34 45 5 85 0 3 23 6 52 0 1 85

JUMLAH 7 292 751 92 1.142 4 14

9 493 63 402 14 17 1.142

18

1.1.2. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit kerja Eselon I dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;

b. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar;

c. Direktorat Tanaman Semusim;

d. Direktorat Tanaman Tahunan;

e. Direktorat Perlindungan Perkebunan;

f. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Berdasarkan Permentan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.3. Perkembangan Program, Kegiatan dan Anggaran

Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai

surat edaran bersama Menteri Keuangan nomor SE-

1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni

2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang

19

mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit

Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap

pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit

Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II

adalah output.

Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang

dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa

program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang

menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

“PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN”. Program ini

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas

dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman

tahunan dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh

penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan

pelaksanaan perlindungan perkebunan. Fokus kegiatan Ditjen.

perkebunan tahun 2010-2014 meliputi:

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar;

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;

4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;

5. Dukungan Perlindungan Perkebunan;

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

20

7. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan;

8. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya;

9. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon.

Sedangkan dari 4 target sukses Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian selama periode 2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung pencapaian target tersebut melalui penjabaran program dan kegiatan yang mengacu pada:

1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yaitu melalui pencapaian swasembada gula nasional tahun 2014 pada komoditi Tebu;

2) Peningkatan Diversifikasi Pangan dalam hal ini adalah kegiatan dalam rangka penganekaragaman komoditi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan perkebunan dengan pangan lainnya seperti kegiatan integrasi kebun-ternak (contoh: Kelapa Sawit dan Sapi), sistem tumpang sari (tanaman pangan/hortikultura dan perkebunan) dan lain-lain.

3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor yaitu melalui fokus kegiatan diantaranya adalah :

a. Pengembangan komoditi ekspor yang terdiri dari komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Lada, Tembakau, Teh dan Nilam;

b. Revitalisasi perkebunan yang terdiri dari komoditi Kelapa Sawit, Karet dan Kakao;

c. Gerakan peningkatan produksi dan mutu Kakao nasional (Gernas Kakao);

21

d. Penyediaan bahan tanaman sumber Bahan Bakar Nabati/BBN (Bio-Energy) yang terdiri bdari komoditi Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Kelapa dan Kelapa Sawit;

e. Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri yang terdiri dari komoditi Kapas dan Cengkeh;

f. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan yang terdiri dari dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan serta dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi tanaman perkebunan.

4) Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu mencakup semua program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui 7 fokus kegiatan pembangunan perkebunan karena pada dasarnya program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat petani/pekebun dalam rangka meningkatkan pendapatannya menuju kesejahteraan petani/pekebun. Tujuh fokus kegiatan tersebut diantaranya:

A. Revitalisasi Perkebunan;

B. Swasembada Gula Nasional;

C. Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energi);

D. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;

E. Pengembangan Komoditas Ekspor;

F. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;

G. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

22

Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Penyediaan Dana APBN Untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2010-2014

No. Kegiatan Alokasi Penyediaan Dana dari APBN (milyar rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

- 101,78 231,58 779,58 511,36

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

- 78,05 218,89 209,87 173,97

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

- 1.503,55 728,03 354,23 325,71

4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

- 3,62 25,19 36,14 37,08

5. Dukungan Perlindungan Perkebunan - 25,66 28,70 77,47 76,81

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

- 194,86 183,42 134,49 129,09

7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (Surabaya, Medan, Ambon dan Pontianak)

- 73,99 72,95 181,03 66,60

8. Peningkatan Ketahanan Pangan 32,07 - - - -

9. Pengembangan Agribisnis 273,64 - - - -

10. Peningkatan Kesejahteraan Petani 78,18 - - - -

11. Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

0,0 - - - -

12. Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik 70,28 - - - -

Jumlah 454,12 1.981,02 1.488,77 1.772,82 1.320,62

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014.

23

Dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun

2014 dengan program utama yaitu ”Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan” mendapat alokasi dana dari APBN semula

sebesar Rp. 1.566.951.421.000,- namun berkurang akibat

keluarnya Inpres nomor 4 tahun 2014 tentang penghematan dan

pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka

pelaksanaan APBN tahun 2014 menjadi Rp. 1.320.618.976.000,-.

Dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan utama

pembangunan perkebunan yang tersebar di 93 satker yang

meliputi 1 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 32 satker Provinsi

dan 56 satker Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010-2014. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 antara lain:

1. Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

3. Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

24

4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyedian data dan informasi yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi.

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yang dimaksudkan untuk memfasiltasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Fokus kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan adalah Dukungan Pengembangan

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut

dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

dengan dukungan penyediaan benih unggul dan sarana produksi,

penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, pengendalian

organisme pengganggu tanaman, penanganan gangguan usaha

perkebunan (GUP), adaptasi dan mitigasi dampak perubahan

iklim serta pelayanan organisasi yang berkualitas.

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari:

a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan.

c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program.

25

2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari:

a. Pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyekproyek perkebunan;

b. Pemantapan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran;

c. Penata usahaan barang milik negara.

3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari:

a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan;

b. Penyusunan/pemutahiran data dan informasi perkebunan;

c. Tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan.

4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari:

a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

b. Penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian;

c. Pelayanan administrasi perkantoran.

1.1.4. Koordinasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara

Kasus kerugian negara hasil temuan pemeriksa sebesar Rp. 6,56

milyar. Kerugian negara yang telah dapat diselesaikan sebesar

Rp. 1,02 (7,79%). Sisa tunggakan masih besar yaitu sekitar Rp.

5,54 milyar karena pada umumnya disebabkan oleh para

26

pelaksana proyek sudah tidak diketahui keberadaannya atau

sudah meninggal. Perkembangan penyelesaian kerugian negara

sampai dengan tahun 2015 adalah seperti Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara sampai

dengan Tahun 2015

No. Uraian Posisi Tahun 2015

1. Kerugian negara 6.562.385.847,36 2. Penyelesaian 1.023.095.012,11 3. Sisa tunggakan 5.539.290.835,25

1.1.5. Pengembalian Kredit

Jumlah hutang petani peserta proyek sampai dengan akhir 2015

sebesar Rp. 740,86 milyar. Pengembalian kredit yang disetor ke

perbankan sebesar Rp. 158,87 milyar dan sisa hutang sampai

saat ini masih terhitung Rp. 581,99 milyar. Rincian untuk masing-

masing proyek adalah seperti pada Tabel 4.

27

Tabel 4. Rincian Pengembalian Kredit Proyek Pembangunan Perkebunan Sampai dengan Tahun 2015

NO PROYEK KOMODITI

FISIK HUTANG PETANI SISA HUTANG

(RP.) % AREAL

(HA) PETANI

(KK) HUTANG

(RP.) ANGSURAN

(RP.)

A. UPP SWADANA:

1. PRPTE Karet, Kopi, Kelapa,

Coklat, Lada, Teh dan Kakao

105.814,68 114.178 29.329.509.878,00 13.214.039.531,83 16.115.470.346,17 54,95

2. P3SRSU Karet, Kelapa Sawit 7.915,75 3.150 1.570.045.980,00 1.137.609.407,83 432.436.572,17 27,54

3. P3RSB Karet 8.051,26 3.111 10.746.600.499,84 6.841.885.013,91 3.904.715.485,93 36,33

4. TCSDP Karet, Kelapa 204.372,94 198.131 379.346.267.194,33 98.451.652.607,63 280.894.614.586,70 74,05

JUMLAH I 326.154,63 318.470 420.992.423.552,17 119.645.186.561,20 301.347.236.990,97 71,58

II. UPP BLN:

5. TCSSP Karet, Teh, Jambu

Mete 119.603,00 129.249 250.399.898.766,06 23.147.537.660,00 227.252.361.106,06 90,76

6. UFDP Karet, Jambu Mete 11.154,00 11.924 15.917.781.729,40 1.417.888.055,00 14.499.893.674,40 91,09

7. ISDP Kelapa Hibrida 10.010,00 10.010 18.830.376.137,00 512.759.686,00 18.317.616.451,00 97,28

8. EISCDP Jambu Mete 37.354,00 41.582 34.723.517.975,00 14.144.114.673,00 20.579.403.302,00 59,27

JUMLAH II 178.121,00 192.765 319.871.574.607,46 39.222.300.074,00 280.649.274.533,46 87,74

TOTAL

(Jumlah I + Jumlah II) 504.275,63 511.335,00 740.863.998.159,63 158.867.486.635,20 581.996.511.524,43 78,56

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2015.

28

1.1.6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian mengalami

peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan opini BPK atas

laporan keuangan Kementerian Pertanian selama 2 tahun yaitu

tahun 2006 dan 2007, diberikan opini Tidak Menyatakan

Pendapat (disclaimer), kemudian tahun 2008, 2009, 2010, 2011,

dan 2012 BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP). Tahun 2011 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

memperoleh opini WDP yaitu pengecualian untuk aset tetap

tidak diketemukan, belum dilakukan input hasil koreksi

penilaian, serta inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT.

Riset Perkebunan Nusantara (RPN) belum dapat diakui sebagai

Barang Milik Negara (BMN).

Tahun 2012 kembali memperoleh opini WDP dengan

pengecualian Belanja Barang: Kegiatan Rehabilitasi Prasarana

Pertanian Pasca Tsunami (RP3T) yang dibiayai dari Loan IDB-125

belum disajikan dalam neraca sebagai aset tetap, pengadaan

bantuan sapi Bali dan sapi PO yang tidak terealisasi fisiknya

namun pembayaran tetap dilakukan, transaksi persediaan

bersaldo minus yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan, aset

tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dan

tanah seluas 32,10 juta m2, dan transaksi minus, perbedaan SAK

dan SIMAK BMN, transaksi dalam SAK tidak ditemukan dalam

SIMAK BMN yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan, dan

Dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian tidak dilaksanakan

penatausahaan dan pencatatan yang memadai.

Tahun 2013 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

memperoleh peningkatan opini dari BPK-RI yang sebelumnya

29

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan, dengan

catatan: 1) persediaan per 31 Desember 2013 senilai Rp.

1.512,89 miliar, dari jumlah tersebut diantaranya merupakan

persediaan bahan baku Tiran sebesar Rp. 24,13 miliar yang

sedang dalam proses inventarisasi fisik; dan 2) Aset Tak

Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 66,33 miliar, nilai

tersebut belum termasuk hak paten, hak cipta, merek, dan

varietas dari hasil penelitian yang sedang dalam proses

inventarisasi dan penilaian.

Untuk tahun 2014, BPK pada periode pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Kementerian Pertanian memberikan opini Wajar

Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Penyebab opini ini yaitu masih terdapatnya persediaan MAK 526

yang belum ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima

Barang (BAST) oleh eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian

kepada satker daerah.

1.1.7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa

setiap instansi pemerintah perlu menerapkan suatu rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan atau pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan palaporan kinerja pada

instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini memuat 1)

perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana

Kinerja Tahunan); 2) pengukuran kinerja (penetapan Indikator

30

Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan; 3) pengelolaan

data kinerja (baseline data, perbandingan realisasi kinerja tahun

berjalan dengan target/ sasaran dalam Renstra); 4) pelaporan

kinerja (Laporan Kinerja/LAKIN interim dan tahunan); dan 5)

reviu dan evaluasi kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP).

Capaian indikator meningkatnya kualitas SAKIP Kementerian

Pertanian, antara lain diindikasikan bahwa SAKIP tahun 2010

yang dinilai pada tahun 2011 mendapatkan predikat “B” atau

skor nilai 65,72 dari 82 Kementerian/Lembaga tingkat Pusat yang

dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi. Nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja

Instansi Pemerintah tahun 2011 mendapat predikat “B” dengan

skor nilai 70,19 (meningkat 4,47). Demikian pula tahun 2012,

nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

mendapat predikat “B” dengan skor nilai 72,13 (meningkat 2,67).

Hal ini merupakan trend yang terus meningkat dari tahun 2008

sampai dengan 2012. Untuk tahun 2013 pencapaian nilai SAKIP

Kementerian Pertanian memperoleh nilai 71,03 dengan tingkat

akuntabilitas kinerja “B”. Capaian yang sama terjadi pada tahun

2014 dengan nilai hasil evaluasi 71,03 dan tingkat akuntabilitas

kinerja “B”. Sedangkan untuk tahun 2015, hasil evaluasi

menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh nilai

72,17 atau predikat “BB” . Penilaian tersebut menunjukkan

tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan

yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pertanian sudah

menunjukkan hasil yang baik.

31

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi untuk memperbaiki kekurangan dalam penerapan dan

pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, antara

lain:

1. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan

(capaian) akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian saat

ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya),

KemenPAN-RB juga menilai dan melihat kondisi terakhir,

praktik dan hal-hal subtanstif yang telah diwujudkan dan

dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan

(sustainability) implementasinya;

2. Hasil evaluasi dan observasi dilapangan menunjukkan

prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan

atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum

pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran

lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan

kegiatan, kode rekening serta pagu anggaran yang tersedia,

kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang

mungkin belum selesai (tertunggak). Praktik seperti ini tidak

mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan

anggaran berbasis kinerja;

3. Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja

dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja

mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih

dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud)

sebelum mengajukan anggaran. Selain itu memastikan

seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama

(indikator dan target) dengan penganggarannya.

32

4. Praktik pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati

perjanjian atau kesepakatan kinerja, belum dikaitkan

dengan sistem remunerasi atau pengakuan (reward and

recognition) sehingga berpotensi mengurangi makna dan

semangat pihak-pihak yang bersepakat. Selain itu perlunya

monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja

sebagaimana disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkan

dengan penghargaan dan pengakuan atas capaian kinerja

yang pantas;

5. Memastikan penyempurnaan Rencana Strategis

Kementerian dan unit kerja mandiri yang lebih berkualitas,

lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka

menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan

dapat diketahui dan ditagih saat dibutuhkan. Selain itu,

dokumen Renstra unit kerja harus dapat menginformasikan

indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja utama serta

hubungan yang logis antara kegiatan-kegiatan dengan

tujuan/sasaran yang akan dicapai;

6. Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi

program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban

yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas

atau unggulan di Kementerian Pertanian. Penanggungjawab

program harus memastikan keberhasilan maupun

kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan

terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan

yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu

yang menjadi target perubahan;

7. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, perlu direkomendasikan agar Kementerian Pertanian

lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen

33

dan informasi yang berhak diketahui oleh public (Renstra,

PK, IKU, LAKIN, dll) kedalam laman (website) resmi milik

Kementerian Pertanian dan/atau milik unit kerja dan

memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini

(updated);

8. Hasil evaluasi terhadap rumusan IKU/IKP/ IKK ditingkat unit

kerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang

baik, belum spesifik, tidak relevan dan kurang terukur

sehingga mengganggu proses pengukuran dan simpulan

capaian kinerja Kementerian dan unit kerja, selain itu

kurangnya memanfaatkan IKU pada unit kerja dalam

dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta

kurang menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan

entitas IKU tersebut;

9. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LAKIP unit

kerja, khususnya informasi evaluasi dalam bentuk analisis

pencapaian sasaran strategis dan pembandingan data

kinerja; selain itu kurangnya pemanfaatan informasi LAKIP di

tingkat unit kerja untuk memperbaiki perencanaan,

pelaksanaan program/kegiatan organisasi, dan untuk

meningkatkan kinerja;

10. Unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian

menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian untuk perbaikan perencanaan

kinerja dan perbaikan penerapan manajemen kinerja;

11. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas

dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian

Pertanian untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan

yang berkinerja dan akuntabel.

34

12. Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan

kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh

unit kerja baik dipusat maupun di daerah.

Berbagai rekomendasi atas pelaksanaan SAKIP Kementerian

Pertanian tahun 2014-2015 yang diberikan oleh Kementerian

PAN dan RB yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

a. Kementerian Pertanian telah mencoba untuk menerapkan

pembagian atau penjenjangan kinerja mulai dari pimpinan

sampai kepada seluruh tingkat eselon 4 (cascading);

b. Menyempurnakan rumusan indikator kinerja IKU/IKP/IKK

dalam PK unit Eselon 1 dan eselon 2 lingkup Kementerian

Pertanian;

c. Memanfaatkan IKU/IKP/IKK pada unit kerja Eselon 1 dan

unit kerja eselon 2 dalam dokumen-dokumen perencanaan

dan penganggaran;

d. Untuk Laporan Kinerja (LAKIN) unit Eselon 1 telah

menyajikan evaluasi dalam bentuk analisis dan

perbandingan data kinerja;

e. Unit kerja Eselon 1 telah berupaya menindaklanjuti hasil

evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

f. Telah melakukan perbaikan dalam penyusunan indikator

kinerja yang SMART dalam dokumen Renstra dan PK Tahun

2015 berbasis Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang

terukur, relevan dan menggambarkan kekhasan, keunikan,

keutamaan dan alasan keberadaan entitas mulai dari tingkat

Menteri, eselon 1, 2, 3 dan 4.

Kondisi penilaian SAKIP Kementerian Pertanian yang dievaluasi

oleh KemenPAN-RB merupakan pendorong dalam upaya-upaya

35

peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkebunan yang akan dievaluasi oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian. Penilaian SAKIP tersebut dalam

rangka mewujudkan Good Governance, sehingga semua unit

kerja eselon 2 lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus

membuat dan memastikan kinerja perencanaan dan capaian

kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP harus memenuhi indikator

SMART.

Berdasarkan hasi evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal, Kementerian Pertanian atas bobot dan skor yang

ditetapkan dalam penilaian indikator evaluasi terhadap

penerapan SAKIP yang meliputi evaluasi atas Renstra, RKT,

sistem pengukuran kinerja, informasi atas LAKIP, dan indikator

evaluasi akuntabilitas kinerja, menunjukkan hasil bahwa Ditjen.

Perkebunan pada tahun 2010 memperoleh hasil penilaian SAKIP

sebesar 78,68 (A) dengan predikat sangat baik. Untuk tahun

2011, hasil evaluasi SAKIP Ditjen. Perkebunan memperoleh nilai

77,79 (A) dengan predikat sangat baik. Tahun 2012, hasil

evaluasi SAKIP Ditjen. Perkebunan cukup meningkat yang

memperoleh nilai 78,00 (A) dengan predikat sangat baik. Tahun

2013, hasil evaluasi SAKIP Ditjen. Perkebunan juga meningkat

dibandingkan tahun 2012 dengan nilai 79,68 (A) dengan predikat

sangat baik, tetapi untuk tahun 2014, hasil evaluasi SAKIP Ditjen.

Perkebunan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013

dengan nilai 77,98 (A) dengan predikat sangat baik. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen yang berbasis

kinerja cukup sejalan sesuai dengan pelaksanaan reformasi

birokrasi walaupun beberapa aspek masih perlu perbaikan

khususnya aspek perencanaan dan capaian kinerjanya. Perlu

dipahami bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut

36

merupakan pemicu dan pendorong untuk memperbaiki

penerapan sistem AKIP pada unit kerja Eselon II masing-masing.

Selanjutnya penilaian akuntabilitas kinerja Sekretariat Ditjen.

Perkebunan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan

adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor:

49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah jumlah

provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang

berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan

evaluasi serta pelaporan sebanyak 32 Provinsi.

Adapun sasaran strategis dalam penetapan kinerja Sekretariat

Ditjen. Perkebunan sampai dengan tahun 2014 adalah

terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam rangka

menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

dengan target 32 provinsi untuk 93 satker. Realisasi fisiknya

mencapai 100% dari target dalam bentuk dokumen (1)

perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan

data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian,

humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan

administrasi keuangan dan aset.

1.1.8. Realisasi Keuangan

Selama periode 2010-2014, realisasi keuangan Direktorat

Jenderal Perkebunan dan realisasi keuangan Kementerian

Pertanian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sebagaimana

tersaji pada Tabel 5.

37

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

TAHUN

INDIKATOR

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

2010

Target 8.953.204.951.000 454.116.000.000

Realisasi 8.028.487.939.000 406.219.000.000

% 89,67 89,45

2011

Target 17.627.605.330.000 1.975.106.000.000

Realisasi 15.984.931.702.090 1.648.041.000.000

% 90,68 83,44

2012

Target 19.667.874.192.000 1.464.443.000.000

Realisasi 17.719.613.508.000 1.386.164.000.000

% 90,09 94,65

2013

Target 17.928.730.779.000 1.709.421.000.000

Realisasi 15.857.112.302.970 1.431.312.000.000

% 88,45 83,73

2014

Target 14.238.721.451.000 1.320.619.000.000

Realisasi 13.251.063.953.000 1.162.842.000.000

% 93,06 88,05

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2015.

38

Dalam pelaksanaan serapan anggaran baik anggaran

Kementerian Pertanian maupun anggaran Ditjen. Perkebunan,

masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian

untuk perbaikan ke depan, seperti:

1. Terdapat kegiatan mengalami gagal lelang serta tidak

memungkinkan lagi revisi anggaran;

2. Adanya kebijakan penghematan anggaran dan perubahan

kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses

revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran;

3. Terlambatnya pelaksanaan lelang karena keterbatasan Unit

Layanan Pengadaan (ULP) di daerah;

4. Penghematan biaya pada rapat-rapat/pertemuan,

akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran;

5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan

anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

yang dilaksanakan oleh Satker Daerah akibat persoalan

teknis lainnya seperti keterlambatan penetapan CPCL,

masalah ketersediaan benih dan saprodi, SDM, dan lain-lain.

1.2. Peluang dan Tantangan

1.2.1. Peluang

Beberapa peluang Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka

meningkatkan kinerja organisasi meliputi (a) Norma, Standar,

Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Regulasi

dan Kebijakan; (b) Sumber daya insani, (c) Tersedianya unit

kelembagaan pelaksana teknis perkebunan, (d) Sistem informasi

manajemen dan teknis lainnya, (e) Momentum Gerakan

39

Desentralisasi Pemerintahan, (f) Partisipasi masyarakat pekebun,

(g) Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi, dan (h)

Tersedianya anggaran dan permodalan.

A. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum,

Pedoman Teknis, Regulasi dan Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan perkebunan telah mempunyai

landasan hukum yang kuat berupa Undang-undang Nomor 12

tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan

Perundang-undangan turunannya, Undang-Undang Nomor 39

tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-

undangan turunannya yang didukung dengan Peraturan Presiden

Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan

Peraturan Menteri Pertanian nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian. Landasan hukum tersebut merupakan

salah satu potensi yang bisa digali dalam mengembangkan

perkebunan secara menyeluruh dan terpadu. Landasan-landasan

hukum lainnya yang mendukung kinerja Ditjen. Perkebunan

secara umum dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan secara khusus

adalah:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

40

5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;

7. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;

9. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;

10. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang e-government;

11. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI);

14. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2012 tentang Makna Bekerja dan Nilai-Nilai Kementerian Pertanian;

16. Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L tahun 2015-2019;

17. PermenPAN-RB nomor 1 tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

41

18. Peraturan Menteri Pertanian nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP Surabaya;

19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP Medan;

20. Peraturan Menteri Pertanian nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP Ambon;

21. Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP Pontianak;

22. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI;

23. Peraturan Menteri Pertanian nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

24. Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

25. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

26. Keputusan Menteri Pertanian nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;

Agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis dan

mudah dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundangan yang berlaku perlu didukung dengan pedoman

42

umum/teknis dan standar biaya yang diperlukan. Pedoman

umum/teknis yang tersedia seperti pedoman perencanaan

program dan anggaran, pedoman perencanaan pengajuan

usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal,

pembakuan statistik perkebunan dan buku saku, pelaksanaan

program dan anggaran (Renja dan RKA-KL), satuan biaya

pengembangan perkebunan, pedoman teknis kegiatan budidaya

dan pedoman lainnya masih dapat diperluas dan berpotensi

untuk lebih didayagunakan.

B. Sumber Daya Insani

Sebagaimana amanat dari dokumen Strategi Induk Pembanguan

Pertanian (SIPP) 2013-2045 bahwa pilar penopang yang

ditekankan untuk mewujudkan kokohnya fondasi sistem

pertanian bio-industry berkelanjutan adalah pengembangan

sumber daya insani berkualitas, modal sosial dan modal politik.

SDI Indonesia begitu melimpah dan diproyeksikan akan terus

bertambah. SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan

kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana

penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai.

Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa

hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran

Internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/skills;

2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan

teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian,

pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenagakerja ke sektor

lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8)

sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan

43

sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10)

aksesibilitas, konektivitas dan minat.

Potensi sumber daya insani (SDI) di lingkup Direktorat Jenderal

Perkebunan sebanyak 1.142 orang yang berkualifikasi

pendidikan dari tingkat SD sampai jenjang Doctoral merupakan

keunggulan tersendiri. Disamping pendidikan formal, sebagian

besar pegawai telah mengikuti diklat penjenjangan/diklat

prajabatan/diklat PIM, pelatihan teknis dan non teknis, serta

beberapa pegawai sedang mengikuti tugas belajar baik di dalam

maupun di luar negeri, yang diharapkan semuanya akan

mendukung kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas, lingkungan

kerja yang kondusif, penerapan sistem karir yang terprogram

dan transparan dalam rangka mewujudkan petugas yang

profesional, pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa

yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima merupakan

arah organisasi yang hendak dicapai. Disamping itu untuk

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, telah

diangkat jabatan Fungsional PBT (Pengawas Benih Tanaman) dan

POPT (Pengendali Organisme Penggangu Tanaman) sebagai

ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah,

selain itu terdapat jabatan fungsional lain dalam mendukung

kualitas dan kinerja SDI perkebunan dalam bidang perencanaan,

data informasi statistik, dan lain-lain, sedangkan dalam

melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan telah dididik dan

diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

44

C. Tersedianya Unit Kelembagaan Pelaksana Teknis

Perkebunan

Tersedianya unit kelembagaan pelaksana teknis perkebunan di

seluruh Indonesia membuktikan bahwa dalam bidang penelitian,

inovasi dan teknologi, Indonesia memiliki peluang untuk

berkembang. Dalam rangka memfasilitasi terlaksananya

pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi

proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan

organisasi yang berkualitas sebagai rujukan daerah telah

dibentuk 4 unit pelayanan teknis (UPT) pusat yang meliputi Balai

Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

Medan, Surabaya dan Ambon serta Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan (BPTP) Pontianak.

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan

teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP dimaksudkan

untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian

mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan

memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas

sebagai rujukan UPTD. Untuk bidang Proteksi Tanaman

Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) memiliki tugas dalam

melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi

tanaman perkebunan dalam identifikasi dan penanganan OPT

Tanaman Perkebunan, pengembangan teknologi agens hayati

OPT Perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT

Perkebunan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan

yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama

terpadu, pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data,

informasi dan analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman

perkebunan. Kedepan, agar pelayanan teknis kepada masyarakat

45

lebih optimal dengan sebaran yang semakin luas maka jumlah

dan fungsi UPT sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan

penyesuaian wilayah binaannya.

Selain itu, pelaku usaha utama dibidang perkebunan meliputi

perusahaan perkebunan besar, koperasi, asosiasi petani, asosiasi

eksportir dan pekebun. Jika situasi untuk berinvestasi dapat

dibangun secara lebih kondusif dan harga komoditi perkebunan

dapat dipertahankan, maka peran masing-masing pelaku usaha

dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan

perkebunan.

D. Sistem Informasi Manajemen dan Teknis Lainnya

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) menjadikan batas antar daerah maupun antar negara

semakin kecil dan jelas. Akses terhadap data dan informasi serta

penyebarannya sangat mudah dilaksanakan dan cepat tersebar

kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perangkat teknologi

informatika yang telah dikelola Direktorat Jenderal Perkebunan

adalah website, Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG),

Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Monitoring dan Evaluasi

(Simonev) serta Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

(SIRUP) merupakan teknologi informasi. Selain informasi yang

disajikan dalam bentuk softcopy/maya, informasi juga disajikan

dalam bentuk hardcopy/fisik seperti buku statistik perkebunan,

majalah media perkebunan, ruang display, pusat informasi

perkebunan, rencana strategis dan lainnya. Teknologi informasi

dan komunikasi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut sangat

berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka implementasi

Instruksi Presiden RI (Inpres) nomor 3 tahun 2003 tentang e-

46

government dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan

teknologi informasi.

Selain informasi manajemen, pelaksanaan kegiatan

pembangunan perkebunan dilaksanakan dengan prinsip sinergi

antara pola top down policy dan bottom up planning melalui

aplikasi e-proposal. Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa

kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan

nasional, potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah sebagai

pelaksananya. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan

dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi

yaitu mewajibkan K/L membangun dan mengembangkan sistem

elektronik pemerintah (e-goverment) dengan rencana aksi

antara lain pelaksanaan e-office, e-planning, e-budgetting, e-

procurement, e-performance dan e-audit. Implementasi

pelaksanaan e-planning dalam rangka mengefektifkan dan

mengefisienkan pengajuan usulan kegiatan dari daerah adalah

dalam bentuk e-proposal (elektronik proposal).

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa

setiap instansi pemerintah perlu menerapkan suatu rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan atau pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan palaporan kinerja pada

instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini memuat 1)

perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana

Kinerja Tahunan); 2) pengukuran kinerja (penetapan Indikator

Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan; 3) pengelolaan

data kinerja (baseline data, perbandingan realisasi kinerja tahun

47

berjalan dengan target/ sasaran dalam Renstra); 4) pelaporan

kinerja (Laporan Kinerja/LAKIN interim dan tahunan); dan 5)

reviu dan evaluasi kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP).

E. Momentum Gerakan Desentralisasi Pemerintahan

Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan

dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi

pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk

pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan

oleh/dan berorientasi pada pekebun/petani kecil.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak

tahun 2000, telah terjadi beberapa perubahan penting yang

berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran

pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah

menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan

pertanian/ perkebunan. Pembangunan pertanian/ perkebunan

pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/

masyarakat pekebun di setiap daerah. Selain itu, proses

perumusan kebijakan juga berubah dari pola top down dan

sentralistik menjadi pola bottom up dan desentralistik.

Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

perkebunan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menangani aspek-aspek pembangunan

pertanian/ perkebunan yang tidak efektif dan efisien bila

ditangani oleh pemerintah daerah.

48

F. Partisipasi Masyarakat Pekebun

Pembangunan perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh

masyarakat dan dunia usaha sedangkan fungsi pemerintah lebih

bersifat fasilitator, pembinaan dan pendampingan. Terwujudnya

peran masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada

pembangunan perkebunan yang sinergi di semua tingkatan perlu

didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana

melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring kerja

yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk

menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai

kegiatan pembangunan masyarakat berdasarkan atas

keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan sedangkan menurut peran serta

seseorang/masyarakat diartikan sebagai bentuk penyerahan

sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu

dari suatu pihak ke pihak lain. Faktor yang mempengaruhi peran

serta adalah semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)

dan mempunyai pengaruh terhadap program. Pengaruh disini

adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh

stakeholder atas program berupa kekuatan untuk

mengendalikan keputusan yang dibuat dan memfasilitasi

pelaksanaan program.

G. Dinamika Tatakelola dan Reformasi Birokrasi

Kebijakan reformasi birokrasi yang digariskan pemerintah

diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,

berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan

49

nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi.

Secara garis besar kebijakan tatakelola pemerintahan yang

dijalankan Ditjen. Perkebunan selama ini lebih menekankan pada

pengembangan kapasitas institusi yang meliputi 1)

pengembangan sumber daya aparatur dan kompetensinya; 2)

penguatan organisasi; 3) reformasi penataan kelembagaan; 4)

pemberian pelayanan yang berkualitas; 5) pengadaan dan

perbaikan sarana prasarana dan lingkungan kerja; dan 6)

koordinasi, pendampingan dan pembinaan pembangunan

perkebunan di pusat dan daerah. Dengan prioritas tatakelola

tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas

dan transparansi penyelenggaraan organisasi dan pembangunan

sub sektor perkebunan yang mengedepankan prinsip clean

government dan good governance.

H. Tersedianya Anggaran dan Permodalan

Bila diakumulasikan selama periode 2010-2014, total APBN

Ditjen. Perkebunan sekitar Rp. 7,02 triliun. Anggaran tersebut

digunakan untuk menjalankan program pembangunan

perkebunan dengan prioritas terbesar pada pengembangan

kakao (Gernas dan non Gernas) yaitu kurang lebih sebesar Rp.

2,50 triliun atau sebesar 35,66% dari total anggaran Ditjen.

Perkebunan selama 2010-2014. Anggaran terbesar lainnya

50

adalah anggaran peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

tanaman tebu dengan target swasembada gula nasional tahun

2014 yaitu sebesar Rp. 1,75 triliun atau sebesar 24,93% dari total

anggaran Ditjen. Perkebunan selama 2010-2014. Sedangkan

anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya selama tahun 2010-2014 sebesar Rp. 719,34

milyar.

Selain anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan belanja

nasional (APBN), dana perbankan maupun dana masyarakat

lainnya juga tersedia untuk pengembangan perkebunan. Kredit

yang tersedia berupa: (a) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

(KKP-E) untuk kelompok yang sudah bankable tetapi tidak

feasible kalau dengan bunga komersial. Bunga yang dibayarkan

petani hanya 7% dan sisanya disubsidi oleh pemerintah; (b)

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan

(KPEN-RP) untuk kelompok yang sudah bankable tetapi tidak

feasible kalau dengan bunga komersial. Bunga yang dibayarkan

petani hanya 7% untuk kelapa sawit dan kakao dan 6% untuk

karet serta sisanya disubsidi oleh pemerintah; (c) Kredit Usaha

Rakyat (KUR) untuk kelompok yang sudah feasible tetapi tidak

bankable. Bunga yang dibayarkan petani maksimum 22% untuk

kredit sampai dengan Rp. 5 juta dan maksimum 14% untuk

kredit sampai dengan Rp. 500 juta. Persentase yang dijamin oleh

LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebesar 70% dari nilai kredit

dan (d) Kredit komersial yang diberikan kepada kelompok yang

sudah feasible dan bankable.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-5/MK.05/2015

tanggal 6 Januari 2015 perihal Pelaksanaan Kredit Program

Skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit

51

Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan

(KPEN-RP) bahwa secara umum Kementerian Keuangan

mendukung adanya program Revitalisasi Perkebunan, namun

berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, skema pembiayaan

tersebut harus dilakukan penyempurnaan lebih lanjut sehingga

penyaluran kredit KUPS dan KPEN-RP untuk sementara

dihentikan per 1 Januari 2015, namun subsidi bunga atas kredit

yang telah disalurkan tetap dibayarkan sampai batas waktu yang

ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan program Revitalisasi

Perkebunan tetap dilanjutkan dengan skema pembiayaan yang

baru, untuk itu untuk mendorong percepatan penyelesaian

skema pembiayaan yang baru seiring dengan skema kredit

berpenjamin yang telah memperoleh komitmen bersama dari

para Menteri terkait maka perlu disusun desain skema kredit

baru melalui koordinasi lintas sektoral.

Direktorat Jenderal Perkebunan, kedepan akan menginisiasi

kegiatan fasilitasi kredit program KUR perkebunan yang digagas

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar. Program KUR

adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi

kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum

memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank

yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah. Penjaminan adalah kegiatan

pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur

KUR oleh Perusahaan Penjamin. Pertimbangan pelaksanaan

kegiatan ini bahwa selama ini kredit program untuk sub sektor

perkebunan memiliki karakteristik, mengingat umur tanaman

dan masa mulai berproduksi pada umumnya merupakan

tanaman perennial sehingga memerlukan biaya yang lebih besar

52

untuk pembangunan dan masa tenggang grace period, untuk

memfasilitasi kebutuhan dimaksud maka pemerintah telah

merancang Kredit Usaha Rakyat.

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk meningkatkan dan

memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;

meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan

menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja. Usulan fitur Pengembangan

Perkebunan, suku bunga KUR Perkebunan sebesar 9% efektif per

tahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

Komoditas yang dibiayai tanaman tahunan, tanaman semusim,

tanaman rempah dan penyegar, tumpang sari dengan tanaman

pangan dan integrasi dengan ternak, pengolahan pasca panen di

tingkat petani. Debitur dan persyaratan debitur antara lain

Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi

yang terdaftar di dalam SIKP (Sistem Informasi Kredit Petani) dan

menyusun usulan kebutuhan kredit. Sehubungan dengan

program kredit baru bagi perkebunan maka kendala dan

masalah yang dihadapi pada masing-masing daerah nantinya

juga sangat bervariasi sehingga upaya pemecahan masalah yang

ditempuh juga akan bersifat spesifik, disamping tentunya ada

kebijakan umum yang menjadi panduan dalam pelaksanaan

program KUR perkebunan. Adapun ruang lingkup dalam

pelaksanaan Fasilitasi Kredit Program KUR Perkebunan Tahun

2016 mencakup:

a. Penyusunan Permentan Pedoman Kredit Program KUR

Perkebunan;

b. Pertemuan Sosialisasi Kredit Program KUR perkebunan

dengan instansi terkait;

53

c. Pertemuan Koordinasi dan sosialisasi kredit program KUR di

16 Provinsi.

1.2.2. Tantangan

Selain peluang yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut,

terdapat beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian

kedepan untuk keberlangsungan organisasi Sekretariat Ditjen.

Perkebunan. Tantangan tersebut meliputi (a) Belum optimalnya

pelayanan; (b) Belum optimalnya koordinasi; (c) Keterbatasan

alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan; (d) Belum

optimalnya monitoring dan pelaporan; (e) Sarana dan prasarana

yang belum memadai; dan (f) Operasional sistem informasi

manajemen dan tenaga teknis yang belum memadai.

A. Optimalisasi Pelayanan dan Koordinasi

Syarat peningkatan pelayanan organisasi yang berkualitas adalah

sampai dengan memenuhi kriteria layanan prima. Sendi-sendi

pelayanan prima meliputi (1) kesederhanaan dalam artian

mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian mengenai

prosedur, persyaratan, unit kerja yang berwenang, rincian biaya,

jadwal waktu penyelesaian dan hak serta kewajiban pemberi dan

penerima pelayanan; (3) keamanan dalam arti memberikan

keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian

hukum; (4) keterbukaan, dalam arti diinformasikan secara

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami; (5) efisien dalam

arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan langsung pencapaian sasaran pelayanan; (6) ekonomis

dalam arti biaya ditetapkan secara wajar; (7) keadilan yang

54

merata dalam arti diusahakan secara luas, adil dan merata; dan

(8) ketepatan waktu dalam arti diselesaikan dalam kurun waktu

yang telah ditentukan.

Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan

pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor

15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kelemahan

pelayanan Ditjen. Perkebunan tersebut tercermin dari belum

operasionalnya standar operasional prosedur (SOP) secara

penuh, law enforcement yang masih lemah, kualitas, moral dan

etos kerja yang belum optimal. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor

15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai

implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 96

tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan dalam peraturan tersebut adalah tolok ukur

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu

referensi utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan

selanjutnya. Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui

faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan

yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan tersebut.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam

55

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini

dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 1) Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

(service delivery) meliputi: Persyaratan; Sistem, mekanisme dan

prosedur; Jangka waktu pelayanan; Biaya/tarif; Produk

pelayanan; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 2)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

meliputi: Dasar hukum; Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;

Kompetensi pelaksana; Pengawasan internal; Jumlah pelaksana;

Jaminan pelayanan; Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan; serta Evaluasi kinerja pelaksana

Koordinasi yang didefinisikan sebagai suatu usaha yang sinkron

dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat

serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu

tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah

ditentukan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

selama ini kurang efektif sehingga tidak memenuhi solusi yang

diharapkan dalam setiap permasalahan organisasi untuk

mempercepat capaian tujuan dan sasaran organisasi. Koordinasi

merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah untuk mencapai

tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di

lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal, baik internal, institusi

terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang

harus mendapat perhatian serius.

56

B. Optimalisasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan

pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaksanaan

pembangunan perkebunan di daerah belum termonitor dengan

baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Salah satu

penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan yang harus

diisi oleh daerah, seperti form dari Bappenas, form dari

Kementerian Keuangan, form statistik dan dan form-form

lainnya. Selain itu terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan

perkebunan baik evaluasi kinerja kegiatan maupun evaluasi

kinerja keuangan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal, KemenpanRB dan BPK tidak banyak ditindaklanjuti

melalui mekanisme yang seharusnya sehingga setiap ada

temuan kinerja tidak ada jalan perbaikan atau sangat minimal

sekali tindaklanjutnya.

C. Optimalisasi Aspek Perencanaan Pembangunan

Perkebunan

Aspek perencanaan memegang peranan yang penting terhadap

keberlangsungan pembangunan perkebunan. Perencanaan

selama ini masih belum terencana dengan baik, salah satu belum

optimalnya aspek perencanaan adalah 1) masih banyaknya revisi

kegiatan dan penganggaran di satker daerah; 2) sistem

perencanaan yang memadukan antara bottom up planning dan

top down policy tidak berjalan maksimal karena pengusulan

kegiatan pembangunan perkebunan yang seharusnya dari

kabupaten/kota masih diwarnai intervensi dari berbagai pihak;

57

3) kurang optimalnya daerah dalam memanfaatkan inovasi

teknologi dalam system perencanaan seperti aplikasi e-proposal;

4) sistem perencanaan yang dibangun dari musrenbang

kabupaten/kota sampai tingkat nasional sebagian besar hanya

by document saja tanpa realisasi sampai dengan pagu alokasi

anggaran ditetapkan; 5) perubahan beberapa kebijakan

pimpinan tertinggi seringkali mengakibatkan perubahan

anggaran dan berakibat pelaksanaan perencanaan memakan

waktu yang lama dan tidak efesien; dan 6) penetapan CP/CL

seringkali terlambat dan tidak jarang salah sasaran akibat tidak

adanya koordinasi yang baik dengan pusat-daerah dan kebijakan

yang bermuatan politik.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya

dalam mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan

prasarana yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi

standar yang ada. Selain itu, pemeliharaan alat-alat yang ada

masih kurang optimal.

E. Kondisi Operasional Sistem Informasi Manajemen

Meskipun sistem informasi manajemen telah dibangun namun

operasionalnya dirasakan kurang optimal, karena disamping

jumlah tenaga yang kompeten masih kurang, sistem informasi

manajemen belum memperoleh prioritas utama. Sistem

informasi yang telah dibangun oleh Kementerian Pertanian

selama ini hanya dijadikan syarat kelengkapan organisasi saja

tanpa diikuti kinerja tindaklanjut yang baik setiap tahun. Selain

itu sistem informasi kepegawaian dan penjenjangan selama ini

hanya subektif dilakukan penilaiannya karena masih saja berlaku

58

hukum senioritas dalam organisasi tanpa memandang kinerja

yang objektif untuk setiap personal.

Terhadap aspek teknologi sistem informasi manajemen, agar

dapat mengikuti perkembangan globalisasi dan memperlancar

aksesibilitas terhadap informasi, maka sistem informasi

manajemen yang mencakup kemampuan menyusun,

memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap

mengenai sumber daya manusia, teknologi, peluang pasar,

manajemen, permodalan, usaha perkebunan dalam mendorong

dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat,

perlu terus dimutakhirkan dan dikembangkan secara terus

menerus sehingga dapat meningkatkan jejaring kerja dengan

institusi terkait. Selama ini teknologi tersebut sangat lambat

untuk di update dan memerlukan anggaran yang cukup besar.

F. Ketersediaan Jumlah Tenaga Teknis yang Kompeten

Adanya beberapa kebijakan moratorium penerimaan PNS

dilingkungan Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun

terakhir memaksa terhambatnya aliran regenerasi kepegawaian

karena diikuti oleh semakin banyak pegawai yang memasuki

masa pensiun. Selain itu kriteria penerimaan pegawai selama ini

belum trasparan dan akuntabel serta banyak pegawai yang

diterima dengan disiplin ilmu yang tidak sesuai bidang

pekerjaannya sehingga hal ini bisa menghabat kinerja organisasi

secara keseluruhan. Hal yang terpenting adalah permasalahan

perjenjangan untuk menduduki posisi struktural tidak diikuti

dengan fit and proper test yang objektif dan selama ini penilaian

pengangkatan pejabat struktural atas dasar penilaian subjektif

dari pimpinan atas, faktor kedekatan, faktor kekeluargaan,

59

senioritas, faktor kesukuan/ fanastisme sempit dan faktor politik

masih mendominasi sehingga menghasilkan pegawai yang tidak

kompeten.

G. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset Pusat

Ketersediaan aset pusat di daerah sebagai salah satu sarana

yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada

masyarakat terutama sebagai pusat informasi pembangunan

perkebunan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat

selama ini terkendala dalam menginventarisasi,

mengidentifikasi, menindaklanjuti dan mengelolanya. Kurangnya

tenaga yang kompeten dan ketersediaan anggaran masih

menjadi kendala dalam mengelola aset tersebut. Aset Direktorat

Jenderal Perkebunan tersebar di seluruh Indonesia, baik berupa

bangunan, lahan, demplot maupun kebun induk/percobaan.

H. Penurunan Minat Generasi Muda

Rendahnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian/

perkebunan ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor

pertanian dan sub sektor perkebunan. Bidang pertanian/

perkebunan sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia

dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan

berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang

dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari

dunia pertanian/ perkebunan Indonesia akan menyulitkan sektor

pertanian/ sub sektor perkebunan dalam melaksanakan mandat

menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Secara umum,

sektor pertanian/ sub sektor perkebunan belum mampu

memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan,

kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi

60

alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian/ sub

sektor perkebunan menjadi sangat terbatas dan sulit bagi

mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir

generasi muda kita terhadap pertanian/ perkebunan bahwa

masih banyak potensi pertanian/ perkebunan yang masih belum

dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada

sektor pertanian/ sub sektor perkebunan adalah meningkatkan

persepsi generasi muda dalam membangun pertanian/

perkebunan lebih maju dan modern berbasis inovasi dan

teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai

ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian/

perkebunan dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi

dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan

memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka

produk pertanian/ perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi.

I. Kondisi Kelembagaan Petani/ Pekebun

Kelembagaan petani yang kurang mempunyai posisi tawar yang

kuat. Jumlah dan kualifikasi sumber daya insani (SDI) yang

menangani bidang pertanian/ perkebunan masih sangat terbatas

dan kurang memadai ditambah kurangnya

pengetahuan/ketrampilan petani dan petugas lapangan

pertanian/ perkebunan sehingga akan menghambat

perkembangan pertanian/ perkebunan kedepan. Fakta ini

didukung oleh pandangan bahwa pertanian/ perkebunan

sebagai salah satu sektor/ sub sektor yang kurang menjanjikan

bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, selain

61

kurangnya sumber daya insani (SDI) yang berkualitas ditambah

lahan pertanian/ perkebunan yang semakin berkurang sehingga

sangat menentukan dalam memperlemah kelembagaan petani/

pekebun. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani/

pekebun berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum

adilnya sistem pemasaran. Masalah kelembagaan petani, baik

rendahnya kualitas sumber daya insani (SDI) petani/ pekebun

maupun tidak ada atau tidak berfungsinya lembaga petani/

pekebun dan lembaga pendukung pertanian/ perkebunan di

perdesaan telah melemahkan posisi tawar petani/ pekebun dan

mempersulit dukungan pemerintah yang diberikan kepada

petani/ pekebun.

Lembaga petani/ pekebun yang dapat menjadi alat untuk

meningkatkan skala usaha dan memperkuat posisi tawar banyak

yang tidak berfungsi. Lembaga pendukung untuk petani/

pekebun terutama lembaga penyuluhan pertanian/ perkebunan

kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan

serta mengurangi dukungan dan diseminasi teknologi dalam

rangka meningkatkan penerapan teknologi dan efisiensi usaha

petani/ pekebun. Selain itu, dengan berkembangnya otonomi

daerah, semakin banyak peraturan daerah yang menghambat

arus pemasaran komoditas, baik input produksi maupun

output/hasil produksi.

J. Kondisi Permodalan dan Akses Kredit Usaha

Permodalan petani/ pekebun merupakan faktor yang

mendukung keberhasilan pengembangan usahatani/ usaha

perkebunan. Lemahnya permodalan masih merupakan kendala

yang dihadapi oleh petani/ pekebun dalam memulai atau

62

mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak

lain. Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau

lembaga keuangan resmi lainnya menyebabkan petani/ pekebun

mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang

umumnya adalah pedagang hasil pertanian/ perkebunan dengan

sistem ijon sehingga petani/ pekebun tidak leluasa menjual hasil

panennya. Sebagian petani/ pekebun meminjam modal kepada

rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi.

Meskipun pemerintah telah menyediakan kredit melalui skim

kredit program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E),

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan

(KPEN-RP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun kredit komersial

namun fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya masih sulit

diakses oleh petani/ pekebun. Kesulitan mengakses perbankan

atau lembaga keuangan resmi lainnya disebabkan: (1) petani/

pekebun belum dapat memenuhi persyaratan administrasi

perbankan, (2) resiko agribisnis pertanian/ perkebunan cukup

tinggi yang menyebabkan perbankan enggan memberikan kredit,

(3) belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang

khusus bergerak di bidang pertanian/ perkebunan, dan (4)

belum tersedianya lembaga penjaminan resiko usaha pertanian/

perkebunan.

Kedepan akan digagas kegiatan fasilitasi kredit program KUR

perkebunan tahun 2016. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk

meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha

produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil

dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja. Adapun ruang lingkup dalam

pelaksanaan Fasilitasi Kredit Program KUR Perkebunan Tahun

63

2016 mencakup: penyusunan Permentan Pedoman Kredit

Program KUR Perkebunan; pertemuan Sosialisasi Kredit Program

KUR perkebunan dengan instansi terkait; serta pertemuan

Koordinasi dan sosialisasi kredit program KUR di 16 Provinsi.

K. Tuntutan atas Penerapan Otonomi Daerah

Era otonomi daerah masih akan menjadi tantangan

pembangunan perkebunan kedepan. Pelaksanaan otonomi

daerah telah membawa konsekuensi logis pada upaya

perwujudan kemandirian daerah dalam mengatur rumah

tangganya serta menggali berbagai potensi yang dimiliki untuk

dapat dikelola secara optimal demi peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Otonomi dapat diartikan sebagai penyelenggaraan

pemerintah otonom yang meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi hasil pembangunan. Tuntutan atas

penerapan otonomi daerah adalah kesiapan dari pemerintah

untuk mengelola dan menata secara baik semua perangkat

organisasi dan manajemen yang dimiliki dan kemampuan untuk

melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dan

perubahan lingkungan eksternal baik secara sosial, ekonomi,

budaya maupun politik. Era otonomi daerah memungkinkan

kebijakan pemanfaatan lahan dan pembangunan pertanian/

perkebunan berada atas dasar kebijakan pemerintah daerah, hal

ini sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

L. Ketidaksinambungan Kebijakan/ Regulasi Pusat-Daerah

Dampak negatif dari otonomi daerah dirasakan oleh pelaku

usaha pertanian/ perkebunan terutama kaitannya dengan

beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan

64

daerah yang kurang selaras dengan kebijakan nasional seperti

kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsekuensi

dari hal tersebut adalah terjadinya kompetisi pemanfaatan

sumber daya alam yang kurang menguntungkan bagi

pembangunan pertanian/ perkebunan dan adanya ketimpangan

antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain dalam satu

Provinsi. Faktor lain adalah pemberlakuan beberapa peraturan

daerah yang membebani pelaku perdagangan dalam

negeri/antar daerah dengan berbagai pungutan atau retribusi

yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam internal trade

(desa-kota, antar daerah dan antar pulau) yang bermuara pada

berkurangnya daya saing produk lokal di pasar domestik. Selain

itu, lambatnya penyelesaian status aset pusat di daerah,

optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran,

pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan

akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan

pelaksanaan budidaya pertanian/ perkebunan serta

ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah akan

menjadi tantangan pembangunan pertanian/ perkebunan

kedepan.

M. Aspek Pemberdayaan

Pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan meningkatkan

kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih

baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan

pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran

hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian/

perkebunan, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

serta penguatan kelembagaan petani/ pekebun.

65

Kelembagaan dan pemberdayaan pekebun dalam sistem

kelembagaan merupakan 2 hal yang saling terkait dan masih

menjadi permasalahan dalam proses pembangunan perkebunan

kedepan. Pendekatan kelembagaan dalam memberdayakan

pekebun telah menjadi strategi penting dalam pembangunan

perkebunan. Pengembangan kelembagaan perkebunan dalam

ruang lingkup pemberdayaan baik formal maupun informal

belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini

disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi,

keberadaan, koordinasi, kinerja kelembagaan baik kelembagaan

pekebun maupun kelembagaan keuangan harus seiring sejalan

dengan meningkatnya usaha agribisnis perkebunan di desa.

Selain aspek pemberdayaan pekebun, pemberdayaan pegawai

dilingkungan Kementerian Pertanian juga perlu dilakukan

diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sesuai jenjang

pendidikan, bidang dan kompetensinya; penyelenggaraan

seminar; kesempatan pendidikan yang adil dan layak memenuhi

kompetensinya perlu dilakukan selain melalui adanya

penyuluhan dan arahan kebijakan dari atasan yang konstruktif.

N. Aspek Administrasi Pembangunan Perkebunan

Beberapa tantangan kedepan yang harus diperhatikan terkait aspek administrasi pembangunan perkebunan baik pelaksanaan di satker daerah maupun di pusat antara lain:

- Sistem adminsitrasi keuangan di daerah masih belum tertib. Selain itu sistem administrasi kepegawaian, kehumasan dan penempatannya di daerah masih belum efektif;

- Sampai posisi bulan Oktober masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

66

- Keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat;

- Adanya kebijakan pengadaan satu pintu di sebagian besar Pemda, menyebabkan ketergantungan satker terhadap kinerja Pemda;

- Proses pengadaan mengalami hambatan/kendala teknis karena masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan;

- Penggunaan uang yang tidak mengikuti ROPAK;

- Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten;

- Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada kelambanan dalam penanganan Tindaklanjut Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (TLHA/P);

- Monev dan pelaporan terlambat;

- Pimpinan Unit Kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi penanganan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan;

- Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan.

67

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan

tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan

pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi

di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

(1) Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran

dan kerjasama di bidang perkebunan;

(2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

(3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan

hubungan masyarakat serta informasi publik;

(4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta

pemberian layanan rekomensai di bidang perkebunan;

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Jenderal Perkebunan;

2 VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

68

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal

Perkebunan.

Secara lengkap struktur organisasi Sekretariat Ditjen.

Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian disajikan pada

Lampiran 1.

2.2. Visi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan

pembangunan pertanian, Visi Ditjen. Perkebunan harus selaras

dengan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Kementerian

Pertanian. Visi Ditjen. Perkebunan yang ingin diwujudkan melalui

pembangunan perkebunan selama 2015-2019 adalah "Menjadi

Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan

peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pemasaran

hasil perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai

tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan

memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry

berkelanjutan".

Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tahun 2015-

2019 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Profesional

dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang

manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung

peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pemasaran

hasil perkebunan serta memperkokoh fondasi sistem pertanian

bio-industry berkelanjutan".

69

2.3. Misi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

Mengacu pada Misi Pembangunan Nasional dan Misi

Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka Misi yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk

melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019

adalah:

(1) Mewujudkan peningkatan produksi tanaman perkebunan

secara berkelanjutan;

(2) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya

tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan;

(3) Mendorong upaya pemberdayaan petani dan

penumbuhan kelembagaan petani;

(4) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman

perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan;

(5) Mendorong pengembangan pemasaran produk

perkebunan di tataran domestik dan internasional yang

berkualitas dan berdaya saing;

(6) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan

penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan

secara berkelanjutan;

(7) Menyediakan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha

perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan

usaha dan konfik perkebunan;

(8) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan

penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu,

terintegrasi dan berkelanjutan;

70

(9) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang

manajemen dan kesekretariatan;

(10) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis

pengembangan komoditas perkebunan.

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam Misi Ditjen.

Perkebunan tahun 2015-2019, maka Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan menetapkan Misinya sebagai berikut:

(1) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas

dibidang perencanaan;

(2) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di

bidang pengelolaan keuangan dan perlengkapan;

(3) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas

dibidang organisasi, tata laksana, kepegawaian, rancangan

peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat,

informasi publik, tata usaha dan rumah tangga Ditjen.

Perkebunan;

(4) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas

dibidang evaluasi dan pelaporan kegiatan serta rekomendasi

bidang perkebunan;

(5) Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di

bidang manajemen dan teknis lainnya.

2.4. Tujuan Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan

nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan tujuan Kementerian

Pertanian seperti yang tercantum dalam Renstra Kementerian

Pertanian tahun 2015-2019, tujuan Ditjen. Perkebunan tahun

2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

71

(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi

dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih

unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat

mesin pertanian/pengolahan/pascapanen serta

pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan;

(2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan

pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai

potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan

dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan

kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan

kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan

pengembangan/ potensi berkelanjutan;

(3) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan

penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman

semusim dan rempag, tanaman tahunan dan tanaman

rempah penyegar melalui pelatihan penumbuhan

kebersamaan/ dinamika kelompok, pelatihan penguatan

kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan,

pengembangan sistem dan sarana prasarana budidaya,

dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan

serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi

informasi;

(4) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan

pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha

agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem

budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan dan

memperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam

penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan

pestisida);

72

(5) Melakukan upaya dalam memfasilitasi pengembangan

pemasaran produk unggulan perkebunan yang meliputi

bidang informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana

dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan

pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/

multilateral dan kerjasama komoditas;

(6) Memfasilitasi penyediaan/ pengadaan alat pascapanen dan

alat pengolahan tanaman semusim dan rempah serta

tanaman tahunan dan penyegar yang spesifik lokasi dan

fungsi yang didukung penyediaan teknologi berkualitas dan

aplikatif bagi pekebun;

(7) Melakukan upaya strategis dalam memfasilitasi penerapan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan

usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta

inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan

usaha dan konflik perkebunan;

(8) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan

perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian

organisme penganggu tanaman (OPT), pencegahan

kebakaran lahan/ kebun dan penanganan dampak

perubahan iklim;

(9) Memberikan pelayanan penyusunan rencana dan program,

anggaran, kerjasama bidang perkebunan, evaluasi dan

penyempurnaan organisasi, tata laksana, urusan

kepegawaian, rancangan peraturan perundang-undangan,

hubungan masyarakat dan informasi publik, pengelolaan

keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan, pemberian layanan rekomendasi

bidang perkebunan, urusan tata usaha dan rumah tangga

serta fungsi manajemen dan teknis lainnya yang berkualitas;

73

(10) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan

sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta

penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam

mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industry

melalui pendekatan zero waste management.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Ditjen. Perkebunan tahun

2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019, maka kontribusi

Sekretariat dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan

berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan seperti

berikut:

(1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun

rencana program, anggaran dan kerjasama di bidang

perkebunan;

(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara

bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat

perintah membayar, akuntansi dan verifikasi keuangan serta

tindak lanjut hasil pengawasan dan urusan perlengkapan;

(3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan

organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta urusan

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, litigasi hukum, hubungan masyarakat dan

informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan tata

usaha dan rumah tangga;

(4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan

evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan

serta pemberian layanan rekomendasi bidang perkebunan;

74

(5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan

manajemen dan teknis lainnnya Ditjen. Perkebunan di pusat

dan daerah serta pengelolaan urusan administrasi

perkantoran.

75

3.1. Arah Kebijakan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun

2015-2019

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional

dan pembangunan pertanian periode 2015-2019, dalam

menjalankan tugas pelaksanaan penyelenggaraan perkebunan di

Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan

kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan

perkebunan periode 2015-2019 yang dibedakan menjadi Arah

Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Teknis.

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung

program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu

peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pemasaran hasil

perkebunan berkelanjutan, sedangkan arah kebijakan khusus

adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015-

2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian 6

sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Implementasi dukungan Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

dalam pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian

tahun 2015-2019 diantaranya meliputi 1) pemenuhan

penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan

produksi gula nasional; 2) peningkatan diversifikasi pangan

berbasis komoditas perkebunan; 3) peningkatan komoditas

perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

3

76

mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4) pemenuhan

penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi

sistem pertanian bio-industry; 5) akuntabilitas kinerja aparatur

pemerintah yang baik; dan 6) peningkatan pendapatan keluarga

pekebun.

Arah kebijakan umum Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

antara lain 1) pengembangan komoditas perkebunan strategis;

2) pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan

perkebunan; 3) pengembangan sumber daya insani (SDI)

perkebunan; 4) penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan

usaha perkebunan; 5) pengembangan dan penguatan sistem

pembiayaan perkebunan; 6) pengembangan sarana prasarana

dan infrastruktur pendukung usaha agribisnis perkebunan; 7)

perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan hidup; 8) peningkatan upaya adaptasi, mitigasi

bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan; 9)

pengembangan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan; 10) dukungan pengelolaan dan pelaksanaan

program tematik pembangunan perkebunan; dan 11) penguatan

tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi

sebagai dasar pelayanan prima.

Sejalan dengan penetapan kebijakan umum Ditjen. Perkebunan

maka kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

dalam mendukung program peningkatan produksi tanaman

perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan berkelanjutan

adalah:

77

1) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Sekretariat

Ditjen. Perkebunan

Arah kebijakan ini dimaksudkan dalam mendukung

berlangsungnya proses perubahan pembangunan dan

penyelenggaran perkebunan melalui peningkatan kapasitas dan

kapabilitas aparatur sipil negara yang secara umum lingkup

Ditjen. Perkebunan dan secara khusus di lingkungan Sekretariat

Ditjen. Perkebunan guna terwujudnya daya saing, tatakelola

kepemerintahan yang baik dan sistem manajemen organisasi

Ditjen. Perkebunan yang bertumpu pada kemandirian dan

kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Arah kebijakan ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia perkebunan yang berkeadilan melalui

sejumlah upaya strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan

kemampuannya seperti melalui pelatihan, pendidikan, seminar,

penyuluhan dan pembinaan teknis lainnya. Sumber daya

manusia atau sumber daya insani menekankan pada manusia

berkualitas, kompeten dan berkarakter yang memiliki integritas,

komitmen, modal sosial dan modal politik pertanian tercermin

dari peningkatan kemampuan/ketrampilan, kompetensi bidang

dan akses pendidikan, pelayanan dasar dan kesehatan serta

lingkungan.

Peningkatan kualitas SDI Sekretariat Ditjen. Perkebunan ini

dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang

berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui

peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur

dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu sumber daya

manusia yang berkompeten dan berintegritas tergantung pada

78

ideologi bangsa sebagai penuntun, penggerak, pemersatu dan

pengarah sebagaimana perwujudan TRISAKTI yaitu kedaulatan

dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam

kebudayaan.

2) Penguatan Tatakelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai Dasar Pelayanan

Prima

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun aparatur

negara yang berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui

sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN,

transparan dan akuntabel. Kebijakan reformasi birokrasi yang

tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang

RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparatur

negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan

mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu

mendukung keberhasilan pembangunan berbagai bidang.

Dalam Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mewajibkan K/L

mewujudkan reformasi birokrasi dalam rangka tatakelola

pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi bermakna sebagai

sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola

pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga

bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa

Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika

berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan

mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya:

79

a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap

penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi

yang bersangkutan;

b. Menjadikan negara yang memiliki most-improved

bureaucracy;

c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan

kebijakan/program instansi;

e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam

pelaksanaan semua segi tugas organisasi;

f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan

efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika

perubahan lingkungan strategis.

Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya

akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam

menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di

abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan

pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan

menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang

tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan,

melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang

tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata

ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga

terendah dan melakukan terobosan baru (innovation

breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret,

realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas

80

yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new

paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as

usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu

merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan

berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat

dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah

dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut

membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi

birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan

pemerintahan sehingga menjadi suatu living document.

Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi

birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang

baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu

mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya

(UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).

b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur

diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang

baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

(Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019).

Beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat

dikemukakan sebagai berikut: Outcomes oriented, Terukur,

Efisien, Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi, Inovatif, Kepatuhan

dan Dimonitor. Sedangkan sasaran lima tahun kedua (2015-

2019) dari reformasi birokrasi adalah selain implementasi hasil-

hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama (2010-2014),

pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum

81

dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah

pada lima tahun pertama.

Isu yang berkembang dalam kaitan reformasi birokrasi adalah

modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi dan

perubahan manajemen organisasi, rekayasa proses administrasi

pemerintahan, anggaran berbasis kinerja, proses perencanaan

partisipatif, pelayanan prima dan tata hubungan birokrasi antara

pemerintah dan masyarakat. Kebijakan reformasi birokrasi yang

digariskan diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah

yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,

berkinerja tinggi, bersih dari KKN, mampu melayani publik,

netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai dasar dan

kode etik aparatur negara. Sasaran idealnya adalah terwujudnya

pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas

pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi.

3.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta adanya restrukturisasi

program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang

lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis

kinerja dan pendekatan konsep arsitektur dan informasi kinerja

(ADIK) maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun

2015-2019 menetapkan sasaran kegiatan beserta indikator

kinerja kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan pelayanan

prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan

sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.

82

Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019

NO. Sasaran Kegiatan dan IKK SASARAN PERTAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan

1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum serta evaluasi dan layanan rekomendasi (dokumen)

7

7

7

7

7

2. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya (bulan)

12 12 12 12 12

Sumber: Penataan ADIK Ditjen. Perkebunan 2015-2019.

Pada Tabel tersebut, penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan beserta target-targetnya sudah melalui proses persetujuan dalam trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian pada tanggal 25-26 November 2015. Dari IKK tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam penentuan IKK dalam dokumen RKAKL yang berbasis penataan ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja) sebagaimana Lampiran 2.

3.3. Strategi Pengembangan Sekretariat Ditjen. Perkebunan

tahun 2015-2019

3.3.1. Strategi Umum

Strategi pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan tahun 2015-2019 merupakan strategi yang

83

dijalankan dalam mengimplementasikan arah kebijakan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang meliputi:

(1) Strategi Pengembangan sumber daya insani (SDI)

Sekretariat Ditjen. Perkebunan; dan

(2) Strategi Penguatan tata kelola organisasi dan reformasi

birokrasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai dasar

pelayanan prima

A. Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani Sekretariat

Ditjen. Perkebunan

Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena

merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk perkebunan.

Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka

pembangunan perkebunan tidak dapat berjalan secara optimal.

Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan berbagai

kegiatan bagi peningkatan sumber daya manusia perkebunan

melalui pendidikan, pelatihan, magang dan sekolah lapang.

Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya ini

diperuntukkan bagi petani dan aparatur perkebunan. Berkenaan

dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan

mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber

daya insani Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan cara:

a. Mengembangkan sistem informasi yang terstruktur

mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan

menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDI,

teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha

perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat

pelaku usaha, petani dan masyarakat.

84

b. Menyediakan dan mengembangkan insan perkebunan yang

kompeten, berkarakter bangsa, berkualitas, memiliki modal

sosial dan modal politik.

c. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait

pembangunan perkebunan baik di dalam maupun luar

negeri.

d. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait

dalam rangka revitalisasi pendidikan perkebunan melalui:

- Peningkatan kegiatan baik apresiasi maupun kerjasama

dibidang promosi, pelatihan, pemberdayaan, penelitian

dan pengembangan sumber daya insani (SDI).

- Peningkatan intensitas penyuluhan bagi petani dan

pendidikan pelatihan bagi aparat perkebunan.

- Peningkatan peran Pusat Pelatihan Pertanian dan

Perdesaan Swadaya (P4S).

- Penajaman kurikulum pendidikan dan pelatihan petani

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja termasuk

ketrampilan dalam aspek kewirausahaan.

- Membangun sistem pendidikan dan pelatihan untuk

mewujudkan pekebun yang tangguh.

e. Mendorong pemberdayaan petugas pusat dan daerah

melalui:

- Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas.

- Peningkatan lingkungan kerja yang kondusif dan

membangun sistem pengawasan yang efektif.

85

- Peningkatan penerapan sistem recruitment dan karir

yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan

petugas yang profesional.

- Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan sikap

prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan

pelayanan prima sesuai kebutuhan dunia usaha.

- Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif,

efisien dan berakhlak mulia.

f. Mendorong pemberdayaan insani pekebun dan masyarakat

melalui:

- Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani untuk

mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan.

- Pengembangan kewirausahaan pekebun dan pelaku

usaha berdasarkan nilai-nilai dan kearifan luhur bangsa

Indonesia.

- Fasilitasi kemampuan pekebun untuk dapat mengakses

berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam

memperkuat/ mempertangguh usaha taninya.

- Penumbuhan kebersamaan dan pengembangan

kemampuan pekebun dalam mengelola kelembagaan

pekebun dan kelembagaan usaha serta menjalin

kemitraan usaha.

B. Strategi Penguatan Tatakelola Organisasi dan Reformasi

Birokrasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebagai Dasar

Pelayanan Prima

Strategi ini bertujuan memperkuat tatakelola organisasi

Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang berdaya dan berhasil guna

86

serta dalam rangka mengembangan reformasi birokrasi yang

baik menuju sistem kepemerintahan yang akuntabel dan

tranparan. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan

pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas,

efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan

partisipasi.

b. Mendorong peningkatan penyelenggaran pemerintah yang

bersih dan bebas KKN dengan menerapkan sistem

keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui

keterbukaan dengan memberikan akses informasi seluas-

luasnya kepada masyarakat seperti pengelolaan website

data/informasi dan pengelolaan perizinan lainnya (kebijakan

1 pintu dan 1 atap).

d. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

melalui penerapan reward and punishment kepada pegawai.

e. Mendorong penyusunan regulasi/peraturan yang mengikat

dan pedoman teknis terkait tata kelola kepemerintahan

yang baik (bersih dari KKN dan akuntabel).

f. Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) di lingkungan organisasi dengan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran harus

terukur dan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen

perencanaan seperti rencana strategis (renstra).

g. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas

mengenai tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan

tugas kegiatan sehari-hari.

87

h. Menerapkan disiplin pegawai dalam penataan manajemen

sumber daya insani (SDI) yang profesional yang

berkompentensi.

i. Mendukung penataan dan pengawasan akuntabilitas kinerja

secara berkala oleh atasan dan auditor.

j. Memfasilitasi penyajian data dan informasi publik yang

lengkap, akurat dan terpercaya serta didukung pemanfaatan

teknologi yang mumpuni.

3.3.2. Strategi Khusus

Untuk melaksanakan pembaharuan organisasi kesekretariatan

(organization reinvention) dalam rangka meningkatkan

pelayanan diperlukan strategi khusus yang meliputi:

A. Strategi Inti (core strategy)

Strategi ini mempunyai 3 (tiga) pendekatan dasar yaitu:

(1) Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan

fungsi-fungsi yang tidak lagi memberi kontribusi pada

sasaran ini dengan melepaskan atau mengalihkannya ke

tingkat organisasi yang berbeda. Strategi ini membantu

organisasi tetap fokus pada sasaran yang penting bagi

masyarakat.

(2) Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan

dengan memisahkan fungsi-fungsi yang secara fundamental

memiliki tujuan berbeda ke dalam organisasi berbeda-beda.

Pendekatan ini membantu tiap organisasi berkonsentrasi

pada satu tujuan yang jelas.

88

(3) Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan

suatu sistem yang bisa membantu secara terus menerus

mendefinisikan tujuan.

B. Strategi Konsekuensi (consequences strategy)

Pendekatan yang ditempuh dalam strategi meliputi:

(1) Manajemen perusahaan, yang memaksa organisasi

pelayanan untuk berfungsi layaknya perusahaan bisnis yang

menjadikan pelayanan prima sebagai orientasi akhir.

(2) Kompetisi teratur, mensyaratkan mitra/unit internal

organisasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan

penghargaan berdasarkan kinerjanya.

(3) Manajemen kinerja yang menggunakan standar pengukuran

kinerja dan reward serta punishment untuk memotivasi unit-

unit organisasi.

C. Strategi Pelanggan (customer strategy)

Strategi ini menempatkan customer sebagai pengarah dengan

menyediakan pilihan-pilihan sebagai berikut:

(1) Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan

kesempatan kepada pelanggan untuk memilih penyedia

jasa. Strategi ini akan memaksa organisasi pemerintah untuk

memberi perhatian besar terhadap keinginan pelanggan.

(2) Pilihan kompetitif, memberikan kesempatan kepada

pelanggan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai pilihan.

(3) Jaminan mutu layanan, dilakukan dengan menetapkan

standar layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi

organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dan

89

memenuhi standar serta memberikan punishment kepada

mereka yang tidak memenuhi standar tersebut.

D. Strategi Kontrol (control strategy)

Pendekatan yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:

(1) Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah

menghapus banyaknya peraturan dan berbagai kontrol lain

yang dipegang oleh badan administrasi pusat, badan

legislatif, badan eksekutif serta badan pemerintahan tinggi

lainnya.

(2) Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini

adalah melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol

manajemen hirarkis dalam organisasi serta mendorong

wewenang turun kepada pegawai lini pertama.

(3) Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah

dengan memindahkan kekuasaan birokrasi kepada

masyarakat.

E. Strategi Budaya (culture strategy)

Strategi ini menentukan budaya organisasi pemerintahan yang

meliputi nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai melalui

langkah sebagai berikut:

(1) Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman

baru dengan menempatkan pegawai pada pengalaman baru

yang menantang kebiasaan yang ada, harapan dari langkah

ini pegawai dapat mendorong perubahan perilaku sehingga

dapat menghasilkan perilaku yang baru.

(2) Pengembangan permufakatan baru.

(3) Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru.

90

4.1. Program Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran

bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19

Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I

mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I

yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai

dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan.

Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah

outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output.

Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa

program Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 adalah:

“Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pemasaran

hasil perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan

untuk lebih meningkatkan produksi tanaman unggulan

perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi

dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul

bermutu, bersertifikat dan sarana produksi serta pelayanan

pascapanen, pengolahan, pembinaan usaha dan perlindungan

perkebunan secara optimal serta mengembangkan pemasaran

hasil perkebunan untuk mewujudkan daya saing komoditas

perkebunan di pasar domestik dan pasar internasional.

4 KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) DAN KOMPONEN KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

91

Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,

sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/2006

dan Nomor 3399/2009, prioritas penanganan difokuskan pada

16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu

Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete,

Teh, Cengkeh, Sagu, Pala, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas,

Tembakau dan Nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah

didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan

komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-

masing.

4.2. Kegiatan Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam

Ruang Lingkup Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya

Sebagai penjabaran dari program berdasarkan penetapan

organisasi baru Ditjen. Perkebunan sesuai Perpres nomor 45

tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, masing-masing unit

Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1

(satu) kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal

Perkebunan terdapat 9 (sembilan) kegiatan pembangunan

perkebunan, yaitu:

(1) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;

(2) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;

(3) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan;

(4) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

(5) Dukungan Perlindungan Perkebunan;

(6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

92

(7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP

Medan;

(8) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP

Surabaya;

(9) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP

Ambon.

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas

pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya yang dimaksudkan untuk

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan.

Prioritas kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dan

pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan;

pengelolaan keuangan dan perlengkapan; organisasi, tata

laksana, kepegawaian, rancangan peraturan perundang-

undangan, hubungan masyarakat, informasi publik, tata usaha

dan rumah tangga Ditjen. Perkebunan; evaluasi dan pelaporan

kegiatan serta rekomendasi bidang perkebunan; serta

manajemen dan teknis lainnya.

93

4.3. Keluaran (Output) dan Komponen Kegiatan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Restrukturisasi program dan kegiatan dalam

kerangka Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), maka

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya disebut

sebagai kegiatan; Sasaran kegiatan nya adalah terlaksananya

pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit organisasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Implementasi dari

kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

adalah penetapan keluaran (output) sesuai fungsi Sekretariat

Ditjen. Perkebunan yang tercantum dalam Permentan nomor

43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian. Penetapan keluaran (output) melalui penyusunan

indikator kinerja. Sedangkan untuk berlangsungnya keluaran

(output) Sekretariat Ditjen. Perkebunan maka

dilaksanakannya beberapa aktivitas.

Berikut ini adalah penetapan keluaran (output) dengan

indikatornya dan beberapa aktivitas untuk mendukung

terlaksananya keluaran (output) pada kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

4.3.1. Pembinaan dan Pelayanan Perencanaan

Dengan indikator jumlah dokumen perencanaan (dokumen),

maka komponen kegiatan sesuai tupoksi adalah:

(1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program, di bidang perkebunan;

(2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran

di bidang perkebunan;

94

(3) Penyiapan penyusunan kerjasama di bidang perkebunan.

4.3.2. Pembinaan dan Pelayanan Keuangan dan

Perlengkapan

Dengan indikator jumlah dokumen keuangan dan

perlengkapan (dokumen), maka komponen kegiatan sesuai

tupoksi adalah:

(1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan

negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan

penerbitan surat perintah membayar;

(2) Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan

serta tindak lanjut hasil pengawasan;

(3) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

4.3.3. Pembinaan dan Pelayanan Umum, Kepegawaian,

Hukum dan Humas

Dengan indikator 1) Jumlah dokumen tatalaksana organisasi

dan kepegawaian (dokumen), 2) Jumlah regulasi

hukum/humas yang diterbitkan (dokumen), dan 3) Jumlah

legislasi dan advokasi hukum/humas bidang perkebunan

(dokumen), maka komponen kegiatan sesuai tupoksi adalah:

(1) Penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata

laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan

urusan kepegawaian;

(2) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, litigasi hukum, pelaksanan hubungan

masyarakat, dan informasi publik serta urusan

perpustakaan;

(3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

95

4.3.4. Pembinaan dan Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan

Dengan indikator 1) Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan

(dokumen), dan 2) Jumlah layanan rekomendasi teknis bidang

perkebunan (dokumen), maka komponen kegiatan sesuai

tupoksi adalah:

(1) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan

informasi di bidang perkebunan;

(2) Pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan

evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang perkebunan;

(3) Pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.

4.3.5. Pembinaan dan Pelayanan Manajemen dan Teknis

Lainnya

Dengan indikator 1) Jumlah dokumen manajemen dan teknis

lainnya (dokumen), maka komponen kegiatan sesuai tupoksi

adalah pelaksanaan kegiatan manajemen dan teknis lainnnya

Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta pengelolaan

urusan administrasi perkantoran.

4.4. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat

Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019 diperlukan

penetapan indikator kinerja kegiatan dan target per tahun.

Dengan penetapan IKK dan targetnya selama 5 tahun kedepan

maka tingkat keberhasilan organisasi Sekretariat Ditjen.

Perkebunan dapat diukur dengan membandingkan capaian

kinerja tahun 2010-2014. Rincian penetapan IKK dan target IKK

96

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana

Lampiran 3.

4.5. Proyeksi Pendanaan Kegiatan Sekretariat Ditjen.

Perkebunan tahun 2015-2019

Sebagaimana diketahui bahwa meskipun terjadi kenaikan APBN

setiap tahun, namun alokasi anggaran untuk pembangunan

perkebunan masih sangat terbatas. Berikut ini disajikan proyeksi

pendanaan kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2015-

2019 pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Perkembangan Proyeksi Penyediaan Pendanaan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya

Kegiatan Proyeksi Penyediaan dari APBN (Rp. Milyar)

2015 2016 2017 2018 2019

Dukungan manajemen

dan dukungan teknis

lainnya

194,6 171,2 178,0 185,2 192,6

Sumber: Renstra Ditjen. Perkebunan 2015-2019.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk:

(1) Layanan perkantoran (gaji dan operasional perkantoran);

(2) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

(3) Peningkatan kapabilitas petani/petugas;

(4) Pelayanan perencanaan, keuangan dan perlengkapan,

umum, evaluasi dan pelaporan;

(5) Norma, standar, kebijakan, pendanaan, pengawalan,

pendampingan dan advokasi baik di pusat maupun daerah.

97

5.1. Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan pembangunan perkebunan dibangun

dengan mengacu pada arah dan kebijakan nasional serta

mensinergiskan dengan perencanaan dari daerah. Rujukan yang

dipakai adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (2005-2025), Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014

tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional III 2015-2019 yang dikeluarkan Bappenas

melalui Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun

2015-2019, amanat Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015

tentang Kementerian Pertanian, Permentan nomor 43 tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,

Permen PPN Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Strategis K/L tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 19 tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Pertanian 2015-2019.

Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Bappeda

melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian

termasuk Perkebunan sebagai bahan untuk diusulkan ke tingkat

5 MEKANISME STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

98

Provinsi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian

juga dilakukan di tingkat Provinsi sebagai media koordinasi dan

evaluasi atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bappeda

Provinsi berperan mengkoordinasikan pembangunan pertanian

termasuk perkebunan terutama dalam memadukan kegiatan,

pengembangan wilayah dan sumber pembiayaan pembangunan.

Pemerintah Pusat melakukan pertemuan regional perencanaan

pembangunan perkebunan guna mensosialisasikan kebijakan

nasional dan membangun komitmen dengan Pemerintah Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memfasilitasi

rencana pembangunan perkebunan daerah yang sejalan dengan

kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian

rencana daerah dengan : (a) rencana pembangunan nasional/

RPJMN, (b) rencana tata ruang wilayah (RTRW), (c) kesesuaian

tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha

perkebunan, (d) perkembangan IPTEK, (e) sosial budaya, (f)

lingkungan hidup, (g) kepentingan masyarakat, (h) pasar, (i)

aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan

bangsa dan negara, dan (j) Rencana Strategis Ditjen.

Perkebunan.

5.2. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian

5.2.1. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui

pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit

kerja. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui

pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko,

sistem informasi manajamen dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan untuk

99

mengarahkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, membantu menghasilkan laporan keuangan

yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan

rambu agar unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra

mematuhi undang-undang dan peraturan.

Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan

efisien, baik dengan pemeriksaan maupun pembinaan teknis,

unit kerja pelaksana Renstra dapat menghasilkan laporan

penggunaan keuangan dengan kriteria wajar tanpa pengecualian

(WTP) sebagai bukti tidak adanya penyimpangan dari peraturan

perundang-undangan dalam penggunaan dana.

5.2.2. Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah mempunyai kewenangan menyusun standar dan

prosedur monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi fasilitasi pembangunan.

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan wajib dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan

evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan

kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019 dengan

hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan

melalui kegiatan dan/atau program setiap satuannya.

Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan

kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan pembangunan.

100

Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya pengawasan, penilaian dan

perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai

dengan tujuan dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal

yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan),

ketidakberhasilan, hambatan, tantangan dan ancaman tertentu

dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan dan/atau

program.

Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang

sesuai dengan tahapan kegiatan sehingga dilakukan pada saat

sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-

going) dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). Ketaatan,

kelengkapan dan kelancaran pelaporan akan dijadikan

pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan

masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat

dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya oleh

pimpinan unit kerja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan,

dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor

31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian

serta dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor

135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem

101

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, untuk itu

mekanisme pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dan institusi lain

yang berkompeten.

SKPD yang membidangi perkebunan tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota secara berkala melakukan pemantauan

implementasi kebijakan teknis dan adminsitratif bidang

perkebunan sehingga diketahui secara cepat berbagai hal yang

terjadi di wilayahnya. Dinas yang membidangi perkebunan

tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk

melaporkan hasil pemantauan dan evalusi dan memberikan

saran-saran untuk perbaikan yang dipandang perlu kepada

Gubernur/Bupati/Walikota, stakeholders dan pihak lain yang

terkait. Pemantauan dan evalusi tingkat Kabupaten dan Kota

harus mampu menyajikan data, informasi dan peta secara

aktual, lengkap dan rinci di setiap Kecamatan maupun informasi

dan data perkebunan secara keseluruhan di Provinsi/

Kabupaten/Kota tersebut.

102

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat

kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang

melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja

berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya

berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi

perkebunan, bahkan lebih banyak berada di bawah

kewenangan institusi lain baik lingkup Kementerian Pertanian

maupun di luar Kementerian Pertanian. Dengan demikian

kerja sama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak

dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan

perkebunan tahun 2015-2019.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan diarahkan untuk mendukung tercapainya program

peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pemasaran hasil

perkebunan berkelanjutan. Baik sasaran makro maupun mikro

pembangunan perkebunan akan menjadi pedoman bagi

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan

perkebunan di tingkat nasional dan regional yang disesuaikan

dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan

yang dihadapi di lapangan.

Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di

atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan

6 PENUTUP

103

kinerja pembangunan perkebunan periode 2010-2014 dan

dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat

dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja

sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang

menjadi faktor penghambat utama serta memberikan

dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit

keberhasilan.

104

LAMPIRAN 1

Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian, struktur organisasi Sekretariat Ditjen.

Perkebunan sebagai berikut:

105

Lampiran 2: Matriks Penentuan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan berbasis Penataan ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja)

TARGET/PAGU 2015 REALISASI 2015 2016 2017 2018 2019

OUTPUT 1:

Indikator: - Jumlah dokumen tata laksana organisas i dan kepegawaian (dokumen)

- Jumlah regulas i hukum/humas yang di terbitkan (dokumen)

- Jumlah legis las i dan advokas i hukum/humas bidang perkebunan (dokumen)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Perencanaan (identi fikas i , pers iapan, sos ia l i sas i , penyusunan pedoman/juknis , dl l ) - - - - - -

- Pengelolaan urusan kepegawaian - - - - - -

- Pengelolaan Rancangan peraturan perundangan dan l igi tas i hukum - - - - - -

- Pengelolaan pelaksanaan humas dan informas i publ ik - - - - - -

- Manajemen tata laksana organisas i dan reformas i bi rokras i - - - - - -

- Pembinaan dan pengembangan kapas i tas pegawai Ditjen. Perkebunan - - - - - -

- Manajemen pengelolaan tata usaha, kerumahtanggaan dan umum la innya - - - - - -

- Monitoring, evaluas i dan pelaporan kegiatan - - - - - -

- - - - - -

OUTPUT 2:

Indikator: - Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Perencanaan (identi fikas i , pers iapan, sos ia l i sas i , penyusunan pedoman/juknis , dl l ) - - - - - -

- Manajemen pengelolaan perencanaan program dan kegiatan - - - - - -

- Manajemen pengelolaan penyusunan anggaran - - - - - -

- Fas i l i tas i perencanaan kerjasama teknis dan program - - - - - -

- Monitoring, evaluas i dan pelaporan kegiatan - - - - - -

- Koordinas i kegiatan manajemen dan dukungan teknis la innya Ditjenbun bidang perencanaan - - - - - -

KINERJA

ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA

Pelayanan dan Pembinaan Umum

Pelayanan dan Pembinaan Perencanaan

- Koordinas i kegiatan manajemen dan dukungan teknis la innya Ditjenbun bidang umum, kepegawaian,

hukum dan humas

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN

106

TARGET/PAGU 2015 REALISASI 2015 2016 2017 2018 2019

OUTPUT 3:

Indikator: - Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Perencanaan (identi fikas i , pers iapan, sos ia l i sas i , penyusunan pedoman/juknis , dl l ) - - - - - -

- Manajemen pengelolaan urusan perlengkapan - - - - - -

- Pelayanan urusan perbendaharaan

- Pemantapan s is tem akuntans i dan veri fikas i pelaksanaan anggaran

- Tindak Lanjut Has i l pengawasan kegiatan bidang perkebunan

- Penataan barang mi l ik negara dan pengembal ian kredit eks proyek perkebunan

- Monitoring, eva luas i dan pelaporan kegiatan - - - - - -

- Koordinas i kegiatan manajemen dan dukungan teknis la innya Ditjenbun bidang keuangan dan perlengkapan - - - - - -

OUTPUT 4:

Indikator: - Jumlah dokumen evaluas i dan pelaporan (dokumen)

- Jumlah layanan rekomendas i teknis bidang perkebunan (dokumen)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Perencanaan (identi fikas i , sos ia l i sas i , penyusunan pedoman/juknik, pengawalan/pendampingan/pembinaan) - - - - - -

- Pelayanan rekomendas i teknis bidang perkebunan - - - - - -

- Eva luas i dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan - - - - - -

- Penyusunan/pemuktahiran data dan informas i perkebunan - - - - - -

- Monitoring, eva luas i dan pelaporan kegiatan - - - - - -

- Koordinas i kegiatan manajemen dan dukungan teknis la innya Ditjenbun bidang evaluas i dan pelaporan - - - - - -

OUTPUT 5:

Indikator: - Jumlah dokumen kegiatan manajemen dan teknis la innya (dokumen)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Perencanaan (identi fikas i , pers iapan, sos ia l i sas i , penyusunan pedoman/Juknis , dl l ) - - - - - -

- Adminis tras i Kegiatan Dana Dekonsentras i (DK) - - - - - -

- Adminis tras i Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) - - - - - -

- Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis La innya - - - - - -

- Perencanaan pembangunan perkebunan - - - - - -

- Pengelolaan Keuangan dan Aset pembangunan perkebunan - - - - - -

- Pengelolaan data informas i dan Statis tik pembangunan perkebunan - - - - - -

- Insenti f Mantri Statis tik Perkebunan - - - - - -

- Pengelolaan monitoring dan Evaluas i pembangunan perkebunan - - - - - -

- Insenti f Pengawas Benih Tanaman perkebunan - - - - - -

- Operas ional PPNS - - - - - -

- Monitoring, eva luas i dan pelaporan kegiatan - - - - - -

- Koordinas i kegiatan manajemen dan dukungan teknis la innya Ditjenbun - - - - - -

KINERJA

ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA

Pelayanan dan Pembinaan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya

Pelayanan dan Pembinaan Keuangan dan Perlengkapan

107

TARGET/PAGU 2015 REALISASI 2015 2016 2017 2018 2019

OUTPUT 6:

Indikator: - Penyediaan layanan perkantoran keg. Dukungan manajemen dan dukungan teknis la innya

(Bulan)Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Layanan perkantoran keg. Dukungan manajemen dan dukungan teknis la innya - - - - - -

OUTPUT 7:

Indikator: - Penyediaan Kendaraan Operas ional (Unit)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Pengadaan kendaraan operas ional Ditjen. Perkebunan - - - - - -

OUTPUT 8:

Indikator: - Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Unit)

Anggaran (Rp) - - - - - -

AKTIVITAS:

- Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Ditjen. Perkebunan - - - - - -

INPUT: - - - - - -

Gaji dan Tunjangan - - - - - -

Operas ional dan pemel iharaan kantor - - - - - -

Pera latan dan Mes in - - - - - -

Gedung dan Bangunan - - - - - -

Data dan Informas i - - - - - -

Norma/Standar/Pedoman/Ketentuan/Peraturan - - - - - -

- - - - - -

Layanan Perkantoran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Kendaraan Operasional Pusat

KINERJA

ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA

TOTAL ANGGARAN

Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat

108

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

1. Perencanaan Inputs - Dana Rp. - - - - -

Program dan - SDM Orang 7 7 7 7 7

Kegiatan - Data dan informasi (usulan

rencana

kegiatan/eproposal/ RKP,

bahan pimpinan,

Musrenbangtan/nas,

IKP/IKK ADIK RPJMN,

Renstra, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Tersusunnya perencanaan

kegiatan (RKP, Renja-KL,

Musrenbangtan/nas,

IKP/IKK ADIK pagu sesuai

satuan 3)

% 100 100 100 100 100

- Merencanakan dan

menyusun TOR & RAB

Subag Program

Dokumen 4 4 4 4 4

- Tersusun dan

ditetapkannya Perjanjian

Kinerja (PK) lingkup Ditjen.

Perkebunan dan Satker

Daerah

Dokumen 94 85 85 85 85

- Tersusunnya laporan akhir

pelaksanaan program

pembangunan perkebunan

Dokumen 15 15 15 15 15

- Tersusunnya pemutakhiran

Renstra Ditjen.

Perkebunan dan Renstra

Sekretariat Ditjen.

Perkebunan tahun 2015-

2019

Dokumen 2 2 2 2 2

- Tersusunnya pemutakhiran

pedoman teknis

masterplan pengembangan

kawasan berbasis

komoditas perkebunan

Dokumen 1 1 1 1 1

- Tersusunnya pemutakhiran

pedoman perencanaan

pengajuan usulan kegiatan

pembangunan perkebunan

melalui e-proposal

Dokumen 1 1 1 1 1

Dukungan

manajemen

dan

dukungan

teknis

lainnya

Pelayanan

perencanaan

program,

anggaran dan

kerjasama

yang

berkualitas

Lampiran 3 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

109

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

Outcomes - Terlaksananya

penyusunan program dan

kegiatan pembangunan

perkebunan

Provinsi 34 34 34 34 34

Penyusunan Inputs - Dana Rp. - - - - -

Anggaran - SDM Orang 6 6 6 6 6

- Data dan informasi (usulan

rencana anggaran, pagu

anggaran/alokasi

anggaran/ rencana

penarikan, Renja KL,

SBM, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Tersusunnya perencanaan

anggaran (RKA-KL, POK,

DAK, Konsep DIPA,

Revisi)

% 100 100 100 100 100

- Merencanakan dan

menyusun TOR & RAB

Subag Anggaran

Dokumen 2 2 2 2 2

- Tersusunnya bahan nota

keuangan

Dokumen 1 1 1 1 1

- Tersusunnya bahan POK

lingkup Ditjen. Perkebunan

Dokumen 84 82 82 82 82

- Tersusunnya bahan DIPA

satker lingkup Ditjen.

Perkebunan

Dokumen 121 115 115 115 115

- Tersusunnya bahan

RKAKL pagu anggaran,

alokasi anggaran dan

rencana penarikan

anggaran)

Dokumen 363 363 363 363 363

- Tersusunnya pedoman

perencanaan anggaran

Dokumen 1 1 - - -

- Tersusunnya laporan akhir

pelaksanaan anggaran

pembangunan perkebunan

Dokumen 17 17 17 17 17

- Tersusunnya Satuan Biaya

Kegiatan/Unit Cost

Pembangunan Perkebunan

Dokumen 1 1 1 1 1

Outcomes - Tersedianya anggaran

tahunan untuk kegiatan

pembangunan perkebunan

Rp. Milyar 4,497.27 1,759.33 2,774.70 2,885.70 3,001.10

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

110

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

Inputs - Dana Rp. - - - - -

- SDM Orang 6 6 6 6 6

- Data dan Informasi (usulan

rencana kerjasama,

dokumen kerjasama,

dokumen penugasan

pejabat, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Terfasilitasinya rencana

kerjasama teknis dan

Program

% 100 100 100 100 100

- Merencanakan dan

menyusun TOR & RAB

Subag Kerjasama

Dokumen 1 1 1 1 1

- Tersusunnya laporan akhir

pelaksanaan kerjasama

pembangunan perkebunan

Dokumen 1 1 1 1 1

- Tersusunnya pedoman

Perencanaan Kerjasama

Dokumen 1 1 1 1 1

- Tersusunnya bahan

kerjasama dan investasi

dengan negara asing,

lembaga internasional dan

swasta

Dokumen 3 3 3 3 3

- Tersusun bahan dokumen

penyusunan posisi

Indonesia pada pertemuan/

sidang Internasional

Dokumen 3 3 3 3 3

Outcomes - Terlaksananya fasilitasi

perencanaan kerjasama

teknis dan program

% 100 100 100 100 100

2. Inputs - Dana Rp. - - - - -

- SDM Orang 10 10 10 10 10

- Data dan informasi

pelaksanaan kegiatan dan

anggaran pembangunan

perkebunan (Kegiatan

Dekonsentrasi dan TP),

DIPA dan POK

Paket 1 1 1 1 1

- E-Monevbun Paket 1 1 1 1 1

- Laporan-laporan (Pusat,

Daerah) dll

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Tersusunnya laporan

capaian perkembangan

realisasi fisik dan

keuangan setiap bulan

Laporan 12 12 12 12 12

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

IndikatorNo Kegiatan Output Komponen

Fasilitasi

perencanaan

kerjasama

teknis dan

Program

Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan dan

Penyediaan

Data dan

Informasi

Yang

Berkualitas

Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Pembangunan

Perkebunan

111

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

- Tersusunnya laporan

capaian kinerja satker per

triwulan

Laporan 4 4 4 4 4

- Tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP) Ditjen.

Perkebunan dan

Sekretariat Ditjenbun

Laporan 2 2 2 2 2

- Tersusunnya bahan

Rapim, Raker, RDP dan

Kunjungan Kerja (Kunker),

dll

Laporan 32 32 32 32 32

- Tersusunnya Penilaian

Kinerja satker lingkup

Ditjen Perkebunan

Satker 88 84 84 84 84

- Tersusunnya laporan

tahunan pembangunan

perkebunan

Laporan 1 1 1 1 1

- Tersusunnya laporan

kinerja Ditjen. Perkebunan

Laporan 1 1 1 1 1

- Tersusunnya laporan

kegiatan Monev

pelaksanaan

pembangunan perkebunan

Laporan 1 1 1 1 1

- Tersusunnya Pedoman

Pelaksanaan Monev

Buku 1 1 1 1 1

Outcomes - Tercapainya Kinerja

Pembangunan Perkebunan

% 90 90 90 90 90

Inputs - Dana Rp. - - - - -

- SDM Org 8 8 8 8 8

- Aplikasi Statistik/e-

Perkebunan

Paket - 1 1 1 1

- Jaringan Internet Paket 1 1 1 1 1

- Data dan Informasi

Perkebunan (BPS, Instansi

Terkait dan Provinsi,

Kabupaten/Kota)

Laporan 34 34 34 34 34

Outputs - Tersusunnya data dan

Informasi perkebunan:

* Buku Data Statistik

Perkebunan

Buku 15 18 18 18 18

* Buku Saku Buku 1 1 1 1 1

* Buku Umum Buku 1 1 1 1 1

- Terupdatenya website

Perkebunan

Berita 120 120 120 125 125

Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

IndikatorNo

Penyusunan

Pemuktahiran

Data dan

Informasi

112

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

- Terupdatenya template

website Ditjen.

Perkebunan

Template - 9 - 9 -

- Tersusunnya capaian

makro pembangunan

perkebunan pertriwulan

Laporan 4 4 4 4 4

Outcomes - Tersedianya Data dan

Informasi tentang

Komoditas Perkebunan

% 100 100 100 100 100

Inputs - Dana Rp. - - - - -

- SDM Org 7 7 7 7 7

- LHA/P Laporan 24 24 24 24 24

- Data dan Informasi

(Noutulen Rapim, Kegiatan

Mentan, Laporan Eselon II

Ditjenbun, Dll)

Laporan 36 36 36 36 36

Outputs - Tersusunnya Laporan

Perkembangan tindak

lanjut LHA/P (ADM dan

KN)

Laporan 24 24 24 24 24

- Tersusunnya data base

LHA/P (per provinsi dan

per tahun)

Laporan 2 2 2 2 2

- Tersusunnya Hasil

Konsolidasi data KN

dengan BPK

Laporan 2 2 2 2 2

- Tersusunnya Laporan

Penerapan SPI

Laporan 1 1 1 2 2

- Tersusunnya Buku

Pedoman Penanganan

TLHA/P

Buku 1 1 1 1 1

- Tersusunnya Buku

Pedoman Penerapan SPI

Buku 1 1 1 1 1

- Tersusunnya Laporan

kegiatan pembangunan

perkebunan yang dipantau

KSP

Laporan 4 4 4 4 4

- Tersusunnya Laporan

Kegiatan Menteri Pertanian

Laporan 12 12 12 12 12

- Tersusunnya Laporan

Kegiatan Ditjenbun

Laporan 12 12 12 12 12

- Tersusunnya laporan

tindak lanjut RAPIM A

Laporan 12 12 12 12 12

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan

kegiatan

Pembangunan

perkebunan

113

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

- Tersusunnya Laporan

pembinaan dan

penanganan TLHA/P (KN

dan Administrasi)

Laporan 1 1 1 1 1

Outcomes - Percepatan Penyelesaian

TLHA/P,

Penerapan SPI

% 100 100 100 100 100

3. Input - Dana Rp. - - - - -

- SDM Orang 18 22 22 24 24

- Data dan Informasi

(peraturan perundangan,

DIPA/POK, kasus bidang

perkebunan, refensi,

literatur, isu publik, bahan

publikasi, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Tersusunnya

peraturan/keputusan

bidang perkebunan

Himpunan 4 4 4 4 4

- Terfasilitasinya advokasi

bidang perkebunan

% 100 100 100 100 100

- Terfasilitasinya pelayanan

dan penyebaran informasi

pembangunan perkebunan

% 100 100 100 100 100

- Terfasilitasinya

pengembangan pusat

informasi perkebunan,

jaringan informasi hukum

dan perpustakaan

% 100 100 100 100 100

Outcomes - Terlaksananya

penyusunan Legislasi,

Advokasi Bidang

Perkebunan dan

Penyelenggaraan

Hubungan Masyarakat.

% 90 90 90 90 90

Input - Dana Rp. - - - - -

- SDM Orang 17 17 17 17 17

- Data dan Informasi

(peraturan perundangan,

DIPA/POK, kuesioner,

data kepegawaian)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Terlaksananya penataan

dan pengembangan

organisasi

% 100 100 100 100 100

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

Pelayanan

Organisasi,

Kepegawaian,

Humas,

Hukum dan

Administrasi

Perkantoran

Yang

Berkualitas

Penyusunan

Legislasi,

Advokasi

Bidang

Perkebunan

dan

Penyelenggara

an Hubungan

Masyarakat.

Penataan

Organisasi dan

Kepegawaian

114

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

- Terlaksananya

Pengelolaan Tatalaksana

(Reformasi Birokasi,

IPNBK, Penilaian Unit

Pelayanan Publik, Norma,

Standar, Prosedur dan

Kriteria)

% 100 100 100 100 100

- Terlaksananya pengelolaan

kepegawaian

% 100 100 100 100 100

Outcomes - Terlaksananya penataan

Organisasi dan Tata

laksana serta

Kepegawaian

% 90 90 90 90 90

Input - Dana Rp. - - - - -

- SDM Orang 43 43 43 43 43

- Data dan Informasi

(peraturan perundangan,

DIPA/POK, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Terlaksananya pengelolaan

persuratan dan kearsipan

% 100 100 100 100 100

- Terlaksananya urusan

kerumah tanggaan

% 100 100 100 100 100

- Terfasilitasi pelayanan

kesehatan pegawai

% 100 100 100 100 100

Outcome - Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

yang berkualitas

% 100 100 100 100 100

4. Input - Dana Rp. - - - - -

- SDM Orang 24 26 27 27 27

- Data dan Informasi (PP/

Kepres/SK/DIPA Pedum,

Juklak, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Terlaksananya Penataan

Sistim Administrasi

Penganggaran Berbasis

Kinerja, Penetapan

Pengelolaan Keuangan,

Sistem Penggajian,

pembayaran lembur dan

Tunjangan Lainnya

% 100 100 100 100 100

- Tersajinya Data

pengelolaan,

Intensifikasi/Ekstensifikasi

PNBP

Dokumen 1 1 1 1 1

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

Pelaksanaan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

dan Aset

Yang

Berkualitas

Pelayanan

Perbendaharaa

n dan

Pengendalian

Kredit Eks

Proyek

Perkebunan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

115

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

- Terlaksananya

Penyelesaian Kasus

Kerugian Negara

% 70 70 70 70 70

- Tersajinya Data

Pengembalian Kredit dan

Terlaksananya Kegiatan

Pengendalian Kredit Eks

Proyek-proyek Perkebunan

Dokumen 1 1 1 1 1

Outcome - Pencairan dan

pertanggungjawaban

anggaran Terlaksana

Sesuai Ketentuan Yang

Berlaku.

% 100 100 100 100 100

- Ditetapkannya Pejabat

Pengelola Keuangan

Satker Seluruh Indonesia

% 100 100 100 100 100

- Laporan Realisasi PNBP

Bidang Perkebunan

% 100 100 100 100 100

- Penyelesaian TP-TGR

Lebih Mudah

% 70 70 70 70 70

- Pengendalian Kredit Eks

Proyek-Proyek

Perkebunan Dapat

Terlaksana Dengan Baik

% 80 80 80 80 80

Input - Dana Rp. - - - - -

- SDM Org 8 10 10 10 10

- Data dan Informasi

(UU/PP/

Kepres/Permen/SK/DIPA/

ADK, dll)

Paket 4 5 5 5 5

Outputs - Koordinasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Sistem

Akuntansi Keuangan

(SAK) Satker

% 100 100 100 100 100

- Tersusunnya laporan TLHP Laporan - 2 2 2 2

- Tersusunnya Laporan

Keuangan (SAI) eselon 1

Dokumen 2 2 2 2 2

- Tersusunnya Laporan

Keuangan (SAI) Satker

Dokumen 2 2 2 2 2

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

Pemantapan

Sistem

Akuntansi dan

Verifikasi

Pelaksanaan

Anggaran serta

Tindaklanjut

Pengawasan

TLHP

116

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

- Penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan

Estimasi Pendapatan

(LPE) Satker

Dokumen 2 2 2 2 2

- Penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan

Estimasi Pendapatan

(LPE) eselon 1

Dokumen 2 2 2 2 2

Outcome - Tersedianya Bahan Untuk

Mengambil Keputusan dan

Terselenggaranya

Workshop SAI dan Pra

Workshop SAI

% 100 100 100 100 100

- Tersedianya Laporan

Keuangan Yang Akuntabel

% 100 100 100 100 100

- Tersedianya laporan

pengawasan dan

monitoring TLHP

% - 100 100 100 100

- Tersedianya Laporan

Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan

Estimasi Pendapatan

(LPE) dan Opini WTP dari

BPK Atas Laporan

Keuangan Tercapai

% 100 100 100 100 100

Input - Dana Rp. - - - - -

- SDM Org 14 14 14 14 14

- Data dan Informasi (PP/

Kepres/SK/DIPA Pedum,

Juklak, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Koordinasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Sistem

Informasi Manajemen

Akuntansi-Barang Milik

Negara (SIMAK-BMN)

% 100 100 100 100 100

- Penataan Administrasi

Barang Milik Negara

% 100 100 100 100 100

- Analisis Kebutuhan Sarana

Kerja

Dokumen 1 1 1 1 1

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

Penataan

Barang Milik

Negara (BMN)

117

Kelmpok Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

Outcome - Daftar Peta Permasalahan

Dalam Penyusunan/

Pelaksanaan SIMAK BMN

% 90 90 90 90 90

- Daftar Kondisi dan

Permasalahan BMN

(Pemanfaatan, Usul Hibah,

Penghapusan, SIP, dll)

% 90 90 90 90 90

- Data Rincian Kebutuhan

Ideal Sarana Kerja

% 100 100 100 100 100

Input - Dana Rp - - - - -

- SDM Orang 14 14 14 14 14

- Data dan Informasi (UU,

PP, Perpres, SK, DIPA,

Pedum, Juklak, dll)

Paket 1 1 1 1 1

Outputs - Data Informasi Barang

milik Negara (inventarisasi,

Pencatatan dan Pelaporan)

% 100 100 100 100 100

- Kebutuhan sarana dan

prasarana kerja pegawai

Paket 1 1 1 1 1

- Laporan semester dan

tahunan barang milik

negara (SIMAK-BMN)

Laporan 3 3 3 3 3

- Data base rumah negara

(Golongan I dan / atau II)

Dokumen 1 1 1 1 1

- Data dan Informasi kondisi

dan Permasalahan barang

Dokumen 1 1 1 1 1

Outcome - Tertib Administrasi

inventarisasi dan

pencatatan serta pelaporan

BMN (semester dan

tahunan)

% 90 90 90 90 90

- Kelancaran pelaksanaan

tugas pegawai dengan

terpenuhinya standar

sarana dan prasarana kerja

% 100 100 100 100 100

- Tersajinya informasi BMN

secara elektronik (SIMAK-

BMN)

% 80 80 80 80 80

- Tersajinya data rumah

negara golongan I dan II

% 70 70 70 70 70

- Ketepatan dan Akurasi

penyelesaian

permasalahan pengelolaan

BMN

% 70 70 70 70 70

No Kegiatan Output KomponenIndikator Kinerja Target Capaian Indikator Tahunan

Indikator

Pengelolaan

Barang Milik

Negara