rencana strategis (renstra) tahun 2017-2022 2017-2022.pdf · (renstra) dijadikan pedoman dalam...

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM KP 2017-2022 11

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2017-2022

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGOJl. Kawijo No. 4 pengasih, Kulon Progo, 773 270

Website : koperasi.kulonprogokab.go.idEmail: [email protected]


PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO

Alamat : Jl. Perwakilan No. 1 Wates 55661 Telp (0274) 773010 Fax. (0274) 773148

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMER : 74 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2017


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atasrahmadNya Rencana Strategis Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kulonprogo Tahun2017 – 2022 dapat kami susun. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulonprogo adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacupada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Nasional dan Propinsi, Visi dan Missi Bupati terpilih yangdisesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan persetujuan DPRD bersamapemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telah menyusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulonprogo Tahun2017 – 2022, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuaidengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi dan UKM KabupatenKulonprogo menyusun Renstra Tahun 2017-2022.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua fihak yang telahmembantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulonprogo Tahun 2017-202. Besar harapan kmai dokumen ini dapatdimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internalmaupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulonprogo.

Wates, 20 Desember 2017

Kepala

Dra. Sri Harmintarti,MM.

NIP. 19620729 199403 2 005

KATAPENGANTAR


Kata PengantarDaftar isi

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang………………………………………..…….11.2 Landasan Hukum……………………………………….….41.3 Maksud dan Tujuan………………………………….…….51.4 Sistematika Penulisan ………………………………..……6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ………….……112.2 Sumber Daya …………………………………………….142.3 Kinerja Pelayanan ……………………………………….182.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan….33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan ……………………………………...…353.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan

wakil kepala daerah Terpilih……………………..………363.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Propinsi…….393.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis………..…………….………413.5 Penentuan Isu-isu Strategis……………………..….……46

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN5.1 Strategi dan Kebijakan ………………………….……….52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif……. ……………...54BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN……. 64

BAB. VII. PENUTUP………………………………………………………..66

LAMPIRAN

DAFTAR ISI


1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam

mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk

mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan

kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi

dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam

mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan

karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis

masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu, menyeluruh dan

berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 sebagai

bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD)

merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan

pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar,

yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima

tahun kedepan;

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

ditetapkan tercapai.

BAB IPENDAHULUAN


Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UKM sebagai bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon

Progo, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar

penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra

Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran

kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan

UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah

Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuakan

dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap : persiapan

penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan

rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangakat

daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke

depan (2017-2022), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian

Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UMKM Propinsi DIY, dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017-2022.

Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan

Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi,

sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah adalah Rencana strategis

(Renstra) dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) hal ini

untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok

sasaran, serta perkiraan maju.

Adapun skema hubungan Renstra OPD Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada

gambar 1.1 :


Gambar 1.1. Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten KulonProgo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo

adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan

operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung

dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Keterangan :

R P J P NASIONAL

RPJPD KAB.KULON PROGO

RPJMD KAB. KULON PROGO

RPJPD PROVINSI

RENSTRAKEMENTERIAN KOPERASI & UKM

RENSTRADINAS KOPERASI & UKM DIY

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKMKAB. KULON PROGO (2017-2022)

2017 2019 2020 2021 20222018


b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (2005-2025).

f. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan

Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah.

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 02 Tahun 2015, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) . 2015-2019

Republik Indonesia.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah ;

k. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 07 /Per/M.KUKM/VII/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2015-2019

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

m. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025

n. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;


p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

q. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Pada

Dinas Koperasi dan UKM;

r. Keputusan Kepala Dinas Perindagkop DIY No. 188/2453/2013 tentang

Rencana Strategis Perindagkop DIY Tahun 2013-2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasar an, strategi, danprogram dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017-2022 yangdilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.RenstraDinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pelaksanaannya menyesuaikansasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada RPJMD 2017-2022

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk menyusun

program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen

RPJMD Tahun 2017-2022.

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.

4. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Koperasi

dan UKM tahun 2017 - 2022, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program

kegiatan tahun 2017 - 2022,

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat


Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan

Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon terendah Perangkat

Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana Perangkat Daerah .

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia dan asset.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode


sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat

Daerah dan Renstra Dinas Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW,

dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat

Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah


yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi

RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa

saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat

Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kaidah pelaksanaan Renstra.


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulonprogo berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Fungsi

dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulonprogo mempunyai fungsi,

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang

koperasi usaha kecil dan menengah.

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 14/2016, tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan SDM

Seksi Pemberdayaan Usaha

4. Bidang Permodalan

Seksi Pengembangan Permodalan

Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

5. Bidang Kelembagaan dan UMKM

Seksi Lembaga

Seksi Data dan Informasi

Seksi Pengawasan

BAB 2GAMBARANPELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil

Menengah

Dra. NIKEN PROBOLARAS, S.Sos, M.H.

Kepala Sub. BagianPerencanaan dan

Keuangan

Sekretaris

Kepala Sub. BagianUmum dan

Kepegawaian

Kepala BidangPermodalan

Kepala SeksiPengembangan

Permodalan

Kepala seksiFasilitasi

PengembanganSimpan Pinjam

Kepala BidangPemberdayaan

Kepala SeksiPemberdayaanSumber Daya

Manusia

Kepala SeksiPemberdayaan

Usaha

Kepala BidangKelembagaan

Koperasi dan UMKM

Rr.CH.TRI SUBEKTIWIDAYATI, SH

Kepala SeksiLembaga

Kepala Seksi Datadan Informasi

Kepala SeksiPengawasan


2.1.2 Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2016, tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas

koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo mempunyai fungsi, penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas

Pembantuan di bidang koperasi usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan

fungsi tersebut Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan dan pengawasan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan

Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang

Permodalan dan Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :

a. SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat,

menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan,

dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan, dan

kepustakaan serta urusan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta

koordinasi administrasi keuangan

b. Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi,

pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

(1) Seksi Lembaga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kelembagaan


Koperasi usaha mikro kecil menengah

(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan

data dan pengembangan informasi perkembangan KUMKM

(3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap

koperasi, usaha kecil dan menengah.

c. Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan

pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam

koperasi.

(1) Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan dan pengembangan permodalan

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam mempunyai tugas

menyelenggarakan fasilitasi pengembangan simpan pinjam

d. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan

pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha.

(1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia

(2) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan

pengembangan dan pembinaan usaha

2.2 Sumber Daya OPD2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan


Gambar 2.2Pegawai Berdasarkan Bidang

Gambar 2.3

Pegawai Berdasarkan Golongan

Gol 2013 2014 2015 2016Gol IV 4 5 4 5Gol III 24 23 24 22Gol II 3 3 3 3Jumlah 31 31 31 30

Bidang 2013 2014 2015 2016Sekretariat 10 10 10 10Bidang Pemberdayaan 6 6 6 6Bidang Permodalan 7 8 8 7Bidang Kelembagaan 8 7 7 7

Jumlah 31 31 31 30


Gambar 2.4

Gambar 2.5

Dari tabel-tabel diatas menunjukkan kondisi keadaan pegawai di Dinas

koperasi dan UKM Kulonprogo sejumlah 30 personil, ini dirasa masih belum


mencukupi untuk kinerja yang optimal, karena mendasarkan pada analisis beban

kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Koperasi dan UKM sejumlah 46

orang, ini menunjukkan kondisi pegawai masih kekurangan 16 pegawai, dan

berdasarkan analisa kekurangan terjadi banyak pada personil penyiap bahan

kebijakan dan pembimbing tekhnis

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset)

Tabel 2.1Sarana dan Prasarana

No NamaBarang/Alat

2014 2015 2016Jml Kondisi

Baik% Jml Kondisi

BaikPersen Jml Kondi

si%

I Tanah dan Bangunan

1Tanah 1.000

m1.000 m 100 1.000

m1000m

100 1.000 m 1000m

100

2 Ruangan 4 unit 4 unit 100 4 unit 4 Unit 100 4 unit 4 Unit 100

II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1 Komputer

(PC)3 unit 3 Unit 100 4 unit 4 Unit 100 8 unit 8 Unit 100

2 Laptop 5 unit 5 Unit 100 6 unit 6 Unit 100 7 unit 7 Unit 100

3 Meja kerja 46 bh 39 Unit 84,78 46 bh 39 Unit 84,78 46 bh 39Unit

84,78

4 Meja rapat 2 bh 0 0 2 bh 0 0 9 bh 9 unit 100

5 Meja panjang 1 bh 0 0 1 bh 0 0 1 bh 0 0

6 Meja ketik 2 bh 0 0 2 bh 0 0 3 bh 0 0

7 Meja computer 3 bh 3 Unit 100 3 bh 3 Unit 100 3 bh 3 Unit 100

8 Meja kursitamu

2 set 2 set 100 2 set 2 set 100 2 set 2 set 100

9 Kursi kayu 45 bh 41 bh 91,11 45 bh 41 bh 91,11 45 bh 41 bh 91,11

10 Kursi besi 2 bh 2 bh 100 4 bh 0 bh 0 4 bh 0 bh 0

11 Kursi putar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Almari kayu 9 bh 1 bh 11,11 11 bh 3 bh 27,27 11 bh 3 bh 27,27

13 Almari besi 1 bh 0 0 5 bh 5 bh 0 5 bh 5 bh 0

14 Filling cabinetkayu

3 bh 3 bh 100 3 bh 3 bh 100 3 bh 3 bh 100

15 Filling cabinetbesi

5 bh 1 bh 20 5 bh 1 bh 20 5 bh 1 bh 20

16 Wereles 1 unit 0 0 2 unit 1 unit 50 2 unit 1 unit 50

17 Kipas Angin 1 unit 0 0 1 unit 0 0 1 unit 0 0


No NamaBarang/Alat

2014 2015 2016Jml Kondisi

Baik% Jml Kondisi

BaikPersen Jml Kondi

si%

18 AC 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100 6 unit 6 unit 100

19 LCD Projector 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100 2 unit 2 unit 100

20 Layar LCD 1 unit 1 unit 100 2 unit 2 unit 100

21 Mesin tik 3 unit 0 0 3 unit 0 0 3 unit 0 0

22 Faximile 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100

23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100

25 Kursi lipat 1 unit 1 unit 100 20 bh 20 bh 100 50 bh 50 bh 100

26 Meja LCD 20 bh 20 bh 100 1buah

1 buah 100 1 buah 1 buah 100

27 Brankas 1 buah 1 buah 100 1buah


28 Elatase 1 buah 1 buah 100 1buah


29 Printer 0 0 0 5 unit 5 unit 100 6 unit 6 unit 100

30 Kamera 0 0 0 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100

31 Kursi direktur 1 unit 1 unit 100

32 Meja biro 1 unit 1 unit 100

III Alat-alat angkutan1 Kendaraan

Roda 43 unit 2 unit 66,67 3 unit 3 unit 66,67 4 unit 3 unit 66,67

2 KendaraanRoda 2

10 unit 6 unit 66,67 12unit

9 unit 66,67 14 unit 11 unit 66,67

Jumlah

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana kerja di

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dalam kondisi baik, adapun

kekurangan untuk memperlancar kerja di Dinas Koperasi dan UKM Kulon progo

adalah ketersediaan sarana arsip, sepeda motor sebanyak 2 unit untuk

menunjang caraka persuratan dan satu pejabat eselon. Dan yang terpenting

adalah renovasi bangunan karena semenjak dibangun pada tahun 1993 belum

pernah diadakan renovasi dan kondisi sekarang atapnya mulai mleyot dan banyak

plafon yang mulai lepas dan penggantian jaringan kabel listrik.


2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang menyertainya.

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera

dengan berbasis pada Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota maka setiap urusan dalam Pemerintahan harus memiliki

Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Koperasi dan UMKM IKK yang ditampilkan adalah

capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah

Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan

rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Sedangkan sesuai dengan Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Dinas maka

ada beberapa indikator lain dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD antara lain jumlah

Koperasi baru, Koperasi aktif, jumlah UMKM.


Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo

No Indikator Sat

uan

SPM IKK Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

IKK

1 Koperasi aktif %-

92,8 92 92,292,4 92,6 92,8

92,17 92,3592,78 93,35 93,62 100,18 100,16 100,41 101,0

2

100,8

8

2 Usaha Mikrodan Kecil

%-

99,

95

99,92 99,92 99,93 99,95 99,95 92,96 99,92 99,97 99,97 99,97 100,04 100 100,04 100,0

2

100,0

2

IndikatorKinerja RPJMD

1PeningkatanJumlahUMKM

Uni

t --

110.000 106.000 107.000

33.491 33.59

1

33.69

1

106.127 107.550 33.743 33.784* 34.029* 100,11 100,51 100,75 100,57

101

2KUMKM yangmelaksanakankemitraan

KU

MK

M

425 325 350375 400 425

454 512 515 525 528 139,70 146,28 137,33 131,25

124,23


No Indikator Sat

uan

SPM IKK Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

5Jumlahkoperasi sehat

Uni

t

275 175 200225 250 275

125 136 133 118 120 71,42 68,00 59,11 48 45

6JumlahKoperasi

Uni

t

366 341 unit 345unit

350 unit 361

unit

366

unit

345 unit 353unit

365 376 392 101,17 102,32 104,38 104,15

107,10

7ProsentaseKoperasi Aktif

%92,8 92 92,2

92,4 92,6 92,892,17 92,35

92,78 93,35 93,62100,18 100,16 100,41 100,8

0100,88

8PeningkatankuantitasmodalKUMKM

M9 7,0 M 7,5 M

8 M 8,5 M 9 M8,86 M 20,3 M 11,96 M 2,7 M 2,2 M 126,57 270,67 149,5 31,76 24,44

IKU OPD

1Peningkatanjumlah UMKM

Uni

t

110.000 106.000 107.000

108.000 109.0

00

110.0

00

106.127 107.550 33.743 33.784* 34.029* 100,11 100,51 100,75 100,57

101,003

2 Jumlahkoperasisehat

Uni

t

275 unit 175unit

200unit 225

unit

250

unit

275

unit

125 unit 136unit

365 376 392 146,86 131,5 162.32 150,4 142,54

3 ProsentaseKoperasisehat

Per

sen

75,13 51,31 57,97 64,28 69,25 75,13 36,23 38,52 53,20 53,64 54,10 70,61 66,45 82,76 77,45 72,00


Dalam tabel 2.9 diatas dapat dilihat bahwa fungi pelayanan yang Perangkat Daerah

yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo berjalan dengan baik, hal

ini dapat dilihat dari rasio capaian target yang sangat tinggi, kecuali untuk prosentase

koperasi sehat yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas

sumber daya manusia pengelola terutama dari sisi kemampuan managerial dan jiwa

kewirausahaan pengelola Koperasi. Dari tabel 2.9 juga terlihat bahwa untuk indicator

peningkatan kuantitas/jumlah modal KUMKM mengalami penurunan dari tahun 2014 ke

tahun 2015, hal ini disebabkan karena mulai tahun 2015 dari Kementerian Koperasi dan

UKM RI tidak lagi menyalurkan bantuan permodalan melalui program LPDB.

Pada tabel 2.10 dibawah terlihat Anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dari Tahun 2012-2016

menunjukkan adanya perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian

realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan didalam realisasi

keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat

terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 karena penawaran yang lebih rendah

dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan

harga di pasaran, perbedaan besar terjadi pada program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi KUMKM hal ini disebabkan adanya dana cukai tembakau yang

besarannya sangat fluktuatif. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu

dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun

solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

Pada tabel 2.10 juga terlihat adanya perubahan program kegiatan pada tahun ke I,

II, III dengan tahun ke IV dan V, hal ini disebabkan karena adanya perubahan Renstra

Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo yang diikuti dengan perubahan program

kegiatannya.


Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016

Kabupaten Kulonprogo

Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggarantahun ke Rata Rata

Pertumbuhan1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Agraran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 103,251,380 105,786,807 122,676,532 103,617,025 105,797,000 100,968,643 101,623,629 137,410,000 103,581,075 105,723,150 0.98 0.96 1.12 1 1

0.00 (0.17)Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 73,683,100 163,767,950 73,972,898 153,631,900 501,585,800 72,886,258 158,534,857 72,972,000 145,612,271 452,070,403 0.99 0.97 0.99 0.95 0.9

0.63 0.55Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian kinerjakeuangan

3,014,800 3,537,000 5,295,450 0 0 3,014,700 3,537,000 5,295,000 - - 1 1 1 - -0.22 0.34

Program Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD 2,702,800 1,690,000 5,338,450 0 0 2,702,800 1,690,000 5,338,000 - - 1 1 1 - - 0.59 0.89Program Pengawasan danPengendalian Program 1,688,800 7,000,000 2,151,600 12,445,875 12,500,000 1,688,800 7,000,000 2,151,000 12,367,750 12,485,050 1 1 1 0.99 1

1.28 1.24Program Penciptaan Iklim UsahaUMKM yang Konduksif 427,652,950 0 0 5,229,000 0 423,200,950 0 - 5,299,000 - 0.99 - - 1.01 - - -

Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKUMKM yang kompetitif

50,782,250 54,802,050 34,285,550 0 0 49,848,750 54,697,050 - 0 - 0.98 1 - - -(0.10) -

Program Pengembangan SistemPendukung Usaha bagi KUMKM 19,022,700 629,744,200 179,662,300 227,289,675 232,434,200 19,016,950 606,004,600 179,662,000 218,118,901 222,485,200 1 0.96 1 0.96 0.96

6.15 5.88Program Peningkatan KualitasKelembagaan KUMKM 165,000,000 225,420,150 132,883,450 0 0 0 222,986,150 132,883,000 0 - - 0.99 1 - - (0.01) (0.70)Program Peningkatan KualitasSDM Koperasi 32,509,150 0 0 138,100,600 154,486,000 32,509,150 0 - 134,088,125 152,368,650 1 - - 0.97 0.99

(0.34) (0.43)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Peningkatan KualitasOrganisasi, Manajemen danUsaha dan Keuangan Kop.

52,544,100 0 0 0 0 52,529,100 0 - - - 1 - - - -- -

Program Pelayanan BadanHukum Koperasi 23,529,100 0 0 0 0 23,249,100 0 - - - 0.99 - - - - - -


2.3.2. Perkembangan Koperasi Tahun 2012 – 2016Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 sampai dengan

tahun 2016 mengalami peningkatan sebagai tercantum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2016.

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah koperasi Unit 345 353 365 377 392

2. Jumlah anggota Orang 82.305 80.109 81.878 85.870 87.367

3. Jumlah simpanan Rp.000 59.531.190 76.795.982 58.624.726 95.196.034 107.696.145

4. Jumlah modal

sendiriRp.000 61.292.026 67.548.123 80.554.773 101.109.658 121.069.997

5. Jumlah modal

luarRp.000 108.490.589 124.627.195 123.332.448 151.481.245 161.095.165

6. Volume usaha Rp.000 133.982.067 154.030.027 161.498.330 210.394.544 211.178.283

7. Jumlah SHU Rp.000 3.177.396 4.363.854 4.672.203 5.092.321 5.841.059

8. Jumlah asset Rp.000 172.960.012 196.539.173 222.927.291 256.514.690 282.165.162

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017

Dari data tersebut menunjukkan jumlah koperasi dari tahun ke tahun semakin

bertambah. Tahun 2015 bertambah 15 koperasi atau meningkat sebesar 3,28%, Tahun

2016 bertambah 15 koperasi atau meningkat sebesar 3,97%. Jumlah asset pada tahun

2014 mengalami kenaikanya sebesar (Rp 000) 26.388.188 atau meningkat sebesar

13,43%. Pada tahun 2015 asset mengalami pertambahan sebesar (Rp 000) 33.587.399

atau mengalami kenaikan 15,07%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp

(000) 25.650.470 dengan prosentase 10.00%. Dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa

koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan

kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap koperasi. namun

pada tahun 2016 penambahan asset berkurang dikarenakan modal luar berupa pinjaman

pihak ketiga sudah lunas penambahan modal luar koperasi juga mengalami penurunan

Jumlah volume usaha pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp (000) 7.468.303 atau

meningkat 4,85%. Pada tahun 2015 bertambah sebesar 48.896.214 atau meningkat

30,28%. Pada tahun 2016 bertambah sebesar Rp (000) 48.896.214 dengan prosentase

kenaikan 30,28%. Sedangkan volume usaha apabila tahun 2015 dibandingkan dengan


tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp (000) 783.739 dengan prosentase

kenaikan 0,31%. Adanya penurunan prosentase omset koperasi dikarenakan tingginya

persaingan lembaga keuangan yang ada di masyarakat, sehingga anggota mempunyai

banyak pilihan untuk memilih yang lebih menguntungkan bagi masyarakat ataupun

anggota koperasi.

Data perkembangan koperasi aktif tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

No Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016

Aktif

Jml % Aktif Jml % Aktif

Jml % Aktif

Jml % Aktif

Jml %

1. Temon 22 22 100 22 23 91,67 25 27 92,59 26 28 92,86 34 36 94,44

2. Wates 89 96 92,70 92 98 94,85 96 101 95,05 98 103 95,15 101 106 95,28

3. Panjatan 16 17 94,11 17 18 94,44 17 19 89,47 16 19 84,21 16 19 84,21

4. Galur 22 24 91,66 22 24 91,67 22 25 88,00 23 25 92,00 25 27 92,59

5. Lendah 14 16 87,5 14 16 87,50 16 17 94,12 17 18 94,44 16 17 94,11

6. Sentolo 27 29 93,10 25 27 92,59 24 27 88,89 26 29 89,66 26 29 89,66

7. Pengasih 43 46 93,47 47 50 94,00 47 49 95,92 50 52 96,15 51 53 96,27

8. Kokap 23 25 92 24 26 92,31 25 26 96,15 26 27 96,30 26 27 96,30

9. Girimulyo 10 13 76,92 10 13 76,92 11 14 78,57 12 15 80,00 12 15 80,00

10. Nanggulan 18 18 100 18 18 100 21 21 100 21 21 100 22 22 100

11. Kalibawang 17 19 89,47 17 19 89,47 18 21 85,71 18 18 100 18 18 100

12. Samigaluh 17 20 85 18 21 85,71 18 18 100 19 22 86,36 20 23 86,96

Jumlah 318 345 92,17 326 326 92,35 340 365 93,15 352 377 93,37 367 392 93.62

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo,

2017

Definisi koperasi aktif yang digunakan tahun 2016 adalah sudah melaksanakan

RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan

serta pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Pada tahun

2015 jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 3,5% (12 koperasi) dari tahun

2014. Tahun 2016 jumlah koperasi aktif meningkat sebesar 4,26% (15 koperasi) dari


tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup

berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan prosentase koperasi aktif.

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data

perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2.3Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016

No Sektor Ekonomi 2012 2013 2014 2015 2016

1. Pertanian, PeternakanKehutanan dan Perikanan 1.525 1.654 1.691 1.691 1.702

2. Pertambangan danPenggalian 37 33 53 53 53

3. Industri Pengolahan 20.325 20.498 20.105 20.105 20.105

4. Bangunan 211 207 211 211 211

5. Perdagangan, Hotel danRestoran

a. Hotel dan Restoran 131 59 59 59 59

b. Pedagang Pasar 1.321 1.321 2.000 2.000 2.000

c. Pedagang di luarpasar

9.336 9.336 9.366 9.366 9.362

d. Pedaki 113 113 113 113 113

6. Pengangkutan danKomunikasi

390 95 98 98 98

7. Jasa-jasa 42 75 77 108 107

Jumlah 31.906 33.391 33.743 33.784 33.810

Sumber data: Kompilasi dan olahan berbagai sumber, 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak

33.784 UMKM meningkat sebanyak 41 UMKM atau 0,12% dari tahun 2014. Tahun 2016

jumlah UMKM sebanyak 33.810 atau meningkat sebanyak 26 UMKM atau 0,076% dari

tahun 2015. Terjadi penurunan prosentase kenaikan UMKM dari tahun 2015 ke tahun

2016 dikarenakan adanya persaingan di dunia usaha yang semakin tinggi, pasar bebas

ASEAN dan masih kurangnya jiwa kewirausahaan dan manajemen KUMKM, terbatasnya


akses pembiayaan dan juga masih kurangnya perlindungan usaha di dalam memasuki

MEA.

Tabel 2.4Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2012 - 2016

Tahun JumlahUMKM

Jumlah Omset UMKMyang mendapatfasilitasi (Rp)

% Jumlah Aset(Rp)

% Jumlah Omset(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 n.a n.a n.a n.a

2013 n.a n.a n.a n.a

2014 33,743 22,950,375,000 18 206,629,147,327 0.76 448,898,418,397 0.81

2015 33,784 24,085,725,000 5 209,775,784,088 1.52 455,734,434,921 1.37

2016 33,810 28,685,097,040 19 214,056,922,539 2.04 465,035,137,674 1.78

Keterangan :

Kolom 4,6,8 adalah prosentase Peningkatan UMKM

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan prosentase

pertumbuhan omset dan asset UMKM baik dari UMKM yang mendapatkan fasilitasi

maupun dari total UMKM. Pada tahun 2015 peningkatan jumlah omset UMKM secara

keseluruhan meningkat Rp 6.836.016.524,- (1,37%) dibandingkan tahun 2014. Pada

tahun 2016 omset UMKM secara keseluruhan mengalami peningkatan Rp

9.300.702.753,- (1,78%) dibandingkan tahun 2015. Asset UMKM pada tahun 2015 Rp

3.146.636.761,- ( 1,52% ) dari tahun 2014. Pada tahun 2016 meningkat Rp

4.281.138.451,- sebesar 2,04% dibandingkan dengan tahun 2015. Adanya peningkatan

asset maupum omset UMKM dipengaruhi oleh adanya daya dorong pemerintah daerah,

antara lain dengan penerapan kebijakan yang memihak UMKM, fasilitasi penguatan

modal melalui kemitraan dengan Perbankan dan BUMN, serta Pendampingan Kelompok

UMKM oleh Perguruan Tinggi.


Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan

dalam Koperasi dan UMKM adalah belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM yang

dapat dilihat dari volume usaha koperasi dan omset UMKM.

Target yang hendak dicapai adalah peningkatan volume usaha Koperasi dan

peningkatan jumlah omset UMKM. Untuk mencapai target tersebut, strategi yang

digunakan adalah meningkatkan kinerja KUMKM.

2.3.3 Prestasi atau Penghargaan yang diperoleh kurun waktu Tahun 2011 – 2016a. Tingkat Propinsi

1. Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tangkas Trampil Perkoperasian Tingkat

Propinsi pada tahun 2011 meliputi:

a. Peringkat pertama Kelompok Koperasi Produsen yang diraih oleh Koperasi “Tunas

Maju” Samigaluh.

b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Konsumen yang diraih oleh Koperasi

“Primkopad B-09” Wates

c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Jasa yang diraih oleh KSU PRI “Pepadang”

Kalibawang.

d. Tingkat Perguruan Tinggi, Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI, Wates

mendapatkan juara pertama

e. Tingkat SMP, Kopsis SMP N 3 Sentolo mendapatkan juara ke tiga2. Penghargaan Koperasi berprestasi dan tangkas Trampil Perkoperasian tingkat Propinsi

tahun 2012 :

a. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Sedyo Rahayu”

Galur

b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Makmur”

Lendah

c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Pemasaran yang diraih KSU “Rosan

Madusari” Temon

d. SMP N 1 Nanggulan meraih juara 1 tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMP.

e. SMA N 1 Wates meraih juara harapan 1 Tangkas Trampil Perkoperasian tingkat

SMA

f. Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI Wates meraih juara II tangkas Trampil

tingkat Perguruan Tinggi

3. Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tangkas Trampil tingkat propinsi Tahun 2013 :


a. Peringkat ketiga Kelompok Koperasi Konsumen Penghargaan Koperasi

Berprestasi di raih oleh KSU " Al Amin " Samigaluh.

b. Peringkat pertama Kelompok Koperasi Produsen Penghargaan Koperasi

Berprestasi di raih oleh KSU "Tunas Maju" Samigaluh.

c. Peringkat Ketiga Kelompok Koperasi Jasa Penghargaan Koperasi Berprestasi oleh

KUD "Makmur" Lendah

d. Juara pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat SMP di raih oleh SMP N

1 Pengasih

e. Juara Harapan pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat SMA di raih oleh

SMA N 1 Wates

f. Juara Harapan pertama Tangkas Terampil PerKoperasian tingkat Perguruan

Tinggi di raih oleh IKIP PGRI Wates

b. Tingkat Nasional

1. Tahun 2011 Drs. H. Barjo selaku Ketua Dekopinda, mendapatkan penghargaan

Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI atas

dedikasinya terhadap pengembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo.

2. Tahun 2012

- Bapak KRT Sudomo Wiwaha Ketua KUD “Sidosubur” Samigaluh memperoleh

Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(UKM)

- Koperasi Unit Desa (KUD) “Sedyo Rahayu” Galur mendapatkan Penghargaan

sebagai Koperasi Berprestasi dan Koperasi penerima award Tahun 2012 Tingkat

Nasional

- Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan

sebagai Bupati Penggiat OVOP (One Village One Product) Terbaik Nasional

- Ibu Dra. Niken Probo Laras, S.Sos, MH memperoleh Penghargaan sebagai

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Penggiat OVOP (One Village One Product)

Terbaik Nasional

- Kabupaten Kulon Progo mendapatkan Pataka Koperasi dan Piagam

Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai Kabupaten

Penggerak Koperasi Tahun 2012 dengan Peringkat Paramadhana Utama

Nugraha Koperasi.

3. Tahun 2013

- Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan

Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI


- Bapak Ngatimin, wakil ketua Dekopinda Kabupaten Kulon Progo memperoleh

Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

- KSU Tunas Maju, Samigaluh memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

- KSU tenun Mumbul, Kalibawang memperoleh penghargaan Koperasi

Berprestasi

4. Tahun 2014

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM selama tahun 2014

adalah sebagai berikut :- Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan

Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI

- Bapak Haniffudin, Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo memperoleh

Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

- Koperasi Primkopkartika B-09 memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

untuk kategori Koperasi konsumen

-

5. Tahun 2015

Prestasi untuk tingkat nasional selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Mekar Mas, Lendah memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

untuk kategori Koperasi Produsen

6. Tahun 2016

Prestasi untuk tingkat nasional selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dra. Mae Mar’ati memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan

UKM RI

2. Dra. Sri Harmintarti, MM memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi

dan UKM RI

2.3.4 Penguatan Modal kerja dan investasi terhadap Koperasi dan UMKM tahun 2012 -2016

Berikut dana-dana dari fasilitasi permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi

dan UKM selama kurun waktu 2012-2016:


Tabel. 2.5Dana-dana dari Fasilitasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM

Tahun 2012-2016

No Tahun Sumber Dana (Rp. Juta) JumlahAPBN/PKBL/LPDB APBD I APBD II

2012 64.627 800 300 75.6272013 98.073 1.350 620 100.0232014 81.283 132 81.4152015 2.690 64,7 2.754,72016 415 300 53,3 769,3

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM selaras dengan

Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya Koperasi dan

UMKM yang berkualitas yang selanjutnya menjadi salah satu pemicu dan pemacu

bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka

optimalisasi pembina dan penggiat Koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

propinsi, hasil telaah terhadap RT/RW, dan analisis terhadap KLHS dapat disimpilkan

bahwa arah kebijakan terhadap koperasi dan UMKM adalah peningkatan daya saing

KUMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala

yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasioanl, dan untuk

mewujudkan hal tersebut akan menghadapi tantangan sekaligus sebagai peluang.

2.4.1 Tantangan dan Peluang

Peluang ;

a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM

b. Tersedianya potensi usaha dan investasi

c. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan Pangsa pasar yang

semakin terbuka

d. Berkembangnya produk unggulan daerah

e. Akses permodalan luas

f. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis UMKM

g. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar

h. Perkembangan Teknologi Informasi

i. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar

j. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;


Tantangan ;

a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan

mekanisme kerja Koperasi

b) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan usaha dan Pembiayaan

bagi UMKM

c) Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat,

kemajuan teknologi cepat, pasar semakin demanding dan dinamis


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPDTabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1. Kurangnyadayasaing produkKUMKM

Masih lemahnya kualitaskelembagaan danpengawasan Koperasidan UMKM

Masih lemahnyakualitas kelembagaanKUMKM

Kurang akuratnya dataKUMKM

Masih lemahnyapengawasan terhadapKUMKM

Masih kurangnyapengembanganpermodalan KUMKM

Kurangnya aksespermodalan bagiKUMKM

Kurangnyakemampuanpengelolaanpermodalan KUMKM

Masih lemahnyapemberdayaan Koperasidan UMKM

Masih lemahnya jiwakewirausahaan dankemampuanmanagerial KUMKM

Kurangnya perlindungandan sarana prasaranausaha KUMKMMasih kurangnyapemasaran produkKUMKM

BAB 3PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS PERANGKATDAERAH


Dalam Tabel 3.1 terlihat bahwa permasalahan pelayanan di Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Kulonprogo adalah belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM

yang berakibat pada kurangnya daya saing produk KUMKM, hal ini didasarkan pada

analisa data pada Bab II, belum optimalnya kinerja KUMKM ini berimplikasi pada

rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku KUMKM.

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan

Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh

dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda

perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi

dan pasar bebas maka Koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan

prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi

perekonomian yang pro public.

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun

2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon

Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman

dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat

memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan

visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan

mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar

baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki

pendapatan secara layak.(SEJAHTERA)

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu

lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik maupun

non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktifitas masyarakat, sehinggga

diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan

damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung terselenggaranya

pemabangunan. (AMAN)

Pembangunan di berbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat

menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasil

pembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. (TENTERAM).


Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat

dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif

berakhlak mulia, bermoral bertoleran ,, bergotong royong, berjiwa patriotik,

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dijiwai

Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (BERKARAKTER).

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi

dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran,

sikap, perilaku, tindakan dan aktifitas sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat

yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjujung adat

istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (BERBUDAYA).

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat

dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi,

harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran

dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan

kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA)

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022, Terwujudnya

masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan

berbudaya berdasarkan iman dan taqwa maka dirumuskan 4 misi pembangunan

sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri,

berkarakter dan berbudaya.

2. Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan

yang aman, tertib dan tenteram.

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber

daya alam dan didukung oleh tehnologi serta binfrastruktur yang berkualitas.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan Tugas

pokok dan fungsi, berkewajiban memiliki peran serta dalam mewujudkan misi

menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan

system perekonomian yang berbasis krakyatan dibutuhkan pengembangan

pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis

pada pertanian dalam arti luas, industry dan pariwisata yang menghasilkan produk-


produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai

tamabah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan

ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang

dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap

warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat

tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan

untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan terwujudnya Visi dan Misi dalam Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Kulon Progo khususnya berkaitan dengan urusan Koperasi

dan UMKM maka dapat dilihat pada skema tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Kulonprogo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, danberbudaya berdasarkan iman dan taqwa.No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDHterpilih

PermasalahanPelayananOPD

FaktorPenghambat Pendorong

1 Misi 3 : Menciptakansistemperekonomian yangberbasis kerakyatan.Program :PeningkatanKelembagaan,Permodalan danPemberdayaanKUMKM.

KurangoptimalnyakinerjaKUMKM

- Rendahnya jiwakewirausahaandan manajemenusaha pelakuKUMKM.

- Kurangnyakemampuan/pengetahuan KUMKMdalam mengaksesPermodalan.

- Kurangnyaperlindunganterhadap KUMKM.

- Komitmen dalampemberdayaanKoperasi danUMKM

- Kelembagaankoperasi yangtersebar luas dimasyarakat.

- Peran strategisusaha mikro didalamperekonomianmasyarakat.

3.3 Telaah Renstra OPD Propinsi

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progoberdasarkan Sasaran Dinas Perindagkop DIY beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Permasalahan Faktor


Menengah RenstraDinas Perindagkop DIY

PelayananDinkop UMKMKulon Progo

Penghambat Pendorong

1 Meningkatnya UsahaEkonomi Produktif

Kurang dayasaing produkKoperasi danUKM

Keterbatasan jiwakewirausahaandan kemampuanmanagerialKUMKM sertakurangnya saranaprasaranaproduksi dankerjasama/kemitraan

Terbukanya luaspasar untuk produkKUMKM

Dari table 3.4 dapat dilihat sinergitas antara permasalahan pelayanan yang

dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo dan Sasaran jangka menengah renstra

Dinas Perindagkop DIY. Pada sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop DIY

tercantum meningkatnya usaha ekonomi produktif, salah satu cara yang ditempuh untuk

meningkatkan ekonomi produktif dengan meningkatkan daya saing produk KUMKM yang

hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo.

3.4 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo

berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambatdan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran JangkaMenengah RenstraKementerian KUKM

PermasalahanPelayanan

Dinkop UMKMKulon Progo


1 Meningkatnyakontribusi KUMKMdalam perekonomianmelaluipengembangankomoditas berbasiskoperasi/sentra disektor-sektorunggulan.

Kurangsinergitiasdiantarastakeholderterhadappengengembangan KUMKM.

SDM yang belumoptimal

Komitmen dalampemberdayaanKoperasi dan UMKM

2 Peningkatan dayasaing produk UsahaKecil dan Menengah

Kurangnyaoptimalnyaperhatian pelakuUMKM terhadapstandarisasiproduk yangdipasarkan

Pasar bebas yangditandai denganberlakunya AFTAdan ACFTA dapatmenjadi ancaman,karena asimetrisdalam penguasaanpasar danrendahnya daya

Adanya globalisasiekonomi, sertamakin pesatnyakerjasama ekonomiantar negaraterutama dalamkonteks ASEANdan APEC, akanmenciptakan


No Sasaran JangkaMenengah RenstraKementerian KUKM

PermasalahanPelayanan

Dinkop UMKMKulon Progo


saing produkKoperasi danUMKM di pasarinternasional

peluang baru bagiKoperasi dan UMKM

3 Meningkatnyawirausaha barudengan usaha yanglayak danberkelanjutan.

Kurangnyapenguasaan TIuntuk meperluasakses pasar,dan aksespermodalan.

KebanyakanKoperasi danUMKMmenggunakanteknologisederhana, Kurangmemanfaatkanteknologi yanglebih memberikannilai tambahproduk danKUMKM yangbelum bankable

Pengembanganberbagai bentukkerjasama, salahsatunya dengan alihteknologi

4 Meningkatnya kualitaskelembagaan danusaha koperasi, sertapenerapan praktekberkoperasi yang baikoleh masyarakat.

Kurangnyadiklat/kursus dibidangperkoperasian.

Kurang kapasitasSDM di bidangperkoperasian

Banyaknya jumlahKoperasi yang adadi semua lapisanmasyarakat.

3.5. Telaah RTRW dan KLHSTabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD berdsarkan Telaahan Rencana Tata RuangWilayah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruangwilayah terkait tugas danfungsi SKPD

PermasalahanPerlayananSKPD

Faktor

Penghambat Pendoorong

Pengembangan Koperasidan UMKM yangdisesuaikan dengan zonasi

Klasifikasi danpengembanganUMKM yangsudahberkembanguntuk diarahkanke sentra/cluster

- Dana,sarana danPrasaranayangterbatas

- KualitasSDM yangkurangoptimal

- Pengetahuan tentangTeknologiTepatGuna(TTG) yang

- KomitmenbesarPenggiatKoperasidan UMKMdalampengembanganEkonomiKerakyatan

- KebijakandanRegulasiPemerintahdalam


terbatas rangkapengembangan danpemberdayaan KUMKM

Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana KLHS terkaittugas dan fungsi SKPD

PermasalahanPelayananSKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

pengembangan industrikecil dan menengah sepertikerajinan tas, batik dangula semut harusmemperhatikanpengolahan limbah,penggunaan bahan kimia,penggunaan bahan bakuyang ramah lingkungan

PendampinganSDM, perajinseringterkendaladengan adanyamentality daneducationentrepreneurshipyang minim

- Dana,sarana danPrasaranayangterbatas

- KualitasSDM yangkurangoptimal

- Pengetahuan tentangTeknologiTepatGuna(TTG) yangterbatas

- KomitmenbesarPenggiatKoperasidan UMKMdalampengembanganEkonomiKerakyatan

- KebijakandanRegulasiPemerintahdalamrangkapengembangan danpemberdayaan KUMKM

Sebagai perencanaan strategis, implementasi strategi, kebijakan dan program

pembangunan jangka menengah mempunyai potensi memberikan dampak positif dan

negatif terhadap lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sehingga di dalam RPJMD disusun KLHS, dari sekian banyak kebijakan, rencana,

maupun program, dilakukan perumusan ulang sehingga lahirlah KRP yang terkait dengan

isu-isu yang telah ditetapkan. Maka kebijakan, rencana, program yang dapat diidentifikasi

menimbulkan dampak lingkungan yang dapat ditelaah untuk urusan Koperasi dan UMKM

adalah berkaitan dengan Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis pada

pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui strategi Pengembangan dan


pemberdayaan industri, kebijakan Mengembangkan kegiatan usaha industri dengan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Selanjutnya Pengaruh Kebijakan dan Program ini terhadap isu pembangunan

berkelanjutan adalah secara positif berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan yang relatif

tinggi, Posisi strategis sebagai pintu gerbang DIY bagian barat dan Peluang investasi dan

dukungan potensi SDA, selain itu dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap

Kerentanan wilayah terhadap kerusakan lingkungan.

Dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan adalah ancaman terjadinya

pencemaran lingkungan. Tanpa adanya rambu-rambu lingkungan, dikhawatirkan

pengembangan industri kecil dan menengah tidak memperhatikan pengolahan limbah,

penggunaan bahan kimia yang berlebihan, penggunaan bahan baku yang tidak ramah

lingkungan.

Sedangkan di dalam RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibuat sistem kota di

daerah terlihat dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara

spasial maupun fungsional terdiri dari :

- Kota Hirarki II

Kota Hirarki kedua meliputi: Sleman, Bantul, Wates, Wonosari, Mlati, Ngaglik, Kasihan,

Sewon, Banguntapan, Godean, Piyungan, Srandakan, Prambanan.

- Kota Hirarki III

Kota Hirarki Ketiga meliputi: Temon, Nanggulan, Sentolo, Galur, Kretek, Imogiri, Sedayu,

Minggir, Moyudan, Gamping, Tempel, Depok, Pakem, Ngeplak, Kalasan, Berbah, Pakem,

Ngemplak, Kalasan, Playen, Semanu, Karangmojo, Nglipar, Semin,

Rongkop.

- Kota Hirarki IV

Kota Hirarki Keempat berorientasi ke kota orde ketiga dan umumnya terletak pada jalan

kabupaten meliputi : Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah,

Pajangan, Pandak, Bambangliputo, Sanden, Pundong, Jetis, Plered, Seyegan, Turi,

Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen,

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan

infrastruktur transportasi darat, laut, udara, prasarana sumber daya air, energi,

telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman. Pengembangan jaringan

sistem transportasi darat adalah penyesuaian atau peningkatan fungsi dan tingkat

pelayanan atau kapasitas jalan dan angkutan di atasnya. Rencana pengembangan

infrastruktur transportasi darat pada jalan arteri primer di Provinsi DIY yaitu:


- Pengembangan jalan yang menghubungkan antara Kota Yogyakarta dan Cilacap

melalui Gamping – Sedayu – Sentolo – Wates – Temon Dari lingkar utara ke arah

Semarang melalui Sleman dan Tempel

- Dari lingkar utara selatan Yogyakarta ke arah Purworejo (Bandung) melalui Gamping,

Sedayu, Sentolo, Wates dan Temon.

- Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menghubungkan Temon – wates – Galur –

Srandakan – Kretek – Panggung – Bambanglipuro – Purwosari – Paliyan – Tanjungsari

- Tepus – Girisubo.

Selain itu Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jalan

kolektor primer di Provinsi DIY yaitu:

- Dari lingkar utara Yogyakarta ke Kalibawang dan Samigaluh melalui Godean, Moyudan,

dan Nanggulan.

- Dari lingkar selatan Yogyakarta ke Bantul menuju wates melalui Pandak, Srandakan,

Galur, Panjatan.

Untuk transportasi (angkutan) kereta api, arahan pengembangan yang dapat

dikemukakan adalah peningkatan pembangunan jalur double track dan parallel dengan

jalur yang sudah ada saat ini seperti Pengembangan jalur kereta yang menghubungkan

Yogyakarta ke Wates, Yogyakarta ke Surakarta disamping peningkatan kualitas

pelayanan. Jalur paralel Yogyakarta – Wates dan Yogyakarta - Surakarta guna

mendukung perkembangan urban corridor dan aksesibilits arus ulang – alik pekerja yang

tinggal di luar Yogyakarta.

Melihat kondisi alamnya, sampai saat ini rencana pengembangan transportasi laut

tidak dikembangkan seperti pelabuhan utama tersier, sehingga pengembangannya

diarahkan terbatas pada pembangunan pelabuhan ikan seperti di Sadeng dan Glagah

yang merupakan TPI yang melayani pasar ikan di Yogyakarta, Surakarta dan kota – kota

sekitarnya. Akan tetapi, akan lebih baik jika dikembangkan pelabuhan utama tersier pada

beberapa pelabuhan yang sudah ada, dimana pelabuhan tersebut dapat dikembangkan

menjadi pelabuhan utama di Provinisi DIY, tetapi dengan melakukan kajian – kajian

kondisi alami terlebih dahulu terutama dengan bantuan teknologi terkini.

Untuk Rencana Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi Rencana

pengembangan irigasi di Provinsi DIY adalah dengan meningkatkan pemanfaatan,

pengembangan dan pengendalian irigasi, khusunya Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak –


Oyo – Progo dan sumber air bawah tanah untuk maksud pelestarian kemampuan sumber

daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas tanah yang pada

akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Luas DAS Opak – Oyo – Progo

sampai saat ini adalah 620.459 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Provinsi DIY

dan sebagian kecil (195.414 Ha) berada di wilayah Jawa Tengah perlu dikendalikan dari

gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan masalah atau

konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan DAS ini sebagai

penyangga upaya produksi pangan wilayah, penopang kehidupan dan memberi manfaat

sebesar-besanya bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun Rencana Pengembangan Prasarana Energi dan Telekomunikasi Adapun

rencana pengembangan prasarana Energi dan Telekomunikasi di Provinsi DIY adalah

sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan zona pemusatan kegiatan industri di Kawasan Sentolo, Kulon Progo

dan Kawasan Pajangan Bantul maka perlu ditingkatkan kapasitas terpasang listrik bagi

kegiatan tersebut.

b. Pengembangan alternatif tenaga listrik dari air Waduk Sermo sbesar 0,5 MW dan

energi listrik Banyuurip sebesar 51 MW. Selain itu, alternatif pemanfaatan energy listrik

yang berasal dari tenaga angin laut kiranya perlu dipertimbangkan.

Sehingga dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan

dengan zonasi yaitu ;

a. Pengembangan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan di

Sentolo yang dikoordinasikan Koperasi “Serba Usaha Lancar”, sentra batik di

Lendah yang dikoordinasikan Kopdit “Sambas”, sentra logam di Bendungan,

Wates yang dikoordinasikan KSU “Logam Maju” dan sentra makanan olahan di

Wates yang dikoordinasikan KSU “Bina Ria”.

b. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah – wilayah yaitu ;

- Wates ; Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Alun-alun Wates dan

sekitar Kompleks BPD Wates yang dikelola oleh Koperasi Kerns dan

pengembangan UKM Mart oleh KPRI Mekar Dinas Pendidikan.

- Sentolo, Kokap, Wates, Lendah, Girimulyo : Optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produk gula semut oleh Koperasi serba usaha Jatirogo.

- Temon ; Dikembangkan UKM Mart oleh KUD Harapan Temon

- Samigaluh : Pengembangan Minyak Atsiri oleh KSU Tunas Maju

Samigaluh


- Kalibawang : Pengembangan Pasar Modern oleh KUD Sido Tentrem

Kalibawang

- Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan dan Kalibawang ; Pengembangan SPBU

oleh KUD Sidosubur Samigaluh dan KUD Girikencono Girimulyo.

- Galur dan Lendah : Pengembangan Gudang Produk UMKM oleh KUD

Sedyorahayu Galur dan Kios UMKM oleh KUD Makmur Lendah

- Panjatan, Temon, Wates : Pengembangan 9 Koperasi Pesisir baru dalam

rangka menghadapi mega proyek dan Optimalisasi pabrik es oleh Koperasi

LEPPM3 Panjatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah,

telaah visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra OPD

Propinsi dan telaah Kementerian Koperasi dan UKM dapat diidentifikasi isu isu

strategis yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM. (Tabel 3.5.1) sebagai berikut :


Tabel 3.5.1.

Identifikasi Isu Strategis

No Tingkat Isu Isu Strategis Faktor PenentuKeberhasilan

1. Internasional Pasar bebas yang ditandai dengan

berlakunya AFTA dan ACFTA dapat

menjadi ancaman, karena asimetris

dalam penguasaan pasar

Keunggulan kompetitif produk

KUMKM dan keterpihakan

pemangku kebijakan terhadap

pengembangan KUMKM

2, Nasional Masih kurangnya wirausaha baru

yang layak dan berkelanjutan.

Peningkatan jiwa

kewirausahaan dan

peningkatan kemampuan

memperluas pasar.

Lemahnya koordinasi antar

lembaga/instansi terkait dalam

pemberdayaan Koperasi dan UKM

Komitmen dalam

pemberdayaan Koperasi dan

UMKM antar Instansi/lembaga

Kurangnya akses pembiayaan

KUMKM

Komitmen lembaga penyalur

kredit pembiayaan

3. Daerah Rendahnya kualitas KUMKM yang

berakibat pada rendahnya daya

saingnya KUMKM

Peningkatan kualitas

kelembagaan dan

pengawasan, peningkatan

permodalan dan peningkatan

pemberdayaan KUMKM

Kurangnya sarana dan prasarana

produksi Koperasi dan UMKM

Pengembangan pemberian

bantuan sarpras fisik.

Keterbatasan Koperasi dan UMKM

dalam memanfaatkan tekhnologi dan

informasi serta kemitraan.

Peningkatan kemampuan

KUMKM dan fasilitasi

kemitraan oleh pengambil

kebijakan.

Permasalahan internal terkait

regulasi, anggaran.

Komitmen pengambil

keputusan dalam

pemberdayaan KUMKM

Setelah diidentifikasi isu-isu strategis yang ada, dilakukan penilaian terhadap isu

isu strategis tersebut melalui penyekoran/penilaian, seperti dalam tabel 3.5.2, tabel 3.5.3,

dan tabel 3.5.4, untuk menentukan isu paling strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Kulonprogo.


Tabel. 3.5.2

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria Bobot (skor)1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian

sasaran pembangunan.

30

2. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat 30

3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah 30

4. Kesulitan atau kemudahan untuk ditangani 10

Jumlah 100

Tabel 3.5.3.

Nilai skala kriteria

No Isu Strategis Nilai skala kriteria Total

Skor1 2 3 4

1. Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA

dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris

dalam penguasaan pasar

8 6 7 5 26

2. Masih kurangnya wirausaha baru yang layak dan

berkelanjutan.

2 5 5 4 16

3. Lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait

dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM

3 4 3 7 17

4. Kurangnya akses pembiayaan KUMKM 1 2 4 2 9

5. Rendahnya kualitas KUMKM yang berakibat pada

rendahnya daya saingnya KUMKM

6 8 8 5 27

6. Kurangnya sarana dan prasarana produksi Koperasi

dan UMKM

4 3 4 1 12

7. Keterbatasan Koperasi dan UMKM dalam

memanfaatkan tekhnologi dan informasi serta

kemitraan.

7 7 6 3 23

8. Permasalahan internal terkait regulasi dan anggaran. 5 1 2 8 16

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu strategis

yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo yang sangat akan

mempengaruhi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Dinas Koperasi dan UKM

dalam mencapai tugas pokok dan fungsi, adalah :

1. Rendahnya kwalitas KUMKM yang akan berakibat pada rendahnya daya saing

KUMKM.


2. Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA yang dapat

menjadi ancaman, karena simetris dalam penguasaan pasar dengan KUMKM.

3. Keterbatasan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan tehnologi dan informasi

serta kemitraan.


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan akhir program pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup

anggota masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pendapatan

digunakan sebagai salah satu indicator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi,

namun bila dilihat lebih jauh peningkatan pendapatan tersebut belum menjamin

perbaikan kesejahteraan masyarakat secara luas, karena tingkat pendapatan yang

berfariasi antar anggota masyarakat sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya

dan kemampuan mengelolanya. Untuk itulah tujuan meningkatkan pendapatan

masyarakat harus diikuti dengan pemerataan, dan hal ini merupakan tujuan Dinas

Koperasi dan UKM Kulonprogo karena gerakan koperasi telah ada di seluruh lapisan

masyarakat dan sebagian besar masyarakat Kulonprogo merupakan pelaku usaha

mikro dan kecil, sehingga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya

pelaku Koperasi dan UMKM akan secara otomatis diikuti pemerataan.

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM akan ditandai dengan

meningkatnya volume usaha koperasi dan meningkatnya jumlah omset UMKM yang

difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk meningkatkan tersebut akan dilakukan

upaya upaya melalui : penguatan kelembagaan dan pengawasan KUMKM,

penguatan akses dan pengelolaan permodalan, serta melalui pemberdayaan

KUMKM baik secara Sumber Daya Manusia maupun Usaha pelaku KUMKM.

BAB 4TUJUAN DAN SASARAN


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN SatuanTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke

transisi 1 2 3 4 51 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.

Meningkatnya kinerjakoperasi dan UMKM

Nilai rata-ratavolume usahakoperasi

Rp(juta) 502, 42 503,11 504,05 505,14

506,14407,82

Pertumbuhanjumlah omzetUMKM yangdifasilitasi

Persen 19,11 19,12 19,13 19,1419,15

19,16


5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

5.1. StrategiUntuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang

dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM

2. Peningkatan permodalan KUMKM.

3. Peningkatan pemberdayaan KUMKM.

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan yang

akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas

dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.

2. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui, peningkatan

dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, dan

pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan.

3. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan legalitas

produk KUMKM, pengembangan usaha dan pelatihan organisasi

manajemen usaha KUMKM dan peningkatan jiwa kewirausahaan.

BAB 5STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN


Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

VISI

Terwujudnya masyarakat Kulonprogo yang sejahtera,aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkaniman dan taqwa

MISI II Menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.

Meningkatnyakinerja koperasidan UMKM

PeningkatankualitaskelembagaandanpengawasanKUMKM

Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKMmelalui pendataanyang akurat,peningkatanpemasyarakatanperkoperasian,pelayanan legalitasdan kualitas KUMKM,dan penilaiankesehatan koperasi.

PeningkatanPemberdayaanKUMKM

MeningkatkanpemberdayaanKUMKM melaluiperlindungan legalitasproduk KUMKM,pengembanganusaha, dan pelatihanorganisasi,manajemen usahadan keuangan danpeningkatan jiwakewrirausahaan.

PengembanganpermodalanKUMKM

Meningkatkanpengembanganpermodalan KUMKMmelalui peningkatankesehatan KSP/USP,peningkatan danpengembangankerjasama usahaKUMKM danpemantauanpengelolaanpengggunaan danapemerintah bagiKUMKM


Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi

dan UKM tahun 2017 – 2022, maka tabel berikut menyajikan matriks program

yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 86 tahun 2017 yang

akan dilaksanakan selama periode 2017 – 2022 .

BAB 6RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN, INDIKATOR KINERJASERTA PENDANAAN


APBD Kabupaten Kulonprogo

TUJUAN SASARAN PROGRAMKEGIATAN

Indikator kinerjatujuan, sasaran,

program dankegiatan

Kondisikinerjaawal

RPJMD(2016)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

KODE

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020 2021 2022Kondisi kinerja pada

akhir periodeRenstra

OPDtgjwb

Lokasi

target Rp(juta) target Rp

(juta) target Rp(juta) target Rp

(juta) target Rp(juta) target Rp

(juta) Target Rp(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pertumbuhan danpemerataanekonomi

MeningkatnyaKinerjaKoperasidanUMKM

Programpelayananadministrasiperkantoran

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

20.00 20 117.00 20 104,02 20 81,29 20 78,32 20 84,70 20 102,04 20 450,38

Penyediaanjasa danperalatanperkantoran

Jasa perkantoran(jasa persuratan,jasa pegawai tidaktetap) dantersedianya bahandan peralatankantor(alat tuliskantor, cetak,penggandaan danbahan pustaka)

12 bln 38.00 12 bln 380.06 12 bln 41.80 12 bln 45.99 12 bln 50.59 12 bln 55.64 12 bln 55.64

DinasKoperasidanUKM

LingkupKab.KP

Penyediaanjasakeuangan

honorarium petugaspenatausahaankeuangan danbarang


DinasKoperasidanUKM

LingkupKab.KP

Penyediaanrapat-rapat,konsultasidankoordinasi

Jamuan rapat dantamu, perjalanandinas luar daerah,perjalanan dinasdalam daerah


DinasKoperasidanUKM

LingkupKab,Kulonprogo

Tabel 6.1Usulan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ProgramPeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan KualitasSDM OPD

Capaianketersediaansarana danprasarana kondisibaik

83.00 84 162.84 84.98 195,11 86 148,78 86 143,32 86 154,98 85.71 186,71 94.00 829,9

Pengadaansarana danprasaranaperkantoran

tersedianya saranadan prasaranakantor

7 unit 40.53 5 unit 81.26 I unitbgn 180.73 98.33 108.16 Rehab

gedung 118.98 118.98

DinasKoperasidanUKM

LingkupKab,KP

Pemeliharaan sarana danprasaranaperkantoran

Pembayaranperpanjangan STNK,listrik, air dantelepon

12 bln 122.30 12 bln 132.30 12 bln 145.53 12 bl 160.09 12 bl 176.10 12 bl 193.71 12 bl 193.71

DinasKoperasidanUKM

LingkupKab,KP

Tersedianyaperalatan kantor,barang peneranganlistrik dan peralatankebersihan

12 bln 12 bln 12 bln 12bulan

12bulan

12bulan

12bulan

Terpeliharanyasarana danprasarana kantor

32 unit 37 unit 43 unit 44 unit 45 unit 47 unit 47 unit

ProgramPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiKinerja

Capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

18.00 19.03 33.60 19.03 16.00 19.03 12,08 19.03 11,64 12,59 12,59 19,03 15,17 21.30 67,48

Penyusunanlaporankeuangan

Laporan CapaianKinerja KeuanganSemester, LaporanKeuangan

2 dok 5.00 2 dok 5.00 2 dok 5.50 2 dok 6.05 2 dok 6.66 2 dok 7.33 10 dok 7.33DinasKopUKM

LingkupKab,KP

Penyusunanperencanaankinerja SKPD

Renja Kerja 1 dok 19.60 1 dok 2.00 1 dok 2.20 1 dok 2.42 1 dok 2.66 1 dok 2.93 5 dok 2.93DinkopUKM

LingkupKab,KP.

Renstra 1 dok 0.00 0.00 1 dok 2 dok

Review Renstra 1 dok 1 dok


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pengendalian, evaluasi danpelaporankinerja

laporan pengedlndan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan,LKIP, LaporanTahunan dan profilkinerja SKPD danpenerapan SPIPSKPD

19 dok 9.00 19 dok 9.00 19 dok 9.90 19 dok 10.89 19 dok 11.98 19 dok 13.18 19 dok 14.50

DinasKoperasidanUKM

LingkupKab,K.P.

ProgramPeningkatanKualitasKelembagaan danPengawasanKUMKM

Capaian koperasiaktif, koperasi baru,jumlah UMKM

44.15 47.42 161.71 49.98 250.71 53.33 189,31 53.48 182,40 53.66 197,24 53.74 237,83 53.74 1.219,82

Peningkatanpemasyarakatanperkoperasian

lomba tangkasterampilperkoperasian

120siswa 25.32

120siswa 43.32 120 41.15 80 37,08 80 38,86 120 23,43 640 209,16

DinasKoperasidanUKM


Sarasehan 110orang

110orang 100 25 20 30 395

diklat perkoperasian 120orang

120orang 30 25 20 30 345

Sosialisasiperkoperasian utkPokmas

30 25 20 30 105

SosialisasiperkoperasianKopsis

30 25 20 30 105

SosialisasiperkoperasianKop/pedagang pasar

30 30

Peringatan HarkopTk. Propinsi 1 event 139.49 1 139,49

Penyusunandata KUMKM database KUMKM 4 dok 14.93 4 dok 14.93 4 14.18 4 12.779 4 13.39 4 15.00 20 dok 85,205

DinasKoperasidanUKM



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

profil KUMKM 75KUMKM

75KUMKM 75 75 75 75 375

up dating web 4 kali 4 kali 4 4 4 4 20

Pelayananlegalitas dankualitaskelembagaankoperasi

perijinan aktapendirian 8 kp 77.65 5 kop 27.65 5 26.27 5 23.667 5 24.80 5 27.78 28 207,317

DinasKoperasidanUKM


perubahan AD 2 2 2 3 3 3 15 kop

Revitalisasi/pembubaran koperasi 32 32 32 96 kop

Pendirian koperasisekunder TOMIRA

1koperasi 1

Penyelesehankoperasi pasif 20 20 40

Penilaiankesehatankoperasi

Penilaian KesehatanKSP / USP 200 25.32 200 25.32 200 24.05 200 21.673 200 22.71 200 25.44 200 kop 144,47

DinasKoperasidanUKM


Pengawasan/pendampingan koperasi

pembinaan/pengawasan koperasi 16 16 16 16 64

DinasKoperasidanUKM


ProgramPeningkatanPemberdayaan KUMKM

Prosentasepeningkatan skalausaha UMKM danjumlah anggotakoperasi yangdilayani

31.38 33.44 1,058.45 33.93 200,82 34.03 151,64 34.07 146,10 34.16 157,99 34.40 190,33 34.40 1.905,3

PeningkatanlegalitasprodukKUMKM

pendaftaran HKI 6UMKM 19.75

1TOMIRA

, 11KUMKM

19.75 11 18.76 10 16,905 11 17,72 15 19,84 65 112.725

DinasKoperasidanUKM


sosialisasi HKI25

UMKM 25 25 25 25 25 150kumkm


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122

Pengembangan usahaKUMKM

Bintekpengembanganbisnis

100UMKM 986.20 100 56.20 50 53.39 50 48.104 50 50.41 50 56.46 400

UMKM1.246,7

64

DinasKoperasidanUKM


Penyaluran bantuansarpras

88UMKM 10 10 10 118

Pelatihan usaha 10UMKM 10 25 25 25 95

Bintek Peningkatankualitas produkUMKM (pemasokTOMIRA)

25 25 25 25 100

Promosi pameran 1 event 1 event 1 event jakarta

Pengembanganlayanan usahaterpaduUMKM

1 (ded)

1 unitgedung

dankelengkapanny

a

2000

1 unitkelengk

apangedung

PelatihanOrganisasi,manajemen,usaha dankeuanganKUMKM

Diklat akuntansi 30 52.50 30 52.50 30 49.88 30 44.937 30 47.09 30 52.75 180 kop 299.69

DinasKoperasidanUKM


PelatihanKewirausahaan 30 70 25.00 30 30 30 30 220

UMKM 25.00

Diklat auditing 30 30 30 30 30 30 180UMKM

ProgramPengembanganPermodalanKUMKM

Capaian modal darianggota koperasi,koperasi sehat, danpermodalan UMKM

31.36 46.70 66.76 48.14 46.76 49.51 36,31 35,31 34,02 51.71 36,78 53.91 44,32 53.91 263,94

PeningkatankesehatanKoperasiKSP/USP

PendampinganpengelolaanKoperasi KSP/USP

30 kop 8.77 25 8.77 25 8.33 20 7.507 20 7.87 30 8.81 62,477DinasKopUKM

LingkupKab,KP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bintek KSP/USPKulon Progo 25 kop 25 25 25 25 25 150

Peningkatandanpengembangan jaringankerjasamausahaKUMKM

sosialisasi/kordinasikemitraan denganPerbankan/BUMN/BUMD

90KUMKM 17.98 30 17.98 30 17.08 30 15.390 30 16.13 30 18.06 120

UMKM 84,64

DinasKoperasidanUKM


Pembentukanjaringan kerjasamaTOMIRA

1jaringan

Ijaringan

Pemantauanpengelolaanpenggunaandanapemerintahbagi KUMKM

Pendampingan/pemantauanbantuan yangdiberikan kepadawarga miskinproduktif

80UMKM 40.00 80 20.00 80 19.00 80 17.119 80 17.94 80 20.09 400

UMKM 94,14

DinasKoperasidanUKM


Pemantauanpengelolaan dankoordinasipenggunaan danaPemerintah bagiKUMKM

30UMKM 30 30 0.00 30 30 150

KUMKM

Pemantauanpenyaluran modalbagi KUMKM

30 25 0.00 20 30 100KUMKM


Usulan DAK


Indikatorkinerja tujuan,

sasaran,program dan

kegiatan

Kondisikinerjaawal

RPJMD(2016)


KODE

Tahun transisi2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kondisi kinerjapada akhir

periode RenstraPerangk

atDaerahpenanggungjaw

ab

Lokasi

target(%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target (%)

Rp(juta)

target (%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



Program PeningkatanKualitasKelembagaan danPengawasan KUMKM

Capaiankoperasi aktif,koperasi baru,jumlah UMKM

0 0 30 120.00 30,1 122.36 30,2 134.59 30,3 148.05 30,4 159.00 30,4 684


Koperasi siswa 30 30 120.00 30 0.00 30 52.42 30 57.66 30 159.00 150

kopsis 684DinasKop danUKM

LingkupKab.KulonProgo

UP2K 88 klpk 88 klpk 0.00 88 klpk 0.00 88klpk 0.00 88

klpk 0.00 88klpk 0.00 88

klpk

DinasKop danUKM


Kelompokmasyarakat 30 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 150

klpk

DinasKop danUKM


Program PeningkatanPemberdayaanKUMKM

Prosentasepeningkatanskala usahaUMKM danjumlah anggota

29 128.45 29.3 141.30 29.6 155.42 29.9 170.97 30.1 204.00 30,1 800,14

Tabel 6.2Usulan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM



koperasi yangdilayani

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Peningkatan legalitasproduk KUMKM HKI 50 UMKM 50

UMKM 19.75 50UMKM 21.73

50UMKM

23.9050UMKM

26.2950UMKM

29.00250

UMKM 120,67 DinasKop danUKM

LingkupKab.KuP

sosialisasi HKI 50 UMKM 50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

50 UMKM

200KUMKM

DinasKopidanUKM


Pengembangan usahaKUMKM

Bintekpengembanganbisnis (4angkatan)

88Kelomppok

88Kelomppok

56.2088Kelomppok

61.82

88Kelomppok

68.00

88Kelomppok

74.8088Kelomppok

90.00 88klpk

350,82DinasKoperasidanUKM


Pelatihan Organisasi,manajemen, usahadan keuanganKUMKM

Diklat akuntansi 30 koperasi

30 koperasi 52.50 30 kope

rasi 57.75 30 koperasi 63.53 30 ko

perasi 69.88 30 koperasi 75.00 150

kop320,88

DinasKoperasidanUKM


PelatihanKewirausahaan 30 UMKM 30 UMK

M30 UMKM

30 UMKM

30 UMKM

30 UMKM

150UMKM

DinasKoperasidanUKM


Diklat auditing 30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

150kop

DinasKoperasidanUKM


Penataan pasartradisional

revitalisasipasartradisional

1 2.054 1 5.541 1 7.500 1 6.500 1 6.000 1 6.000 5 psr 31.541DinasKoperasidanUKM


ProgramPengembanganPermodalan KUMKM

Capaian modaldari anggotakoperasi,koperasi sehat,danpermodalanUMKM

31 46.76 32 51.43 33 56.58 34 62.23 35 684.56 35 68.673,05

Peningkatan danpengembanganjaringan kerjasama

sosialisasi/kordinasi kemitraandengan

90 KUMKM

90 KUMKM 17.98 90 KUM

KM 19.78 90 KUMKM 21.76 90 KU

MKM 23.94 90 KUMKM 263.31

450KUMK

M

352,77 DinasKoperasidan

LingkupKab.Kulon


usaha KUMKM Perbankan/BUMN/BUMD

UKM Progo

Bantuanpenguatanmodal

90KUMKM

90KUMKM 20.00 90

KUMKM 22.0090KUMKM

24.2090KUMKM

26.6290KUMKM

292.82450

KUMKM

385,64DinasKoperasidanUKM



Tabel. 6.3Usulan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM


Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah DIY


Indikator kinerjatujuan, sasaran,

program dankegiatan

Kondisikinerjaawal

RPJMD(2016)


KODE

Tahun transisi2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kondisi kinerja padaakhir periode Renstra Perangk

atDaerahpenanggungjaw

ab

Lokasi

target(%)

Rp(juta)

target (%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target(%)

Rp(juta)

target(%) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122



ProgramPeningkatanKualitasKelembagaandanPengawasanKUMKM

Capaian koperasiaktif, koperasibaru, jumlahUMKM

31 110 32 121 33 133,1 34 1.464,1 34 1.828,2


PendampinganKelompokmasyarakat miskinproduktif

88kelompok

88kelompok

11088kelompok

134.59

88kelompok

148.0588kelompok

160.00 88 klpk 552.64

DinasKoperasidanUKM


Pendampingan/pemasyarakatankelompokmasyarakatterdampakbandara

20kelomppok

20kelompok

20kelomppok

20kelomppok

20kelomppok

20 klpk

DinasKoperasidanUKM


ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM

Prosentasepeningkatan skalausaha UMKM danjumlah anggotakoperasi yangdilayani

30.20 1.100 30.30 1.210 30.40 1.331 31.00 1.464 31 5.105


Pengembanganusaha KUMKM

Bintekpengembanganbisnis kelompokmasyarakat miskinproduktif

88 klpk 88 klpk 61.82 88 klpk 68.00 88 klpk 74.80 88 klpk 110.00 88 klpk 314.62

DinasKoperasidanUKM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bintekpengembanganbisnis kelompokmasyarakatterdampakbandara

20 klpk 20 klpk 20 klpk 20 klpk 20 klpk 20 klpk

DinasKoperasidanUKM


Bantuan sarprasproduksi UMKMmiskin produktif

20UMKM

20UMKM

20UMKM

20UMKM

20UMKM

80UMKM

DinasKoperasidanUKM



Capaian modaldari anggotakoperasi,koperasi sehat,dan permodalanUMKM

26 715 27 786,5 28 865,15 29 951,665 29 3.318,31

Peningkatandanpengembanganjaringankerjasamausaha KUMKM

sosialisasi/kordinasi kemitraandenganPerbankan/BUMN/BUMDdenganmasyarakatterdampakbandara dan KEK

18 klpk 18 klpk 19.78 18 klpk 21.76 18 klpk 23.94 18 klpk 25.00 72 klpk 90,48

DinasKoperasidanUKM


Pemantauanpengelolaanpenggunaandanapemerintahbagi KUMKM

Pendampingan/pemantauanbantuan yangdiberikan kepadawarga miskinproduktifterdampakbandara dan KEK

18 klpk 18 klpk 22.00 18 klpk 24.20 18 klpk 26.62 18 klpk 28.00 72 klpk 100,82

DinasKoperasidanUKM



Pemantauanpengelolaan dankoordinasipenggunaan danaPemerintah bagiKUMKMterdampakbandara dan KEK


DinasKoperasidanUKM


Pemantauanpenyaluran modalbagi KUMKMterdampakbandara dan KEK


DinasKoperasidanUKM



Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM ditetapkan untuk

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kulon Progo tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dansasaran RPJMD

No Indikator Sat

uan

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerjapadaakhirperiodeRPJMDTahun2022

KondisiKinerjaAwal

RPJMDTahun2016

Transisi

Tahun-1

Tahun-2 Tahun-3

Tahun- 4 Tahun-5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11IndikatorKinerjaPerangkatDaerah

1 Peningkatanvolumeusahakoperasi

Rp502.424.356

503.117.206

504.034.267

505.142.447

506.142.447

507.825.475

507.825.475

2 Pertumbuhan jumlahomzet yangdifasilitasi

% 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,16

IndikatorProgram

1 Prosentasekoperasiaktif,koperasibaru, jumlah

% 44,15 47,42 49,98 53,33 53,48 53,66 53,74 53,74

BAB 7KINERJAPENYELENGGARAANBIDANG URUSAN


UMKM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Prosentasemodl darianggotakoperasi,koperasisehat danpermodalanUMKM

% 31,65 46,7 48,14 49,51 50,96 51,71 53,91 53,91

3 Prosentasepeningkatanskala usahadan jumlahanggotakoperasiyang dilayani

% 31,38 33,44 33,93 34,03 34,07 34,16 34,40 34,40


1.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah penjabaran dari RPJMD

yang memuat visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022 serta

merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016, sebagai bagian dari RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005

– 2025.

1.2 Kaidah PelaksanaanRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD)

dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Sehubungan dengan hal tersebut

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra OPD Kabupaten Kulon Progo memuat tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi OPD, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-

2022.

2. OPD Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban menjamin konsistensi

antara Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 dengan

Rencana Kerja OPD.

3. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen Renstra OPD Tahun 2017-

2022 baik mengenai aspek program dan kegiatan maupun wilayah hanya

mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program

dan kegiatan serta wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun

kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program dan kegiatan

maupun wilayah non prioritas

4. Konsepsi deskripsi program dan kegiatan pada dokumen Renstra OPD

tahun 2017-2022 ini tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian

belanja, akan tetapi lebih kepada logika alur berfikir pentingnya sebuah

BAB 8PENUTUP


program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran

pembangunan

Ditetapkan di : WatesPada tanggal : 20 Desember 2017

Kepala

Dra. Sri Harmintarti.,MM.

NIP. 19620729 199403 2 005


LAMPIRAN:


Lampiran 1Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo

Indikator Peningkatan kinerjaKoperasi

FORMULA

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Nilai rata-rata volume usahakoperasi yang difasilitasi

Rp Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi =((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi/jumlah KSP (USP) yang difasilitasi) + (Nilai volume usahasektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2

502.424.356 503.117.206 504.034.267 505.142.447 506.142.447 507.825.475

Volume usaha simpan pinjam KSP/USP yang difasilitasi

164.615.262.969 168.046.619.239 171.477.975.510 174.909.331.780 178.340.688.051 181.772.044.322

Jumlah KSP (USP) yang difasilitasi 283 285 287 289 291 293

Nilai volume usaha sektor riil18.196.281.505 18.746.871.784 19.297.462.064 19.848.052.343 20.398.642.622 20.949.232.901

Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi 43 45 47 49 51 53

2 Pertumbuhan jumlah omzet UMKMyang difasilitasi

% (Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)x100% 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16

Jumlah omset UMKM yang difasilitasi tahun ke n34.168.163.380 40.701.587.380 48.488.999.260 57.767.401.140 68.829.858.458 82.017.659.339

Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi tahunke n-1 28.685.097.040 34.168.163.380 40.701.587.380 48.488.999.260 57.767.401.140 68.829.858.458

Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)28.685.097.040 34.168.163.380 40.701.587.380 48.488.999.260 57.767.401.140 68.829.858.458


Lampiran 2Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo

Koperasi danUKM

IndikatorKinerja

ProgramSatuan Cara penghitungan

Kondisi AwalRPJMD(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022Kondisi akhir

RPJMD(2022)

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam RPJMD x100 % 20 20 20 20 20 20 20 100

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran 12 12 12 12 12 12 12 60

Jumlah bulan dalam RPJMD 60 60 60 60 60 60 60 60ProgramPeningkatansarana danprasaranakerjadan kualitasSDM OPD

Capaianketersediaansarana danprasaranakondisi baik

% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan saranaprasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2 84 84 84.98 85.94 86.1 86.26 86.42 85.71

Jumlah aset kondisi baik (unit) 210 210 215 220 223 226 229 229Jumlah asset (unit) 250 250 253 256 259 262 265 265

ProgramPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaianperencanaan,pengendaliandan evaluasikinerja

%

((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah DokumenPerencanaan OPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi ProgramOPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi ProgramOPD dalam RPJMD)x100%)/2

19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu 1 1 1 1 1 1 1 5

Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD) dalam RPJMD 7 8 7 8 7 7 8 37

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 5 5 5 5 5 5 5 25Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (LaporanKeuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD(Khusus OPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil KinerjaPelayanan OPD)

23 23 23 23 23 23 23 115

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu 16 16 16 16 16 16 16 80

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD dalam RPJMD (laporantriwulanan, laporan evaluasi APBD bulanan ) 76 76 76 76 76 76 76 380


Koperasi danUKM

IndikatorKinerja

ProgramSatuan Cara penghitungan Kondisi Awal

RPJMD (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 2022Kondisi akhir

RPJMD(2022)

Programpeningkatankualitaskelembagaan danPengawasanKUMKM

Capaiankoperasi aktif,koperasi baru,jumlah UMKM

%

((Jumlah koperasi aktif tahun ke n-jumlahkoperasi baru tahun ke n) /Jumlah koperasitahun ke n)x55%+(jumlah koperasi baru /jumlahkoperasi )x15%+((Jumlah umkm tahun ke n -Jumlah umkm tahun ke n-1) /Jumlahumkm)x15%)+((jumlah kop sehat/jmlh kop)*15)

44.15 47.42 49.98 53.33 53.48 53.66 53.74 53.74

Jumlah koperasi aktif tahun ke n (peraturanlama) 361 361 342 320 298 305 312 312

Jumlah koperasi aktif tahun ke n berdasarkandefinisi. 234 240 246 252 261 267 274 274

Jumlah koperasi tahun ke n 386 394 375 353 331 338 345 345

Jumlah yang dibubarkan 32 32 32 3 3 3 3

Jumlah koperasi baru tahun ke n 12 8 5 5 5 5 5 5

Jumlah koperasi baru akhir tahun RPJMD

Jumlah umkm tahun ke n 33,795 34,411 34,829 35,297 35,822 36,545 36,773 36,773

jumlah UMKM tahun ke n-1 33,784 33,795 34,103 34,466 34,934 35,459 36,091 36,091

Jumlah umkm akhir tahun RPJMD 33,795 36,733 36,733 36,733 36,733 36,733 36,733 36,733

jumlah koperasi sehat 120 122 125 128 130 132 134 134

Jumlah koperasi tahun ke n 386 394 375 353 331 338 345 345


Koperasi danUKM

IndikatorKinerja



RPJMD(2022)


Capaian modaldari anggotakoperasi,koperasi sehat,danpermodalanUMKM

%

((Jumlah modal dari anggota koperasi tahun ken /Jumlah modal pinjaman koperasi tahun ken)x45 %+ (Jumlah koperasi sehat / jumlahkoperasi)x 20%+((jumlah modal UMKM darikemitraan tahun ke n - jumlah modal UMKMdari kemitraan tahun ke n-1) /jumlah modalUMKM dari kemitraan tahun ke n-1)x 25%)+(ijin usaha SP/jml Kop aktif SP)*10)

31.65 46.7 48.14 49.51 50.96 51.71 53.91 53.91

Jumlah modal dari anggota koperasi tahun ke n 61,292,026,000 127,114,745,531 140,287,289,437 152,919,833,343 166,132,377,249 179,344,921,155 193,957,465,061 193,957,465,061

Jumlah modal pinjaman koperasi tahun ke n 108,490,589,000 186,681,328,254 202,319,476,105 217,957,623,956 233,595,771,807 249,233,919,658 254,872,067,509 254,872,067,509

Jumlah koperasi sehat tahun ke n 125 122 125 128 130 132 134 134

jumlah koperasi tahun ke n 345 394 375 353 331 338 345 345

Jumlah koperasi sehat tahun akhir RPJMD 120 134 134 134 134 134 134 134

jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ken

2,298,650,000 5,050,259,000 5,575,259,000 6,105,259,000 6,640,259,000 7,180,259,000 7,725,259,000 7,725,259,000

jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ken-1

2,561,000,000 4,530,259,000 5,050,259,000 5,575,259,000 6,105,259,000 6,640,259,000 7,180,259,000 7,180,259,000

jumlah modal UMKM pada tahun akhir RPJMD 4,150,939,000 10,375,259,000 10,375,259,000 10,375,259,000 10,375,259,000 10,375,259,000 10,375,259,000 10,375,259,000

Definisi ; kemitraan adalah kerjasamakemitraan antara UMKM dengan pihak laindalam bentuk penguatan modal yang langsungdifasilitasiKoperasi aktif yang mempunyai usaha SP 194 230 236 242 248 254 260 260ijin unit SP (Koperasi) 30 161 181 201 221 241 260 260ijin unit SP baru dan perpanjangan tidak adaketentuan


Koperasi danUKM

IndikatorKinerja



RPJMD(2022)

PeningkatanPemberdayaanKUMKM

Prosentasepeningkatanskala usahaUMKM danjumlah anggotakoperasi yangdilayani

%

((Jumlah umkm yang meningkat skala usahanyatahun ke n /jumlah umkm yang mendapatkanfasilitasi tahun ke n-1)+(jumlah anggotakoperasi non KUD yang dilayani tahun n/jumlah anggota koperasi non KUD tahun ken))/2

31.88 33.44 33.93 34.03 34.07 34.16 34.4 34.4

Jumlah umkm yang meningkat skala usahanyatahun ke n 8 10 10 10 10 10 10 10

Jumlah umkm yang mendapatkan fasilitasitahun ke n-1 454 530 535 540 545 550 555 555

Jumlah anggota koperasi non KUD yangdilayani tahun n 24,714 28,747 30,645 31,222 31,993 32,345 32,970 32,970

jumlah anggota koperasi non KUD tahun ke n 40,514 44,226 46,431 47,163 48,256 48,639 49,209 49,209

jumlah anggota KUD 41,791 39,771 38,405 38,021 37,640 37,264 36,891 36,891

jumlah anggota Kop 82,305 83,997 84,836 85,184 85,896 85,903 86,100 86,100


Lampiran 3

Bagan Alir Kesesuaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2017-2022dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

VISI BUPATI

TerwujudnyamasyarakatKulon Progo

yangsejahtera,

aman,tenteram,

berkarakterdan

berbudayaberdasarkan

iman dantaqwa

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpertumbuhandanpemerataanekonomidaerah

SASARAN

Penurunan kemiskinan dan pengangguranterbuka

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Indikator Sasaran

1. Angka kemiskinan2. Angka pengangguran3. Pendapatan perkapita

Target2017 2018 2019 2020 2021 202219,25 18,25 17,25 16 14,75 13,25

3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25

16,39 16,87 17,39 17,90 18,41 18,92

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat

PROGRAM:

ProgramPeningkatan

kelembagaan,permodalan danpemberdayaan

KUMKM

RPJMD KAB. KPRENSTRA DINKOP UKM KAB.

KP

SASARAN

Meningkatnya kinerja Koperasi danUMKM

IndikatorNilai rata-rata volume usaha koperasi yangdifasilitasi (Rp/jt)Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yangdifasilitasi (%)

Target2017 2018 2019 2020 2021 2022

502,42

503,11 504,034 505, 14 506,14 507,82

19,11

19,12 19,13 19,14 19,15 19,16

MISI II.

Menciptakansystemperekonomianyang berbasiskerakyatan

rencana strategis (renstra) tahun 2017-2022 2017-2022.pdf · (renstra) dijadikan pedoman dalam...

Documents