rencana strategis ( renstra ) · renstra, penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir...

i

RENCANA STRATEGIS

( RENSTRA )

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2014 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Gajah Mada Nomor 76 Telp ( 0293 ) 492149,

Fax. (0293 ) 492327

Website www. Dinakertrans.temanggungkab.go.id

email: nakertrans-temanggung @yahoo.co.id

Temanggung 56221

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2019 – 2023

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 – 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator

Pada Tanggal : Mei 2019

Koordinator Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur

JOKO BUDI NURYANTO, S.P.,M.Si. NIP. 19710630 199803 1 005

Sub Koordinator Bidang Ekonomi

ARTHATI DWI HUTAMI, S.E. NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

SEKRETARIS

RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670427 198703 1 001

i Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Landasan Hukum .................................................................... 2

C. Maksud dan Tujuan ................................................................. 4

D. Sistematika Penulisan ............................................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja ..... 7

B. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja ............................................ 12

C. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ..................................... 13

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga

Kerja ......................................................................................... 18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja .................................................. 19

B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ............................................................ 19

C. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan

Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah ................................ 24

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .......................................... 28

E. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................... 29

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah ........ 31

1. Tujuan Jangka Menengah ................................................... 31

2. Sasaran Jangka Menengah .................................................. 32

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja ...................... 35

ii Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja


BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program...................................................................... 37

B. Rencana Kegiatan ..................................................................... 37

BAB VIII PENUTUP .......................................................................... 49

iii Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan Dinas Tenaga Kerja Per 30 April 2019 ................. 12

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kab.

Temanggung per 31 Desember 2018 ................................. 13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ...................... 14

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ....................... 16

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung ................................................... 19

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah .................. 22

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan

Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah ......................... 25

Tabel 3.4 Telaah Renstra Kemendes, PDTT dan Disnakertransduk

Provinsi Jawa Tengah ...................................................... 27

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2023 ............ 33

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ............. 35

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat

Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun

2019-2023 ........................................................................ 40

iv Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung ................................................................. 8

1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah untuk periode 5

(lima) tahun tergambarkan dalam satu dokumen yaitu dokumen Rencana

Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD bahwa Renstra

Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan

bersifat indikatif.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten

Temanggung tahun 2013-2018 telah berakhir, begitu juga berakhir pula

Renstra Perangkat daerah tahun 2013-2018. Periode pembangunan daerah

Kabupaten Temanggung berikutnya tahun 2018-2023 dimulai sejak

dilantiknya Bupati Temanggung HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati

Temanggung Drs. R. Heri Ibnu Wibowo pada tanggal 24 September 2018.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun

dan menetapkan dokumen Renstra PD tahun 2018-2023 paling lambat 30

hari setelah disyahkannya RPJMD, yaitu 6 (enam) bulan setelah Bupati

dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-

2023 merupakan transisi tahap pembangunan jangka menengah ketiga

dan keempat pada periode RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-

2025.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memuat: Visi,

Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Renstra Dinas Tenaga



Kerja Kabupaten Temanggung dirumuskan dalam rangka mewujudkan

pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Temanggung.

Proses penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung mendasarkan pada analisis capaian kinerja periode

sebelumnya, mengkaji potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan

isu strategis dari Renstra Kementrian Ketenagakerjaan dan Renstra

Kementrian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Sebagai OPD pada

pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Renstra

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung juga mengacu kepada Renstra

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa

Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung menyusun Renstra PD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke

depan, yaitu tahun 2019 – 2023 guna menjawab kebutuhan masyarakat

Kabupaten Temanggung dan stakeholder dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan analisis permasalahan yang ada. Penyusunan

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara

transparan dan partisipatif, dengan tahapan persiapan penyusunan

Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir

Renstra dan penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam

penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005–2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2005-2025;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun

2011-2031;


tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati

Temanggung yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja, memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu

sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan

tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas dan

fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung adalah untuk menyediakan pedoman

pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan

melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari

APBD Kabupaten Temanggung, menyelaraskan perencanaan program

dengan rencana penganggaran serta menyediakan tolak ukur dalam

melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga

sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Dinas pada setiap akhir tahun

anggaran dan akhir masa jabatan.



D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

Tahun 2018-2023 memuat :

Bab I : Pendahuluan;

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan

Renstra yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, serta sistematika

penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini .

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi perangkat daerah 5 (lima) tahun kedepan,

telaahan ditinjau dari beberapa faktor, dan penentuan isu

strategis pelayanan perangkat daerah.

Bab IV : Tujuan, dan Sasaran;

Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi

dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 tahun

mendatang

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Pada bagian ini dikemukakan rencanaprogram dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;



Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VIII : Penutup;

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan dari

dokumen Renstra yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan bidang tenaga

kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe C

yaitu perangkat daerah dengan beban kerja kecil (berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan

susunan perangkat daerah kabupaten Temanggung).

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun

2017 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang tenaga kerja dan transmigrasi

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi

4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan

dan produktivitas serta hubungan industrial dan transmigrasi

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan

transmigrasi

6) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi

kesekretariatan dinas

7) Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan fungsinya

Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor

60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan

Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretariat, membawahi :



1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

3. Seksi Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :

1. Seksi hubungan Industrial

2. Seksi Syarat-syarat Kerja

e. UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

Kepala Dinas

Sekretariat

Subag Perencanaan

dan Keuangan

Subag Umum dan Kepegawaian

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja

Seksi Syarat-syarat Kerja

Seksi Hubungan

Industrial

Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Penempatan

Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Peningkatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja

Kelompok Jabatan

Fungsional

UPTD BLK



Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana

berikut:

1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan

administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :

a. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan,

perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan

tata laksana, kepegawaian dinas, serta melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

dalam perencanaan, penyusunan program dan/atau kegiatan,

pengendalian, monitoring, dan evaluasi program dan/atau

kegiatan Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan,

verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan

Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris.

3) Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas dan

transmigrasi.

Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

membawahi 3 (tiga) Kepala seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas:

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program

kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan



kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja, standarisasi dan

sertifikasi pelatihan bagi lembaga kerja swasta dan

pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta,

fasilitasi pemagangan, pengukuran produktivitas tenaga kerja

serta melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:



pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan

kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja malalui

mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah

(AKAD), antar kerja antar negara (AKAN), tanda daftar

pendirian bursa kerja khusus (BKK), perpanjangan izin

mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), pembuatan rekom

paspor CTKI, penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna

penempatan untuk perlindungan serta melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan

Produktivitas Tenaga Kerja.

c. Kepala Seksi Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

mempunyai tugas:




kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja (IPK) dan

penyelenggaraan bursa kerja, pengembangan perluasan

kesempatan kerja, penyuluhan dan bimbingan

ketransmigrasian, pendaftaran dan seleksi calon transmigran,

penjajagan kerjasama dengan daerah penempatan, fasilitasi

penyusunan kerjasama antar daerah (KSAD) serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat – syarat Kerja

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

hubungan industrial dan syarat – syarat kerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:



a. Kepala Seksi Hubungan Industrial; mempunyai tugas sebagai

berikut:




kegiatan membina organisasi pengusaha dan pekerja/buruh,

fasilitasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja dalam

suatu perusahaan, penyelesaian di luar pengadilan, fasilitasi

kegiatan lembaga tripartite serta melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan

Syarat-syarat kerja.

b. Kepala Seksi Syarat – syarat Kerja; mempunyai tugas sebagai

berikut:




kegiatan usulan penetapan UMK, fasilitasi verifikasi peraturan

perusahaan, fasilitasi pendaftaran perjanjian kerja waktu

tertentu dan waktu tidak tertentu, mediasi perselisihan

kepentingan, perselisihan hak dan perselisihan pemutusan

hubungan kerja, pembinaan pengupahan dan kesejahteraan

pekerja, membina lembaga kerjasama bipartite serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Hubungan Industrial dan Syarat – syarat kerja.

5) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja memimpin UPTD yang merupakan

unsur pelaksana operasional dinas dan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan tenaga

kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK dibantu oleh

seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan, evaluasi dan

pelaporan pelatihan kerja;

2. Pengelolaan administrasi umum pelatihan kerja;

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian seluruh personil

UPTD Balai Latihan Kerja, termasuk jabatan fungsional

instruktur;



4. Pengelolaan administrasi keuangan yang menjadi

tanggung jawab UPTD Balai Latihan Kerja; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPTD. Balai Latihan kerja.

6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di

atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung didukung oleh

sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan Dinas Tenaga Kerja

Per 30 April 2019

NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI

KET

1 2 3 4

Kondisi pegawai berdasarkan:

1 Kualifikasi Pendidikan

a. SD 1

b. SMP -

b. SMA 14

b. D1 -

c. D2 -

d. D3 10

e. S-1 13

f. S-2 3

Jumlah 41

2 Pangkat/Golongan

A Gol I 1

B Gol II 9

C Gol III 26

D Gol IV 5

Jumlah 41

3 Jabatan

A Eselon II 1

B Eselon III 1



NO URAIAN JUMLAH

PEGAWAI KET

1 2 3 4

C Eselon IV 8

D Eselon V -

E Jabatan Fungsional Khusus 18

F Jabatan Fungsional Umum 13

Jumlah 41

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna

mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan

menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS (supporting staff).

Tabel 2.2.

Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja

Kab. Temanggung per 31 Desember 2018

NO JENIS

SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN

1 2 3 4 5

a. Tanah 23.085 M2 -

b. Gedung 29 Gedung Cukup

c. Alat-alat

angkutan 37 Buah Cukup

d. Alat-alat

perkantoran 2259 Buah Cukup

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan

minimal untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga

Kerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Tenaga Kerja periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja. Kinerja pelayanan Dinas Tenaga

Kerja disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:



Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK

Target IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Tingkat Kesempatan Kerja - - 94,75 95 95,25 95,5 95,75 94,14 95,92 95,92 98,5 98,5 99,4 100 100 100 100

2 Tingkat Pengangguran Terbuka - - 5,25 5 4,75 4,5 4,25 3,19 1,50 1,50 2,97 3,24 60,7 30,1 31,6 66 76,2

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - - 78 79 80 81 82 76,73 75,47 75,47 74,37 73,96 98,4 95,5 94,3 91,8 90,2

4 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja

- - 65 67 70 72 75 49,02 79,71 34,86 56,43 41,06 75,4 100 49,8 78,4 54,7

5 Besaran Pemeriksaan Perusahaan - - 13,3 14 16 18 19,4 49 30,5 25 0 0 100 100 100 0,00 0,00

6 Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis

- - 65,5 65,5 80 90 100 72 62,37 74,04 74,04 74,04 100 95,2 92,6 82,3 74

7 Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama

- - 100 100 100 100 100 75 66,67 88,24 100 100 75,00 66,7 88,2 100 100

8 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan

- - 67,5 73 76 78 82 9 4,9 3,42 0 0 13,33 6,71 4,50 0,00 0,00

9 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

- - 80 80 80 80 80 100 73,0 82,6 48,0 51,65 100 91,2 100 60,1 64,56

10 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

- - 80 85 90 95 90 75 100 100,0 100,0 - 93,8 100 100 100

11 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan

- - 80 80 80 80 80 100 81,7 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Persentase Penempatan Transmigran - - 80 80 80 80 80 100 0,0 23 14 50 100 0,00 29,3 17,4 62,50



Dari tabel diatas terlihat Indikator – indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dapat tercapai,

namun ada beberapa indikator yang tidak tercapai antara lain :

1. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja, dikarenakan pencaker yang mendaftar semakin banyak,

sedangkan jumlah penempatan masih belum mengalami peningkatan.

2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, dikarenakan pendaftar pelatihan semakin

banyak, sedangkan jumlah pelatihan belum banyak meningkat.

3. Persentase Penempatan Transmigran, dikarenakan kuota transmigran terbatas, sedangkan animo meningkat.

4. Besaran Pemeriksaan Perusahaan dan Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan telah berpindah kewenangan ke

pemerintah propinsi.



Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Uraian

**)

Anggaran pada tahun

Ke-

Realisasi pada tahun

Ke-

Rasio antara Anggaran dan

Realisasi pada tahun Ke-

Rata-Rata

Pertumbuh

an

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga

ran

Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pelayanan

Administrai

Perkantoran

339.339.600 416.818.500 502.999.960 456.742.000 556.180.000 250.252.287 269.343.548 391.735.794 401.730.451 403.942.781 73,7 64,6 77,9 88,0 72,6 16 15,4

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

174.518.000 188.277.000 186.620.000 458.540.000 1.987.450.00

0 171.919.000 148.847.400 146.510.500 407.527.039

1.904.761.063

98,5 79,1 78,5 88,9 95,8 260 252

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur 11.200.000 0 13.500.000 0 12.000.000 11.200.000 0 11.700.000 0 9.200.000 100,0 #DIV/0! 86,7 #DIV/0! 76,7 2 -4,5

Program

Perencanan

Pembangunan

daerah

129.740.000 1.000.000 1.500.000 190.015.000 3.500.000 127.216.500 1.000.000 1.451.600 146.796.100 3.496.800 98,1 100,0 96,8 77,3 99,9 -24 -24,3

Program

peningkatan

kualitas dan

produktivitas tenaga

kerja

281.545.800 950.880.000 124.996.875 390.858.000 970.356.000 263.888.300 912.852.500 116.149.100 335.759.780 849.490.468 93,7 96,0 92,9 85,9 87,5 61 55,5

Program

peningkatan 1.150.436.000 232.328.600 173.330.000 124.450.000 120.200.000 1.076.972.056 210.486.150 141.026.750 105.646.300 119.498.780 93,6 90,6 81,4 84,9 99,4 -22 -22,2



Uraian

**)

Anggaran pada tahun

Ke-

Realisasi pada tahun

Ke-

Rasio antara Anggaran dan

Realisasi pada tahun Ke-

Rata-Rata

Pertumbuh

an

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga

ran

Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

kesempatan kerja

Program

perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

180.613.800 98183500 283.275.000 339.525.000 157.255.000 167.987.600 93914650 263.753.200 299.867.330 146.375.666 93,0 95,7 93,1 88,3 93,1 -3 -3,2

Program

pengembangan

wilayah transmigrasi

99.789.000 96.018.000 200.000.000 124.850.000 106.300.000 76.251.800 44.928.400 147.544.553 97.861.950 103.450.650 76,4 46,8 73,8 78,4 97,3 2 8,9

TOTAL 2.367.182.200 1.983.505.600 1.486.221.835 2.084.980.000 3.913.241.000 2.145.687.543 1.681.372.648 1.219.871.497 1.795.188.950 3.540.216.208



D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga

Kerja

Sebagai upaya mendorong Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan

tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapainnya yang

mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor

peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi

beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Tantangan

- Terbatasnya lapangan pekerjaan lokal.

- Jumlah pengangguran tercatat rendah, akan tetapi masih banyak

yang bekerja di usaha keluarga, seperti membantu berjualan atau

membantu bertani dengan penghasilan yang kurang.

- Kurangnya koordinasi antar bidang di Dinas Tenaga Kerja,

misalnya lulusan pelatihan seharusnya dapat diteruskan oleh

Bidang penempatan.

- Mulai meninggalkan pelatihan keterampilan pencari kerja

konvensional dan beralih kepelatihan keterampilan modern.

2. Peluang

- Penempatan pencari kerja pada lapangan pekerjaan di luar

Kabupaten Temanggung.

- Menggarap padat karya sektor industri yang kurang tersentuh,

bukan sektor infrastruktur.

- Masih banyak sektor jasa yang belum banyak pelakunya di

Kabupaten Temanggung, sehingga perlu digarap pelatihan

pencari kerja sektor jasa tersebut.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang

keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan

bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Pemetaan permasalahan

pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang

NO MASALAH

POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1 Masih perlunya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan peningkatan kesempatan kerja

Masih perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja

Masih perlunya perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja

Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang

Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang

Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK

Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan

dan merugikan pekerja



dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah

tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun

2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun

2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten

Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,

MAREM, GANDEM”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai

berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun

berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama,

ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling

menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung

tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin,

adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif

dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di

tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-

2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung

sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter,

dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif

dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta



memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai

dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia

berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi

pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-

nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan

kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti,

termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang,

berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan,

berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi,

serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis

potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya

memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur

dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah

baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah

sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan

sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan

sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi

unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan

pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan

dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus

rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan

daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang

memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan

publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang

bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif

dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service),



pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan

masyarakat (empowering).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang

mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari

terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di

dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence),

yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang

terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka

pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan

yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,

yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program

RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan

dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan

Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan

berpedoman pada RPJMD maka Dinas Tenaga Kerja sesuai tugas dan

fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program

yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan

target capaian program prioritas. Dalam pelaksanan program Dinas

Tenaga Kerja tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong

dalam urusan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana

diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH

Tupoksi Permasalahan Faktor Penghambat

dan Pendorong

VISI:

“Terwujudnya

Masyarakat

Temanggung Yang

Tentrem, Marem,

Gandem”

MISI 1 :

Mewujudkan

sumber daya

manusia yang



Visi/Misi/Program Kerja KDH

Tupoksi Permasalahan Faktor Penghambat

dan Pendorong

berkualitas,

berkarakter, dan

berdaya

MISI 2 :

Mewujudkan

pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan yang

berbasis potensi

unggulan daerah

dan berkelanjutan

Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan

transmigrasi

Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi

Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial dan transmigrasi

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi

Masih perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja

Masih perlunya perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraa

n pekerja

Faktor Penghambat :

Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja

Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang

Masih perlu ditingkatkanny

a produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang

Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK

Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja

MISI 3 :

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik dan pelayanan

publik yang

berkualitas

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor

yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tenaga Kerja. Faktor-faktor

pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Tenaga



Kerja dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk

pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung

antara lain :

a. Dukungan anggaran baik APBD maupun APBN;

b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai;

c. Dukungan masyarakat pengusaha dan pekerja, legislatif, dan

animo masyarakat yang besar terhadap program – program di

dinas tenaga kerja.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan

Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung kinerja program pembangunan

untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung

antara lain :

a. Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja

b. Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang

c. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru

agar usahanya terus berlanjut dan berkembang

d. Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK

e. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan syarat kerja

sesuai aturan dan merugikan pekerja

f. Kurangnya koordinasi antar bidang di Dinas Tenaga Kerja,

misalnya lulusan pelatihan seharusnya dapat diteruskan oleh

Bidang penempatan, kemudian calon transmigran alangkah

baiknya diberikan pembekalan pelatihan keterampilan.

g. Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan dan berakibat

pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan.

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Disnakertrans Provinsi Jawa

Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksakanan penyusunan Renstra

Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini

dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik

dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan SKPD.



Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah berdasarkan

rancangan Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-

2018.

Telaahan Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun

2014-2018 dimaksudkan untuk mensinkronkan arah kebijakan

pembangunan

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Disnakertrans Provinsi

Jawa Tengah

RENSTRA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN

a.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui Perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran

1. Sasaran utama : Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan di luar negeri

2. Sasaran Lain : mekanisme rekruitmen yang melindungi P.M, peningkatan ketrampilan & keahlian P.M, Peningkatan peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja & pelayanan rekruitmen P.M, tersedianya regulasi perlindungan bagi P.M.

1 Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja

1. Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Meningkatnya pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja.

b.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja

1. peningkatan kualitas & ketrampilan pekerja dg pelatihan tenaga kerja 1.921.283 orang /2014 menjadi 2.170.377 orang / 2019, TK berkeahlian tinggi 8.4%/2014 menjadi 14%/2019, berkeahlian menengah 30%/2014 menjadi 42%/2019, bersertifikasi 576.887/2014 menjadi 863.819/2019.

2 Mengurangi tingkat pengangguran.

2.Menurunnya jumlah penganggur.

2.peningkatan kinerja lembaga pelatihan pemerintah menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5% menjadi 25%

3.(Tujuan pembangunan Urusan Ketransmigrasian)

3.(sasaran pembangunan Urusan Ketransmigrasian)

3. Mempercepat perjanjian saling pengakuan yang belum terealisasi untuk sektor

4 Meningkatkan eksistensi peranan lembaga ketenagakerjaan.

Meningkatnya peran dan fungsi sarana Hubungan Industrial di Perusahaan






trasnportasi udara, teknologi informasi & komunikasi, dan jasa logistik

pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4.mengupayakan 7 sektor industri/perdagangan dibuka untuk melaksanakan MRA (produk pertanian, elektronik, perikanan, produk karet, tekstil, otomotif, & produk kayu)

5a.Meningkatkan upah tenaga kerja yang layak dan berkeadilan.

Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);

5.Pengembangkan standar kompetensi regional, untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN

5b.Mendorong terpenuhinya sarana kesejahteraan pekerja.

Meningkatnya fasilitasi penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan.

6.penerapan KKNI, kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, di lembaga pelatihan

6a Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, hygiene perusahaan danlingkungan kerja.

Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan;

7.tersusunnya peraturan pemerintah dalam rangka pembentukan lembaga independen pengelolaan dana pengembangan pelatihan

6b Meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak serta kesetaraan dan keadilan gender.

Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

kesetaraan dan keadilan gender.

8.Tersusunnya peta kompetensi industri bidang dan sektor jasa, konstruksi, trasnportasi, pariwisata, pengolahan, pertanian-perikanan, ind.kreatif, jasa logistik, tek.komunikasi & informasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, energi, mineral dan internasional

7.(Tujuan pembangunan Urusan Kependudukan)

7.(Sasaran pembangunan Urusan Kependudukan)

9.peningkatan peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional

8.(Tujuan pembangunan SDM Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian & Kependudukan)

8.(Sasaran pembangunan SDM Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian & Kependudukan)

10.peningkatan






jumlah pekerja formal (40,5%/2014 menjadi 51,0%/2019)

SASARAN UTAMA pembangunan ketenagakerjaan :

1.Tingkat pengangguran terbuka sebesar antara 4,0 – 5.0 % tahun 2019

2.Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun.

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kemendes, PDTT dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

RENSTRA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI



1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

1.Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan

1. Meningkatnya kualitas calon transmigran.

1. Meningkatnya calon transmigran mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah penempatan.

2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertembuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada

2.Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan



RENSTRA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI



kawasan perbatasan, daerah tertinggi, kawasan perdesaam yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.

transmigrasi.

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan

pemahaman pada kedua dokumen Renstra Kementerian Tenaga Kerja

dan Disnakertransduk Propinsi Jateng tersebut. Pemahaman yang sama

tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada

tujuan dan sasaran yang ada di Renstra masing-masing, baik yang di

tingkat Kementerian Tenaga Kerja, Provinsi maupun di tingkat

Kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk

mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang

dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Disnakertransduk

Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai masukan penting

dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra

Disnaker Kab. Temanggung.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan

mengharmonisasikan antara Renstra Disnaker Kabupaten Temanggung

dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Disnakertransduk

Provinsi Jawa Tengah.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025

dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu:

(4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana

pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas

ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan

kesenjangan antar wilayah dan (5) mewujudkan pembangunan daerah

secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif

segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang,



maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah

dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun

2011-2031.Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang

dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam,

berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana

yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap

RTRW Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26

Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan

revisi RTRW.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan

dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh

terhadap isu-isu strategis, pada Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai tidak mempunyai

pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk

merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang

direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja juga tetap memperhatikan dengan

tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan

yang tetap memperhatikan pengaruh negatif terhadap lingkungan serta

keberlanjutannya.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu

kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Disnaker

yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta

peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis

terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja pada 5 (lima) tahun

kedepan dirumuskan sebagai berikut:



1. Jumlah pengangguran tercatat rendah, akan tetapi masih banyak

yang bekerja di usaha keluarga, seperti membantu berjualan atau

membantu bertani dengan penghasilan yang kurang.

2. Terbatasnya lapangan pekerjaan lokal dan seharusnya mulai melirik

penempatan ke daerah – daerah yang memiliki industri padat karya.

3. Saat Pengusaha membuka lowongan pekerjaan, kualifikasi tenaga

kerja yang dinginkan dan pencari kerja sesuai kualifikasi sulit

bertemu pada saat yang sama, atau dengan kata lain informasi pasar

kerja belum sepenuhnya sampai ke pencari kerja.

4. Sudah seharusnya meninggalkan pelatihan keterampilan pencari

kerja konvensional dan beralih ke pelatihan keterampilan modern

dimana peluang usaha jasanya masih terbuka lebar.

5. Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (milik negara dan

swasta) yang berakibat pada belum optimalnya kualitas lulusan

pelatihan kerja, rendahnya produktivitas dan daya saing lulusan

pelatihan kerja di pasar kerja. Ditambah dengan masih rendahnya

kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi

di pasar kerja

6. masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan

Syarat – syarat kerja sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk

pelaksanaan UMK.

7. Belum adanya pendampingan berkelanjutan kepada lulusan pelatihan

kewirausahaan.

8. Belum adanya program transmigrasi swakarsa, dimana pemerintah

daerah pengirim bertanggung jawab dalam pemberian bantuan

kebutuhan dasar hidup kepada calon transmigran.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menanggani isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang dimaksud disini

adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahunan. Tujuan dirumuskan dengan mengacu pada Visi, Misi Daerah,

isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan analisis

lingkungan.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dilaksanakan selama Tahun 2014-2018 yang dilakukan

oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Sasaran merupakan

hasil yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Tujuan Jangka Menengah Tahun 2019-2023 yang akan dicapai

oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yaitu “Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka dan meningkatnya kesempatan kerja”.

Kondisi menurunnya tingkat pengangguran terbuka yang ingin dicapai

disini adalah kondisi dimana banyak penduduk Kabupaten Temanggung

yang bekerja atau mempunyai pekerjaan layak dengan penghasilan

layak pula di atas kebutuhan hidup minimal, karena selama ini banyak

penduduk yang tidak menganggur, tetapi bekerja di usaha keluarga

dengan penghasilan yang masih kurang. Misalnya membantu berjualan

orang tua, atau membantu bertani.

Sedangkan kesempatan kerja yang ingin ditingkatkan dan

diperluas disini adalah kondisi ketika ada penduduk Kabupaten

Temanggung yang tidak mempunyai pekerjaan atau baru saja lulus

sekolah atau kuliah, maka banyak kesempataan kerja yang tersedia,

antara lain dapat memperoleh informasi pasar kerja yang dapat

dipercaya baik lokal, antar daerah dan luar negeri. Kemudian dapat



mengikuti pelatihan keterampilan kerja, dapat mengikuti pelatihan

kewirausahaan bagi wirausahawan baru dan dapat ikut program

transmigrasi.

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Mendasarkan pada tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, maka sasaran yang akan

dicapai yaitu “Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan

Meningkatnya Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja”

Kondisi Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja yang ingin dicapai

disini akan dapat dicapai dengan menginformasikan pasar kerja seluas-

luasnya, mengadakan Jobfair, mengadakan pelatihan keterampilan

tenaga kerja, mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan

produktivitas, meningkatkan program transmigrasi, mengadakan

sosialisasi dan monitoring pemberian upah sesuai UMK dan sosialisasi

dan monitoring penerapan syarat – syarat kerja sesuai aturan.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

% 2,97 3,24 3,24 3,2 3,1 3,0 2,97 2,97

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

% 74,37 73,96 73,96 74,0 74,37 74,5 75,0 75,0

Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 48,05 51,65 55 57 60 62 65 65

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

% 56,43 41,06 60 70 75 77 80 80

Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja

% - - 40 60 65 70 75 75

Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang

% - - 20 25 30 35 40 40

Persentase LPKS yang ter-akreditasi

% - - 10 12 15 17 19 19

Persentase calon transmigrasi yang mendapatkan pembekalan

% - - 100 100 100 100 100 100

Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Persentase tenaga kerja yang telah mendapatkan upah sesuai UMK

% - - 74 55 60 65 70 70

Persentase perusahaan yang telah membayarkan upah sesuai UMK

% - - 80 80 83 85 87 87



TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial sesuai standar

% - - 20 25 30 35 40 40

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

% 100 100 100 100 100 100 100 100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang

diambil oleh Dinas Tenaga Kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dapat dijabarkan

sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI II : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja

1. Peningkatan informasi

pasar kerja dan

penyelenggaraan Jobfair

2. Penyeleggaraan

pelatihan kompetensi

ketrampilan pencari

kerja

3. Penyelenggaraan

pelatihan produktivitas

wirausaha baru

1. Peningkatan

penyebarluasan

informasi pasar kerja

dengan meningkatkan

job canvasing,baik lokal

maupun luar daerah

2. Meningkatkan kualitas

jobfair, dengan

memperbanyak lowongan

pekerjaan


program transmigrasi

4. Meningkatkan pelatihan

produktivitas wirausaha

baru yang lebih terarah


LPKS agar lebih berperan

mencetak tenaga kerja

terampil


pelatihan keterampilan

pencari kerja dengan

keterampilan yang

modern sesuai

kebutuhan industri dan

yang masih terbuka

peluang usahanya



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI II : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

1. Sosialisasi dan

monitoring pemberian

upah sesuai UMK

2. Sosialisasi dan

monitoring penerapan

syarat –syarat kerja

sesuai aturan


pengusulan Struktur

skala upah dan

meningkatkan kualitas

monitoring

pelaksanaannya


sosialiasi penerapan

syarat kerja dan mencari

bentuk sangsi yang

mendidik bagi

perusahaan pelanggar

syarat kerja



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan

kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang

lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja

untuk lima tahun mendatang.

A. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan

tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja menetapkan rencana program yang

akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Perluasan Kesempatan Kerja

2. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

3. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja

4. Program pemberdayaan transmigran

5. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

6. Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

7. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

8. Program peningkatan disiplin aparatur

B. Rencana Kegiatan

Sedangkan untuk mendukung program – program tersebut, maka

Dinas Tenaga Kerja menetapkan rencana kegiatan – kegiatan yang yang

akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Perluasan Kesempatan Kerja, ditetapkan kegiatan – kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyebarluasan kesempatan kerja

b. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja

c. Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi

d. Operasional Warung / Kios 3 in 1

e. Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja

f. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi

Pencari Kerja

g. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja



h. Penyelenggaraan Job Fair

i. Pelatihan Teknik Pengelasan

2. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan,

ditetapkan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

b. Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan

kesejahteraan pekerja

3. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja, ditetapkan kegiatan –

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas tenaga kerja

b. Pelatihan dan fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

c. Pelatihan wirausaha baru

4. Program Pemberdayaan Transmigran, ditetapkan kegiatan – kegiatan

sebagai berikut :

a. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM

5. Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah,

ditetapkan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan

b. penyusunan data ketenagakerjaan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, ditetapkan kegiatan –


a. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan

kantor

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

g. Penyediaan makanan dan minuman

h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran

7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, ditetapkan kegiatan

– kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional



b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan keterampilan

kerja

h. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

i. Pembangunan Aula Balai Latihan Kerja

j. Pembangunan Gudang Sentral UPT Balai Latihan Kerja

k. Rehab Gedung Kantor UPT Balai Latihan Kerja

l. Rehab Workshop Tata Kecantikan UPT. BLK

m. Penyediaan sarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, ditetapkan kegiatan –


a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut,

selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan

indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang

akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai

berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Tenaga Kerja

selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Program dan Indikator

Kegiatan

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra Perangkat daerah

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BELANJA DAERAH

6.714.755.182 8.202.237.403 8.390.174.903 10.223.992.394 9.723.141.633 12.975.386.796 12.975.386.796

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.017.264.182 4.940.159.003 5.434.174.903 5.977.592.394 6.575.351.633 7.232.886.796 7.232.886.796

Belanja Pegawai

4.017.264.182 4.940.159.003 5.434.174.903 5.977.592.394 6.575.351.633 7.232.886.796 7.232.886.796

Belanja

Pegawai

Terpenuhinya gaji dan

tunjangan pegawai bulan 14 2.869.097.782 14 3.209.759.003 14 3.530.734.903 14 3.883.808.394 14 4.272.189.233 14 4.699.408.156 14 4.699.408.156

Tambahan Penghasilan PNS/

Tunjangan Kinerja

Terpenuhinya Tambahan penghasilan PNS/

Tunjangan Kinerja

bulan 13 1.148.166.400 13 1.730.400.000 13 1.903.440.000 13 2.093.784.000 13 2.303.162.400 13 2.533.478.640 13 2.533.478.640

BELANJA LANGSUNG

2.514.620.000 3.210.393.400 2.588.160.000 3.450.000.000 3.465.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan daya

saing daerah

Meningkatnya

kesempatan kerja

Program Perluasan Kesempatan Kerja

1.252.500.000 255.500.000 1.277.500.000 1.275.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyebarluasan Kesempatan

Kerja

Pelayanan komputerisasi Kartu

Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan informasi pasar kerja (IPK),

pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO), dan pembinaan BKK, pembinaan

PPTKIS

orang 1027 225.000.000 500 164.250.000 525 120.000.000 550 130.000.000 575 135.000.000 600 147.500.000 600 150.000.000 Bid.Pentalattas

Pelatihan Wirausaha baru

Terlatihnya Wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang

orang 0 0 25 21.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bid.Pentalat

tas

Fasilitasi perluasan kesempatan kerja

Terlaksananya penyuluhan, identifikasi dan pemberangkatan

catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan dan

pemberian bantuan sarana usaha bagi catrans

KK 5 0 5 69.565.000 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 Bid.Pentalattas

Operasional

Warung / Kios 3 in 1

Berfungsinya

Warung / Kios 3 in 1

paket 0 27.500.000 0 0 1 27.500.000 1 35.000.000 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 UPT.BLK

Pengadaan Bahan dan

Materi Pelatihan dan Ketrampilan kerja

Terlaksananya pengadaan bahan

dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

orang 0 200.000.000 0 0 160 200.000.000 160 200.000.000 160 200.000.000 160 200.000.000 160 200.000.000 UPT.BLK




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pendidikan dan pelatihan

Ketrampilan Berbasis Kompetensi bagi Pencari

Kerja

Terlatihnya Pencaker menjadi

mempunyai keahlian yang kompeten

orang 0 800.000.000 0 0 160 500.000.000 160 500.000.000 160 500.000.000 160 500.000.000 160 500.000.000 UPT.BLK

Pengadaan Peralatan

pendidikan dan keterampilan kerja

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan keterampilan berbasisi kompetensi bagi

pencari kerja

kegiatan

0 0 0 0 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 5 3. 597.397.500 UPT.BLK

Penyelenggaraan Job Fair

Terselenggaranya kegiatanJobfair 1

kali kegiatan

kegiatan

0 0 0 0 1 100.000.000 1 110.000.000 1 112.500.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Bid.Pentalattas

Pelatihan Teknik Pengelasan

Terlaksananya pelatihan usaha pengelasan bagi 10

orang pencaker di kecamatan Parakan

paket 0 0 0 0 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT.BLK

Program perlindungan dan

pengembangan lembaga ketenagakerjaan

157.255.000 99.866.000 104.660.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000

Fasilitasi penyeselesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI

% 100 23.755.000 100 19.144.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 Bid.HI&Sya

ker




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Terlaksananya pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan, Sarasehan Tripartit , Peringatan Hari Buruh

perusahaan

35 133.500.000 45 80.722.000 45 84.660.000 45 85.000.000 50 85.000.000 50 85.000.000 50 85.000.000 Bid.HI&Syaker

Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

169.010.000 1.417.449.600 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas

tenaga kerja

Tercapainya tenaga

kerja produktif pada industri kecil di 20 kecamatan

orang 100 72.010.000 40 44.539.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bid.Pentalat

tas

Sosialisasi Pelatihan Keterampilan Berbasis

Kompetensi

Tersebarnya informasi Pelatihan Berbasis Kompetensi di 20

kecamatan (289 Ds / Kel)

kecamatan

0 0 20 24.972.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT.BLK

Operasional Warung / Kios 3 in 1

Berfungsinya Warung / Kios 3 in 1

paket 0 0 1 33.332.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT.BLK

Pelatihan dan Fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta (LPKS)

Terlatihnya LPKS dan terfasilitasinya LPKS menjadi LPKS yang terakreditasi

LPKS 40 47.000.000 40 29.278.000 40 25.000.000 40 25.000.000 40 25.000.000 40 25.000.000 40 25.000.000 Bid.Pentalattas

Pengadaan Bahan dan

Materi Pelatihan dan Ketrampilan kerja

Terpenuhinya Bahan Pelatihan Berbasis

Kompetensi bagi Pencari Kerja

orang 0 0 240 173.117.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT.BLK




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pendidikan dan pelatihan

Ketrampilan Berbasis Kompetensi bagi Pencari

Kerja dan pemagangan

Terlatihnya Pencaker menjadi

mempunyai keahlian yang kompeten

orang 0 0 240 514.812.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT.BLK

Pengadaan Peralatan pendidikan dan

keterampilan kerja

Terpenuhinya peralatan pelatihan berbasis kompetensi

yang lebih lengkap dan up to date

paket 0 0 1 597.397.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT.BLK

Pelatihan Wira usaha Baru

Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan

berkembang

orang 25 50.000.000 0 0 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 Bid.Pentalattas

Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah

3.500.000 105.000.000 2.500.000 2.500.000 2.790.000 2.500.000 115.290.000

Penyusunan dan Pelaporan Dokumen

Perencanaan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

:Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Lakip, LPPD, RFK dan

Evaluasi RKPD

dokumen

24 3.500.000 24 5.000.000 24 2.500.000 24 2.500.000 24 2.790.000 24 2.500.000 120 15.290.000 sekretariat

Penyusunan

Data Ketenagakerjaan

Tersusunnya Data

Ketenagakerjaan tahun berjalan

paket 1 0 1 100.000.000 1 1 1 4 100.000.000 sekretariat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

546.180.000 533.000.000 418.000.000 488.900.000 496.000.000 504.000.000 2.439.900.000




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terwujudnya kelancaran

komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran kedinasan

bulan 12 123.960.000 12 90.000.000 12 80.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 60 440.000.000 sekretariat

Penyediaan Jasa kebersihan

Kantor

Tersedianya tenaga kebersihan guna terjaganya

lingkungan kantor yang bersih dan nyaman


Penyediaan

Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat

tulis kantor untuk kelancaran tugas


Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk

kelancaran dinas


Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan

penerangan


Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan

bacaan berupa surat kabar

exem

plar

24 2.700.000 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 120 15.000.000 sekretariat

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu





Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

kegiatan

50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 50 5.000.000 250 25.000.000 sekretariat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

kegiatan

60 60.000.000 60 70.000.000 60 50.000.000 60 60.000.000 60 65.000.000 60 70.000.000 300 315.000.000 sekretariat

Penyediaan

Jasa Pelayanan Perkantoran

Terpenuhinya hak

PTT / Supporting Staf dan lembur aparatur

orang 7 172.804.000 7 165.000.000 7 100.000.000 7 130.000.000 7 130.000.000 7 133.000.000 35 658.000.000 sekretariat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

203.875.000 905.000.000 112.500.000 1.347.500.000 178.500.000 2.738.500.000 5.282.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang baik untuk kedinasan

unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 sekretariat

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang

memadai untuk kelancaran tugas

paket 1 25.000.000 1 40.000.000 1 0 0 0 1 0 1 35.000.000 4 75.000.000 sekretariat

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung kantor yang memadai

paket 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - sekretariat




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung Kantor

Terciptanya lingkungan kantor

yang nyaman dan rapi

paket 1 50.000.000 12 40.000.000 12 25.000.000 12 35.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 60 172.000.000 sekretariat

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasio

nal

Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK


Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor


Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan pelatihan ketrampilan kerja

terpeliharanya peralatan pelatihan ketrampilan kerja

bulan 12 25.000.000 12 35.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 60 105.000.000 UPT.BLK

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terwujudnya rumah dinas yang nyaman

unit 0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 UPT.BLK

Penyediaan sarana pelatihan keterampilan

tenaga kerja

Terlaksananya penyediaan sarana pelatihan keterampilan tenaga

kerja

paket 0 0 1 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700.000.000 UPT.BLK

Pembangunan Aula Balai Latihan Kerja

1 unit gedung Aula Balai Latihan Kerja kapasitas 300 siswa

beserta sarana dan prasarananya

unit 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 UPT.BLK




Kegiatan


Kegiatan

Satuan


Perencanaan


Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

2018 2019 2020 2021 2022 2023




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pembangunan Gudang

Central Balai Latihan Kerja

1 unit gudang central

unit - 0 0 0 0 1 1.000.000.000 0 0 0 0 1 1.000.000.000 UPT.BLK

Rehab Gedung

Kantor UPT BLK

1 unit Gedung Kantor UPT BLK

unit 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.000.000 1 500.000.000 UPT.BLK

Rehab

workshop Tata Kecantikan BLK

1 unit gedung

Workshop Tata Kecantikan Balai Latihan Kerja

unit 0 - 0 0 0 0 1 175.000.000 0 0 0 0 1 175.000.000 UPT.BLK



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023, melalui

pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 ( lima ) Tahun

kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait,

Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik

nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai

rangkaian kegitan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian

program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 - 2023 melalui

penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga

menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023

memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait.

Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu

dimiliki oleh seluruh pemangku kepentigan.

rencana strategis ( renstra ) · renstra, penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir...

Documents