RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - Kota Pariaman menyiapkan rancangan Renstra SKPD 2013-2018 sesuai dengan tugas ... Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pariaman menggunakan

Download RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) -    Kota Pariaman menyiapkan rancangan Renstra SKPD 2013-2018 sesuai dengan tugas ... Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pariaman menggunakan

Post on 05-Mar-2018

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • RENCANA STRATEGIS

    (RENSTRA)INSPESKTORAT

    TAHUN 2013 - 2018

    PARIAMAN

    2014

  • 1

    B A B I

    PENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANG

    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan

    otonomi yang luas didasarkan atas azas desentralisasi, yaitu: kewenangan dimiliki oleh daerah

    secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan rumah

    tangganya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan Demokrasi,

    membangkitkan Prakarsa dan Inisiatif dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu

    keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu

    sendiri.

    Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (pasal 7) menyatakan bahwa

    Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5

    (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang

    disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, yang berpedoman

    kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif. Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam hal ini

    Inspektur Kota Pariaman menyiapkan rancangan Renstra SKPD 2013-2018 sesuai dengan tugas

    pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2013-2018

    sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam stategi pembangunan

    daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan Keuangan

    Daerah.

    Dalam menyusun Renstra Inspektorat ini maka pedoman utamanya adalah Undang-

    undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

    Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang didasarkan pada Prinsip-prinsip Good Governance serta

    Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Sementra itu dalam implikasinya di kota Pariaman maka rujukan utamanya adalah

    Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota

    Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

    yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikotakota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang

    Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian

    Tugas Lembaga Teknis Daerah.

  • 2

    1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

    Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan

    Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh

    ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan

    daerah yaitu:

    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman

    di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25,

    Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

    4. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah

    terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

    Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4700);

    7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

  • 3

    Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

    dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

    dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4663);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

    Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4664);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4737);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah;

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

    Intern Pemerintah;

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

  • 4

    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah;

    18. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025.

    19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018.

    1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

    a. Maksud

    Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pariaman Tahun 2013 s/d 2018

    dimaksudkan untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan

    dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pariaman dalam rangka mewujudkan Visi, Misi

    dan tujuan Organisasi.

    b. Tujuan

    Dengan tujuan sebagai pedoman oleh segenap aparatur Inspektorat untuk

    merealisasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan, sekaligus bertujuan untuk

    mengukur akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pariaman untuk 5 (lima) tahun

    kedepan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi sebagai dasar

    dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Inspektorat untuk tiap tahunnya.

    1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

    Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pariaman menggunakan

    sistimatika sebagai berikut :

    BAB. I : PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistimatika Penulisan

  • 5

    BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

    2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

    2.1.1 Tugas

    2.1.2 Fungsi

    2.1.3 Struktur Organisasi

    2.2 Sumber Daya SKPD

    2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

    BAB. III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

    3.1 Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan

    SKPD

    3.2 Telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

    3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

    3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

    BAB. IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

    4.1 Visi dan Misi

    4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

    4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

    BAB. V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN

    KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

    BAB. VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

    SASARAN RPJMD

  • 6

    BAB II

    GAMBARAN PELAYANAN SKPD

    2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

    Berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perda Kota

    Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

    Teknis Daerah Kota Pariaman, dibentuklah Oraganisasi dan tata kerja Inspektorat

    Kota Pariaman :

    2.1.1 Tugas Pokok

    Berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perda Kota

    Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Lembaga

    Teknis Daerah pada pasal 3 ayat 2, yaitu MELAKUKAN PENGAWASAN

    TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

    KOTA, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS PENYELENGGARAAN

    PEMERINTAHAN DESA DAN PELAKSANAAN URUSAN

    PEMERINTAHAN DESA

    Dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pariaman No. 13 Tahun

    2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23

    Tahun 2009

Recommended

View more >