rencana strategis (renstra) dinas tenaga kerja dan ... · rencana strategi 2017-2022 dinas tenaga...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang

RENCANA STRATEGI 2017-2022

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

i

Assalamu Alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, Puji dan

syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta

ridho-nya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 telah

dapat disusun.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Perubahan Renstra ini

disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-

2022, penyesuaian pejabaran misi, tujuan dan sasaran pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, sesuai dengan

arahan dan pembahasan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra.

Kepada seluruh pihak yang telah turut serta mencurahkan

pikiran dan tenaga dalam penyusunan Perubahan Rencana

Strategis ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang

setingi-tingginya.

Serang, Mei 2019

KEPALA DINAS TENGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BANTEN

H. AL HAMIDI, S.Sos, M.Si

NIP. 19640817 198603 1 022

KATA PENGANTAR

ii

Kata Pengantar i Daftar isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disnakertrans ……. 8 2.2 Sumber daya …………………………………………………………….. 11

2.2.1 Sumber Daya Manusia ............................................... 39 2.2.2. Aset Tetap …………………………………………………………….. 40 2.3 Kinerja Pelayanan ………………………………………………………. 42

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ……… 50 2.4.1 Tantangan dalam pengembangan pelayanan …………….. 50 2.4.2 Peluang pengembangan layanan ………………………………. 52

2.3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Disnakertrans Provinsi Banten ………………………… 53 2.3.1 Sasaran ………………………………………………………………….. 53

2.3.2 Manfaat ………………………………………………………………….. 53 2.3.3 Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat ………………………….. 54

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 57 3.1 Identifikasi Permasalahan ……………………………………………. 57

3.2 Visi Misi Kepala Daerah ……………………………………………….. 58

3.3Telaah Rencana Strategis (RENSTRA) Kemenakertrans RI .. 63

3.4 Telaah Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubenur Banten

2017-2022 …………………………………………………………………….. 75

3.5 Penentuan isu strategis Indek Pembangunan Tenaga Kerja 80

DAFTAR ISI



iii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .................................................... 83

4.1 Tujuan dan Sasaran ..................................................... 83

4.1.1 Tujuan ........................................................................... 84

4.1.2 Sasaran ........................................................................... 84

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 88

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan …………………………………………. 88

5.2 Definisi ………………………………………………………………………… 95

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ............. 118

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ......................... 120

BAB VIII PENUTUP ............................................................................... 123

iv

Tabel 2.1

Nilai dan Jenis Aset Tetap……………………………………………………………………. 41

Tabel 2.2

Alamat Gedung/Kantor Pelayanan………………………………………………………… 41

Tabel 2.3

Pengkategorian Peringkat……………………………………………………………………. 43

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016………………………………………………. 43

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2016 ………………… 48

Tabel 3.1

Identifikasi Masalah Berdasarkan TUPOKSI .............................................. 57-58

Tabel 3.2

Faktor Penghambat, Faktor Pendorong, Permasalahan Layanan Terhadap

Visi Misi ...................................................................................... 72-75

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan dinas terhadap Visi Kepala

Daerah………………………………………………………………………………………………. 76-77

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017-2022………………………………………….. 78-79

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017-2022………………………………………….. 79-80

Tabel 4.1

DAFTAR TABEL



v

Tujuan dan Sasaran Tahun 2017-2022 .................................................... .... 87

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2017-2022 ......................................... ..89-90

Tabel 5.2

Indikator dan Sub Indikator IPK .............................................................. ..95-96

Tabel 5.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

Unit Pelayanan………………………………………………………………………................ 98

Tabel 5.4

Nilai rata-rata unsur unit pelayanan……………………………………………………… 99-100

Tabel 5.5

Target Indikator Kinerja Utama Program Bidang Urusan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022…………………………………. 111-118

7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022………………………………….......123

RENCANA A STRATEGI 2017-2022 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BANTEN

1

1.1 Latar Belakang

Provinsi Banten sebagai Provinsi yang terus berkembang dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5.90% per-triwulan 1 ditahun 2017,

memberikan Indikasi positif terhadap indeks pembangunan secara

menyeluruh, dibandingkan tahun 2016 hanya 5.26% sampai dengan

semester akhir. Disisi lain sebaran Industri Provinsi Banten yang sudah

mencapai 14.237 ditahun 2016, semakin menguatkan bahwa Provinsi

Banten menjadi daerah tujuan investasi nasional.

Meningkatnya Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Banten

memberikan sebuah refleksi bahwa trend kenaikan dan iklim positif IPM

banten bisa mencapai besaran 70.96% tahun 2016 dibandingkan tahun 2015

hanya mencapai 70.27%. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi per triwulan II

tahun 2017 sudah mencapai 5.52%, angka tersebut adalah trend positif

dalam indikator peningkatan pembangunan ekonomi provinsi banten.

Disisi lain Indeks Pembagunan Ketenagakerjaan provinsi banten juga

mengalami trend kemajuan cukup baik, Terjadi kenaikan jumlah penduduk

bekerja tahun 2016 sebesar 24.51% naik menjadi 26.56% mengalami

kenaikan tersebesar 2.05%, Trend positif lain adalah terjadinya penurunan

jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2016 sebesar 8.92%

mengalami penurun menjadi 7.75% per februari 2017.

Berbagai trend postif baik dalam indeks pembagunan ekonomi dan

pembangunan ketenagakerjaan yang sudah terjadi di Provinsi , hal ini akan

terus memacu dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi banten

melakukan berbagai terobasan dan inovasi dalam baik dalam kinerja,

BAB I PENDAHULUAN


PROVINSI BANTEN

2

pelayanan capaian program, strategi dan arah kebijakan yang tepat

sasaran, terdokumentasikannya Rencana startegis yang merfleksikan

berbagai kerangka acuan arah kebijakan dan startegi tepat sasaran dan

tepat guna Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2017-

2022 merupakan indikator kesiapan peningkatan mutu atau kualitas

pembangunan ketenagekerjaan provinsi.

Dengan telah ditetapkannya Gubernur dan wakil Gubernur terpilih

hal ini menjadi semangat terbarukan dalam meningkatkan Indeks

Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi , tentu proyeksi terhadap jumlah

pengangguran Provinsi yang masih tinggi mecapai 7.75% sampai dengan

februari 2017 dengan kisaran angka 462 ribu orang, hal ini menjadi

pekerjaan rumah para kepala daerah dan SKPD terkait untuk mengurai

sekaligus menekan tingkat pengangguran dimasa yang akan datang, perlu

ada terobosan dan gol bersama dalam mencangkan program

penempatan kerja di Kab./kota pertahun, Disisi lain 14.237 Perusahaan yang

tersebar di Provinsi harus mampu menampung calon tenga kerja banten

dengan dibantu sinergistas dam harmonisasi stakeholders dan dunia industri

yang ada diwilayah banten.

Berpijak dari gambaran pembangunan ketenagakerjaan provinsi

tersebut diatas, maka diperlukan Rencana Strategis dalam menjalankan

dan meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan Provinsi dan

berikut penguatan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 166

Tahun 2014 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan

ketenagakerjaan, sebagai berikut :

a. Perencanaan Tenaga Kerja

b. Penduduk dan Tenaga Kerja

c. Kesempatan kerja

d. Pelatihan Kerja

e. Produktivitas tenaga kerja

f. Hubungan Industrial


PROVINSI BANTEN

3

g. Kondisi Lingkungan Kerja

h. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

i. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator tersebut merupakan tumpuan landasan dalam konsep

pengembangan IPK yang masih saja menjadi kompleks permasalahan

ketenagakerjaan di Banten ini, yang masih ditandai dengan rendahnya

kompetensi, yang berdampak pada IPK yang rendah pula, disisi lain

perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri terus saja

meningkat.

Maka kecenderungan ini akan terus saja mengikis kesenjangan sosial

masyarakat urban. Maka perlu disegerakan arah kebijakan yang dapat

meningkatkan kepada Kompetensi kerja dan Life Skill atas faktor kebutuhan

masyarakat.

Tidak kalah pentingnya dengan permasalahan bidang transmigrasi,

garapan transmigrasi menjadi terkendala dengan pengawasan

perkembangan transmigrasi serta terkendalanya dengan konsep

pengembangan masyarakat transmigrasi karena lintas pulau dan lintas

Provinsi.

Dengan mencoba menghadirkan transmigrasi Lokal, yang bertujuan

memudahkan dalam system pengawasan serta pengembangan masyrakat

transmigrasi sehingga menjadikan masyarakat transmigrasi menjadi

masyarakat percontohan, (Kampung Budaya, Kampung Argowisata) dan

memang yang selama ini pemahaman Transmigrasi seperti masyarakat

yang jauh tersisihkan oleh sentuhan Pemerintah.

Jikalah ini tidak segera dipecahkan maka yang terjadi pada

penduduk masyarakat Banten yang terus tumbuh bertambah menjadi

dengan tahun 2016 sekitar 10.083.370 jiwa yang perlu segera diambil

tindakan tentang arah kebijakan pemerintah.


PROVINSI BANTEN

4

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan mengacu serta memperhatikan

ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan

Indikator yang tertuang dalam :

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian;

- Undang-undang nomor 23 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

- Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 54 Tahun 2010 tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang telah diubah menjadi Permendagri RI

Nomor 86 Tahun 2017;

- Kepmenaker RI Nomor 166 Tahun 2014 Pedoman Pengukuran Indeks

Pembangunan Ketenagakerjaan.

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Ketenagakerjaan;

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2017-2022;

1.2 Landasan Hukum


PROVINSI BANTEN

5

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, adalah untuk mewujudkan visi

dan misi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian selama lima tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, adalah:

1. Tergambarkannya Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017-2022;

2. Menjadi acuan, pedoman dalam menyusun program dan kegiatan

dalam penyelenggaraan pembangunan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Tahun 2017-2022;

3. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dalam mengukur

penilaian kinerja.

Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Banten baik tahunan maupun lima tahunan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini menyajikan secara

menyeluruh dan sistematis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan


PROVINSI BANTEN

6

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BANTEN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI serta Rencana Strategis Kabupaten/Kota

yang membidangi fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

4.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Uraian Penjelasan Strategi dan Arah Kebijakan


PROVINSI BANTEN

7

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

RENCANA STRATEGI 2017-2022 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI BANTEN

8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinamika pembangunan Provinsi Banten yang terus maju

dan berkembang sangat membutuhkan keseimbangan dan

keselarasan nilai-nilai sosial dan peningkatkan kesejahteraan

masyrakat secara merata, saat ini kesadaran akan pentingnya

pendidikan dimasyarakat menyebabkan kenaikan jumlah pada

angkatan kerja terpelajar di Provinsi Banten.

Jika digabungkan maka pencari kerja tingkat SLTA

Sederjat (SMA, SMK) mencapai 23.64%. Diploma 6.86% dan

perguruan tinggi mencapai 5.08%. Maka diperlukan terbosan

dan inovasi ketenagakerjaan dalam menekan angkatan kerja

yang setiap tahun jumlahnya akan bertambah.

Sinergistas lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam

mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi

Banten harus menjadi blue print untuk dijadikan target bersama.

Tentu banyak aspek yang menjadi indikator utama untuk

dijadikan proyeksi dan prioritas dalam meningkatkan indeks

pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Banten.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

BANTEN


PROVINSI BANTEN

9

Adapun tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Gubernur

Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan rencana operasional Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku;

c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan

dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;

d. Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan

kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya;

e. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan dinas/ badan/ biro;

f. Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/

badan/ biro dengan unit kerja terkait;


PROVINSI BANTEN

10

g. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan dinas/ badan/ biro;

h. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

i. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas

dan fungsinya;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,

baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiata,

mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, dan

kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan

kesekretariatan dinas/ badan;


kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku;



d. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,

standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;


PROVINSI BANTEN

11

e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan

pelaporan;

f. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana

dinas/ badan;

g. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai

tugas dan fungsinya;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumag

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian,

dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas/ Badan.


(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan operasional di lingkungan

kesekretariatan dinas/ badan;



yang berlaku;




PROVINSI BANTEN

12

d. Melaksanakan admininstrasi ketatausahaan dinas/ badan;

e. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas/ badan;

f. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan

kepustakaan;

g. Melakssanakan penyusunan rencana kebutuhan barang

dinas/ badan;

h. Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian

lingkungan dinas/ badan;

i. Melaksanakan fungsi kehumasan;

j. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas

dan fungsinya;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan

perbendaharaan dinas.


(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan operasional di Sub Bagian Keuangan;



yang berlaku;




PROVINSI BANTEN

13

d. Melaksanakan rencana kerja Sub Bagian keuangan;

e. Melaksanakan anggaran kas kegiatan lingkungan dinas;

f. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan

pengeluaran anggaran belanja dinas sumber APBD maupun

APBN;

g. Melakssanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka

kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

h. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan

yang berlaku;

i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran

keuangan;

j. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan

penyetoran pajak-pajak;

k. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan

belanja dinas;

l. Melaksanakan penyusun laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dinas;

m. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan

lingkup dinas;

n. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas

dan fungsinya;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan

pelaporan dinas.


PROVINSI BANTEN

14


(1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusun rencana kerja sub bagian Program,

Evaluasi dan Pelaporan;



yang berlaku;



d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;

e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

strategis (Renstra) Dinas;

f. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja

dinas dari sumber APBD maupun APBN;

g. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan

dinas;

h. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam

program kegiatan;

i. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dinas dari

pemerintah pusat untuk provinsi dan kab/kota;

j. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan

kegiatan dinas;

k. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun

APBN;


PROVINSI BANTEN

15

l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN ke

kabupaten /kota;

m. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas

dan fungsinya;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

(1) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi,

evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang

Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.


(1), Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja


a. Merencanakan penyusun rencana kerja Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga Kerja;



yang berlaku;



d. Merencanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis operasional dibidang pelatihan dan Pemagangan,

Kelembagaan dan Akreditasi serta Bina Produktivitas;

e. Merencanakan penyusunan pedoman pengaturan

standarisasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;


PROVINSI BANTEN

16

f. Merencanakan pembinaan, pengembangan dan

pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

g. Merencanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan

bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

h. Merencanakan menyiapkan bahan pengendalian teknis

program dibidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja;

i. Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplafikasi dalam pelaksanakan tugas;

j. Merencanakan, pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan,

sesuai tugas dan fungsinya;



Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan

(1) Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi,

evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang

Pelatihan dan Pemagangan.


(1), Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan perencanaan penyusun rencana kerja

Pelatihan dan Pemagangan;



yang berlaku;




PROVINSI BANTEN

17

d. Melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional di Seksi Pelatihan dan Pemagangan;

e. Melaksanakan penyusunan pedoman pengaturan standarisasi


f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pelatihan

dan Pemagangan;

g. Melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan


h. Melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian teknis

program Pelatihan dan Pemagangan;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplafikasi

dalam pelaksanakan tugas;


dan fungsinya;



Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi

(1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas


evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dalam di

bidang Kelembagaan dan Akreditasi.


(1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi mempunyai rincian


a. Melaksanakan perencanaan penyusun rencana kerja

Kelembagaan dan Akreditasi;


PROVINSI BANTEN

18



yang berlaku;




operasional di Seksi Kelembagaan dan Akreditasi;


Kelembagaan dan Akreditasi pelatihan;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan





penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;




dan fungsinya;



Kepala Seksi Bina Produktivitas

(1) Kepala Seksi Bina Produktivitas mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga

Kerja dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan

perumusan kebijakan teknis operasional Bina Produktivitas.


PROVINSI BANTEN

19


(1), Kepala Seksi Bina Produktivitas mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. Melaksanakan perencanaan penyusun rencana kerja Bina

Produktivitas;



yang berlaku;




operasional di Seksi Bina Produktivitas;


Peningkatan Bina Produktivitas kelembagaan dan tenaga

kerja;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Bina

Produktivitas;


Bina Produktivitas;

h. Melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian teknis Bina

Produktivitas;




dan fungsinya;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,



PROVINSI BANTEN

20

Kepala Bidang Penempatan dan Transmigrasi

(1) Kepala Bidang Penempatan dan Transmigrasi mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan

perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Penempatan

dan Perluasan Tenaga Kerja.


(1), Kepala Bidang Penempatan dan Transmigrasi mempunyai


a. Merencanakan penyusun rencana kerja Bidang Penempatan

dan Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja;



yang berlaku;



d. Merencanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis operasional dibidang Pengembangan Pasar Kerja,

Penempatan Tenaga Kerja serta Perluasan dan Kesempatan

Kerja;

e. Merencanakan penyusunan pedoman pengaturan

standarisasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

f. Merencanakan pembinaan, pengembangan dan

pelaksanaan Pengembangan Pasar Kerja, Penempatan

Tenaga Kerja serta Perluasan dan Kesempatan Kerja;;


PROVINSI BANTEN

21

g. Merencanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan

bidang Pengembangan Pasar Kerja, Penempatan Tenaga

Kerja serta kegiatan ketransmigrasian;

h. Merencanakan menyiapkan bahan pengendalian teknis

program dibidang Penempatan Tenaga Kerja serta Perluasan

dan Ketransmigrasian;







Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Pasar Kerja

1. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan rencana

operasional Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


PROVINSI BANTEN

22

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja;

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi


sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

e) Penyiapan perumusan kebijakan Pengembangan Pasar Kerja

di bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja,

analisis jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan,

f) Penyiapan perumusan kebijakan perluasan kesempatan kerja

di bidang pengembangan padat karya, terapan teknologi

tepat guna, pendampingan dan kerjasama antar lembaga

serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;

g) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;

h) Menyusun bahan pedoman pengaturan standardisasi

Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

i) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pasar Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja;

j) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan

Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;


PROVINSI BANTEN

23

k) Menyusun bahan pengendalian teknis Pengembangan Pasar

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

l) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi


dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

m) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi


sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan


Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

(1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembinaan,

koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Penempatan Tenaga Kerja.


(1), Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai rincian


a. Melaksanakan perencanaan penyusun rencana kerja Seksi

Penempatan Tenaga Kerja;



yang berlaku;




PROVINSI BANTEN

24


operasional di Seksi Penempatan Tenaga Kerja;



f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Penempatan

Tenaga Kerja;








dan fungsinya;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Seksi Transmigrasi

(1) Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan

kebijakan teknis operasional di seksi Transmigrasi.


(1), Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. Merencanakan penyusunan rencana kerja seksi transmigrasi;



yang berlaku;


PROVINSI BANTEN

25



d. Merencanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan

teknis operasional dibidang fasilitasi perpindahan, Pengerahan

dan penempatan, dan pembinaan pasca penempatan

transmigrasi;

e. Merencanakan penyelenggaraan pembinaan,

pengembangan dan pelaksanaan dibidang, fasilitasi

perpindahan, Pengerahan dan penempatan, dan pembinaan

pasca penempatan transmigrasi;

f. Merencanakan pengendalian teknis program dibidang

fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan penempatan

trasmigrasi, dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;

g. Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pengendalian teknis dibidang fasilitasi perpindahan,

Pengerahan dan penempatan, dan pembinaan pasca

penempatan transmigrasi;

h. Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan

penempatan, dan pembinaan pasca penempatan

transmigrasi;

i. Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan

pengendalian kegiatan fasilitasi perpindahan, Pengerahan

dan penempatan, dan pembinaan pasca penempatan

transmigrasi;

j. Merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan

satuan kerja terkait;


PROVINSI BANTEN

26

k. Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan


l. Merencanakan, pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan,


m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik

lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan,

koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional

dibidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


(1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;



yang berlaku;



d. Merencanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis

operasional bidang lembaga hubungan industrial dan

penyelesaian perselisihan, pengupahan dan jaminan sosial,

serta pemesyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;


PROVINSI BANTEN

27

e. Merencanakan penyusunan rumusan bahan pengaturan

lembaga hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan,

pengupahan dan jaminan sosial, serta pemesyarakatan

hubungan industrial dan syarat kerja;

f. Merencanakan penyelenggaraaan koordinasi kegiatan

bidang lembaga hubungan industrial dan penyelesaian

perselisihan, pengupahan dan jaminan sosial, serta

pemesyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;

g. Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan bidang lembaga hubungan industrial dan

penyelesaian perselisihan, pengupahan dan jaminan sosial,

serta pemesyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;

h. Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan

pengendalian kegiatan, bidang lembaga hubungan industrial

dan penyelesaian perselisihan, pengupahan dan jaminan

sosial, serta pemesyarakatan hubungan industrial dan syarat

kerja;





j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan

(1) Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam


PROVINSI BANTEN

28


kebijakan teknis operasional di bidang Lembaga Hubungan

Industrial dan Penyelesaian Perselisihan.


(1), Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan penyusunan rencana kerja Seksi Lembaga

Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;



yang berlaku;



d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis

operasional Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan

Penyelesaian Perselisihan;

e. Melaksanakan penyusunan rumusan bahan pengaturan Seksi

Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;

f. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan Seksi

Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

di Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan;

h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan

pengendalian kegiatan Seksi Lembaga Hubungan Industrial

dan Penyelesaian Perselisihan;


PROVINSI BANTEN

29



j. Melaksanakan, pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan,




Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

(1) Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembinaan,

koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di

bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial.


(1), Kepala Seksi Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial


a. Merencanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengupahan

dan Jaminan Sosial;



yang berlaku;




operasional Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;


Pengupahan dan Jaminan Sosial;


PROVINSI BANTEN

30


Pengupahan dan Jaminan Sosial;


di Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;


pengendalian kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;





Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

(1) Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial


evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional

Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial.


(1), Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai rincian


a. Merencanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan

Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial;


PROVINSI BANTEN

31



yang berlaku;




operasional Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;


Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial;


Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian



di Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian



pengendalian kegiatan Seksi Kelembagaan Hubungan

Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;






PROVINSI BANTEN

32

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

(1) Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan

perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan.


(1), Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai


a. Merencanakan penyusunan rencana kerja Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan;



yang berlaku;



d. Merencanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis

operasional bidang norma kerja, keselamatan kerja dan

kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;

e. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan norma

kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta

penegakan hukum ketenagakerjaan;

f. Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan norma kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja,

serta penegakan hukum ketenagakerjaan;


PROVINSI BANTEN

33

g. Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan

pengendalian kegiatan, norma kerja, keselamatan kerja dan

kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;

h. Merencanakan koordinasi dan pembinaan norma kerja,

keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta penegakan

hukum ketenagakerjaan;

i. Merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan

satuan kerja terkait;

j. Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan


k. Merencanakan, pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan,


l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,


Kepala Seksi Norma Kerja

(1) Kepala Seksi Norma Kerja mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam


kebijakan teknis operasional Norma Kerja.


(1), Kepala Seksi Norma Kerja mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Norma

Kerja;



yang berlaku;


PROVINSI BANTEN

34



d. Melaksanakan perencanaan penyusunan bahan rumusan

kebijakan teknis operasional bidang norma kerja;

e. Melaksanakan perencanaan penyelenggaraan koordinasi

kegiatan norma kerja;

f. Melaksanakan penyusunan rumusan rancangan model

norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja,

perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak;;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Norma Kerja;


pengendalian kegiatan, di Norma Kerja;

i. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan norma kerja;

j. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja

dan satuan kerja terkait;



l. Merencanakan, pelaporan dan mengevaluasi hasil

kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(1) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi,


PROVINSI BANTEN

35

evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.


(1), Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja


a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja;



yang berlaku;




kebijakan teknis operasional bidang lembaga Norma



kegiatan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;



perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak;


kegiatan Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;


pengendalian kegiatan, Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

i. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Norma



PROVINSI BANTEN

36









Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

(1) Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi,

evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional Penegakan

Hukum Ketenagakerjaan.


(1), Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai


a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Penegakan

Hukum Ketenagakerjaan;



yang berlaku;




kebijakan teknis operasional bidang Penegakan Hukum

Ketenagakerjaan;


PROVINSI BANTEN

37


kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;



perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak;


kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;


pengendalian kegiatan, Penegakan Hukum

Ketenagakerjaan;

i. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Penegakan

Hukum Ketenagakerjaan;










PROVINSI BANTEN

38

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KEPALA DINAS

Subag.

Keuangan

Subag.Umum

dan Kepeg.

Subag.Progra

m Evlap.

Sekretaris

Kabid Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Tenaga kerja

Kabid

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Kabid Penempatan

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Kabid Pelatihan

Dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Kasi Pelatihan da

Pemagangan

Kasi Kelembagaan

dan Akreditasi

Kasie Bina

Produktivitas

Kasi

Transmigrasi

Kasi Penempatan

Tenaga Kerja

Kasi

Pengembangan

Pasar Kerja

Kasi Penegakan

Hukum

Ketenagakerjaan

Kasi Norma

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Kasi Norma Kerja

KasiPemasyaraka

tan Hubungan

Industrial dan

Syarat Kerja

Kasi Pengupahan

dan Jaminan

Sosial

Kasi Lembaga

Hubungan

Industrial dan

Penyelesaian

Perselisihan

Kelompok Jabatan

Fungsional

UPTD Balai Latihan Kerja

Industri ( BLKI )


PROVINSI BANTEN

39

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan personil yang berkualitas dan profesional serta

memiliki pengalaman dalam pengelolaan suatu organisasi atau

lembaga merupakan suatu keharusan.

1. Esselon II : 1 orang

2. Esselon III : 6 orang

3. Esselon IV : 18 orang

4. Staf : 85 orang

5. Pengawas : 65 orang

6. Instukrtur : 22 orang

7. Pengantar Kerja : 1 orang

8. Mediator : 3 orang

Jumlah Total ASN : 191 orang

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2017 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki pegawai sebanyak :

1. ASN : 191 Orang

2. Non ASN : 106 Orang

3. Jumlah total : 297 Orang

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 145 Orang

2. Perempuan 46 Orang

3. Total 191 Orang

Jumlah Pegawai Non ASN, berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-laki 64 Orang

2 Perempuan 42 Orang

Total 106


PROVINSI BANTEN

40

Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Personil Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Instruktur 22 Orang - 22

2 Pengawas 53 Orang 12 orang 65 Orang

3 Pengantar kerja 1 Orang 1 orang

4 Mediator 2 Orang 1 orang 3 orang

2.2.2. Aset Tetap

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten termasuk

organisasi perangkat daerah yang mempunyai kewajiban

menyelenggarakan ketenagakerjaan dan keteransmigrasian, aset

tetap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten,

tersebar pada Kabupaten/Kota, dan beberapa diantaranya tidak

dalam penguasaan, adapun aset tetap tahun 2016 sampai

dengan tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:

aset tetap tahun 2016 sebesar Rp158.439.589.964,00 terbilang

(seratus lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh sembilan

juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam

puluh empat rupiah) sedangkan aset tetap pada tahun 2017

sebesar Rp171.005.975.887 terbilang (seratus tujuh puluh satu milyar

lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau

mengalami peningkatan sebesar Rp12.439.589.964,73 atau 7,8

persen.


PROVINSI BANTEN

41

Tabel 2.1

Nilai dan Jenis Aset Tetap

Tabel 2.2

Alamat Gedung/Kantor Pelayanan

No Alamat/Gedung Kantor Ket

1 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi

Banten,JL.Syech Nawawi Al-Bantani, Curug

Kota Serang

2 UPTD Latihan Kerja, JL.Raya Serpong KM12

BSD

3 UPTD Pengawas Ketenagakerjaan

Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten LebakJL.

Raya Serang-Pandeglang KM.8 No.146

Palima Kita Serang

sewa

4 UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota

Serang dan Kota Cilegon, JL.Serang-

Cilegon KM.14 Drangong-Taktakan Kota

Serang

sewa

5 UPTD Pengawas Ketenagakerjaan

Kabupaten Tangerang,Jl.Printis

sewa

N

o

Uraian

Tahun

Ket. 2016

Rp(000)

2017

Rp(000)

1 Tanah 79,009,300 79,009,300

2 Peralatan dan

Mesin

50,098,541 57,688,522

3 Gedung dan

Bangunan

29,013,825 33,943,218

4 Jalan,Irigasi dan

Jaringan

225,223 272,235

5 Aset Tetap

Lainnya

2,700 2,700

6 Kontruksi Dalam

Pekerjaan

- -

7 Aset Lainnya 654,761 654,761


PROVINSI BANTEN

42

Kemerdekaan III Kota Tangerang

6 UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,

JL.Raya Serpong KM12 BSD

7 Gedung D'Taker Creatif Center, JL. Raya

Serang-Pandeglang,Karundang-Kota

Serang

Sewa

8 Asrama UPTD Latihan Kerja, jalan Griya

Raya Jerupang, Serpong-Kota Tangerang

Selatan

2.3 Kinerja Pelayanan

Tahun 2016 merupakan tahun kelima impelementasi Rencana

Strategis DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun

2012-2017. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi

yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi secara kongseptual,

analistis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai

langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk

memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

Penilaian terhadap capaian kinerja, program serta sasaran

dilakukan berdasarkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang

bersifat hasil (output) dan atau keluaran (outcome).Rentang skala

yang menentukan peringkat dari masing-masing kegiatan yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut :


PROVINSI BANTEN

43

Tabel 2.3

TABEL PENGKATEGORIAN PERINGKAT

Nilai Capaian Kinerja Kategori

80-100 Sangat Baik

70-80 Baik

60-70 Sedang

50-60 Kurang baik

<50 Buruk

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya

kesempatan dan

penyediaan

Menurunnya tingkat

pengangguran

terbuka 0,5% setiap

11,06% 9,55 % 115%

Cakupan kegiatan

peningkatan

keterampilan dan

kesempatan tenaga

kerja

528 Org 1.440 org 272%

2 Meningkatnya

kualitas dan

perlindungan

terhadap tenaga

kerja

Tingkat hubungan

industrial,

kesejahteraan pekerja

dan perlindungan

tenaga kerja

4,29 % 5,84 % 136%

3 Cakupan penyiapan,

pelayanan,

pembinaan dan

kebutuhan masyarakat

transmigran serta

meningkatnya

pendapatan perkapita

masyarakat

350 KK 122 KK 34,80%

Cakupan fasilitas

perpindahan dan

penempatan

transmigrasi

185 KK 70 KK 40%

4 Meningkatnya

pelayanan data

dan informasi publik

Ketersediaan data dan

informasi

pembangunan

1 paket 1 paket 100%

Terkendalinya

pertumbuhan,

pertambahan

jumlah serta

persebaran

penduduk


PROVINSI BANTEN

44

PROGRAM 1: PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan dokumen

informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat

direalisasikan seluruhnya, hal ini dikarenakan adanya kerjasama

internal dan eksternal yang sangat baik. Adapun kegiatan yang

mendukung terealisasinya pencapaian adalah kegiatan Penyusunan

Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

PROGRAM 2: PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Capaian indikator rasio meningkatnya hubungan industrial,

kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja telah

tercapai 5,84% dari target yang ditetapkan sebesar 4,29%.

Pencapaian 136,13% pada indikator ini menunjukan bahwa

perusahaan yang bisa terawasi hubungan industrial, kesejahteraan

dan perlindungan tenaga kerjanya baru sekitar 5,84% dari total

jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan

terbatasnya jumlah tenaga fungsional pengawas tenaga kerja dan

fungsional mediator yang dimiliki Disnakertrans Provinsi Banten. Hal ini

juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk

dapat mengakomodir kesulitan yang ada di dinas, karena akan

berdampak terhadap meningkatnya kondusifitas iklim investasi yang


PROVINSI BANTEN

45

ada di Provinsi Banten yang akan berpengaruh terhadap

Pendapatan Daerah.

Pencapaian ini didapat melalui kegiatan Peningkatan

pengawasan norma ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan

norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), peningkatan

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak,

peningkatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja, fasilitasi

penetapan UMP dan peningkatan pemasyarakatan hubungan

industrial dan syarat kerja.

PROGRAM 3: PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA DAN BERUSAHA

a. Rasio Meningkatnya keterampilan dan kesempatan tenaga

kerja

Capaian indikator rasio meningkatnya keterampilan dan

kesempatan tenaga kerja telah tercapai sebanyak 1.440 orang dari

target yang ditetapkan sebesar 528 orang. Pencapaian 272.72%

pada indikator ini menunjukan bahwa tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan keteampilan dan kesempatan kerja sudah

sesuai target.

Pencapaian ini didapat melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan keterampilan bagi pencari kerja BLKI Provinsi banten dan


PROVINSI BANTEN

46

Sosialisasi BLKI, penyusunan kurikulum dan penempatan hasil lulusan

BLKI.

b. Rasio Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap

Tahunnya

Capaian indikator rasio menurunnya tingkat pengangguran

terbuka 0,5% setiap tahunnya telah melampaui target, dari angka

yang di targetkan 11,06% telah tercapai 9,55%. Pencapaian 115,81%

pada indikator ini menunjukan bahwa jumlah pengangguran telah

berkurang di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian ini didapat melalui kegiatan Pelatihan

produktivitas dan peningkatan keterampilan para pencari kerja dan

tenaga daerah, rekrutmen dan seleksi pemagangan ke Jepang,

penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan pengembangan

kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

PROGRAM 4: PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN

BERUSAHA

Capaian indikator rasio terlaksananya penyiapan, pelayanan,

pembinaan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatnya

pendapatan perkapita masyarakat tidak mencapai target. Hal ini

dikarenakan program transmigrasi pada Provinsi harus mengikuti


PROVINSI BANTEN

47

program dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada

tahun 2015 Provinsi Banten hanya mendapat kuota sebanyak 122 KK

yang bisa diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Sedikitnya jumlah

kepala keluarga (KK) yang diberangkatkan bukan dikarenakan

sedikitnya animo masyarakat Banten terhadap program transmigrasi,

tapi karena kesiapan lahan dari daerah tujuan penerima

transmigrasi.

Pencapaian ini didapat melalui kegiatan Peningkatan dan

fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi, Fasilitasi

perpindahan transmigrasi dan Pembinaan pasca penempatan

transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2016 Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mengalami

penurunan anggaran sebesar 12,7% dibandingkan dengan tahun

2015. Peningkatan ini dialokasikan antara lain untuk pembelian

mesin-mesin peralatan pelatihan kerja, menambah jumlah volume

peserta pelatihan dan menambah jenis pelatihan berbasis

kompetensi yang ada di BLKI, meningkatkan volume dan jenis

pelatihan berbasis masyarakat/kewirausahaan yang ada di bidang

lapenta, serta meningkatkan frekuensi fasilitas penempatan tenaga


PROVINSI BANTEN

48

kerja/Job fair dari yang biasanya 1 tahun 1 kali menjadi 1 tahun 4

kali.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Disnakertrans Prov.Banten TA.2016

(Rp) %

BTL 12.132.000.000 17,23

1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran dan

fasilitas Aparatur

28.455.918.006 40,41

2 Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

1.093.496.500 1,55

3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

1.814.888.000 2,58

4 Pengembangan Kelembagaan,

Hubungan Industrial dan

Pengawasan Tenaga Kerja

9.261.814.950 13,15

5 Peningkatan produktiv itas,

Perluasan Kesempatan kerja dan

Berusaha

8.070.647.400 11,46

6 Peningkatan Keterampilan

Tenaga Kerja

5.978.595.444 8,49

7 Penyiapan, Pengerahan dan

Pembinaan Transmigrasi

3.604.639.700 5,12

70.412.000.000 100,00

No ProgramAnggaran

J U M L A H


PROVINSI BANTEN

49

Grafik 2.1

Alokasi Anggaran Disnakertrans TA.2016

Pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa alokasi anggaran

terbesar terdapat pada program peningkatan sarana dan

prasarana perkantoran dan fasilitas aparatur sebesar 40.41% yang

didalamnya terdapat pengadaan mesin-mesin untuk menunjang

pelatihan di BLKI dan di bagian Umum Dinas ttenaga kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Banten, berikutnya adalah program

Penbgembangan Kelembagaan Hubungan Industrial dan

perlindungan Tenaga Kerja sebesar 13,15% yang didalamnya

memfasilitasi segala bentuk pengawasan terhadap perusahaan

maupun tenaga kerjanya untuk mencegah terjadinya perselisihan


PROVINSI BANTEN

50

hubungan industrial yang bisa mempengaruhi iklim investasi di

Provinsi Banten. Peningkatan Produktivitas Perluasan kesempatan

Kerja dan Berusaha sebesar 11,46% merupakan program yang

memfasilitasi penempatan tenaga kerja/Job fair dan pelatihan

kewirausahaan/informal, Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

sebesar 8,49%, Penyiapan Pengarahan dan Pembinaan Transmigrasi

sebesar 5,12%, Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan

Daerah sebesar 2,58%, Penyiapan Data Pembangunan daerah

sebesar 1,55%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisa terkait dengan ketenagakerjaan dapat

dirumuskan bahwa tantangan dan peluang dalam pengembangan

layanan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten,

semakin besar, bila dikaitkan dengan jumlah pengangguran

termasuk terbesar dari 34 Provinsi.

2.4.1 Tantangan dalam pengembangan pelayanan

1. Populasi pencari kerja di Provinsi Banten tiap tahunnya relative

besar. Besarnya populasi pencari kerja tersebut jelas

merupakan tantangan tersendiri untuk Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten. Baik dalam hak akses Informasi,

Penempatan, Pelatihan, Pemagangan, sertifikasi Kompetensi

dan hal lain-lain.


PROVINSI BANTEN

51

2. Terbatasnya Pemerataan Kesempatan kerja, karena tidak

berimbangnya pasar kerja atau kebutuhan kerja dengan

angkatan kerja yang setiap tahun semakin bertambah.

3. Perhatian masyarakt luas (termasuk media dan lembaga

swadaya masyarakat) terhadap kinerja pemerintah provinsi

Banten terkait ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat

besar, termasuk dalam hal penetapan calon tenaga kerja,

perlindungan tenaga kerja, implementasi alih daya (out

sourcing) dan upah minimum regional. Hal ini tentu

memerlukan peningkatan layanan dan kinerja dinas Tenaga

kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten secara sungguh-

sungguh dan progresif dalam rangka mewujudkan aparatur

yang teknokratik.

4. Minimnya pertumbuhan lapangan kerja sektor informal, maka

perlu dilakukan langkah-langkah bersinergi dengan Lembaga

terkait.

5. Masih jauh dari kebutuhan UPTD Latihan Kerja terhadap

infrastruktur dan instruktur dalam upaya pengembangan

kompetensi dan life skill.

6. Masih kurangnya tenaga fungsional pengawas ketenaga

kerjaan, bila dibandingkan jumlah perusahaan sebanyak

15.000 tersebar pada delapan Kabupaten dan kota se Provinsi

Banten.

7. Beberapa Kab/Kota belum optimal menyiapkan UPTD Latihan

Kerja dan biaya operasional, disebabkan kemampuan

keuangan daerah.


PROVINSI BANTEN

52

2.4.2 Peluang pengembangan layanan.

Peluang dalam pengembagnan Layanan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Banten juga sangat besar antara lain :

1. Kedudukan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten yang sangat kuat sebagai salah satu organisasi

perangkat daerah yang menginterfensi Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Kemenakertrans No

166 Tahun 2014.

2. Wilayah Provinsi Banten yang sangat strategis dimana sebagai

Pintu gerbang Pulau jawa dari Pulau Sumatra, serta terhubung

ke Pusat Ibukota Jakarta.

3. Isu ketenagakerjaan merupakan isu global yang menjadi

perhatian penuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai

Pusat layanan dan penempatan dunia ketenagakerjaan.

4. Periode tahun 2017-2022 merupakan masa bakti baru bagi

Pemerintahan Provinsi Banten. Khususnya bagi Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih. Yang biasanya memunculkan spirit

baru, komitmen baru dan bahkan menciptakan terobosan

baru.

Dalam upaya meningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah menerapkan sistem

evaluasi dan monitoring secara terpadu. Penetapan Arah kebijakan

didasarkan pada evaluasi, Indikator Kinerja dan Penyusunan

Program yang terukur. Perencanaan berbasis pada sistem dan

proyeksi akan terus ditingkatkan dalam menyelaraskan dan


PROVINSI BANTEN

53

meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi

Banten.

2.3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Mengacu kepda undang-undang Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh Aparatur Sipil

Negara seperti Satuan Kedinasan Pemerintahan Pusat dan Daerah,

IKM tentu memiliki standarisasi secara nasional, dan berikut petunjuk

pelaksana dan teknis terkait pelaksanaan IKM :

2.3.1. Sasaran

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,

sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih

berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3.2. Manfaat

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat

diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing

unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;


PROVINSI BANTEN

54

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil

dan upaya yang perlu dilakukan;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara

pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah

dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang

kinerja unit pelayanan.

2.3.3. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan

dalam Keputusan Men.Pan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid”

dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk

dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai

berikut:

1. Prosedur pelayanan,yaitu kemudahan tahapan pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi

kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan

administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan

sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan

kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama,

jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi

waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;


PROVINSI BANTEN

55

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan

wewenang dan tanggung jawab petugas dalam

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan

ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit

penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan

pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status

masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan

menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan

masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh

unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya

yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu

pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan,yaitu kondisi sarana dan prasarana

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14. Keamanan Pelayanan,yaitu terjaminnya tingkat keamanan

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana

yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.


PROVINSI BANTEN

56

Untuk selanjutnya pelaksanaan Pengukuran Indeks kepuasan

masyarakat terjadwal secara tetap dan secara internal OPD

membentuk tim kecil dalam meregulasi teknis pelaksanaan, adapun

operator pelaksana OPD bisa menunjuk pihak ke ketiga seperti BPS,

Konsultan, Dunia Kampus atau Lembaga yang Kredibel.


PROVINSI BANTEN

57

Hasil Identifikasi permasalahan yang sering muncul terhadap

tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Provinsi Banten

Aspek Kajian

Telaahan

Permasalahan

Prediksi

Capaia

n Saat

Ini

Standart

Yg

digunak

an

Pengaruh

Faktor Internal

Pengaruh Faktor

External

Permasalahan

Layanan OPD

1. Pelayanan

akses

informasi bagi

pencari kerja

60% Renstra

OPD

1.1.Sistem

informasi

manajemen

Ketenagakerja

an

OPD

1.2.Infrastruktur

system

informasi

berbasis TIK

belum

merata

1.3.Peningkatan

efektivitas

sistem

informasi

Ketenagakerj

aan

2. Pelayanan

penempatan

tenaga kerja

25% SPM 50%

2.1 Sistem

informasi

pasar

tenaga

kerja

2.2 Kerja sama

antara OPD

dengan

industri /

asosiasi

dunia

usaha

2.1 Pertumbuhan

dunia usaha

2.2 Relevansi

kompetensi

calon

tenaga kerja

dengan

kebutuhan

dunia

usaha

2.1

Pengembang

an

sistem

informasi

tenaga kerja

2.2

Penguatan

Kerjasama

dunia

usaha

3.1 Indentifikasi Permasalahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


PROVINSI BANTEN

58

3. Pelayanan

pelatihan

kerja

33% SPM 60%

3.1.Daya

dukung BLK

/ UPT untuk

menyelengg

arakan

pelatihan

3.2. Dukungan

pihak

swasta

3.3.Perlu

meningkatka

n

kapasitas

dan

kualitas

layanan

pelatihan di

BLK/UPT

4. Pelayanan

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial

30% SPM

100%

4.1.Kapasitas

OPD

dalam

penyelesaia

n

perselisihan

4.2.Kebijakan

pemerintah

4.3.

Kepedulian

dunia

usaha

4.4.Kecepatan

dan

ketepatan

OPD

dalam

mencapai

perselisihan

5. Pelaksanaan

kepesertaan

jamsostek

30% SPM

100%

5.1.Kapasitas

sosialisasi

jamsostek

5.2.Respon dunia

usaha

5.1.Peningkatan

kapasitas

sosialisasi

jamsostek

6. Pelayanan

pengawasan

Ketenagakerj

aan

20% SPM 80%

6.1.Kapasitas

pengawasan

ketenaga

kerjaan

6.2.Dukungan

kementrans

6.3.Respon

dunia

usaha terhadap pengawas‐an

Ketenagakerjaa

n

6.4.Peningkatan

kapasitas

pengawasan

Ketenagakerja

an

7.Fasilitas bagi

calon

transmigran

100% Renstra

OPD

7.1 Anggaran

OPD

7.1 Budaya

masyarakat

(Banten)

7.2Kebijakan

Pemerintah

7.3.Peningkatan

profesionalisme

anggaran

fasilitasi

calon

transmigran

8. Tata Kelola -Lap Renstra 8.1Budaya akuntabi‐

8.2.Budaya

Birokrasi/

8.3. Peningkata

n

3.2 VISI MISI KEPALA DAERAH

Dengan semangat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, maka

singkronisasi terhadap Perencanaan dan penyusunan program

Ketenagakerjaan dan Ketranasmigrasian Provinsi Banten akan


PROVINSI BANTEN

59

menyesuaikan dengan agenda dan Visi, Misi Gubernur dan Wakil

Gubernur. Maka dibutuhkan sebuah kajian atau telaah dalam

membuat arah kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrsian lima

tahun kedapan, dan berikut kupasan terhadap Visi Misi Gubernur

dan Wakil Gubernur:

Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 adalah :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAKUL KARIMAH”

Visi besar yang menjadi spirit sekaligus ruh Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan kondisi

dan prospektif Provinsi Banten lima tahun kedepan, menjadikan

Provinsi Banten sejajar dengan Provinsi-Provinsi maju yang ada di

Indonesia bahkan menjadi Banten sebagai Provinsi yang dapat

disetarakan dengan level Internasional dengan tetap

mengedepankan karakteristik antara lain:

1. Memiliki daya saing global;

2. Menciptakan masyarakat yang produktif, Harmonis,

berkepribadian dan berbudaya dalam bingkai Akhlakul Karimah.

3. Memiliki daya dukung dan menjamin kehidupan yang aman,

nyaman, berkelanjutan;

4. Terpeliharanya semangat kebersamaan untuk mengembalikan

Kejayaan Banten menuju “Banten Gold”

5. Didukung oleh pemerintahan yang baik, transparan, dan

amanah yang berorientasi kepada pelayanan prima bagi publik.


PROVINSI BANTEN

60

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun

2017-2022, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

berkualitas.

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Misi yang diemban untuk mencapai visi tersebut di atas

dikelompokan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar

Pelayanan Aparatur, Pilar Infrastruktur dan Lingkungan hidup, Pilar

Pendidikan, Kesehatan (Sosial) dan Pilar Ekonomi, dengan

penjelasan sebagai berikut :

Misi Pertama: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik, Pada hakikatnya hal ini merupakan pelaksanaan dari sasaran

Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan

operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia

(SDM), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/kabupaten dan

Provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi

kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta

berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu

didorong untuk menunjang perwujudan Provinsi Banten sebagai

daerah yang memiliki karakteristik tersendiri, modern dan berdaya


PROVINSI BANTEN

61

saing di masa depan. Tata kepemerintahan yang baik (good

governance) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi

pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui

reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan

kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan

manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan

publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga

melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di

Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebenarnya telah dimulai

dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai

(rekruitmen) secara online, peningkatan koordinasi pengawasan dan

pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem

dan prosedur ketata-laksanaan yang tidak berbelit-belit, serta

penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas,

disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara

perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah,

monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi

serta tata kelola Pemerintah Provinsi Banten masih dirasa belum

optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Terpadu Satu

Atap yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses

perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran,

pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses

penyediaan barang dan jasa dan pelayanan administrasi


PROVINSI BANTEN

62

kependudukan akan lebih dikembangkan dan dapat diakses secara

online melalui sistem informasi terintegrasi.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan Provinsi

Banten tahun 2017-2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam

pelaksanaan misi ke-1 (“Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik), misi ke -3 (meningkatkan akses dan pemerataan

pendidikan berkualitas, dan misi ke-5 (“Meningkatkan kualitas

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi).

Ketiga misi ini (misi ke 1, misi ke 2 dan misi ke 5) akan menjadi

konsentrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

dalam menjabarkan sekaligus ikut merumuskan pembangunan

Banten dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, adapun

langkah dalam menjabarkan sekaligus merumuskan untuk

percepatan pencapaian terwujudnya Visi Misi Gubernur dan Wakil

Gubernur Banten, maka tahapan-tahapan yang akan di

kembangkan sebagai berikut :

1. Telaah Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja Republik

Indonesia.

2. Telaah Visi Misi Gubernur dan Wakil Banten.

3. Indenfikasi masalah Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi

Banten.

4. Penentuan Isu-isu Strategis Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

5. Matriks Rencana Kerja dan Target Pencapaian.


PROVINSI BANTEN

63

Sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 3

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata

kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berimplikasi

pada perubahan nomenklatur unit kerja serta adanya perubahan

kebijakan pembangunan ketransmigrasian dan berbagai dinamika

lingkungan strategis, maka melalui Peraturan Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012, Rencana Strategis

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut kemudian

diubah. Di dalam dokumen Rencana Strategis tersebut dinyatakan

bahwa sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang

Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari

upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya

alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat

Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang

Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan

terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja,

3.3 Telaah Rencana Strategis (RENSTRA) Kemenakertrans RI


PROVINSI BANTEN

64

ketenangan berusaha, yang dilaksanakan melalui berbagai

kebijakan.

Selaras dengan pembangunan nasional, arah kebijakan dan

strategi pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian

dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional,

pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan wilayah.

1. Arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan

ketenagakerjaan dalam kerangka pembangunan Nasional, adapun

agenda prioritas pembangunan nasional terkait dengan

pembangunan ketenagakerjaan yaitu:

a. Agenda prioritas melindungi hak dan keselamatan pekerja

migran, dengan arah kebijakan dan strategi:

1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan;

2) Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan

perlindungan;

3) Membekali pekerja migran dengan pengetahuan,

pendidikan dan keahlian;

4) Memperbesar Pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja

melalui pengenalan jasa keuangan

5) Meningkatkan perlindungan melalui peningkatan

pengawasan dan peningkatan kesejahteraan serta

penyusunan skema asuransi yang efektif.

b. Agenda prioritas peningkatan daya saing tenaga kerja,

dengan arah kebijakan dan strategi:

1) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;


PROVINSI BANTEN

65

2) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan

hubungan industrial yang harmonis.

Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan

bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan

ketenagakerjaan diarahkan untuk:

a. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar

tenaga global;

b. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan

memperbaiki iklim ketenagakerjaan;

c. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya

produktif;

d. Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan;

e. Memfungsikan pasar tenaga kerja;

f. Memperluas kerjasama dalam rangka melindungi hak dan

keselamatan tenaga migram;

g. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan;

h. Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan

dan keahlian;

i. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja;

j. Pelaksanaan system jaminan sosial nasional;

k. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah;

l. Perluasan kesempatan kerja bukan penerima upah dan bukan

pekerja.

Dalam kerangka pembangunan wilayah, kebijakan dan strategi

pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung:

a. Pengembangan kawasan strategis;

b. Pengemabangan kawasan perkotaan dan pedesaan;


PROVINSI BANTEN

66

c. Pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;

d. Penanggulangan bencana;

e. Pengembangan tata ruang wilayah nasional;

f. Tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi kementerian

ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan

arah kebijakan pembangunan nasional, maka dirumuskan 9

(Sembilan) agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan

yang disebut NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu:

1) Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional;

2) Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja;

3) Percepatan sertifikasi profesi;

4) Perluasan kesempatan kerja formal;

5) Penguatan wirausaha produktif;

6) Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif;

7) Penegakan hukum ketenagakerjaan

8) Peningkatan perlindungan pekerja migran;

9) Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan

akuntabel.

Adapun arah kebijakan dan strategi kementerian

ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk

memasuki pasar tenaga kerja.

1) Harmoniasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui

kerjasama lintas sector, lintas daerah dan lintas Negara

mitra bisnis dalam rangka keterbukaan pasar.


PROVINSI BANTEN

67

2) Pengembangan program kemitraan antara pemerintah

dengan dunia usaha/industry dan antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan

kualitas tenaga kerja.

3) Pengembangan pola pendanaan pelatihan.

4) Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melaui

pengelolaan program pelatihan yang komprehensif

dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat

pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan

pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta

lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan

pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota.

5) Peningkatan kualistas system tata kelola program pelatihan

untuk menpercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi

sosialisasi program pelatihan secara lebih insentif dan

ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki

lapangan pasar tenaga kerja.

6) Identifikasi dan memilih sector/sub sector yang dinilai

tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga

menjadi focus untuk dikembangkan.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan

Pemberdayaan Tenaga Kerja.

1) Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya

produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja;

2) Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis

masyarakat;


PROVINSI BANTEN

68

3) Fasilitasi moblitas tenaga kerja internal dan eksternal serta

menfungsikan pasar tenaga kerja;

4) Perlindungan pekerja migran.

c. Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis dan

memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

1) Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan

kerjasama hubungan industry;

2) Memwujudkan system pengupahan yang adil;

3) Meningkatkan program perlindungan social bagi

pekerja/buruh;

4) Menerapkan prinsip-prinsip hubungan insustrial dalam

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

5) Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja,

kesejahteraan dan analisis diskriminasi.

d. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja, menciptakan rasa

keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system

pengawasan ketenagakerjaan.

1) Mengembagkan system pengawasan ketenagakerjaan;

2) Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan

norma ketenagakerjaan dan K3.

3) Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk

terburuk pekerjaan untuk anak melalui peningkatan peran

dan intervensi untuk menarik pekerja anak dari bentuk

terburuk pekerjaan untuk anak untuk dikembalikan keminat

dan bakatnya melaui dunia pendidikan.


PROVINSI BANTEN

69

4) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan

jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang

menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan

pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia

di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja

asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan

kebeasan berserikat, norma jaminan social tenaga kerja

melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

5) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan

dan norma kerja anak.

6) Meninkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma

keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan

jumlah perusahaan yang menerapkan norma

kelembagaan, keahlian dan system manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat

uap, dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik

dan penaggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja,

norma lingkungan kerja, dan bahan berbahaya dan

penanganan HIV-AIDS di Perusahaan serta pengkajian dan

penetapan standard K3, pengujian dan pemeriksaan K3,

jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3,

promosi dan sosialisasi K3.

7) Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah,

terutama di wilayah industry, dalam upaya penguatan

lembaga pengawasan ketenagakerjaan sesuai Undang-

undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


PROVINSI BANTEN

70

e. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan

internal, serta perfencanaan dan pengembangan).

Arah kebijakan fungsi pendukung adalah meningkatkan

kualitas manajemen internal kearah tata kelola pemerintahan

yang baik, meningkatkan kualitas aparatur, peningkatan

kualitas pemanfaatan hasil perfencanaan tenaga kerja,

penelitian, pengembangan serta data dan informasi, dan

pelaksanaan e-government sebagai dasar perumusan

kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan

layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan

peruntukan lainnya;

1. Pembangunan lahan tidur, daerah tertinggal, dan kawasan

strategis secara terintegrasi untuk dijadikan industri berbasis

masyarakat daerah.

2. Pembangunan Sinergisitas lintas Organiasi Perangkat

Daerah dan Industri dalam mempublikasikan konsep

transmigrasi lokal.

3. Mermusukan konsep pengembangan transmigrasi lokal

sebagai daya tarik desa di kawasan transmigrasi dan

menjadikan Ikon Daerah.

4. Membangun keterkaitan antara Karakteristik SDM, SDA dan

Lingkungan dalam lingkup transmigrasi Lokal.

5. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal;

6. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan


PROVINSI BANTEN

71

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang

Ketenagakerjaan, maka ditetapkan visi Kementerian

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2014-2019, sebagai

berikut:

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF,

BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui

penjabaran misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan

penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di

luar negeri;

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan

sosial tenaga kerja;

4. Meningkatkan pelindungan Ketenagakerjaan;

5. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan

penempatan transmigrasi;

6. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan

kawasan transmigrasi;

7. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif

dan terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance), meningkatkan efektivitas

pengawasan intern, dan melaksanakan penelitian,

pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang

efektif.


PROVINSI BANTEN

72

Setelah melakukan penelaahan terhadap Rencana Strategis

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Tahun

2014-2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengidentifikasi

permasalahan pelayanan, faktor penghambat, dan faktor

pendorong terhadap pencapaian sasaran jangka menengah

kementerian tersebut sebagaimana disajikan berikut ini :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

berdasarkan Sasaran Renstra Kemenakertrans 2014-2019 beserta

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan

Penanganannya dan Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra

No

Sasaran Jangka

Menengah

Kemenkertrans

Permasalahan

Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Faktor Pendukung

1.

2.

3.

4.

Tersedianya Standar

Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

(SKKNI) dan tenaga

kerja serta calon

transmigran yang

kompeten dan

produktif

Diterapkannya tata

kelola yang baik oleh

lembaga pelatihan

berbasis kompetensi

Terselenggaranya

program

pemagangan dalam

dan luar negeri sesuai

kebutuhan pasar kerja

Meningkatnya

kompetensi instruktur,

PSM dan tenaga

pelatihan

a. Belum sinkronnya

indikator kinerja OPD

dan indikator kinerja

kemenakertrans

b. Kapasitas dan

jenis layanan

pelatihan di BLK/UPT

kurang memadai

c. Minim instruktur

pelatihan yg

kompeten untuk

keahlian/profesi

tertentu terutama

pada sektor

ekonomi kreatif

d.Belum mantapnya

sistem manajemen

pelatihan di BLK/UPT

e. Belum optimalnya

kerjasama dengan

a.Blm

terwujudnya

reformasi

birokrasi di

OPD, khususnya

dalam aspek

ketatalaksanaa

n dan aspek

SDM.

b.Belum

berkembangny

a budaya

kemitraan

(public private

partnership)

c.Masih

rendahnya

kepedulian dan

partisipasi

perusahaan

terhadap

penerapan

a. Posisi wilayah

kerja OPD

sangat strategis

dan menjadi

patok duga

bagi OPD

sejenis di

provinsi lain

b. APBD Provinsi

Banten relatif

sangat besar

dan dapat

menjadi

“modal” bagi

pengembanga

n pelayanan

OPD

c.Isu

Ketenagakerjaa

n telah menjadi

isu global yang

menjadi


PROVINSI BANTEN

73

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Terlaksananya

pelatihan calon

wirausaha baru

Meningkatnya

produktivitas dan

tenaga kerja

perusahaan

Terlaksananya

sertifikasi kompetensi

tenaga kerja

Terbangunnya

layanan sistem

informasi pasar kerja

Terfasilitasinya

pelayanan

penempatan tenaga

kerja dalam negeri .

Meningkatnya

perluasan kesempatan

kerja di berbagai

bidang usaha

produktif

Meningkatnya

pelayanan dan

pengendalian

penggunaan tenaga

kerja asing

Meningkatnya jumlah

masyarakat yang

menerima manfaat

program, jumlah

rekomendasi dan

menguatnya jejaring

kerjasama dalam

rangka penempatan

dan perluasan

industri dlm kegiatan

pemagangan dan

penempatan calon

TK

f. Belum optimalnya

layanan pelatihan

calon wirausaha

baru yang secara

efektif berperan

sebagai inkubator

bisnis

g. Belum

terwujudnya system

informasi pasar

tenaga kerja yang

kredibel di tingkat

provinsi, kota, dan

kecamatan

h. Masih lemahnya

pelayanan dan

pengendalian

tenaga kerja asing

i. Masih lemahnya

sistem pengawasan

Ketenagakerjaan,

termasuk

keterbatasan

tenaga pengawas

Ketenagakerjaan

sistem

pengupahan

dan jaminan

sosial yang

lebih baik

d. Belum

sinkronnya

kebijakan pusat‐ daerah

dalam fasilitasi

calon

transmigran

perhatian lintas

Negara dan lembaga‐ lemb

aga

internasional


PROVINSI BANTEN

74

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

kesempatan kerja

Tercapainya

penerapan syarat-

syarat kerja dalam

hubungan kerja

Tercapainya tata

kelola kelembagaan

dan pemasyarakatan

HI

Menurunnya tingkat

perselisihan hubungan

industrial

Diterapkannya

pengupahan dan

jaminan sosial tenaga

kerja yang lebih baik

Meningkatnya

perlindungan pekerja

perempuan dan

terhapusnya pekerja

anak

Meningkatnya aturan

waktu kerja, waktu

istirahat dan

pengupahan,

penempatan dan

pelatihan tenaga

kerja, hubungan kerja

dan kebebasan

berserikat serta

pekerja yang

menerima hak jaminan

sosial tenaga kerja

Meningkatnya

penerapan

manajemen dan

standar keselamatan

dan kesehatan

Meningkatnya kualitas


PROVINSI BANTEN

75

20.

21.

teknis pemeriksaan

dan penyidikan norma

Ketenagakerjaan

Terfasilitasinya

penempatan

transmigran

Meningkatnya

kapasitas masyarakat

transmigrasi yang

produktif, sehat,

terdidik dan

kelembagaan yang

berfungsi di kawasan

transmigrasi.

Terhadap visi yang dijabarkan melalui misi Gubernur Banten

dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, maka misi ke-1

terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi mengambil langkah-langkah strategis dalam ikut

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan

membuat matriks probability pelayanan dan target capaian secara

internal.

Misi ke-1 dan program ke 21 terkait pemberdayaan ekonomi

kreatif yang juga menjadi konsen Gubernur dan Wakil Gubernur

2017-2022, Misi ke-1 dan program ke 21 inilah yang sangat Liner

dengan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten, yang saat ini sedang dikembangkan melalui Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, dengan wadah Creative Centre.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mensukseskan juga

program peciptaan lapangan pekerjaan dengan program

3.4 Telaah Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubenur Banten 2017-2022


PROVINSI BANTEN

76

pemagangan terapan yang sedang dirumuskan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, berikut matriks pemetaan

dalam rangka memudahkan Identifikasi permasalahan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Banten 2017-2022

Visi Ke 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang bersih (Clean

Governance)

No Misi dan

Program

Provinsi

Banten

Permasalahan

Layanan

Faktor

Penghambat

Faktor

Pendorong

1 Program

Tata kelola

Pemerintah

an

- Peningkat

an indeks

kepuasan

masyaraka

t dalam

pelayanan

publik

Akses terhadap

peningkatan

kapasitas

pegawai belum

memadai.

Disiplin dan Kinerja

pegawai OPD

belum Memadai

Budaya kerja

dengan

menggunakan

Teknologi

1. Belum ada

pemetaan

kapasitas

pegawai OPD

2. Belum ada

Sistem yg

Mendorong pd

peningkatan

kapasitas

pegawai OPD

3. Sistem

rekruitment

pegawai

kredibel, terbuka

dan sesuai

competency

sepnuhnya

belum

Minat

pegawai

untuk

peningkata

n kapasitas

pegawai

sangat

besar

Perlu

dukungan

legalitas/pa

yun hukum

untuk

efektifitas

penilaian

pegawai

OPD

Komitmen

Pelaksanaa


PROVINSI BANTEN

77

diterpakan

dalam sistem

penerimaan

pegawai.

1. Sistem Penilaian

Kinerja

pegawai belum

mak.

Diterapkan.

2. Belum

memadai

penerapan

sistem reward &

punishment

pegawai

3. Reformasi

Birokrasi belum

sepenuhnya

berjalan.

Belum ada cetak

biru penguatan

terkait

penggunaan TIK

pegawai OPD

Belum ada cetak

biru peningkatan

sistem data dan

pengelohan

informasi OPD

n reformasi

Birokrasi

telah Jauh

berkemban

g

Fasilitas TIK

OPD Sudah

Memadai

Penguatan

legalitas TIK

untk OPD

Sudah

Memadai.

Komitment

pemerintah

dalam

peningkata

n sistem

komunikasi

data

informasi

sangat

besar.

Telah

ditetapkan

UU No.14

thn 2008

tentang KIP.

Dan UU

No.25 thn

2009

tentang

Pelyanan

Publik.


PROVINSI BANTEN

78

Dengan telaah terhadap misi dan visi Gubernur dan Wakil

Gubernur Banten 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

telah menjabarkan dalam matriks dalam rangka peningkatan tata

kelola pemerintahan yang bersih (clean governance). Dengan

matriks tersebut diharapkan variabel-varibel yang menjadi

konsentrasi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang

bersih dicapai. Karena rumusan yang ditetapkan dalam matriks

tersebut sudah disesuaikan analisa berdasarkan standar operasional

prosedur pegawai organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan

rutinitas sebagai ASN.

Tabel 3.4





Misi ke 3 : Meningkatkan Akses dan Pemetaan Pelayanan Pendidikan berkualitas

Program Gubernur & Wk.Gubenur

No Misi dan Program Provinsi

Banten

Permasalahan

Layanan

Faktor Penghambat Faktor

Pendorong

1. Tersedianya Lapangan Kerja

bagi masyarakat, dan

tersedianya tenaga kerja yang kompeten.

1.Program Pelatihan dan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja; 2.Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja

Industri

Pelatihan berbasis

masyarakat/mandi

ri masih belum tersedia tempat

pelatihan yang memadai

- Kuota Tenaga instruktur belum

terpenuhi;

- Peralatan pelatihan kerja

yang tdk sesuai

dengan era

Adanya pembatasan

penggunaan fasilitas

kantor, diluar fasilitas

pemerintah

- Belum adanya

penerimaan CPNS

spesifikasi instruktur

pekerja industry.

- Keterbatasan

Anggaran

Komitmen pemerintah

mengurangi

pengangguran, dan mengentaskan

kemiskinan

- Komitmen pemerintah untuk menerima CPNS

sesuai dengan kebutuhan

- Komitmen kepala Daerah bersama

dengan beberapa OPD

terkait,


PROVINSI BANTEN

79

industrial;

memprioritaskan

peningkatan kompetensi

dan atau

pengembangan SDM

masyarakat.

Tabel 3.5





Misi ke 6 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

No Misi dan Program Provinsi

Banten

Permasalahan

Layanan

Faktor Penghambat Faktor

Pendorong

1

Penciptaan iklim investasi

melalui perbaikan perizinan,

infrastruktur, Regulasi

Tenaga Kerja, fasilitasi

sumber energy dan

menciptakan keamanan dan

ketertiban untuk

meningkatkan daya saing

daerah

1. Program Pengawasan

Ketenagakerjaan

2. Program peningkatan

Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

-Program Penempatan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Akses terhadap

Peningkatan

Legalitas Lembaga belum Memadai

Akses peningkatan

pembentukan

jaringan belum

memadai

- Belum optimalnya

pelaksanaan pengawasan

- Perusahaan belum

optimal memberikan

jaminan social

ketenagakerjaan

- Keterbatasan

layanan informasi

lowongan kerja;

1. Konsep Kreativitas dan

Inovasi pegawai OPD

belum Menyeluruh.

2. Peningkatan Legalitas

kelembagaan belum

memadai.

- Masih terbatasnya

sarana penunjang

pengawasan

ketenagakerjaan; - Masih kurangnya tenaga

fungsional pengawasan - Masih adanya tenaga

kerja outsorsing;

- Kemampuan finansial

perusahaan

- Belum semua

perusahaan melaporkan

kebutuhan tenaga

Komitmen untuk sebuah

karya dan Inovasi baru

sangat besar.

Komitmen

Pengembangan terhadap

Industri kreatif Semakin

berkembang dan

menghasilkan.

Perlu adanya komitmen

Pelaksanaan Pengawasan secara

professional

- Diatur dalam peraturan-

perundangan

-Telah diterbitkanya Pergub.informasi

lowongan kerja


PROVINSI BANTEN

80

- Belum tersedianya

ruang/tempat pelaksanaan

seleksi pencari

kerja

kepada pemerintah;

- Keterbatasan

perusahaan dalam

menfasilitasi seleksi

perekrutan tenaga kerja

Program point ke-21 yang menjadi konsesntrasi Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Banten 2017-2022 telah dijabarkan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan pembentukan

Disnaker Creative Centre atau D’taker Creative Centre, lembaga ini

konsentrasi terhadap pengembangan industri kreatif berbasis

masyarakat, D’Taker Creative Centre juga didirikan dalam rangka

membangun jejaring binaan komunitas kreatif yang tersebar di

banten. Fungsi Galery dan konsultan dikembangkan dalam

kelembgaan D’Taker. Ini perwujudan Dinas Tenaga Kerja Provinsi

Banten dalam meningkatkan Industri kreatif yang ada di Provinsi

Banten.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kajian dalam prespektif

ke-kinian dan realitas data pengangguran yang ada di Provinsi

Banten, maka isu strategis dapat dipetakan menjadi beberapa

faktor utama dan sub faktor yang mempengaruhinya. Ini

memudahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

memudahkan penjabaran persoalan yang kerap menjadi pekerjaan

rumah yang seakan tidak pernah hilang, dan berikut beberapa

3.5 Penentuan Isu–isu Strategis Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan Provinsi Banten


PROVINSI BANTEN

81

faktor dan sub faktor yang diangkat menjadi isu strategis Dinas

Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai

berikut :

1. Perencanaan tenaga kerja

2. Penduduk dan tenaga kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja muda;

Tingkat pekerja anak (10 – 17 tahun)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pekerja tidak penuh

3. Pelatihan, Kompetensi Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat kapasitas pelatihan kerja;

Tingkat lulusan pelatihan kerja dan tingkat lembaga latihan

kerja yang terakreditasi

Laju pertumbuhan PRDB per tenaga kerja.

2. Pengawasan Ketenagakerjaan

Tingkat penerapan SMK3 di perusahaan

Tingkat kecelakaan kerja

Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan

4. Hubungan Indutrial dan Jamsostek

Pengupahan dan kesejahteraan pekerja

tingkat perusahaan yang menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan;

tingkat pp yang disahkan, tingkat PKB yang disahkan, tingkat

LKS Bripartit diperusahaan;

tingkat perselisihan hubungan industrial


PROVINSI BANTEN

82

5. Kesempatan kerja

kesempatan kerja sector formal dan informal

tingkat kesempatan kerja, laki-laki dan perempuan

6. Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat.

Solusi Penanganan :

Peningkatan Kapasitas pegawai sesuai kompetensi

Pemaksimalan tugas dan fungsi bidang dengan inovasi baru

7. Belum optimalnya penyelarasan Program Kerja Dinas/badan

yang menangani ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada

pemerintah Kabupaten/Kota

8. Revitalisasi dan transformasi Konsep Pengembangan Transmigrasi

9. Revitalisasi Konsep Pengembangan UPTD BLKI/Latihan Kerja

10. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan

personil pengawasan ketenagakerjaan.

Program

Kegiatan

SKPD

Keamanan wisatawan

Angka kriminalitasTarget : 5%

Daya saing UKM

% UMKM yang sehatTarget 70%

Pencegahan kriminalitas

% potensi kriminalitas yang dicegah

Target : 90%

Iklim usaha kondusif

Jumlah UMKM baruTarget : 2000

1.Patroli keamanan2.Sosialisasi pencegahan

1.Pelatihan usaha baru2.Bantuan koperasi

Sat Pol PP Dinas Koperasi dan UKM

Rp.4.000.000.000 Rp.2.000.000.000

Pro

gra

m

follow

re

sult

Money

follow

pro

gra

m

Meningkatkan Industri PariwisataPDRB sektor pariwisata

Target : 10%

aya saing UKM

% UMKM yang sehatTarget 70%

Daya saing pariwisata

Kunjungan wisatawanTarget : 6 juta

Konektifitas antar daerah

Indeks aksesibilitasTarget : 8

Kualitas lingkungan hidup

Indeks LHTarget: 80

klim usaha kondusif

Jumlah UMKM baruTarget : 2000

Pemasaran pariwisata

% peningkatan wisatawanTarget : 5%

Layanan angkutan

% penumpang yang dilayani

Target : 90%

Kesehatan lingkungan hidup

% penumpang yang dilayaniTarget : 90%

Pelatihan usaha baruBantuan koperasi

1.Penyelenggaraan promosi2.Penyelenggaran travel

dialog

1.Pemantauan angkutan jalan

2.Uji KIR Kendaraan

1.Pengelolaan sampah2.Sosialisasi hidup sehat

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup

Rp.2.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.1.500.000.000 Rp.900.000.000

Kualitas lingkungan hidup

Indeks LHTarget: 80

Kesehatan lingkungan hidup

% penumpang yang dilayaniTarget : 90%

Pengelolaan sampahSosialisasi hidup sehat

Dinas Lingkungan Hidup

Rp.900.000.000

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Prov. Banten

KETERANGAN

1 2 3 4

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE :

VISI, MISI GUBERNUR TERPILH

AKAN MENJADI KERANGKA RPJMD

TELAAH VISI, MISI GUBERNUR BANTEN (RPJMD) TERHADAP RENCANA STRATEGIS DISNAKERTRANS PROV. BANTEN

1. Peningkatan Daya saing & Produktifitas, 2. Pemberdayaan & Peningkatan Ekonomi masyarakat, 3. Pengembangan Kawasan ekonomi Kreatif

Peningkatan IPK Prov. Banten

Sasaran :

1. Peningkatan Kualitas &

kapasitas Pelayanan Aparatur

2. Peningkatan Produktifitas &

Sinergistas Hub.Industri & SKPD

Terkait .

Peningkatan Kualiatas & Kapasitas

Training & Produktiftitas Daerah.

Sasaran :

- Peningkatan waktu dan jumlah

Peserta Pelatihan

- Penetapan materi pelatihan &

Produktiftas Daerah berbasis

Pasar kerja & Hasil Kerja.

Pengembangan & Pemberdayaan

Industri Kreatif Masyarakat.

Sasaran :

- Tersusunnya Rancangan Program

Transmigrasi lokal

- Terbentuknya Sentra-sentra

Industri kreatif Masyarakat

Revitalisasi Program Pendidikan BLKI

Sasaran :

- Peningkatan kualitas & Kapasitas

peserta Pendidikan, Kurikulum

dan Tenaga Pengajar

- Pembuatan Jaringan Kerja &

Penempatan kerja lulusan.

Indikator Kinerja:Terjadinya Peningkatan IPKTarget: 2% / tahun

Indikator Kinerja:Terjadinya Peningkatan Program Pelatihan & Produktifitas DaerahTarget:

KEPALA DINAS & SEKDIS. LAPENTA & TRANSMIGRASIBIDANG LAPENTA & PRODUKTIFITAS

Indikator Kinerja:Penguatan regulasi Pengembangan Industri kreatif Daerah Target:

Indikator Kinerja:Terwujudnya BLKI Unggulan di Banten.Target:

BIDANG BLKI


PROVINSI BANTEN

83

Tujuan dan sasaran serta pengembangan yang termaktub

dalam dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dijabarkan

berdasarkan kesesuaian rencana strategis Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, memerlukan

telaah dan analisa yang linier terhadap program kegiatan dan

kesiapan anggaran dalam menjalankannya.

Tentu hal ini harus menggunakan strategi dan arah

kebijakan yang tepat dalam menyusun program kegiatan yang

sesuai tujuan dan sararan yang akan dicapaian sehingga

terlaksananya program tepat dan berdayaguna untuk

kesejahteraan masyarakat Banten. Dalam penjabaran misi yang

telah dituangkan dalam tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten, ada 3 misi sebagai berikut:

1. Misi pertama: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governmen);

2. Misi ketiga : menciptakan akses dan pemerataan Pelayanan

Pendidikan berkualitas;

3. Misi kelima: meningkatkan kualitas pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


PROVINSI BANTEN

84

Dalam menyelaraskan visi dan misi kepala daerah, maka perlu

menetukan tujuan dan sasaran berdasarkan kesesuain misi dalam

melaksanakan program prioritas berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

4.1.1. Tujuan

Dalam mencapai tujuan dengan kesesuaian dengan target

dari kinerja dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten Tahun 2017-2022, maka perlu dipetakan

sebagaimana Tujuan, sebagai berikut:.

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang

berakhlakul Karimah dengan efektif, efesien, transparan,

akuntable, dan sumber daya aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani masyarakat.

2. Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan dan sosial

menuju kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlakul

karimah dan berdaya saing;

3. Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan

berbasiskan potensi ekonomi lokal.

4.1.2. Sasaran

Sedangkan pencapaian sasaran sebagaimana tiga tujuan

berdasarkan penjabaran Misi dimaksud, dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntable, efektif, dan efesien. Dengan diharapkan dapat


PROVINSI BANTEN

85

menerapkan strategi meningkatkan pelayanan publik yang

akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten.

2. Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten, dan siap

ditempatkan pada lapangan kerja pada industri dan

maupun bekerja secara mandiri. Dengan adanya sasaran

dimaksud Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten, merupakan bagian dari OPD yang harus

menyiapkan strategi untuk menyiapkan tenaga yang

berkompeten dan memperluas kesempatan kerja dan

penyediaan lapangan kerja, melaui pelatihan kompetensi,

pemagangan, sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja.

3. Meningkatnya daya saing daerah. Daya saing ekonomi

daerah bertujuan memberikan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, mengembangkan sektor unggulan

dan potensi daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dan diharapkan meningkatnya

daya saing tenaga kerja untuk menjaga kondusifitas

ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan bagian

dari penerapan K3 diperusahaan, dianataranya:

Terselenggaranya fungsi pengawasan dan Perlindungan

ketenagakerjaan berbasis pada Sistem Informasi

Pelaporan.

Terlesenggranya Program Sinergisitas dan Harmonisasi

Pengusaha dan Pekerja, Pemerintah daerah dan dunia

Industri


PROVINSI BANTEN

86

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah tersusun

dalam rencana startegis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten, hal ini dilakukan untuk memberikan penguatan pada visi

dan melaksanakan misi kepala daerah, Dinas tenaga kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten sebagaimana dikemukakan diatas,

maka dirumuskan tujuan dan sasaran, serta indikator kegiatan serta

target capaian dalam bentuk matriks program per bidang, disajikan

dalam tabel 4.1.


PROVINSI BANTEN

42

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2017-2022

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Data

capaian

pada tahun

awal

perencanaa

n

Target Kinerja Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Priode

Renstra

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan daerah yang

beraklahul karimah dengan

efektif,efesien,transparan,ak

untable,dan sumber daya

aparatur berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarakat.

Tercapainya penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntable, efektif,

dan efesien

Capaian

Sistem

akuntabilita

s kinerja

intansi

pemerintah

(OPD)

CC

B

BB

BB

BB

A

A

Terwujudnya akses dan

kualitas pendidikan dan

social menuju kualitas SDM

berakhlakul karimah dan

berdaya saing

Meningkatnya tenaga kerja yang

bekerja secara penuh

Indeks

Pembangu

nan

Ketenagak

erjaan (IPK)

58,06 59,06 60,05 5,69 5,72 5,74 5,74

Meningkatnya

Perekonomian secara

berkelanjutan berbasiskan

potensi ekonomi lokal

Meningkatnya perekonomian banten

melalui kualitas pengelolaan

keuangan, kecukupan pangan dan

energi, pengembangan SDA yang

memberikan solusi terhadap

pengangguran dan kemiskinan

Indeks

Pembangu

nan

Ketenagak

erjaan (IPK)

58,06 59,06 60,05 43,75 45,00 46,29 46,29


PROVINSI BANTEN

88

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan prioritas Provinsi Banten berdasarkan RPJPD Provinsi

Banten Tahun 2005-2025 dan RPJMD ke 4 Tahun 2017-2022 diantaranya

Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan

kesejahteraan sosial. Pembangunan böidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Provinsi Banten didasarkan pada Strategi dan arah

kebijakan, sebagai berikut:

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2017-2022

Visi: Banten yang maju, Mandiri, Berdaya saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah

Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang beraklahul karimah

dengan

efektif,efesien,transparan,

akuntable,dan sumber

daya aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarakat.

Tercapainya

penyelenggaraan

pemerintahan

yang akuntabel,

efektif dan efesien

Meningkatnya

pelayanan

publik yang

dilakukan

setiap

perangkat

daerah yang

melayani

langsung

masyarakt.

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana dan

peningkatan

kinerja dan

pelayanan

terhadap

masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas


Terwujudnya akses

dan kualitas

pendidikan dan social

menuju kualitas SDM

Meningkatnya tenaga

kerja yang bekerja

secara penuh

Meningkatnya

kompetensi

dan

produktivitas

Penurunan

tingkat

pengangguran

terbuka dengan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


PROVINSI BANTEN

89

berakhlakul karimah

dan berdaya saing

tenaga kerja meningkatkan

layanan

pencari kerja

melalui

pelatihan,

pemagangan

dan akreditasi

serta

pembinaan

produktivitas

Misi 5 : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi


Meningkatnya

perekonomian secara

berkelanjutan

berbasiskan potensi

ekonomi lokal

Meningkatnya

Perekonomian Banten

melalui kualitas

pengelolaan

keuangan, kecukupan

pangan dan energy,

pengembangan

sumber daya alam

(SDA) yang

memberikan solusi

terhadap

pengangguran dan

kemiskinan.

Memperluas

kesempatan

dan

penyediaan

lapangan

kerja

Peningkatan

Perlindungan

dan

Pengawasan

tenaga kerja,

norma

kerja,norma

keselamatan

dan kesehatan

kerja (K3) untuk

meningkatkan

kesejahteraan

tenaga kerja,

dan

menciptakan

hubungan

industrial yang

kondusif.

kebijakan yang akan dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten 2017-2022 dirumuskan dalam 7 strategi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

Strategi :

a. Peningkatan Kapasitas dan kualitas para ASN dilingkungan Disnakertrans

Prov. Banten.

b. Melakukan terobosan dan Inovasi terhadap Indikator yang menjadi point

Penilaian IPK


PROVINSI BANTEN

90

c. Membuat Singkronisasi Program dan target bersama dengan OPD terkait

dilingkungan PEMDA Provinsi Banten.

2. Meningkatkan kualitas Kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam rangka

Peningkatan Produktifitas tenaga kerja.

Strategi :

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas Pelatihan terkait nilai-nilai produktifitas.

b. Mendorong percepatan Akreditas Produktivitas kepada lembaga atau

jejaring Disnakertrasn prov. Banten


dilingkungan PEMDA Prov. Banten.

3. Memperluas kesempatan kerja dan Program Pemagangan terapan serta

Penerapan program transmigrasi lokal.

Strategi :

a. Menetapkan Jejaring bursa kerja dan penempatan kerja Daerah.

b. Menetapkan Jejaring untuk program Pemagangan terapan secara

berkelanjutan


dilingkungan PEMDA Prov. Banten.

4. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Strategi :

a. Meningkatkan harmonisasi dan singkronisasi dengan dunia Industri Provinsi

Banten melalui Jejaring dan forum-forum HRD Prov. Banten.

b. Terciptanya dan tersosialisasinya Sistem Aplikasi Pelaporan Industri yang

aplikatif dan terintegrasi.

c. Membuat Singkronisasi Program dan target bersama dengan OPD terkait,

kab./kota dan dunia Industri dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan

kesejahteraan pekerja.

5. Pembuatan dan Pencanangan sentra-sentra Industri Kreatif Prov. Banten.

Strategi :

a. Adanya kelembagaan Cretative Centre Daerah

b. Tersusunya Pemetaan untuk Pembuatan Sentra-sentra Industri kreatif

masyarakat


PROVINSI BANTEN

91

c. Terjadinya Penguatan legalisasi terhadap Pengembangan dan

pemberdayaan Industri kreatif masyarakat.

6. Peningkatan Kapasitas pengelolaan BLKI unggulan

Strategi :

a. Peningkatan Kapasitas dan kualitas Kurikulum, Instruktur dan tata kelola BLKI.

b. Pembuatan Jejaring dengan dunia industri untuk kerjasama Penempatan

kerja atau pemagangan terapan lulusan BLKI.

c. Terjadinya job analisis pertahun terhadap pasar kerja dan program BLKI

berbasis pada Link and Match Job Competency.

7. Pencanangan 50 ribu serapan tenaga kerja baru untuk industri per tahun.

Strategi :

a. Pemaksimalan fungsi Jejaring atau forum HRD untuk bekerjasama

Pencangan program 50 rb serapan tenaga kerja baru.

b. Peningkatan Singkronisasi dan harmonisasi dan target bersama OPD,

Kab./Kota, dunia Industri dan Disnakertrans sebagai Leading sectro

ketenagakerjaan untuk menanggulangan penangguran.

Rumusan pernyataan dalam strategi kebijakan ini didasarkan daya kelolah

yang sudah terbangun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Hal ini diharapkan menjadi semangat bersama para aparatur pemerintah daerah

terkait dalam ikut mewujudkan Visi Misi Gubernur dan wakil Gubernur Banten.

KEBIJAKAN :

Strategi Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Provinsi Banten kebijakan yang akan dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk mendukung

pencapaian strategi maka penerapan kebijakan harus searah dan singkron

dalam merumuskan point-point kebijakan sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kualitas kompetensi dan daya saing

tenaga kerja.

2. Memberikan fasilitas kesempatan kerja dan Pemagangan terapan seluas

luasnya bagi pencaker.


PROVINSI BANTEN

92

3. Memberikan fasilitas terhadap kemudahan akses informasi lowongan kerja dan

peningkatan kapasitas bursa kerja bagi masyarakat dan job career pekerja.

4. Memberikan fasilitas pelatihan berbasis life skill untuk pengembangan industri

kreatif masyarakat

5. Memberikan fasilitas bagi fungsi pengawasan dan perlindungan lebih intesif

terhadap tenaga kerja

6. Membangun sinergisitas dan harmonisasi antara Pekerja dan Pengusaha dalam

mewujudkan stabilitas produktifitas dan kesejahteraan pekerja.

7. Memberikan fasiliotas bagi pengembangan Manajemen tata kelola dan

sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja.

Dengan demikian mana saja program yang menjadi prioritas Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Banten dijadikan starting point dalam pelaksanaan Indikator

kinerja program yang tepat sasaran dan capaiannya. Startegi dan arah kebijakan

dikembangkan semata-mata untuk meningkatkan Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang ada di Provinsi Banten, tentu aturan

yang ada dalam IPK yang diterapkan secara Nasional akan memberikan indikator

mana saja yang akan menjadi point penilaian kinerja program.

Merujuk pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.166 tahun 2014

tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK),

yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan daerah

dalam menaikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Ada dua variabel

sasaran utama yang menjadi point penilaian yang dijadikan Indikator utama

dan sub indikator, dan berikut 9 point indikator utama yang menjadi kroteria

dalam pengukuran IPK adalah :

1. Perencanaan tenaga kerja;

2. Penduduk dan tenaga kerja;

3. Kesempatan kerja;

4. Pelatihan kerja;

5. Produktivitas tenaga kerja;

6. Hubungan industrial;


PROVINSI BANTEN

93

7. Kondisi lingkungan kerja;

8. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan

9. Jaminan sosial tenaga kerja.

Bobot tertinggi pada indikator utama adalah Kesempatan kerja dan

Pelatihan kerja, sedangkan sub indikator dengan bobot tertinggi adalah

Perencanaan tenga kerja dan Produktivitas. Sedangkan dalam sub indikator

adalah lebih kepada perencanaan tenaga kerja.

tentu perhitungan IPK dihitung secara keseluruhan dari ke 9

(sembalan) indikator utama dan sub Indikatornya. Dalam pedoman

pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dari sembilan

Indikator utama dan sub Indikator menjadi satu kesatuan dalam proses

perhitungannya.

Perhitungan dilakukan tidak lagi secara parsial melainkan dilakukan

secara menyeluruh sehinga akan menghasilakan angka IPK yang akan

dirangking secara Nasional, tentu dalam menentukan target pencapian

daerah terlebih dahulu menganalisa terhadap perencanaan berbasis pada

unggulan dan proyeksi serta program yang tepat sasaran, denga

menyesuaiakn point IPK dengan Indikator utama dan sub Indikatornya.

Dengan tersusun rencana strategis maka tujuan, sasaran serta

strategi yang akan menjadi arah kebijakan bisa mengacu pada tabel IPK

Kementerian yang sudah diterapkan secara Nasional, namun yang

terpenting adalah bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten akan mengkolaborasi serta memberikan terobosan dan inovasi

terkait persoalan Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Banten.


PROVINSI BANTEN

94

Dan berikut tabel rincian IPK baik Indikator utama ataupun Sub

indikatornya :

Table.5.2. Indikator dan Sub.Indikator IPK

Indikator Utama (Wu)

Sub Indikator (Ws)

Bobot

Indikator

Utama

(Wu)

Sub.Indikator

(Ws)

1. Perencanaan Tenaga Kerja 10 100

2. Penduduk dan Tenaga Kerja 10

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja muda 25

b. Tingkat pekerja anak 25

c. Tingkat penganggur terbuka (tpt) 25

d. Tingkat pekerta tidak penuh 25

3. Kesempatan Kerja 15

a. Tingkat kesempatan kerja sector formal

b. Tingkat kesempatan kerja sector

informasi tidak termasuk pekerja

keluarga

c. Tingkat kesempatan kerja

35

25

40

4 Pelatihan dan kompetensi kerja 15

a. Tingkat kapasitas pelatihan 30

b. Tingkat lulusan pelatihan 30

c. Tingkat lembaga latihan terakreditasi 40

5 Produktivitas tenaga kerja

Timgkat produktivitas tenaga kerja

10

6. Hubungan industrial 100

a. tingkat peraturan perusahaan yang

disahkan

25

b. tingkat perjanjian kerja bersama

didaftarkan

25

c. tingkat lembaga kerjasama (LKS) Bipartit


PROVINSI BANTEN

95

di Perusahaan 25

d. tingkat perselisihan hubungan industrial

25

7. Kondisi Lingkungan Kerja

a. tingkat kepatuhan wajib lapor

ketenagakerjaan di perusahaan

40

b. tingkat penerapan SMK3 di perusahaan 30

c. tingkat kecelakaan kerja 30

8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

Proporsi besaran upah minimum terhadap

KHL

10

9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 100

a. tingkat perusahaan yang menjadi

peserta Jamsostek

50

b. tingkat pekerja/buruh yang menjadi

peserta Jamsostek aktif

50

Indikator utama dan sub indikator dalam penilaian IPK sudah secara

baku ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tata cara perhitungan dan rumusan perhitungan yang menjadi

variabel data sudah diformulasikan dan ditentukan oleh Kementerian

Republik Indonesia, dan berikut petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis

dalam pengukuran Indeks Pembagunan Ketenagakerjaan.

5.2. DEFINISI

a) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyrakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.


PROVINSI BANTEN

96

1. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata

tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan

Indeks Kepuasan Masayarakat terhadap 14 (empat belas) unsur

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang

yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu

antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan

dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

a. Menambahkan unsur yang dianggap relevan.

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas)

unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan

jumlah bobot seluruh unsur tetap 1 (satu).

IKM Unit Pelayanan x 25


PROVINSI BANTEN

97

Tabel 5.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan

Kinerja Unit Pelayanan

Nilai

Persepsi

Nilai

Interval IKM

Nilai Interval

Konversi IKM

Mutu

Pelayanan

Kinerja

Unit

Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 - 43,75 D Tidak Baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3 2,51 – 3,25 62,51 -81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik

a. Perangkat Pengolahan

1) Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan

program komputer/ sistem data base.

2) Pengolahan secara manual

a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke

dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14

(U14);

b) Langkah selanjutya untuk mendapatkan nilai indeks unit

pelayanan adalah sebagai berikut :

1) Nilai rata-rata per unsure pelayanan

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah)

sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden,

kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur

pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan

dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur

pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan

dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata

tertimbang.

2) Nilai Indeks Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan

cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.


PROVINSI BANTEN

98

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-

masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data

responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis

kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden

dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan

analisis obyektivitas.

D. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari

setiap unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi

utama sebagai berikut :

1. Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat,

jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai

rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks

komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan

jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan

dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.

Contoh :

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dari masing-masing unit

pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.4

Nilai rata-rata unsur unit pelayanan

NO. UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR PELAYANAN

1 Prosedur Pelayanan 3,45

2 Persyaratan Pelayanan 2,65

3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,53

4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 2,31


PROVINSI BANTEN

99

5 Tanggung Jawab Petugas

Pelayanan

1,55

6 Kemampuan Petugas

Pelayanan

3,12

7 Kecepatan Pelayanan 2,13

8 Keadilan mendapatkan

pelayanan

2,43

9 Kesopanan dan Keramahan

Petugas

3,21

10 Kewajaran Biaya Pelayanan 1,45

11 Kepastian Biaya Pelayanan 1,93

12 Kepastian Jadwal Pelayanan 2,31

13 Kenyamanan Lingkungan 3,03

14 Keamanan Pelayanan 1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung

dengan cara sebagai berikut :

Dengan Demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat

disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

= 2,462 x 25 = 61,55

b. Mutu Pelayanan C.

c. Kinerja Unit Pelayanan Kurang Baik.


PROVINSI BANTEN

100

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur

yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang

mempunyai nilai cukup tinggi harus dipertahankan.

b) Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)

1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan adalah suatu nilai yang

menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan

secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama

pembangunan Ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu

perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja,

penciptaan kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja,

produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan

kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial

tenaga kerja.

2. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa

kerja.

3. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan

rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar

dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan

pelaksanaanprogram pembangunan ketenagakerjaan yang

berkesinambungan.

4. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan

Lebih.

5. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke

atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau

punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang

tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

6. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu


PROVINSI BANTEN

101

memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam

(tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

7. Penganggur Terbuka terdiri dari :

a. mereka yang mencari pekerjaan;

b. mereka yang mempersiapkan usaha;

c. mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin

dapat pekerjaan;

d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

8. Tingkat Penganggur Terbuka yang selanjutnya disingkat TPT, adalah

rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

9. Pekerja Tidak Penuh adalah kegiatan seseorang yang bekerja

dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

10. Tingkat Pekerja Tidak Penuh adalah rasio jumlah pekerja tidak penuh

terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

12. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di

wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi

kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan

kualifikasi jabatan atau pekerjaan.


PROVINSI BANTEN

102

15. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

16. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang

dan/atau jasa.

17. Lembaga Kerjasama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit,

adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang

anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

18. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP, adalah

peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat

syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

19. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB, adalah

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat

pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha

atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak

dan kewajiban kedua belah pihak.

20. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan.


PROVINSI BANTEN

103

21. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau

akan dilakukan.

22. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

selanjutnya disingkat SMK3, adalah bagian dari sistem manajemen

keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya

yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian,

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,

efisien dan produktif.

23. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek,

adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai

akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan

meninggal dunia.

24. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung

dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena

hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang

ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

25. Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan adalah kegiatan wajib

perusahaan dalam pelaporan mengenai identitas perusahaan,


PROVINSI BANTEN

104

hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan

kesempatan kerja pada perusahaannya.

Dan Berikut beberapa contoh formulasi dalam proses perhitungan terkait

Indikator utama dan sub Indikator IPK :

a. Menghitung Koefisien Masing-masing Indikator Utama

Koefisien indikator utama dihitung berdasarkan perbandingan

antara bobot indikator utama dengan jumlah bobot setiap sub

indikatornya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

b. Menghitung nilai aktual sub indikator

Nilai aktual sub indikator dihitung secara individual menggunakan

berbagai formula. Berikut akan dijelaskan secara rinci proses

penghitungan nilai aktual setiap sub indikator dimaksud.

1) Perencanaan tenaga kerja provinsi

Nilai aktual perencanaan tenaga kerja provinsi merupakan

proporsi dari ketersediaan tupoksi, tim PTK dan buku RTK yang

masih berlaku, dengan rumus sebagai berikut :

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda

Nilai aktual tingkat angkatan kerja muda merupakan rasio

antara angkatan kerja muda (15-19 tahun) dengan penduduk

kn

Wun

100

Wsn

Dengan : : Koefisien Indikator Utama ke-n : Bobot Indikator Utama ke-n : Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n

T p TPTK BRTK 100

11 j 100

Dengan :

: Nilai aktual sub indikator PTK Provinsi di Provinsi

j

Tp : Nilai Unit Tugas Pokok dan Fungsi

TPTK : Nilai Tim Perencanaan Tenaga Kerja

BRTK : Nilai Buku Rencana Tenaga Kerja yang masih berlaku


PROVINSI BANTEN

105

usia kerja muda (15-19 tahun), yang rumusnya adalah sebagai

berikut :

3) Tingkat Pekerja Anak

Nilai aktual tingkat pekerja anak merupakan rasio antara

penduduk yang bekerja di bawah 18 tahun dengan jumlah

penduduk yang bekerja, yang rumusannya adalah sebagai

berikut :

4) Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

Nilai aktual tingkat penganggur terbuka (TPT) dihitung dengan

membandingkan antara jumlah penganggur terbuka

(angkatan kerja dikurangi penduduk yang bekerja) dengan

total angkatan kerja menggunakan rumus sebagai berikut :

5) Tingkat Pekerja Tidak Penuh

Nilai aktual tingkat pekerja tidak penuh dihitung dengan

membandingkan jumlah pekerja tidak penuh (PYB < 35 jam

dalam seminggu dan tidak termasuk tidak bekerja/0 jam)

21 j

AK

Muda

100

PUKMuda

Dengan : : Nilai aktual angkatan kerjamuda dari Provinsi j

AKMuda : Jumlah angkatan kerja muda (15-19 tahun)

PUKMuda : Jumlah penduduk usia kerja muda(15-19 tahun)

22 j

PYB

Anak

100

PYB

Dengan :

: Nilai aktual tingkat pekerja anak dari Provinsi j

PYBAnak : Jumlah pekerja anak

PYB : Jumlah penduduk yang bekerja

23 j AK PYB 100 AK

Dengan :

23 j : Nilai aktual tingkat penganggur terbuka dari

Provinsi j

PYB : Jumlah penduduk yang bekerja AK : Jumlah angkatan kerja


PROVINSI BANTEN

106

dengan total penduduk yang bekerja dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

6) Tingkat Kapasitas Pelatihan

Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan merupakan

perbandingan antara daya tampung BLK dengan penganggur

terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA dikalikan dengan

perbandingan kabupaten/kota yang memiliki BLK dengan

jumlah kabupaten/kota.

7) Tingkat Lulusan Pelatihan

Tingkatlulusan pelatihan dihitung dengan membandingkan total

lulusan peserta pelatihan dengan penganggur terbuka yang

berpendidikan SMTP dan SMTA.

8) Tingkat Lembaga Latihan Terakreditasi

Nilai aktual tingkat lembaga latihan terakreditasi dihitung

dengan membandingkan jumlah lembaga latihan (pemerintah

dan swasta) yang terakreditasi dengan jumlah keseluruhan

lembaga latihan milik pemerintah dan swasta, dengan rumus

sebagai berikut :

Dengan :

PYB 35 jam / min ggu PYB

: Nilai aktual tingkat pekerja tidak

penuhdariProvinsi j

: Jumlah pekerja tidak penuh : Jumlah penduduk yang bekerja

DTP Kab / Kota BLK

41 j BLK 100

PT

Kab / Kota

SMTPSMTA

Dengan :

: Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan dari

Provinsi j

DTPBLK : Daya tampung lembaga pelatihan BLK PT

SMTPSMTA : Penganggur terbuka (SMTP dan SMTA)

Kab / KotaBLK : Jumlah Kab/Kota yang memiliki BLK Kab / Kota : Jumlah Kab/Kota

42 j

PT SMTPSMTA 100

Dengan : : Nilai aktual tingkat lulusan pelatihan dari

Provinsi j

LPP: Jumlah Lulusan peserta pelatihan PT SMTPSMTA : Jumlah Penganggur terbuka (SMTP dan SMTA)


PROVINSI BANTEN

107

9) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan

membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dengan total penduduk yang bekerja menggunakan rumus

sebagai berikut :

10) Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan

Nilai aktual tingkat peraturan perusahaan (PP) yang disahkan

dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib

lapor yang telah memiliki PP dengan total perusahaan wajib

lapor menggunakan rumus :

PWPP

100 61 j

PW

Dengan :

: Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai PP dari Provinsi j

PWPP : Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai PP yang disahkan

43j

BLK Terakreditasi

100

BLK Pemer int ah,swasta

Dengan :

: Nilai aktual tingkat lembaga latihan

BLK

Terakreditasi

terakreditasi dari Provinsi j

: BLK yang telah diakreditasi

BLK

Pemer intah,swasta : BLK milik pemerintah dan swasta

PDRB

51 j

PYB

100

Dengan : : Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja

dari Provinsi j

PDRB : Jumlah Produk Domestik Regional Bruto PYB : Jumlah Penduduk yang bekerja


PROVINSI BANTEN

108

PW : Jumlah perusahaan wajib lapor

11) Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan

Untuk menghitung tingkatPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

yang didaftarkan adalah dengan membandingkan jumlah

perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PKB dengan

total perusahaan wajib lapor menggunakan rumus sebagai

berikut :

12) Menghitung Indeks masing-masing sub indikator sebelum

Pembobotan

Indeks sub indikator sebelum pembobotan dihitung berdasarkan

perbandingan antara selisih nilai aktual suatu sub indikator dan

nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai

minimum sub indikator yang bersangkutan menggunakan rumus

sebagai berikut :

PWPKB

62 j

PW

100

Dengan :

: Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang

mempunyai PKB dari Provinsi j

PWPKB : Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai

PKB

PW : Jumlah perusahaan wajib lapor

Ixun,i , j xu

n,i , j

x

min

xmax xmin

Dengan : : Indeks sub indikator ke-i untuk indikator utama ke-n

dari daerah j sebelum pembobotan;

dengan n=Indikator Utama;

j = Provinsi; i =Sub Indikator

: Nilai aktual sub indikator ke-i untuk indikator utama

ke-n dari Provinsi-j

: Nilai minimum sub indikator ke-i : Nilai maksimum sub indikator ke-i


PROVINSI BANTEN

109

Dengan petunjuk teknis perhitungan yang sudah dibakukan secara

nasional, maka nilai akhir dijumlahkan dengan sub indikator yang ada. Tentu

hasil ini akan menjadi dasar kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten, dalam menentukan target capaian kinerja, program dan

kegiatan.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Gubernur Banten

dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017-2022 tepatnya pada Misi ke 1 (satu),

Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 5 (lima), maka Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten, merumuskan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimna di

sajikan dalam tabel di bawah ini.


PROVINSI BANTEN

110

Tabel 5.5 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

BIDANG URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

TAHUN 2017-2022

No Bidang Seksi Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Utama (Outcome)/Indikator

Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur) dan Sub Indikator

Rencana RPJMD 2017-2022

Bobot Indikator

Utama

Bobot Sub

Indikator

Base Line Tahun 2016 (%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KEPALA DINAS

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

58,06

Indeks Kepuasan Masyarakat

2,80

1.

Bidang Hubungan Industial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1 Meningkatnya Hubungan Industrial

10 4,97

Kasie Kelembagaan HI dan Penyelesaian Perselisihan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja

a Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan

25 1,54


PROVINSI BANTEN

111

b Tingkat Parselisihan Hubungan Industrial

25 2,24

Kasie Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

a Tingkat PP yang Disahkan

25 0,65

b Tingkat PKB yang Disahkan

25 0,54

2 Meningkatnya Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

10 12.94

Kasie Pengupahan dan Jaminan Sosial

Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP

a Proporsi Besaran Upah Minumim terhadap KHL

100 12.94

3 Jamianan Sosial Tenaga Kerja

10 11,52

a Tingkat Perusahaan yang menjadi Anggota BPJS

50 5,95

b Tingkat Pekerja/Buruh yang Menjadi Anggota BPJS Aktif

50 5,57

2. Bidang Pengawasan

1 Meningkatkan Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja

10 4,96


PROVINSI BANTEN

112

Kasie Norma K3

Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan

40 0,80

Kasie Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Peningkatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

b

Tingkat Kecelakaan Kerja 30 2,87

Kasie Norma Kerja

Peningkatan Pengawasan Norma Kerja

c Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Provinsi

30 1,29

Pengawasan Ketenagakerjaan

3.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Meningkatnya Kesempatan Kerja

15 14,91

Kasie Pengembangan Pasar Kerja

Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar Kerja

a Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Formal

35 4,84

Kasie

Transmigrasi

Penyiapan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi

b Tingkat Kesempatan Kerja Sektor Informal

25 4,00


PROVINSI BANTEN

113

Kasie

Penempatan

Tenaga Kerja

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

c Tingkat Kesempatan Kerja

40 6,11

4.

Bidang Pelatihan

dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

1

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

10 6,35

Kasie Bina

Produktivitas

Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

a Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

100 3,17

Kasie

Pelatihan dan

Pemagangan

Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan

2

Peningkatan Pelatihan dan Kompetensi Kerja

5 1,72

Kasie

Kelembagaan

dan Akreditasi

Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi

a Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi

40 1,72

5. BLKI/UPTD

Latihan Kerja

1 Peningkatan Pelatihan dan Kompetensi Kerja

10 1,58


PROVINSI BANTEN

114

Kasie

Pengembanga

n dan

Pemasaran

BLKI

Kegiatan Program, Evaluasi dan Pengambangan BLKI

a Tingkat Kapasitas Pelatihan

30 0,78

Kasie

Pelatihan BLKI

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten

b Tingkat Kelulusan Pelatihan

30 0,78

Program Tata Kelola Pemerintahaan

6. Sekretariatan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

(1-4) 2,80

Kasubag PEP Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a

Tersusunnya Dokumen, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Satuan:Dokumen

Tersusunnya Data dan

Informasi Pembangunan

(Dokumen)


PROVINSI BANTEN

115

Kasubbag Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

a Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Kantor

b Tersedianya Sarana dan Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

c Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor

Peningkatan Kapasitas Apratur

d Meningkatnya Kapasitas Apratur

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

e

Terlaksannya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah (satuan:bulan)

7. BLKI/UPTD Latihan Kerja

Kasubbag Tata Usaha BLKI

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BLKI

a Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BLKI

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BLKI

b Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BLKI


PROVINSI BANTEN

116

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BLKI

c Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BLKI

8.

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon

Kasubag. Tata Usaha

Pelayanan Tata usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon

a.tersedianyan barang jasa, tersedianya pengadaan barang jasa, tersedianya pemeliharaan dan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah

Pergub.19

Tahun

2018

9.

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab.Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Kasubag. Tata Usaha

Pelayanan Tata usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon


10

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab.Tangerang

Kasubag. Tata Usaha

Pelayanan Tata usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan

a.tersedianyan barang jasa, tersedianya pengadaan barang jasa, tersedianya pemeliharaan dan terlaksananya


PROVINSI BANTEN

117

Kabupaten Tangerang

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah

11

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

Kasubag. Tata Usaha

Pelayanan Tata usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan



PROVINSI BANTEN

118

Sebagai suatu bagian dari sistem perencanaan yang

dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten ini

merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama

periode 2017 - 2022, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2017 - 2022.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam

pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian

pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten merupakan penjabaran dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Rencana tersebut merupakan rencana lima tahunan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama periode

lima tahun (2017 - 2022) yang wajib dilaksanakan secara

bertanggung jawab.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN


PROVINSI BANTEN

119

Dan Berikut Penjabaran dari Indikator Kinerja yang

terangkum dalam Matriks Program Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, terlampir.


PROVINSI BANTEN

120

Berikut adalah rumusan penjabaran indikator kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022,

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten

disajikan dalam tabel berikut ini.

Dari skema tematik indikator kinerja penyelanggaraan

bidang urusan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten akan mengacu pada Rencana

Strategis Tahun 2017-2022 dalam penerapannya. Program

kegiatan yang dicanangkan merupakan turunan dari

pencanangan rencana stratgis yang dibuat. Ini dilakukan dalam

rangka program kegiatan diaksanakan tepat sasaran terukur dan

berkualitas.

Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

1). Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

2). Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

3). Pekerja Penuh Waktu

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN


PROVINSI BANTEN

121

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Tahun 2017-2022 dimuat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2017-2022


PROVINSI BANTEN

101

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022

No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data

capaian

pada tahun

awal

perencanaan

Target Capaian Tahunan Kondisi

Kinerja pada

Akhir Priode

Renstra

Th 2018 Th 2019 Th.2020 Th 2021 Th 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) CC B BB BB BB A A

2.

Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan (IPK)

58,06

59,06

60,05

5,69

5,72

5,74

5,74

3.

Pekerja Penuh waktu

58,06

59,06

60,05

43,75

45,00

46,29

46,29

PENANGGUNGJAWAB : KADIS

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Adanya Peningkatan

IPK Secara Berkala

Meningkatkan

kapasitas kinerja

SDM

Ketanagakerjaan

dan Produktivitas

Memastikan

Peningkatan

Produktivitas dan

Perluasan

penempatan kerja

Memperkuat

target pencapain

kinerja organisasi.

FRAME of WORK : Terwujudnya Kelembagaan Disnakertrans Yang Progressif,

Effektif, Effesien dan Inovatif

VISI MENGHADIRKAN DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN YANG TEKNOKRATIK, INOVATIF UNTUK TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS GLOBAL

MISI 2 Menciptakan Harmonisasi Kinerja Organisasi serta pembuatan perencanaan berbasis pada analisis proyeksi urgensi dan unggulan

INDIKATOR 1. Perencanaan Tenaga Kerja

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DINAS

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Terciptanya Kinerja Organisasi yang tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib personal

Meningkatnya tata kelola adm. Pelayanan ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Memastikan tata kelola Adm, pelayanan & Perencanaan effektif, effesien yang tepat sasaran

Pembuatan SOP yang sistematis dan terukur.

FRAME of WORK : Invetarisir Database Ketenagakerjaan & Transmigrasi serta peningkatan kapasitas manajemen Proyeksi

49

KEBIJAKAN

Memperkuat

pencapain

kinerja organisasi.

Terwujudnya Kelembagaan Disnakertrans Yang Progressif,

MENGHADIRKAN DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN YANG TEKNOKRATIK, INOVATIF UNTUK TERWUJUDNYA PENINGKATAN

pembuatan perencanaan berbasis pada analisis proyeksi

KEBIJAKAN

Pembuatan SOP yang sistematis dan terukur.

Invetarisir Database Ketenagakerjaan & Transmigrasi serta

TABELINDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VISI

PENANGGUNGJAWAB TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL STRATEGI

UTAMA PROGRAM (RPJMD) Thn.0 thn. 1 thn. 2 thn. 3 thn. 4 thn. 5 KEBIJAKAN

Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan

Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat


Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Secara Berkala.

58.06 59.06 60.06 61.06 ,62,06 63.06

Memperluas kesempatan dan penyediaan, Meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, dan Meningkatkan jaminan ketenagakerjaan

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat daerah

FRAME WORK :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

TARGET CAPAIAN: KADIS

Terwujudnya Kelembagaan Disnakertrans Yang Progressif, Effektif, Effesien dan Inovatif.


VISI

MISI 1

PENANGGUNGJAWAB :TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL STRATEGI

UTAMA PROGRAM (RPJMD) Thn.0 thn. 1 thn. 2 thn. 3 thn. 4 thn. 5 KEBIJAKAN

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tersedianya Perencanaan Ketenagakerjaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor pada balai Latihan Kerja Industri

Penyusunan Perencanaan & Program kerja berbasis pada peningkatan Mutu Kinerja & layanan .

8.10 8.14 8.18 8.20 8.21 8.21

Terciptanya Kinerja Organisasi yg Efektif, Efesien, Inovatif dan Sistematis.

Tersedianya Berbagai Dokument & Data Statistik Kependudukan dan Ketanagakerjaan.

Tersdianya Dokumen Data Statistik Penduduk dan Tenaga Kerja

Pemuktahiran Data Ketenagakerjaan berbasis pada Inovasi & Urgensi Data.

6.16 6.19 6.22 6.23 6.24 6.25

Tercipatanya grand design untuk Pemaksimalan Sinergistas dalam Perluasan Lapangan KerjaINDEKS KEPUASAAN

MASYARAKATTerselenggaranya Penilaian IKM per tahun

Tersususnya Instrument IKM secara Proposional.

Terselenggaranya pelaksanaan IKM oleh Disnakertrans Prov. Banten.

0 60 70 80 90 90

Peningkatan kualitas dan Kapasitas Kinerja disemua bidang.

FRAME WORK :

TARGET CAPAIAN


Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

SEKRETARIS DINAS

Invetarisir Database Ketenagakerjaan & Transmigrasi serta peningkatan kapasitas manajemen Proyeksi


VISI

MISI KE 3

INDIKATORPENANGGUNGJAWAB :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL STRATEGI UTAMA PROGRAM (RPJMD) Thn.0 thn. 1 thn. 2 thn. 3 thn. 4 thn. 5 KEBIJAKAN

Terselenggaranya sistem pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja dan Wirausaha Mandiri

Meningkatkan kompetensi Tenaga kerja

tersedianya tenaga kerja yang memiliki skill sesuai dengan pangsa kerja

Pelatihan dengan Peningkatan kapasitas pelatihan dan Jam Pelatihan

43.80 44.73 45.66 46.63 47.62 48.60Memberikan fasilitas bagi peningkatan kualitas & daya Saing Tenaga Kerja

Terbentuknya Sentra-sentra Home Industri

meningkatkan potensi Sumber Daya Alam dan potensi kedaerahan

Tersusunnya Program Pelatihan berbasis Wirausaha Mandiri

0Memberikan fasilitas Pelatihan bagi Masyarkat Kreatif

Terselenggaranya Pelatihan Khusus difabelitas

Meningkatkan Skill dan Keterampilan Difabel

tersedianya tenaga kerja difabel yang kompeten

Tersusunnya Program Pelatihan khusus Difabel 0

Pelatihan bagi Masyarkat Difabel

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatkan kualitas & Daya Saing Masyarakat Melalui Pelatihan Unggulan

Peningkatan kopetensi dan produktifitas tenaga kerja

tersdianya program latihan kerja serta sarana prsarana Pelatihan

35 45 60 75 90 90

menyediakan balai latihan kerja serta Memberikan fasilitas Pelatihan bagi tenaga kerja

Meningkatkan Fungsi dan peran Kelembagaan

Akreditasi Daerah

Terselenggaranya Standarisasi dan

Akreditasi Kelembagaan Profesi.

Mewujudkan keterjaminan Kualitas dan produktifitas

mewujudkan keterlindungan lembaga & Personal terkait

Akreditasi0

Penyusunan & Sosialisasi Penguatan Legalitas Kelembagaan terhadap tenaga kerja profesional

: PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN KESEMPATAN KERJA

FRAME of WORK :1. Pengefektifan fungsi dan peran Forum Bipatrit

2. Pemaksimalan CSR untuk Pemberdayaan Industri kreatif & Lembaga Profesi

3. Membuat kajian strategis melalui FGD Terkait Akreditasi & Produktivitas Daerah

TARGET CAPAIAN


Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja 5. Produktifitas Tenaga Kerja


VISI

MISI 3IndikatorPENANGGUNGJAWAB


Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan

Meningkatnya Kapasitas & Kulaitas Pelatihan

Terselenggaranya Program Pelatihan dengan orientasi Kompetensi kerja

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 1073 1272 1509 1794 2137 2137

Melakukan Kajian Strategis terhadap pasar kerja daerah dan Job Competency

Pemagangan Berbasis kepada Kebutuhan Kerja (USER)

Terselenggaranya Program Pemagangan sesuai Job Competency

Meningkatnya jumlah Peserta Pemagangan dan Jejaring Penerima Pemagangan

Terselenggaranya bursa kerja Luar Negeri

Meningkatan Kompetensi Calon TKI untuk Luar Negeri

Penguatan Sistem Dan Fasilitas Pendukung Pelayanan serta Penempatan Tenaga Kerja Formal Ke Luar Negeri

Mewujudkan pelayanan, informasi, sosialisasi serta Pembukaan Jejaring Kerjasama Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Formal Ke Luar Negeri

Melakukan Inventarisir kebutuhan dan analisa Job Order


Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.3. Kesempatan Kerja: PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

TARGET CAPAIAN


Pemerataan kesempatan kerja formal

Pengangguran Terbuka menciptakan program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan penempatan Tenaga Kerja

Terwujudnya sistem pelayanan tenaga kerja , perluasan kesempatan kerja secara matang serta penyebaran informasi kesempatan kerja

Pengelolan Identifikasi pasar kerja perusahaan padat karya dan Padat Modal

Pengangguran Terbuka Mewujudkan pemberdayaan dan peran serta nyata dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

Menciptakan Sistim Informasi Bursa Kerja Online (BKOL) dalam rangka penyerapan dan penempatan tenaga kerja

Pengelolaan data pengangguran per Kab./kota

Menciptakan lapangan kerja sektor informal (transmigrasi lokal)

Mewujudkan layanan prima bagi pengembangan ketransmigrasian serta pemanfaatan lahan

Pengembangan sistem informasi layanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis IT

Meningkatnya kesempatan dan kesiapan bagi calon transmigran untuk bertransmigrasi

Melakukan kajian konsep trasmigrasi lokal dan Iventarisir lahan tidak produktif

FRAME of WORK :

1. Pembuatan Sistem Informasi berbasis IT Bursa Kerja & Transmigrasi online.2. Pembuatan database dan aplikasi pengelolaan data pengangguran Prov. Banten

3. Terciptanya Kampung Industri atau sentra-sentra industri creative masyarakat

4. Terselenggaranya Bursa Kerja dan Job Fair Progressif


VISI

MISI 5



Terciptanya harmonisasi Kelembagaan Tripatrit

Meningkatkan kapasitas Manajemen Preventive Perselisihan & Kasus Ketenagakerjaan

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan serta sistem pengupahan dan kesejahteraan pekerja yang berkeadilan

Menciptakan pengembangan sistem informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, sistem pengupahan serta

Pemaksimalan sistem pelaporan, Pembinaan dan Monitoring Kelambaggan Tripatrit.

Memastikan terselenggaranya jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja

Peningkatan pelaksanaan sosialisasi, intensitas dan kualitas interaksi hubungan industrial dan sistem jaminan ketenagakerjaan

terwujudnya pengembanga sistem informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai implementasi PKB

Pemaksimalan pengawasan JAMSOS dan upah layak pekerja

Iventarisir Database syarat Kerja Perusahaan

Terlaksananya monitoring PP & PKB Internal Perusahaan.

menciptakan sistem Monitoring terhadap pelaksanaan dan pengesahaan PP serta melaksanakan Evaluasi terhadap PKB perusahaan

Pembentukan LK Tripatrit, melakukan pembinaan, peningkatan intensitas dan kualitas interaksi Tripatrit

Peningkatan Legalisasi & Sosialisasi

FRAME of WORK :

2. Membuat kajian strategis pengupahan melalui FGD

3. Sinkronisasi Target Bersama Kab./kota utk Jamsos dan Upah layak pekerja.

TARGET CAPAIAN



6. Hubungan Industrial 8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOS TK

1. Pembuatan Sistem Informasi berbasis IT .


VISI

MISI 5INDIKATORPENANGGUNGJAWAB :


Terselenggaranya sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.

Memastikan terlaksananya Norma Kerja Perusahaan

pelaksanaan sosialisasi pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan(Norma Kerja, K3, SMK3 dan lngkungan Kerja)

pengawasan dan pelaksanakan perogram Jamsostek dan JSHK

Tersusunnya Evaluasi & Monitoring Pengawasan

Terselenggaranya sistem Pengawasan Keselamatan Kerja

Memastikan terlaksananya Sistem Keselamatan Kerja Perusahaan

melakukan Pengawasan melekat kepada seluruh perusahaan terkait pelaksanaan sistem/program perlindungan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial tenaga

meningfkatnya wawasan terhdap norma, fungsi dan sarana prsarana keselamatan kerja melalui sosialisasi dan pembinaan ketenagakerjaan

Tersusunnya Evaluasi & Monitoring Pengawasan

Teselenggaranya sistem Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Meningkatan fungsi pengawasan dan Perlindungan Tenaga kerja.

melakukan Pembinaan penyelenggaraan P2K3 dan SMK3 serta pembinaan norma kerja pada seluruh perusahaan dan tenaga kerja

pendataan terhadap perusahaan dan tenaga kerja yang mengikuti program perlindungan dan kselamtan kerja sebagai informasi yang aktual

Tersusunnya Evaluasi & Monitoring Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

1. Pengeffektifan Forum HRD perzona Industri

2. Pembuatan database norma Hukum dan Keselamatan Kerja Perusahaan 3. Membuat kajian strategis melalui FGD Terkait Norma & SMK3 Ketenagakerjaan dan Sistem Pelaporan.


Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.7. Kondisi Lingkungan KerjaPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

FRAME of WORK :

TARGET CAPAIAN


VISI

MISI 3


TUJUAN SASARAN indikator Utama Indikator Program STRATEGI

Pembuatan BLKI berbasis Teknik dan Life Skill

Kab./Kota dan Mapping Kec.Layak BLKI

tersedianya data statistik penduduk dan tenaga kerja serta tingkat pengangguran

pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis

Pembuat Kajian Strategis BLKI dan Potensi daerah

Terselengaranya sistem manajemen pengelolaan BLKI yang progresif

Terciptanya Sistem Evaluasi dengan Continues Improvment

penyediaan dan pemeliharaan sarpras serta penngelolaan yang terstruktur pada BLKI

pelaksanaan monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan BLKI

Pembuatan Database masyarakat berbasis Life Skill dan Jangkauan Indsutri

Terselenggaranya Pelatihan dan Pemagangan

Orientasi pasar kerja dan Kemandirian usaha

pengembangan sistim informasi layanan ketenegakerjaan dan kewirausahaan

menciptakan tenaga kerja dan wira usaha yang kompeten, berdaya saing dan kompetetif

Pembuatan Kurikulm yang tepat guna dan unggulan



Meningkatnya Capaian Pelatihan dan Kompetensi KerjaBALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI)

FRAME of WORK :

1. Pembuatan kajian BLKI terhadap pasar kerja (Industri dan potensi Kelokalan ). : Terbangunnya Min. 3 BLKI dalam 5 thn

2. Pembuatan kajian Kurikum berbasi Life Skill dan Job Match

3. Pembuatan kajian terhadap BLKI Unggulan dengan Konsep Workshop Improvement Skill

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan

kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Tahun-1 Tahun-2

Target Rp Target Rp

'(1) '(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Agamis dan Berdaya Saing



Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

% 58.56 59.06 91,128,793,200 59.56 104,601,672,520

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

46,405,623,200

51,046,185,520

Meningkatkan Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja

Perusahaan

6,267 6,267 7,826,200,000

6,272 8,608,820,000

Peningkatan Pengawasan Norma Kerja

Perusahaan

200 200 1,750,000,000

200 1,925,000,000

Rapat Koordinasi Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Se-Prov. Banten

Orang 85 200,000,000

95 220,000,000

Peningkatan Motivasi Penerimaan Manfaat Program PPA-PKH untuk kembali ke Dunia Pendidikan di Provinsi Banten Tahun

Pekerja Anak

250 500,000,000

275 550,000,000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Lokasi Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

RKPD

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

104,601,672,520 60.06 120,729,839,772 60.56 61.06 163,767,266,124

61.06 163,767,266,124

Kepala Dinas

51,046,185,520 56,150,804,072 61,765,884,479

67,942,472,927

67,942,472,927

8,608,820,000

6,277 9,469,702,000 6,282 10,416,672,200

6,287 11,458,339,420

6,287

12,604,173,362

Bidang Pengawasan

1,925,000,000 200 2,117,500,000 200 2,329,250,000

200 2,562,175,000

200

2,562,175,000

Kasie Norma Kerja

220,000,000 95 242,000,000 95 266,200,000

95 292,820,000

95 292,820,000

Prov. Banten

550,000,000 303 605,000,000 333 665,500,000

366 732,050,000

366 732,050,000

Prov. Banten

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

'(1) '(2) (3) (5) (6)

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Agamis dan Berdaya Saing



Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Meningkatkan Perlindungan

Perusahaan

Satuan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Tahun-1 Tahun-2

Target Rp Target Rp

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

% 58.56 59.06 91,128,793,200 59.56 104,601,672,520

46,405,623,200 51,046,185,520

Perusahaan 6,267 6,267 7,826,200,000 6,272 8,608,820,000

8,608,820,000


PROVINSI BANTEN

123

Sebagai suatu bagian dari sistem perencanaan yang

dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten ini

merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama

periode 2017 - 2022, sebagaimana penjabaran periode

berlakunya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten ini, memiliki kedudukan yang sangat vital

dan urgen dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan

pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan,

memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten merupakan penjabaran dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Rencana tersebut merupakan rencana tahunan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama periode lima tahun

(2017 - 2022) yang wajib dilaksanakan secara bertanggung

jawab.

BAB

VIII

PENUTUP


PROVINSI BANTEN

124

Implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerjadan

Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, perlu mendapat

pengawasan dan evaluasi secara komprehensif dalam rangka

mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana

tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten merupakan bagian pencapaian kinerja

dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan WakilGubernur, serta

secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat

Provinsi Banten, setiap tahun dan atau masa kepemimpinan kepala

daerah.

Guna mendukung keberhasilan implementasi Rencana Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

ini, sangat diperlukan:

1. Komitmen dan kebersamaan seluruh jajaran Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dalam setiap tahap

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai dengan

evaluasi dan pelaporan. Dalam kaitan ini peranan

kepemimpinan (leadership) sangat vital, bahkan merupakan

faktor kunci bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) dan pencapaian setiap target kinerja.

2. Pengembangan dan penerapan sistem penganggaran

berbasis kinerja (performance based budgeting) yang tegas.

Ini berarti tidak boleh ada lagi program dan/atau kegiatan

tanpa ada kaitan (kontribusi) yang jelas dengan pencapaian

visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dicanangkan dalam

Rencana strategis ini.


PROVINSI BANTEN

125

3. Penguatan koordinasi dan / atau sinergi Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan seluruh pemangku

kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP),

Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Profesi, Asosiasi

Industri, dan lain-lain.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara sistemik dan

berkelanjutan, baik dalam aspek organisasi / kelembagaan,

program (bussines process), maupun sumberdaya manusia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan ini, secara bertahap Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten perlu:

a. Melakukan reviu terhadap kemungkinan melakukan

restrukturisasi organisasi (right sizing),

b. menata kembali program kerja, termasuk menetapkan

prinsip “satu program untuk satu bidang”.

c. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur

(SOP) untuk setiap jenis tugas dan fungsi.

d. Menyusun dan menerapkan kode etik pegawai (code of

conducts) sebagai acuan dalam pengendalian sikap dan

perilaku pegawai.

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten sangat mungkin menghadapi

tantangan dan kendala yang sangat berat, termasuk resistensi

dari sebagian pejabat / pegawai Dinas Tenaga Kerja dan


PROVINSI BANTEN

126

6. Transmigrasi Provinsi Banten sendiri. Namun mengingat urgensi

dan strategisnya langkah tersebut, maka dengan strong

leadership dari pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten serta komitmen dan kebersamaan seluruh

jajaran pegawai Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, maka

tantangan dan setiap kendala pasti dapat diatasi.

7. Pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan

setiap program/kegiatan secara berkala oleh pimpinan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yang kemudian

dijadikan dasar bagi pemberian rewards dan punishment

terhadap masing-masing penanggung jawab

program/kegiatan. Hal ini selayaknya dilaksanakan sejalan

dengan penguatan sistem pengawasan internal.

8. Berkomitmen penuh untuk menghindari tindakan yang

berindikasi korupsi, berorientasi pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi

temuan-temuan pemeriksaan pengawasan, dan pembinaan,

baik lembaga pemeriksa internal dan maupun lembaga

pemeriksa keuangan eksternal.

Maka dengan semangat pembahruan maka para Aparatur Sipil

Negara (ASN) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinis Banten

akan menginmplementasikan Rencana Strategi (Renstra) sesuai

sasaran, target capaian serta tujuan jangka menengah dan tujun

jangka panjang.

rencana strategis (renstra) dinas tenaga kerja dan ... · rencana strategi 2017-2022 dinas tenaga...

Documents