rencana pembangunan jangka … kabupaten tanah datar tahun 2016 – 2021 adalah pelaksanaan tahap...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2016 - 2021
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2017
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 xi
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL i
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN I – 1
1.1 LATAR BELAKANG I – 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I – 2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I – 3
1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tanah Datar I – 5
1.3.2 RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat I – 24
1.3.3 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar I – 26
1.3.4 RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah I – 26
1.3.5 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) I – 26
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I – 26
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN I – 28
1.5.1 Maksud I – 28
1.5.2 Tujuan I – 28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II – 1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II – 1
2.1.1 Karakteristik Wilayah II – 1
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana II – 7
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah II – 9
2.1.4 Demografi II – 21
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II – 22
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II – 22
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II – 31
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II – 35
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II – 36
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
II – 36
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
II – 55
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan II – 71
2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan II – 73
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II – 75
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II – 75
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II – 76
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II – 77
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II – 77
xii Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
III – 1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU III – 2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III – 2
3.1.2 Neraca Daerah III – 6
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU III – 9
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III – 10
3.2.2 Analisis Pembiayaan III – 12
3.3 KERANGKA PENDANAAN III – 18
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama III – 18
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III – 21
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV – 1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN IV – 4
4.1.1 Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah IV – 4
4.1.2 Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah IV – 5
4.1.3 Aspek Infrastuktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika IV – 5
4.1.4 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat IV – 6
4.1.5 Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya IV – 6
4.1.6 Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah IV – 6
4.2 ISU STRATEGIS IV – 7
4.2.1 Aspek Geografis dan Potensi SDA Daerah IV – 7
4.2.2 Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah IV – 7
4.2.3 Aspek Infrastuktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika IV – 7
4.2.4 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat IV – 8
4.2.5 Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya IV – 8
4.2.6 Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah IV – 9
KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH IV – 10
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V – 1
5.1 VISI V – 1
5.2 MISI V – 1
5.3 TUJUAN DAN SASARAN V – 1
5.4 FORM-02 KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
V – 8
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI – 1
6.1 Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat
dan budaya
VI – 2
6.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan
falsafah ABS-SBK
VI – 3
6.3 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur
dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
VI – 5
6.4 Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
VI – 7
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 xiii
6.5 Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
VI – 8
6.6 FORM-03 KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2016-2021
VI – 10
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VII – 1
7.1 KEBIJAKAN UMUM VII – 1
7.2 KEBIJAKAN PENATAAN RUANG VII – 1
7.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH VII – 4
7.4 SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN
PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI
VII – 4
7.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII – 6
7.5.1 Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat
dan budaya
VII – 6
7.5.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan
falsafah ABS-SBK
VII – 8
7.5.3 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur
dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
VII – 18
7.5.4 Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
VII – 25
7.5.5 Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
VII – 30
7.6 FORM-04 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH RPJMD TAHUN 2016-2021
VII – 41
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN
VIII – 1
8.1 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PROGRAM
PENDANAAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2016-2021
VIII – 2
8.2 FORM-05 KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
VIII – 85
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX – 1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X – 1
xiv Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Halaman ini sengaja dibiarkan kosong
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 mempedomani RPJM
Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 –
2031, Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (MP2ED) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 –
2025 dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga.
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 adalah pelaksanaan tahap ke-3 RPJPD
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025, yang memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat
daerah, program lintas perangkat daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi
yang bersifat indikatif dan kerangka kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun
2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun
2016, perlu dilakukan perubahan. Latar belakang perubahan adalah sebagai berikut :
1. Adanya kebijakan nasional, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, yang merupakan pelaksanaan pasal 232 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4936/SJ dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor
0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015 – 2019.
Perubahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 50 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah pasal 282 ayat (1) yang menegaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah
dapat diubah apabila : (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana
pembangunan daerah, (2) terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau (3) merugikan kepentingan
nasional.
Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4936/SJ
dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor
0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015 – 2019 ditegaskan bahwa Bupati/Walikota agar memberi dukungan pencapaian tujuan
pembangunan nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah
I - 2 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan
RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019. Bagi daerah yang melaksanakan perubahan RPJMD agar
sekaligus melakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015 – 2019 yang dilaksanakan dengan : (1)
penyelarasan isu strategis pembangunan daerah, (2) penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, (3) penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, (4)
penyelarasan program prioritas pembangunan daerah, (5) penyelarasan kerangka pendanaan program
pembangunan daerah, dan (6) penyelarasan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis nasional di
daerah.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor
4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 3
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan
Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010
Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6 )
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9).
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional
dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam penyusunannya
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM
Nasional 2015-2019, serta RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005 - 2025.
Agar Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan
terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau
mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD
daerah lain.
Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah
serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi.
I - 4 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat
dilihat dari Gambar 1.1 :
Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah
RPJPN D
IPE
RH
AT
IKA
N
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD PROV
RENJA
SKPD PROV
DIA
CU
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIA
CU
RENSTRA
SKPD K/K
RENJA
SKPD K/K
RENSTRA
K/L RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional,
Provinsi Sumatera Barat, dan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Tanah Datar, yaitu :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Tanah Datar seperti Kota
Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten
Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung.
6. Dokumen Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah (MP2ED) Kabupaten Tanah Datar Tahun
2016-2025.
7. Dokumen MP3ESB Tahun 2012 – 2025.
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).
Skema hubungan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 dengan dokumen
lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1.2 :
RENSTRA PD RENJA PD KK
RENJA PD PROV RENSTRA PD PROV
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 5
Gambar 1.2
Hubungan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
RPJPN
2005-2025
menjadi
RPJPD Sumbar 2005-
2025
menjadi
Lingkup Internal
RTRW
Tanah
Datar
2011-2031
RPJPD Tanah
Datar
pedoman pedoman
menjadi pedoman
RPJMN
2014-2019
RPJMD Sumbar
2016-2021
pedoman RPJMD Tanah Datar
2016-2021
Menjadi
perhatian
RTRW Nasional
pedoman
RTRW Sumbar
RTRW
Daerah
Sekitar
RPJMD
Daerah
Sekitar
Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah
sebagai berikut :
1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tanah Datar
RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Tanah Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :
1. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal,
nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan
ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan
penggalian situs-situs sejarah budaya.
2. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan,
kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
3. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
pada masanya.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
5. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan
pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui : (1)
pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta
revitalisasi sektor unggulan. (2) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta
lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
I - 6 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
6. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan
Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi
dan peningkatan pelayanan publik.
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap
ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh
sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanah
Datar periode Tahun 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Tanah Datar beserta
arah pembangunannya. Berikut adalah arah dan pentahapan pembangunan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2005 – 2025 :
Tabel 1.1
Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2005 – 2025
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
A.
Pembangunan
Agama, Adat dan
Budaya
1. Terlaksananya
Tata Kehidupan
Masyarakat Yang
Agamis
Terlaksananya
pencerahan
pemahaman agama
kepada para tokoh
dan pemuka
masyarakat.
Terlaksananya
pemantapan agama
untuk tokoh agama,
tokoh adat, pemuka
masyarakat lainnya
serta pemuda dan
Penyelenggara
Pemerintahan
Peningkatan
pemantapan
pelaksanaan ajaran
agama untuk tokoh
agama, tokoh adat,
pemuka masyarakat
lainnya, pemuda dan
penyelenggara
pemerintahan serta
masyarakat umum
Terwujudnya tata
kehidupan masyarakat
yang agamis.
Semakin lengkapnya
jumlah sarana
peribadatan.
Meningkatkan
kualitas
sarana-prasarana
peribadatan.
Semakin
meningkatnya kualitas
sarana peribadatan
Terwujudnya
pemanfaatan sarana
peribadatan yang
berkualitas
2. Terlaksananya
tata kehidupan
masyarakat yang
beradat dan
berbudaya
Tersedianya lembaga
pendidikan dan
pewarisan nilai-nilai
adat di tingkat
kabupaten.
Terlaksananya
pencerahan
pemahaman adat
Tersedianya
lembaga pendidikan
dan pewarisan
nilai-nilai adat di
tingkat nagari.
Terlaksananya
pemantapan
pemahaman adat
Terlaksananya
pemantapan
pelaksanaan adat dan
budaya kepada
masyarakat umum
termasuk
penyelenggara
pemerintahan
Terwujudnya tata
kehidupan masyarakat
yang beradat dan
berbudaya
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 7
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
dan budaya kepada
para tokoh adat,
agama pada tingkat
kabupaten.
dan budaya kepada
para tokoh adat,
tokoh agama dan
pemuka masyarakat
lainnya, serta
pemuda (generasi
penerus) termasuk
penyelenggara
pemerintahan
Terlaksananya
inventarisasi produk
adat dan budaya
(benda dan tak
benda) di Kabupaten
Tanah Datar, serta
lahirnya buku sejarah
dan monografi adat
dan budaya setiap
nagari.
Terlaksananya
peningkatan
kualitas lembaga
dan ritual adat,
serta budaya di
setiap nagari; dan
lahirnya Peraturan
Daerah tentang
Perlindungan Adat
dan Budaya di
Kabupaten Tanah
Datar.
Terlaksananya
peningkatan kualitas
pengamalan nilai-nilai
adat dan budaya, dan
terwujudnya ”Babaliak ka nagari” di Kabupaten Tanah
Datar.
Terwujudnya
Kabupaten Tanah
Datar sebagai Luak
Nan Tuo sebagai
“pusek jalo pumpunan
ikan” (centre of
excellence) tentang
adat dan budaya
Minangkabau di
Sumatera Barat.
Terlaksananya
pelestarian situs
budaya dan rumah
adat yang memiliki
sejarah budaya.
Terwujudnya
pemeliharaan situs
budaya yang ada di
Kabupaten Tanah
Datar
Terwujudnya situs
budaya yang ada di
Kabupaten Tanah
Datar sebagai salah
satu ikon wisata
daerah.
3. Terwujudnya sistem
pengelolaan tanah
ulayat dengan
kepastian hukum
Terlaksananya
inventarisasi dan
konsolidasi pemilik
ulayat
Terlaksananya
kesepakatan KAN
seluruh nagari di
Kabupaten Tanah
Datar tentang
sistem pemanfaatan
tanah ulayat.
Terlaksananya
pemanfaatan yang
berlandaskan sistem
yang telah diatur
dalam Perda Tanah
Ulayat
Terlaksananya
advokasi hukum atas
persengketaan tanah
ulayat jika tidak
ditemukan kompromi
secara kekeluargaan.
Terlaksananya
pemetaan tanah
ulayat berikut
pemiliknya
Tersusunnya
Peraturan Daerah
tentang Tanah
Ulayat
Terlaksananya
pengamanan atas
pemanfaatan tanah
ulayat.
Terwujudnya
pengelolaan tanah
ulayat dengan
kepastian hukum.
4. Berkembangnya
Kabupaten Tanah
Terlaksananya
revitalisasi terhadap
Meningkatnya
fasilitas dan kualitas
Terbangunnya
sejumlah Sekolah
Terwujudnya pola
pendidikan dengan
I - 8 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
Datar Sebagai
Pusat Pendidikan
Yang Islami
lembaga pendidikan
agama, terutama
surau dan pasantren
yang sudah ada
lembaga pendidikan
agama.
Agama berasrama
(Boarding School)
penggemblengan
agama dan budaya
intensif secara
menyeluruh
Terdapatnya
landasan kuat bagi
pendidikan
bernuansa agama.
Terdapatnya
manajemen sekolah
bernuansa Islam
dan budaya
minangkabau
Terwujudnya kualitas
manajemen sekolah
bernuansa Islam
dan budaya
minangkabau
Berkembangnya
kualitas manajemen
sekolah bernuansa
Islam dan berbudaya
5. Terwujudnya
Masyarakat Berbudi
Luhur dan
Berakhlak Mulia
Terlaksananya
revitalisasi kurikulum
lembaga pendidikan
agama yang dapat
membentuk
masyarakat berbudi
luhur dan berakhlak
mulia
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan
membentuk
karakter berbudi
dan akhlak mulia
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan membentuk
karakter berbudi
dan akhlak mulia
Terwujudnya
masyarakat berbudi
luhur dan berakhlak
mulia
6. Terwujudnya
Kesalehan Sosial
Berserta
Kelembagaan nya
Semakin optimalnya
pengumpulan dan
pemanfaatan zakat,
infak dan sedekah.
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
tentang kesalehan
sosial
Terbangunnya wadah
tunggal pengelolaan
zakat, wakaf dan infak
Terwujudnya
pengelolaan dana
zakat, infak dan wakaf
secara profesional
Terlaksananya
penerapan sistem
perbankan syariah
Semakin
mantapnya
penerapan sistem
perbankan syariah.
Terlaksananya
penerapan Sistem
Ekonomi Islam
Semakin mantapnya
pelaksanaan Sistem
Ekonomi Islam.
7. Terciptanya
Kehidupan Sosial
yang Harmonis
dalam Susana
Multikultur.
Terlaksananya
pendataan penduduk
menurut etnis
Terlaksananya
penyuluhan budaya
multikultur
Terdapatnya sistem
dampak gejolak
sosial
Terwujudnya
kerukunan sosial
multikultur
Terlaksananya
pengkajian budaya
dan tingkah laku etnis
penduduk daerah
Terlaksananya
kampanye dan
pelaksanaan
kerukunan sosial
Terwujudnya
komunikasi intensif
antar etnis
Terwujudnya
komunikasi intensif
antar etnis
B. Pembangunan
Hukum dan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 9
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
Pemerintahan
1. Terlaksananya
penegakan hukum
berkeadilan dan
demokratis
Terlaksananya
pembaharuan
produk-produk
hukum guna
menyesuaikan
dengan kondisi
masyarakat dan
pembangunan
Melakukan
pembangunan
struktur dan
kelembagaan
hukum daerah
Memantapkan sistem
dalam proses
penegakan hukum
dan meminimalisasi
terjadi konflik hukum
Terwujudnya
penegakan hukum
yang berkeadilan dan
demokratis
Terdapatnya
transformasi
budaya Minangkabau
ke dalam produk
hukum daerah
Melakukan
pendidikan dasar
hukum bagi
fungsionaris adat
Meningkatkan
kapasitas lembaga
adat dalam
penyelesaian
sengketa adat
Pemantapan
penguatan kapasitas
lembaga penyelesaian
sengketa adat
Terbangunnya
kapasitas
kelembagaan hukum
Pemerintah Daerah
Pemantapan sistem
sosial
kemasyarakatan
dan mencegah
terjadinya
kerawanan sosial
dan politik
Melaksanakan
penyuluhan hukum
dan penegakan hak
azasi manusia
Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat
Terbangunnya
kapasitas
kelembagaan sosial
dan adat.
Melanjutkan
penyuluhan sadar
hukum
Penguatan
kelembagaan sosial
dan adat
Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat
Terlaksananya sistem
dalam pencegahan
konflik sosial
Pemantapan
pelaksanaan sistem
sosial dan
mencegah
terjadinya konflik
Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat
Pembangunan
kesadaran hukum
masyarakat
2. Terbangunnya
sinergisitas antar
pelaku
pembangunan
Terlaksananya
keterpaduan
program dan
kegiatan antara
SKPD yang telah
ada.
Meningkatnya
koordinasi
pengelolaan
program antar
SKPD
Mantapnya koordinasi
pelaksanaan program
SKPD
Terwujudnya sinergitas
antara pelaku
pembangunan daerah
Terbangunnya pola
kerjasama yang baik
antar tingkatan
Terwujudnya
tata-kelola
pemerintahan yang
Terwujudnya sinergi
pembangunan antar
SKPD
Terwujudnya sinergi
pembangunan antar
SKPD
I - 10 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
pemerintahan. baik
3. Terwujudnya tata
pemerintahan yang
partisipatif,
akuntabel dan
transparan
Terlaksananya
pengembangan karir
aparatur daerah
dengan sistem merit
Mantapnya sistem
pengembangan
karir aparatur
dengan sistem merit
Terbangunnya
aparatur yang bersih
dan bebas KKN
Terwujudnya tata
pemerintahan yang
partisipatif, transparan
dan akuntabel
Terlaksananya
reorganisasi birokrasi
daerah.
Terwujudnya
kualitas aparatur
yang lebih
profesional
Memantapkan
penerapan Teknologi
Informasi dalam
sistem birokrasi
Memantapkan
penerapan Teknologi
Informasi dalam sistem
birokrasi
Terlaksananya
keterpaduan antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan
pengawasan
Terwujudnya sistem
perencanaan dan
penganggaran
partisipatif
Memantapkan peran
serta masyarakat
dalam perumusan
kebijakan
Memantapkan peran
serta masyarakat
dalam perumusan
kebijakan
4. Terwujudnya
aparatur pemerintah
yang bersih dan
berwibawa
Terlaksananya
perbaikan
manajemen
kepegawaian
terutama rekruitmen,
promosi, mutasi lewat
sistem karier
Penataan
kompetensi SDM
aparatur sesuai
dengan kebutuhan
Melanjutkan
pembenahan
manajemen
kepegawaian
Tertatanya manajemen
kepegawaian yang
profesional
Meningkatnya
kualitas dan standar
penyelenggara- an
diklat pegawai
Meningkatkan
kesejahteraan
aparatur melalui
sistem penggajian
pegawai
Pendayagunaan
aparatur yang makin
efisien dan efektif
Terdapatnya aparatur
yang handal dan
bertanggung jawab
Terlaksananya
penataan struktur
organisasi tata kerja
pemerintahan
daerah.
Penyempurna- an
SOTK yang efektif,
ramping dan
berorientasi pada
kebutuhan
pelayanan
Pemantapan kinerja
SOTK dalam setiap
lini birokrasi Pemda
Terlaksananya suatu
sistem birokrasi yang
berorientasi prestasi
dan bebas KKN
Penataan dan
pengelolaan
dokumen/arsip
daerah.
Terbangunnya suatu
sistem database
yang lengkap dan
mudah diakses
Pemanfaatan sistem
database untuk tujuan
internal dan eksternal
birokrasi
Akuntabilitas dan
kredibilitas data untuk
internal dan penelitian
5. Terwujudnya fungsi
pelayanan publik
yang prima
Terlaksananya
perbaikan pelayanan
publik, dalam
Terbangunnya
sistem pelayanan
publik, sesuai
Pemanfaatan sistem
pelayanan publik
dalam
Tertatanya sistem
pelayanan publik
dengan standar baku
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 11
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
pencapaian sasaran
pembangunan
dengan standar
pelayanan yang
ditetapkan
penyelenggaraan
pembangunan
sebagai wujud
e-government
C. Pembangunan
Ekonomi
1. Terwujudnya usaha
pertanian modern
dan agribisnis maju
Revitalisasi kegiatan
pertanian, khususnya
pertanian rakyat
melalui
meningkatkan
penyuluhan dan
bimbingan teknis
kepada para petani.
Melakukan alih
teknologi secara
bertahap kepada
petani tradisional
dalam rangka
mewujudkan kegiatan
pertanian modern
dan melakukan
pemberdayaan
terhadap usaha
bisnis pertanian yang
telah ada melalui
pengembangan
manajemen dan
kewirausahaan
dengan pendekatan
kawasan sentra
produksi.
Pembangunan
pertanian dengan
melakukan
revitalisasi
pertanian dalam
bentuk
pengembangan
kawasan sentra
pertanian modern
dan agrobisnis maju
yang meliputi
kegiatan pra panen
dan pasca panen,
termasuk
pengolahan hasil
(agro-industri) dan
pemasaran melalui
koperasi dan/atau
wadah
kelembagaan
lainnya, baik dalam
maupun luar negeri,
sehingga diperoleh
nilai tambah yang
tinggi secara
berkelanjutan.
Pembangunan
pertanian ini juga
diarahkan untuk
pemantapan
pelaksanaan
regulasi dan
deregulasi dalam
rangka mendorong
investasi.
Melanjutkan
pembangunan
pertanian terpadu
dengan pendekatan
wilayah melalui
pengembangan KSP,
KIMBUN dan KAPET.
Sejalan dengan
kegiatan tersebut,
dilanjutkan pula
secara intensif
penerapan teknologi
tepat guna yang lebih
maju dalam bidang
budidaya dan
pengolahan hasil
guna meningkatkan
produktifitas petani.
Penerapan teknologi
tepat guna tersebut
terutama diarahkan
pada pengembangan
komoditi unggulan
masing-masing
kabupaten. Untuk
menopang perluasan
kemampuan produksi
tersebut maka upaya
perluasan pasar
dilakukan dengan
sistematis.
Pembangunan
pertanian ini juga
diarahkan untuk
pemantapan
Pada tahap RPJM ke-4
ini Peningkatan
pembangunan lebih
banyak diprioritaskan
pada lanjutan
pembangunan
kawasan sentra
produksi dan
agroindustri dengan
penerapan teknologi
pertanian dan
pengolahan hasil yang
lebih maju.
Pembangunan
pertanian terpadu
dengan pendekatan
wilayah melalui
pengembangan KSP,
KIMBUN dan KAPET
diharapkan sudah
dapat berjalan dengan
baik sehingga
pengelolaan kegiatan
pertanian dan
agribisnis sudah
menjadi sangat
produktif dan efisien
sehingga pendapatan
petani sudah semakin
tinggi. Pada periode
RPJM ke-4 ini
diharapkan sebagian
besar hasil pertanian,
baik untuk konsumsi
dalam negeri maupun
I - 12 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
pelaksanaan regulasi
dan deregulasi dalam
rangka mendorong
investasi.
ekspor sudah dalam
bentuk produk hasil
olahan atau
penanganan pasca
panen yang diperlukan
sebelum dipasarkan.
Terlaksananya regulasi
dan deregulasi
investasi
2. Terwujudnya Sektor
Industri berbasis
Usaha Kecil
Menengah (UKM)
Meningkatkan daya
saing produk-produk
industri kecil dan
menengah
Pembangunan di
sektor industri
dilakukan melalui
menumbuhkan
Usaha Kecil
Menengah (UKM)
yang terkait antara
hulu dan hilir dan
meningkatkan daya
saing produk utama
UKM.
Pembangunan di
sektor industri
dilakukan melalui
menumbuhkan Usaha
Kecil Menengah
(UKM) yang terkait
antara hulu dan hilir
dan meningkatkan
daya saing produk
utama UKM.
Terbangunnya industri
rumah tangga yang
memiliki diversifikasi
dan keterkaitan
dengan kelompok
buah-buahan ataupun
sayuran. dan
terbangunnya usaha
kerakyatan skala kecil
dan menengah,
terutama yang terkena
dampak krisis
ekonomi.
3. Terwujudnya
kehutanan yang
bernilai ekonomi
dan lestari
Meningkatkan
pengelolaan
sumberdaya hutan
Pembangunan
sektor kehutanan
diarahkan pada
pengambilan hasil
non kayu (lebah
madu, sarang walet,
Rotan dan lainnya).
Menyelamat- kan
sumberdaya hutan,
untuk peningkatan
kesejahteraan
rakyat di sekitar
kawasan hutan,
mempertahankan
tata air dan
meningkatkan
fungsi hutan
Kabupaten Tanah
Pembangunan sektor
kehutanan diarahkan
pada pengambilan
hasil non kayu (lebah
madu, sarang walet,
Rotan dan lainnya).
Menyelamatkan
sumberdaya hutan,
untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat
di sekitar kawasan
hutan, mempertahan-
kan tata air dan
meningkatkan fungsi
hutan Kabupaten
Tanah Datar sebagai
unsur lingkungan
hidup, sumber
Pembangunan sektor
kehutanan diarahkan
pada pengambilan
hasil non kayu (lebah
madu, sarang walet,
Rotan dan lainnya).
Menyelamatkan
sumberdaya hutan,
untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat di
sekitar kawasan hutan,
mempertahan- kan tata
air dan meningkatkan
fungsi hutan
Kabupaten Tanah
Datar sebagai unsur
lingkungan hidup,
sumber pendapatan,
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 13
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
Datar sebagai unsur
lingkungan hidup,
sumber
pendapatan, dan
penyangga air dari
danau dan
beberapa sungai
yang mengalir di
kawasan daerah ini.
pendapatan, dan
penyangga air dari
danau dan beberapa
sungai yang mengalir
di kawasan daerah ini.
dan penyangga air dari
danau dan beberapa
sungai yang mengalir
di kawasan daerah ini.
4. Terwujudnya
Kegiatan Jasa
(Service Industries)
yang Efisien
Mengembang- kan
kegiatan jasa yang
dapat memberikan
dampak yang sangat
besar bagi
penciptaan lapangan
kerja dan
penanggulangan
kemiskinan. Seperti:
usaha perdagangan,
pendidikan,
pelayanan
kesehatan,
transportasi dan
komunikasi dan
jasa-jasa umum
lainnya. Untuk
mewujudkan
pengembangan
kegiatan jasa yang
efisien tersebut, perlu
terus diupayakan
penataan fasilitas
pasar yang telah ada,
pengembangan
pertokoan dan
pergudangan agar
lebih mendukung
kegiatan jasa dan
menyenangkan bagi
pelanggan. Sejalan
Mewujudkan
Kegiatan
Perdagangan dan
Jasa Yang Mampu
Bersaing, melalui
pengembangan
usaha mikro, kecil
dan menengah
(UMKM) dan
koperasi yang
merupakan embrio
dan cikal bakal dari
wirausaha yang
tangguh dan
berdaya saing tinggi
Mengembangkan
kegiatan jasa dan
memberikan
dampak yang
sangat besar bagi
penciptaan
lapangan kerja serta
penanggulang-an
kemiskinan.
Kegiatan jasa ini
meliputi : usaha
perdagangan,
pendidikan,
pelayanan
kesehatan,
transportasi dan
Pengembangan
penggunaan teknologi
yang maju dan
modern dalam
kegiatan jasa, baik
perdagangan,
transportasi,
pendidikan,
kesehatan, dan jasa
lainnya, Berbasis
komputer dan
teknologi informasi.
Pada tahap RPJM ke-4
ini diharapkan sudah
akan dapat diwujudkan
penggunaan teknologi
tinggi dan modern
dalam kegiatan
perdagangan dan jasa,
termasuk jasa
transportasi,
pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
Berbasis komputer dan
teknologi informasi
dalam kegiatan
perdagangan dan jasa,
diharapkan sudah akan
semakin maju dan
digunakan secara
menyeluruh dikalangan
pengusaha. Dengan
demikian, diharapkan
kegiatan jasa yang
meliputi perdagangan,
transportasi,
pendidikan, kesehatan
dan jasa lainnya sudah
menjadi semakin
produktif, efisiensi dan
mempunyai daya saing
tinggi di dunia global.
I - 14 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
dengan kegiatan
tersebut, dilakukan
pula peningkatan
kemampuan
kewirausahaan,
kualitas tenaga teknis
dan terampil,
peningkatan jumlah
dan kualitas fasilitas
perhubungan dan
telekomunikasi serta
pembinaan
manajemen usaha
secara terus menerus
komunikasi dan
jasa-jasa umum
lainnya.
5. Terwujudnya
Koperasi sebagai
wadah
pengembangan
ekonomi kerakyatan
Meningkatkan sarana
penunjang
pembangunan untuk
meningkatkan
perekonomian rakyat
a. Mengembang
kan koperasi yang
sehat, efisien, dan
mandiri dengan
cakupan usaha
yang luas dan
tata kelola yang
baik. Melalui
pengembangan
sumberdaya
manusia
diarahkan agar
mampu
membangun citra
koperasi yang
positif, efektif, dan
professional
sebagai wadah
penggalangan
kekuatan ekonomi
rakyat.
b. Mengembangkan
koperasi sebagai
badan usaha
yang terbuka dan
menarik bagi
a. Mengembang kan
koperasi yang
sehat, efisien, dan
mandiri dengan
cakupan usaha
yang luas dan tata
kelola yang baik.
Melalui
pengembang-an
sumberdaya
manusia
diarahkan agar
mampu
membangun citra
koperasi yang
positif, efektif, dan
professional
sebagai wadah
penggalangan
kekuatan ekonomi
rakyat.
b. Mengembang- kan
koperasi sebagai
badan usaha yang
terbuka dan
menarik bagi
Mengembangkan
koperasi sebagai
badan usaha yang
terbuka dan menarik
bagi anggota dan
masyarakat, sehingga
meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam berinvestasi.
Dan mengembangkan
usaha kecil menengah
dalam meningkatkan
daya saingnya
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 15
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
anggota dan
masyarakat,
sehingga
meningkat- kan
partisipasi
masyarakat
dalam
berinvestasi.
anggota dan
masyarakat,
sehingga
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
berinvestasi.
6. Terwujudnya Tanah
Datar sebagai
Daerah Tujuan
Wisata Nasional
dan Internasional
Mewujudkan
masyarakat yang
sadar wisata sebagai
landasan utama
pengembangan
pariwisata melalui
kegiatan konsolidasi
masyarakat agar
terdapat pemahaman
yang sama tentang
pentingnya pariwisata
bagi pembangunan
daerah. Dan
mengupayakan
terwujudnya
pusat-pusat informasi
wisata yang
dilengkapi dengan
fasilitas teknologi
informasi yang
memadai
Mengembang- kan
objek-objek wisata
yang telah ada
melalui kegiatan
renovasi dan
pemugaran kembali.
Melalui peningkatan
mutu prasarana
jalan dan sarana
perhubungan
menuju objek-objek
wisata tersebut.
Serta peningkatan
kualitas sarana
listrik dan
telekomunikasi yang
dapat digunakan
publik untuk
mengunjungi
objek-objek wisata
tersebut.
Meningkatkan
program sadar
wisata agar
masyarakat dapat
mendukung dan
berpartisipasi penuh
terhadap
pengembangan
Tanah Datar
sebagai daerah
tujuan wisata
Upaya penggunaan
teknologi yang lebih
maju dan tepat guna
untuk peningkatan
produktifitas dan
efisiensi usaha
pariwisata. Serta
terwujudnya
penggunaan teknologi
informasi dengan
lebih baik agar
Kabupaten Tanah
Datar sebagai daerah
tujuan wisata
domestik dan
internasional menjadi
lebih dikenal dan
populer melalui
peningkatan
kemampuan teknis
tenaga pengelola
pariwisata perlu juga
sudah harus dapat
diwujudkan pada
periode ini guna dapat
mewujudkan
pengelolaan usaha
pariwisata secara
lebih profesional dan
memenuhi standard
internasional.
Prioritas pembangunan
periode RPJM ke-4 ini
diletakkan pada
lanjutan penggunaan
teknologi yang lebih
maju dan tepat untuk
peningkatan
produktifitas dan
efisiensi usaha
pariwisata. Pada tahap
ini penggunaan
teknologi informasi
dalam kegiatan
pariwisata sudah akan
semakin maju dan
diterapkan secara
menyeluruh. Sejalan
dengan hal tersebut
kemampuan teknis
tenaga pengelola
pariwisata juga perlu
terus dikembangkan
dan ditingkatkan guna
dapat mewujudkan
tenaga yang
profesional dan
berkualitas sesuai
dengan standard
internasional. Dengan
demikian, diharapkan
pada RPJM ke-4 ini
Kabupaten Tanah
I - 16 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
nasional dan
internasional.
Meningkatkan
kesadaran dan
peran masyarakat
untuk mendukung
pariwisata, serta
melengkapi sarana
dan prasarana
wisata yang
memadai, sehingga
menarik bagi para
wisatawan untuk
berkunjung dan
tinggal lebih lama di
Tanah Datar.
Datar benar-benar
sudah menjadi daerah
tujuan wisata nasional
dan internasional yang
terlihat dari jumlah
wisatawan yang cukup
tinggi dengan lama
tinggal berkisar antara
4-6 hari.
Meningkatkan
pembangunan dan
pengelolaan
pariwisata melalui
kerjasama dengan
pihak ketiga dalam
rangka
pemberdayaan
potensi wisata yang
ada di Tanah Datar
melalui revisi
Dokumen Rencana
Induk
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPPDA).
Terwujudnya
pembangunan dan
pengelolaan
pariwisata melalui
kerjasama dengan
pihak ketiga dalam
rangka pemberdayaan
potensi wisata yang
ada di Tanah Datar
Berkembangnya
pembangunan dan
pengelolaan pariwisata
melalui kerjasama
dengan pihak ketiga
dalam rangka
pemberdayaan potensi
wisata yang ada di
Tanah Datar
7. Meningkatkan
Pemanfaatan
Potensi
Pertambangan dan
Energi
Mengoptimalkan
penggalian/pengemb
angan potensi
Pendapatan Asli
Daerah
Pembangunan
energi listrik
terbarukan yang
diarahkan untuk
menjangkau ke
seluruh
Jorong/masyarakat
di Tanah Datar dan
Pembangunan
Sumber daya
tambang diarahkan
untuk mengetahui
besar depositnya
Pembangunan
diarahkan untuk
mewujudkan
diversifikasi bahan
bakar dalam
masyarakat Tanah
Datar, sehingga dapat
mencukupi bagi
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 17
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
mencukupi untuk
melayani kegiatan
industri.
Pengembangan
usaha
pertambangan
rakyat (pasir urug,
batu, tanah liat,
batubara, dll) di
arahkan supaya
memiliki izin, serta
tidak merusak
lingkungan dan
membahayakan
masyarakat.
perkembangan
penduduk selama 20
tahun ke depan. Serta
pemanfaatan sumber
daya tambang sebagai
sumber pendapatan
daerah.
D. Pembangunan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
1. Terwujudnya Tata
Ruang yang Baik
dan Dilaksanakan
Secara Konsisten
Terwujudnya
kawasan hutan
lindung dan kawasan
budidaya dengan
memperhatikan
kaidah konservasi
serta proteksi
kawasan kritis dan
kawasan longsor
berdasarkan potensi
SDA
Terciptanya
kawasan lindung,
kawasan budidaya
sebagai penghasil
barang dan jasa
melalui model
pengembangan
sentra Kimbun,
KASO, Perikanan
dan peternakan dan
SRI
Terbangunnya
kawasan strategis
berdasarkan potensi
SDA dan ekosistem
wilayah yang aman,
nyaman, produktif dan
berkelanjutan
berdasarkan UU
Nomor 26 Tahun 2007
tentang Tata Ruang
Terciptanya kawasan
strategis berdasarkan
potensi SDA dan
ekosistem wilayah
yang aman, nyaman,
produktif dan
berkelanjutan.
2. Terpeliharanya
Kawasan
Konservasi Alam,
Lingkungan Hijau,
Asri dan Lestari
Terwujudnya
kawasan konservasi
yang asri dan lestari
dengan menerapkan
kaidah-kaidah
konservasi dan
pelestarian
sumberdaya alam
melalui pendekatan
strategis dalam
Tercapainya
keseimbangan
ekologis dalam
sistem penyangga
kehidupan melalui
manajemen
sumberdaya alam
dan lingkungan
berdasarkan arahan
klasifikasi fungsi
Terbangunnya
integrasi kawasan
konservasi dengan
kawasan budidaya
dalam pembangunan
dari seluruh aspek
kebutuhan terhadap
pembangunan.
Terbangunnya
kawasan
agroekoteknologi yang
berbasiskan SDA dan
lingkungan dalam
pembangunan
pertanian yang
berkelanjutan.
I - 18 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
manajemen
sumberdaya dan
lingkungan.
kawasan dalam
suatu DAS, melalui
pendekatan
penataan tata ruang
yang yang
berbasiskan one
river, one plan and
one management
approach.
3. Terwujudnya tata
kelola lingkungan
yang baik
Terwujudnya regulasi
sebagai bentuk
pelaksanaan UU
yang terkait dengan
pengelolaan SDA dan
lingkungan yang lebih
operasional.
Terwujudnya
pemahaman secara
holistik dari
masyarakat, user,
developer dan
eksekutif terhadap
regulasi yang terkait
dengan pengelolaan
SDA dan lingkungan
dan adanya insentif
dan desinsentif
dalam pemanfaatan
SDA dan
lingkungan.
Terwujudnya
fungsi-fungsi kawasan
dalam pembangunan
SDA dan lingkungan
melalui knowledge
based organization.
Meningkatnya peran
dan fungsi serta
tanggungjawab
bersama dan lahirnya
inovasi-inovasi kreatif
dari sektor/dinas terkait
dengan pengelolaan
SDA dan lingkungan
4. Terbinanya prilaku
masyarakat sadar
lingkungan
Terwujudnya
tanggung jawab
bersama dalam
pemanfaatan dan
perencanaan
sumberdaya alam
dan lingkungan.
Terbangunnya
kesadaran dan
prilaku masyarakat
dalam menuju
pembangunan
berkelanjutan
berbasiskan SDA
dan lingkungan
untuk peningkatan
kesejahteraan
masyarakat .
Tercapainya fungsi
wilayah preservasi
dan konservasi yang
berbasiskan
agroekologi dalam
suatu pengelolaan
wilayah DAS terpadu.
Terwujudnya jasa
lingkungan yang
berkualitas baik untuk
kepentingan publik dan
isu global warning
menuju kehidupan
yang sehat dan
lingkungan yang aman.
5. Terwujudnya
pengelolaan
sumberdaya alam
secara
berkesinambungan
Terwujudnya
revitalisasi dan
peningkatan
produktivitas
sumberdaya alam
dan lingkungan
Meningkatnya
produktivitas
sumberdaya alam
dan lingkungan
melalui knowledge
based organization
Terbangunnya jasa
lingkungan dan
barang produksi
dalam menjamin
kepentingan publik
dan dapat menekan
Terwujudnya
pembangunan
berkelanjutan
berdasarkan
dimensi/nilai sosial
budaya ekonomi dan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 19
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
berlandaskan pada
agroekologi
berdasarkan pada
nilai-nilai budaya
lokal yang arif dan
bijaksana.
dan kerjasama
dengan center
excellent
(PT/Lembaga
Penelitian) serta
terbangunnya
SIM-SDA dan
lingkungan sebagai
basis perencanaan
SDA dan
lingkungan.
dampak negatif isu
global warning.
ekologi,
pengembangan
sumberdaya alam dan
lingkungan dalam
rangka mencapai
kehidupan yang sehat
dan lingkungan yang
aman.
E. Pembangunan
Sumber Daya
Manusia
1. Tercapainya
Kualitas Pendidikan
Yang Tinggi dan
Dilandasi Moral
Agama
90 % guru kompeten
seluruh jenjang
pendidikan dan
seluruh sekolah
terakreditasi.
Penyelesaian
manajemen
eksternal
Tercapainya target
MDG pemerataan
SMP 99%
Mengupayakan
pencapaian mutu
sekolah bertaraf
internasional
Terlaksananya
pendidikan
berakreditasi
Internasional
Pengakuan Asia
Tersedia Lab ilmu
dasar: matematika,
fisika, kimia dan
biologi dan guru
tersedia
Selesainya Fokus
Sekolah kejuruan
Kurikulum agama
terintegrasi ke
dalam semua mata
pelajaran
Terwujudnya
Sekolah
Kejuruan standar
nasional
Menyiapkan
masyarakat untuk
sistem pendidikan
internasional
Sekolah Kejuruan
menghasilkan tenaga
terampil yang siap
bersaing di dunia
usaha dan industri
internasional
8 SMA Standar
Nasional
30% Akses PT
2. Terdapatnya
Derajat Kesehatan
dan Gizi Yang
Tinggi
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Konsolidasi
manajemen
pelayanan kesehatan
dasar
Penuntasan
sebagian Penyakit
utama
Meningkatkan
pemantauan
status gizi
masyarakat
Penanganan
Konsolilidasi
manajemen
pelayanan kesehatan
Dasar
Meningkatnya
cakupan balita gizi
buruk yang
mendapatkan
perawatan
Penuntasan sebagian
Penyakit utama
Semua masyarakat
mempunyai jaminan
pelayanan kesehatan
(Total Coverage)
I - 20 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
kasus gizi buruk
Pemberian PMT
bagi bayi balita
gizi buruk
Terkendalinya
Penyakit menular
terutama
Tuberkulosa
paru, HIV AIDS
dan malaria.
Meningkatkan
cakupan pemberian
MP ASI 6 – 24
bulan
Konsolidasi dan
persiapan fokus
Rumah sakit siap
serta informasi dan
pemetaan keperluan
tenaga medis dan
manajemen
kesehatan
Rumah Sakit Umum
menjadi rujukan
untuk wilayah Tanah
Datar dan
sekitarnya.
Konsolidasi dan
persiapan fokus
Rumah sakit siap
serta informasi dan
pemetaan keperluan
tenaga medis dan
manajemen
kesehatan
Rumah Sakit Umum
menjadi pelayanan
kesehatan yang prima
3. Terwujudnya
ketahanan pangan
dan gizi
Konsolidasi
Pemenuhan
konsumsi pangan
dan gizi
Pengembangan
sentra-sentra
produksi pangan
dan gizi
Peningkatan produksi
dan kualitas produksi
pangan dan gizi
Terpenuhinya produksi
secara kualitas dan
kuantitas dan
pemenuhan Gizi dalam
dan orientasi ekspor
4. Tercapainya
Kemampuan
IPTEKS Yang Maju
dan Tepat Guna
Pemetaan
produk-produk baru
dan perkembangan
kebutuhan
masyarakat
Memilih dan
mendesign pilihan
teknologi tepat
untuk mendorong
pembangunan
Melanjutkan
pembangunan
Sains-Park
Implementasi IPTEKs
Tercapainya
kemampuan IPTEK
yang tinggi dan tepat
guna
Hasil Implementasi
Iptek
Pendirian lembaga
dan sistem
pengembangan
teknologi dan inovasi
Mendorong
Pembangunan
Sains Park untuk
pengembangan
IPTEKS di Tanah
Datar
Ikut Membantu
Peningkatan
manajemen
pengelolaan Sains
Park di Tanah Datar
Sains Park
Internasional
Meningkatkan
kualitas hidup,
peran perempuan,
perlindungan anak
Terlaksananya
peningkatan kualitas
hidup, peran
perempuan,
Terwujudnya kualitas
hidup, peran
perempuan,
perlindungan anak dan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 21
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
dan kesejahteraan
keluarga di berbagai
bidang
pembangunan
dengan
pencegahan atas
tindak kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi
terhadap
perempuan dan
anak serta
Penguatan
kelembagaan dan
jaringan
pengarusutamaan
gender.
perlindungan anak
dan kesejahteraan
keluarga di berbagai
bidang pembangunan
dengan pencegahan
atas tindak kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi terhadap
perempuan dan anak
serta Penguatan
kelembagaan dan
jaringan
pengarusutamaan
gender.
kesejahteraan keluarga
di berbagai bidang
pembangunan dengan
pencegahan atas
tindak kekerasan,
eksploitasi dan
diskriminasi terhadap
perempuan dan anak
serta penguatan
kelembagaan dan
jaringan
pengarusutamaan
gender.
Mengembangkan
budaya olah raga
bagi masyarakat
untuk mewujudkan
kehidupan yang
sehat serta
mengembangkan
secara simultan
olahraga prestasi
melalui
pengembangan
sarana dan
prasarana yang
memadai
Terlaksananya
pengembangan
budaya olahraga bagi
masyarakat untuk
mewujudkan
kehidupan yang sehat
serta
mengembangkan
secara simultan
olahraga prestasi
melalui
pengembangan
sarana dan prasarana
yang memadai.
Terwujudnya budaya
olahraga bagi
masyarakat untuk
mewujudkan
kehidupan yang sehat
serta mengembangkan
secara simultan
olahraga prestasi
melalui pengembangan
sarana dan prasarana
yang memadai.
Meningkatkan
kwalitas dan
produktifitas
pemuda untuk
menghadapi
dinamika
persaingan global
Terlaksananya
peningkatan kwalitas
dan produktifitas
pemuda untuk
menghadapi dinamika
persaingan global
dengan
Terwujudnya kwalitas
dan produktifitas
pemuda untuk
menghadapi dinamika
persaingan global
dengan
pengembangan sikap
I - 22 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
dengan
pengembangan
sikap pemuda yang
beriman, bertaqwa,
berbudaya, mandiri,
inovatif dan kreatif
serta meningkatkan
partisipasi pemuda
dalam
pembangunan dan
pemberdayaan
pemuda sebagai
subjek
pembangunan,
melalui
kelembagaan
pemuda yang
berwawasan
kebangsaan.
pengembangan sikap
pemuda yang
beriman, bertaqwa,
berbudaya, mandiri,
inovatif dan kreatif
serta meningkatkan
partisipasi pemuda
dalam pembangunan
dan pemberdayaan
pemuda sebagai
subjek pembangunan,
melalui kelembagaan
pemuda yang
berwawasan
kebangsaan.
pemuda yang beriman,
bertaqwa, berbudaya,
mandiri, inovatif dan
kreatif serta
meningkatkan
partisipasi pemuda
dalam pembangunan
dan pemberdayaan
pemuda sebagai
subjek pembangunan,
melalui kelembagaan
pemuda yang
berwawasan
kebangsaan.
F. Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
1. Terwujudnya sarana
dan prasarana
transportasi yang
handal yang mampu
memenuhi
kebutuhan
aksesibilitas
masyarakat
Pengembangan
sarana dan
prasarana
transportasi untuk
meningkatkan akses
dari wilayah yang
terisolasi dan
sentra-sentra
produksi
Pengembangan
sarana dan
prasarana
transportasi untuk
meningkatkan
akses dari wilayah
yang terisolasi,
sentra-sentra
produksi, pariwisata
dan kawasan
pendidikan
Pengembangan
sarana dan prasarana
transportasi untuk
meningkatkan akses
dan kualitas dari
seluruh wilayah
Terwujudnya sarana
dan prasarana
transportasi yang
handal yang mampu
memenuhi kebutuhan
aksesibilitas
masyarakat
2. Terwujudnya
kebutuhan sumber
daya air untuk lahan
pertanian
Kajian terhadap
potensi sumberdaya
air untuk pemenuhan
lahan pertanian
Peningkatan sarana
sumber daya air
untuk pemenuhan
lahan pertanian
Peningkatan sarana
sumber daya air untuk
pemenuhan lahan
pertanian
Terwujudnya
kebutuhan sumber
daya air untuk lahan
pertanian
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 23
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
3. Terwujudnya
Koordinasi
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
sumber daya air.
Penyiapan sistem,
kelembagaan dan
regulasi tentang
kordinasi
kelembagaan sumber
daya air
Sosialisasi
sistem,
kelembagaan dan
regulasi tentang
koordinasi
kelembagaan
sumber daya air
Evaluasi sistem,
kelembagaan dan
regulasi tentang
koordinasi
kelembagaan
sumber daya air
Terwujudnya
Koordinasi
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
sumber daya air.
4. Terwujudnya
kecukupan air
bersih bagi
masyarakat
Peningkatan sarana
dan prasarana air
bersih di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan sarana
dan prasarana air
bersih di pedesaan
Peningkatan sarana
dan prasarana air
bersih di perkotaan
dan pedesaan
Terwujudnya
kecukupan air bersih
bagi masyarakat
5. Terwujudnya
kebutuhan sarana
informasi dan
komunikasi yang
diperlukan
masyarakat
Peningkatan sarana
informasi dan
komunikasi di daerah
yang belum memiliki
jaringan
Peningkatan sarana
informasi dan
komunikasi di
daerah yang belum
memiliki jaringan
Peningkatan sarana
informasi dan
komunikasi di daerah
yang belum memiliki
jaringan
Terwujudnya
kebutuhan sarana
informasi dan
komunikasi yang
diperlukan masyarakat
6. Terwujudnya
kebutuhan energi
yang diperlukan
masyarakat
Pemetaan potensi
energi yang bisa
dimanfaatkan dan
pembangunan energi
listrik dari
sumberdaya air
Pembangunan
sumber energi listrik
dari sumber lain:
batu bara baru,
panas bumi, dll.
Pembangunan
sumber energi baru
Terwujudnya
kebutuhan energi yang
diperlukan masyarakat
7. Terwujudnya
perumahan yang
sehat dan aman
bencana
Evaluasi kondisi
eksisting rumah yang
ada terhadap aspek
kesehatan dan aman
bencana serta
peningkatan kualitas
lingkungan
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
perumahan yang
sehat dan aman
bencana serta
peningkatan
kualitas lingkungan
Peningkatan kualitas
dan kuantitas
perumahan yang
sehat dan aman
bencana serta
peningkatan kualitas
lingkungan
Terwujudnya
perumahan yang sehat
dan aman bencana
serta peningkatan
kualitas lingkungan
G. Pembangunan
Tata Ruang dan
Pembangunan
Wilayah
1. Terwujudnya tata
ruang yang
harmonis untuk
semua sektor
Penyusunan RTRW
dan sekaligus
menjadikan peraturan
daerah
Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
terhadap
Peningkatan kualitas
tata ruang dengan
menerapkan perda
RTRW
Terwujudnya tata ruang
yang sesuai dengan
regulasi yang ada.
I - 24 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No.
Arah
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah
RPJM Ke-1
(2005-2010)
RPJM Ke-2
(2010-2015)
RPJM Ke-3
(2016-2021)
RPJM Ke-4
(2021-2025)
kehidupan
pentingnya
penataan ruang dan
implementasi pada
kawasan-kawasan
strategis
2. Terwujudnya
pembangunan yang
maju dan merata
untuk semua
wilayah
Kajian terhadap
kondisi eksisting
masing-masing
kawasan strategis
dan penyusunan
dokumen rencananya
Peningkatan
pembangunan
kawasan-kawasan
strategis
Peningkatan
pembangunan
kawasan-kawasan
strategis
Terwujudnya
pembangunan yang
maju dan merata untuk
semua wilayah
3. Meningkatnya Kota
Batusangkar
menjadi PKW
Merancang
langkah-langkah
strategis menjadi
PKW
Penyusunan rencana
peningkatan menjadi
PKW
Pelaksanaan rencana
peningkatan menjadi
PKW
1.3.2 RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 agar tercapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, terutama keterpaduan kebijakan perencanaan pembangunan yang berdimensi
kewilayahan. Arah pembangunan wilayah ditujukan untuk : (1) mendorong percepatan pembangunan
pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan dengan memperhatikan potensi,
karakteristik dan keunggulan daerah, (2) memperhatikan aspek keberlanjutan dengan berpedoman
kepada RTRW dan KLHS dalam pengembangan dan pembangunan wilayah, (3) mendorong
pengembangan dan pemerataan wilayah secara terpadu untuk mewujudkan kemakmuran,
kesejahteraan dan kemajuan yang adil dan merata di seluruh wilayah, (4) menciptakan keseimbangan
pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, serta antara wilayah darat, laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (5) meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas
pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah dengan kebijakan nasional. Kebijakan
pembangunan berdimensi kewilayahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten
Tanah Datar dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1.2
Pembangunan berdimensi Kewilayahan
No. Aspek Pembangunan Kebijakan/Lokasi di Kab. Tanah Datar, komoditi
1. Kawasan Lindung Kebijakan :
Menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan,
dengan tujuan untuk mengurangi tingkat bahaya bencana alam dan
menjaga kerusakan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup
yang seharusnya diperoleh masyarakat.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 25
No. Aspek Pembangunan Kebijakan/Lokasi di Kab. Tanah Datar, komoditi
Lokasi:
- Kawasan lindung sesuai SK 422 Tahun 1999 luasnya 29.208
ha;
- Target 2028 18.400 ha
2. Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam dan Cagar
Budaya
- Kawasan cagar alam (99.856 ha)
- Kawasan Taman Wisata Alam (Taman Wisata Alam Mega
Mendung 12,50 ha; Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah 500
ha)
3. Kawasan rawan bencana Kebijakan:
Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana dan menekan kerugian terhadap masyarakat dan
pembangunan ekonomi daerah.
Lokasi:
- Kawasan rawan tanah longsor di jalur patahan semangko
4. Kawasan lindung geologi Kebijakan :
Menjaga kelestarian lingkungan guna mempertahankan fungsinya
sebagai kawasan lindung
Lokasi :
- Kawasan cagar alam geologi Karst di Kubah Batusangkar
- Zona Patahan Semangko
- Gunung Api Marapi
5. Pengembangan ekonomi
Sumatera Barat
Lokasi :
- Koridor Ekonomi Lintas Timur, termasuk Batusangkar sebagai
pusat pengembangan, meliputi pertambangan biji besi, wisata
alam.
6. Pengembangan kawasan
budidaya
a. Kawasan hutan produksi Pengembangan hutan produksi di Tanah Datar
b. Kawasan Sentra Produksi
pertanian
Komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura : padi, jagung,
ubi jalar, jeruk, pisang, sayuran, bawang merah, tomat, cabe
Komoditi unggulan perkebunan : karet, kakao, kopi, tebu
Komoditi unggulan peternakan : Sapi, unggas
Integrasi : sapi dan kakao
7. Kawasan Sentra Produksi
Perikanan
Perikanan budidaya : ikan nila, ikan mas
8. Kawasan agribisnis daging, sayuran dataran tinggi, kakao
9. Kawasan pertambangan Galena
10. Kawasan dan sentra industri Makanan ringan, kakao
11. Kawasan pariwisata Wilayah III : Tanah Datar dan sekitarnya
- KUPP Tanah Datar (Istano Basa Pagaruyung sebagai kawasan
wisata budaya)
I - 26 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
1.3.3 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata
ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk
mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan
ruang kota.
Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah
dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan
pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi
budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan
rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik
di pusat maupun di daerah secara terpadu.
Dalam penyusunan RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu
memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka
menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota
lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan
kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan
pembangunan daerah.
1.3.4 RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan,
yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Tanah Datar.
1.3.5 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang memuat prioritas program dan kegiatan dari
Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab I I - 27
1.4 Sistematika Penulisan
1.5 Maksud dan Tujuan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis
4.3 FORM-01 Keselarasan isu strategis pembangunan daerah
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran
5.4 FORM-02 Keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
6.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat,
cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
6.3 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata
pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
6.4 Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang brkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
6.5 Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
6.6 Misi 6 : FORM-03 Keselarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan
RPJMD Tahun 2016-1021.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebujakan umum
7.2 Kebijakan penataan ruang
7.3 Prioritas pembangunan daerah
7.4 Sikronisasi Prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan
Provinsi
7.5 Program Pembangunan daerah
7.5.1 Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
7.5.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat,
I - 28 Bab I Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
7.5.3 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata
pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
7.5.4 Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang brkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
7.5.5 Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
7.6 Form-04 keselarasan program prioritas pembangunan daerah RPJMD tahun
2016-2021
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN
8.1 Indikasi program yang disertai program pendanaan rancangan perubahan
RPJMD tahun 2016-2021.
8.2 Form-05 keselarasan kerangka pendanaan pembangunan daerah.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PENUTUP
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
1.5.1 Maksud
Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan
untuk:
1. Menyempurnakan RPJMD Kabupaten Tanah Datar yang sudah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016, meliputi penyempurnaan tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan.
2. Menyesuaikan perangkat daerah penanggungjawab dengan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan perangkat daerah.
3. Menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah;
4. Digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bagi perangkat kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
5. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
1.5.2 Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
adalah sebagai berikut:
1. Menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Menyempurnakan RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Wilayah 2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi
Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17” - 00°39” Lintang Selatan dan 100°19”-100°51” Bujur Timur. Berdasarkan letak administrasinya, Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
Batas Kabupaten/Kota
Utara Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan Kabupaten Solok
Barat Kabupaten Padang Pariaman
Timur Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km2 atau 133.600 ha, atau sekitar
3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km2), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 20.431 Ha atau 15,29% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 4.315 Ha atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 :
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar
No Kecamatan Luas (Ha) Persentase Jumlah
Nagari Jorong
1. X Koto 15.202 11,38 9 41
2. Batipuh 14.427 10,8 8 49
3. Batipuh Selatan 8.273 6,19 4 17
4. Pariangan 7.643 5,72 6 21
5. Rambatan 12.915 9,67 5 33
6. Lima Kaum 5.000 3,74 5 33
7. Tanjung Emas 11.205 8,39 4 19
8. Padang Ganting 8.350 6,25 2 7
9. Lintau Buo 6.022 4,51 4 22
10. Lintau Buo Utara 20.431 15,29 5 63
11. Sungayang 6.545 4,9 5 14
12 Sungai Tarab 7.185 5,38 10 32
13. Salimpaung 6.088 4,58 6 27
14. Tanjung Baru 4.315 3,23 2 17
Jumlah 133.600 100 75 395
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar
II - 2 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Data
2.1.1.2 Topografi
Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi ± 200 – 1.000 m dpl. Berdasarkan kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Tanah Datar terbagi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.2:
Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan
Klasifikasi Kemiringan Lereng (%) Luas (Ha) Persentase (%)
Datar dan agak landai 0 – 3 6.189 4,63
Landai 3 – 8 3.594 2,69
Bergelombang 8 – 15 43.922 32,88
Agak Curam 15 – 30 79.895 59,80
Curam 30 – 45 - -
Sangat Curam > 45 - - Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011 – 2031
Gambar 2.2 Peta Topografi
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 3
2.1.1.3 Hidrologi Hidrologi adalah data yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air
tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kemiringan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanah Datar cukup baik dengan pola aliran bersifat dendritik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sumber air. a. Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai dan rawa. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak terdapat di Kabupaten Tanah Datar yang mengalir melalui sungai-sungai kecil di sekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar.
Kabupaten Tanah Datar memiliki 5 (lima) sungai besar dan 208 (dua ratus delapan) sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan. Kebanyakan dari air sungai-sungai tersebut bersumber dari lereng-lereng gunung, seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago serta Gugusan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yaitu DAS Indragiri dengan pola dendritik, namun untuk sungai di sekitar Danau Singkarak pola aliran sungai yang terbentuk adalah pola rectangular dengan sungai utama adalah Batang Ombilin dan sebagian mengalir dengan pola dendritik terutama cabang-cabang sungai besar. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:
Gambar 2.3 Peta Hidrologi
b. Air Tanah
Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur gali. Potensi air tanah dapat diketahui dari kedalaman sumur gali masyarakat dan sifat fisik tanah/batuan dalam kaitannya sebagai pembawa air.
Di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil masyarakat masih menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada saat air PDAM mengalami gangguan. Masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Tanah Datar khususnya daerah permukiman. 2.1.1.4 Geologi
Berdasarkan peta geologi lembaran Padang dan lembaran Solok, Kabupaten Tanah Datar secara geologi mempunyai beberapa formasi geologi : 1. Anggota bawah formasi Ombilin batu kuarsa yang mengandung mika, sisipan arkose, serpih
lempungan (liat), konglomerat kuarsa dan batubara
II - 4 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
2. Anggota filit dan serpih formasi Kuantan, serpih dan filit sisipan batusabak, batu lanau, rijang dan aliran lava
3. Andesit dari gunung berapi dan lahar di sekeliling Gunung Marapi, konglomerat dan endapan-endapan kolovium di bagian barat Danau Singkarak
4. Granit kapur bersusunan leuco-granit sampai monzonit kuarsa, umumnya bertekstur faneritik-forfiritik
5. Formasi brani, konglomerat dengan sisipan pasir dan Tuf batu apung.
Gambar 2.4 Peta Geologi
2.1.1.5 Klimatologi Kabupaten Tanah Datar mempunyai sebaran curah hujan antara 1.750 – 4.000 mm per tahun
dengan sebaran wilayahnya sebagai berikut: 1. Wilayah dengan curah hujan antara 3.000 – 4.000 mm per tahun tanpa ada bulan kering meliputi
wilayah di sekitar pinggang Gunung Marapi yang meliputi wilayah di Kecamatan X Koto dan Pariangan.
2. Wilayah dengan curah hujan antara 2.500 – 3.000 mm per tahun dengan bulan kering kurang dari 2 bulan, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo, Batipuh dan Batipuh Selatan.
3. Wilayah dengan curah hujan antara 2.000 – 2.500 mm per tahun dengan bulan kering 4 sampai 6 bulan, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang dan bagian utara kecamatan Tanjung Emas.
4. Wilayah dengan curah hujan antara 1.750 – 2.000 mm per tahun, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, X Koto dan Rambatan.
Berdasarkan peta agroklimat Provinsi Sumatera Barat (zona iklim menurut Oldeman),
Kabupaten Tanah Datar mempunyai beberapa zona agroklimat, yaitu : 1. Wilayah bagian barat mempunyai zona iklim A dan B1, dimana zona iklim A mempunyai bulan basah
lebih dari 9 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan/tahun, sedangkan zona iklim B1 mempunyai bulan basah 7-9 bulan/tahun dan bulan kering kecil 2 bulan/tahun (bulan basah: curah hujan besar dari 200 mm/bulan dan bulan kering: curah hujan kecil dari 100 mm/bulan).
2. Wilayah bagian tengah dan utara mempunyai zona iklim C1, dengan bulan basah 5-6 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan /tahun, dan zona iklim D1 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan keringnya kurang 2 bulan/tahun
3. Wilayah bagian timur dan selatan mempunyai zona iklim D2 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan kering 2-3 bulan /tahun.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 5
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan
2.1.1.6 Jenis Tanah Berdasarkan faktor-faktor pembentukan tanah yang terdiri dari bahan induk, iklim, topografi,
vegetasi dan waktu geologis, maka di wilayah ini terdapat beragam jenis tanah yaitu (1) Entisols, (2) Inceptisol, (3) Andosols, (4) Ultisols,(5) Oxisol, (6) Vertisol dan (7) Psamment/Regosols pergunungan.
Tanah Andosols tersebar di wilayah sekitar kaki Gunung Marapi, Inceptisol, Ultisols dan Oxisol tersebar di wilayah bagian timur dan selatan, sedangkan Entisols tersebar di sekitar kawasan hutan lindung dan Vertisol tersebar di sekitar daerah Rambatan.
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah
2.1.1.7 Penggunaan Lahan Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan adalah 133.600 ha, terdiri dari lahan
pertanian seluas 108.794 ha (81.43%) dan lahan bukan pertanian seluas 24.806 ha (18.57%). Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 22.945 ha dan lahan bukan sawah seluas 85.849 ha.
II - 6 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.3 Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian per Kecamatan
No. Kecamatan
Lahan Pertanian (ha) Lahan Bukan Pertanian (ha)
Total (ha) Lahan Sawah
Lahan Bukan Sawah
1. X Koto 2.358 12.498 433 15.289
2. Batipuh 2.229 10.808 1.398 14.435
3. Batipuh Selatan 912 6.296 1.065 8.273
4. Pariangan 2.088 1.895 3.660 7.643
5. Rambatan 2.013 4.954 5.948 12.915
6. Lima Kaum 1.560 1.893 1.547 5.000
7. Tanjung Emas 1.642 6.769 2.794 11.205
8. Padang Ganting 987 5.921 1.452 8.360
9. Lintau Buo 942 3.984 1.096 6.022
10. Lintau Buo Utara 2.431 16.368 1.527 20.326
11. Sungayang 1.158 2.725 2.662 6.545
12. Sungai Tarab 2.402 4.384 3.99 7.185
13. Salimpaung 1.311 3.764 193 5.268
14. Tanjung Baru 912 3.590 632 5.134
Jumlah 22.945 85.849 24.806 133.600
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2015
Berdasarkan Tabel 2.3, pertanian masih mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat pada
umumnya. Namun demikian, luas lahan sawah seluruhnya hanya 17.17 % dari total luas wilayah, yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Lahan pertanian selebihnya adalah lahan pertanian bukan sawah. Sawah irigasi seluruhnya ditanami padi dengan frekuensi tanam 2 (dua) kali dalam setahun. Sedangkan sawah tadah hujan paling banyak dapat ditanami 1 (satu) kali dalam setahun. Tabel 2.4 menggambarkan luas sawah berdasarkan kecamatan:
Tabel 2.4
Luas Sawah menurut kecamatan, dalam hektar (ha)
No. Kecamatan Sawah Irigasi Sawah Tadah
Hujan Total
1. X Koto 2.358 - 2.358
2. Batipuh 2.071 158 2.229
3. Batipuh Selatan 723 189 912
4. Pariangan 1.788 300 2.088
5. Rambatan 1.619 394 2.013
6. Lima Kaum 1.003 557 1.560
7. Tanjung Emas 1.360 282 1.642
8. Padang Ganting 692 295 987
9. Lintau Buo 576 366 942
10. Lintau Buo Utara 1.914 517 2.431
11. Sungayang 1.069 89 1.158
12. Sungai Tarab 1.580 822 2.402
13. Salimpaung 617 694 1.311
14. Tanjung Baru 558 354 912
Jumlah 17.928 5.017 22.945
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2015 (Publikasi Luas Lahan Kabupaten Tanah Datar 2014)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 7
Selanjutnya, rincian luas lahan pertanian bukan sawah dapat dilihat dalam Tabel 2.5 :
Tabel 2.5 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah, Menurut Kecamatan, dalam hektar (ha)
No. Kecamatan Tegal/ Kebun
Ladang/Huma
Perke-bunan
Pohon/ Hutan Rakyat
Padang Rumput
Tidak Diusa-hakan
Lainnya Total
1. X Koto 2.480 0 0 1.477 0 0 8.541 12.498
2. Batipuh 1.151 1.100 585 5.171 251 0 2.550 10.808
3. Batipuh Selatan 1.309 0 631 2.313 0 534 1.509 6.296
4. Pariangan 671 0 600 609 0 0 15 1.895
5. Rambatan 4.036 85 0 527 219 0 87 4.954
6. Lima Kaum 0 0 1.623 216 0 0 54 1.893
7. Tanjung Emas 1.702 0 0 349 0 3 4.715 6.769
8. Padang Ganting 2.856 0 0 2.720 0 0 345 5.921
9. Lintau Buo 739 0 1.369 1.570 0 14 292 3.984
10. Lintau Buo Utara 5.128 604 4.230 1.425 0 40 4.941 16.368
11. Sungayang 282 0 1.292 0 0 0 1.151 2.725
12. Sungai Tarab 2.710 0 372 60 0 128 1.114 4.384
13. Salimpaung 736 1.424 0 1.552 0 0 52 3.764
14. Tanjung Baru 846 1.515 0 1.037 2 110 80 3.590
Jumlah 24.646 4.728 10.702 19.026 472 829 25.446 85.849
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2015 (Publikasi Luas Lahan Kabupaten Tanah Datar 2014)
Berdasarkan Tabel 2.5, lahan kebun/tegal paling luas ada di Kecamatan Lintau Buo Utara,
sedangkan yang paling kecil ada di Kecamatan Sungayang. Kecamatan Lintau Buo Utara, selain memiliki lahan kebun/tegal terluas, juga menjadi daerah dengan lahan perkebunan terluas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah di beberapa wilayah kecamatan terdapat kegiatan masyarakat yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan terdapat lahan yang tidak diusahakan yang jumlah luas keseluruhannya mencapai 829 ha; lahan yang tidak diusahakan terluas berada di Kecamatan Batipuh Selatan (534 ha). 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Tanah Datar memiliki bentang alam yang bervariasi, yaitu posisinya berada di antara 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, memiliki morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar Semangko) sehingga menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah: 2.1.2.1 Gempa Bumi
Gempa bumi di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh adanya jalur sesar aktif yang melalui wilayah Tanah Datar yang memanjang mulai dari Teluk Semangko di tenggara hingga Banda Aceh. Nagari yang berpotensi rawan bencana gempa yaitu Nagari Gunung Rajo dan Nagari Pitalah karena kedua nagari tersebut berada tepat di jalur sesar. Sedangkan daerah yang harus diwaspadai dengan gempa tektonik adalah Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung dan Kecamatan X Koto bagian Timur.
2.1.2.2 Gerakan Tanah (Longsoran)
Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan secara geologi memiliki potensi terjadinya gerakan tanah. Beberapa penyebab terjadinya gerakan tanah, antara lain: a. Faktor keairan (curah hujan) yang tinggi dan geologi yang kompleks pada wilayah ini. b. Faktor aktivitas manusia merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya
bencana gerakan tanah, misalnya tataguna lahan yang tidak sesuai dengan topografi dan struktur geologi setempat, pemotongan kaki bukit untuk wilayah pemukiman dan pelebaran jalan.
c. Kondisi morfologi yang bergelombang.
II - 8 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Jenis gerakan tanah yang sering terjadi adalah jenis longsoran bahan rombakan (debris slide) dan aliran bahan rombakan (debris avalanche). Berdasarkan hasil studi pemetaan mengenai gerakan tanah di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya, jenis gerakan tanah yang dijumpai berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan, selain itu dijumpai juga beberapa gawir gerakan tanah lama. Di bawah ini akan diuraikan mengenai kondisi lahan yang memiliki potensi bencana gerakan tanah, serta lokasi penyebarannya, sebagai berikut: a. Breksi, lapuk, bersifat berai - mudah tererosi, fragmen andesit dan material vulkanik lainnya
dengan ukuran fragmen kerikil-bongkah berada di zona patahan sehingga sangat labil terhadap gerakan tanah terdapat di sekitar Jalan Padang Panjang - Singkarak, Nagari Subang Anak Kecamatan Batipuh.
b. Pengamatan lapangan dari formasi endapan Kuarter Marapi yang relatif labil terhadap gerakan tanah, terdapat di Jalan Padang Panjang - Batusangkar, Bukit Tampang Biaro, Sikaladi, Kecamatan Pariangan
c. Pemaprasan tebing yang tidak mengikuti kaidah kestabilan lereng sangat berbahaya bagi pengguna fasilitas jalan, terdapat di Desa Baruah Bukik Kecamatan Sungayang.
d. Granit, coklat-putih, tergerus kuat, bidang gerusan terisi oleh lempung, lapukan granit berukuran pasir kasar - kerikil kasar, mineral lapuk: kuarsa, feldspar, biotit (inset: kontak antara granit lapuk dan masif yang dibatasi oleh bidang patahan).
e. Gerakan tanah bersifat rayapan terdiri dari material halus (klastik) berupa lahar, abu-abu, fragmen rempah-rempah vulkanik terdiri dari andesit dan material gunung api lainnya. Lokasi terdapat di perbatasan Kota Padang Panjang – Kabupaten Tanah Datar
Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor
2.1.2.3 Gunung Marapi
Selain gempa bumi dan gerakan tanah, potensi bencana lainnya adalah letusan gunung api aktif, yaitu Gunung Marapi. Bahaya yang ditimbulkan letusan gunung api adalah terjadinya aliran lava, awan panas, gas beracun, lahar primer pada letusan gunung api yang mempunyai danau kawah, lahar sekunder atau sering disebut lahar hujan dan gelombang pasang. Daerah rawan letusan gunung api terdapat pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi memanjang hingga ke lereng bawah.
Daerah-daerah yang perlu diwaspadai jika aktifitas Gunung Marapi kembali aktif diantaranya: Bulan Sarik, Guguk, Labuatan dan Batur (Kecamatan Pariangan); Lumbung Bapereng, Tanjung Lado Ateh Bukik, Pasir Laweh dan Talang Tangah (Kecamatan Sungai Tarab); serta Koto Baru, Kayu Tanduak, Marapi, Hilia Balai (Kecamatan X Koto); Andaleh dan Sabu (Kecamatan Batipuh); daerah-daerah tersebut diindikasikan sebagai jalur lahar jika terjadi letusan. Pengamanan daerah rawan letusan gunung api dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kawasan Bahaya I dengan radius 0 – 2 Km dari puncak gunung. b. Kawasan Bahaya II dengan radius 3 – 7 Km dari puncak gunung. c. Kawasan bahaya III dengan radius 8 – 14 Km dari puncak gunung.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 9
Dari pembahasan mengenai potensi bencana di atas, berdasarkan kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir, maka kawasan-kawasan yang berada pada jalur atau radius bencana diarahkan menjadi kawasan berfungsi lindung.
Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Gunung Api
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
Sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah disusun dalam Master Plan Pengembangan Ekonomi Daerah (MP2ED) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2025, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dibagi ke dalam 6 koridor pembangunan ekonomi. Pembagian koridor ini berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar.
2.1.3.1 Koridor I: “Sentra Tanaman Pangan dan aneka ragam pengolahannya”
Gambar 2.9 Peta Koridor I
II - 10 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.6 Data Potensi Komoditas Utama Koridor I
Pusat Pertumbuhan Ruas Jalan Kecamatan Komoditas
Utama Luas (ha)
Produksi (ton)
Kota Batusangkar sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
Kota Batusangkar, Limo Kaum, Pariangan, Bati puh, batas Kota Padang Panjang
Lima Kaum, Pariangan, Batipuh
Padi Sawah*)
11.740 63.396
Sumber: Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2025
Selain komoditas utama tersebut, di Koridor ini terdapat beberapa komoditas/lapangan usaha pendukung sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 :
Tabel 2.7
Data Potensi Komoditas Pendukung Koridor I
No Komoditas Pendukung Volume Produksi
1. Ubi jalar 1.609 Ha 42.941 Ton
2. Kacang tanah 343 Ha 517 Ton
3. Itik Pitalah petelur 61.140 ekor 278,8 ton telur
4. Tanah Erpah di Sabu 300 ha
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2025
Selain potensi pendukung dalam bentuk komoditas sektor pertanian dan sub-sub sektornya, di
koridor ini juga terdapat potensi wisata yang memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dikembangkan. Potensi wisata itu dapat diperinci berdasarkan kecamatannya yaitu: 1. Kecamatan Lima Kaum
a. Batu Batikam b. Kubu Rajo c. Rumah Datuak Bandaro Kuniang
2. Kecamatan Pariangan a. Balairong Sari b. Sawah Satampang Baniah c. Nagari Tuo Pariangan (Kuburan Panjang dan Aia Angek)
Hal lain yang akan mendukung pengembangan Koridor I ini adalah perluasan ruas jalan
Batusangkar - Kubu Karambia. Koridor I secara geostrategis menjadi gerbang lalu lintas utama menuju dari dan ke pusat ibukota Kabupaten Tanah Datar (Kota Batusangkar) yang merupakan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) sebagaimana yang dinyatakan dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031. Secara umum, Koridor I telah berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan ekonomi utama seperti pertanian padi sawah, penamanan sawo, kopi, kacang tanah, industri makanan ringan khas daerah, wisata budaya (Pariangan), dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya namun dalam skala ekonomi dan jenis usaha yang masih kecil.
Berdasarkan perhitungan komoditas unggulan di koridor I dengan mempertimbangkan perbandingan antara luas lahan yang dihitung dalam hektar dengan jumlah produksi dalam hitungan tonase, maka didapatkan komoditas unggulan yaitu: padi sawah, dengan nilai produktivitas sebesar 63,396 ton per tahun.
Koridor I berfokus pada dua kegiatan ekonomi utama, yaitu pengembangan padi sawah dan ubi jalar yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi penggerak ekonomi koridor ini. Di samping itu diperlukan peningkatan area penanaman, hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi sawah adalah dengan pengembangan teknologi padi salibu dan penganekaragaman hasil pengolahan yang berasal dari beras dan ubi jalar.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 11
Dari uraian di atas dapat dibuat rangkuman dalam Tabel 2.8 :
Tabel 2.8 Arah Pengembangan Koridor I
Koridor I dengan kota Batu Sangkar sebagai PPL (Pusat Pengembangan Lokal)
Tema pembangunan “Sentra Tanaman Pangan dan aneka ragam pengolahannya”
Pusat pertumbuhan ekonomi meliputi kecamatan: Lima Kaum, Pariangan, Batipuh
Kegiatan Ekonomi Utama: 1. Padi sawah 2. Ubi jalar
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 2.1.3.2 Koridor II: “Pengembangan Agribisnis Hortikultura Dataran Tinggi dan Industri Kerajinan”
Gambar 2. 10 Peta Koridor II
II - 12 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.9 Potensi Komoditas Utama Koridor II
Pusat Pertumbuhan
Ruas Jalan Kecamatan Komoditas
Utama Luas (ha)
Produksi (ton)
Koto baru sebagai PPL (Pusat Pela yanan Lingku ngan)
Lembah Anai, Batas Kota Padang Panjang, Panyala ian, Aia Angek, Koto Baru, dan Pandai Sikek
X KOTO Cabe 1.300 6.402,9
Wortel 524 4.583
Kubis 572 11.216,5
Tomat 554 4.953,4
Jeruk 11,50 19,10
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 Aktivitas ekonomi pendukung di koridor ini diantaranya adalah : 1) Kerajinan Songket Pandai Sikek dengan jumlah unit usaha kecil menengah sebanyak 450 dengan
kemampuan produksi sebanyak 5.712 unit pertahun. 2) Industri gula semut, aktivitas ekonomi ini masih baru akan dikembangkan dimana potensi
pasarnya cukup memadai 3) Perkebunan tebu dengan luas tanam 360 Ha dengan produktivitas sebesar 551, 585 ton
pertahun 4) Pembuatan gula merah dengan kemampuan produksi 200-250 kg/hari 5) Potensi wisata alam : Air Mancur, view alam, minat khusus, hotel/cottage Aia Angek, rumah
budaya, rumah puisi, pendakian Gunung Marapi dan Singgalang 6) Kawasan sayur segar yang merupakan kawasan KASO (Kawasan Sayur Organik) 7) Rencana pembangunan jalan tol oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan
Kota Padang dengan Kota Bukittinggi 8) Pengaktifan kembali rel Kereta Api
Koridor II berfokus pada kegiatan ekonomi utama, yaitu pengembangan kubis (Brassica oleracea var. otrytis L. subvar. cauliflora DC), pengembangan songket dan pengembangan pertanian sayuran holtikultura yaitu tomat dan wortel yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi penggerak ekonomi koridor ini. Di samping diperlukan peningkatan luas areal penanaman, hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan produksi kubis, tomat dan wortel adalah dengan penganekaragaman hasil pengolahannya. Dari uraian di atas dapat dibuat rangkuman sebagaimana Tabel 2.10 :
Tabel 2.10 Arah Pengembangan Koridor II
Koto Baru sebagai PPL (Pusat Pelayanan Ling kungan)
Tema Pembangunan: “Pengembangan agribisnis hortikultura dataran tinggi dan industri kerajinan”
Pusat pertumbuh an ekonomi men cakup wilayah: Lembah Anai, Batas Kota Padang Panjang, Panyalaian, Aia Angek, Pandai Sikek
Kegiatan Ekonomi Utama: 1. Holtikultura 2. Songket
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 13
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
2.1.3.3 Koridor III : “Sentra Pengembangan Ternak Kecil Dan Budidaya Ikan”
Gambar 2. 11 Peta Koridor III
Tabel 2.11 Data Potensi Komoditas Utama Koridor III
Pusat Pertumbuhan
Ruas Jalan Kecamatan Komoditas
Utama Potensi
Produksi Per tahun
Tabek Patah sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
Batusangkar Sungai Tarab Salimpaung, Tanjung Baru Batas Kab. Lima Puluh Kota
Tanjuang Baru, Salim- paung, Sungai Tarab
Ternak kambing
10.016 ekor
13,4 ton daging
15.400 liter Susu
Perikanan Darat
179,03 ha 759,4 ton
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Komoditas Pendukung yang terdapat di Koridor III adalah:
1. Padi sawah dengan luas panen 8,773 Ha dengan jumlah produksi sebesar 47,564 ton dengan produktivitas rata-rata sebesar 5,357 ton pertahun
2. Industri hasil pangan dibawah ASIPA (Asosiasi Industri Pangan) Tanah Datar memproduksi kawa daun, produk makanan pisang sale, keripik talas, keripik pisang, keripik ubi kayu, kopi
II - 14 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Koridor III secara geostrategis menjadi gerbang lalu lintas utama menuju dari dan ke arah utara pusat ibukota Kabupaten Tanah Datar (Kota Batusangkar) dengan Tabek Patah sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sebagaimana yang dinyatakan dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031. Secara umum, Koridor III telah berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan ekonomi utama seperti pertanian ubi jalar, alpokat, perikanan darat, pisang, cassiavera dan ternak kambing, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya namun dalam skala ekonomi dan jenis usaha yang masih berskala kecil.
Tabel 2.12
Potensi Komoditas Pendukung pada Koridor III
No Komoditas Luas (ha) Produksi (ton)
1. Padi sawah 8,773 47,564
2. Ubi Jalar 5210 323,77
3. Alpokat 253,28 324
4. Perikanan Darat 179,03 759,4
5. Pisang 258,07 438,5
6. Cassiavera 1.602 772,94
7. Kopi 724,5 ha 326
8. Sumber Air Ulakan Sungai Tarab Depan Masjid
1 lokasi Potensi pariwisata Minat Khusus
9. Panorama Tabek Patah 1 lokasi Wisata alam
10. Panorama Puncak Alai 1 lokasi Wisata alam
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Berdasarkan perhitungan komoditas unggulan di koridor III yang dilakukan dengan mempertimbangkan perbandingan antara luas lahan yang dihitung berdasarkan hektar dengan jumlah produksi dalam hitungan tonase, maka didapatkan komoditas unggulan yaitu: 1) Ternak kambing, 2) Perikanan darat dengan nilai produktivitas sebesar 4,241747193 Dengan demikian koridor III berfokus pada dua kegiatan ekonomi utama, yaitu pengembangan ternak kambing dan perikanan darat yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi penggerak ekonomi koridor ini.
Tabel 2.13 Arah Pengembangan Koridor III
Tabek Patah sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
Tema pembangunan: “Sentra Pengembangan Ternak Kecil Dan Budidaya Ikan”
Pusat pertumbuhan ekonomi mencakup: Barulak, Tabek Patah, Sungai Tarab-batas Kota Batu Sangkar
Kegiatan Ekonomi Utama: 1. Ternak kambing 2. Perikanan darat
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 15
Untuk mendukung pengembangan usaha budi daya perikanan ini maka pemerintah daerah berserta kelompok pelaku usaha harus berupaya untuk mengembangkan BBI (Balai Benih Ikan) yang telah ada menjadi Pusat Alih Tekhnologi Perikanan Darat yang akan menjadi sentra bagi upaya pengembangan tekhnologi dan inovasi perikanan darat di wilayah ini pada umumnya dan Koridor ini khususnya. Di bagian inilah perbaikan tekhnologi budidaya, bibit dan keterampilan pelaku usaha dikembangkan. Dengan demikian, upaya pengembangan budidaya perikanan darat ini akan lebih terdorong baik secara kuantitas maupun kualitas produksinya.
2.1.3.4 Koridor IV : “Sentra Pengembangan dan Pengolahan Kakao”
Gambar 2.12 Peta Koridor IV
Tabel 2.14
Data Potensi Komoditas Utama Koridor IV
Pusat Pertumbuhan Ruas Jalan Kecamatan Komoditas
Utama Luas (ha)
Produksi (ton/
tahun)
Balai Tangah sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi)
Batusangkar, Sungayang, Andaleh, Pato, BalaiTangah, Tanjuang Bonai, Buo, Tigo Jangko, Sitangkai
Sungayang, Lintau Buo, Lintau Buo Utara
Kakao 1.158 877,67
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 Komoditas lain dan aktivitas pendukung di Koridor IV dapat dilihat pada Tabel 2.15 :
Tabel 2.15
Potensi Komoditas Pendukung di Koridor IV
No. Jenis Komoditas/Aktivitas Potensi Produksi (ton)
1. Durian (Sungayang dan Lintau Buo Utara)
133,89 Ha 3235,2
2. Karet 3.381,28 Ha 4.158,29
3. Tembakau 51,5 Ha 25,612
4. Tebu 2.398,03 Ha 3301,97
II - 16 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No. Jenis Komoditas/Aktivitas Potensi Produksi (ton)
5. Aren 394,50 Ha 628,1
6. Padi Sawah 8,593 Ha 44,590
7. Ayam Ras Petelur (populasi) 806.000 Ha 59,88
8. Perikanan (Lintau Buo Utara) 103,7 Ha 322
9. Puncak Pato (Sumpah Sati Marapalam dan Obyek Alam)
2 Obyek Wisat Alam dan Budaya
10. Pemancar Radio Luak Nan Tuo milik Pemkab
1 unit
11. Ngalau Pangian 1 obyek Wisata Alam
12. PLTMH dan Irigasi Bendung Batang Sinamar
2 unit Potensi energi
13. Kawasan Jeruk di Tanjung Bonai (SK Mentan 45/2015 untuk Kabupaten Tanah Datar)
200 ha Potensi Perkebunan dan Agrowisata
14. Sarang Burung Wallet (Tigo Jangko dan Lubuk Jantan)
1 kawasan Agrowisata
15. Embung di Tigo Jangko (potensi untuk wisata air)
1 obyek Wisata Alam (Air)
16. Batuan Beku di Tanjung Bonai 5.000 ha 36.615 m3
17. Batu Angek Angkek di Tanjung Kec Sungayang
1 obyek Wisata Budaya
18. Ngalau Soda di Sungayang 1 obyek Wisata alam
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Koridor IV secara topografis, membujur di dataran tinggi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki aksesibiltas jalan raya dengan tingkat kepadatan lalu lintas relatif rendah. Walaupun dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dinyatakan bahwa Balai Tangah dipersiapkan sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang berarti adalah kota orde kedua setelah Kota Batusangkar, tetapi perkembangan Balai Tangah dan daerah sekitarnya masih perlu didorong lebih kuat lagi untuk mengimbangi perkembangan pembangunan perkotaan di sekitarnya. Balai Tangah sebagai ibukota Kecamatan Lintau Buo Utara juga memiliki arti penting sebagai kawasan strategis Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi bersama-sama dengan kawasan lainnya, yaitu: a. Kawasan Danau Singkarak meliputi Kecamatan Rambatan, dan Batipuh Selatan; b. Kawasan Koto Baru, di Kecamatan X Koto; c. Kawasan Tabek Patah, di Kecamatan Salimpaung; d. Kawasan Andaleh, di Kecamatan Batipuh.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 17
Tabel 2.16 Arah Pengembangan Koridor IV
Balai Tangah sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi)
Tema pembangunan “Sentra Pengembangan dan Pengolahan Kakao ”
Pusat partumbuhan ekonomi mencakup kecamatan: Sungayang, Lintau Buo Utara dan Lintau Buo
Ekonomi Utama: 1. Kakao 2. Tebu 3. Gula Aren
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
2.1.3.5 Koridor V : “Sentra Produksi dan Pengolahan Jagung”
Gambar 2.13 Peta Koridor V
II - 18 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.17 Data Potensi Komoditas Utama Koridor V
Pusat Pertumbuhan
Ruas Jalan Kecamatan Komoditas
Utama Luas (ha)
Produksi (ton)
Rambatan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)
Pitalah, Ombilin-ba tas Kab. Solok, Balimbiang, Rambatan, Sumpur, Malalo - batas Solok
Batipuah Selatan dan Rambatan
Jagung 1.288 7.404
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Komoditas dan aktivitas ekonomi pendukung di kawasan ini dapat dilihat pada Tabel 2.18 :
Tabel 2.18
Data Potensi Komoditas Pendukung Koridor V
No Komoditas /Lapangan Usaha Potensi Produksi
1. Ubi Kayu 152 Ha 8.361 ton
2. Kakao 1.136,87 Ha 747,68 ton
3. Peternakan sapi potong 6170 Ha 179,6 ton
4. Ikan bilih 6.420 Ha 487,1 ton
5. Sawo 307 Ha 1440,6 ton
6. Rumah Tuo Kampai nan Panjang 1 Unit Wisata budaya
7. Periuk Tanah di Galogandang 1 Kawasan Periuk, belanga (balango)
8. Batu Bata 1 kawasan 4 lokasi
9. Bukik Siduali 1 lokasi Wisata alam
10 Perkampungan Tradisional di Sumpur 1 Kawasan Wisata budaya
11 Wisata Religi Malalo 1 kawasan Wisata religi
12 PLTA Singkarak 1 Kawasan Potensi energi
13 Batu Andesit di Balimbiang 10.000 Ha 29,200 ton
14 Talago di Simawang 1 lokasi Wisata Alam
15 Kapuk di Simawang 48,7 Ha 4,1 ton
16 Biji besi di Padang Lua Nagari III Koto 1241 Ha -
17 Potensi Danau Singkarak 6.600 ha Wisata Alam dan budidaya Ikan
18 Obyek Wisata Tanjung mutiara 1 OW Wisata Alam
19 Puncak top 1 OW Wisata Alam
20 PLTMH Sumpur 9 Mega watt Potensi energi
21 PLTMH Batang Ombilin 9 Mega watt Potensi energi
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2025
Koridor V sebagian besar terletak di Jalan Arteri, yaitu ruas jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Sedangkan bila ditinjau menurut statusnya, maka jalan di koridor V dapat dikelompokkan ke dalam jalan nasional yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional. Ruas jalan yang tidak termasuk ruas jalan arteri dan sesuai fungsinya sebagai jalan nasional/Negara adalah ruas jalan yang menghubungkan antara Sumpur, Malalo sampai dengan Batas Kabupaten Solok serta ruas jalan yang menghubungkan antara Ombilin, Padang Data dan Balimbiang. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa kawasan Kecamatan Rambatan diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan selain Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Pariangan, Sungayang, Padang Ganting, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Baru, Salimpaung, Sungai Tarab, Tanjung Emas, Lima Kaum, dan X Koto.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 19
Berdasarkan perhitungan komoditas unggulan di Koridor V dengan mempertimbangkan perbandingan antara luas lahan yang dihitung berdasarkan hektar dengan jumlah produksi dalam hitungan tonase, maka didapatkan komoditas unggulan yaitu: jagung dengan nilai produktivitas sebesar 0,058643579. Komoditas unggulan yang terdapat di Koridor V ini memiliki nilai produktivitas yang lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai produktivitas koridor-koridor lainnya. Beberapa komoditas lainnya yang juga berskala kecil yang berkembang di Koridor ini seperti pengolahan ikan bilih, dan ubi kayu.
Tabel 2.19
Arah Pengembangan Koridor V
Rambatan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)
Tema pembangunan “Sentra Produksi dan Pengolahan Jagung ”
Pusat pertumbuhan ekonomi: Pitalah, Ombilin-Batas Solok, Balimbiang, Sumpur, Malalo-Batas Solok
Kegiatan Ekonomi Utama: 1. Jagung 2. Ikan Bilih
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2025
2.1.3.6 Koridor VI : “Sentra Pengembangan Industri Pariwisata dan Budaya”
Gambar 2.14 Peta Koridor VI
II - 20 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.20 Data Potensi Koridor VI
Pusat Pertumbuhan
Ruas Jalan Kecamatan Komoditas
Utama Potensi Keterangan
Padang Gantiang sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)
Saruaso, Tanjuang Barulak, Atar, Koto Alam, Sitangkai, Batas Sawah Lunto
Tanjuang Emas dan Padang Gantiang
Industri wisata
402.485 pengunjung
Obyek utama kawasan Istano Basa Pagaruyung
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Sebagai kawasan wisata, koridor ini didukung oleh berbagai komoditas dan aktivitas ekonomi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.21 :
Tabel 2.21 Data Potensi Komoditas Pendukung Koridor VI
No Komoditas Luas (ha) Produksi (ton)
1. Karet 2.208,72 2.672,09
2. Perikanan Darat 688,70 711,90
3. Peternakan sapi 4.783 ekor 83.627 kg
4. Batuan Logam border area izin dari provinsi (Solok dan Tanah Datar)
391 ha dalam wilayah Tanah Datar
5. Getah pinus 2.100 ha 700 ton/ tahun
6. Air Panas Padang Gantiang 18.726 pengunjung Wisata minat khusus
7. Talago Biru di Atar 2 ha Wisata alam
8. Sumber Irigasi Batang Selo 1.112
9. Irigasi Padang Ganting 420
10. Batu Basurek 1 obyek Wisata budaya
11. Ustano Rajo 1 obyek Wisata budaya
12. Prasasti Saruaso 1 obyek Wisata budaya
13. Benteng Van der Cappelen 1 obyek Wisata sejarah
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
Sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031, Istano
Basa Pagaruyung adalah sebuah istana di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat bahkan sampai ke mancanegara. Bangunan Istano Basa didirikan pada tahun 1451 oleh Raja Sutan Rajo Bakilap Alam atau Alif Khalifatullah di atas Bukit Batu Patah. Istano Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika, karena Istano Basa asli yang terletak di atas Bukit Batu Patah terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804. Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun kembali terbakar tahun 1966.
Mengingat kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan titik tolak dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Minangkabau dan merupakan asset yang harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat memberikan perlindungan terhadap peninggalan budaya, maka kawasan Istano Basa Pagaruyung dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.
Selain potensi pengembangan industri pariwisata di Pagaruyung Tanjung Emas di Koridor ini juga terdapat potensi pengembangan karet. Kawasan Padang Gantiang memiliki hutan lindung seluas ± 742,89 Ha dan hutan produksi seluas ± 96,96 Ha. Kondisi topografis di wilayah ini dinilai baik untuk pengembangan tanaman keras seperti karet.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 21
Tabel 2.22 Arah Pengembangan Koridor VI
Padang Gantiang sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)
Tema pembangunan “Sentra Pengembangan Industri Pariwisata Dan Budaya ”
Pusat pertumbuhan eko nomi kecamatan: Tan jung Emas dan Padang Ganting dengan ruas jalan Batusangkar Saruaso, Tanjuang Barulak, Atar, Sitangkai,Koto Alam, batas Kota Sawahlunto
Kegiatan Ekonomi Utama: Wisata obyek utama kawasan Istano Basa Pagaruyuang
Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025
2.1.4 Demografi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015, jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 344.828 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 168.313 jiwa dan penduduk perempuan 176.515 jiwa; sex ratio 95,35. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,28%. Tabel 2.23 menggambarkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2015 :
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2015
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Penduduk
339.792*) 340.906*) 341.911*) 342.864 343.875 344.828
2 Pertumbuhan Penduduk (%)
-0,66 0,47 0,29 0,28 0,31 0,28
*) BPS, angka diperbaiki/revised
Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 adalah 258 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Lima Kaum (730 jiwa/km2) diikuti Kecamatan Sungai Tarab (413 jiwa/km2), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Batipuh Selatan (128 jiwa/km2). Kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 2.24.
Tabel 2.24
Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut Kecamatan Tahun 2015
No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Penduduk Kepadatan
Penduduk per Km2
Laki-laki Perempuan Total
1. X Koto 15,202 21.219 22.216 43.435 284
2. Batipuh 14,427 14.556 15.509 30.075 208
3. Batipuh Selatan 8,273 5.102 5.484 10.586 128
4. Pariangan 7,643 9.557 10.054 19.611 257
5. Rambatan 12,915 16.264 17.221 33.485 259
6. Lima Kaum 5,000 17.827 18.799 36.626 730
7. Tanjung Emas 11,205 10.889 11.322 22.211 197
II - 22 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Penduduk Kepadatan
Penduduk per Km2
Laki-laki Perempuan Total
8. Padang Ganting 8,350 6.631 7.182 13.813 165
9. Lintau Buo 6,022 9.176 9.213 18.389 303
10. Lintau Buo Utara
20,431 17.641 18.084 35.725 174
11. Sungayang 6,545 8.308 8.855 17.163 262
12. Sungai Tarab 7,185 14.600 15.132 29.732 413
13. Salimpaung 6,088 10.264 10.814 21.078 346
14. Tanjung Baru 4,314 6.269 6.630 12.899 299
Jumlah 133,600 168.313 176.515 344.828 258
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya dan olahraga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Selama periode tahun 2010 – 2015, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Grafik 2.1 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010 – 2015:
Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2010 – 2015
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2016
Secara umum, meskipun menunjukkan kecenderungan meningkat, capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010 – 2015 masih berada di bawah angka nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2015, apabila dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 10; apabila dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 3 (tiga) di bawah Kabupaten Agam (69,84) dan Kabupaten Dharmasraya (69,84), sebagaimana tampak pada Grafik 2.2 :
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 23
Grafik 2.2 IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, 2015
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sumatera Barat, Juni 2016
2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki bersifat residen atau non-residen.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Pada tahun 2015, PDRB-ADHB Kabupaten Tanah Datar nilainya 9,875 triliun.
Dari tahun ke tahun, nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan bila dibandingkan dengan nilai tambah sektor lainnya. Tercatat pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 33,68% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2015 sektor tersebut menghasilkan nilai tambah sebesar 1,22 triliun rupiah atau sekitar 12,41% terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 2,19 milyar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015.
Tabel 2.25 PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015
No Sektor Tahun (dalam jutaan Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2,131,645.80 2.396.999,8 2.533.181,1 2.703.538,1 3.074.383,8 3.328.088,57
2. Pertambangan dan Penggalian
169,490.40 189.519 211.632,4 243.599,8 307.029,3 353.094,39
3. Industri Pengolahan
799,318.50 901.811,4 990.882,2 1.048.553,8 1.128.224,3 1.174.507,86
4. Pengadaan Listrik dan Gas
1,252.60 1.214,5 1.288,8 1.332,9 1.771,1 2.496,61
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
7,404.30 7.925 8.340,6 8.927,1 9.563,8 10.907,79
II - 24 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
No Sektor Tahun (dalam jutaan Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi 500,641.80 565.889,4 640.021,6 751.182,3 854.939,0 929.985,02
7.
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
709,915.80 794.562,2 883.337,8 979.992,4 1.097.672,4 1.225.480,62
8. Transportasi dan Pergudangan
460,910.70 502.351,7 566.080,1 656.914,6 742.336,6 808.191,65
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
36,620.40 40.694,7 45.247,9 50.492,2 56.587,1 65.384,83
10. Informasi dan Komunikasi
258,289.90 295.449 335.069,4 354.923,8 400.443,8 399.978,71
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
151,853.10 169.800,9 192.183,7 211.309,9 233.621,9 252.122,64
12. Real Estat 95,087.00 105.220,7 113.626,1 128.657,5 146.885,2 163.139,62
13. Jasa Perusahaan 2,199.80 2.526 2.836,3 3.048,8 3.350,9 3.687,71
14.
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
397,323.40 440.374,10 479.479,40 536.659,70 587.850,8 592.188,58
15. Jasa Pendidikan 145,529.80 168.900 193.901,2 230.998,2 261.859,6 292.786,64
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
70,369.80 80.201,2 94.116,3 107.157,6 119.554,0 128.063,58
17. Jasa lainnya 96,389.50 103.054,1 115.066,6 136.623,9 151.465,8 165.879,86
Total 6.034.242,7 6.766.493,8 7.406.291,3 8.153.909,2 9.177.539,5 9.895.984,7
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar
PDRB ADHB menurut lapangan usaha selalu menunjukkan trend yang positif, selalu meningkat setiap tahun. Perkembangan PDRB ADHB 2010 – 2015 tampak dalam Grafik 2.3 :
Grafik 2.3
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2015
Capaian PDRB kabupaten merupakan agregat dari kontribusi dari masing-masing lapangan
usaha. Peranan/kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.26:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 25
Tabel 2.26 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2015
No. Lapangan Usaha Kontribusi (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
35,33 35,42 34,20 33,16 33,50 33,63
B Pertambangan dan Penggalian
2,81 2,80 2,86 2,99 3,35 3,57
C Industri Pengolahan 13,25 13,33 13,38 12,86 12,29 11,87
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11
F Konstruksi 8,30 8,36 8,64 9,21 9,32 9,40
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
11,76 11,74 11,93 12,02 11,96 12,38
H Transportasi dan Pergudangan
7,64 7,42 7,64 8,06 8,09 8,17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
0,61 0,60 0,61 0,62 0,62 0,66
J Informasi dan Komunikasi 4,28 4,37 4,52 4,35 4,36 4,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi
2,52 2,51 2,59 2,59 2,55 2,55
L Real estat 1,58 1,56 1,53 1,58 1,60 1,65
M,N Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
6,58 6,51 6,47 6,58 6,41 5,98
P Jasa Pendidikan 2,41 2,50 2,62 2,83 2,85 2,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1,17 1,19 1,27 1,31 1,30 1,29
R,S,T,U Jasa Lainnya 1,60 1,52 1,55 1,68 1,65 1,68
JUMLAH 100 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar
Apabila dicermati lebih jauh, meskipun mendominasi perekonomian daerah,
kontribusi/peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan justru menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya walaupun pada tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan namun nilainya masih dibawah tahun 2010 – 2012. Hal yang sama terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan. Peranan lapangan usaha lainnya cenderung tidak mengalami perubahan (cenderung konstan). Walapaun secara umum, apabila dilihat dari nilainya, PDRB Kabupaten Tanah Datar cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun.
Berdasarkan data pada Tabel 2.25 dan Tabel 2.26 dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antar lapangan usaha dan daya dorong terhadap produktivitas masih lemah. Tingginya produksi pertanian belum diiringi dengan peningkatan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar masih bergerak di sektor hulu, sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah dan mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi daerah.
Tabel 2.27 menggambarkan posisi PDRB Kabupaten Tanah Datar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dan PDB Nasional :
II - 26 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.27 Perbandingan PDB, PDRB Sumatera Barat dan PDRB Kabupaten Tanah Datar
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. PDB (dalam milyar rupiah)1)
6.446.851,9 7.419.187,1 8.230.925,9 9.087.276,5 10.565.817,30 11.540.789,80
2. PDRB Provinsi Sumatera Barat (dalam juta rupiah)2)
105.017.739,5
118.674.286,8
131.435.645,6
146.885.110,2
164.898.839,69
178.810.456,68
3. PDRB Kab. Tanah Datar (dalam juta rupiah)
6.034.242,7 6.766.493,8 7.406.291,3 8.153.909,2 9.177.539,5 9.895.984,7
Sumber :
1) BPS, Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2) Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi
Dalam periode tahun 2010 – 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 2010 – 2015 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 5,87% pada tahun 2010 menjadi 5,31% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Tanah Datar, khususnya aktivitas di bidang pertanian yang dari tahun ke tahun masih menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
Tabel 2.28
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2010 - 2015 No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 6,21 6,13 1,90 2,10 4,75 4,41
B Pertambangan dan Penggalian 5,96 5,65 5,84 5,38 6,97 7,03
C Industri Pengolahan 4,70 5,42 6,78 4,03 4,63 2,14
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,18 5,40 5,91 1,66 15,72 4,28
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6,16 5,61 1,93 6,25 5,89 5,42
F Konstruksi 6,43 5,82 8,55 11,38 5,76 5,97
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5,12 5,74 9.42 8,04 7,73 6,12
H Transportasi dan Pergudangan 5,93 3,86 9,03 10,25 8,25 9,00
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
5,89 4,12 4,78 4,62 5,97 7,04
J Informasi dan Komunikasi 7,30 8,35 11,52 12,45 7,82 9,05
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,41 6,80 8,34 6,41 6,54 4,91
L Real estat 6,47 4,57 4,84 6,49 6,56 5,77
M,N Jasa Perusahaan 6,17 6,18 5,25 5,45 5,76 5,88
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
6,08 6,18 1,97 6,83 3,54 2,89
P Jasa Pendidikan 6,09 6,18 9,67 8,42 6,32 8,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,62 5,22 9,17 7,42 7,75 8,56
R,S,T,U Jasa Lainnya 5,57 5,79 5,39 5,40 5,61 7,39
JUMLAH 5,87 5,84 5,61 5,85 5,79 5,31
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 27
Grafik 2.4 berikut ini menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan riil PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional:
Grafik 2.4 Perbandingan Pertumbuhan Riil PDB, PDRB Provinsi Sumatera Barat dan PDRB Kabupaten Tanah Datar
(dalam persen) tahun 2010 – 2015
PDRB Perkapita
Indikator lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan dan diterima secara rata-rata oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar mencapai 28,70 juta rupiah.
Grafik 2.5
PDB dan PDRB Perkapita menurut Harga Berlaku (juta rupiah), 2010 – 2015
2.2.1.3 Inflasi Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari
sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 2.834.397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Tabel berikut ini menyajikan perbandingan inflasi Kabupaten Tanah Datar dengan inflasi provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2010 – 2015.
II - 28 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.29 Inflasi
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Inflasi Nasional 7,0 5,4 4,3 8,4 8,4 3,351)
2. Inflasi Provinsi Sumatera Barat
7.84 5.37 4.16
10.87 11.9 1.792)
3. Inflasi Kabupaten Tanah Datar
5.46 6.02 5.55 7.27 6.54 2,07
1) Data Bank Indonesia kondisi Desember 2015, www.bi.go.id 2) Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Barat, Januari 2016, inflasi Kota Padang Desember 2015
2.2.1.4 Indeks Gini
Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataaan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria: a. G < 0,30 berarti ketimpangan rendah b. 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang c. > 0,50 berarti ketimpangan tinggi Tabel 2.30 menggambarkan Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015:
Tabel 2.30
Indeks Gini, 2010 - 2015
No. Tahun Indeks Gini
1. 2010 n/a
2. 2011 0,345
3. 2012 0,311
4. 2013 0,300
5. 2014 0,258
6. 2015 0,332
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tabel 2.30, selama tahun 2011 – 2014 Kabupaten Tanah Datar telah berhasil menurunkan angka Indeks Gini, dari sebelumnya selama tahun 2011 – 2013 angkanya di atas 0,30 yang berarti masuk kategori ketimpangan sedang, menjadi 0,258 pada tahun 2014 yang berarti masuk kategori ketimpangan rendah. Namun, pada tahun 2015, Indeks Gini naik menjadi 0,332 yang berarti Kabupaten Tanah Datar kembali masuk pada kategori ketimpangan sedang. 2.2.1.5 Kriminalitas
Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh berkurangnya pemahaman agama, akhlak, budi pekerti, dan tatanan kehidupan (adat dan budaya) serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat.
Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 29
Tabel 2.31 Tindak Pidana yang ditangani Polres Tanah Datar, 2010 – 2015
No Jenis Kasus Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pencurian dengan pemberatan
89 16 20 24 17 113
2 Pencurian dengan kekerasan
2 1 4 4 5 18
3 Curanmor 13 11 15 8 8 61
4 Pencurian biasa 24 16 13 16 20 46
5 Penipuan 23 11 8 19 18 44
6 Percobaan curas - - - - - -
7 Ancam dengan senjata tajam
- - - - - -
8 Perampasan/pemerasan
- 1 - 2 - 2
9 Membawa BBM subsidi tanpa surat
2 2 5 4 6 2
10 Pembunuhan - - 2 - - 1
11 Penganiayaan berat/ pengeroyokan
5 9 12 14 18 22
12 Penganiayaan biasa 53 32 47 57 62 18
13 Penganiayaan ringan 40 25 42 53 61 38
14 Penggelapan 20 8 9 12 13 26
15 Pemalsuan surat 9 1 6 7 9 7
16 Perjudian 17 7 24 15 21 12
17 Pemerkosaan 4 1 2 1 1 1
18 Perbuatan cabul 18 16 17 27 30 20
19 Poligami/ Kawin liar
6 6 4 8 9 3
20 Kebakaran 18 15 21 18 20 14
21 Pengancaman - - - - -
22 Penyerobotan tanah 26 13 31 13 17 20
23 Kekerasan di depan umum
- - - - -
24 Pengrusakan 23 13 20 19 22 9
25 Narkoba 6 13 23 14 23 18
26 Pertambangan tanpa izin (PETI)
- - - - - -
27 Percobaan perkosaan 4 - - - - -
28 Perkosaan di bawah umur
- - - - - -
29 Membuat perasaan tidak senang
17 15 22 29 36 -
Jumlah 396 232 347 354 416 495
Angka Kriminalitas 11,65 6,81 10,15 10,32 12,00 13,64
Sumber : Kantor Kesbangpol
Beberapa kasus kriminal yang menonjol adalah kasus pencurian dengan pemberatan, angkanya
melonjak dari 17 kasus yang ditangani pada tahun 2014 menjadi 113 kasus pada tahun 2015. Kasus penyalahagunaan narkoba juga perlu mendapat perhatian serius meskipun pada tahun 2015 angkanya turun menjadi 18 kasus bila dibandingkan 23 kasus yang terjadi pada tahun 2014.
II - 30 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Untuk menurunkan angka kriminlitas, perlu diupayakan kesepakatan antara pemerintah nagari dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) supaya kasus-kasus kriminal yang terjadi di nagari cukup diselesaikan di tingkat nagari.
2.2.1.6 Kemiskinan
Pada tahun 2010 - 2015, Garis Kemiskinan penduduk Tanah Datar berturut-turut berada pada angka Rp.243.901,-, Rp.260.419,-, Rp.275.282,-, Rp.291.849, Rp.302.268,- dan Rp.306.650,- per kapita per bulan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2010 - 2015 Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat berturut-turut berada pada angka Rp.254.432,-, Rp.276.000,-, Rp.292.052,-, Rp.336.606,-, Rp.365.827,- dan Rp.384.277,- per kapita per bulan. Dengan demikian, Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar naik setiap tahun seiring dengan kenaikan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, meskipun nilainya masih di bawah provinsi Sumatera Barat.
Grafik 2.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (dalam rupiah)
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar pada periode tahun 2010 – 2014
menunjukkan penurunan, yaitu kurang lebih 23.446 jiwa pada tahun 2010 (6,89%) menjadi 18.220 jiwa pada tahun 2014 (5,29%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 18.220 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp.302.268,-. Sementara, pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 20.050 jiwa atau kurang lebih 5,82% dari total penduduk Kabupaten Tanah Datar dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp.306.650,-
Grafik 2.7
Pensentase Penduduk Miskin 2010 – 2015
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 31
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Pendidikan
Perkembangan pembangunan bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi murni, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.32 :
Tabel 2.32 Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Angka Melek Huruf (%) 96,69 97,81 98,09 98,39 98,60 98,70
2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)*)
7,48 7,58 7,63 7,78 7,8 7,93
Harapan Lama Sekolah*) 12.03 12.13 12.22 12.61 12.82 13.35
3 Angka Partisipasi Kasar (APK-%)
- PAUD 41,14 54,05 48,07 50,85 52,34 53,46
- SD/MI 113,08 103,67 103,46 98,82 106,43 105,45
- SMP/MTs 97,35 79,83 82,67 79,37 100,41 103,22
- SMA/MA/SMK 62,29 73,55 76,03 68,02 76,55 81,2
4 Angka Partisipasi Murni (APM-%)
- SD/MI 100,75 92,3 91,82 86,12 91,84 90,67
- SMP/MTs 77,13 63,14 63,51 62,55 79,1 81,69
- SMA/MA/SMK 44,78 52,39 58,42 50,31 62,73 62,88
Sumber : Dinas Pendidikan *) BPS Tanah Datar
a. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca-tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
Grafik 2.8 Angka Melek Huruf dan Angka Buta Aksara
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015)
Berdasarkan Grafik 2.8, angka melek huruf secara umum mengalami peningkatan, walaupun
relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf berhasil diturunkan jumlahnya melalui program dan kegiatan diantaranya seperti Kejar Paket A, B dan C dan program penunjang lainnya.
II - 32 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya seseorang bersekolah,
mulai dari pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Idealnya, angka ini dihitung berdasarkan lamanya seseorang bersekolah sehingga dengan demikian, semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula tingkat pendidikan seseorang.
Angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, semula 7,48 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,93 pada tahun 2015. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah, baru sampai pada tingkat kelas 2 SMP. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar 9 tahun belum tuntas. Grafik 2.9 menggambarkan angka rata-rata lama sekolah.
Grafik 2.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015)
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan
tertentu, berapapun usianya, dengan jumlah penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. APK secara umum menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.
Grafik 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015)
Berdasarkan Grafik 2.10, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs
dan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 106,43% pada tahun 2014 menjadi 105,45% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya beberapa kebijakan antara lain pembatasan usia masuk sekolah dan berkurangnya jumlah anak yang tinggal kelas.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 33
d. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan
tertentu yang bersesuaian usianya dengan jumlah penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. APM merupakan indikato yang penting untuk mengukur tingkat capaian pembangunan di bidang pendidikan.
Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 91,84% pada tahun 2014 menjadi 90,67% pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena belum adanya layanan program unggulan pada jenjang pendidikan SD/MI. Sedangkan APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan. Capaian APM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010 – 2015 tergambar dalam Grafik 2.11 :
Grafik 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015)
2.2.2.2 Kesehatan
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010-2015 secara umum telah mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan serta peningkatan keterampilan petugas kesehatan melalui asuhan persalinan normal dan juga pemberian bantuan berobat keluarga miskin melalui program dan kegiatan Jamkesmas dan Jamkesda.
Kinerja pembangunan kesehatan dapat dilihat pada indikator Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan, sebagaimana tergambar pada Grafik 2.12 :
Grafik 2.12
Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar
Berdasarkan Grafik 2.12 terlihat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tanah Datar
mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 yaitu 67,88 tahun pada tahun 2010 menjadi 68,75 tahun pada tahun 2015. Dengan kata lain, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dilaksanakan.
II - 34 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.13 Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi
Tahun 2010 – 2015
Sumber : Data Diolah (2015)
Angka Kematian Bayi selama periode tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun
2015 Angka Kematian Bayi sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dari 12,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 16,80 per seribu kelahiran, lebih rendah dari target MDGs tahun 2015 (23 per 1.000 kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi disebabkan oleh morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak serta ibu. Disamping itu berhubungan juga dengan angka pendapatan perkapita, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.
Angka Kematian Ibu Melahirkan pada tahun 2014 terjadi penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2015 Angka Kematian Ibu Melahirkan dapat dipertahankan pada angka 59 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan keterampilan petugas melalui Asuhan Persalinan Normal, dengan adanya pembiayaan melalui program BPJS dan BPJS Mandiri. Sedangkan pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keterlambatan pasien datang ke sarana kesehatan dan terkena penyakit infeksi lainnya.
Demikian halnya dengan jumlah balita gizi buruk, setiap tahun dapat ditekan jumlahnya. Pada tahun 2015 balita gizi buruk jumlahnya hanya sekitar 0,15%, di bawah target MDGs (15,5%).
Grafik 2.14 Persentase balita Gizi Buruk
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 35
2.2.2.3 Tenaga Kerja Rasio penduduk yang bekerja menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang
bekerja dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Grafik 2.15 menggambarkan rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2010 – 2015:
Grafik 2.15
Rasio Penduduk yang Bekerja, 2010 – 2015
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2015
Dari Grafik 2.15 dapat dilihat bahwa masih terdapat sekitar 4,46% penduduk yang tidak
bekerja. Hal ini bisa jadi menunjukkan beberapa hal, pertama, lapangan kerja di Kabupaten Tanah Datar tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang ada; kedua, daya saing/kompetensi angkatan kerja belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dunia kerja; ketiga, lapangan kerja yang ada tidak seluruhnya diminati oleh angkatan kerja; keempat, faktor sosio-kultural masyarakat Minang yang masih sangat erat kekerabatannya sehingga masih banyak dijumpai dalam satu rumah inti terdapat beberapa keluarga yang berdampak pada hubungan saling menggantungkan.
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1 Kebudayaan
Pembinaan terhadap perkembangan seni budaya dapat dilihat dari jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.33 :
Tabel 2.33
Jumlah dan Jenis Grup Kesenian, 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Grup Kesenian
243 175 276 266 266 270
Tradisional
- Randai 79 85 39 39 39 42
- Talempong 75 14 39 39 39 40
- Pencak Silat 9 8 7 7 7 7
- Tari Rakyat 25 22 5 22 22 22
- Saluang Rabab 21 13 39 39 39 39
Non Tradisional
- Band 2 - 8 8 8 8
- Rebana 7 9 75 47 47 47
- Drama 1 2 - 1 1 1
- Salawat Dulang 24 22 64 64 64 64
2. Jumlah Gedung Kesenian
12 12 12 12 12 12
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan seni dan budaya daerah adalah dengan
menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya daerah. Dari Tabel 2.33 terlihat bahwa jumlah grup
II - 36 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
kesenian selama kurun waktu 4 tahun terakhir bisa dikatakan stabil, tidak tampak perkembangan yang cukup menonjol.
2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga Perhatian pemerintah dalam bidang olahraga dapat diukur diantaranya dari perkembangan
jumlah gedung/sarana olahraga. Disamping itu, tinggi rendahnya aktivitas olahraga dapat diukur dari jumlah klub olahraga yang aktif. Tabel 2.34 menggambarkan perkembangan jumlah gedung/sarana olahraga dan jumlah klub olahraga dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015.
Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung/Sarana Olahraga, 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Klub olahraga
80 142 249 254 258 266
2. Jumlah gedung/sarana olahraga*) :
553 552 552 551 552 562
Sepak Bola 100 100 100 100 100 101
Bola Volley 200 200 200 200 200 209
Bulutangkis 88 88 88 88 88 88
Sepak Takraw 117 117 117 117 117 117
Tenis Lapangan 6 6 6 5 5 5
Bola basket 37 37 37 37 37 37
Panjat Tebing 2 2 2 1 2 2
Kolam Renang 3 3 3 3 3 3
Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Tanah Datar (2015) *) Sarana olahraga sudah termasuk milik masyarakat/nagari dan swasta
Dari Tabel 2.34 terlihat jumlah sarana olah raga di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015
mengalami peningkatan terutama sarana olah raga sepak bola dan bola volley. Pelaksanaan turnamen bola volley antar nagari yang rutin menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sarana olahraga tersebut. Disamping minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana olahraga dari tahun ke tahun sudah optimal dan sarana olahraga yang tersedia telah terpenuhi.
2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.1.1 Pendidikan
Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya menunjukkan hasil cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing selama tahun 2010-2015, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.35, Grafik 2.16 dan Tabel 2.36 :
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 37
Tabel 2.35 Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan, 2010 - 2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Angka Partisipasi Sekolah*)
- Usia 7 – 12 97,31 96,57 99,56 100 100 100
- Usia 13 – 15 93,04 94,18 91,41 91,85 98,02 98,02
- Usia 16 – 18 67,55 74,70 71,37 76,99 88,33
88,33
2. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah
- SD/MI 78,98 72,51 72,76 70,41 77,42 77,85
- SMP/MTs 51,69 42,55 44,92 42,22 53,18 52,84
- - SMA/MA/SMK 25,05 29,49 30,64 25,47 30 29,95
3. Rasio guru/murid
- Pendidikan Dasar 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09
- Pendidikan Menengah
0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11
4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
- SD/MI 0,94 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03
- SMP/MTs 0,21 0,18 0,19 0,19 0,17 0,21
- SMA/MA/SMK 0,45 0,39 0,36 0,33 0,30 0,21
5. Penduduk 15 tahun ke atas melek huruf
97,81 98,09 98,39 98,6 98,7
Gedung Sekolah kondisi baik
- SD/MI 77,18 73,03 71,19 74,86 33,66 33,66
- SMP/MTs 61,33 61,78 80,18 76,24 32,23 32,23
- SMA/MA/SMK 81,67 83,03 86 76,96 80,96 80,96
6. Angka Putus Sekolah
- SD/MI 0,29 0,14 0,09 0,07 0,11 0,04
- SMP/MTs 0,52 0,5 0,53 0,69 0,16 0,09
- SMA/MA/SMK 3,26 1,28 1,12 0,41 0,52 0,65
7. Angka Kelulusan
- SD/MI 99,67 99,89 98,92 98,49 100,00 100
- SMP/MTs 92,19 92,83 95,51 97,62 99,21 100
- SMA/MA/SMK 93,08 97,09 96,58 96,99 99,08 100
8. Angka melanjutkan sekolah (SD/MI ke SMP/MTs)
102,65 103,4 103,99 106,97 106,51 104,89
9. Angka Melanjutkan Sekolah (SMP/MTs ke SMA/SMK/MA)
96,97 97,53 87,28 91,05 83,77 89,03
10. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/ D-4
69 73,2 79,1 82,71 60,4 91,51
SD/MI 52,29 63,93 73,01 82,15 82,15
SMP/MTs 78,32 81,68 82,75 85,34 85,34
SMA/SMK/MA 88,99 91,69 91,80 91,35 91,35
Sumber : Dinas Pendidikan *) Data BPS Tanah Datar
II - 38 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.16 Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Sumber : Profil Dinas Pendidikan
Dari Grafik 2.16 terlihat bahwa jumlah TK/RA pada tahun 2010-2015 mengalami peningkatan
dari 195 unit tahun 2010 menjadi 204 unit tahun 2015, tetapi pada tahun 2014 terjadi perubahan pengelolaan sebanyak 8 unit dari TK menjadi RA oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.
Sementara perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Jumlah SD/MI bertambah dari 308 unit pada tahun 2010 menjadi 310 unit pada tahun 2015. Jumlah SMP/MTs pada tahun 2010–2015 mengalami peningkatan dari 99 unit pada tahun 2010 menjadi 102 unit pada tahun 2015.
Jumlah SMA/MA pada tahun 2010-2015 mengalami peningkatan dari 42 unit pada tahun 2010 menjadi 52 unit tahun 2015. Sedangkan jumlah SMK pada tahun 2010–2015 tidak mengalami perubahan.
Tabel 2.36 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
No. Jenjang Pendidikan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
I SD/MI
Jumlah gedung sekolah
308 308 309 309 309 310
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
38.955 42.472 42.468 43.888 39.915 39.918
Rasio 79,1 72,51 72,76 70,41 77,42 77,66
II SMP/ MTs
Jumlah gedung sekolah
100 99 100 101 103 102
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
19.344 23.270 22.262 23.921 19.370 19.305
Rasio 51,69 42,55 44,92 42,22 53,18 52,84
III SMA/SMK/MA
Jumlah gedung sekolah
39 50 52 60 60 60
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 39
No. Jenjang Pendidikan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
19.164 17,290 17,295 20,021 17,665 17,695
Rasio 20,35 28.92 30.07 29.97 33.97 33.91
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari Tabel 2.36 dapat dilihat rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat pendidikan dasar
SD/MI dari tahun 2010-2015 sudah sangat baik, artinya untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7 – 12 tahun tersedia sebanyak 77 sekolah SD/MI atau rata-rata satu sekolah telah menampung 129 siswa atau tertampung sebanyak 21 siswa per lokal (standar pendidikan nasional rata-rata siswa per lokal 32 orang). Demikian juga untuk tingkat SMP/MTs. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah mencapai 53, yang berarti satu sekolah dapat menampung 138 siswa. Pada tahun 2015 rata-rata siswa SMP/MTs per lokal sebanyak 24 siswa (standar pendidikan nasional rata-rata siswa per lokal 32 orang). Untuk tingkat SMA/SMK/MA, rasio ketersediaan sekolah setiap tahun dapat terus ditingkatkan; pada tahun 2015, untuk setiap 10.000 penduduk usia 16 – 18 tahun tersedia 33 unit sekolah dengan rata-rata setiap sekolah mampu menampung kurang lebih 295 siswa.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar telah mampu menampung semua penduduk usia sekolah sehingga akses penduduk terhadap pendidikan sudah semakin baik.
Tabel 2.37
Rasio Jumlah Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
No. Jenjang Pendidikan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
I SD/MI
Jumlah guru 3.386 3.312 3.330 3.278 3.114 3.147
Jumlah murid 43.948 43.951 43.577 43.096 42.440 41.989
Rasio 770,46 753,57 764,16 760,63 733,74 749,48
II SMP/MTs
Jumlah guru 2.317 2.316 2.412 2.429 2.230 2.156
Jumlah murid 18.286 18.187 18.274 18.899 19.409 19.927
Rasio
1.267,09 1.273,44 1.319,91 1.285,25 1.148,95 1.081,95
III SMA/SMK/MA
Jumlah guru 1.640 1.658 1.791 1.757 1.584 1.773
Jumlah murid 11.853 12,609 13,087 13,618 13,523 14,369
Rasio 1.383,62 1.314.93 1.368.53 1.290.20 1.171.34 4.924.49
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari Tabel 2.37 dapat dilihat bahwa rasio jumlah guru dan murid rata-rata untuk tingkat
pendidikan dasar SD/MI cukup baik, untuk 10.000 murid sudah dapat dididik oleh 733-770 orang guru yang berarti satu orang guru mengajar 12-14 murid. Demikian juga untuk tingkat SMP/MTs, untuk 10.000 murid sudah dapat dididik rata-rata oleh 1.258 orang guru. Untuk jenjang SMA/SMK/MA dari setiap 10.000 murid sudah dapat didik oleh 1.314 orang guru. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang ada telah mampu menyelenggarakan layanan pendidikan sehingga dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dan hasil belajar yang berkualitas.
Selanjutnya Tabel 2.38 menyajikan kondisi layanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015.
II - 40 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.38 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
No. Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kondisi Ruang Kelas (%)
Rusak Ringan:
SD/MI 19,93 22,71 23,48 20,58 60,74 59,46
SMP/MTs 28,57 28,52 15,61 19,95 57,52 47.85
SMA/MA/SMK 16,52 13,80 13,50 18,39 15,29 38,29
Rusak Berat:
SD/MI 2,89 4,26 5,33 4,56 5,60 5,41
SMP/MTs 10,10 9,70 4,21 3,81 10,25 6,16
SMA/MA/SMK 1,81 3,17 0,50 4,65 4,12 0,85
2. Rasio Murid dengan ruang kelas (siswa/kelas):
SD/MI 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
SMP/MTs 32,00 23,00 22,00 22,00 24,00 24,00
SMA/MA/SMK 27,00 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00
3. Jumlah perpustakaan Sekolah (%):
SD/MI 42,00 37,01 49,04 52,70 57,28 64,52
SMP/MTs 57,00 59,60 58,82 61,17 69,90 74,50
SMA/MA/SMK 50,00 58,82 67,31 71,15 71,70 79,25
4. Sertifikasi Guru (%):
TK 4,63 7,55 20,55 21,69 29,78 41,00
SD 25,00 10,39 51,13 58,40 66,92 69,00
SMP 55,00 74,00 63,40 63,90 74,11 77,00
SMA/SMK 67,46 62,32 62,32 68,89 93,00 65,00
5. Kualifikasi guru S1/D4 (%)
SD/MI 38,81 52,29 63,93 73,01 82,15 93,33
SMP/MTs 77,04 78,32 81,68 82,75 85,34 87,38
SMA/SMK/MA 89,45 88,99 91,69 91,80 91,35 93,29
Sumber: Dinas Pendidikan Dari Tabel 2.38 terlihat bahwa pada tahun 2010 kondisi ruang kelas rusak ringan SD/MI
adalah 19,93%, pada tahun 2015 menjadi 59,46%, sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2010 adalah 2,89% menjadi 5,41% pada tahun 2015. Kondisi ruang kelas rusak ringan SMP/MTs tahun 2010 adalah 28,57% dan menjadi 47,85% pada tahun 2015, sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2010 adalah 10,10% menjadi 6,16% pada tahun 2015. Selanjutnya, kondisi ruang kelas rusak ringan SMA/MA/SMK tahun 2010 adalah 16,52% menjadi 38,29% tahun 2015, sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2010 adalah 1,81% menjadi 0,85% tahun 2015.
Rasio murid dengan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI selama periode tahun 2010 – 2015 tidak mengalami perubahan, yaitu 21,00. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 32,00 tahun 2010 menjadi 24,00 tahun 2015 dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 27,00 tahun 2010 menjadi 24,00 tahun 2015.
Jumlah perpustakaan pada SD/MI pada tahun 2010 sebesar 42,00% menjadi 64,52% tahun 2015. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2010 sebesar 57,00% menjadi 74,50% tahun 2015 dan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2010 sebesar 50,00% menjadi 79,25% tahun 2015.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, guru sebagai jabatan profesional pada setiap jenjang pendidikan dibuktikan oleh sertifikasi pendidik. Program sertifikasi pendidik dimulai pada tahun 2006 dan setiap tahunnya guru yang memperoleh sertifikat pendidik cendrung mengalami peningkatan. Jumlah guru TK yang telah memiliki sertifikasi pendidik tahun 2010 adalah 4,63% meningkat menjadi 41% tahun 2015, guru SD tahun 2010 sebesar 25,00% menjadi
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 41
69% tahun 2015, guru SMP tahun 2010 sebesar 55% meningkat menjadi 77% tahun 2015 dan guru SMA tahun 2010 sebesar 67,46% turun menjadi 65% tahun 2015. Penurunan persentase guru bersertifikasi pada tingkat SMA disebabkan adanya penambahan guru honor yang tidak sebanding dengan peningkatan guru besertifikasi.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru bahwa seorang guru harus memiliki ijazah atau kualifikasi akademik S1 atau D4. Untuk menyikapi undang-undang tersebut pemerintah Kabupaten Tanah Datar setiap tahun memprogramkan peningkatan kualitas guru sehinggga diharapkan secara bertahap, guru-guru di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.
Pada tahun 2010 guru SD yang berkualifikasi pendidikan S1/D4 adalah 38,81% menjadi 93,33% pada tahun 2015. Pada jenjang SMP/MTs persentase guru yang telah memiliki kualifikasi S1/D4 pada tahun 2010 adalah 77,04% menjadi 87,38% pada tahun 2015. Pada jenjang SMA/SMK persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 adalah 89,45% pada tahun 2010 menjadi 93,29% pada tahun 2015.
Jumlah guru yang berkualifikasi S1 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum dapat memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yaitu paling lambat pada tahun 2015 semua guru sudah berkualifikasi S1. Hal ini disebabkan antara lain karena jika semua guru yang belum berpendidikan S1 direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan S1, maka akan menghambat proses belajar mengajar dan sekolah-sekolah akan kekurangan guru. Selain itu masih banyak guru yang belum berpendidikan S1 akan memasuki masa pensiun sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti S1. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan guru dan kualifikasi pendidikan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar.
Grafik 2.17 Persentase Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015)
Selama periode tahun 2010–2013, pemerintah berhasil menurunkan persentase siswa putus
sekolah untuk tingkat SD/MI. Namun, kondisi ini tidak berlanjut pada tahun 2014 karena persentase siswa putus sekolah pada tingkat SD/MI justru meningkat menjadi 0,11%. Tetapi kondisi ini dapat diperbaiki pada tahun 2015 menjadi 0,04%. Kondisi yang sama juga terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA, persentase siswa putus sekolah naik dari 0,41% pada tahun 2013 menjadi 0,66% pada tahun 2015. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh faktor lingkungan. Sementara untuk jenjang SMP/MTs, persentase siswa putus sekolah berhasil diturunkan dari 0,69% pada tahun 2013 menjadi 0,09% pada tahun 2015.
Persentase siswa lulus ujian nasional tahun 2015 untuk seluruh jenjang pendidikan telah menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu seluruh siswa mampu lulus ujian nasional 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Datar cukup berhasil dalam penyelenggaran layanan pendidikan. Hal ini dengan terbukti Kabupaten Tanah Datar menjadi pengelola pendidikan terbaik selama 4 tahun berturut-turut.
II - 42 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.18 Persentase Siswa Lulus Ujian Nasional di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015)
Tabel 2.39
Persentase Siswa SMA/SMK/MA Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah siswa lulus SMA/SMK/MA
3.221 3.431 3.570 3.912 4.081 4.081
2 Jumlah siswa yang diterima di PTN
1.260 986 1.372 2.129 2.096 2.096
3 Persentase 39,12 28,97 38,55 54,44 51,36 51,36
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
Grafik 2.19 Persentase Lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri
2010 – 2015
Persentase siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dari tahun 2010-2015 secara
umum mengalami peningkatan sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pengelola pendidikan terbaik di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.
2.3.1.2 Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar melalui upaya-upaya promotif dan preventif yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 43
serta jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Tabel 2.43 menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat :
Tabel 2.40 Indikator Fokus Layanan Wajib Kesehatan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio posyandu per 1.000 balita
16,63 21,74 17,19 23,09 22,46 22,40
2. Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per 100.000 penduduk
2,78 2,77 2,76 2,75 2,74 2,73
- Puskesmas 0,068 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
- Pustu 0,197 0,197 0,196 0,195 0,195 0,194
- Poliklinik 2,510 2,502 2,495 2,488 2,481 2,474
3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk
0,003 0,003 0,006 0,012 0,012 0,012
4. Rasio Dokter umum per 100.000 penduduk
10,5 10,56 9,94 13,1 13,38 14.5
5. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
1,76 2,65 2,94 4,71 7,36 7,06
6. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk
6,47 7,06 6,47 5,88 5,88 5.25
7. Rasio bidan per 100.000 penduduk
64 61 63 60 65 87
8. Rasio perawat per 100.000 penduduk
67 59 75 76 75 77
9. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani (%)
80 100 100 106,4 100 100
10. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
90 96,05 73,54 96,8 84,2 73,3
11. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
65,3 77,72 47,07 85,6 85,75 76,96
12. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
90 100 100 100 100 100
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
29 32,2 35,24 47,79 37 38,4
14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100 100 100 100 100 100
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
100 100 100 100 98,78 37,6
16. Cakupan kunjungan bayi (%)
90 78,02 82,5 103,6 92,8 79,4
17. Cakupan puskesmas (%) 164,29 164,29 164,29 164,29 164,29 164,29
18. Cakupan pembantu puskesmas (%)
89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 89,33
Sumber : Dinas Kesehatan
a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Posyandu merupakan wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari
Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar serta pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak dengan dukungan pembinaan teknis dari petugas kesehatan.
II - 44 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.41 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Posyandu 595 596 598 598 599 599
2. Jumlah Balita 35.772 27.413 34.785 25.895 26.671 24.982
3. Rasio 16,63 21,74 17,19 23,09 22,46 22,4
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
Grafik 2.20 Rasio Posyandu per Satuan Balita, 2010 - 2015
Dari Tabel 2.41 dan Grafik 2.20 terlihat bahwa keberadaan Posyandu di Kabupaten Tanah
Datar telah memenuhi kebutuhan standar ketersediaan posyandu dengan tingkat penyebaran merata di seluruh kecamatan, nagari dan jorong.
b. Rasio Puskesmas dan Puskemas Pembantu (Pustu)
Puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tanah Datar telah merata di seluruh kecamatan sesuai dengan kepadatan penduduk dan luas wilayah jangkauan pelayanan, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.42 :
Tabel 2.42
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Puskesmas 23 23 23 23 23 23
2. Jumlah Pustu 67 67 67 67 67 67
3. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759*)
4. Rasio Puskesmas per satuan penduduk
0,068 0,067 0,067 0,067 0,067 0,063
5. Rasio Pustu per satuan penduduk
0,197 0,197 0,196 0,195 0.195 0.185
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar *) Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015
c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan rujukan dari pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Datar ditunjang oleh sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu Rumah Sakit. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.43 :
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 45
Tabel 2.43 Rasio Rumah Sakit per Penduduk di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Rumah Sakit
1 1 2 4 4 4
2. Jumlah penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.579*)
3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
0,003 0,003 0,006 0,012 0,012 0,011
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Untuk menunjang pelayanan kesehatan perlu didukung oleh tenaga medis antara lain dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan, idealnya 1 (satu) orang dokter melayani 1.000 orang penduduk. Kondisi saat ini, 1 (satu) orang dokter melayani 2.500 orang penduduk. Disamping itu, apabila dilihat dari jumlah dokter yang ada, jumlah dokter spesialis yang ada dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan.
Tabel 2.44 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Dokter Umum
53 39 53 42 45 56
2. Jumlah Dokter Gigi
25 24 22 20 19 21
3. Jumlah Dokter Spesialis
6 7 10 11 16 15
4. Jumlah Penduduk
339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759*)
5.
Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk
15,6 11,44 15,5 12,25 13,09 15,44
6.
Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk
7,36 7,04 6,43 5,83 5,53 5,79
7.
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk
1,77 2,05 2,92 3,21 4,65 4,13
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar *) Data Dinas Dukcapil, 2015
e. Rasio Paramedis per Satuan Penduduk
Jumlah tenaga medis di Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ideal sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat maupun bidan.
II - 46 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.45 Rasio Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Perawat 228 202 254 259 256 261
2. Jumlah Bidan 219 209 216 205 221 227
3. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759
4. Rasio Perawat per 100.000 penduduk
67,1 59,3 74,29 75,54 74,4 71,95
5. Rasio Bidan per 100.000 penduduk
64,45 61,31 63,17 59,8 64,26 62,58
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
Grafik 2.21
Rasio Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit, Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk, 2010 – 2015
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indikator pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya sebagaimana tergambar pada Tabel 2.46 :
Tabel 2.46
Indikator Fokus Layanan Wajib Bidang Infrastruktur
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
49,30 50,74 52,34 53,01 50,14 52,85
2. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
5,33 4,95 4,95 4,43 4,42 4,42
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi
20,65 28,7 34,87 45,8 62,62 75,44
Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak
68 52 57,32 59,1 65,56 70
4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan
- - - - 0,003 0,0027
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 47
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
penduduk per 1.000 penduduk
5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
- 0,12 0,04 0,05 0,06 0,001
- Jumlah TPS 338 368 207 216 279 177
- Daya Tampung TPS - 39,26 153,0 171,3 216,05 185,0
- Rasio daya tanpung TPS terhadap jumlah penduduk
339.732 0,012 0,045 0,050 0,063 0,051
6. Rasio rumah layak huni n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jumlah Rumah tidak layak huni
4.790 3.840 3.336 2.762 3.695 2.902
7. Rasio permukiman layak huni
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8. Panjang jalan dilalui Roda 4
0,0033 0,0033 0,0035 0,0036
0,0037 0,0038
9. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
100 100 100 100 100 100
10. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
694,55 714,75 737,32 706,31 670,38 744,10
11. Jumlah irigasi dalam kondisi baik (DI)
779 829 880 950 993 1.051
12. Lingkungan pemukiman (kawasan kumuh)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum
a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Jalan merupakan salah satu elemen perhubungan yang dominan digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk, keberadaan jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah dimana fungsinya sebagai penghubung dan memberikan akses dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.
Secara keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah 1.587 Km yang terdiri dari :
- Jalan Nasional sepanjang 42,2 Km - Jalan Provinsi sepanjang 136 Km
- Jalan Kabupaten sepanjang 1.408,8 Km Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi umumnya memiliki kondisi cukup baik hanya jalan
kabupaten yang memiliki kondisi yang bervariasi yaitu rusak dan baik. Adapun perkembangan jenis permukaan dan kondisi Jalan Kabupaten dapat dilihat pada Grafik 2.22:
Grafik 2.22
Perkembangan Jenis Permukaan, 2010 – 2015
II - 48 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.23 Perkembangan Kondisi Jalan, 2010 - 2015
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar
Pada tahun 2010, panjang jalan aspal adalah 782,05 km, dan pada tahun 2015 meningkat
menjadi 849,11 Km. Demikian juga halnya dengan jalan dengan kondisi baik, dimana pada tahun 2010 adalah 694,55 km dan meningkat menjadi 851 Km pada tahun 2015.
Masih tingginya persentase jalan rusak disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar dan berada diatas jalur patahan semangko, sehingga sering terjadi pergeseran-pergeseran pada permukaan bumi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Selain itu sering dijadikan sebagai jalan alternatif oleh kendaraan pengangkut barang antar Provinsi yang bertonase tinggi serta melebihi daya dukung Jalan Kabupaten.
b. Jaringan Irigasi Kabupaten
Pembangunan irigasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Saat ini jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 1.512 DI yang terdiri dari satu DI merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Irigasi Batang Sinamar, dua DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Irigasi Batang Selo dan Galo Gandang, 9 (sembilan) DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi lintas kabupaten dan 1.500 DI yang merupakan kewenangan kabupaten.
Aspek pelayanan umum Bidang Irigasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 – 2015, menunjukan kinerja yang terus meningkat seperti terlihat pada Grafik 2.24:
Grafik 2.24
Aspek Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum – Irigasi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar
Dari Grafik 2.24 dapat dilihat jumlah irigasi berkondisi baik terus meningkat, pada tahun 2010
irigasi dengan kondisi baik berjumlah 779 DI dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.051 DI, meningkatnya jumlah DI dengan kondisi baik ini disebabkan karena meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 49
c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah mayoritas beragama islam, sehingga tempat ibadah
untuk agama non muslim secara resmi tidak ada. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.47.
Tabel 2.47
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Tempat Ibadah
1,811 1,686 1,692 1,519 1,519 1,666
2. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362,579
3. Rasio per 1.000 penduduk
5,33 4,95 4,95 4,43 4,42 4,59
Sumber : Tanah Datar Dalam Angka Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio untuk 1.000 penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat ditampung pada 4 - 5 tempat ibadah atau satu tempat ibadah dapat menampung kurang lebih 200 orang penduduk. d. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Di Kabupaten Tanah Datar rasio tempat pemakaman umum tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.48:
Tabel 2.48 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
No Uraian Jumlah
(2010-2014) 2015
1 Tempat pemakaman umum (TPU) PHBI 1 1
2 Jumlah penduduk 343.875 362.759
3 Rasio TPU persatuan penduduk 0,003 0,0027
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab. Tanah Datar (2015)
e. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Tabel 2.49
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah TPS 338 368 207 216 279 177
2 Jumlah Daya Tampung TPS
- 39,26 153 171,3 216,05 185
3 Jumlah Penduduk
339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362. 759
4 Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk
- 0,012 0,045 0,050 0,063 0,051
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar
II - 50 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.25 Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk
Grafik 2.25 memperlihatkan bahwa rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk pada
tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
f. Penataan Ruang Penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dengan tujuan “Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang dilandasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Berdasarkan rencana struktur ruang, dengan mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar.
Disamping Kota Batusangkar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) juga terdapat Pusat Pelayanan Kawasan yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pariangan dengan pusat di Nagari Simabur, Kecamatan Tanjung Emas dengan pusat di Nagari Saruaso, Kecamatan Salimpaung dengan pusat di Nagari Tabek Patah dan Kecamatan Sungai Tarab di Nagari Sungai Tarab dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan X Koto dengan pusat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pusat di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh dengan pusat di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Rambatan dengan pusat di Nagari Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab dengan pusat di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang dengan pusat di Nagari Sungayang, Kecamatan Padang Ganting dengan pusat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo dengan pusat di Nagari Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru dengan pusat di Nagari Tanjung Alam. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari.
Berdasarkan rencana pola ruang, peruntukan ruang Kabupaten Tanah Datar terdiri atas Kawasan Lindung seluas 46.883 Ha (35.09%) dan Kawasan Budidaya seluas 86.717 Ha (64.91% ). Kawasan lindung meliputi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan kawasan permukiman.
Disamping PPL, di Kabupaten Tanah Datar juga terdapat kawasan perdesaan. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan antara lain belum tersedianya perencanaan tata ruang kawasan perdesaan.
Dalam impementasi pemanfaatan ruang, perijinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Perizinan merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 51
Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : 1) Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah Perkotaan
Ruang terbuka hijau merupakan area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun kriteria ruang terbuka hijau kota adalah sebagai berikut: 1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m² 2. Merupakan suatu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan
jalur 3. Terdapat komunitas tumbuhan.
Tabel 2.50
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Ha)
4.049 4.049 4.049 4.050 4.050 5.150
2 Luas wilayah perkotaan (Ha)
13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.10
0
3 Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
30,91 30,91 30,91 30,92 30,92 39,31
Sumber : Dokumen RAKH Kabupaten Tanah Datar Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar.
Grafik 2.26
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
2) Jumlah IMB yang Diterbitkan Pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari jumlah bangunan yang memiliki izin di Kabupaten Tanah Datar. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah IMB yang diterbitkan periode tahun 2010 – 2015 tergambar dalam Grafik 2.27 :
II - 52 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.27 Jumlah IMB yang Diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber : Data diolah
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman a. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut ; 1) fasilitas air bersih, 2) pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga bersanitasi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.54 :
Tabel 2.51 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Persentase Penduduk Berakses
Sanitasi Layak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
20,65 28,7 34,87 45,8 62,62 75,44
2 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak
68 52 57,32 59,1 65,56 70
Sumber : Bappeda dan PM
Dari Tabel 2.51 dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2015 persentase rumah tinggal
bersanitasi di Kabupaten Tanah Datar mencapai 75,44%. Sementara itu persentase penduduk dengan akses sanitas layak pada tahun 2010 baru mencapai 68% dan meningkat menjadi 70% pada tahun 2015. b. Rumah Tidak Layak Huni
Kinerja pembangunan pelayanan bidang perumahan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 dapat dilihat dari menurunnya jumlah rumah tidak layak huni, dimana pada tahun 2010 terdapat 4.090 unit rumah tidak layak huni dan pada tahun 2015 menjadi 2.818 unit sebagaimana terlihat pada Grafik 2.28 :
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 53
Grafik 2.28 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar
Untuk meningkatkan kualitas perumahan, telah dilaksanakan pembangunan atau rehab rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlinndungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya untuk menjaga stabilitas ketertiban dan kemanaan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan kerawanan politik. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius di antaranya adalah perkembangan kasus narkoba yang cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 kasus narkoba yang tercatat berjumlah 18 kasus. Kasus kriminalitas juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 terjadi 495 kasus kriminal, meningkat kurang lebih 19% dari tahun 2014 yang tercatat sebanyak 416 kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 495 kasus. Dari data tersebut bisa digambarkan rata-rata dalam satu hari terjadi 1 – 2 kasus kriminal di Kabupaten Tanah Datar. Data terkait dengan pembangunan di bidang trantibum dan linmas tergambar dalam Tabel 2.52 :
Tabel 2.52
Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
54 54 53 54 54 12
2. Kegiatan pembinaan politik daerah
2 1 1 1 1 2
3. Kasus Kriminalitas 396 232 347 354 416 495
4. Kasus Narkoba 6 13 23 14 23 18
Sumber : Kantor Kesbangpol
Kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
tergambar dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk dan jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2015, rasio jumlah Pol – PP masih sangat rendah, yaitu 1,28 per 10.000 penduduk; rasio jumlah Linmas juga masih rendah, yaitu 22 per 10.000 penduduk. Hal ini berakibat pada kemampuan Pol PP dalam melakukan patroli harian.
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten juga baru mencapai 20% karena dari 5 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang seharusnya ada, baru satu yang berfungsi dengan baik. Sehingga, response time rate-nya juga baru mencapai 20%. Kondisi pembangunan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.53:
II - 54 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.53 Indikator Layanan Wajib Ketertiban Umum
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
- - 22 8 7 22
3. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
n/a n/a n/a n/a n/a 4
4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
20 20 20 20 20 20
5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
20 20 20 20 20 20
6. Sistim Informasi Manajemen Pemda 2 3 3 3 3 6
7. Nilai Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat
n/a n/a 79,15 70,08 72,38 71,58
Data diolah
Berdasarkan data pada Tabel 2.53, pada tahun 2012 – 2015 telah dilakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, bidang pemerintah nagari, bidang ketahanan pangan, dan bidang pelayanan langsung. Nilai capaian masing-masing bidang yang disurvey berada di atas 70 dan masuk kategori “Baik”. Apabila dihitung rara-ratanya, maka nilai kinerja unit pelayanan selama periode 4 (empat) tahun tersebut mencapai 73,30 sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah telah mampu memenuhi harapan masyarakat, meskipun belum seluruhnya.
2.3.1.6 Sosial
Jumlah PMKS di Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu tahun 2010 – 2015. Pendataan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tahun 2012 dan 2014. Tabel 2.54 menggambarkan kondisi PMKS di Kabupaten Tanah Datar dari kurun waktu tahun 2010 - 2015.
Tabel 2.54
Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS)
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah PMKS
a. Anak Balita Terlantar - - 51 - 53 -
b. Anak Terlantar - - 163 - 154 -
c. Anak Nakal (anak yang berhadapan dengan hukum)
- - 13 - 22 -
d. Wanita rawan sosial ekonomi - - 1.906 - 1.448 -
e. Korban tindak kekerasan - - 17 - 14 -
f. Lanjut usia terlantar - - 3.038 - 3.625 -
g. Orang dengan kecacatan - - 1.472 - 1.726 -
h. Gelandangan, pengemis, pemulung
- - 38 - 47 -
i. Bekas warga binaan LP - - 94 - 81 -
j. Korban penyalahgunaan Napza
- - 92 - 29 -
2. Jumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (KK)
- - 1.830 - 3.695 -
3. Keluarga Fakir Miskin (KK) - - 6.946 - 18.364 -
4. Keluarga Rentan - - 536 - - -
5. Klien penyakit jiwa yang sedang dipasung
- - 61 - - -
6. Eks. Penyakit Jiwa - - 145 - - -
7. Eks. Penyakit Kusta - - 33 - 20 -
8. HIV/AIDS - - 0 - 1 -
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 55
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.2.1 Tenaga Kerja
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja.
a. Angkatan Kerja (labor force)
Angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja atau mencari pekerjaan atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja yakni minimal berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja.
Tabel 2.55 Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Penduduk Usia Kerja
235.890 238.571 243.020 240.066 245.168 246.737
2 Angkatan Kerja 156.769 155.550 167.235 172.722 167.911 164.485
- Bekerja 148.639 149.038 161.449 164.359 162.375 157.144
- Pengangguran 8.130 6.512 5.786 8.363 5.536 7.341
3 Bukan Angkatan Kerja 79.121 83.021 75.785 67.344 77.257 82.252
- Sekolah 22.452 19.257 22.684 10.874 24.595 24.384
- Mengurus Rumah Tangga
39.012 44.409 35.082 35.619 42.375 44.852
- Lainnya 17.657 19.355 18.019 20.851 10.287 13.016
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
67,17 65.20 68.82 71.95 68.49 66.66
5 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/Rasio penduduk yang bekerja
94,81 95.81 96.54 95.16 96.70 95.54
6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2,96 4.19 3.46 4.84 3.30 4.46
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Sakernas Agustus tahun 2011 – 2015) yang diolah oleh Pusdatinaker
Dari Tabel 2.55 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat, sementara angkatan kerja jumlahnya justru menurun di tahun 2015. Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) cukup tinggi yaitu sebesar 95% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 4,46%, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.
Pemerintah daerah selalu berupaya mengurangi jumlah pengangguran melalui peningkatan SDM pencari kerja (job training) dan mengundang pemilik usaha untuk membuka bursa lapangan kerja (job fair). 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan perlindungan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan meminimalisir tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun rasio KDRT dapat dilihat pada Tabel 2.56 :
Tabel 2.56
Rasio KDRT, 2010 – 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kasus KDRT yang ditangani
9 13 5 19 16 16
2. Jumlah Rumah Tangga 85.817 86.061 87.712 84.170 85.118 85.302
3. Rasio KDRT 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,08
Sumber : Badan Taskin dan PMPKB
II - 56 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang
bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II–IV. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam Tabel 2.57 :
Tabel 2.57 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, 2010 - 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II
2 4 4 5 5 5
2. Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III
16 12 16 17 16 17
3. Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV
193 188 198 200 204 204
4. Pekerja perempuan di pemerintah 5.020 4.998 4.908 4.797 4.698 4.598
5. Jumlah PNS (Laki-Laki dan Perempuan)
7.860 7.761 7.563 7.380 7.208 7.356
6. Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
63,87 64,39 64,89 65,00 65,18 72,08
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dimana dari tahun 2010 sebesar 63,87% dan pada tahun 2015 sebesar 65,18%. Hal ini menunjukkan meningkatnya peran perempuan di sektor publik, sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.29 :
Grafik 2.29 Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah
2.3.2.3 Pangan Ketahanan pangan secara umum sangat terkait dengan ketersediaan pangan, yaitu
kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Secara umum, berdasarkan Tabel 2.68 ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tanah Datar telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.
Tabel 2.58
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Regulasi ketahanan pangan
1 1 1 1 1 1
2. Ketersediaan pangan utama (%)
230,00 235,32 234,70 244,35 230,33 237,02
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 57
2.3.2.4 Lingkungan Hidup Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air,
tanah dan udara yang harus selalu dijaga kondisinya agar selalu bersih dan layak, serta berada pada ambang batas minimal pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat. Secara umum, kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar tergambar dalam Tabel 2.59 dan Grafik 2.30 :
Tabel 2.59 Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase penanganan sampah
10,31 10,31 10,9 10,3 10,47 10,89
Cakupan pelayanan persampahan (orang)
32.998 32.998 34.958 95.878 95.878 95.878
Persentase sampah yang terangkut (%) 95,00 95,00 95,00 63,64 65,00 65,00
2. Persentase Penduduk berakses air minum (air bersih)
54,42 60,00 64,00 64,30 68,87 76,84
3. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
20 20 40 40 40 40
4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL
13,64 13,64 20,00 15,79 15,79 23,26
7. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0,032 0,032 0,045 0,050 0,063 0,051
8. Penegakan hukum lingkungan 100 100 100 100 100 88,89
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup
a. Persentase Penanganan Sampah
Secara umum pelayanan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2015 sudah mengalami peningkatan terutama di bidang persampahan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Di samping bidang persampahan, pengelolaan kualitas lingkungan juga menjadi prioritas, ini terlihat dari penerbitan rekomendasi izin pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Perkembangan pelayanan umum bidang lingkungan hidup selama periode 2011-2015 dapat dilihat pada Grafik 2.30 – Grafik 2.33:
Grafik 2.30 Perkembangan Pelayanan Persampahan 2011–2015
II - 58 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.31
Grafik 2.32
Grafik 2.33
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar (2015)
b. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010-2015
cenderung meningkat dari 54,42% menjadi 76,84%. Persentase penduduk berakses air bersih tahun 2015 telah mencapai target MDG’s yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71%.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 59
Tabel 2.60 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010-2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih
184.914 204.543 218.823 220.461 236.826 278.744
2. Jumlah penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759
3. Persentase penduduk berakses air bersih
54,42 60,00 64,00 64,30 68,87 76,84
Sumber : Bappeda dan PM
Grafik 2.34 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih
Selama tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pembangunan prasarana air bersih pada 61 lokasi di Kabupaten Tanah Datar melalui program pamsimas dan 23 lokasi program air bersih perdesaan. 2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 2.61
Indikator Layanan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)
n/a 85,02 70,84 81,73 87,61 89,94
2. Rasio bayi berakte kelahiran n/a n/a n/a n/a n/a 70,54
Penduduk Usia 0 – 18 Tahun ber-akte kelahiran (%)
27,56 26,75 26,57 26,45 21,55 23,00
3. Rasio pasangan berakte nikah (%)
9,43 9,81 9,91 9,93 10,97 23,44
4. Kepemilikan KTP (orang) 44.216 189.623 201.213 230.552 244.371 242.185
5. Kepemilikan akta kelahiran per satuan penduduk (%)
3,94 26,69 28,18 27,74 32,85 79,94
6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
ada Ada ada ada ada ada
7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah Sudah sudah sudah sudah sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II - 60 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
a. Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan
perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.
Tabel 2.62 Rasio Perpindahan Penduduk Imigrasi Dan Emigrasi
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Penduduk
339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 344.828
2 Penduduk Masuk
- Migrasi n/a 4 324 829 879 5.092
- Rasio n/a 0,00001 0,00095 0,00242 0,00256 0,018
3 Penduduk Keluar
- Migrasi 3 135 785 1.251 1.465 6.361
- Rasio 0,00001 0,00040 0,00230 0,00365 0,00426 0,014
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar (2015)
Tabel 2.63
Jumlah Penerbitan Akta Lahir, Akta Mati, KTP-E dan KK di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Akta Lahir 11.133 12.593 16.867 9.561 17.065 12.956
2. Akta Mati 12 4 8 14 160 3.023
3. KTP-el 44.216 189.623 4.286 7.846 3.804 242.185
4. Kartu Keluarga (KK)
15.848 9.892 6.397 5.438 4.029 75.983
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar
Dari Tabel 2.63 dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat khusus untuk memiliki dokumen kependudukan sudah semakin baik.
b. Pengelompokan Penduduk 1) Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.64:
Tabel 2.64 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 - 2015
No Indikator
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Penduduk
339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 344.828
2. Laki - laki 165.231 165.877 166.481 167.051 167.677 168.313
3. Perempuan 174.561 175.029 175.430 175.813 176.198 176.515
Rasio 94,66 94,77 94,90 95,02 95,16 95,35
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 61
Grafik 2.35 menggambarkan bahwa dari tahun 2010 - 2015, jumlah penduduk perempuan selalu lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.
Grafik 2.35
Sex Ratio, 2010 - 2015
2) Pengelompokan Penduduk Berdasar persebaran penduduk /geografis Tabel 2.65
Jumlah Penduduk Menurut Sebaran Penduduk/Geografis di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015
No Kecamatan Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. X Koto 42,329 42,546 42,772 42,989 43,116 43.435
2. Batipuh 30,035 30,025 30,037 30,050 30,138 30.075
3. Batipuh Selatan 10,479 10,495 10,521 10,542 10,573 10.586
4. Pariangan 19,610 19,597 19,601 19,603 19,661 19.611
5. Rambatan 33,442 33,431 33,445 33,458 33,557 33.485
6. Lima Kaum 35,951 36,076 36,219 36,352 36,459 36.626
7. Tanjung Emas 21,790 21,869 21,956 22,040 22,105 22.211
8. Padang Ganting 13,705 13,721 13,744 13,767 13,807 13.813
9. Lintau Buo 17,646 17,797 17,948 18,091 18,145 18.389
10. Lintau Buo Utara 34,973 35,117 35,277 35,420 35,525 35.725
11. Sungayang 16,982 17,011 17,050 17,087 17,137 17.163
12. Sungai Tarab 29,419 29,469 29,536 29,600 29,687 29.732
13. Salimpaung 20,865 20,900 20,946 20,990 21,052 21.078
14. Tanjung Baru 12,847 12,852 12,864 12,875 12,913 12.899
Total 339.792 340,906 341,911 342,864 343,875 344.828
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar
Dari Tabel 2.65 tergambar bahwa persebaran penduduk Kabupaten Tanah Datar belum merata ke seluruh wilayah. Pada umumnya konsentrasi penduduk terbesar masih di wilayah perkotaan atau wilayah yang dekat dengan perkotaan, seperti X Koto, Lima Kaum, Sungai Tarab, Rambatan, Batipuh, dan Lintau Buo Utara.
II - 62 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa diupayakan dengan tujuan utama
untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan PKK, LSM, dan Posyandu. Selama kurun waktu 5 tahun, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah terus menunjukkan peningkatan. Kondisi pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2.66
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
7 7 8 9 9 15
2. Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK
0,86 0,86 0,93 0,98 1,09 1,09
3. Jumlah LSM (pemberdayaan masyarakat dan perempuan)
1 1 1 1 1 1
4. LPM Berprestasi 1 1 1 1 1 3
5. PKK aktif 90 90 90 90 90 90
6. Posyandu aktif 596 596 596 596 599 599
Sumber : Badan Taskin dan PMPKB
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Grafik 2.36
Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga, 2010 - 2015
Sumber : Badan Taskin dan PMPKB, 2015
2.3.2.8 Perhubungan
Pelayanan Urusan Perhubungan belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan warning light tahun 2010-2015, pada tahun 2015 jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 63
Tabel 2.67 Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)
308,000 340.906 341.911 342.864 343.875 342.762
2. Angkutan darat - - - 6.376 6.700 6.079
3. Kepemilikan KIR angkutan umum (unit)
- 5.492 5.344 6.115 6.485 6495
4. Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR (hari)
30 30 30 30 30 30
5. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rupiah):
- Bus 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
- Mobil Penumpang 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
6. Pemasangan Rambu-rambu (unit)
- 22 56 98 95 79
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Perkembangan pelayanan umum bidang perhubungan selama periode 2010 – 2015 dapat
dilihat pada Grafik 2.37 :
Grafik 2.37 Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Grafik 2.38 Jumlah Kendaraan Wajib Uji
II - 64 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.39 Jumlah Marka Tersedia (m2)
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah
Datar (2015)
a. Rasio Izin Trayek Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil
penumpang umum pada jaringan trayek sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.68. Izin trayek diberikan dalam bentuk rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.
Tabel 2.68
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Izin Trayek Perkotaan 1 1 1 1 1 -
2. Izin Trayek Perdesaan 17 17 16 16 16 -
3. Jumlah Izin Trayek 18 18 17 17 17 106
4. Jumlah penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 344.828
Rasio Izin Trayek 0,0053 0,0052 0,0049 0,005 0,0049 0,031
Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, Dishubkominfo Kab. Tanah Datar
Grafik 2.40 Rasio Izin Trayek
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 65
b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan
agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi : a. Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan
terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaran bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
b. Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, penumpang bus, mobil barang yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji
Grafik 2.41
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber : Tanah Datar Dalam Angka
Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah, jika dilihat dari tabel diatas
terdapat peningkatan jumlah uji KIR kendaraan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Hal ini membuktikan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan kesadaraan masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang dimilikinya.
c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan jalan untuk menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Tabel 2.69
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah pelabuhan laut - - - - - -
2. Jumlah pelabuhan udara - - - - - -
3. Jumlah terminal bus 1 1 1 1 1 3
Jumlah 1 1 1 1 1 3
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Datar
Dari Tabel 2.69 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 (tiga) terminal bis yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika
Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio wartel/warnet, meskipun cenderung turun angkanya, tetap menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan wartel/warnet untuk
II - 66 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
berkomunikasi. Keberadaan wartel, secara khusus, memang telah tergerus oleh kemudahan komunikasi yang ditawarkan oleh perangkat seluler. Sementara warnet, masih punya segmen pasar tersendiri, khususnya masyarakat yang memerlukan akses internet dengan biaya terjangkau. Perkembangan pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel 2.70 :
Tabel 2.70
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah jaringan komunikasi (tower)
77 77 84 88 98 106
2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02
3. Jumlah surat kabar nasional/lokal
20 24 22 18 18 18
4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 2 4 4 4 5 7
5. Web site milik pemerintah daerah
Ada Ada ada ada ada ada
6. Pameran/Expo - - - - - 1
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi dan UMKM mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta membuka lapangan usaha baru. Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola dan penambahan modal usaha, serta mempromosikan produk-produk UMKM. Perkembangan koperasi dan UMKM selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.71 :
Tabel 2.71
Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase koperasi aktif
88,38 88,44 89,59 89,68 89,77 89,95
2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
8.258 8.340 1.533 1.603 1.722 1.846
3. Jumlah BPR/LKM 21 21 21 21 21 21
4. Usaha Mikro dan Kecil 2.800 2.967 3.642 3.484 3.583 3.596
5. Perusahaan kecil 406 387 307 355 313 265
6. Perusahaan mikro n/a 47 106 144 79 78
Sumber : Dinas Koperindagpastam
a. Persentase Koperasi Aktif
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang yang kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Dari Tabel 2.72 dapat digambarkan persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015.
Tabel 2.72
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah koperasi aktif 175 176 198 200 202 206
2. Jumlah koperasi 198 199 221 223 225 229
3. Persentase koperasi aktif
88,38 88,44 89,59 89,68 89,77 89,95
Sumber : Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 67
Grafik 2.42 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanah Datar cukup baik dilihat dari adanya peningkatan jumlah koperasi juga meningkatnya koperasi aktif di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan untuk memonitoring koperasi dan bantuan dari koperasi pusat, baik manajemen maupun bantuan fisik. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga memberikan penghargaan untuk koperasi yang berprestasi, hal ini akan meningkatkan semangat anggota koperasi dan masyarakat untuk ikut serta dalam koperasi, namun masih terdapat koperasi tidak aktif sebanyak 23 unit atau 10,05% pada tahun 2015. b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM
Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola UMKM dan penambahan modal usaha. Perkembangan UMKM selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat melalui Grafik 2.43:
Grafik 2.43
Penerbitan SIUP di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar
Berdasarkan Grafik 2.43 terlihat adanya penurunan penerbitan SIUP baru pada tahun 2015
dibanding tahun 2014 yaitu dari 418 menjadi 362 atau turun sebesar 13% baik usaha perdagangan menengah, kecil dan mikro. Penerbitan SIUP sekali lima tahun mempengaruhi terhadap pengurusan SIUP baru dan adanya perusahaan yang tidak melanjutkan usahanya lagi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya penerbitan SIUP.
Data pada Grafik 2.44 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendaftaran perusahaan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 429 perusahaan menjadi 455 perusahaan atau naik sebanyak 26 perusahaan (6%), kenaikan terbesar terdapat pada pendaftaran PT yaitu dari 20 PT menjadi 42 PT atau 110%.
II - 68 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 2.44 Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanah Datar (2015)
2.3.2.11 Penanaman Modal a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Grafik 2.45 menyajikan jumlah investasi PMDN dan PMA.
Grafik 2.45
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015
Sumber: KPPT Kab. Tanah Datar
Berdasarkan Grafik 2.45, nilai investasi untuk PMDN terjadi peningkatan setiap tahunnya dan
untuk PMA belum ada penambahan investasi dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya minat investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Datar, namun realisasi investasi masih di bawah target RPJMD 2010 – 2015 (830,38 milyar - 1.553,97 milyar).
b. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2011-2015 dapat dilihat dari
angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebagaimana yang tergambar pada Grafik 2.46:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 69
Grafik 2.46 Perkembangan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (2015)
Dilihat dari grafik di atas persentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan cenderung
meningkat dari tahun 2010 sebesar 2,96% menjadi 4,46%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mencari pekerjaan.
2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga
Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.73 menggambarkan kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga:
Tabel 2.73 Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Kepemudaan dan Olahraga
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah organisasi pemuda 14 8 11 5 7 6
2. Jumlah organisasi olahraga 28 28 28 28 30 30
3. Jumlah kegiatan kepemudaan 18 8 11 5 7 6
4. Jumlah kegiatan olahraga 8 8 8 13 5 9
5. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
11 11 11 11 11
6. Sarana olahraga *): 553 553 553 551 552 562
- Sepak Bola 100 100 100 100 100 101
- Bola Volley 200 200 200 200 200 209
- Bulutangkis 88 88 88 88 88 88
- Sepak Takraw 117 117 117 117 117 117
- Tenis Lapangan 6 6 6 5 5 5
- Bola basket 37 37 37 37 37 37
- Panjat Tebing 2 2 2 1 2 2
- Kolam Renang 3 3 3 3 3 3
- Lapangan futsal n/a n/a n/a n/a n/a 4 *) Data sarana olahraga termasuk sarana olahraga milik swasta/masyarakat
Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah organisasi pemuda tidak begitu signifikan, bahkan dalam periode 3 tahun terakhir cenderung menurun jumlahnya. Jumlah organisasi olahraga sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu 30 cabang olahraga. Sarana olahraga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, jumlahnya cenderung tidak berubah, kecuali bola volley dan sepak bola. 2.3.2.13 Statistik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahawa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjwabkan. Oleh karenannya, ketersediaan data statistik menjadi salah satu tolok ukur kualitas perencanaan pembangunan dan berperan sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan publikasi
II - 70 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
statistik, di antaranya adalah publikasi Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu, setiap tahun pemerintah kabupaten juga menerbitkan Profil Daerah.
Tabel 2.74 Indikator Layanan Wajib Bidang Statistik
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Buku ”Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka”
Ada Ada Ada - Ada Ada
2. Buku ”PDRB Kabupaten Tanah Datar”
Ada Ada Ada - Ada Ada
Sumber : Bappeda dan PM
2.3.2.14 Kebudayaan
Sebagai daerah yang dikenal sebagai asal usul orang minang, Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2015, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya loka ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Festival Pacu Jawi yang telah menjadi agenda rutin daerah dan dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam Tabel 2.75 :
Tabel 2.75
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
16 16 28 45 26 65
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
6 6 4 4 4 4
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
42 42 64 67 67 67
Sumber : Dinas Budparpora
2.3.2.15 Perpustakaan
Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Tabel 2.76 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah :
Tabel 2.76 Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah perpustakaan daerah (unit)
1 1 1 1 1 1
2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)
7.381 8.031 5.473 5.338 6.953 7.706
3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul buku)
11.055 11.305 11.564 11.877 12.226 12.420
Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2.3.2.16 Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas
pengelolaan kearsipan, di antaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2015, sudah 37 SKPD yang diberikakan bimbingan teknis dan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 71
pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.
Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.77 :
Tabel 2.77
Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Pengelolaan arsip secara baku 0 3 15 14 14 37
2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan
1 0 0 0 1 0
Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
Perkembangan pembangunan bidang perikanan selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tampak pada produksi perikanan yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kondisi yang berbeda justru tampak pada konsumsi ikan yang selalu meningkat setiap tahun, dari 26,8 kg per kapita/tahun pada tahun 2010, meningkat menjadi 33,1 kg per kapita/tahun. Tabel 2.78 menggambarkan perkembangan pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar:
Tabel 2.78 Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Produksi perikanan (ton)
2.590,4 2.984,0 3.056,9 3.785,2 3.903,1 4.398,9
2. Konsumsi ikan (kg)
26,8 27,1 27,5 30,6 31,6 33,1
3. Cakupan bina kelompok nelayan (%)
30 30 31 31 33 34
4. Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
1.468,80
1.379,10 1.448,20 1.826,90 1.805,60 1.936,3
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2.3.3.2 Pariwisata
Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian. Bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung. Event-event budaya dan tradisi lokal yang telah rutin dilaksanakan juga turut membantu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah event reguler Pacu Jawi yang banyak menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung. Tabel 2.79 menggambarkan perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah Datar.
Tabel 2.79
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kunjungan wisata 219.225 238.750 249.671 275.935 926.300 984.929
- Jumlah wisatawan asing
26.307 27.619 22.215 29.503 101.245 115.444
- Jumlah wisatawan domestik
192.918 211.131 227.456 246.432 825.055 869.485
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sumber: Dinas Budparpora
II - 72 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Berdasarkan Tabel 2.79, terjadi lonjakan kunjungan wisata, baik wisatawan lokal maupun mancanagera, pada tahun 2014. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh telah beroperasinya Istano Basa Pagaruyung pasca kebakaran hebat pada tahun 2007. 2.3.3.3 Pertanian
Produktivitas padi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir secara umum menunjukkan penurunan, dari 5,63 ton/ha pada tahun 2010 menjadi 5,31 ton/ha pada tahun 2015. Namun demikian, produksi padi justru meningkat setuap tahunnya. Hal ini tak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, di antaranya adalah penerapan teknologi Padi Salibu yang telah mampu meningkatkan indeks panen padi dalam satu tahun dari 100% (1 kali panen dalam setahun) menjadi 200% (2 kali panen dalam setahun), meskipun produktivitasnya lebih sedikit. Perkembangan indikator pertanian dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.80 :
Tabel 2.80
Indikator Layanan Pilihan Bidang Pertanian
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Produktivitas padi (ton/ha) 5.63 5,79 5,74 5,63 5,34 5,31
2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)
37,72 35,42 34,20 33,24 33,84 33,88
3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)
3,2 3,3 3,5 3,5 3,3 3,4
4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras/perkebunan tahunan) terhadap PDRB (%)
9,4 9,2 9,3 9,3 9,1 9,03
5. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)
37,72 35,42 34,20 33,24 33,84 33,88
6. Cakupan bina kelompok petani (%) 100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2.3.3.4 Kehutanan
Pembangunan urusan kehutanan selama ini diarahkan untuk konservasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, terutama bertujuan untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan yang antara lain disebabkan oleh masih adanya aktivitas masyarakat yang melakukan okupasi lahan hutan (penebangan liar). Disamping itu juga dilakukan pengembangan hasil hutan non kayu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Kondisi pembangunan urusan kehutanan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.81 :
Tabel 2.81
Indikator Layanan Pilihan Bidang Kehutanan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)
1.400 1.600 3.115 1.850 1.200 925
2. Luas lahan kritis (ha)
79.606,30 78.006,30 74.891.30 73.041,30 71.841,30 70.916,30
3. Kerusakan Kawasan Hutan (ha)
358 368 429 455 465 420
4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
3,0 3,1 3,1 3,2 3,0 n/a
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat sudah dinikmati oleh masyarakat, tetapi pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat belum 100%. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa yang akan datang, telah dikembangkan pembangkit listrik mikro hidro yang memanfaatkan potensi sumber daya air.
Disamping itu sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB. Permasalahan yang dihadapi pada sektor pertambangan saat ini adalah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 73
keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi karena terkendala permasalahan kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
Adapun kontribusi sektor pertambangan dan ketersediaan energi dapat dilihat pada Tabel 2.82 :
Tabel 2.82 Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Pertambangan tanpa ijin (ha) 7 7 6 6 6 2
2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)
2.81 2.80 2.86 2.98 3.34 4.44
3. Rasio ketersediaan daya listrik
100 100 100 100 100 100
4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
74,00 78,00 79,96 86,78 88,63 88,4
- Rumah Tangga menggunakan listrik
64.332 66.706 70.137 73.047 75.444 91.548
- Jumlah Rumah Tangga 85.817 86.061 87.712 84.170 85.118 103.561
Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)
2.3.3.6 Perdagangan Tabel 2.83
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB
11,76 11,74 11,93 12 11,95 11,83
2. Ekspor Bersih Perdagangan n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- - 971 1.030 955 434
Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)
2.3.3.7 Perindustrian
Industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangaun industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada Tabel 2.84 :
Tabel 2.84
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB
13,25 13,33 13,38 12,84 12,28 12,16
2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3. Pertumbuhan Industri n/a n/a n/a n/a 7,42 7,20
4. Cakupan bina kelompok pengrajin
n/a n/a n/a 12 12 12
Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)
2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal diantaranya disebabkan oleh keterbatasan pemerintah daerah dalam membentuk Perangkat Kerja Daerah (PKD) dan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas, kinerja birokrasi dan kualitas sarana prasarana yang belum memadai, dan belum optimalnya koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam
II - 74 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
penyelenggaran pemerintahan mengakibatkan belum terwujud sepenuhnya good governance (tata kelola yang baik) dan tata pemerintahan yang bersih, santun dan melayani.
Untuk peningkatan kualitas SDM aparatur perlu diupayakan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten maupun nagari. Disamping itu, dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi dilakukan dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan dan pelayanan keliling, seperti pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan pelayanan lainnya serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan.
Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pembangunan pemerintahan perlu ditingkatkan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 – 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.85 :
Tabel 2.85
Indikator Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
ada ada ada ada ada ada
2. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada ada ada ada ada ada
3. Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
ada ada ada ada ada ada
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
ada ada ada ada ada ada
Sumber : Bappeda dan PM
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar telah mengadopsi prinsip perencanaan partisipatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Namun demikian, konsep perencanaan pembangunan partisipatif yang berbasis budaya Minangkabau dan berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Musrenbang). 2.3.4.2 Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan persentase peningkatan PAD, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.86:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 75
Tabel 2.86 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, 2010 – 2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP WDP WTP WTP WTP WTP
2. Persentase Peningkatan PAD
39,92 4,15 18,89 56,17 12,42
Sumber : DPPKA
2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Selama kurun waktu tahun 2010 – 2015, jumlah PNS menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Penerimaan pegawai baru sangat dibatasi hanya untuk bidang tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan.
Pada tahun 2015, jumlah PNS mencapai 7.356 orang, dengan komposisi 65,6 % adalah PNS perempuan dan sisanya 34,4 % adalah PNS laki-laki. Dari sisi tingkat pendidikan, terbanyak adalah PNS dengan pendidikan D-4/S-1, yaitu 51,5%; sementara jumlah PNS dengan pendidikan S-2 baru mencapai 2,71% dan belum ada PNS dengan pendidikan S-3. PNS dengan pendidikan SLTA atau di bawahnya mencapai 18,19 %. Tabel 2.87 menggambarkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.
Tabel 2.87
PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2010 – 2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah PNS 7.860 7.760 7.563 7.380 7.226 7.356
a. Laki-laki 2.840 2.763 2.655 2.583 2.517 2.532
b. Perempuan 5.020 4.997 4.908 4.797 4.709 4.824
2. Tingkat pendidikan PNS
a. SD 97 97 79 80 75 74
b. SMP 154 154 136 112 109 110
c. SMA 1.448 1.448 1.260 1.140 1.071 1.154
d. D-1/D-2 1.898 1.898 1.608 1.444 1.315 1.194
e. D-3 914 914 859 797 771 857
f. D-4/S-1 3.209 3.209 3.454 3.630 3.710 3.788
g. S-2 140 140 167 177 175 199
h. S-3 - - - - - -
Sumber : BKD dan Diklat
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1 Keuangan dan Perbankan
Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan masyarakatnya, yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga salah satunya dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Tabel 2.88 menggambarkan kemampuan ekonomi daerah :
Tabel 2.88
Indikator Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
n/a n/a 423.715,89 439.005,01 -
2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
n/a n/a 328.109,89 281.877,04 -
Sumber : Badan Pusat Statistik
II - 76 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian.
Tabel 2.89
Lembaga Keuangan, Hotel/Penginapan dan Restoran
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Bank Nasional (tidak Termasuk cabang)
3 3 3 3 3 3
2. Jumlah Bank Lokal (BPR) 21 21 21 21 21 21
3. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
0 0 0 0 0 0
4. Jenis, kelas, dan jumlah restoran:
113 113 179 220 220 220
5. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel:
9 8 10 12 12 12
Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, BPS
2.4.1.2 Pertanian
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP > 100 berarti petani mengalami surplus, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Berdasarkan tabel berikut ini, NTP di Kabupaten Tanah Datar cenderung turun nilainya, dari 105,48 pada tahun 2010 menjadi 97,75 pada tahun 2015. Artinya, pada tahun 2015 petani mengalami defisit karena harga produksi relatif lebih kecil bila dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsinya.
Tabel 2.90
Indikator Daya Saing Daerah Bidang Pertanian
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Nilai tukar petani 105,48 106,25 105,03 104,21 100,61 97,751)
1) Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sumatera Barat, 4 Januari 2016
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1 Perhubungan
Sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur pada dasarnya adalah elemen pendukung bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah, salah satunya adalah infrastruktur bidang perhubungan. Tabel 2.91 menggambarkan perkembangan bidang perhubungan selama kurun waktu 2010 – 2015 :
Tabel 2.91 Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
- - 0,039 0,033 0,035 0,035
2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
184.800 204.543 205.146 205.718 206.325 205.657
3. Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
19.321 19.700 19.937 20.511 21.997 21.060
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tabel 2.91, rasio panjang jalan sejak tahun 2012 cenderung fluktuatif sementara
panjang jalan kabupaten sejak tahun 2010 tidak mengalami peningkatan (1.408,8 km). Antara tahun 2012 – 2015 terjadi penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yang berarti pada kurun waktu itu terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diiringi dengan peningkatan panjang jalan.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 77
Pertumbuhan jumlah orang dan barang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pelayanan yang lebih baik dan terus ditingkatkan setiap tahunnya. 2.4.2.2 Lingkungan Hidup
Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, air sumur dalam. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 2.92 :
Tabel 2.92
Indikator Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
14,49 15,96 16,80 17,79 17,67 14,55
Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (PDAM)
12.433 13.739 14.734 14.971 15.036 15.068
Jumlah Rumah Tangga 85.817 86.061 87.712 84.170 85.118 103.561
Sumber : PDAM Kabupaten Tanah Datar
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.93 menggambarkan indikator yang terkait dengan iklim investasi di Kabupaten Tanah Datar:
Tabel 2.93
Indikator Fokus Iklim Berinvestasi, 2010 - 2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah kasus kriminal 396 232 347 354 416 495
Angka kriminalitas 11,65 6,81 10,15 10,32 12,00 13,64
2. Jumlah demo n/a 2 3 3 2 4
3. Lama proses perijinan:
SIUP 3 3 3 3 3 3
TDP 4 4 4 3 3 3
IUI 6 6 5 5 5 3
TDUH 15 15 14 5 5 4
IMB 15 15 15 7 7 7
HO 30 20 15 15 15 10
4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
38 38 39 39 39 39
5. Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha (terkait perizinan)
n/a 7 12 25 34 44
Data diolah
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1 Tenaga Kerja a. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3, sebagaimana tampak dalam Tabel 2.94 :
II - 78 Bab II Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Tabel 2.94 Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 - 2015
No Uraian
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Lulusan DI/DII/DIII
5.116 12.538 4.874 4.587 4.790 4.790
2. Jumlah Lulusan DIV/S1/S2/S3
7.896 441 16.270 14.110 12.834 12.834
3. Jumlah 13.012 12.979 21.144 18.697 17.624 17.624
4. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.864 344.828
5. Rasio Lulusan S1/S2/S3
0,023 0,001 0,05 0,04 0,03 0,03*)
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar *) Angka perkiraan
Grafik 2.47
Rasio Lulusan S1/S2/S3
b. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh
setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.95 :
Tabel 2.95
Rasio Ketergantungan Penduduk
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015*)
1. Jumlah Penduduk usia < 15 tahun
102.604 103.159 106.102 99.319 101.068 81.405
2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun
11.437 28.792 18.781 27.862 28.048 31.842
3. Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)
114.041 131.951 124.883 127.181 129.116 113.247
4. Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun
225.751 208.122 218.108 215.683 217.120 249.512
5. Rasio ketergantungan 50,51 63,4 57,26 58,97 58,48 45,39
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar *) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015
Dari Tabel 2.95 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Datar cukup
tinggi yang berarti beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Namun angka rasio ketergantungan cenderung menurun dari tahun 2011 sebesar 63,4% menjadi 45,39% pada tahun 2015.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 79
Tabel 2.96 Rekapitulasi Data Perencanaan
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku BPS juta rupiah ada 6,034,242.70 6,766,493.80 7,406,291.30 8,153,909.22 9,177,539.50 9,895,984.570
2 Laju Pertumbuhan PDRB BPS % ada 5.87 5.84 5.61 5.85 5.79 5.31
3 PDRB perkapita menurut lapangan usaha
BPS juta rupiah ada 17.76 19.85 21.66 23.78 26.69 28.70
4 Laju Inflasi provinsi BPS % ada 7.84 5.37 4.16 10.87 11.9 1.79
5 Laju inflasi kabupaten BPS % ada 5.46 6.02 5.55 7.27 6.54 2.07
6 Indeks Gini BPS ada - 0.345 0.311 0.3 0.258 0.332
7 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
BPS % ada 93.1 93.43 94.05 94.23 94.71 94.18
8 Persentase penduduk miskin 6.90 6.57 5.95 5.77 5.29 5.82
9 Angka kriminalitas Kantor
Kesbangpol ada 11.65 6.81 10.15 10.32 12 13.64
10 Jumlah kasus kriminalitas Kantor
Kesbangpol kasus ada 396 232 347 354 416 495
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN
1. Angka Melek Huruf BPS/Disdik % ada 96.69 97.81 98.09 98.39 98.6 98.7
2. Angka rata-rata lama sekolah BPS/Disdik tahun 7,58 7,63 7,78 7,80 7.93
Angka partisipasi kasar BPS/Disdik % ada
3 PAUD 54,05 48,07 50,85 62,34 53.46
4 SD/MI BPS/Disdik % ada 113.08 103.67 103.46 98.82 106.43 105.45
5 SMP/MTs BPS/Disdik % ada 97.35 79.83 82.67 79.37 100.41 103.22
6 SMA/SMK/MA BPS/Disdik % ada 62.29 73.55 76.03 68.02 76.55 81.2
Angka pendidikan yang ditamatkan BPS/Disdik
7 SD/MI BPS/Disdik tidak ada 25.3
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 80
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
8 SMP/MTs BPS/Disdik tidak ada 16.53
9 SMA/SMK/MA BPS/Disdik tidak ada 18.1
Angka partisipasi murni (APM) BPS/Disdik % ada
10 APM SD/MI BPS/Disdik % ada 100.75 92.3 91.82 86.12 91.84 90.67
11 APM SMP/MTs BPS/Disdik % ada 77.13 63.14 63.51 62.55 79.1 81.69
12 APM SMA/SMK/MA BPS/Disdik % ada 44.78 52.39 58.42 50.31 62.73 62.88
KESEHATAN
13 Angka/Usia harapan hidup BPS tahun ada 70.60 70.68 71.6 71.8 71.8 68.75
14 Persentase balita gizi buruk Dinas
Kesehatan % ada 0.62 0.34 0.57 0.26 0.24 0.20
PERTANAHAN
15 Persentase penduduk yang memiliki lahan (rasio)
Bappeda ada 0.223 0.222 0.221 0.221 0.22 0.22
KETENAGAKERJAAN
16 Rasio penduduk yang bekerja Dinas
Sosnaker % ada 95 95.81 96.54 95.16 96.7 95.54
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
KEBUDAYAAN
17 Jumlah grup kesenian Dinas
Budparpora grup/kelom-
pok ada 243 175 276 266 266 270
18 Jumlah gedung kesenian Dinas
Budparpora unit ada 12 12 12 12 12
PEMUDA DAN OLAHRAGA
19 Jumlah klub olahraga Dinas
Budparpora klub ada 80 142 249 395 510 266
20 Jumlah gedung olahraga Dinas
Budparpora unit ada 1 1 1 1 1
Jumlah sarana olahraga: BPS 553 552 552 551 552 562
21 Sepak bola BPS unit ada 100 100 100 100 100 101
22 Bola Voli BPS unit ada 200 200 200 200 200 209
23 Bulutangkis BPS unit ada 88 88 88 88 88 88
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 81
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
24 Sepak takraw BPS unit ada 117 117 117 117 117 117
25 Tenis lapangan BPS unit ada 6 5 5 5 5 5
26 Bola basket BPS unit ada 37 37 37 37 37 37
27 Panjat tebing BPS unit ada 2 2 2 1 2 2
28 Kolam renang BPS unit ada 3 3 3 3 3 3
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
29 Angka partisipasi sekolah Dinas
Pendidikan ada 10,692.12 9,466.86 9,618.88 9,203.94 10,463.35 10,463.35
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:
Dinas Pendidikan
30 SD/MI Dinas
Pendidikan ada 78.98 72.51 72.76 70.41 77.42 77.85
31 SMP/MTs Dinas
Pendidikan ada 51.69 42.55 44.92 42.22 53.18 52.84
31 Rasio guru/murid: Dinas
Pendidikan ada 0,07 0,07 0.08 0.08 0.08 0.07
32 Rasio Guru Murid SMP/MTs Dinas
Pendidikan 0.12 0.13 0.13 0.11 0.11
Rasio guru/murid per kelas rata-rata Dinas
Pendidikan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
33 SD/MI Dinas
Pendidikan ada 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03
34 SMP/MTs Dinas
Pendidikan ada 0.21 0.18 0.19 0.19 0.17 0.21
PENDIDIKAN MENENGAH Dinas
Pendidikan
35 Angka partisipasi sekolah Dinas
Pendidikan ada 4,683.26 5,510.70 7,568.66 6,771.89 7,655.25 7,655.25
36 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Dinas Pendidikan
ada 25.05 29.49 30.64 25.47 30 29.95
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 82
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
37 Rasio guru/murid Dinas
Pendidikan ada 0.12 0.12 0.13 0.13 0.11 0.21
38 Rasio guru/murid per kelas rata-rata Dinas
Pendidikan ada 0.45 0.39 0.36 0.33 0.3 0.21
39 Penduduk >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Dinas Pendidikan
% ada 96.69 97.81 98.09 98.39 98.6 98.7
FASILITAS PENDIDIKAN
40 Gedung SD/MI kondisi baik Dinas
Pendidikan % ada 77.18 73.03 71.19 74.86 33.66 33.66
41 Gedung SMP/MTs kondisi baik Dinas
Pendidikan % ada 61.33 61.78 80.18 76.24 32.23 32.03
42 Gedung SMA/SMK/MA kondisi baik Dinas
Pendidikan % ada 81.67 83.03 86 76.96 80.96 60.85
43 Angka Putus Sekolah SD/MI Dinas
Pendidikan % ada 0.29 0.14 0.09 0.07 0.11 0.04
44 Angka Putus Sekolah SMP/MTs Dinas
Pendidikan % ada 0.52 0.5 0.53 0.69 0.16 0.09
45 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Dinas
Pendidikan % ada 3.26 1.28 1.12 0.41 0.52 0.65
46 Angka Kelulusan SD/MI Dinas
Pendidikan % ada 99.67 99.89 98.92 98.49 100.00 100
47 Angka Kelulusan SMP/MTs Dinas
Pendidikan % ada 92.19 92.83 95.51 97.62 99.21 100
48 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Dinas
Pendidikan % ada 93.08 97.09 96.58 96.99 99.08 100
49 Angka Melanjutkan Sekolah (SD/MI ke SMP/MTs)
Dinas Pendidikan
% ada 102.65 103.4 103.99 106.97 106.51 104.89
50 Angka Melanjutkan Sekolah (SMP/MTs keSMA/SMK/MA)
Dinas Pendidikan
% ada 96.97 97.53 87.28 91.05 83.77 89.03
Guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S-1
Dinas Pendidikan
% ada 69 73.2 79.1 82.71 60.4 86.28
51 - SD/MI Dinas
Pendidikan 52.29 63.93 73.64 82.15 82.15
52 - SMP/MTs Dinas
Pendidikan 78.32 81.67 79.11 85.34 85.34
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 83
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
53 - SMA/SMK/MA Dinas
Pendidikan 88.99 91.68 95.38 91.35 91.35
KESEHATAN
54 Rasio posyandu per satuan balita Dinas
Kesehatan ada 18.96 18.87 18.96 49.54 18.17 22.40
16.63
55 Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk
Dinas Kesehatan
per 1.000 penduduk
ada 2.78 2.77 2.76 2.75 2.74 2.73
56 Rasio Puskesmas per satuan penduduk
Dinas Kesehatan
per 1.000 penduduk
ada 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
57 Rasio Pustu per satuan penduduk Dinas
Kesehatan per 1.000 penduduk
ada 0.197 0.197 0.196 0.195 0.195 0.194
58 Rasio Poliklinik per satuan penduduk Dinas
Kesehatan per 1.000 penduduk
ada 2.510 2.502 2.495 2.488 2.481 2.474
59 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Dinas Kesehatan
ada 0.003 0.003 0.006 0.012 0.012 0.012
60 Rasio Dokter per satuan penduduk Dinas
Kesehatan ada 0.268 0.258 0.249 0.260 0.259 0.223
61 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Dinas Kesehatan
orang ada 1.742 1.185 1.375 1.353 1.387 1.412
62 Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani
Dinas Kesehatan
% ada 80 100 100 106.4 100 100
63 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Dinas Kesehatan
% ada 90 96.05 73.54 96.8 84.2 73
64 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Dinas Kesehatan
% ada 65.3 77.72 47.07 85.6 85.75 82
65 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Dinas Kesehatan
% ada 90 100 100 100 100 100
66 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Dinas Kesehatan
% ada 29 32.2 35.24 47.79 37 100
67 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Dinas Kesehatan
% ada 100 100 100 100 100 100
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 84
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
68 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Dinas Kesehatan
% ada 100 100 100 100 98.78 37.6
69 Cakupan kunjungan bayi Dinas
Kesehatan % ada 90 78.02 82.5 103.6 92.8 79.4
70 Cakupan puskesmas Dinas
Kesehatan % ada 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29
71 Cakupan pembantu puskesmas Dinas
Kesehatan % ada 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33
PEKERJAAN UMUM
72 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Dinas PU % ada 49.3 50.74 52.34 53.01 50.14 49.51
73 Rasio Jaringan Irigasi Dinas PU ada 779 829 880 950 993 1.051
74 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
BPS ada 5.33 4.95 4.95 4.43 4.42 4.42
75 Persentase rumah tinggal bersanitasi Dinas PU % ada 20.65 28.7 34.87 45.8 62.62 69
76 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Dinas Sosnaker
tidak ada - - - - 0.000003 0.0027
77 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Kantor LH 0.032 0.045 0.05 0.063 0.001
78 Rasio rumah layak huni Dinas
Sosnaker tidak ada
79 Rasio permukiman layak huni Dinas PU tidak ada
80 Panjang jalan dilalui Roda 4 Dinas PU ada 0.0033 0.0033 0.0035 0.0036 0.0037 0.0044
81 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
Dinas PU tidak ada
82 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
Dinas PU km ada 694.55 714.75 737.32 706.31 670.38 744.10
83 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)
Dinas PU
84 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
Dinas PU tidak ada
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 85
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
85 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Dinas PU tidak ada
86 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Dinas PU tidak ada
87 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
Dinas PU tidak ada
88 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Dinas PU ada, tidak lengkap
41.42
89 Lingkungan pemukiman (kawasan kumuh)
Dinas PU tidak ada
PERUMAHAN
90 Rumah tangga pengguna air bersih Dinas
PU/PDAM RT ada 13,750 13,739 14,734 14,971 15,036 14,550
91 Rumah tangga pengguna listrik PLN RT ada 64,332 66,706 70,137 73,047 75,444 79,700
92 Rumah tangga ber-Sanitasi Dinas PU RT 17,721 24,700 30,585 38,550 59,517 54,840
93 Rumah tidak layak huni Dinas
Sosnaker ada 4,790 3,840 3,336 2,762 3,695 2,902
PENATAAN RUANG
94 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kantor LH 30.91 30.91 30.92 30.92 39.31
95 IMB yang dikeluarkan KPPT ada 97 198 179 164 263
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
96 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Bappeda ada/tidak
ada Ada ada ada ada ada ada ada
97 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Bappeda ada/tidak
ada Ada ada ada ada ada ada ada
98 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Bappeda ada/tidak
ada Ada ada ada ada ada ada ada
99 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Bappeda
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 86
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
PERHUBUNGAN
100 Jumlah arus penumpang angkutan umum
Dishubkominfo orang Ada 308,000 340,906 341,911 342,864 343,875 342,762
101 Rasio izin trayek Dishubkominfo Ada 0.0053 0.0123 0.0320 0.0012 0.0012 0.0465
102 Jumlah uji kir angkutan umum Dishubkominfo buah Ada 5,185 5,492 5,344 6,115 6,485 6,495
103 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Dishubkominfo buah Ada 3 3 3 3 3 3
104 Angkutan darat Dishubkominfo angkutan ada - - - 6,376 6,700 6,079
105 Kepemilikan KIR angkutan umum Dishubkominfo buah Ada 5,492 5,344 6,115 6,485 6495
106 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Dishubkominfo hari Ada 30 30 30 30 30
107 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Dishubkominfo Ada
- Bus Dishubkominfo rupiah Ada 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
- Mobil penumpang Dishubkominfo rupiah Ada 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
108 Pemasangan Rambu-rambu Dishubkominfo umit Ada 22 56 98 95 79
LINGKUNGAN HIDUP
109 Persentase penanganan sampah Kantor LH 95 95 63.64 10.89
110 Persentase Penduduk berakses air minum (air bersih)
Kantor LH % ada 31.55 36.8 44.84 53.15 64.07 69
111 Persentase Luas pemukiman yang tertata
Kantor LH Tidak ada
112 Pencemaran status mutu air Kantor LH Tidak ada
113 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
Kantor LH Tidak ada
114 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Kantor LH Tidak ada
115 Rasio daya tampung TPS per satuan penduduk
Kantor LH % Tidak ada 0.12 0.04 0.05 0.06 0.051
116 Penegakan hukum lingkungan Kantor LH Tidak ada
PERTANAHAN
117 Persentase luas lahan bersertifikat BPN Tidak ada
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 87
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
118 Penyelesaian kasus tanah Negara BPN Tidak ada
119 Penyelesaian izin lokasi BPN Tidak ada
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
120 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Dinas Dukcapil ada - 85.02 70.84 81.73 87.61 85.06
121 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Dinas Dukcapil ada - 0.85 0.71 0.82 0.88 0.90
122 Rasio bayi berakte kelahiran Dinas Dukcapil Tidak lengkap 70.54
123 Rasio pasangan berakte nikah Dinas Dukcapil ada 23.44
124 Kepemilikan KTP Dinas Dukcapil orang ada 44,216 189,623 201,213 230,552 244,371 242,185
125 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Dinas Dukcapil ada 13,386 91,004 96,349 95,095 112,970 79,94
126 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Dinas Dukcapil ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada ada
127 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Dinas Dukcapil sudah/belum ada sudah sudah sudah sudah sudah sudah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
128 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Badan Taskin % ada 63.87 64.39 64.89 65 65.18 72.08
129 Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Badan Taskin % ada 50 53 58 60 62 45.04
130 Rasio KDRT Badan Taskin ada 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.85
131 Jumlah Kasus KDRT yang ditangani Badan Taskin kasus ada 9 13 5 19 16 55
132 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
BPS/Sosnaker
133 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Badan Taskin orang ada - - 1518 2207 2680 -
134 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Badan Taskin % ada 100 100 100 100 100 100
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 88
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
135 Rata-rata jumlah anak per keluarga (versi Badan Taskin)
Badan Taskin 3.1 3.1 2.7 2.47 2,6 3
136 Rasio akseptor KB Badan Taskin % ada 74.55 74.69 74.69 76.2 68.45
137 Cakupan peserta KB aktif (versi Badan Taskin)
Badan Taskin absolut ada 37,606 37,617 37,617 37,232 40,442
138 Cakupan peserta KB aktif (versi RKPD 2016)
Badan Taskin % ada 75 81.85 83.29 76.57 76.28 68.45
139 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Badan Taskin keluarga ada - 21,114 20,425 18,985 19,288 19,228
SOSIAL
140 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Dinas Sosnaker
buah ada 14 15 15 15 15 15
141 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Dinas Sosnaker
orang Tidak lengkap 22.009
142 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Dinas Sosnaker
Tidak lengkap 25
KETENAGAKERJAAN
143 Angka partisipasi angkatan kerja BPS orang ada 149.038 161.449 164.359 162.375 157.144
144 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Dinas Sosnaker
145 Tingkat partisipasi angkatan kerja BPS/Dinas Sosnaker
% ada 67.17 65.20 68.82 71.95 68.49 66.66
146 Pencari kerja yang ditempatkan Dinas
Sosnaker orang ada 624 46 22 224 135
147 Tingkat pengangguran terbuka BPS % ada 2.96 3.88 2.91 6.67 4.10 4.46
KOPERASI DAN UMKM
148 Persentase koperasi aktif Koperindagpas
tam % ada - 89,60 89,60 89,70 89,77 89.95
149 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM BPS Tidak ada
150 Jumlah BPR/LKM BPS 21
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 89
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
151 Usaha Mikro dan Kecil Koperindagpas
tam unit ada 2800 2967 3642 3484 - -
PENANAMAN MODAL
152 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Bappeda Tidak lengkap 42
153 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Bappeda ribu rupiah ada 64,300 113,700 129,800 328,900 345,600 87,990.00
154 Rasio daya serap tenaga kerja Dinas
Sosnaker/BPS Tidak ada 16.24
155 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Bappeda Tidak lengkap 87,990.00
KEBUDAYAAN
156 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Dinas Budparpora
ada 16 28 45 26 65
157 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Dinas Budparpora
ada 6 4 4 4 4
158 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Dinas Budparpora
ada 42 64 67 67 67
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
159 Jumlah organisasi pemuda Dinas
Budparpora ada 8 11 5 7 6
160 Jumlah organisasi olahraga Dinas
Budparpora ada 28 28 28 28 30 30
161 Jumlah kegiatan kepemudaan Dinas
Budparpora ada 8 11 5 7 6
162 Jumlah kegiatan olahraga Dinas
Budparpora ada 8 8 13 5 9
163 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Dinas Budparpora
ada 11 11 11 11 11
164 Lapangan olahraga Dinas
Budparpora ada 567 566 552 552 552
KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI
165 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kantor Kesbangpol
buah ada 54 54 53 54 54 12
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 90
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
166 Kegiatan pembinaan politik daerah Kantor
Kesbangpol buah ada 2 1 1 1 1 2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
167 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Kantor Satpol - PP
ada 2 2 2 1 1 1.24
168 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Kantor Satpol - PP
ada - - 22 8 7 20
169 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Kantor Satpol - PP
1.06
170 Pertumbuhan ekonomi BPS % ada 5.87 5.84 5.61 5.85 5.78
171 Kemiskinan Bappeda/BPS % ada 6.57 5.95 5.77 5.29 4.99
172 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
173 Penegakan PERDA Kantor Satpol -
PP Tidak lengkap 25
174 Cakupan patroli petugas Satpol PP Kantor Satpol -
PP Tidak lengkap 15
175 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
Kantor Satpol - PP
Tidak lengkap 25
176 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Kantor Satpol - PP
Tidak lengkap 4
177 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
BPBD % ada - 20 20 20 20 20
178 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
BPBD % ada 20 20 20 20 20
179 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Setda/DPPKA
180 Sistim Informasi Manajemen Pemda Setda sistem ada 6
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 91
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
181 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Setda unit layanan ada 14 25 64 35 75 14
KETAHANAN PANGAN
182 Regulasi ketahanan pangan Kantor
Ketahanan Pangan
ada 1
183 Ketersediaan pangan utama Kantor
Ketahanan Pangan
ada 237.02
PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA
184 (Rata-rata) Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Badan Taskin kelompok ada 7 7 8 9 9 15
185 Jumlah kelompok binaan PKK Badan Taskin kelompok ada 14 14 14 14 14 14
186 Jumlah PKK 90 90 90 90 90 90
187 Jumlah kelompok binaan PKK 77 77 84 88 98 98
188 Jumlah LSM (pemberdayaan masyarakat dan perempuan)
Badan Taskin LSM ada 1 1 1 1 1 -
189 LPM Berprestasi Badan Taskin kelompok ada 1 1 1 1 1 3
190 PKK aktif Badan Taskin kelompok ada 90 90 90 90 90 90
191 Posyandu aktif Badan Taskin kelompok ada - 596 596 596 599 599
192 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Badan Taskin Tidak ada
193 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Badan Taskin Tidak ada
STATISTIK
194 Buku ”kabupaten dalam angka” BPS ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
195 Buku ”PDRB kabupaten” BPS ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
KEARSIPAN
196 Pengelolaan arsip secara baku KPAD SKPD ada 0 3 15 14 14 37
197 Peningkatan SDM pengelola kearsipan
KPAD kali ada 1 0 0 0 1 0
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 92
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
198 Jumlah jaringan komunikasi Dishubkominfo unit ada 77 77 84 88 98 106
199 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
Dishubkominfo ada 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
200 Jumlah surat kabar nasional/lokal Dishubkominfo/
Humas jenis ada 20 24 22 18 18 18
201 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Dishubkominfo/
Humas stasiun ada 2 4 4 4 5 7
202 Web site milik pemerintah daerah Dishubkominfo ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada
203 Pameran/expo Humas kali
PERPUSTAKAAN
204 Jumlah perpustakaan KPAD unit ada 1 1 1 1 1 1
205 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
KPAD orang ada 7,381 8,031 5,473 5,338 6.953 7,706
206 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
KPAD judul buku ada 11,055 11,305 11,564 11,877 12,226 30,830
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
207 Produktivitas padi Dinas
Pertanian ton/ha ada 5.63 5.79 5.74 5.63 5.34 5.31
208 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
BPS 33.88
209 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
BPS 3.4
210 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras/perkebunan tahunan) terhadap PDRB
BPS % ada 9.4 9.2 93 9.3 9.1 9.03
211 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
BPS 33.88
212 Cakupan bina kelompok petani Dinas
Pertanian 1427 1427 1427 1427 1427 1427
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 93
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
KEHUTANAN
213 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Dinas
Pertanian ha ada 750 750 965 1670 1869 925
214 Luas lahan kritis BPS Sumbar ha ada 73,761.33 73,041.30
215 Kerusakan Kawasan Hutan Dinas
Pertanian ha ada 420
216 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
BPS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
217 Pertambangan tanpa ijin Koperindag-
pastam buah ada 7 7 6 6 6 2
218 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
BPS % ada 2.81 2.8 2.86 2.98 3.34 3.47
PARIWISATA
219 Kunjungan wisata Budparpora orang ada 219,225 238,750 249,671 275,935 926,300 984,929
220 - Wisatawan Asing 26,307 27,619 22,215 29,503 101,245 115,444
221 - Wisatawan Domestik 192,918 211,131 227,456 246,432 825,055 869,485
222 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Budparpora/BPS
Tidak ada
KELAUTAN DAN PERIKANAN
223 Produksi perikanan Disnakkan ton ada 1,747.50 1,950.40 3,056.90 3,785.20 3,903.10 4,398.90
224 Konsumsi ikan BPS tidak ada 33.10
225 Cakupan bina kelompok nelayan Disnakkan kelompok ada 30 30 31 31 33 34
226 Produksi perikanan kelompok nelayan
Disnakkan ton ada 1,468.80 1,379.10 1,448.20 1,826.90 1,805.60 1,936.30
PERDAGANGAN
227
Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB
BPS % ada 11.76 11.74 11.93 12 11.95 -
228 Ekspor Bersih Perdagangan BPS Tidak ada
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 94
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
229 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Koperindag-pastam
kelompok ada - - 971 1,030 955 434
PERINDUSTRIAN
230 Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB
BPS % ada 13.25 13.33 13.38 12.84 12.28 12.52
231 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
BPS
232 Pertumbuhan Industri Koperindag-
pastam % ada 0,99 - - 7,42 7,20
233 Cakupan bina kelompok pengrajin Koperindag-
pastam kelompok ada 12 12 12
KETRANSMIGRASIAN
234 Transmigran swakarsa - tidak ada - - - - - -
235 Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB
- tidak ada - - - - - -
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
237 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
BPS ada rupiah 423,715.89 439,005.01 -
238 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
BPS ada rupiah 328,109.89 281,877.04 -
239 Produktivitas total daerah BPS tidak ada
PERTANIAN
240 Nilai tukar petani BPS Sumbar ada 105.48 106.25 105.03 104.21 100.61 97,711)
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR
PERHUBUNGAN
241 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Dishubkominfo % ada - - 0.039 0.033 0.035 0.253
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 95
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
242 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
Dishubkominfo orang ada 184,800 204,543 205,146 205,718 206,325 205,657
243 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
Dishubkominfo orang ada 19,321 19,700 19,937 20,511 21,997 21,060
PENATAAN RUANG
244 Ketaatan terhadap RTRW Dinas PU tidak ada
245 Luas wilayah produktif BPS
246 Luas wilayah industri BPS
247 Luas wilayah kebanjiran BPS
248 Luas wilayah kekeringan BPS
249 Luas wilayah perkotaan BPS 13,100
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
250 Jumlah Bank Nasional (tidak Termasuk cabang)
BPS unit ada 3 3 3 3 3
251 Jumlah Bank Lokal (BPR) BPS unit ada 21 21 21 21 21
252 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
BPS n/a
253 Jenis, kelas, dan jumlah restoran: 113 113 179 220 220 220
254 Restoran BPS buah ada 7 7 30 30 30
255 Rumah Makan BPS buah ada 47 47 103 117 117
256 Warung Makan BPS buah ada 58 58 39 66 66
257 Kafe BPS buah ada 1 1 7 7 7
258 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel:
BPS 8 10 12 12 12
259 Hotel Bintang I BPS buah ada 2 2 2 2 2
260 Hotel Melati III BPS buah ada 1 1 1 1 1
261 Hotel Melati II BPS buah ada 2 2 2 2 2
262 Hotel Melati I BPS buah ada 1 1 1 1 1
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 96
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
263 Wisma BPS buah ada 2 2 2 2 2
264 Cottage BPS buah ada - 1 1 1 1
265 Homestay BPS buah ada - 1 3 3 3
LINGKUNGAN HIDUP
267 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
PDAM ada 36.8 44.84 51.15 64.07 68
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
268 Rasio ketersediaan daya listrik PLN
269 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
BPS/PLN ada 78 79.96 86.78 88.63 88.4
270 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
BPS tidak ada
FOKUS IKLIM BERINVESTASI
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
271 Angka kriminalitas Kantor
Kesbangpol ada 11.65 6.81 10.15 10.32 12 13.64
272 Jumlah demo Kantor
Kesbangpol kali ada - 2 3 3 2 4
Lama proses perijinan: KPPT
273 SIUP KPPT hari ada 3 3 3 3 3 3
274 TDP KPPT hari ada 5 5 5 5 5 3
275 IUI KPPT hari ada 5 5 5 5 5 5
276 TDI KPPT hari ada 5 5 5 5 5 5
277 IMB KPPT hari ada - 15 15 15 15 7
278 HO KPPT hari ada 15 15 15 15 15 7
279 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
DPPKA ada 38 38 39 39 39 23
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab II II - 97
No. Data/Informasi Sumber Data Satuan Ketersediaan
Data (Ada/ Tidak)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
280 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Bappeda 2
281 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Badan Taskin/Setda
Tidak Ada
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN
282 Rasio lulusan S1/S2/S3 Dinas
Sosnaker ada 0.43 0.44 0.48 0.52 0.03 0.03
283 Rasio ketergantungan BPS ada 53.47 63.4 57.26 58.97 58.48 58.12
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan
Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 merupakan
implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Keuangan daerah
merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disamping faktor sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana.
Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021
berpedoman kepada:
1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh urusan yang diberikan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kebijakan umum dan program
pembangunan daerah setiap tahunnya.
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2010-2015)
Struktur APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Sementara itu neraca daerah mencerminkan kondisi aset pemerintah daerah,
kewajiban Pemerintah Daerah dan ekuitas dana.
Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk pembiayaan pembangunan
sangat tergantung kepada pemerintah dan pemerintah provinsi yaitu 91,98%, sedangkan yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 8,02% per tahun.
III - 2 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 dapat dijelaskan
sebagai berikut.
Pendapatan
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum
dan dana alokasi khusus.
3. Lain lain Pendapatan Daerah yang sah yang meliputi hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi
atau pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pendapatan bagi
hasil lainnya dari provinsi.
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,
dimana rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2010-2015 sebesar 15.45% pertahun, yang
terdiri dari pertumbuhan PAD sebesar 26,31%, Dana Perimbangan sebesar 10,85%, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 36,74%, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Komponen PAD yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata adalah berasal dari Lain-lain PAD
yang sah dan retribusi daerah. Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah terutama disebabkan karena
adanya penyesuaian tarif pelayanan dan meningkatnya jumlah pasien BPJS pada BLUD RSUD M.Ali
Hanafiyah Batusangkar, dan penerimaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas-puskesmas terhitung
mulai tahun 2014.
Kenaikan retribusi daerah yang signifikan terjadi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan tingginya
persentase pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari pengelolaan objek wisata Istano
Basa Pagaruyung, yang sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sedangkan pertumbuhan komponen PAD di bawah rata-rata adalah pajak daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Pertumbuhan dari tahun 2010 – 2015 terjadi penurunan penerimaan setiap tahun, kecuali
tahun 2012 dibandingkan tahun 2011.
Secara rata-rata, persentase pertumbuhan penerimaan bagi hasil/bagi hasil bukan pajak
tahun 2010 – 2015 adalah sebesar minus 7,80%. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya
target penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Secara umum, pertumbuhan penerimaan DAU mulai tahun 2010 – 2015 cukup stabil, dengan
rata-rata 11,46%. Namun apabila dilihat pertumbuhan tahun 2015 dibandingkan dengan
tahun 2014 hanya sebesar 2,5%. Penerimaan DAU ini terkait dengan kondisi keuangan negara
dan kebijakan pemerintah.
c. Dana Alokas Khusus (DAK)
Pertumbuhan penerimaan DAK tahun 2010 – 2015 cenderung stabil, yakni rata-rata 13,58%
kecuali pada tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan sebesar 39,56%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Komponen pendapatan ini secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang cukup besar, yaitu di
atas 20%. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sangat tergantung kepada kebijakan
pemerintah dan pemerintah provinsi. Tingginya persentase pertumbuhan penerimaan tersebut antara
lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tunjangan profesi guru dan dana
desa/nagari yang bersumber dari APBN.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 3
Secara rinci sumber pendapatan daerah digambarkan pada Tabel 3.1:
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2010-2015
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rata-rata
Pertum- buhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 PENDAPATAN 562.315.338.339 670.664.870.823 760.003.786.356 893.108.389.961 1.004.720.140.166 1.151.898.266.369 15,45
1.1. Pendapatan Asli Daerah 36.843.263.540 51.552.513.043 53.691.047.586 63.835.093.787 99.694.236.763 112.072.726.548 26,31
1.1.1 Pajak daerah 4.633.265.516 5.438.175.197 7.293.770.235 8.174.666.218 9.458.236.048 10.872.909.091 18,85
1.1.2. Retribusi daerah 3.059.931.049 3.298.152.182 4.978.111.422 6.893.525.893 11.639.779.994 8.578.762.642 27,95
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
13.399.143.586 22.389.554.763 20.834.613.511 23.529.232.407 23.417.150.834 21.311.850.250 12,72
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 15.750.923.389 20.426.630.901 20.584.552.418 25.237.669.269 55.179.069.887 71.309.204.565 40,19
1.2. Dana Perimbangan 459.592.730.624 499.381.636.960 589.638.403.140 658.108.564.633 728.271.773.419 766.634.110.847 10,85
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
22.633.640.624 19.097.350.960 21.566.039.140 17.232.385.633 16.802.625.419 14.495.387.847 (7,80)
1.2.2. Dana alokasi umum 390.379.990.000 432.459.186.000 520.092.334.000 587.104.249.000 650.563.368.000 667.139.623.000 11,46
1.2.3. Dana alokasi khusus 46.579.100.000 47.825.100.000 47.980.030.000 53.771.930.000 60.905.780.000 84.999.100.000 13,58
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
65.879.344.175 119.730.720.820 116.674.335.630 171.164.731.541 176.754.129.984 273.191.428.974 36,74
1.3.1 Hibah 65.702.505 52.283.610 303.624.140 1.460.760.549 1.512.826.044 16.435.165.278 366,27
1.3.2 Dana darurat - - - - - - -
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
15.587.954.470 20.371.388.770 16.721.633.490 21.280.386.000 31.155.335.940 36.090.656.696 20,46
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus
46.834.687.200 96.840.208.440 96.102.078.000 140.083.462.000 139.345.968.000 211.255.607.000 40,57
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
3.391.000.000 2.466.840.000 3.547.000.000 8.340.122.992 4.740.000.000 9.410.000.000 41,40
Sumber : Badan Keuangan Daerah
III - 4 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 3.1
Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kab. Tanah Datar
Tahun 2010 – 2015
Berdasarkan Grafik 3.1 penerimaan daerah dari kelompok pendapatan asli daerah mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan yakni 26,31%. Jenis PAD yang mengalami pertumbuhan yang paling
tinggi adalah pada lain-lain PAD yang sah yakni sebesar 40,19% yang sebagian besar berasal dari
pendapatan BLUD dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Grafik 3.2
Rata-rata pertumbuhan PAD Kab. Tanah Datar
Jenis PAD lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah retribusi daerah sebesar 27,95% dan
pajak daerah sebesar 18,85%, sedangkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
mengalami kondisi yang fluktuatif karena sumber ini berasal dari deviden atas penyertaan modal
pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah yang sangat tergantung kepada situasi dan
kondisi perekonomian nasional, regional dan kebijakan perbankan.
Dana perimbangan mengalami pertumbuhan yang cukup baik yakni sebesar 10,85%.
Pertumbuhan pendapatan dari dana perimbangan tersebut melalui dana alokasi khusus sebesar
13,58% dan dana alokasi umum sebesar 11,46%. Sedangkan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan
pajak cenderung mengalami penurunan karena sangat tergantung kepada capaian penerimaan pajak
dan bukan pajak pemerintah seperti terlihat pada Grafik 3.3 :
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 5
Grafik 3.3
Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan
yakni sebesar 36,74%. Pertumbuhan penerimaan ini sebagian besar berasal dari dana penyesuaian
dan otonomi khusus yaitu tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, dana insentif daerah
(DID) sebagai penghargaan atas pengelolaan keuangan daerah, serta dana desa yang bersumber dari
APBN yang merupakan salah satu program prioritas nasional seperti terlihat pada Grafik 3.4.
Grafik 3.4
Rata-rata pertumbuhan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar sangat tergantung pada pemerintah. Hal ini
terlihat dari derajat otonomi fiskal daerah selama 6 tahun terakhir 2010-2015. Proporsi PAD terhadap
total pendapatan daerah rata-rata 8,02% per tahun. Perkembangan kemandirian keuangan daerah
tahun 2010 sd 2015 tergambar pada Tabel 3.2. dan Grafik 3.5.
Tabel 3.2
Derajat Ekonomi Fiskal
TAHUN PENDAPATAN PAD DOF*) (%)
2010 562,315,338,339.00 36,843,263,540.00 6.55
2011 670,664,870,823.00 51,552,513,043.00 7.69
2012 760.003.786.355,88 53.691.047.585,88 7,06
2013 893.108.389.961,08 63.835.093.787,08 7,15
2014 1.004.720.140.165,69 99.694.236.762,69 9,92
2015 1.151.898.266.368,89 112.072.726.547,89 9,73
Sumber : Badan Keuangan Daerah *) Data diolah
III - 6 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Grafik 3.5
Derajat Otonomi Fiskal
Dari Tabel 3.2 dan Grafik 3.5 terlihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan
daerah berfluktuasi dari 6,55% sampai 9,92 %. Jika dilihat selama enam tahun terakhir secara
berturut-turut dari tahun 2010 sampai tahun 2015 sebesar 6,55 %, 7,69 %, 7,06 %, 9,92 %, 9,73 %.
Hal ini menunjukkan peningkatan tetapi kemandirian keuangan daerah masih rendah, sehingga perlu
kebijakan strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Langkah-langkah yang akan diambil
untuk meningkatkan Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber PAD seperti pendataan ulang objek PBB dan penyesuaian tarif dengan
peninjauan regulasi pendapatan daerah.
3.1.2. Neraca Daerah
Neraca daerah merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.
Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting
kepada pemerintah daerah, manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun
kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan
kekayaan/aset daerah dan kewajiban daerah serta ekuitas dana.
Kinerja neraca daerah pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2010-2015 dapat
dilihat pada Tabel 3.3. :
Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan*) (%)
1 ASET 9,40
1.1. ASET LANCAR 21,94
1.1.1. Kas 22,32
1.1.2. Piutang 159,76
1.1.3. Persediaan 51,95
1,1,4, Investasi Jangka Pendek -6,58
1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 21,68
1.2.1. Investasi Non Permanen -19,57
1.2.1. Penyisihan Dana bergulir yang tidak tertagih -1,26
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 7
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan*) (%)
1.2.2. Investasi Permanen 23,66
1.2. ASET TETAP 6,44
1.2.1. Tanah 9,00
1.2.2. Peralatan dan mesin 10,88
1.2.3. Gedung dan bangunan 9,96
1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 7,07
1.2.5. Aset tetap lainnya 12,36
1.2.6. Konstruksi dalam pengerjaan 152,02
1.2.7. Akumulasi Penyusutan 13,96
1.3. ASET LAINNYA 160,76
1.3.1. Tagihan penjualan angsuran
1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 6,98
1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua
1.3.4. Aset tak berwujud 76,42
1.3.5. Aset Lain-lain 171,92
2 KEWAJIBAN 61,16
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 3.310,61
2.1.2. Uang muka dari kas daerah
2.1.3. Pendapatan diterima dimuka 87,90
2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya
2,1,5, Utang Beban 61,16
3 EKUITAS DANA 9,43
3.1.1. SILPA 14,56
3.1.2. Cadangan piutang 160,10
3.1.3. Cadangan persediaan 9,52
3.1.4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
87,90
3.1.5. Pendapatan yang Ditangguhkan -25,60
3.1.6. Ekuitas Dana Lancar Selain SAL/SILPA
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 6,17
3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap 4,52
3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya 171,66
3.2.3. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 17,51
Sumber : Badan Keuangan Daerah *) Data diolah
Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah
daerah,memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa
mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu, serta dapat diukur dalam bentuk uang.Pertumbuhan
rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama 2010-2015 mencapai 9,40%.
Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.
Aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek mengalami
pertumbuhan rata-rata mencapai 21,94%. Sedangkan untuk aset tetap, rata-rata pertumbuhannya
mencapai 21,68%. Aset tetap tersebut berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan yang dipergunakan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Peningkatan aset daerah tidak hanya dari penambahan atau mutasi aset hasil pembelian
tiap tahun, tetapi juga dari hasil identifikasi aset daerah baik dalam bentuk hibah dari pemerintah
maupun dari masyarakat.
Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau
klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
III - 8 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk
bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu
2010-2015 dengan rata-rata sebesar 61,16% yang didominasi oleh utang jangka pendek lainnya.
Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas
dana meliputi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,43%.
Berdasarkan data neraca Tabel 3.3, maka dapat digambarkan Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Tanah Datar sebagaimana Tabel 3.4:
Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan
NO Uraian 2010*) 2011*) 2012*) 2013*) 2014*) 2015*)
1 Rasio lancar
(current ratio) 39,10% 13,67% 6,58% 6,04% 12,11% 32,82%
2 Rasio quick (quick
ratio) 36,17% 12,60% 6,14% 5,76% 11,45% 28,56%
3
Rasio total hutang
terhadap total
aset
0,0022% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,0049%
4 Rasio hutang
terhadap modal 0,0022% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,0049%
5 Rata-rata umur
piutang 1,98 Hari 1,88 Hari
1,39
Hari 2,40 Hari 4,56 Hari 4,60 Hari
Sumber : Badan Keuangan Daerah *) Data diolah
Berdasarkan tabel Analisis Rasio Keuangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Rasio lancar (current ratio) adalah aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek yang
menggambarkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh
tempo cukup likuid yang berarti setiap Rp.1,- kewajiban jangka pendek dapat dijamin senilai
Rp.39,10 pada tahun 2010 dan terakhir pada tahun 2015 dan Rp.32,82.
b. Rasio quick (quick ratio) adalah aktiva lancar diluar persediaan dibagi kewajiban jangka pendek
yang menggambarkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban setiap saat jatuh tempo.
Quick ratio lebih likuid dibandingkan Rasio lancar (current ratio) karena tidak memperhitungkan
persediaan. Berdasarkan perhitungan quick rasio tersebut diatas bahwa untuk Rp.1 kewajiban
jangka pendek dapat dijamin senilai Rp.36,17 pada tahun 2010 dan terakhir Rp 28,56 pada tahun
2015.
c. Rasio total hutang terhadap total aset yaitu perbandingan total hutang dengan total aset, dapat
digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya,
baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa
rata-rata rasio total hutang terhadap total aset adalah 0,0022 pada tahun 2010 dan terakhir
0,0049 pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar dapat ditutupi oleh total aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
d. Rasio hutang terhadap modal yaitu perbandingan total hutang dengan total ekuitas, dapat
digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya,
baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa
rata-rata rasio total hutang terhadap modal adalah 0,0022 pada tahun 2010 dan terakhir 0,0049
pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa ekuitas dapat menjamin total hutang.
e. Rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 selama 1,98 hari dan
terakhir pada tahun 2015 menurun menjadi 4,60 hari. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar merubah lamanya piutang menjadi kas dalam waktu yang lebih panjang
pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2010.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 9
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2010-2015)
Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan
roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan
tuntutan publik menginginkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel, untuk
itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program pemerintah daerah
yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan program
dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat
pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, didapat dari sumber
penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan
dari dana perimbangan pusat, dan provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah.
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah, yang diarahkan pada usaha terus menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya
diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah
pusat, diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi objek pajak dan retribusi khususnya dari PAD
secara keseluruhan umumnya.
B. Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun termasuk jenis belanja tidak langsung adalah belanja
pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, bunga subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang telah ditetapkan, atau hasil
yang ingin dicapai. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan.
Belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Kebijakan Belanja diarahkan dalam bentuk :
a. Pemenuhan belanja pegawai dan mengantisipasi kenaikan gaji PNS.
b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang
tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
c. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan
sosial.
d. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran
sebelumnya.
e. Mempercepat capaian target-target program dan kegiatan yang merupakan agenda nasional.
Selain itu juga harus memperhitungkan belanja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing
SKPD untuk operasional pelaksanaan tupoksinya masing-masing seperti (listrik, air, telepon,
honorarium PTT, Rapat-rapat koordinasi, pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor dan
kendaraan, dll) yang penggunaannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas
anggaran.
Dalam menetapkan kebijakan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada
urusan Pemerintahan Daerah dan Tupoksi SKPD.
III - 10 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
C. Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit
anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Kebijakan umum pembiayaan daerah untuk Tahun
Anggaran berkenaan, sebagian besar masih berasal dari dana kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana
pada Tahun Anggaran sebelumnya dan efisiensi belanja.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2010-2015
menunjukkan penurunan salah satu faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah menurunnya jumlah
PNSD kabupaten Tanah Datar. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terlihat pada Tabel 3.5:
Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
No Tahun
Total belanja untuk
pemenuhan
kebutuhan aparatur
(Rp)
Total pengeluaran
(Belanja + Pembiayaan
Pengeluaran) Persentase
(Rp)
(a) (b) (a) / (b) x 100%
1 2010 430.482.529.526 568.631.590.454 75,70
2 2011 469.253.937.292 670.802.902.264 69,95
3 2012 550.549.688.612 746.273.469.003 73.77
4 2013 615.763.611.480 872.376.208.799 70,58
5 2014 689.834.960.222 987.007.739.987 69,89
6 2015 727.763.918.819 1.123.204.651.014 64,79
Sumber : Badan Keuangan Daerah
*) Data diolah
Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa persentase belanja aparatur secara rata-rata
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 (rata-rata sebesar 70,78%) sehingga
pengeluaran untuk pelaksanaan belanja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap
masyarakat secara bertahap terjadi peningkatan.
Perkembangan realisasi belanja selama periode 2010 sampai 2015 digambarkan pada Tabel 3.6.
Rata-rata pertumbuhan belanja Tahun 2010 sampai Tahun 2015 adalah sebesar 14,26 %.
Pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 10,64 % dan belanja langsung sebesar 27,23 %. Hal ini
menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata
pertumbuhan belanja tidak langsung, meskipun porsi belanja langsung lebih rendah dari belanja tidak
langsung.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 11
Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2010-2015
No. Uraian 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Rata-rata Pertum-
buhan (%)
1 BELANJA 568.631.590.454 661.905.541.056,80 730.081.469.003 856.376.208.798,66 971.007.739.987,00 1.106.204.651.014 14,26
1.1. Belanja Tidak Langsung 456.151.013.206 481.070.006.263,80 546.722.143.731 602.525.325.378,00 684.569.119.624,00 754.692.634.011 10,64
11.1.1.
Belanja Pegawai 404.385.774.526 435.813.453.510,00 503.082.503.292 553.308.334.810,00 611.719.886.606,00 656.376.435.410 10,21
1.1.2. Belanja Hibah 16.350.580.098 11.448.979.993,00 13.079.606.996 9.764.354.866,00 12.067.884.397,00 25.169.631.753 18,22
1.1.3. Belanja Bantuan Sosial 16.324.268.700 21.839.356.474,80 4.601.178.900 7.949.379.800,00 21.204.348.140,00 105.390.000 18,97
1.1.4. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari
671.090.000 664.308.000,00 624.719.000 440.418.909,00 58.271.500,00 2.491.920.972 810,63
1.2. Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari
17.004.300.100 11.303.908.286,00 24.714.714.227 31.015.659.539,00 39.245.228.981,00 70.536.497.466 43,38
1.2.1. Belanja Tidak Terduga 1.414.999.782 - 421.619.316 47.177.454,00 93.500.000,00 12.758.410 -15,40
1.2.2. Belanja Langsung 112.480.577.248 180.835.534.793,00 183.359.325.272 253.850.883.420,66 286.438.620.363,00 351.512.017.003 27,23
1.2.3. Belanja Pegawai 22.820.395.486 29.808.501.714,00 21.413.505.418 26.656.871.765,00 34.957.476.143,00 42.911.374.548 16,17
1.3. Belanja Barang dan jasa 53.234.566.238 73.237.699.654,00 75.460.618.628 99.130.652.782,66 128.434.437.611,00 171.565.780.917 27,02
1.3.1 Belanja Modal 36.425.615.524 77.789.333.425,00 86.485.201.226 128.063.358.873,00 123.046.706.609,00 137.034.861.538 36,05
Sumber : Badan Keuangan Daerah
III - 12 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
3.2.2. Analisis Pembiayaan
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan
adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pada tahun 2010-2015 realisasi APBD menunjukkan terjadinya surplus anggaran sebagaimana
terlihat pada Tabel 3.7 dan 3.8. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 terjadi defisit realisasi anggaran
dalam APBD, sedangkan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 realisasi pendapatan lebih
besar dibandingkan dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Defisit anggaran tahun
2010 dan tahun 2011 tersebut diatas ditutupi dengan penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya.
Berdasarkan tabel 3.7 dan 3.8 dapat disimpulkan bahwa defisit riil dapat ditutupi oleh realisasi
penerimaan pembiayaan sehingga pada akhir tahun masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
anggaran tahun berkenaan.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 13
Tabel 3.7
Surplus/Defisit Riil Anggaran
NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi Pendapatan
Daerah 562.315.338.339 670.664.870.823 760.003.786.356 893.108.389.961 1.004.720.140.166 1.151.898.266.369
Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah 568.631.590.454 661.905.541.057 730.081.469.003 856.376.208.799 971.007.739.987 1.106.204.651.014
3 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah - 8.897.361.208 16.192.000.000 16.000.000.000 16.000.000.000 17.000.000.000
Surplus/Defisit riil (6.316.252.115) (138.031.441) 13.730.317.353 20.732.181.162 17.712.400.179 28.693.615.355
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 14
Tabel 3.8
Penutup Defisit Riil Anggaran
NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi Pendapatan Daerah 562.315.338.339 670.664.870.823 760.003.786.356 893.108.389.961 1.004.720.140.166 1.151.898.266.369
Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah
568.631.590.454 661.905.541.057 730.081.469.003 856.376.208.799 971.007.739.987 1.106.204.651.014
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 8.897.361.208 16.192.000.000 16.000.000.000 16.000.000.000 17.000.000.000
A Defisit riil (6.316.252.115) (138.031.441) 13.730.317.353 20.732.181.162 17.712.400.179 28.693.615.355
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan
4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
68.811.313.152 63.128.131.037 66.148.408.214 80.760.473.967 101.587.196.329 119.355.861.587
5 Pencairan Dana Cadangan - - - - - -
6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
- - - - - -
7 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - -
9 Penerimaan Piutang Daerah - 3.154.344.758 127.748.400 79.341.200 56.265.079 4.250.000
10 Penarikan Investasi (Divestasi) 633.070.000 750.000.000
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan
69.444.383.152 66.286.439.655 67.030.156.614 80.855.015.167 101.643.461.408 119.360.111.587
A - B Sisa Anggaran Tahun Berkenaan 63.128.131.037 66.148.408.214 80.760.473.967 101.587.196.329 119.355.861.587 148.053.726.942
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2010 sampai dengan 2015 bersumber dari
Pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.
Kontribusi terbesar dari SILPA bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya diikuti
pelampauan penerimaan PAD sebagaimana terlihat pada Tabel 3.9; dan Sisa lebih pembiayaaan
anggaran tahun berkenaan yang akan digunakan untuk penghitungan kapasitas pendanaan
pembangunan daerah masih terdapat saldo pada neraca daerah sebagaimana tercantum pada tabel
3.10.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 16
Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rp./% dari SiLPA Rp./% dari SiLPA Rp./% dari SiLPA Rp./% dari SiLPA Rp./% dari SiLPA Rp./% dari SiLPA
1 Jumlah SiLPA 63.128.131.037 66.148.408.214 80.760.473.967 101.587.196.329 119.355.861.587 148.053.726.942
100 100 100 100 100 100
2 Pelampauan penerimaan PAD (3.559.130.748) (270.673.644) 661.383.653 728.691.711 2.364.509.491 7.397.948.313
(5,64) (0,41) 0.82 0,72 1,98 5,00
3 Pelampauan penerimaan dana perimbangan
2.811.629.950 (6.556.549.345) 17.532.240 42.362.206 924.783.793 (4.797.104.153)
4,45 (9,91) 0,02 0,04 0,77 (3,24)
4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
(132.107.025) - (537.078.888) (2.742.332.560) (3.336.723.956) 11.118.767.712
(0,21) (0,67) (2,70) (2,60) 7,51
5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
60.801.676.493 72.201.730.604 79.736.888.562 103.558.474.973 119.403.292.259 134.334.115.070
96,31 109,15 98,78 101,94 100,04 90,73
6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- - - - - -
7 Kegiatan lanjutan - - - - - -
8 Lain-lain Pembiayaan 3.206.062.367,00 773.900.599,42 881.748.400 - - -
5,08 1,17 1,09
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 17
Tabel 3.10
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Tahun Berkenaan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Rp Rp Rp Rp Rp
1 Saldo Neraca Daerah 69.255.816.997,97 80.805.154.210,85 101.632.048.288,27 120.228.875.751,96 149.494.186.958,85
Dikurangi : - - - - -
2. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- - - - -
3 Kegiatan lanjutan - - - - -
Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran 69.255.816.997,97 80.805.154.210,85 101.632.048.288,27 120.228.875.751,96 149.494.186.958,85
Sumber : Badan Keuangan Daerah
III - 18 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
3.3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah
yang akan dialokasikan untuk pendanaan program jangka menengah daerah periode tahun 2016-2021.
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama
Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pendanaan untuk membiayai pengeluaran
daerah, baik berupa belanja maupun pembiayaan. Belanja daerah yang harus dibiayai tersebut
diantaranya belanja wajib dan mengikat yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk
mengetahui perkembangan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta pengeluaran periodik
prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 3.11.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 19
Tabel 3.11
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata
Pertum-
buhan (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A Belanja Tidak Langsung 382.428.090.349 418.127.159.222 492.135.345.144 547.489.029.385 605.738.168.818 684.478.749.978 12,38
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 310.354.707.949 337.704.186.596 374.180.200.817 396.442.926.837 418.899.696.779 449.875.825.841 7,72
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
1.182.000.000 1.220.968.000 2.154.224.000 2.129.000.000 2.117.320.000 2.099.586.000 15,44
3 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - - - - 374.707.972 447.609.423 19,46
4 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
- - - - 261.169.104 292.632.607 12,05
5 Tunjangan Profesi Guru PNSD 33.337.167.300 60.228.538.340 84.360.422.100 114.058.024.100 142.195.218.732 157.004.165.169 38,20
6 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 19.878.825.000 7.039.000.000 6.101.065.000 3.403.000.000 2.406.555.750 1.730.512.500 (35,90)
7 Belanja Bunga - - - - - - -
8 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
671.090.000 630.558.000 624.719.000 440.418.909 58.271.500 2.491.920.972 810,63
9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
17.004.300.100 11.303.08.286 24.714.714.227 31.015.659.539 39.425.228.981 70.536.497.466 43,33
B Belanja Langsung 13.748.542.363 18.271.689.726 20.798.343.363 24.805.085.574 49.761.319.350 68.661.029.805 40,92
1 Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis
499.944.980 1.021.183.597 1.446.885.423 2.159.554.791 2.618.260.061 1.262.778.230 32,93
2 Belanja Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (BLUD)
8.374.880.246 10.016.759.878 12.436.517.780 13.575.673.250 29.100.725.343 41.133.277.014 41,73
3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas (JKN)
- - - - 7.214.259.848 12.142.572.619 68,31
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 20
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata
Pertum-
buhan (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
4 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - - - 101.200.000 131.341.500 29,78
5 Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya
4.873.717.137 7.223.746.251 6.914.946.160 9.069.857.533 10.726.874.098 13.991.060.442 24,78
6 Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
- - - - - - -
7 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
- - - - - - -
C Pembiayaan Pengeluaran - - - - - - -
1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
2 Pembayaran Pokok Hutang - - -
TOTAL (A+B+C) 396.176.632.712 436.398.848.948 512.933.694.507 572.294.114.959 655.499.488.168 753.139.779.783 13,74
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 21
Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pengeluaran
periodik dan wajib mengikat prioritas utama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 12,38%.
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
Perhitungan kerangka pendanaan berpedoman pada analisa penerimaan dan pengeluaran
APBD pada 6 (enam) tahun terakhir dan juga memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah dan
pemerintah provinsi, angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi dan indikator
makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah, kebijakan di bidang keuangan negara.
Secara umum, proyeksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2016-2021 tumbuh rata-rata
sebesar 6,01%, yang terdiri dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,67%, Dana
Perimbangan sebesar 4,47% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 6,10%, dengan
uraian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Proyeksi pertumbuhan PAD ini didasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2015 dan potensi
masing-masing objek PAD. Untuk mencapai target PAD tersebut akan dilakukan intensifikasi objek
PAD, terutama untuk penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk
peningkatan pajak daerah diupayakan untuk melakukan pemutakhiran data objek pajak setiap
tahun.
2. Dana Perimbangan
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Berdasarkan pertumbuhan penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak tahun
2010-2015 rata-rata pertumbuhan sebesar minus 7,80%. Pada tahun 2016 realisasi
penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.15.431.802.000,-. sementara,
pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi Rp.17.189.152.000,- atau 11%. Mengingat kondisi
perekonomian nasional, terutama tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak negara pada
periode ini, penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2018 – 2021
diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan dari realisasi tahun 2017, yaitu tetap sebesar
Rp.17.189.152.000,-.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan pertumbuhan penerimaan DAU 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sebesar 2,55% pada
tahun 2015, 6,12% pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 tidak terjadi peningkatan DAU dari
tahun 2016. Namun DAU untuk tahun 2018 – 2021 diproyeksikan naik sebesar 6% dalam
rangka antisipasi kenaikan belanja pegawai yang merupakan formula dalam penetapan DAU.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Proyeksi pertumbuhan penerimaan DAK tahun 2016-2021 diperkirakan sebesar 3,87%, atau
lebih rendah dari realisasi pertumbuhan penerimaan DAK tahun 2010-2015 sebesar 13,58%.
Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan negara, bahkan penerimaan DAK tahun 2016
sesuai dengan kebijakan pemerintah dikurangi sebesar 12%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Proyeksi rata-rata penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2016-2021
diperkirakan naik sebesar 6,1%. Sumbangan terbesar bersumber dari penerimaan bagi hasil pajak
dari provinsi dan dana desa/nagari yang bersumber dari APBN. Khusus dana desa/nagari yang
bersumber dari APBN sesuai dengan kebijakan pemerintah kenaikannya hanya sampai tahun 2019
yaitu sebesar 1 (satu) milyar per desa/nagari, dan selanjutnya diperkirakan tahun 2020 dan 2021
tidak terjadi kenaikan. Disamping itu ada juga penerimaan dari pemerintah provinsi yang sulit
diprediksi, yaitu dana hibah dari pemerintah dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari
provinsi.
Proses pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi seperti pengalihan kewenangan untuk
pendidikan menengah, tidak mempengaruhi perubahan pendapatan daerah karena DAU sebelum dan
sesudah pengalihan kewenangan besarnya sama, dan proyeksi penambahan pendapatan berdasarkan
asumsi kenaikan pendapatan negara.
Proyeksi pendapatan dijabarkan secara lebih terperinci pada Tabel 3.12:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 22
Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
No. Uraian Proyeksi
2016 (apbd-p 2016) 2017 2018 2019 2020 2021
1 PENDAPATAN 1,241,491,032,825.00 1,233,929,672,601.00 1,329,143,433,770.00 1,426,975,681,233.05 1,535,982,348,563.60 1,658,331,724,275.24
1.1 Pendapatan Asli Daerah 117,484,614,929.00 128,397,031,000.00 150,189,034,800.00 177,306,919,374.90 211,132,554,807.60 253,278,186,380.80
1.1.1 Pajak daerah 12,379,061,602.00 12,932,920,000.00 15,519,504,000.00 18,933,794,880.00 23,099,229,753.60 28,874,037,192.00
1.1.2 Retribusi daerah 8,009,619,000.00 7,472,406,000.00 12,284,297,622.17 15,244,813,349.11 18,918,813,366.24 23,478,247,387.51
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
22,121,008,827.00 28,132,959,000.00 28,132,959,000.00 34,040,880,390.00 37,615,172,830.95 42,317,069,434.82
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 74,974,925,500.00 79,858,746,000.00 94,233,320,280.00 112,137,651,133.20 134,565,181,359.84 161,478,217,631.81
1.2 Dana Perimbangan 1,016,082,100,400.00 986,642,878,000.00 1 ,048,732,013,890.00 1,114,840,641,358.15 1,185,231,990,656.00 1,260,186,740,406.94
1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
15,431,802,000.00 17,189,152,000.00 17,189,152,000.00 17,189,152,000.00 17,189,152,000.00 17,189,152,000.00
1.2.2 Dana alokasi umum 707,992,904,000.00 707,992,904,000.00 750,472,478,240.00 795,500,826,934.40 843,230,876,550.46 893,824,729,143.49
1.2.3 Dana alokasi khusus 292,657,394,400.00 261,460,822,000.00 281,070,383,650.00 302,150,662,423.75 324,811,962,105.53 349,172,859,263.45
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
107,924,317,496.00 118,889,763,601.00 130,222,385,080.00 134,828,120,500.00 139,617,803,100.00 144,866,797,487.50
1.3.1 Hibah 7,623,260,000.00 5,453,241,601.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
1.3.2 Dana darurat - - - - - -
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)
39,509,220,496.00 36,335,150,000.00 39,968,665,000.00 43,965,531,500.00 48,362,084,650.00 53,198,293,115.00
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)
53,999,837,000.00 69,969,772,000.00 79,765,540,080.00 80,000,000,000.00 80,000,000,000.00 80,000,000,000.00
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
6,792,000,000.00 7,131,600,000.00 7,488,180,000.00 7,862,589,000.00 8,255,718,450.00 8,668,504,372.50
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 23
Periode tahun 2016 – 2021, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah
Datar diharapkan meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan
daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan
belanja daerah. Perkiraan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif,
yaitu tidak kaku, dan disesuaikan dengan kondisi informasi terbaru pada saat perencanaan dan
penganggaran setiap tahunnya.
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah
dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas
utama. Hal ini berati semakin besar kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, semakin leluasa
daerah mengalokasikan penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi
daerah. Berdasarkan Tabel 3.13 terlihat Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah secara nominal
diproyeksikan meningkat dari tahun 2016-2021, serta rencana penggunaan Kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah tahun 2016-2021:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 24
Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
No Uraian Proyeksi
2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) 2019 (Rp.) 2020 (Rp.) 2021 (Rp.)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 457,628,702,788.00 510,290,260,115.00 528,854,726,744.93 544,465,472,510.85 563,115,437,669.62 586,225,068,595.32
Rencana alokasi pengeluaran
prioritas I
II.a Belanja Langsung 470,062,558,000.00 498,713,991,842.00 527,590,297,299.70 584,393,534,293.55 628,892,115,863.10 691,446,104,111.83
II.b Pembentukan dana cadangan dan
Penyertaan Modal 7,206,955,000.00 20,000,000,000.00 30,000,000,000.00 35,000,000,000.00 40,000,000,000.00 45,000,000,000.00
Dikurangi:
II.c Belanja langsung yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama 89,941,223,945.00 78,388,765,902.00 94,066,519,082.40 112,879,822,898.88 135,455,787,478.66 162,546,944,974.39
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib
mengikat serta prioritas utama - 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 17,500,000,000.00 20,000,000,000.00 22,500,000,000.00
II Total rencana pengeluaran prioritas
I (II.a+II.b-II.c-II.d) 387,328,289,055.00 430,325,225,940.00 448,523,778,217.30 489,013,711,394.67 513,436,328,384.44 551,399,159,137.44
Sisa kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah setelah
menghitung alokasi pengeluaran
prioritas I (I-II)
70,300,413,733.00 79,965,034,175.00 80,330,948,527.63 55,451,761,116.18 49,679,109,285.18 34,825,909,457.88
Rencana alokasi pengeluaran
prioritas II
III.a Belanja Tidak Langsung 912,275,246,766.85 807,499,369,760.00 847,874,338,248.00 890,268,055,160.40 934,781,457,918.42 981,520,530,814.34
Dikurangi:
III.b Belanja tidak langsung yang wajib
dan mengikat serta prioritas utama 841,974,833,033.85 727,534,335,585.00 767,543,389,720.38 834,816,294,044.22 885,102,348,633.24 946,694,621,356.46
III Total rencana pengeluaran prioritas
II (III.a-III.b) 70,300,413,733.00 79,965,034,175.00 80,330,948,527.63 55,451,761,116.18 49,679,109,285.18 34,825,909,457.88
Surplus anggaran riil atau
Berimbang (I-II-III)* - - - - - -
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 25
Proporsi penggunaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2010-2015 secara
rata-rata sebesar 70,78% dan selama 4 tahun terakhir belanja aparatur menunjukkan trend
penurunan, hal ini berarti proporsi belanja langsung atau belanja publik mengalami peningkatan.
Persentase alokasi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur terlihat pada tabel 3.14
Tabel 3.14
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
No Uraian
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan
aparatur (Rp)
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)
Prosentase
(Rp)
(a) (b) (a) / (b) x 100%
1 2010 430.482.529.526 568.631.590.454 75,70
2 2011 469.253.937.292 670.802.902.264 69,95
3 2012 550.549.688.612 746.273.469.003 73,77
4 2013 615.763.611.480 872.376.208.799 70,58
5 2014 689.834.960.222 987.007.739.987 69,89
6 2015 727.763.918.819 1.123.204.651.014 64,79
Sumber : Badan Keuangan Daerah
Defisit riil anggaran selama tahun 2010-2015 dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan
kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah dan penarikan investasi (Divestasi).
Penutup defisit riil anggaran terbesar bersumber dari Sisa Lebih Perhitugan Anggaran (SiLPA) tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel 3.15.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab III III - 26
Tabel 3.15
Komposisi Penutup Defisit Anggaran
No. Uraian
Proporsi dari total defisit riil
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp.
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran
sebelumnya
68.811.313.152 63.128.131.037 66.148.408.214 80.760.473.967 101.587.196.329 119.355.861.587
2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - -
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang di Pisahkan - - - - - -
4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - -
5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah - 3.963.860 4.000.000 15.200.000 - -
6 Penerimaan Piutang Daerah - 3.154.344.758 127.748.400 79.341.200 56.265.079 4.250.000
7 Penarikan Investasi (Divestasi) 633.070.000 750.000.000
III - 27 Bab III Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Berdasarkan perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah, direncanakan alokasi
kapasitas kemampuan keuangan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi yaitu:
1. Pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu:
a. Belanja yang wajib dan mengikat
b. Pemenuhan urusan pendidikan
c. Pemenuhan urusan kesehatan
d. Pemenuhan alokasi dana Desa/Nagari
2. Pembangunan iman dan taqwa menuju masyarakat madani.
3. Pengetasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
4. Reformasi birokrasi dan peningkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Pemerintah Nagari.
5. Pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan hidup.
6. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor-sektor pertanian, peternakan, pendidikan,
pariwisata dan Pemberdayaan UKM.
7. Pengalokasian belanja untuk kejadian yang tidak terduga melalui Bantuan Tidak terduga (BTT).
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 1
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk membangun kemandirian daerah agar dapat
mendukung pembangunan secara nasional. Kemandirian lokal merupakan paradigma pembangunan yang sedang digalakkan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan visi kemandirian lokal, maka paradigma pembangunan yang sedang dijalankan daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan baik terhadap pusat, daerah lain bahkan negara-negara lain. Dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah mengandung pengertian sebuah kemampuan yang dimiliki untuk merancang, merumuskan dan mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi melalui pengembangan suatu tatanan yang mandiri dan tetap terbingkai pada semangat persatuan dan kesatuan dalam NKRI.
Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang saat ini dicapai dengan apa yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan acaman yang tidak diantisipasi.
Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun ciri-ciri permasalahan yang menjadi isu strategis adalah: 1) Permasalahan terjadi dalam jangka panjang, bersifat kompleks, dan berdampak luas; 2) Permasalahan yang bukan given (seperti: daerah berbukit, lahan tidak luas, daerah dekat laut); 3) Permasalahan yang harus diselesaikan secara multi-year, melibatkan beberapa SKPD, dan multi-
institusi; 4) Permasalahan yang harus diselesaikan dengan program-program yang menghasilkan multiplier
effect; 5) Permasalahan yang harus diselesaikan dengan beberapa program; 6) Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan satu program tetapi dengan beberapa kegiatan; Menurut Bryson (1995) terdapat empat pendekatan dasar untuk mengenali isu strategis, yaitu: a. Pendekatan langsung (direct approach), meliputi kajian atas hubungan langsung antara
kewenangan (mandat), misi dan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan/ancaman (SWOT) dengan identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung dapat diterapkan pada hampir semua organisasi pemerintah atau organisasi nirlaba dengan karakteristik/kondisi yang plural, partisan, terpolitisasi dan cenderung terfragmentasi selama ada kekuatan (koalisi dominan) yang cukup kuat dan mempunyai kepentingan yang sama. Penerapan metode pendekatan langsung sangat sesuai pada kondisi: 1) Tidak ada kesepakatan tentang tujuan yang akan dicapai, atau tujuan yang dirumuskan terlalu
abstrak/kabur (tidak jelas); 2) Belum mempunyai visi, sementara untuk merumuskan visi tersebut kendalanya sangat besar; 3) Tidak ada struktur hirarkis yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan tujuan bersama; 4) Lingkungan organisasi yang sangat bergejolak sehingga tidak memungkinkan untuk
merumuskan tujuan; yang paling memungkinkan adalah tindakan/kebijakan yang bersifat parsial/sesaat untuk merespon kondisi tersebut.
b. Pendekatan tidak langsung (indirect approach), dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang sama dengan pendekatan langsung, dan biasanya dilakukan bersama dengan pendekatan langsung, hanya tidak dibentuk tim khusus. Pendekatan tidak langsung bisa diterapkan pada keadaan yang menuntut perubahan strategis yang signifikan, sementara sebagian besar personil belum memandang hal tersebut diperlukan. Sama dengan pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung paling banyak digunakan untuk organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba.
c. Pendekatan sasaran (goals approach), lebih sejalan dengan teori pendekatan konvensioanal, yang menetapkan bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini dapat diterapkan jika ada kesepakatan yang lebih luas dan mendalam tentang sasaran dan tujuan organisasi, serta jika sasaran dan tujuan itu cukup terperinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi.
d. Pendekatan visi keberhasilan (vision of success), dimana organisasi mengembangkan suatu gambaran yang terbaik atau ideal mengenai dirinya sendiri di masa depan sebagai organisasi yang berhasil memenuhi misinya. Pendekatan ini lebih mungkin bekerja dalam organisasi nirlaba ketimbang organisasi sektor publik.
IV - 2 Bab IV Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah akan bergerak dari suatu realitas yang mencakup pembangunan di segala bidang secara lokal dengan memperhatikan perkembangan dan realitas lain di lingkungan sekitar sehingga mampu mengatasi berbagai masalah dan mencapai tujuan pembangunan. Dinamika Lingkungan Strategis
Kajian isu strategis didasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis suatu daerah. Lingkungan strategis adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Dinamika yang terjadi mencakup lingkungan dinamika dunia internasional, nasional, regional maupun lokal yang harus dipahami dan disikapi dalam melakukan tindakan kebijakan preventif maupun kuratif. Perkembangan teknologi dan informasi dalam lingkungan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional, terhadap kondisi nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik yang berpengaruh positif maupun negatif.
Lingkungan Internasional
Dinamika lingkungan strategis internasional yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: a. Era globalisasi perdagangan dan jasa
Era perdagangan bebas telah memperketat tingkat persaingan sektor usaha antar negara, untuk dapat memenangkan persaingan global dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Daya saing yang lemah akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran, dan ketidak mampuan untuk melakukan peningkatan output yang dihasilkan
b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang Transaksi internasional dilakukan dengan penetapan kurs mata uang domestik dengan mata using asing. Kemampuan produksi lokal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan akan mendorong terjadinya impor dan permintaan terhadap mata uang asing. Hal ini berakibat pada melemahnya nilai mata uang lokal. Untuk itu, perlu dipahami pentingnya penekanan pola hidup konsumtif, terutama untuk produk asing. Permintaan yang lebih besar dari pada kemampuan produksi lokal akan menyebabkan peningkatan harga. Jika komoditas yang diminta adalah komoditas impor maka akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga domestik. Jadi keseimbangan permintaan domestik dengan kemampuan produksi domestik akan mendorong stabilitas harga dan penguatan nilai tukar mata uang domestik.
c. Degradasi lingkungan Penurunan kualitas lingkungan dunia dewasa ini diantaranya disebabkan oleh terjadinya pemanasan global yang menyebabkan terjadinya pencairan es/salju sehingga berakibat pada peningkatan permukaan air laut (rob). Kondisi ini mengakibatkan terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas ekonomi, khususnya lapangan usaha primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Akibatnya terjadi krisis pangan dunia, yang harus diatasi dengan peningkatan swasembada pangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional.
d. Komitmen Internasional Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (pemerintah daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework For Actions 2005-2015 tentang Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarkat terhadap bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk, ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan sebagainya.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 3
Lingkungan Nasional Dinamika lingkungan strategis nasional yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:
a. Kemiskinan dan pengangguran Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s, yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1$ US per hari, lebih kurang sebanyak 28,55 juta jiwa atau 11,47% pada tahun 2013, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun yang sama berkisar pada angka 6%, terjadi peningkatan pengangguran untuk tenaga kerja berpendidikan SLTA (SMA dan SMK)
b. Krisis energi Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Untuk itu, pencarian dan penggunaan energi alternatif yang terbarukan harus diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi nasional.
c. Tuntutan penerapan pemerintahan yang bersih dan profesional Kenyataan yang terjadi di era otonomi daerah dewasa ini adalah banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur pemerintah di Indonesia. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.
d. Bencana alam Degradasi lingkungan juga terjadi secara nasional baik yang berasal dari dampak masalah lingkungan internasional juga yang terjadi secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim yang berada di lingkaran Mediterania dan Australia memiliki potensi lebih besar untuk intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan hutan oleh pelaku usaha kehutanan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi akibat terjadinya berbagai bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat dapat dilindungi dari akibat terjadinya bencana alam tersebut.
e. Kemampuan keuangan negara Pembangunan di berbagai bidang yang dilakukan secara menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara masih sangat terbatas. Hal ini berakibat pada masih besarnya hutang negara untuk pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan negara maka setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat) dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJMN 2014-2019 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan dan mendorong peningkatan ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, hal ini tentunya harus dibenahi di masa mendatang. Untuk itu belanja harus dialokasikan secara seimbang dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang dialokasikan dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya guna mendorong terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
f. Stabilitas keamanan dan ketentraman Di era otonomi daerah dan demokratisasi, setiap anggota dan kelompok masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, jika kondisi ini tidak mampu dilakukan secara benar akan mudah menimbulkan konflik antar individu dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, dengan semakin berkembangnya kemajuan iptek dan infromasi, penyalahgunaannya akan berakibat pada makin canggihnya bentuk dan jenis kejahatan yang terjadi.
g. Hambatan perdagangan antar daerah Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah yang merasakan masih kurangnya akses ke pasar di
IV - 4 Bab IV Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
luar daerah maupun ekspor karena ketidakmampuan memenuhi standard maupun keterbatasan permodalan dan informasi.
h. Keadilan dan kesetaraan gender Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu. Hal ini masih menjadi masalah nasional karena masih terbatasnya kemampuan dan kesempatan yang diberikan pada kaum perempuan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
i. Perlindungan dan kesejahteraan anak Jaminan terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak masih menjadi isu nasional di Indonesia. hal ini tampak dari masih adanya masalah eksploitasi anak, pekerja anak, dan kekerasan pada anak. Sehingga kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan menyimpang, penelantaran dan eksploitasi sangat dibutuhkan.
j. Daya saing teknologi dan industri Hingga tahun 2014, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Untuk itu, budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus terus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri harus terus ditingkatkan dalam diri warga negara Indonesia. Peningkatan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang bernuansa tradisional dan etnik lokal merupakan satu bentuk local genius yang perlu terus ditumbuhkembangkan di dalam negeri dan dipromosikan/dipasarkan ke masyarakat internasional.
Lingkungan Regional (Sumatera Barat)
Kondisi lingkungan regional pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari kondisi lingkungan nasional, sehingga kondisi regional memiliki kesamaan kasus dan masalah dengan kondisi nasional. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Teknokratik Sumatera Barat Tahun 2016-2020 secara ringkas sebagai berikut : a. Masih relatif tingginya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat, yakni 7,56% pada tahun 2013. b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 6,99%
pada tahun 2013. c. Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar karena adanya keterbatasan anggaran daerah
sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan keluarga miskin di wilayah ini.
d. Masih rendahnya realisasi penanaman modal karena banyak potensi investasi yang belum mampu dimanfaatkan secara optimal di Sumatera Barat.
e. Rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan dan pasar ekspor. f. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang amanah (Good Governance). g. Tingginya potensi terjadinya bencana alam, karena wilayah Sumatera Barat berada dalam Patahan
Semangko dan adanya gunung api yang masih aktif. Belum optimalnya penerapan kesetaraan dan keadilan gender dimana masih ditemukannya kasus KDRT dan keterbatasan kesempatan dan kemampuan bagi kaum perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan politik. 4.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan fakta dan potensi yang ada, dirumuskan permasalahan yang nantinya akan dianalisa dan ditetapKan menjadi isu-isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan menjadi 6 (enam) aspek pembangunan yang mencakup: 4.1.1. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah Permasalahan yang terkait dengan aspek geografis dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah: 1. Secara geografis Kabupaten Tanah Datar terletak tepat di tengah Provinsi Sumatera Barat, namun
posisi strategis tersebut belum diikuti oleh aksesibilitas yang memadai karena pengaruh topografi daerah yang cenderung berbukit-bukit dan lembah yang curam serta luasnya cakupan wilayah.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 5
2. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian. 3. Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dalam
perencanaan pembangunan. 4. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
secara optimal yang dimiliki daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
5. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
6. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
7. Belum tuntasnya regulasi untuk legalitas perencanaan pengelolaan lingkungan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan Danau Singkarak sehingga belum dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam mengaplikasikan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan kawasan Lembah Anai.
9. Adanya potensi sumberdaya alam dan energi terbarukan yang belum terakomodasi dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031.
10. Sebagian besar daerah berada pada kawasan rawan bencana alam, sehingga memiliki resiko tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di kawasan tersebut.
4.1.2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah Permasalahan makro yang terkait aspek demografi dan potensi SDM diantaranya adalah: 1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi. 2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya
Wajib Belajar 9 Tahun. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat
pendidikan yang lebih tinggi. 4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan. 5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. 6. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). 7. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya
kemampuan meningkatkan nilai IPM. 8. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja. 9. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demogafi di daerah. 4.1.3. Aspek Infrastuktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika Permasalahan yang terkait dengan aspek infrastruktur, transportasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah : 1. Kondisi Kabupaten Tanah Datar rawan bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi,
banjir bandang/galodo dan longsor mengakibatkan rentannya kerusakan terhadap infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih).
2. Infrastruktur jalan belum memadai, selain masalah kualitas dan memiliki jurang terjal dan dalam sehingga menyulitkan untuk meningkatkan akses perekenomian masyarakat dan cenderung menghambat percepatan pembangunan pada sektor prioritas seperti pertanian, industri dan pariwisata.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan antar daerah dalam wilayah kabupaten. 4. Cakupan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan masih terbatas. 5. Masih terdapat sejumlah rumah tidak layak huni, yang disebabkan rendahnya kemampuan
ekonomi masyarakat. 6. Kondisi kualitas dan kuantitas drainase belum memadai sehingga berpotensi terjadi genangan air
yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. 7. Masih terbatasnya sarana prasarana sanitasi permukiman. 8. Belum jelasnya batas administrasi dalam Kota Batusangkar, antar nagari dalam kecamatan, dan
antar kecamatan dalam kabupaten, serta antar kota/kabupaten dalam provinsi. 9. Belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh karena pertumbuhan daerah masih
terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan kecamatan. 10. Masih adanya wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang belum terlayani oleh jaringan Komunikasi
dan Informatika.
IV - 6 Bab IV Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
4.1.4. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejateraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan , adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah: a) Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2014 karena masih rendahnya
realisasi investasi, dan daya dorong ekonomi masyarakat b) Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong
terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. c) Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum. d) Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih
terbatasnya kemampun penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal. e) Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah. f) Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat. g) Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah
dan nasional. h) Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang,
beragam, merata dan terjangkau. i) Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan
penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. j) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas
maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.
k) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
l) Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
m) Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
n) Masih banyaknya lembaga keuangan yang belum berbadan hukum dan memenuhi standar kesehatan lembaga kuangan.
o) Masih adanya koperasi yang tidak aktif.
4.1.5. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain: 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif
dan partisipatif. 2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan. 3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan. 5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. 6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga
ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. 7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan. 8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang
diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako. 9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah. 10. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 4.1.6. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah Aspek sistem inovasi dan teknologi merupan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah: a) Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha. b) Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi. c) Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi. d) Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inonasi dan alih
teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah). e) Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang da di daerah ini.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 7
f) Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.
4.2. Isu Strategis Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah: 1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan
tatanan kehidupan. 2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta
kesehatan lingkungan. 4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin. 5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan
ruang dan kawasan strategis. 6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah. 7. Belum optimalnya pelaksanaan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
santun). Adapun isu strategis sesuai aspek pembangunan adalah sebagai berikut: 4.2.1. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah: 1. Percepatan pembangunan pusat–pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi
geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
4.2.2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum
atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.
2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.
4.2.3. Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika Berdasarkan daftar permasalahan yang dapat diidentifikasi tersebut, maka dirumuskan isu strategisnya yaitu: 1. Untuk dapat mendorong mobilitas dan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan daerah,
maka diperlukan peningkatan kualitas infrastuktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih) dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mengantisipasi berbagai kerawanan bencana alam di daerah.
2. Untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas antar daerah dalam kabupaten dan antar kota/kabupaten diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas yang
IV - 8 Bab IV Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021
memenuhi standar kelayakan angkutan umum baik antar nagari maupun antar kota dalam provinsi termasuk penataan dan kepastian aturannya.
3. Dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap berbagai bencana maka diperlukan penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan sanitasi, drainase, pelayanan air bersih dan daya terpasang listrik yang berbasis mitigasi bencana.
4. Untuk menciptakan wilayah administrasi yang memiliki kekuatan hukum maka diperlukan penetapan peraturan daerah tentang batas administrasi nagari, batas administrasi dengan daerah kota dan kabupaten tetangga dengan mempertimbangkan implikasi sosial budaya dan ekonominya di tengah masyarakat
5. Untuk mendorong percepatan perluasan pembangunan daerah maka perlu dilakukan percepatan pembangunan pada pusat–pusat pertumbuhan dan kawasan cepat tumbuh daerah dengan mempertimbangkan potensi kawasan strategis daerah dan konektivitas serta korelasi eksternal antar kawasan pengembangan.
6. Peningkatan dan pemerataan fasilitas serta akses informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang semakin meluas di tengah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing baik sumberdaya manusia maupun komoditas lokal yang dihasilkan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.
4.2.4. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan identifikasi maasalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan issu strategis sebagai berikut: 1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan
penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdaayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas on farm maupun off farm dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.
4.2.5. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah: 1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarustamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 9
4.2.6. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan masalah pembangunan dalam aspek ini adalah: 1. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas POSYANTEK (Pusat Layanan Teknologi), dan Balai Benih
Ikan (BBI) dalam upaya pengembangan menjadi PAT (Pusat Alih Teknologi) sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya adaptasi teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif di daerah.
2. Diperlukan adanya pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga riset nasional untuk pengembangan inovasi daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis iptek dan sumberdaya lokal.
3. Diperlukan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendorong peningkatan kemampauan teknologi, daya inovasi dan kreativias ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi di era globalisasi dan persaingan bebas.
4. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi komunikasi dan informasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.
Berdasarkan analisa terhadap isu strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten, maka keselarasan
antar isu tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 10
Tabel 4.1 KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
NO. ISU STRATEGIS
RPJMD KABUPATEN/KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN 2015 – 2019
(1) (2) (3) (4)
ISU STRATEGIS SECARA UMUM
1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan (misi 1)
Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama
1.3. PENDIDIKAN
1.3.7. Peningkatan Pendidikan Keagamaan
1.3.8. Penguatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental
1.7. AGAMA
1.7.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan (misi 2)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1.3. PENDIDIKAN
1.3.1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas
1.3.2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
1.3.5. Peningkatan Akses dan Kualitas PAUD
1.3.10. Penguatan Tata Kelola Pendidikan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan. (misi 2)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1.2. KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
1.2.1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia
1.2.2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat
1.2.3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1.2.4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas
1.2.5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan
1.2.6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.2.7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.2.8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem Informasi Kesehatan
1.2.9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
1.2.10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin (misi 2)
Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah
2.13. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA 2.13.4. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah
Pengurangan pengangguran
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IV IV - 11
NO. ISU STRATEGIS
RPJMD KABUPATEN/KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN 2015 – 2019
(1) (2) (3) (4)
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan ruang dan kawasan strategis (misi 4)
Peningkatan infrastruktur 8.1. INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI 8.1.1. Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidaktersediaan prasarana dan sarana infrastruktur.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah Misi 5
Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi
2.7. PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI 2.7.1. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan
produktivitas yang rendah
2.8. PENINGKATAN PARIWISATA 2.8.1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah tujuan wisata
2.9. PENINGKATAN EKONOMI KREATIF 2.9.1. Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di
ekonomi kreatif
2.10. PENGUATAN INVESTASI 2.10.11. Masih tingginya perilaku anti persaingan.
2.11. MENDORONG PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2.11.2. Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri
7. Belum optimalnya pelaksanaan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan santun) Misi 3
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
6.2. SUB BIDANG APARATUR 6.2.1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 6.2.2. Birokrasi yang efektif dan efisien 6.2.3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 1
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, dengan penjelasan sebagai berikut:
Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis,
menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalamm penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
Sejahtera : adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
: adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.
5.2. Misi 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan
sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK 3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik,
bersih dan profesional 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya daerah
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 2
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
2021 SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1
Meningkat kan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan masyarakat
100% 1 Meninkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
1. Persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar
Rp.9.179.036.735,- 5% 4% 4% 4% 4% 4% 25%
(Rp.11.473.795.918,75)
2. Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
0 0 1 14 14 14 14 14
2 Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfizh
Jumlah hafizh Alquran 325 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.250
3 Meningkatnya kualitas/SDM lembaga keagamaan di masyarakat
Persentase LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A
0% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 30%
4 Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya
Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 3
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
2021 SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
IPM 72 1 Meningkatnya mutu pendidikan
1. Angka Partisipasi Murni (APM):
- SD/MI 90.67 90.89 91.11 91.33 91.55 91.77 91.99 91.99
- SMP/MTs 81.69 81.73 81.77 81.81 81.85 81.89 81.93 81.93 2. Angka rata-rata lama
sekolah (tahun) 7.93 8.03 8.13 8.18 8.28 8.33 8.38 8.38
3. Persentase penduduk melek huruf di atas 15 tahun
98.70% 98.76% 98.82% 98.88% 98.94% 99.00% 98.06% 99.06%
2
Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib
Indeks integritas siswa
75 78 81 84 87 90 90 90
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
326 321 316 311 306 301 301 301
2. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH
15.2 14.44 13.77 13.03 12.38 11.76 11.17 11.17
3. Persentase balita gizi buruk
0.20% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2%
4. Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
56.20% 66.80% 76.20% 85.60% 95.00% 100% 100% 100%
4 Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
2.7 2.7 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1
5 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
1. Indeks pembangunan gender (IPG)
98.49 98,56 98,63 98,7 98,77 98,79 98,89 98.89%
2. Rasio KDRT 0.008 0.0078 0.0076 0.0074 0.0072 0.007 0.0068 0.0066
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 4
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
2021 SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
6 Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan
25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 55%
2. Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang
3. aktif
34 34 34 36 38 40 44 44
7 Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
1. Persentase penduduk miskin
5,82% 5,66% 5,50% 5,34% 5,18% 5,02% 5,00% 5,00%
2. Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
10% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 9%
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 5
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
2021 SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1 Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat
Angka Kriminalitas 14,90 1 Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umum (kantrantibum)
1. Angka kriminalitas 17,97 17,97 17,00 16,44 15,80 15,30 14,90 2. Persentase penurunan
pelanggaran perda 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100%
2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2. Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
CC B BB BB BB A A A
3. Penerapan e-government yang terintegrasi
n/a n/a 5 10 14 16 18 18
4. Tingkat prestasi kinerja LPPD (Skor)
3,0978 3,1478 3,1978 3,2478 3,2978 3,478 3,978 3,978
2 Mengoptimalan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
Persentase peningkatan PAD
19,96 1 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
Persentase Peningkatan PAD
12,42 5 9 17 18 19 19,96 19,96
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 6
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
2021 SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah
Peningkatan kontribusi lapangan usaha kontruksi terhadap PDRB (%)
11,78% 1
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
49,51% 52.83% 56.16% 59,49% 62,81% 66,14% 69,46% 69,46%
2. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas
55% 56,88% 58,75% 60,63% 62,50% 64,38% 66,25% 66,25%
2 Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan
Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik
25,93% 35,19% 44,44% 53,70% 59,07% 72,22% 81,48% 81,48%
3 Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
Persentase irigasi dalam kondisi baik
41,42% 53,54% 62,04% 66,54% 71,04% 75,54% 80% 80%
4 Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih
Persentase pelayanan air bersih
76,48% 82,36% 88,24% 94,12% 100% 100% 100% 100%
5 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh 100% 96,67% 93,34% 90,00% 86,68% 83,35% 80,00% 80,00%
2
Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup
1. Persentase peningkatan kesesuaian pola pemanfaatan ruang
2. Peningkatan Indeks kualitas Lingkung-an hidup (KLS)
70% 1 Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pola pemanfaatan ruang 52% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 70%
2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
IKLH (Indeks kualitas lingkungan hidup)
70% 70,67% 71,34% 72,01% 72,68% 73,35% 74% 74%
3 Meningkatkan pengelolaan penanggulang-an bencana
1 Meningkatnya kesiap-siagaan dan penanganan penanggulangan bencana
1. Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik
100 % 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 %
2. Persentase Nagari siaga bencana
3,13 6,25 6,25 6,25 9,38 12,50 15,63 15,63
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 7
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
2021 SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1 Meningkatnya pembangunan ekonomi
- PDRB - Indek Gini
1
Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
1. PDRB Per Kapita (dalam juta Rp.)
28,64 30,82 32,99 35,17 37,34 39,52 41,69 41,69
2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,31 5,55 5,67 5,79 5,91 6,03 6,15 6,15
3. Persentase Pengangguran Terbuka
4,46% 4,41 3,96 3,69 3,40 2,81 2,81 2,81
2 Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah Sumatera Barat, tujuan wisata nasional dan internasional
Peringkat daya saing wisata provinsi dan nasional
1
Meningkatnya kunjungan wisatawan
1. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
984.929 1 005000 1 025 000 1 050 000 1 075 000 1 100 000 1.150.000 1.150.000
2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Rp)
2.640.761.000 3.497.059.000 3.884.404.000 4.270.085.000 6.750.000.000 7.500.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 8
FORM – 02 KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN 2016 – 2021 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI : SUMATERA BARAT
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang Islami, beradat dan berbudaya
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam a. Persentase Peningkatan Zakat
yang Terhimpun pada BAZ Kab. Tanah Datar (25 % dari kondisi tahun 2015 Rp.9,179 Milyar)
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat a. Zakat yang dikelola badan amil
zakat (IKU) (2,22%) tahun 2016 b. Peningkatan pengumpulan nilai
zakat, infak dan sadakah (IKU) (10%) tahun 2016
2. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penangganan masalah sosial a. Persentase pendistribusian infak
dan sedekah
1. Bidang Soisal Budaya dan Kehidupan beragama
a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
b. Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan (kondisi awal 0, kondisi akhir 14)
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat a. Peningkatan pelayanan kehidupan
beragama
1. Bidang Soisal Budaya dan Kehidupan beragama a. Meningkatnya kualitas pelayanan
kehidupan beragama
2. Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfiz. a. Jumlah Hafidz Alquran 325
kondisi awal, 2.250 orang kondisi akhir
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat a. Sekolah menengah dengan
system bording school yang bernuasan islami. (persentase sekolah lulusan tahfids, tahfiz)
b. Pondok pesatren dengan sistim
bording school
1. Bidang Soisal Budaya dan Kehidupan beragama a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
3. Meningkatnya kualitas/SDM lembaga keagamaan di masyarakat a. Persentase TPA< TPSA yang
telah terakreditasi A b. Persentase guru TPA/TPSA
yang bersertifikasi
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat a. Peningkatan pemahaman,
penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama a. Meningkatnya kualitas pelayanan
kehidupan beragama
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 9
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
b. Sekolah menengah yang bernuansa islami
c. Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesatren dan sekolah agama
4. Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya a. Persentase nagari dengan
kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat
1. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat a. Kompetensi dan kualifikasi
pemangku adat b. Lembaga adat dan agama yang
melaksanakan peran dan fungsinya MUI dan KAN
1. Bidang Soisal Budaya dan Kehidupan beragama a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
1. Meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Pendidikan)
a. Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs
APM SD/SDLB/Paket A/MI
b. Angka rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
c. Persentase penduduk melek
huruf usia diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia
diatas 15 tahun
2. Meningkatnya perilaku positif siswa,
melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib
a. Indek integritas siswa Indek integritas siswa
b. Jumlah orang dewasa yang
berpatisipasi aktif dalam pendidikan
3. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 10
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
a. Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
a. Angka kematian ibuper 100.000 kelahiran hidup
b. Angka kematian bayi (AKB)
per 1000 KH b. Angka kematianbayi (AKB) per 1000 KH
c. Persentase balita gizi buruk c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight)
pada anak balita (persen)
d. Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
4. Meningkatnya pengendalian
kependudukan dan keluarga berencana
Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kependudukan dan Keluarga Berencana)
a. Rata-rata jumlah anak per
keluarga - Total Fertility Rate (TFR) per Wanita
Usia Subur (WUS) usia 15 - 49 tahun - Angka kelahiran total (total Fertility
Rate/TFR)
5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)
a. Indeks pembangunan gender
(IPG) - Indeks pembangunan gender (IPG) - Indeks pembangunan gender (IPG)
b. Rasio KDRT
6. Meningkatnya peran serta dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Pembangunan Masyarakat)
a. Jumlah PKK Aktif
b. Jumlah Posyandu Aktif - Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempattinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksikolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial serta jejaring sosial).
c. Persentase organisasi
kepemudaan (OKP) yang aktif Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
- Organisasi Kepemudaan yang aktif
d. Persentase pengurus cabang
olahraga yang aktif Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 11
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7. Pemberdayaan Masyarakat Miskin
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Menurunnya jumlah penduduk miskin
Sasaran Makro (EkonomiMakro)
a. Presentase penduduk miskin - Tingkat Kemiskinan - Tingkat Kemiskinan
b. Presentase penurunan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
Menurunnya tingkat penyandang masalahke sejahteraan sosial
Sasaran Makro (Ekonomi Makro)
Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
1. Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat
1. Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketenteraman umum (kantrantibum) a. Angka kriminalitas (17,97) b. Rasio jumlah polisi pamong
praja per 10.000 penduduk (2,41)
c. Jumlah produk hukum yang ditetapkan (50 perda)
d. Penegasan batas wilayah administrasi kabupaten (100%)
1. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) a. Angka Kriminalitas (,6,77%) b. Kasus Narkoba
Pembangunan Politik, hokum, pertahanan dan keamanan. a. Pembangunan Hukum b. Meningkatkan kualitas penegakan hokum
yang transparan akuntabel, dan tidak berbelit-belit.
c. Indeks pembangunan hukum d. Terwujudnya pembangunan kawasan
perbatasan berdasarkan penataan ruang
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel a. Opini BPK terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah (WTP)
b. Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level 3)
c. Persentase UKPP yang memilikihasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan public
d. Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (Nilai A)
e. Penerapan e-government yang terintegrasi (18)
1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan a. Opini BPK (WTP) b. Instansi pemerintah yang
akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP) (Nilai BB)
c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan - Indeks e-government
propinsi (2,2) d. Meningkatnya sinergitas antara
pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
e. Presentase kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara RPJM dengan Renstra, Renstra dengan Renja dan RPJM dengan RKPP
1. Tata kelola dan reformasi birokrasi a. Opini WTP atas laporan keuangan K/L b. Presentase instansi pemerintah Pusat,
Propinsi, Kabupaten/Kota yang akuntabilitas kinerjanya baik (Skor B)
c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
d. Makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi.
e. Meningkatnya penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis perpustakaan di pusat dan daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 12
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
f. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (100%)
g. Pengelolaan arsip secara baku (seluruh perangkat daerah)
2. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah a. Persentase peningkatan PAD
a. Kinerja Keuangan daerah - Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota
terhadap total pendapatan - Rata-rata paja kretribusi Propinsi
terhadap total pendapatan.
Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi 2. Meningkatnya pelayanan
perhubungan/transportasi
Pembangunan sektor unggulan
a. Persentase panjang jalan
dalam kondisi baik (69,46%) Persentase Kamantapan jalan provinsi
1. Kondisi mantap jalan Nasional 2. Pegembangan jalan nasional 3. Pembangunan Jalan baru
b. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas (66,25%)
a. Persentase peningkatan penumpang terangkut
Rasio kecelakaan lalu lintas (jumlah kematian per 10000 registrasi kendaraan)
1. Pengembangan Jalan Nasional 2. Pengembangan Jalan baru (komulatif 5 tahun)
2. Meningkatnya kualitas infrastrukur
jembatan Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi
Pembangunan sektor unggulan
a. Persentase ketersediaan
jembatan kondisi baik (81,48%)
Persentase Kamantapan jalan provinsi
1. Kondisi mantap jalan Nasional 2. Pegembangan jalan nasional 3. Pembangunan Jalan baru
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur
irigasi Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
Pembangunan Sektor Unggulan
a. Persentase irigasi kondisi baik (100%)
a. Indek kinerja infrastruktur irigasi propinisi b. Persentase pengurangan luas kawasan
yang terdampak daya rusak air (baseline 884 ha)
1. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 13
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukiman, air tanah, pompa, rawa dan tambak)
3. Pembangunan waduk (kumulatif 5 tahun) 4. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari
waduk 5. Kapasitas air baku nasional
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur
air bersih Meningkatnya prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan hidup
1. Pembangunan sektor unggulan 2. Sektor infrastruktur
a. Persentase pelayanan air bersih (100%)
Persentase cakupan pelayanan kawasan pemukiman dan bangunan lingkungan (rumah tangga bersanitasi)
1. Akses Sanitasi Layak 2. Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi
(air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan ( pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3 R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500 ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs)
b. Persentase pelayanan air bersih (100%)
Persentase cakupan pelayanan kawasan pemukiman dan bangunan lingkungan (air minum)
1. Akses Air Minum Layak 2. Kapasitas air baku nasional 3. Tercapainya 100 persen pelayanan air
minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4k (Kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs)
5. Meningkatnya kualitas perumahan
dan permukiman Meningkatnya pelayanan pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
Pembangunan sektor unggulan
a. Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh (6,67%)
Persentase cakupan pelayanan kawasan pemukiman dan bangunan lingkungan (penurunan kawasan kumuh)
1. Kawasan permukiman kumuh perkotaan 2. Tercapainya pengentasan permukiman
kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui pengangan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 14
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup
1. Meningkatnya penataan kawasan strategis kabupaten
Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan terhadap RTRW
Wilayah dan tata ruang
a. Persentase penataan kawasan strategis kabupaten (30%)
Persentase peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis dan berkualitas
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTR serta terwujudnya tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang berupa pemanfaatan sistem informasi yang memadai dalam rangka pemantauan dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang yang di dukung indikator outcome dan baseline dan sistem evaluasi tingkat pencapaian implementasi RTR
4. Tersedianya lahan yang siap untuk dikelola melalui perencanaan matang
5. Meningkatnya konektivitas dengan wilayah-wilayah sentra produksi bahan baku
6. Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Pembangunan Sektor unggulan
a. IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) – 74% Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
7. Meningkatkan pengelolaan penanggulangn bencana
1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
1. Berkurangnya resiko bencana 2. Meningkatnya penanganan tanggap
darurat dan pemulihan wilayah/daerahpasca bencana
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Persentase penanganan dampak bencana (100%)
1. Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana
2. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadap bencana
3. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (IKU)
1. Terlaksananya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
2. Terlaksananya integrasi dan atau pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah
3. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi & kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir bandang,
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab V V - 15
NO.
RPJMD KABUPATEN/ KOTA RPJMD PROVINSI RPJMN
VISI MISI TUJUAN SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT SASARAN/ INDIKATOR SASARAN/
IMPACT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
tanah longsor, kebakaran hutan da lahan 4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat
serta terbangunnya budaya kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
5. Tersedianya data dan informasi iklim yang dipergunakan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
1. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan a. PDRB Per Kapita (41,69 juta) b. Penurunan angka kemiskinan
(5%) c. Peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi (6,15)
1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah/Pertumbuhan ekonomi/PDRB Per Kapita
2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan/Skor Pola Pangan Harapan, Persentasi Peningkatan Produksi Pangan
3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis/Peningkatan Kawasan Sentra Produksi
4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan/Nilai Tukar Petani
5. Menurunnya jumlah penduduk miskin/Tingkat kemiskinan
1. Sasaran Makro/Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan
2. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan/ Kedaulatan pangan, Pariwisata dan Industri manufaktur
3. Sasaran pembangunan Dimensi Pemerataan/Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi.
2. Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah, nasional dan internasional
Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara/ Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
a. Peningkatan jumlah wisatawan
(1.150.000 orang)
b. Kontribusi sektor Pariwisata
terhadap PAD (Rp. 10 milyar)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 1
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah terencana untuk mencapai
serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan, yang berisikan indikasi program perencanaan
pembangunan daerah. Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberi arah dan
batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita.
Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya
pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien,
dalam hal ini adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan strategi
dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 2
6.1. Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya Untuk mencapai Misi 1, ditetapkan 1 tujuan, 4 sasaran, 5 strategi dan 8 arah kebijakan.
Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 1
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam
1. Pembinaan lembaga amil zakat 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits
1. Peningkatan kapasitas lembaga amil zakat
2. Satu kecamatan satu masjid percontohan
2. Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfizh
1. Membentuk dan membina rumah tahfizh 1. Satu Kecamatan satu rumah tahfizh
3. Meningkatnya kualitas/SDM lembaga keagamaan di masyarakat
1. Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan
1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama, dan guru TPA/TPSA
2. Akreditasi TPA/TPSA 3. Sertifikasi Guru TPA/TPSA
4. Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya
1. Meningkatkan kompentensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan
1. Penerapan adat salingka nagari 2. Penguatan administrasi kelembagaan
adat dan budaya
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 3
6.2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Untuk mencapai Misi 2, ditetapkan 1 tujuan, 7 sasaran, 14 strategi dan 19 arah kebijakan. Hasil yang diharapkan meningkatnya sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera.
Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 2
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
1. Meningkatnya mutu pendidikan 1. Peningkatan layanan pendidikan dasar 2. Peningkatan layanan pendidikan non
formal
1. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar
2. Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal
2. Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib
1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan
2. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
1. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS-SBK dan tahfizulquran
2. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Aselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Memantapkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat
3. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
5. Peningkatan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko dan finansial di bidang kesehatan
4. Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
1. Pendewasaan usia perkawinan 2. Penyebarluasan informasi tentang
kependudukan dan keluarga berencana
5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
1. Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat
1. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 4
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
dan stakeholder 2. Pemberian bantuan hukum bagi anak
sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan
kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPTO)
2. Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
6. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan
2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan 3. Peningkatan sarana dan prasana
olahraga
1. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda
4. Meningkatkan kompetisi olahraga
7. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1. Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
2. Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 5
6.3. Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Untuk mencapai Misi 3 ditetapkan 2 tujuan, 3 sasaran, 14 strategi dan 15 arah kebijakan. Hasil yang diharapkan meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional sesuai prinsip-prinsip good and clean governance.
Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 3
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat
1. Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umum (kantrantibum)
1. Meningkatkan upaya preventif tindakan kriminalitas
1. Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas
2. Meningkatkan Penegakan perda 1. Peningkatan jumlah personil POL PP
3. Meningkatkan kualitas produk hukum 1. Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum
4. Meningkatkan koordinasi penetapan batas wilayah
1. Peningkatan ketersediaan data batas wilayah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
1. Penyajian laporan keuangan sesuai standar
1. Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Meningkatkan kapabilitas APIP 1. Peningkatan Kapabilitas APIP
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
1. Penerapan budaya pelayanan prima
2. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.
4. Meningkatkan implementasi SAKIP 1. Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
5. Meningkatkan implementasi sistem e-government
1. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
6. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ABS-SBK bagi Aparatur
1. Peningkatan SDM Aparatur dalam ABS- SBK
7. Meningkatkan Penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
1. Optimalisasi penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
8. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah(LKPP)
1. Peningkatan kinerja perangkat daerah
9. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan
1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
10. Melaksanakan keterpa-duan, sinergitas dan sin-kronisasi dalam pelak-sanaan
1. Pengembangan dan penguatan jaringan kelitbangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 6
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
fungsi penelitian dan pengembangan 2. Pengembangan sistem inovasi daerah
2. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensitifikasi sumber pajak dan retribusi
1. Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 7
6.4. Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan Untuk mencapai Misi 3 ditetapkan 3 tujuan, 8 sasaran, 11 strategi dan 12 arah kebijakan.
Tabel 6.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 4
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan 1. Meningkatkan kualitas jalan 1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan
2. Meningkatkan prasarana lalu lintas 1. Peningkatan prasarana lalu lintas
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan
1. Meningkatkan ketersediaan jembatan 1. Peningkatan dan rehabilitasi jembatan
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
1. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
1. Peningkatan kualitas jaringan irigasi
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih
1. Meningkatkan kualitas perumahan permukiman
1. Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
5. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman
1. Penurunan jumlah kawasan kumuh
2. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman.
3. Peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup
1. Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang
1. Meningkatkan pengembangan struktur ruang
1. Peningkatan pengembangan struktur ruang
2. Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan
1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana
1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
1. Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana
1. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 8
6.5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Untuk mencapai Misi 5 ditetapkan 2 tujuan, 2 sasaran, 9 strategi dan 35 arah kebijakan.
Tabel 6.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 5
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi
1. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
1. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian dari sektor utama pertanian dan industri olahan
1. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
2. Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
2. Mendorong penciptaan Pemusatan Ekonomi (Aglomerasi) melalui penentuan kawasan
1. Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor pembangunan ekonomi daerah
2. Pengembangan kawasan sentra produksi agribisnis dan minapolitan
3. Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran
1. Pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
4. Peningkatan akses permodalan dan investasi
1. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan penguatan mikro bagi masyarakat kurang mampu.
2. Peningkatan pelayanan penanaman modal.
5. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja 2. Peningkatan perluasan kesempatan
kerja
2. Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah Sumatera Barat, tujuan wisata Nasional dan Internasional
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
1. Mengembangkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya dan alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIP-KAB)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 9
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif penunjang pariwisata
1. Pemberdayaan masyarakat melalui daya saing produk dan jasa UMKM
2. Penguatan kelembagaan Kepariwisataan
3. Peningkatan Pembinaan Objek Wisata/Pokdarwis
4. Peningkatan SDM Pelaku Wisata
4. Penyesuaian tarif masuk objek wisata Kabupaten Tanah Datar
1. Penyusunan perubahan ranperda tarif masuk objek wisata
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 10
FORM – 03 KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2016 – 2021 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI : SUMATERA BARAT
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
MISI 1.
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
Pembinaan lembaga amil zakat
Melakukan penguatan kelembagaan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan zakat
Peningkatan kapasitas lembaga amil zakat
Peningkatan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengumpulan infak, sedekah, zakat, wakaf dan sinergitas pendistribusiannya antar lembaga pengelola zakat
2. Menjadikan Kabu- paten Tanah Datar sebagai Kabupaten tahfidz
Membentuk rumah tahfidz
Meningkatkan peran, kualitas dan pengelolaan pendidikan agama
Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan anjaran agama
Satu Kecamatan satu rumah tahfidz
Pengembangan sekolah/ lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan tahfidz Al-Quran
3. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama islam
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al-Quran dan hadist
Meningkatkan akses informasi keagamaan, kualitas dan kuantitas kegiatan dalam pemahaman terhadap ajaran agama
Peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial dan keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan
Satu Kecamatan satu Mesjid percontohan
Peningkatan kegiatan keagaman sebagai bagaian dari syiar agamaan
Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama
4. Meningkatnya kualitas SDM lembaga keagamaan di masyarakat
Meningkatkan aktifitas kelompok keagamaan
Meningkatkan peran, kualitas dan pengelolaan lembaga pendidikan agama
Peningkatan Sarana prasarana dan fasilitas layanan pendidikan bagi pesantren dan madrasah diniyah
1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok keagamaan, dai, alim ulama dan guru TPA/TPSA
2. Akreditasi TPA/TPSA 3. Sertifikasi guru
TPA/TPSA
1. Penyempurnaan kurikulum pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga social keagamaan
Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 11
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5. Meningkatnya penga- malan adat dan nilai- nilai budaya
Meningkatkan kompentensi pemangku adat dan lembaga unsur
Meningkatkan keterpaduan untuk meningkatkan peran dan penguatan lembaga adat dalam kehidupan
Penerapan adat salingka nagari
Penguatan peran dan fungsi lembaga agama dan adat
MISI 2
Meningkatnya mutu pendidikan
Peningkatan layanan pendidikan dasar
Meningkatkan keterpaduan dan pemerataan penyediaan layanan pendidikan
Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu di daerah pasca komplik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, tertular dan tertinggal (3T)
Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar
Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk men- jamin seluruh anak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
Melaksanakan wajib belajar 12 tahun
Peningkatan layanan pendidikan non formal
Meningkatkan keterpaduan dan pemerataan penyediaan layanan pendidikan
Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM
Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal
Peningkatan kualitas dan peneran kurikulum pendidikan berbasis kompetensi
Memperkuat jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya perilaku positif siswa melalui pelaksanaan ABS-SBK tahfizh sebagai jam pelajaran wajib
Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan
1. Meningkatkan keterpaduan dalam membangun integritas peserta didik
2. Melaksanakan pendidikan karakter bagi anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral pelajaran dan pengelolaan sekolah.
3. Melakukan integrasi pendidikan karakter kedalam mata
1. Penguatan pendidikan karakter yang terintograsi ke dalam mata pelajaran dan budaya sekolah.
2. Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada ranah afektif dalam peningkatan pendidikan karakter
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk membina budi pekerti, ahlak, karakter dan kepribadian peserta didik
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 12
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pelajaran dan pengelolaan sekolah
4. Melakukan pembentukan karakter dan jati diri siswa melalui pengemba-ngan, pembinaan dan penggunaan bahasa dan sastra dan nilai-nilai ajaran agama.
5. Meningkatkan perilaku dan suri tauladan mulai dari kepala sekolah, guru dan pengawas pendidikan
4. Pengembangan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik dan menyenang- kan bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter
5. Peningkatan peran aktif siswa dan guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan proses pembelajaran dikelas sehingga perserta didik, dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik dan mendorong peserta didik untuk membentuk perilaku yang berkarakter di sekolah.
6. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedu- lian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi, seimbang, pendidikan jasmani serta kewirausahaan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Peningkatan Layanan kesehatan dengan lebih menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif
Meningkatkan promos kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil dan
Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat
Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 13
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit
yang berkualitas
Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat
Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengemdalian penyakit menular terutama TB, HV dan malaria dan tdak menular
Meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
Meningkatkan pengendalian penyakt dan penyehatan lingkungan
Memantapkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan
Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu
Peningkatan cakupan kepesertaan memalu Kartu Indonesa Sehat
Peningkatan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko dan finansial di bidang kesehatan
Peningkatan ketepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
Memantapkan pelaksanaan sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dalam peningkatan keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
Menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas pendudukan
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisas mengenali pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penigkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
1. Pendewasaaan usia perkawinan.
2. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan KB
Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan keluarga berencana
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder
Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak
Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPTO)
Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di provinsi dan kab/kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusatamaan gender, pemenuhan hak
Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta keadilan restorasi (restoration justice) bagi anak
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 14
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
anak, serta perlindungan perempuan dan anak
Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan
Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak
Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan melakukan berbaga upaya pencegahan dan penindakan
Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
Peningkatan efektifitas layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial
Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan
Peningkatan kualitas lembaga masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
Pemberdayaan organisasi kepemudaan
Meningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda
Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda
Peningkatan aktivitas kepemudaan dalam pembangunan daerah
Meningkatkan sarana prasara olah raga
Meningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda
Kompetisi Olah Raga Peningkatan karakter dan jati diri pemuda
Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatkan Sinergitas dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatkan keterpaduan dalam penurunan kemiskinan
Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Peningkatan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
Memperluas dan meningkatkan pela- yanan dasar untuk masyarakat kurang mampu melalui: (i) peningkatan ketersedian infrastruktur dan sarana pelayanan dasar masyarakat kurang mampu dan rentan (ii) meningkatkan penjang- kauan pelaya- nan dasar bagi
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 15
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pendudukak kurang mampu dan rentan (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu
Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
MISI 3.
1. Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umum (kantranti- bum)
1. Meningkatkan upaya preventif tindakan kriminalitas
Meningkatkan keterpaduan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan dalam pencegahan penyakit masyarakat
Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas
Peningkatan pemahaman terhadap penyakit masyarakat
2. Meningkatkan penegakan Perda
Peningkatan jumlah personil POLPP
3. Meningkatkan kualitas produk hukum
Meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Pengembangan SDM Aparat penegak hukum
Meningkatkan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum
Penyusunan produk hokum daerah yang responsive terhadap ke pemerintahan yang baik
Peningkatan kualitas penegakkan hukum
4. Meningkatkan koordinasi penetapan batas wilayah
Peningkatan ketersediaan data batas wilayah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
1. Penyajian laporan keuangan sesuai standar
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
Percepatan penerapan standard akuntasi pemerintah daerah
2. Meningkatkan kapabilitas APIP
Meningkatkan pengawasan internal dan external serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut
Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan indenpedensi aparatur pengawasan internal
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 16
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pemerintahan (APIP)
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara- an pelayanan publik
Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik
Penerapan budaya pelayanan prima
Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani
Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik pengelolaan dan penyebaran informasi publik
4. Meningkatkan implementasi SAKIP
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayananpublik
Pemantapan inplementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
5. Meningkatkan implementasi sistem e-go- vernment
1. Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penye- lenggaraan pemerintah (e-government)
2. Meningkatkan system serta sarana dan prasaranapelayanan public berbasis teknologi informasi.
Penyelerasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
Meningkatnya kualitas inplementasi system e-procurement
Pengembangan dan penerapan e- government
6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ABS-SBK bagi aparatur
Peningkatan SDM Aparatur dalam ABS-SBK
7. Meningkatkan penerapan system informasi peren canaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas dan sinergisitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Optimalisasi penerapan system informasi perencanaan pembangunan daerah
Penyelarasan fungsi perencanaan, pengganggaran monitoring dan evaluasi serta pelaporan berbasist eknologi informasi, komunikasi (TIK)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 17
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8. Meningkatkan pengelola an dan pelayanan kearsipan
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
Penerapan E.Arsip di setiap unit organisasi pemerintah
3. Meningkatnya kemampuan daerah dalam pembiayaan
pembangunan daerah
1. Meningka kan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pajak dan retribusi
Meningkatkan trasnparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan kemampuan pengelola pajak dan retribusi daerah
1. Penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah
2. Peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah
Peningkatan pemahaman wajib pajak dan retribusi daerah
MISI 4
1. Meningkatnya kualitas infrastruk- tur jalan
1. Meningkat-kan kualitas jalan
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan provinsi
Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertim- bangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik
Peningkatan dan rehabilitasi jalan
1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi
2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi
3. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota
2. Meningkatnya kualitas infrastruk-tur jembatan
Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi
Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertim- bangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik
Peningkatan dan rehabilitasi jembatan
1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi
2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi
3. Pembangunan jalan
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 18
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah
3. Meningkatnya kualitas infrastruk- tur irigasi
Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
Pengembangan dan peningkatan layanan jaringan irigasi dan sumber daya air
Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif
Peningkatan kualitas jaringan irigasi
1. Pembangunan irigasi provinsi
2. Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Provinsi
3. Pengendalian daya rusak air (pantai, sungai)
4. Pengembangan infsratruktur untuk konservasi sumberdaya air (embung, chekcdam)
Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih dan sanitasi
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman
Meningkatkan kawasan permukiman yang asri, bersih dan nyaman melalui pengembangan dan pengelolaan air minum dan sanitasi
Penyelenggara- an sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kotadan masyarakat
1. Meningkat- kan sarana dan prasarana sanitasi dan permukiman
1. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
2. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
3. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase
Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kab/kota dan masyarakat
2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan,
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 19
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
5. Meningkatkanya kualitas perumah- an dan permukim-an
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman
1. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan perumahan dan pemukiman dan lingkungan
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan pramsarana umum padakawasanpemukiman/perumahan, lingkungan
Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian
1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
2. Penyediaan database PKP 3. Penyediaan PSU
Lingkungan permukiman 4. Sosialisasi Program PSP
1.
1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permu kiman kumuh.
2. Pengembangansistem pengelolaanair minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase
3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan danlingkungan
Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen
6. Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang
Meningkatkan pengembangan struktur ruang
1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaa
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang
1. Peningkatan pengembangan struktur ruang
2. Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang
1. Penyusunan regulasi perencanaan, penga wasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 20
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
n RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku
2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan
2. Perbaikan kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati
3. Pengawasan berkala terhadap kondisi dan kualitas media lingkungan
Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup
1. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/kegiatan
2. Pengawasan pelaksanaan implementasi dokumen perencanaan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, KLHS)
3. Peningkatan Pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan pada air,udara, lahan dan keanekaragaman hayati
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
2. Pengendali- an dan penurunan beban pencemaran
3. Pemulihan media lingkungan yang rusak atau terkontami-nasi
Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH
4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulang-an bencana dan bahaya kebakaran
1. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen resiko bencana
Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
1. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
1. Meningkatkan sarana prasana penanggulangan bencana
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Penyediaan informasi kebencanaan
Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana : Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
1. Meningkatkan pengelolaantangawat darurat dan pemulihan daerah pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas apara- tur dalam pengelolaan tanggap
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana
1. Peningkatan evakuasi bencana
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi tanggap darurat bencana
Peningkatan kapasitas penyelengga- raan penanggu- langan : Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 21
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
darurat dan pemulihan pasca bencana
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
MISI 5
1. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
1. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian dari sektor utama pertanian dan industri olahan
1. Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk pangan
2. Mengembangkan sistim usaha tani yang mengintegra- sikan kegiatan usaha hulu dan hilir
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertanian yang mempunyai keunggulan komperatif pada kawasan usaha tani
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam usaha tani
5. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta kapasitas kelembagaan petani dan nelayan
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian dan
1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
2. Percepatan pengembangan konektivitas
3. Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK
4. Regulasi Kebijakan
1. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
1. Peningkatan penguatan cadangan pangan
2. Peningkatan produksi pangan utama
3. Peningkatan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi wilayah
4. Pengembangan kawasan sentra produksi, agribisnis dan minapolitan
5. Peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna pertanian dan perikanan
6. Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul serta perluasan logistiknya
1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjut-an.
2. Meningkatkan penge- lolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruk tur untuk pertumbuhan dan pemerataan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 22
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
perikanan 8. Meningkatkan nilai
tambah produk olahan pertanian serta jejaring pemasaran
9. Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan
10. Mengembangkan usaha hilirisasi produk (industri pengolahan)
11. Meningkatkan daya saing produk usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan
12. Menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengem- bangan usaha industri kecil
13. Meningkatkan akses pembiayaan usaha-usaha ekonomi kerakyatan
14. Memperluas pemasaran usaha-usaha ekonomi kerakyatan dengan menggunakan teknologi informasi
15. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 23
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
usaha-usaha ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
1. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster
2. Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial
3. Pengembangan industri rumah tangga berbasis agro dan non agro
4. Peningkatan pemberdayaan dan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
5. Penumbuhan koperasi sektor rill di bidang pertanian, perikanan, industri dan usaha kecil, pariwisata
6. Penguatan penyediaan bahan baku industri kecil menengah unggulan
7. Pemberdayaan usaha retail UMKM dan koperasi dengan manajemen modern dan memasyarakatkan transaksi non tunai
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 24
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8. Pengembangan lembaga keuangan mikro di nagari
9. Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM
10. Peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
11. Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar
12. Penguatan kapabilitas UMKM di bidang manajemen usaha
13. Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha
14. Pengawasan barang yang diperdagangkan sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku
15. Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri kecil
16. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 25
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
17. Peningkatan promosi dan pemasaran produk
18. Pengembangan sistem informasi hasil produk UMKM
19. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor
20. Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional
21. Pemberian kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi
22. Peningkatan daya saing produk, tenaga kerja, dan jasa
23. Penyusunan regulasi peningkatan pelayanan usaha yang lebih efisien, transparan dan akuntabel
24. Peningkatan pengendalian pelaksanaan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 26
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
penanaman modal 25. Peningkatan upaya
promosi investasi 26. Penguatan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
27. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
28. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.
2. Mendorong penciptaan Pemusatan Ekonomi (Aglomerasi) melalui penentuan kawasan pertum- buhan ekonomi prioritas
Meningkatkan sarana dan prasarana usaha ekonomi kerakyatan
1. Memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap peningkatan produktifitas dan kualitas komoditas unggulan bagi masya- rakat, petani, nelayan serta UMKM di dalam kawasan
2. Melaksanakan kerjasama antar daerah yang saling mendukung
3. Memberikan pengembangan industri hilir yang sesuai dengan komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah
4. Melakukan berbagai riset dan inovasi potensi
Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor pembangunan ekonomi Daerah
1. Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis klaster
2. Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial
1.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pengerak ekonomi daerah pinggiran lainnya
2.meningkatkan produk- tifitas dan hilirisasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan disekitarnya
3.memberikan fasilitas pengembangan industri-industri pengolahan komoditas unggulan dikawasan
3.meningkatkan konek-
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 27
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
komoditas unggulan di dalam kawasan sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing
tifitas antar wilayah
3. Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi
1. Mengintensif- kan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Mengembangkan pasar ekspor
1. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
3. Meningkatkan aktifitas perdagangan antar wilayah
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
5. Meningkat kan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional
6. Memanfaatkan kerjasa- ma perdagangan yang ada dan meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral
1. Pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan
2. Fasilitasi kemitraan usaha dengan perusahaan besar
1. Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar
2. Meningkat kan aktifitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan
3. Menjagi dan meningkat kan pangsa pasar produk Indonesia di pasar eksport utama
4. Meningkatkan fasilitasi ekspor untuk mendukung daya saing produk nasional
4. Peningkatan akses permodalan dan investasi
Meningkatkan pelayanan investasi
1. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melaui penguatan layanan pengauatan mikro bagi masyarakat kurang mampu
2. Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi dipedesaan dan sumber permodalan lainnya
3. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
4. Dukungan regulasi yang mendorong peningkatan
Fasilitasi akses permodalan Pemberian kemudahan dan fasilitasi investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi
1. Pengembangan dan penghidup an berkelanjutan
2. Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 28
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
iklim investasi yang positif, peraturan yang efisien dan transparan serta iklim ketenagaker- jaan yang menguntungkan pekerja dan pengusaha
5. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengatasi pengangguran
2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
1. Mengembangan program kemitraan antar pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja
2. Mengembangan pola pendanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan keahlian tenaga kerja
3. Penguatan balai latihan kerja
4. Pemetaan pengangguran kurang terdidik dan kebutuhan sarana penunjang dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang bersifat padat karya
5. Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model kewirausahaan sesuai kaidah yang telah diterapkan
6. Mengintegrasikan sistem pasar tenaga kerja untuk
Peningkatan kualitas tenaga kerja
1. Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja
4. Peningkatan hubungan industrial ketenagakerjaan
5. Peningkatan kewirausahaan
6. Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja
1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
2. Meningkatkan akses angkatan kerja pada sumberdaya produktif
3. Memfungsikan pasar tenaga kerja
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 29
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan mencari kerja dengan membangun kemitraan antara pembuat kebijakan dengan bursa kerja swasta
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan
1. Mengembangkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya dan alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner, kearifan lokal dan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE)
2. Membenahi destinasi utama dan pengelolaan pariwisata
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1. Peningkatan daya tarik destinasi utama dengan menyiapkan atraksi, fasilitas pendukung dan memberi kemudahan akses
2. Menyiapkan destinasi untuk keperluan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE)
3. Pengembangan destinasi pariwisata pada daerah strategis
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi periwisata
5. Penyediaan lahan pengembangan pariwisata yang siap dimanfaatan (clear and clean)
2. Penguatan kelembagaan Kepariwisataan
Penyediaan konektifitas antar destinasi wisata
3. Peningkatan SDM Pelaku Pengembangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VI VI - 30
No. RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Kabupaten/Kota RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan ArahKebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wisata pariwisata halal dan nuansa islami
2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi wisata
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
1. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata
3. Peningkatan citra pariwisata melalui konsep branding, advertising and selling
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif penunjang pariwisata
1. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata
Pemberdayaan masyarakat melalui daya saing produk dan jasa UMKM
1. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya dan kuliner
2. Pengembangan kegiatan berbasis budaya dan atraksi
3. Peningkatan jejaring kerjasama produk kreatif.
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 1
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
7.1. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum dan program pembangunan dirumuskan untuk menggambarkan keterkaitan
antara urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan indikator kinerja yang menjadi acuan dalam
penyusunan program-program pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
yang sekaligus ditetapkan menjadi 4 (empat) Gerakan Terpadu Unggulan Pembangunan Daerah
sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, difokuskan pada pengembangan
kemampuan, keahlian dan kapasitas SDM sejak dini melalui berbagai proses sehingga tercipta
SDM yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera.
2. Peningkatan pembangunan pertanian, difokuskan pada peningkatan pemanfaatan potensi sumber
daya daerah secara efektif dan efisien, dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dalam rangka mencapai kesejahteraan
masyarakat.
3. Peningkatan dan pengembangan pariwisata, difokuskan pada peningkatan dan pengembangan
destinasi wisata budaya untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai tujuan utama wisata
budaya daerah dan nasional.
4. Peningkatan pelayanan publik, difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerahdalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
7.2. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar mencakup kebijakan
dan strategi struktur ruang yaitu kebijakan yang berkaitan dengan hirarki pusat-pusat kegiatan dan
prasarana wilayah dan kebijakan dan strategi pola ruang yaitu kebijakan dan strategi terhadap kawasan
lindung dan kawasan budidaya.
Kebijakan penataan ruang mencakup :
1. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah
kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat.
Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dirumuskan sebagai berikut: a)
menetapkan dan mengembangkan Kota Batusangkar sebagai PKL sesuai arahan RTRWP, b)
menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tanah Datar
sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan pada masing-masing kawasan, c)
menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Tanah Datar
untuk melayani nagari maupun jorong yang tidak ditetapkan sebagai PPK maupun PPL, d)
mendorong perkembangan wilayah lain yang tidak masuk dalam PPK dan PPL di Kabupaten Tanah
Datar
2. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah
kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan
perkotaan dan kawasan pedesaan terutama pusat-pusat kegiatan perkotaan.
Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten dapat dirumuskan sebagai berikut:
a) mendukung pengembangan jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, terminal, jaringan
kereta api, jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan jalan baru yang
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 2
menjadi kewenangan pusat maupun Provinsi Sumatera Barat, b) Pengembangan sistem jaringan
jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah meliputi PKL, PPK dan PPL dengan
wilayah layanannya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar,
c) Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Listrik, melalui pengembangan pembangkit Listrik
Nasional dan Provinsi di Wilayah Kabupaten Tanah Datar, mendorong percepatan pembangunan
dan pengembangan Pembangkit Listrik Mikro-Hidro Batang Sinamar di Kecamatan Lintau Buo
Utara, meningkatkan jaringan distribusi listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik jangka
panjang di wilayah Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, d)
pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi, melalui pengembangan sistem jaringan
telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, mengembangkan
sistem jaringan telekomunikasi nirkabel di Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Datar melalui
menetapkan lokasi menara telekomunikasi seperti Base Transceiver Station (BTS) dengan sistem
menara bersama kecuali untuk penutupan wilayah blankspot, memelihara dan mengembangkan
sistem jaringan kabel telepon terutama di pusat kegiatan utama kabupaten atau PKL Batusangkar,
d) pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air melalui pengembangan sistem jaringan
sumber daya air yang menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, menjaga
keberlangsungan ketersediaan air permukaan baik sungai, waduk, situ dan embung, membangun
dan mengembangkan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier yang berfungsi mendukung
produktifitas usaha tani baik bangunan, bangunan pelengkap maupun saluran yang merupakan
satu kesatuan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi,
menjaga keberlangsungan ketersediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum
masyarakat. e) Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya antara lain pengembangan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Sangkiang, pengembangan penyediaan sumber air bersih
untuk pemenuhan kebutuhan air bersih layak minum bagi penduduk pada pusat-pusat kegiatan di
Kabupaten Tanah Datar, pengembangan jaringan perpipaan air baku untuk air minum dan
pengolahan air minum untuk wilayah-wilayah yang sulit air, menyediakan jalur evakuasi bencana
untuk kawasan rawan bencana gempa, gunung api dan longsor, membangun dan mengembangkan
drainase sesuai kebutuhan penduduk terutama di pusat kegiatan lokal Kota Batusangkar.
3. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui pembangunan sektor pertanian dan sektor pariwisata sesuai daya dukung lingkungan
melalui strategi a) membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman terutama
pertanian lahan basah dengan menetapkan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian yang
berkelanjutan, b) mengembangkan sistem agribisnis pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan melalui penyediaan sarana produksi menyangkut perencanaan, pengelolaan sarana
produksi, teknologi dan sumberdaya agar memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,
tepat mutu serta tepat produk; melakukan usaha tani yang intensif dan sustainable dalam rangka
meningkatkan produktifitas lahan secara intensifikasi; merencanakan pemilihan lokasi, komoditas,
teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer untuk pemenuhan
kebutuhan pasar dengan penekanan pada usaha tani yang lestari atau peningkatan produktivitas
lahan secara maksimal melalui intensifikasi pertanian yang mempertimbangkan kaidah-kaidah
pelestarian lingkungan; melakukan penanganan pasca panen produk pertanian untuk
mendapatkan nilai tambah melalui prosespengupasan, pembersihan, pengekstraksian,
penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu; melakukan pemasaran hasil-hasil
usahatani dan agroindustri di pasar domestik maupun ekspor serta mengembangkan kemampuan
petani untuk melakukan pemantauan dan pengembangan informasi pasar domestik dan luar
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 3
negeri, c) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang sistem agribisnis pertanian meliputi
pembangunan infrastruktur agribisnis dan pembentukan kelembagaan agribisnis pertanian.
4. Pengembangan pariwisata menjadi sebuah industri pariwisata di Kabupaten Tanah Datar untuk
menunjang perkembangan ekonomi melalui strategi antara lain a) pengembangan kawasan wisata
unggulan utama , b) melakukan promosi kawasan wisata unggulan, c) mengembangkan jasa hotel
dan restoran, d) penyediaan jasa angkutan dan transportasi untuk menunjang perkembangan
sektor pariwisata, e) pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terutama industri kerajinan
untuk pasokan cederamata dan e) memberikan jaminan keamanan bagi wisatawan mancanegara
dan wisatawan domestik.
Kebijakan pola ruang mencakup :
1. Pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan
hidup di Kabupaten Tanah Datar melalui pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam
rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan srategi : a) memantapkan dan
mengendalikan fungsi kawasan lindung; b) membatasi kegiatan budidaya yang dapat
menimbulkan kerusakan kawasan lindung; dan c) mengembalikan dan meningkatkan fungsi
kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka
mewujudkan dan memelihara ekosistem wilayah.
2. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas
lingkungan melalui strategi a) menyelengarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan terutama di kawasan lindung, b) melakukan upaya terpadu untuk melestarikan
lingkungan hidup, c) membatasi kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber kerusakan lingkungan
hidup, d) memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana terutama sumber daya alam yang
tak terbarukan agar terjaga ketersediaannya.
3. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan
untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dakam rangka mendukung
pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata melalui strategi: a) menetapkan
kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten untuk
mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang, b) mengendalikan
pemanfaatan ruang kawasan budidaya agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung
lingkungan, c) membatasi perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana, d)
mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan
perkotaan, e) mengembangkan kawasan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan dan
peternakan untuk menjamin ketersedian pangan daerah, f) mengembangkan kawasan wisata
unggulan serta kawasan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang menunjang industri
pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan g) mengembangkan
kawasan permukiman terutama di pusat-pusat kegiatan sehingga terbentuk struktur ruang wilayah
kabupaten yang berhirarki.
4. Penetapan kawasan strategis kabuapaten Tanah Datar dalam rangka peningkatan perkembangan
sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui strategi : a) mengembangkan simpul-simpul
pertumbuhan ekonomi yang dapat membangkitkan kawasan hinterland secara menyeluruh, b)
meningkatkan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pengembangan
kawasan, c) meningkatkan hubungan interkoneksitas antar wilayah untuk memacu mobilitas
pembangunan secara integral, d) mendorong kelembagaan formal dan non formal dalam
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 4
meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan kawaan strategis, e) memberdayakan program
investasi pada kawasan strategis melalui kontribusi sektor pemerintah, masyarakat dan swasta.
7.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya, sangat diperlukan
karena masih rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, adat dan budaya, terutama di kalangan
generasi muda, yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat, masih
diperlukan karena masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jika dibandingkan
dengan IPM Provinsi dan Nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga
keuangan, masih diperlukan karena merupakan keunggulan kompetitif daerah dan memberikan
kontribusi yang besar terhadap PDRB dan masih rendahnya keterkaitan antar lapangan usaha.
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan, masih adanya pengangguran terbuka dan
masyarakat miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja.
5. Peningkatan infrastruktur daerah, ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup, dilatarbelakangi Kabupaten
Tanah Datar termasuk daerah rawan bencana yang dilalui Patahan Semangko dan topografi
daerah yang bergelombang, serta masih luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi.
7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran
hukum masyarakat, yang tergambar dari tingginya angka kriminalitas.
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi,
dilatarbelakangi oleh belum optimalnya mutu dan jenis pelayanan yang menjangkau seluruh
lapisan masyarakat sehingga diperlukan reformasi pelayanan di semua tataran birokrasi
pemerintahan.
7.4. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI
Sinkorinisasi program prioritas daerah dengan program prioritas Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan menggunakan
pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial berdasarkan kebijakan “money follows program
priority” dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang
diprioritaskan. Adapun sinkronisasi tersebut dapat diilustrasikan Tabel 7.1 berikut :
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 5
Tabel 7.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Prioritas Nasional dan Provinsi
No
Prioritas Pembangunan Nasional
Berdasarkan 3 Dimensi
Pembangunan
Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat
Prioritas Pembanguan Kabupaten
Tanah Datar
1. Dimensi Pembangunan Manusia
dan Masyarakat
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Perumahan
d. Mental dan Karakter
a. Peningkatan pemerataan dan
kualitas pendidikan
b. Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
c. Pembangunan mental dan
pengamalan agama dan
ABS-SBK dalam kehidupan
masyarakat
d. Pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam
pemerintahan
a. Peningkatan pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai agama,
adat dan budaya
b. Peningkatan kualitas
pendidikan, derajat kesehatan
dan kesejahteraan sosial
masyarakat
c. Peningkatan pelayanan
kepada masyarakat melalui
pelaksanaan reformasi
birokrasi
d. Peningkatan kesadaran
hukum masyarakat
2. Dimensi Pembangunan Sektor
Unggulan
a. Kedaulatan Pangan
b. Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
c. Kemaritiman dan Kelautan
d. Pariwisata dan Industri
a. Peningkatan produksi untuk
mendukung kedaulatan
pangan nasional dan
pengembangan agribisnis
b. Pengembangan sumber
energi baru dan terbarukan
serta pembangunan
infrastruktur
c. Pengembangan kemaritiman
dan kelautan
d. Pengembangan pariwisata
industri, perdagangan,
koperasi dan investasi
e. Pelestarian lingkungn hidup
dan penanggulangan
bencana alam
a. Peningkatan ketahanan
pangan, pengembangan
pariwisata, industri,
perdaganan dan lembaga
keuangan
b. Peningkatan infrastruktur
daerah
c. Penanggulangan bencana
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
3 Dimensi pemerataan dan
kewilayahan
a. Antar kelompok Pendapatan
b. Antar wilayah: (Desa,
Pinggiran, Luar Jawa,
Kawasan Timur)
Penurunan tingkat kemiskinan,
pengangguran, daerah tertinggal
Pengurangan pengangguran dan
kemiskinan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 6
7.5. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.5.1 MISI 1: Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Agama, adat dan Budaya
Tabel 7.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
1. Persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar
2. Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
Rp.9.179.036.735,- 0
25% (Rp.11.473.795.918,
75)
14
1. Pembinaan lembaga amil zakat
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits
1. Peningkatan kapasitas lembaga amil zakat
2. Satu kecamatan satu masjid percontohan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Bagian Kesra Setda
2. Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfizh
Jumlah hafizh Alquran
325 2250
Membentuk dan membina rumah tahfizh
Satu Kecamatan satu rumah tahfizh
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Bagian Kesra Setda
3. Meningkatnya kualitas/SDM lembaga keagamaan di masyarakat
Persentase LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A
0%
30%
Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan
1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama , dan guru TPA/TPSA
2. Akreditasi TPA/TPSA 3. Sertifikasi Guru
TPA/TPSA
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Bagian Kesra Setda, Kecamatan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 7
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
4. Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya
Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat
50%
80%
Meningkatkan kompetensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya, dan lembaga kebudayaan
1. Penerapan adat salingka nagari
2. Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya
1. Program pengembangan nilai budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PMD-PPKB
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 8
7.5.2 MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
Tabel 7.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
1. Meningkatnya mutu pendidikan
1. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI - SMP/MTs
2. Angka rata-rata
lama sekolah (tahun)
90,67 81,69
7,93
91,99 81,93
8,38
Peningkatan layanan pendidikan dasar
Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Persentase penduduk melek huruf di atas 15 tahun
98,70%
99,06%
Peningkatan layanan pendidikan non formal
Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal
Program pendidikan non formal
2. Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib
1. Indeks integritas siswa
75
90
1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan
2. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam
1. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS-SBK dan tahfizulquran
2. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan aparatur institusi
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 9
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
pendidikan pendidikan dalam ekosistem pendidikan
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
2. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH
3. Persentase balita gizi buruk
326
15,2
0,2%
301
11,17
<0,2%
Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat
3. Meningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
1. Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
2. Program stadarisasi pelayanan kesehatan
3. Program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional
4. Program penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan
5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
6. Program stadarisasi pelayanan kesehatan
7. program penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 10
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
8. Program perbaikan gizi masyarakat
9. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
10. Program pengembangan lingkungan sehat
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
13. Program Kebijakan dan majemen pembangunan kesehatan
14. Program Sarana Air bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PANSIMAS)
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
18. Program
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 11
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Pengembangan Obat Asli Indonesia
19. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
20. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
21. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
22. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
4. Persentase kepersertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
56,20%
100%
Memantapkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan
Peningkatan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko dan finansial di bidang kesehatan
Program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 12
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
4. Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
2,7
2,1
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
1. Pendewasaan usia perkawinan
2. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan KB
1. Program pelayanan kontrasepsi
2. Program keluarga berencana
3. Program kesehatan reproduksi remaja
4. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
5. Program pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
7. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
8. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 13
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
10. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
1. Indeks pembangunan gender (IPG)
2. Rasio KDRT
98,49
0.008
98,89%
0,0066
1. Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi,edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder
2. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan
1. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPTO)
2. Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
5. Program Penguatan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 14
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan
25%
55%
1. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalampembangunan
1. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari
1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
4. Program kerjasama pembangunan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program penataan peraturan perundang-undangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 15
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
2. Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif
34
44
Pemberdayaan organisasi kepemudaan
Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
4. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
3. Jumlah Klub Olahraga
266 300 Peningkatan sarana dan prasana olahraga
Meningkatkan kompetisi olahraga
1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
3. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
5. Program
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 16
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7. Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social
1. Persentase penduduk miskin
5,82%
5%
Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan
Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Program Penanggulangan Kemiskinan
2. Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
10% 9% Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1. Program Pembinaan Eks. Penyakit Sosial ( Eks. Narkoba, Tuna Susila dan PMKS lainnya
2. Program Pemberdayaan masyarakat fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program Pembinaan Anak Terlantar
5. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
6. Program
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 17
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 2 Meningkatkan kualitas sumber daya mannusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 18
7.5.3 MISI 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
Tabel 7.4 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan
Bidang Pemerintahan
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
1. Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat
1. Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umum (kantrantibum)
1. Angka kriminalitas
17,97
14,90
1. Meningkatkan upaya preventif tindakan kriminalitas
1. Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalitas
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar, Kecamatan
6. Program Dukungan Penyelenggaraan Pemilu
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Kesbang POL, Satpol PP dan Damkar
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 19
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
2. Meningkatkan Penegakan perda
1. Peningkatan jumlah personil POL PP
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta paerlindungan masyarakat
Satpol PP dan Damkar
2. Jumlah produk hukum yang ditetapkan
6 perda
50 perda
1. Meningkatkan kualitas produk hukum
1. Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum
1. Program penataan peraturan perundang-undangan
Administrasi pemerintahan
Bagian Hukum, Setwan,
2. Program Peningkatan kepasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Administrasi pemerintahan
Bagian Hukum, Setwan,
3. Penegasan batas wilayah administrasi kabupaten
14,29% 100% 1. Meningkatkan koordinasi penetapan batas wilayah
1. Peningkatan ketersediaan data batas wilayah
1. Program Kerjasama Pembangunan
Administrasi Pemerintahan
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
2. Program pengembangan Data Informasi
Administrasi Pemerintahan
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
WTP
WTP
1. Penyajian laporan keuangan sesuai standar
1. Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Keuangan)
Badan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah pengelola PAD, Kecamatan
2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Keuangan)
Badan Keuangan Daerah, Kecamatan
2. Tingkat kematangan implementasi Sistem
Level 1
Level 3
2. Meningkatkan kapabilitas APIP
2. Peningkatan Kapabilitas APIP
1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Pengawasan)
Inspektorat, Setda
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 20
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
pelaksanaan kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Pengawasan)
Inspektorat
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Pengawasan)
Inspektorat
4. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Pengawasan)
Inspektorat
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Pengawasan)
Inspektorat, Kecamatan
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Pengawasan)
Seluruh Perangkat Daerah
3. Persentase UKPP yang memiliki hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik
22%
80%
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
1. Penerapan budaya pelayanan prima
1. Program reformasi birokrasi pemerintah daerah
Administrasi Pemerintahan
Setda (Bagian Organisasi),Dinas Kominfo , Badan Keuangan Daerah, Baperlitbang, Dinas Dukcapil Dinas PM PTSP Naker, Kecamatan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 21
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
2. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat
Administrasi Pemerintahan
Setda (Bagian Organisasi), Dinas Kominfo, Badan Keuangan Daerah, Dinas Dukcapil, Dinas PM PTSP Naker, Kecamatan
3. Program Peningkatan promosi dan kerja sama investasi
Administrasi Pemerintahan
Setda (Bagian Perekonomian dan SDA), Dinas Kominfo Dinas PM PTSP Naker
4. Program penataan administrasi kependudukan
Administrasi Pemerintahan
Setda Bagian Organisasi, Dinas Dukcapil, Kecamatan
5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Administrasi Pemerintahan
Setda (Bagian Organisasi), BKPSDM
2. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.
1. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Administrasi Pemerintahan
Baperlitbang Dinas Kominfo Badan Keuangan Daerah Dinas Dukcapil Dinas PM PTSP Naker Bagian Perekonomian (Setda), Dinas Perpustakaan dan Kersipan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 22
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Administrasi Pemerintahan
Dinas Kominfo, Bagian Humas Setda, Setwan
4. Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
CC
A 1. Meningkatkan implementasi SAKIP
Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
1. Program reformasi birokrasi pemerintah daerah
Administrasi Pemerintahan
Baperlitbang Inspektorat Setda (Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Bagian Organisasi) Dinas Kominfo Dinas PTSPM Naker Badan Keuangan Daerah
2. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Perencanaan)
Seluruh Perangkat Daerah
5. Penerapan e-government yang terintegrasi
n/a
18
1. Meningkatkan implementasi sistem e-government
Penyelerasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Administrasi Pemerintahan
Seluruh Perangkat Daerah
2. Program pengembangan data/informasi
Administrasi Pemerintahan
Seluruh Perangkat Daerah
3. Program Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah
Administrasi Pemerintahan
Seluruh Perangkat Daerah
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Administrasi Pemerintahan
BKPSDM
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 23
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ABS-SBK bagi Aparatur
3. Peningkatan SDM Aparatur dalam ABS- SBK
1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Kepegawaian)
BPKSDM
6. Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH)
100%
100%
1. Meningkatkan Penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Optimalisasi penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
1. Program perencanaan pembangunan daerah
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Perencanaan)
Baperlitbang
2. Program pengembangan Data Informasi
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Perencanaan)
Baperlitbang
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Perencanaan)
Baperlitbang
7. Pengelolaan arsip secara baku
37 perangkat daerah
Seluruh perangkat daerah
1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 24
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 3 Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
4. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan
0 4 1. Melaksanakan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan
1. Pengembangan dan penguatan jaringan kelitbangan
2. Pengembangan sistem inovasi daerah
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi Kelitbangan
Baperlitbang
9. Tingkat prestasi kinerja LPPD (Skor)
3,0978 3,978 1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah(LKPP)
Peningkatan kinerja perangkat daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Urusan Penunjang Pemerintahan
Bagian POD Setda
2. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
1. Persentase Peningkatan PAD
12,42 19,96 1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensitifikasi sumber pajak dan retribusi
1. Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Keuangan)
Badan Keuangan Daerah, Bagian Perekonomian Setda, Kecamatan
2. Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan (Keuangan)
Badan Keuangan Daerah, Bagian Perekonomian
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 25
7.5.4. Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan
Tabel 7.5 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
49,51%
69,46%
1. Meningkatkan kualitas jalan
1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
6. Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam
7. Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Dinas PU PRP
2. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas
55% 66,25% 2. Meningkatkan prasarana lalu lintas
1. Peningkatan prasarana lalu lintas
1. Program Prasarana dan fasilitasi perhubungan
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Perhubungan Dinas Perhubungan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 26
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan
1. Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik
25,93% 81,48% 1. Meningkatkan ketersediaan jembatan
2. Peningkatan dan rehabilitasi jembatan
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
6. Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam
7. Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Dinas PU PRP
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 27
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
1. Persentase irigasi dalam kondisi baik
41,42% 80% 1. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
1. Peningkatan kualitas jaringan irigasi
1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
2. Program penyediaan dan pengolahan air baku
3. Program pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
4. Program pengendalian banjir
5. Program Penanganan dan Rekonstruksi pasca bencana
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PU PRP Baperlitbang
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih
1. Persentase pelayanan air Bersih
76,48% 100% 1. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
1. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas PU PRP Dinas Perkim LH Baperlitbang
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 28
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
5. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman
1. Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh
100% 80% 1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman
1. Penurunan jumlah kawasan kumuh
2. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi perumahan
1. Program lingkungan sehat
2. Program pengembangan perumahan
3. Program sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
Dinas PU PRP Dinas Perkim LH Baperlitbang Bagian AP Setda Tanah Datar
2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup
1. Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang
1. Persentase kesesuaian pola pemanfaatan ruang
52 % 70 % 1. Meningkatkan pengembangan struktur ruang
1. Peningkatan pengembangan struktur ruang
2. Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Penataan Ruang
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Dinas PU PRP Baperlitbang
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1. IKLH (Indeks kualitas lingkungan hidup)
70% 74% 1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan
1. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/kegiatan
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Program peningkatan pengendalian polusi
3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Lingkungan Hidup Dinas Perkim dan LH Baperlitbang
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 29
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
5. Program perlindungan dan konservasi SDA
2. Perbaikan kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati
2. Pengawasan pelaksanaan/ implementasi dokumen perencanaan lingkungan hidup
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Program peningkatan pengendalian polusi
Lingkungan hidup Dinas Perkim LH
3. Pengawasan berkala terhadap kondisi dan kualitas media lingkungan
3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, udara, lahan dan keanekaragaman hayati
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Program peningkatan pengendalian polusi
3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
4. Program perlindungan dan konservasi SDA
Lingkungan hidup Dinas Perkim LH
3. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana
1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
1. Persentase penanganan dampak bencana
100% 100% 1. Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana
1. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana
2. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bahaya kebakaran
1. Program perencanaan daerah rawan bencana
2. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
3. Program Penanganan dan Rekonstruksi pasca bencana
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BPBD Satpol PP & Damkar Dinas Sosial P3A Dinas PU PRP Dinas Kesehatan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 30
7.5.5. MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
Tabel 7.6 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
1. Meningkatnya pembangunan ekonomi
1. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
1. PDRB Per Kapita (dalam juta Rp.)
2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi
28,64
5,31
41,69
6,15
1. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian dari sektor utama pertanian dan industri olahan
1. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
2. Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/
Perkebunan
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
6. Program
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Penanaman Modal
Perindustrian
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Statistik
Dinas Pertanian,
Dinas Kop UKM Perindag
Dinas Pangan dan Perikanan
Dinas PMPTSP Naker
Dinas Parpora
Dinas PUPRP
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 31
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
8. Program Rehibilitasi Hutan dan lahan
9. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
10. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 32
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Peternakan
14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
15. Program Pemberdayaan penyuluh perikanan
16. Program Pengembangan Data/Informasi
17. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
18. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
19. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri
20. Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
21. Program Peningkatan Sistem
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 33
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah
22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Mendorong penciptaan Pemusatan Ekonomi (Aglomerasi) melalui penentuan kawasan
1. Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor pembangunan ekonomi daerah
2. Pengembangan kawasan sentra produksi agribisnis dan minapolitan
1. Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/
Perkebunan
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
5. Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Program Pemberdayaan penyuluh
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Penanaman Modal
Perindustrian
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Statistik
Dinas Pertanian
Dinas Kop UKM Perindag
Dinas Pangan Perikanan
Dinas PM PTSP Naker
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 34
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
perikanan
7. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
8. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
9. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
11. Program Pengembangan Sentra-Sentara Industri Potensial
12. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
13. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
14. Program Peningkatan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 35
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penguatan kelembagaan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran
1. Pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan
2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. Program Peningkatan
Urusan Pertanian
Urusan Pertanahan
Urusan Perdagangan
Urusan Koperasi
Urusan Industri
Urusan Penanaman Modal
Dinas Pertanian
Dinas Kop UKM Perindag
Dinas Pangan Perikanan
Dinas PM PTSP Naker
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 36
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
Kualitas Kelembagaan pertanian
6. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan
9. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
11. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 37
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
12. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
13. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
14. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah
15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
16. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
17. Program Pengembangan Data base UMKM
18. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri
19. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 38
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
21. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan
22. pemanfaatan tanah
23. Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Peningkatan akses permodalan dan investasi
1. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan penguatan mikro bagi masyarakat kurang mampu.
2. Peningkatan pelayanan penanaman modal.
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Penanaman Modal Dinas PMPTSP Naker
3. Persentase Pengangguran terbuka
4,46
2,81 5. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja
2. Peningkatan perluasan
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Dinas PMPTSP Naker
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 39
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
kesempatan kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2. Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah Sumatera Barat, tujuan wisata nasional dan internasional
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
1. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Rp)
984.929
2.640.761.000
1.150.000
10.000.000.000
1. Mengembangkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya dan alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIP-KAB)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi, laut dan hutan
Pariwisata
Lingkungan Hidup
Dinas Parpora
Dinas Kop UKM Perindag
Dinas Kominfo
Dinas Perhubungan
Dinas Perkim LH
Baperlitbang
2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata
1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata Dinas Parpora
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 40
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif penunjang pariwisata
1. Pemberdayaan masyarakat melalui daya saing produk dan jasa UMKM
2. Penguatan kelembagaan Kepariwisataan
3. Peningkatan Pembinaan Objek Wisata/Pokdarwis
4. Peningkatan SDM Pelaku Wisata
1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Program Pengembangan Kemitraan
3. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Pariwisata
Koperasi
Dinas Parpora
Dinas Kop UKM Perindag
4. Penyesuaian tarif masuk objek wisata Kabupaten Tanah Datar
Penyusunan perubahan ranperda tarif masuk objek wisata
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Dinas Parpora
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 41
FORM – 04 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN 2016 – 2021 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI : SUMATERA BARAT
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI 1. Urusan
Urusan Trantibum Linmas
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Ya Peningkatan kapasitas lembaga amil zakat
Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun pada BAZ Kab.Tanah Datar
Program Peningkatan pemahaman penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama
Peran lembaga agama, keluarga dan media public dalam persemaian budi-budi pekerti
Program Daya rekat social dalam kemajemukan
Revolusi mental
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Ya 1 kecamatan 1 rumah tahfiz
Jumlah hafidz Alquran
Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
Peran lembaga agama, keluarga dan media public dalam persemaian budi-budi pekerti
Program Daya rekat social dalam kemajemukan
Revolusi mental
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Ya 1 kecamatan 1 mesjid percontohan
Jumlah mesjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
1. Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
2. Program Peningkatan pemahaman penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama
Peran lembaga agama, keluarga dan media public dalam persemaian budi-budi pekerti
Program Daya rekat social dalam kemajemukan
Revolusi mental
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Ya 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok keagamaan, da’I, alim ulama, dan guru, TPA/TPSA.
1. Persentase TPA/TPSA yang telah terakreditasi A.
2. Persentase guru TPA/TPSA yang telah terakreditasi
ProgramPeningkatan pemahaman penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama
Peran lembaga agama, keluarga dan media public dalam persemaian budi-budi pekerti
Program Daya rekat social dalam kemajemukan
Revolusi mental
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 42
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Akreditasi TPA/TPSA.
3. Sertifikasi guru TPA/TPSA
Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman budaya
Ya Penerapan adat salingka nagari
Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat
1. Program pengembangan lembaga-lembaga social, keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan pemberdayaan lembaga-lembaga adat seni dan budaya
2. Penataan pemanfaatan tanah ulayat
1. Pendidikan berbasis karakter
2. Apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya
Program. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa
MISI 2
Urusan wajib pelayanan dasar Pendidikan
Urusan Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Ya Peningkatan perluasan dan akses pendidikan dasar
1. Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI - SMP/MTs
2. Angka rata-rata
lama sekolah
Peningkatan Koordinas penyelenggaraan pendidikan dasar
1. Distribusi dan pemerataan guru dan dosen
2. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen
3. Peningkatan profesionalsme guru dan dosen
Penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata
Pendidikan
Program pendidikan non formal
Ya Peningkatan perluasan dan akses pendidikan non formal
Persentase penduduk melek huruf usia diatas 15 tahun
Meningkatnya tingkat pendidikan
Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran
Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar
Pendidikan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 43
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
mandiri (informal, non formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas
berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.
Urusan wajib layanan dasar kesehatan
Urusan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Ya 1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat
1. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
2. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH
Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di Rumah Sakit
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelyanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang berkualitas
Kesehatan Program peningkatan
kesehatan ibu melahirkan dan anak
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Ya Meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
Persentase balita gizi buruk
Perbaikan gizi masyarakat Pembinaan gizi ibu, bayi dan anak
Percepatan perbaikan gizi masyarakat
Kesehatan
Urusan Pengendalian Pendudukan dan KB
Program keluarga berencana
Ya 1. Pendewasaan usia perkawinan
2. Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop out dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan
Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata disetiap
Kesehatan
Unmet Need (Kebutuhan ber KB)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 44
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
memberikan informasi secara kontiniu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayana KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, efektif dan efisien.
wilayah dan kelompok masyarakat
Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Ya Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPTO)
Indeks pembangunan gender (IPG)
Peningkatan sistem dan gender dan anak
1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gende dalam berbagai tahapan, proses dan bidang pembangunan ditingkat nasional maupun daerah
2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan termasuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Ya Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
Rasio KDRT Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Perlindungan Anak
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 45
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dan daerah 3. Peningkatan
pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender
Urusan Kepemudaan dan olah raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Ya Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda
Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif
Peningkatan peran serta kepemudaan
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Ya Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan untuk atlit dan pelatih
Persentase pengurus cabang olahraga yang aktif
Pengembangan organisas pemuda dan manajemen olah raga
Ekonomi Makro
Program Penanggulangan Kemiskinan
Ya Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Persentase penduduk miskin
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
1. Meningkatkan perlindunga, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu
2. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu
3. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu
4. Meningkatkan
Penanggulangan Kemiskinan
Ekonomi Makro
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Ya Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Sosial
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 46
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja
MISI 3
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
1. Program Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat (pekat)
2. Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan
Ya Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas
Angka kriminalitas
Program Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat (pekat)
Harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang anti korupsi
1. Program penegakan hukum yang berkualitas
2. Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba
Kepastian dan penegakan hukum
Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan
Ya Peningkatan jumlah personil POL-PP
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
1. Program Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat (pekat)
2. Pencegahan dan pemebrantasan Maksiat
Pengembangan SDM Aparat Penegak hukum
Program penegakan hukum yang berkualitas
Kepastian dan penegakan hukum
Program penataan peraturan perundang-undangan
Ya Meningkatkan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum
Jumlah produk hukum yang ditetapkan
1. Program Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat (pekat)
2. Pencegahan danpemebrantasan
1. Pengembangan SDM Aparat Penegak hokum
2. Harmonisasi peraturan
1. Program penegakan hukum yang berkualitas
2. Pencegahan dan
Kepastian dan penegakan hukum
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 47
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Maksiat perundang-undangan dibidang anti korupsi
pemberantasan korupsi yang efektif
Program kerjasama pembangunan
Ya 1. Meningkatkan ketersediaan penetapan batas wilayah
Penegasan batas wilayah administrasi kabupaten
Pembangunan dan pemeliharaan tampal batasa wilayah
Pengamanan sumberdaya dan batas wilayah darat, laur dan udara
Urusan administrasi pemerintahan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Ya Peningkatan penerapan atandar akutansi pemerintah berbasis akwal
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum
Peningktan akutan bilitas keuangan dan kinerja
Peningktan disiplin dan pengawasan kinerja administrasi keuangan
Reformasi birokrasi
Program peningkatan propesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Ya Peningkatan kapabilitas APIP
Tingkat kematangan implementasi system pengendalian interen pemerintah (SPIP)
Implementasi penangganan pengaduan masyarakat
Pengawasan yang independen dan propesional
Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan
Reformasi birokrasi
Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
Ya Penerapan budaya prima
Persentase UKPP yang memiliki hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik
1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan public
2. Pengembangan perizinan nasional
1. Penerapan standar pelayanan public dan sistim informasi perizinan
2. Pengembagan pelayanan perizina terpadu
1. Revormasi birokrasi
2. Pengembangan pelayanan perizinan terpadu
Program reformasi birokrasi pemerintah daerah
Ya Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
Peningktan kualitas pengelola keuangan daerah
Penataan kelembagaan birokrasi
Pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi 2015 -2019
Reformasi birokrasi
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 48
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengembangan data/ Informasi
Ya Penyelarasan kebijakan perencanaan pengangaran dan pelaporan kinerja
Penerapan E-Goferenmen dengan aplikasi yang terintergraksi
Pengelolaan E-Goverrment pemerintahan daerah
Pelasanaan Road Map dan penguatan pengelolaan reformasi birorasi nasional
Pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi 2015 -2019
Reformasi birokasi
Program Perbaikan system administrasi kearsipan
Ya Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku
Peningkatan pelayanan informasi kearsipan
Penataan penyelenggaraan kearsipan nasional
Pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi 2015 -2019
Reformasi birokasi
Urusan penunjang fungsi pemerintahan (keuangan)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Ya Peningkatan Percepatan reformasi birokrasi
Program peningkatan kualitas pengelola keuangan daerah
Efektivitas efesiensi pelaksanaan anggaran
Perbaikan pelaksanaan anggaran
Reformasi fiscal (pengoptimalan) pendapatan negara)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
Ya Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Program peningkatan pendapatan daerah
Peningkatan porsi dana desa dan transfer untuk belanja produktif
Peningkatan efektifitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa
Reformasi fiscal (pengoptimalan) pendapatan negara)
MISI 4
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ya Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan
1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
2. Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas
Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi
Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan
Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
Konektivitas
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Ya 1. Peningkatan dan Rehabilitasi Jembatan
3. Persentase Panjang Jalan kondisi baik
4. Persentase Jembatan dalam kondisi baik
Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi
Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan
Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah
Konektivitas
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Ya Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi
Persentase Irigasi berkondisi baik
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan
Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS
Peningkatan produksi padi dan pangan lain
Kedaulatan Pangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 49
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Irigasi lainnya Jaringan Pengairan Lainnya Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Ya Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman
1. Persentase pelayanan air limbah
2. Persentase pelayanan air bersih
1. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi Terintegrasi
Penyediaan akses air minum dan sanitasi
Perumahan dan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Ya Penurunan Jumlah Kawasan Kumuh
Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh
Pemberdayaan komunitas perumahan
1. Penyediaan Perumahan Baru MBR
2. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
3. Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman
4. Penguatan Kelembagaan di daerah dalam upaya penanganan kumuh
1. Fasilitasi penyediaan hunian layak baru;
2. Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh
Perumahan dan Permukiman
Program Perencanaan Tata Ruang
Ya Peningkatan Pengembangan Struktur Ruang
Persentase penataan kawasan strategis Kabupaten
1. Perencanaan penataan ruang
2. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan
Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
Perkotaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Ya Peningkatan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan cakupan wilayah layanan persampahan
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan
Ketersediaan infrastruktur dan energi
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 50
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Ya Mewujudkan Usaha dan / atau Kegiatan yang Ramah Lingkungan
Peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan
2. Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
Perkotaan
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Ya Penyediaan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Persentase penanganan dampak bencana dan bahaya kebakaran
1. Peningkatan Mitigasi Bencana
2. Peningkatan Kesiap
siagaan Menghadapi Bencana
Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata
Mitigasi Bencana dan Risiko Lain di Destinasi Wisata
Pembangunan Pariwisata
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Ya Penyediaan Informasi, Sarana Prasarana dan SDM Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Persentase penanganan dampak bencana dan bahaya kebakaran
1. Penanganan Tanggap Darurat
2. Pemulihan Daerah Pasca Bencana
Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan
Desa dan Kawasan Perdesaan
MISI 5
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 51
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Y Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha
- Keterampilan Usaha Perhatian Khusus kepada Usaha mikro, kecil dan Koperasi
Antar Kelompok Pendapatan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Y Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
Wirausahawan yang dibina
Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
Pengembangan Kewirausahaan
Antar Kelompok Pendapatan
Pemagangan Wirausaha
Inovasi
Peningkatan Produktivitas
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Y Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
UMKM yang difasilitasi permodalan
- Keterampilan Usaha Perhatian Khusus kepada Usaha mikro, kecil dan Koperasi
Antar Kelompok Pendapatan
Akses Pembiayaan
Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Y Pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal
Persentase koperasi aktif
Program Peningkatan dan Pengembangan daya saing Koperasi
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Perhatian Khusus kepada Usaha mikro, kecil dan Koperasi
Antar Kelompok Pendapatan
Pariwisata
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 52
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Y Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Promosi Produk Wisata Promosi Wisata Indonesia
Pembangunan Pariwisata
Promosi Citra Pariwisata Nasional
Promosi melalui media sosial elektronik, cetak, ruang dan online
Sosialisasi Perilaku Masyarakat yang ramah dan bersahabat
Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat (Promosi Wisata Indonesia)
Pembangunan Pariwisata
Penumbuhan Industri dan Usaha kecil pariwisata serta pariwisata inklusif
Sosialisasi perilaku tenaga kerja pariwisata di industri dan usaha kecil pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Y Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Pengembangan 10 Destinasi Wisata
Pembangunan Pariwisata
Pembangunan Fasilitas Umum dan Kawasan
Penyediaan BBM dan Listrik
Penyiapan Daya Tarik Wisata
Kelembagaan Pengembangan Destinasi
Koordinasi Pengembangan
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 53
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Destinasi
Program Pengembangan Kemitraan
Y Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata
Terbentuknya kelompok sadar wisata
- Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata
SDM dan Kelembagaan Pariwisata
Pembangunan Pariwisata
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Y Peningkatan SDM Pelaku Wisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Kebijakan Pembangunan Ekraf
Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Akses ke Sumber Modal
Infrastruktur
Akses ke Pasar
Pertanian
DINAS PERTANIAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Y Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
Jumlah volume komoditi pertanian yang dipasarkan STA
Program Pengolahan Pemasaran hasil
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian
Program Peningkatan Produksi Padi dan Pangan lain
Kedaulatan Pangan
Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor
Penumbuhan UP3HP Pengendalian Konversi lahan padi dan sertifikasi lahan
Mendorong Pengembangan One Village One Product (OVOP)
Teknologi peningkatan produktivitas pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Y Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
Peningkatan Produktivitas pertanian (ton/Ha)
- - - -
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 54
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Y Peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian
Peningkatan produksi pertanian utama
Program peningkatan produksi dan produktifitas
Reformasi Subsidi Pupuk dan Benih, Pengembangan Desa Mandiri Benih
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kedaulatan Pangan
Mendorong pengembangan ekonomi sesuai tema pada masing-masing koridor
Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS hulu, Pembangunan Waduk dan Embung/Dam Parit
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian
Perbaikan Statistik Pertanian/Perikanan
Perindustrian
Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan lain
Pengendalian Konversi Lahan Padi dan Sertifikasi Lahan (Prona)
Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Y Mendorong Pengembangan One Vilage One Produk (OVOP)
Peningkatan produk yang bersertifikat
-
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VII VII - 55
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota
Prioritas Pem- bangunan
Daerah (Y/T) Arah Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja Daerah (Outcome)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi
RJMN Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Y Mendorong Pengembangan One Vilage One Produk (OVOP)
Peningkatan jumlah IKM formal
Program Pengembanga Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan IKM Penumbuhan Populasi Industri
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
Y Mendorong Pengembangan One Vilage One Produk (OVOP)
IKM yang menerapkan teknologi tepat guna
-
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab VIII VIII - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Tanah Datar berisi program-program prioritas
untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, yang telah disertai kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya, indikasi rencana program
prioritas yang disertai kerangka pendanaan ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) SKPD. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar selama tahun 2016 – 2021 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 8.1:
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
DINAS PENDIDIKANDINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANDisdikbud
URUSAN PENDIDIKAN URUSAN PENDIDIKAN Disdikbud
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi PerkantoranCakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata1,228,749,500.00 1,297,063,000.00 Disdikbud
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan2,566,214,000.00 978,761,000.00 Disdikbud
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal15,000,000.00 15,000,000.00 Disdikbud
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu64,274,000.00 52,327,000.00 Disdikbud
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 53.46 % 58.8 506,614,000.00 64.14 808,336,000.00 60.48 636,518,347.98 74.82 736,665,630.35 80.16 1,272,127,122.31 85.5 1,299,095,445.00 85.5 5,007,090,739.69 Disdikbud
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan TahunJumlah siswa yang hafizd Qur'an Jumlah siswa yang hafizd Qur'an 14,122,420,000.00 20,560,272,750.00 16,973,823,000.00 19,933,305,000.00 22,050,203,450.00 22,517,654,380.00 110,140,779,830.00 Disdikbud
- SD/MI minimal 1 Jus - SD/MI minimal 1 Jus 419 orang 3149 4198 0.00 5248 0.00 6298 0.00 7348 0.00 8398 0.00 8398 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS minimal 2 Jus - SMP/MTS minimal 2 Jus 199 orang 1494 1992 0.00 2490 0.00 2989 0.00 3487 0.00 3985 0.00 3985 0.00 Disdikbud
OSN OSN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 2 orang 2 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 12 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs - SMP/MTs 3 orang 3 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 18 0.00 Disdikbud
FLS2N FLS2N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 7 orang 7 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 42 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs - SMP/MTs 7 orang 7 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 42 0.00 Disdikbud
FLS2N FLS2N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 21 orang 21 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 126 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs - SMP/MTs 21 orang 21 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 126 0.00 Disdikbud
LCP LCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 1 orang 1 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 6 0.00 Disdikbud
Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 105.45 % 105.51 105.57 0.00 105.63 0.00 105.69 0.00 105.75 0.00 105.81 0.00 105.81 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs - SMP/MTs 103.22 % 103.29 103.36 0.00 103.43 0.00 103.5 0.00 103.57 0.00 103.64 0.00 103.64 0.00 Disdikbud
Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 90.67 % 90.89 91.11 0.00 91.33 0.00 91.55 0.00 91,77 0.00 91.99 0.00 91.99 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs - SMP/MTs 81.69 % 81.73 81.77 0.00 81.81 0.00 81.85 0.00 81.89 0.00 81.93 0.00 81.93 0.00 Disdikbud
Persentase Perpustakaan sekolah Persentase Perpustakaan sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD - SD 64,02 % 68,98 73,93 0.00 78,78 0.00 83,83 0.00 88,78 0.00 93.72 0.00 93.72 0.00 Disdikbud
- SMP - SMP 92,59 % 94,44 96,29 0.00 98,19 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Persentase Ruang UKS Persentase Ruang UKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD - SD 35,64 36,64 37,62 0.00 38,61 0.00 39.6 0.00 40.59 0.00 41.58 0.00 41.58 0.00 Disdikbud - SMP - SMP 55,56 59,25 62,96 0.00 66,67 0.00 70.37 0.00 74.07 0.00 77.78 0.00 77.78 0.00 Disdikbud
Angka Melanjutkan Sekolah Angka Melanjutkan Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI ke SMP/MTs - SD/MI ke SMP/MTs 104.89 % 104,99 105.09 0.00 105.19 0.00 105.29 0.00 105.39 0.00 105.49 0.00 105.49 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs ke SM - SMP/MTs ke SM 89.03 % 90.23 91.43 0.00 92.63 0.00 93.83 0.00 95.03 0.00 96 0.00 96 0.00 Disdikbud
Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 0.04 % 0.04 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS - SMP/MTS 0.09 % 0.08 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 Disdikbud
- SM - SM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
Rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah 7.93 tahun 8.03 8.13 0.00 8.18 0.00 8.28 0.00 8.33 0.00 8.38 0.00 8.38 0.00 Disdikbud
Angka Kelulusan Angka Kelulusan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS - SMP/MTS 100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Indeks integritas siswa Indeks integritas siswa 75 angka 77.75 80 0.00 82.25 0.00 85 0.00 87,75 0.00 90 0.00 90 0.00 Disdikbud
Jumlah orang dewasa yang
berpartisipasi aktif dalam pendidikan
keluarga
Jumlah orang dewasa yang
berpartisipasi aktif dalam pendidikan
keluarga0 orang 0 200 0.00 500 0.00 900 0.00 1400 0.00 2000 0.00 2000 0.00 Disdikbud
Ketersediaan ruang labor IPA yang
yang dilengkapi dengan meja kursi
yang cukup untuk 36 peserta didik dan
minimal satu set peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan ekspremen
peserta didik SMP
Ketersediaan ruang labor IPA yang
yang dilengkapi dengan meja kursi
yang cukup untuk 36 peserta didik dan
minimal satu set peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan ekspremen
peserta didik SMP
87,04 % 87,04 90,74 0.00 94,44 0.00 98,14 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Ketersediaan satu ruang guru yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
untuk setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan lainnya:
Ketersediaan satu ruang guru yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
untuk setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan lainnya:0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD - SD 94,71 % 95,70 96,69 0.00 97,68 0.00 98,67 0.00 99,66 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
- SMP - SMP 88.89 % 92,59 96,29 0.00 96,44 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Kondisi Ruang Kelas Kondisi Ruang Kelas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
-Rusak Ringan -Rusak Ringan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 60.74 % 53.6 48.86 0.00 43.32 0.00 36.18 0.00 30.04 0.00 23.9 0.00 23.9 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS - SMP/MTS 57.72 % 51.02 44.52 0.00 38.02 0.00 31.52 0.00 25.02 0.00 19 0.00 19 0.00 Disdikbud
-Rusak Berat -Rusak Berat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 5.6 % 5.43 5.26 0.00 5.09 0.00 4.92 0.00 4.75 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS - SMP/MTS 10.25 % 9.25 8.25 0.00 7.25 0.00 6.25 0.00 5.25 0.00 4.25 0.00 4.25 0.00 Disdikbud
Rasio Guru/Murid Rasio Guru/Murid % 1,951,990,000.00 2,253,330,160.00 2,459,445,770.00 2,511,584,530.00 12,497,412,670.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 14 % 14 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00 15 0.00 15 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS - SMP/MTS 8 % 8 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 9 0.00 9 0.00 Disdikbud
Ketersediaan 1 orang guru SD untuk
setiap 32 peserta didik dan 6 orang
guru untuk setiap satuan pendidikan
Ketersediaan 1 orang guru SD untuk
setiap 32 peserta didik dan 6 orang
guru untuk setiap satuan pendidikan 93,73 % 95,04 96,36 0.00 96,36 0.00 97,68 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Ketersediaan buku teks SD yang
sudah ditetapkan kelayakan oleh
pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA
dab IPS dengan perbandingan satu
set untuk setiap peserta didik
Ketersediaan buku teks SD yang
sudah ditetapkan kelayakan oleh
pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA
dab IPS dengan perbandingan satu
set untuk setiap peserta didik
74,26 % 79,40 84,54 0.00 89,68 0.00 94,82 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
2021
TABEL 8.1
INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN
RPJMD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 - 2021
N0Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2021N0Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020
Ketersediaan buku teks SMP yang
sudah ditetapkan kelayakan oleh
pemerintah mencakup mata semua
pelajaran perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik
Ketersediaan buku teks SMP yang
sudah ditetapkan kelayakan oleh
pemerintah mencakup mata semua
pelajaran perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik
94,44 % 96,29 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Setiap SD memiliki 100 judul buku
pengayaan dan 10 referensi, dan
setiap SMPN/MTs memiliki 200 judul
buku pengayaan dan 20 buku
referensi
Setiap SD memiliki 100 judul buku
pengayaan dan 10 referensi, dan
setiap SMPN/MTs memiliki 200 judul
buku pengayaan dan 20 buku
referensi
75,91 % 80,72 85,53 0.00 90,34 0.00 95,15 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Persentase sekolah akreditasi A&B: Persentase sekolah akreditasi A&B:% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD - SD 93.73 % 94,39 95,05 0.00 95,70 0.00 96,37 0.00 97,03 0.00 97.68 0.00 97,68 0.00 Disdikbud
- SMP - SMP 87,04 % 88,89 90,74 0.00 92,59 0.00 94,44 0.00 96,30 0.00 98.14 0.00 98,14 0.00 Disdikbud
Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) 4,616,137,500.00 0.00 17,150,000,000.00 17,200,000,000.00 17,250,000,000.00 17,300,000,000.00 103,050,000,000.00 Disdikbud
-SMA/SMK/MA -SMA/SMK/MA 81,20 % 82,20 82,76 0.00 83,32 0.00 83,88 0.00 84,4 0.00 85 0.00 85 0.00 Disdikbud
Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
-SMA/SMK/MA -SMA/SMK/MA 62,88 % 63,30 63,69 0.00 64,16 0.00 64,32 0.00 64,66 0.00 65 0.00 65 0.00 Disdikbud
Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
-SMA/SMK/MA -SMA/SMK/MA 0,65 % 0,60 0,54 0.00 0,48 0.00 0,42 0.00 0,36 0.00 0,3 0.00 0,3 0.00 Disdikbud
Angka Kelulusan Angka Kelulusan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SM - SM 100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Rasio Guru/Murid Rasio Guru/Murid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SMA/SMK/MA - SMA/SMK/MA 9 % 9 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 Disdikbud
Lulusan SMA/MA yang diterima
perguruan tinggi
Lulusan SMA/MA yang diterima
perguruan tinggi52,36 % 53,50 54,8 0.00 56,1 0.00 57,4 0.00 58,7 0.00 60 0.00 60 0.00 Disdikbud
Lulusan SMK yang terserap dunia
kerja
Lulusan SMK yang terserap dunia
kerja14,79 % 15 17 0.00 19 0.00 21 0.00 23 0.00 25 0.00 25 0.00 Disdikbud
Jumlah siswa yang hafizd Qur'an Jumlah siswa yang hafizd Qur'an 150 orang 1000 1768 2261 2754 3247 3748 3748 Disdikbud
Pendidikan Non Formal Pendidikan Non FormalAngka Melek Huruf penduduk usia
dewasa diatas 15 tahun
Angka Melek Huruf penduduk usia
dewasa diatas 15 tahun98.7 % 98.76 593,454,000.00 98.82 630,949,000.00 98.88 693,676,000.00 98.94 743,676,000.00 99 793,676,000.00 99.06 843,676,000.00 99.06 4,312,056,000.00 Disdikbud
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga KependidikanRasio Guru/Murid per kelas rata-rata Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata 0.03 per 1.000 0.03 1,610,077,000.00 0.03 1,547,879,000.00 0.03 2,150,000,000.00 0.03 2,200,000,000.00 0.03 2,250,000,000.00 0.03 2,300,000,000.00 0.03 13,018,500,000.00 Disdikbud
Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S-
1
Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S-
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 82.15 % 83.37 85.29 0.00 86.86 0.00 88.43 0.00 90 0.00 92 0.00 92 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS - SMP/MTS 85.43 % 86.47 87.6 0.00 88.73 0.00 89.86 0.00 90.99 0.00 92 0.00 92 0.00 Disdikbud
- SMA/SMK/MA - SMA/SMK/MA 91,35 % 92 93,6 0.00 95,2 0.00 96,8 0.00 98,4 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Guru yang memiliki sertifikat pendidik Guru yang memiliki sertifikat pendidik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdikbud
- TK - TK 30 % 33.6 37.2 0.00 30.8 0.00 44.4 0.00 49 0.00 53.6 0.00 53.6 0.00 Disdikbud
- SD/MI - SD/MI 66 % 67.8 69.6 0.00 71.4 0.00 73.2 0.00 75 0.00 76.8 0.00 76.8 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs - SMP/MTs 74 % 74.8 75.6 0.00 76.4 0.00 77.2 0.00 78 0.00 78.8 0.00 78.8 0.00 Disdikbud
- SMA/SMK/MA - SMA/SMK/MA 70 % 72 73 0.00 74 0.00 75 0.00 76 0.00 77 0.00 77 0.00 Disdikbud
Persentase guru yang berkinerja baik Persentase guru yang berkinerja baik 70 % 75 80 0.00 85 0.00 90 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 Disdikbud
Manajemen Pelayanan Pendidikan Manajemen Pelayanan PendidikanPersentase tingkat validasi
kependidikan
Persentase tingkat validasi
kependidikan75 % 75 1,579,022,000.00 77 1,595,641,000.00 79 1,901,068,000.00 81 2,218,663,550.00 83 2,442,484,070.00 85 2,494,263,250.00 85 12,278,046,670.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESADisdikbud
Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 5.29 % 5.23 0.00 5.18 0.00 5.12 2,500,000,000.00 5.06 2,500,000,000.00 5 2,500,000,000.00 5 2,500,000,000.00 5 12,500,000,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN KESEHATAN URUSAN KESEHATAN Disdikbud
Pengembangan lingkungan sehat Pengembangan lingkungan sehat 141,650,000.00 46,718,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN PEKERJAAN UMUM URUSAN PEKERJAAN UMUM Disdikbud
Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air lainnya
150,000,000.00 Disdikbud
Pembangunan jalan dan jembatan 140,000,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN SOSIAL Disdikbud
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial47,498,000.00 46,980,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERAGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERAGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Disdikbud
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah119,176,000.00 112,140,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGADisdikbud
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga353,424,000.00 305,642,600.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN KEBUDAYAAN Disdikbud
Pengembangan nilai budaya 450,000,000.00 Disdikbud
Pengelolaan kekayaan budaya 125,552,400.00 Disdikbud
Pengelolaan keragaman budaya 243,110,000.00 Disdikbud
Disdikbud
Disdikbud
2018 - 2021 2018 - 2021 Disdikbud
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANDisdikbud
Pelayanan Administrasi PerkantoranCakupan administrasi perkantoran
yang ditata1,426,769,300.00 1,569,446,230.00 1,726,390,853.00 1,899,029,938.30 6,621,636,321.30 Disdikbud
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan1,076,637,100.00 1,184,300,810.00 1,302,730,891.00 1,433,003,980.10 4,996,672,781.10 Disdikbud
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal16,500,000.00 18,150,000.00 19,965,000.00 21,961,500.00 76,576,500.00 Disdikbud
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2021N0Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu57,559,700.00 63,315,670.00 69,647,237.00 76,611,960.70 267,134,567.70 Disdikbud
Pendidikan anak usia dini APK PAUD 636,518,347.98 736,665,630.35 1,272,127,122.31 1,299,095,445.00 3,944,406,545.64 Disdikbud
Wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahunAngka Partisipasi Kasar (APK) 16,973,823,000.00 19,933,305,000.00 22,050,203,450.00 22,517,654,380.00 85.5 81,474,985,830.00 Disdikbud
- SD/MI 105.45 % 105.63 105.69 105.75 105.81 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs 103.22 % 103.43 103.5 103.57 103.64 8398 0.00 Disdikbud
Angka Partisipasi Murni (APM) 3985 0.00 Disdikbud
- SD/MI 90.67 % 91.33 91.55 91,77 91.99 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs 81.69 % 81.81 81.85 81.89 81.93 12 0.00 Disdikbud
Persentase Perpustakaan sekolah 18 0.00 Disdikbud
- SD 64,02 % 78,78 83,83 88,78 93.72 0.00 Disdikbud
- SMP 92,59 % 98,19 100 100 100 42 0.00 Disdikbud
Persentase Ruang UKS 42 0.00 Disdikbud
- SD 35,64 38,61 39.6 40.59 41.58 0.00 Disdikbud
- SMP 55,56 66,67 70.37 74.07 77.78 126 0.00 Disdikbud
Angka Melanjutkan Sekolah 126 0.00 Disdikbud
- SD/MI ke SMP/MTs 104.89 % 105.19 105.29 105.39 105.49 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs ke SM 89.03 % 92.63 93.83 95.03 96 6 0.00 Disdikbud
Angka Putus Sekolah 0.00 Disdikbud
- SD/MI 0.04 % 0.03 0.03 0.03 0.03 105.81 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS 0.09 % 0.06 0.05 0.04 0.03 103.64 0.00 Disdikbud
- SM 0.00 Disdikbud
Rata-rata lama sekolah 7.93 tahun 8.18 8.28 8.33 8.38 91.99 0.00 Disdikbud
Angka Kelulusan 81.93 0.00 Disdikbud
- SD/MI 100 % 100 100 100 100 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS 100 % 100 100 100 100 93.72 0.00 Disdikbud
Jumlah orang dewasa yang
berpartisipasi aktif dalam pendidikan
keluarga
0 orang 500 900 1400 2000 0.00 Disdikbud
Ketersediaan ruang labor IPA yang
yang dilengkapi dengan meja kursi
yang cukup untuk 36 peserta didik dan
minimal satu set peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan ekspremen
peserta didik SMP
87,04 % 94,44 98,14 100 100 41.58 0.00 Disdikbud
Ketersediaan satu ruang guru yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
untuk setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan lainnya;
77.78 0.00 Disdikbud
- SD 94,71 % 97,68 98,67 99,66 100 0.00 Disdikbud
- SMP 88.89 % 96,44 100 100 100 105.49 0.00 Disdikbud
Kondisi Ruang Kelas 96 0.00 Disdikbud
-Rusak Ringan 0.00 Disdikbud
- SD/MI 60.74 % 43.32 36.18 30.04 23.9 0.03 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS 57.72 % 38.02 31.52 25.02 19 0.03 0.00 Disdikbud
-Rusak Berat 0.00 Disdikbud
- SD/MI 5.6 % 5.09 4.92 4.75 4.58 8.38 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS 10.25 % 7.25 6.25 5.25 4.25 0.00 Disdikbud
Rasio Guru/Murid % 100 0.00 Disdikbud
- SD/MI 14 % 14 14 14 15 100 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS 8 % 8 8 8 9 90 0.00 Disdikbud
Ketersediaan 1 orang guru SD untuk
setiap 32 peserta didik dan 6 orang
guru untuk setiap satuan pendidikan
93,73 % 96,36 97,68 100 100 2000 0.00 Disdikbud
Ketersediaan buku teks SD yang
sudah ditetapkan kelayakan oleh
pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA
dab IPS dengan perbandingan satu
set untuk setiap peserta didik
74,26 % 89,68 94,82 100 100 100 0.00 Disdikbud
Ketersediaan buku teks SMP yang
sudah ditetapkan kelayakan oleh
pemerintah mencakup mata semua
pelajaran perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik
94,44 % 100 100 100 100 0.00 Disdikbud
Setiap SD memiliki 100 judul buku
pengayaan dan 10 referensi, dan
setiap SMPN/MTs memiliki 200 judul
buku pengayaan dan 20 buku
referensi
75,91 % 90,34 95,15 100 100 100 0.00 Disdikbud
Persentase sekolah akreditasi A&B % 100 0.00 Disdikbud
- SD 93.73 % 95,70 96,37 97,03 97.68 0.00 Disdikbud
- SMP 87,04 % 92,59 94,44 96,30 98.14 0.00 Disdikbud
Pendidikan non formalAngka Melek Huruf penduduk usia
dewasa diatas 15 tahun98.7 % 98.88 693,676,000.00 98.94 743,676,000.00 99 793,676,000.00 99.06 843,676,000.00 3,074,704,000.00 Disdikbud
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikanRasio Guru/Murid per kelas rata-rata 0.03 per 1.000 0.03 2,150,000,000.00 0.03 2,300,000,000.00 0.03 2,250,000,000.00 0.03 2,300,000,000.00 19 9,000,000,000.00 Disdikbud
Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S-
10.00 Disdikbud
- SD/MI 82.15 % 86.86 88.43 90 92 4.58 0.00 Disdikbud
- SMP/MTS 85.43 % 88.73 89.86 90.99 92 4.25 0.00 Disdikbud
- SMA/SMK/MA 91,35 % 95,2 96,8 98,4 100 0.00 Disdikbud
Guru yang memiliki sertifikat pendidik 15 0.00 Disdikbud
- TK 30 % 30.8 44.4 49 53.6 9 0.00 Disdikbud
- SD/MI 66 % 71.4 73.2 75 76.8 100 0.00 Disdikbud
- SMP/MTs 74 % 76.4 77.2 78 78.8 100 0.00 Disdikbud
- SMA/SMK/MA 70 % 74 75 76 77 100 0.00 Disdikbud
Persentase guru yang berkinerja baik 70 % 85 90 95 100 100 0.00 Disdikbud
Peningkatan manajemen pelayanan
pendidikanIndeks integritas siswa 75 angka 82.25 2,243,490,000.00 85 2,467,839,000.00 87,75 2,714,622,900.00 90 2,986,085,190.00 100 10,412,037,090.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN KESEHATAN Disdikbud
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2021N0Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020
Pengembangan lingkungan sehat 60,000,000.00 66,000,000.00 72,600,000.00 79,860,000.00 278,460,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGDisdikbud
Pembangunan jalan dan jembatan 500,000,000.00 550,000,000.00 605,000,000.00 665,500,000.00 2,320,500,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN SOSIAL Disdikbud
Pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial60,000,000.00 66,000,000.00 72,600,000.00 79,860,000.00 278,460,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESADisdikbud
Penanggulangan kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 5.29 % 5.12 2,500,000,000.00 5.06 2,500,000,000.00 5 2,500,000,000.00 5 2,500,000,000.00 5 10,000,000,000.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGADisdikbud
Pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga360,915,000.00 397,006,500.00 436,707,150.00 480,377,865.00 1,675,006,515.00 Disdikbud
Disdikbud
URUSAN KEBUDAYAAN Disdikbud
Pengembangan nilai budaya 60 % 0.00 Disdikbud
Pengelolaan kekayaan budayajumlah benda situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan76,382,201.76 77,999,890.27 76,327,627.34 77,945,726.70 308,655,446.07 Disdikbud
- benda situs 9 benda situs 12 13 14 15 Disdikbud
- kawasan cagar budaya 58 kawasan 67 70 73 75 Disdikbud
Pengelolaan keragaman budayaPersentase sarana dan prasarana seni
budaya15 % 25 127,303,669.60 30 129,999,817.12 35 127,212,712.23 40 129,909,544.50 514,425,743.45 Disdikbud
Jumlah penyelenggaraan festifal seni
budaya4 event 10 763,822,017.58 10 866,665,447.47 10 848,084,748.20 10 866,063,630.00 3,344,635,843.25 Disdikbud
Persentase sanggar seni dan budaya
yang aktif25 % 40 50,921,467.84 45 56,333,254.09 50 67,846,779.86 55 77,945,726.70 253,047,228.48 Disdikbud
Jumlah sanggar seni dan budaya 262 buah 275 12,730,366.96 280 12,999,981.71 285 12,721,271.22 290 12,990,954.45 51,442,574.34 Disdikbud
Jumlah nagari yang menerbitkan buku
monografi adat salingka nagari21 nagari 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 Disdikbud
Jumlah tempat penyelenggaraan seni
dan budaya yang representatif3 buah 1 1,273,036,695.96 1 1,299,998,171.20 0 0.00 0 0.00 2,573,034,867.16 Disdikbud
Misi kesenian 8 kali 20 551,649,234.92 20 649,999,085.60 20 636,063,561.15 20 649,547,722.50 2,487,259,604.17 Disdikbud
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG : KEUANGANDisdikbud
Program Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
110,000,000.00 121,000,000.00 133,100,000.00 146,410,000.00 510,510,000.00 Disdikbud
27,713,710,000 28,956,371,750 31,721,734,103 35,810,700,488 37,787,627,303 39,143,529,564 144,463,591,458J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KESEHATAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN Dinkes
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
KesehatanPersentase kesediaan obat dan vaksin Persentase kesediaan obat dan vaksin 80.6 % 84.2 4,305,548,500.00 87.8 3,461,213,719.00 91.4 6,790,138,013.06 95 7,974,037,261.66 100 8,973,541,420.66 100 10,538,341,239.19 100 46,277,536,528.59 Dinkes
Persentase kepersertaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan
Persentase kepersertaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan
56.2 % 66.8 76.2 0.00 85.6 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
KH
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
KH13,9
per 1.000
Kelahiran
Hidup
13,48 7,821,909,259.00 13,08 6,481,843,255.00 12,69 12,053,104,295.63 11,94 14,154,631,700.75 11.58 15,928,841,274.87 11.17 18,706,501,495.58 11.17 82,146,780,240.55 Dinkes
Angka Kelangsungan hidup Bayi (AKB)
per 1000 KH
Angka Kelangsungan hidup Bayi (AKB)
per 1000 KH986,1
per 1.000
Kelahiran
Hidup
986,79 986,92 0.00 987,31 0.00 987,69 0.00 988,06 0.00 988.42 0.00 988.42 0.00 Dinkes
Persentase Ibu yang selamat dalam
Kehamilan, melahirkan dan nifas
Persentase Ibu yang selamat dalam
Kehamilan, melahirkan dan nifas99.86312
per 100.000
Kelahiran
Hidup
99.86 99.86 0.00 99.87 0.00 99.88 0.00 99.89 0.00 99.9 0.00 99.9 0.00 Dinkes
Cakupan TTU Yang memenuhi Syarat
Kesehatan
Cakupan TTU Yang memenuhi Syarat
Kesehatan79 % 80 82 0.00 84 0.00 86 0.00 88 0.00 90 0.00 90 0.00 Dinkes
Prevalensi tekanan darah tinggi Prevalensi tekanan darah tinggi 25.3per 100.000
Penduduk24.8 24.3 0.00 23.9 0.00 23.4 0.00 22.9 0.00 22.4 0.00 22.4 0.00 Dinkes
Visit Rate Visit Rate 1,5 Kali 1,5 1,5 0.00 1,5 0.00 1,5 0.00 1,5 0.00 1.5 0.00 1.5 0.00 Dinkes
Cakupan rawat inap per penduduk Cakupan rawat inap per penduduk 0,3 % 0,5 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0.5 0.00 0.5 0.00 Dinkes
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase makanan yang memenuhi
syarat sesuai standar kesehatan
Persentase makanan yang memenuhi
syarat sesuai standar kesehatan100 % 100 173,000,000.00 100 168,228,900.00 100 622,143,005.44 100 730,617,183.02 100 822,196,252.58 100 839,626,313.99 100 4,114,212,239.42 Dinkes
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Persentase obat tradisional yang
memenuhi syarat kesehatan
Persentase obat tradisional yang
memenuhi syarat kesehatan100 % 100 20,000,000.00 100 19,829,200.00 100 96,806,484.25 100 113,685,246.32 100 127,935,101.54 100 150,244,334.87 100 659,775,339.86 Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase rumah tangga yang
berperilaku hidup bersih dan sehat
Persentase rumah tangga yang
berperilaku hidup bersih dan sehat35,19 % 50 922,150,000.00 60 831,219,600.00 65 1,037,821,630.85 70 1,218,771,745.05 75 1,371,538,453.82 80 1,610,706,371.49 80 7,073,174,125.31 Dinkes
Cakupan Nagari siaga aktif Cakupan Nagari siaga aktif 88 % 90 91 0.00 99 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Rasio Posyandu per satuan Balita Rasio Posyandu per satuan Balita 61,9 % 64 67 0.00 69 0.00 72 0.00 74 0.00 75 0.00 75 0.00 Dinkes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi MasyarakatPrevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak balita
Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak balita36.5 % 30.9 299,207,000.00 30 209,915,000.00 29 839,606,355.26 28 985,996,506.86 27 1,109,586,048.39 26 1,303,074,888.73 26 5,722,256,861.03 Dinkes
Prevalensi kekurang gizi (underweight)
pada anak balita
Prevalensi kekurang gizi (underweight)
pada anak balita5 % < 5 < 5 0.00 < 5 0.00 < 5 0.00 16.5 0.00 < 5 0.00 < 5 0.00 Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk yang
mendapatkan perawatan
Cakupan Balita Gizi Buruk yang
mendapatkan perawatan100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Balita Gizi Buruk Persentase Balita Gizi Buruk 0,2 % <0,2 <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 0.00 Dinkes
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat
Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat70.81 % 75 293,760,000.00 76 276,640,800.00 77 409,280,979.49 78 480,641,450.10 79 540,887,359.74 80 635,206,919.91 80 2,789,415,394.94 Dinkes
Persentase Rumah sehat Persentase Rumah sehat 63.97 % 67 71 0.00 75 0.00 79 0.00 83 0.00 83 0.00 83 0.00 Dinkes
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per
100.000 penduduk
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per
100.000 penduduk122,08
per 100.000
penduduk115,98 607,136,000.00 110,08 624,888,800.00 104,67 1,980,445,026.76 99,44 2,325,746,900.54 94,47 2,617,267,196.17 89.74 3,073,664,422.54 89.74 13,497,533,780.62 Dinkes
Prevalensi HIV (persen) Prevalensi HIV (persen) 0,8 % <0,5 <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 0.00 Dinkes
Persentase jorong/nagari yang
Universal Child Imunization (UCI)
Persentase jorong/nagari yang
Universal Child Imunization (UCI)82 % 86 90 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi5 buah 100 1,165,515,500.00 10 959,964,800.00 15 1,308,167,627.74 20 1,536,254,106.77 23 1,728,815,580.79 23 2,030,285,234.72 23 8,915,691,426.62 Dinkes
Rasio dokter umum per 100.000
penduduk
Rasio dokter umum per 100.000
penduduk14.5 angka 15 25 0.00 35 0.00 35 0.00 45 0.00 45 0.00 45 0.00 Dinkes
Rasio dokter gigi per 100.000
penduduk
Rasio dokter gigi per 100.000
penduduk5.25 angka 6 8 0.00 10 0.00 10 0.00 13 0.00 13 0.00 13 0.00 Dinkes
Rasio bidan per 100.000 penduduk Rasio bidan per 100.000 penduduk 66.8 angka 90 100 0.00 110 0.00 110 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 Dinkes
Rasio perawat per 100.000 penduduk Rasio perawat per 100.000 penduduk 76.81 angka 80 120 0.00 150 0.00 150 0.00 180 0.00 180 0.00 180 0.00 Dinkes
Persentase RS yang tersertifikasi
akreditasi
Persentase RS yang tersertifikasi
akreditasi0 % 0 0 0.00 0 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk MiskinCakupan pelayanan kesehatan
penduduk miskin sesuai standar
(mata,sunatan,bibir sumbing, dll)
Cakupan pelayanan kesehatan
penduduk miskin sesuai standar
(mata,sunatan,bibir sumbing, dll)
100 % 100 100 100 1,726,582,369.17 100 2,027,621,842.23 100 2,281,773,710.06 100 2,679,667,816.21 100 11,767,357,102.68 Dinkes
Program Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Program Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Persentase Puskesmas Rawatan yang
mampu PONED
Persentase Puskesmas Rawatan yang
mampu PONED30,4 % 34.78 12,524,344,520.00 39.13 27,714,269,363.00 43.47826087 65,815,277,278.99 47.82608696 77,290,545,847.52 56.52173913 86,978,514,374.76 60.9 102,145,766,987.15 60.9 448,557,731,394.49 Dinkes
Rasio Puskesmas per 100.000
penduduk
Rasio Puskesmas per 100.000
penduduk6,3 % 6,3 6,3 0.00 6,3 0.00 6,3 0.00 6,3 0.00 6.3 0.00 6.3 0.00 Dinkes
Rasio Puskesmas Pembantu per
100.000 penduduk
Rasio Puskesmas Pembantu per
100.000 penduduk18,5 % 18,5 19 0.00 20 0.00 21 0.00 22 0.00 24 0.00 24 0.00 Dinkes
Rasio Pos Kesehatan Nagari per
100.000 penduduk
Rasio Pos Kesehatan Nagari per
100.000 penduduk44 % 44 44,5 0.00 45 0.00 45.5 0.00 46 0.00 46 0.00 46 0.00 Dinkes
Persentase sarana dan prasarana
Puskesmas yang sesuai standar
Persentase sarana dan prasarana
Puskesmas yang sesuai standar 80 % 80 85 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase sarana dan prasarana
Puskesmas yang terpelihara sesuai
standar
Persentase sarana dan prasarana
Puskesmas yang terpelihara sesuai
standar
50 % 60 70 0.00 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Cakupan Puskesmas per kecamatan Cakupan Puskesmas per kecamatan 1.64 1.64 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 Dinkes
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Persentase terjaminnya hak peserta di
bidang kesehatan
Persentase terjaminnya hak peserta di
bidang kesehatan100 % 100 45,000,000.00 100 45,387,600.00 100 133,592,948.26 100 156,885,639.92 100 176,550,440.13 100 207,337,182.41 100 910,489,969.30 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Menurunnya angka kematian balita per
1000 kelahiran
Menurunnya angka kematian balita per
1000 kelahiran15,6
per 1.000
Kelahiran
Hidup
15,1 107,750,000.00 14,5 80,750,000.00 13,9 341,254,473.75 13,3 400,754,135.51 12,7 450,986,585.15 12.1 529,629,310.61 12.1 2,325,787,246.94 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Persentase rujukan lansia dari
Puskesmas ke Rumah sakit
Persentase rujukan lansia dari
Puskesmas ke Rumah sakit40.05 % 37 20,000,000.00 35 50,120,000.00 32 147,207,812.21 30 172,874,332.97 30 194,543,232.81 30 228,467,545.76 30 1,003,280,773.19 Dinkes
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan makanan
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan makanan
Cakupan TPM Yang memenuhi Syarat
Kesehatan
Cakupan TPM Yang memenuhi Syarat
Kesehatan70 % 75 96,648,000.00 80 84,594,000.00 85 178,180,050.72 90 209,246,757.72 95 235,474,752.12 100 276,536,674.99 100 1,214,369,104.47 Dinkes
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu melahirkan dan Anak
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan75 % 77 50,000,000.00 79 313,315,000.00 82 71,552,618.79 85 84,028,225.54 88 94,560,727.23 91 111,050,160.82 91 487,660,034.08 Dinkes
Cakupan Komplikasi kebidanan yang
ditangani
Cakupan Komplikasi kebidanan yang
ditangani68 % 71 75 0.00 79 0.00 83 0.00 87 0.00 91 0.00 0.00
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi
73 % 76 79 0.00 82 0.00 85 0.00 88 0.00 91 0.00 0.00
Penurunan Angka Kematian Neonatus
per 1000 kelahiran hidup
Penurunan Angka Kematian Neonatus
per 1000 kelahiran hidup10.75479
per 1.000
Kelahiran
Hidup
10.36370747 9.972624169 0.00 9.581540868 0.00 9.190457567 0.00 8.799374267 0.00 8.4 0.00 8.4 0.00
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Persentase penduduk yang menjadi
peserta SJSN Bidang kesehatan
Persentase penduduk yang menjadi
peserta SJSN Bidang kesehatan 56.2 % 66.8 10,642,554,400.00 76.2 10,512,464,400.00 85.6 20,685,933,791.42 95 24,292,644,203.67 100 27,337,600,995.06 100 32,104,712,770.90 100 140,983,004,507.17 Dinkes
Persentase anggaran sektor
kesehatan dalam APBD
Persentase anggaran sektor
kesehatan dalam APBD10 % 10 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 Dinkes
Program Penelitian Pengembangan
Kesehatan
Jumlah kajian ilmiah bidang kesehatan
yang dilakukan
Jumlah kajian ilmiah bidang kesehatan
yang dilakukan0 buah 0 0 0.00 1 424,345,565.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 424,345,565.32 Dinkes
Program Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Masyarakat Miskin
Program Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Masyarakat Miskin
Cakupan keluarga yang mempunyai
akses air bersih
Cakupan keluarga yang mempunyai
akses air bersih68 % 76 75,470,000.00 85 48,511,000.00 92 143,996,005.40 100 169,102,529.34 100 190,298,653.19 100 223,482,799.61 100 981,391,011.18 Dinkes
Program Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional
Cakupan peserta JKN yang dilayani di
Puskesmas dan jaringannya
Cakupan peserta JKN yang dilayani di
Puskesmas dan jaringannya74 % 77 14,980,482,500.00 80 83 15,383,701,182.88 86 17,280,461,603.97 89 18,600,978,690.91 92 20,894,838,961.50 92 101,237,723,515.90 Dinkes
Persentase Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu Melaksanakan
Promosi Kesehatan
Persentase Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu Melaksanakan
Promosi Kesehatan
73 % 80 87 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Promosi untuk
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan
Persentase Promosi untuk
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan
72 % 80 88 0.00 96 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase satuan pendidikan dasar
mendapat Promosi kesehatan
Persentase satuan pendidikan dasar
mendapat Promosi kesehatan 75 % 80 85 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Presentase Ibu hamil mendapatkan
Pelayanan Antenatal sesuai Standar
Presentase Ibu hamil mendapatkan
Pelayanan Antenatal sesuai Standar80 % 82 84 0.00 86 0.00 88 0.00 90 0.00 92 0.00 92 0.00 Dinkes
Presentase Ibu bersalin dan Nifas
mendapatkan Pelayanan persalinan
dan nifas sesuai Standar di
Puskesmas dan jaringannya.
Presentase Ibu bersalin dan Nifas
mendapatkan Pelayanan persalinan
dan nifas sesuai Standar di
Puskesmas dan jaringannya.
83 % 87 91 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Presentase Bayi Baru Lahir mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar
Presentase Bayi Baru Lahir mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar83 % 87 91 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Usia Bawah Lima Tahun
(Balita) Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Usia Bawah Lima Tahun
(Balita) Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
87 % 91 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Presentase siswa satuan pendidikan
dasar mendapat skrening kesehatan
sesuai standar.
Presentase siswa satuan pendidikan
dasar mendapat skrening kesehatan
sesuai standar.
90 % 93 96 0.00 98 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Presentase usia 15-19 Tahun
mendapat skrening kesehatan sesuai
standar.
Presentase usia 15-19 Tahun
mendapat skrening kesehatan sesuai
standar.
60 % 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Presentase usia 20-59 Tahun
mendapatkan skrening kesehatan dan
pelayanan kesehatan Reproduksi
sesuai standar.
Presentase usia 20-59 Tahun
mendapatkan skrening kesehatan dan
pelayanan kesehatan Reproduksi
sesuai standar.
60 % 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Usia 60 tahun keatas
Mendapatkan Skrening Kesehatan
Sesuai Standar
Persentase Usia 60 tahun keatas
Mendapatkan Skrening Kesehatan
Sesuai Standar
60 % 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase terduga Tuberkulosis
Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar
Persentase terduga Tuberkulosis
Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar
100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Terduga HIV dan AIDS
Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS
Sesuai Standar
Persentase Terduga HIV dan AIDS
Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS
Sesuai Standar
100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Satuan Pendidikan Dasar
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Persentase Satuan Pendidikan Dasar
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
70 % 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Pasar Rakyat
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Persentase Pasar Rakyat
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
61 % 70 81 0.00 91 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase Respon Verifikasi
terhadap SKDR dalam waktu kurang
dari 24 Jam
Persentase Respon Verifikasi
terhadap SKDR dalam waktu kurang
dari 24 Jam
100 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran1,767,660,361.00 941,472,800.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur1,387,140,000.00 2,720,551,100.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur198,000,000.00 115,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
20,000,000.00 187,531,350.00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pengembangan
data/informasi
Program Pengembangan
data/informasi125,343,300.00 61,657,000.00
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
53,700,000.00 70,409,750.00
Program penyelenggaraan bantuan
operasional kesehatan
Program penyelenggaraan bantuan
operasional kesehatan5,888,000,000.00 11,274,072,000.00
Program penyelenggaraan BLUD UPT
Puskesmas19,800,496,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021
DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN Dinkes
URUSAN KESEHATAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata1,035,620,080.00 1,139,182,088.00 1,253,100,296.80 1,378,410,326.48 4,806,312,791.28 Dinkes
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan2,992,606,210.00 3,291,866,831.00 3,621,053,514.10 3,983,158,865.51 13,888,685,420.61 Dinkes
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal126,500,000.00 139,150,000.00 153,065,000.00 168,371,500.00 587,086,500.00 Dinkes
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu206,284,485.00 226,912,933.50 249,604,226.85 274,564,649.54 957,366,294.89 Dinkes
Program Obat dan Perbekalan
KesehatanPersentase kesediaan obat dan vaksin 80.6 % 91.4 6,790,138,013.06 95 7,974,037,261.66 100 8,973,541,420.66 100 10,538,341,239.19 100 34,276,057,934.56 Dinkes
Persentase kepersertaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan
56.2 % 85.6 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
KH13,9
per 1.000
Kelahiran
Hidup
12,69 12,053,104,295.63 11,94 14,154,631,700.75 11.58 15,928,841,274.87 11.17 18,706,501,495.58 11.17 60,843,078,766.82 Dinkes
Angka Kelangsungan hidup Bayi (AKB)
per 1000 KH986,1
per 1.000
Kelahiran
Hidup
987,31 0.00 987,69 0.00 988,06 0.00 988.42 0.00 988.42 Dinkes
Persentase Ibu yang selamat dalam
Kehamilan, melahirkan dan nifas99.86
per 100.000
Kelahiran
Hidup
99.87 0.00 99.88 0.00 99.89 0.00 99.9 0.00 99.9 Dinkes
Cakupan TTU Yang memenuhi Syarat
Kesehatan79 % 84 0.00 86 0.00 88 0.00 90 0.00 90 Dinkes
Prevalensi tekanan darah tinggi 25.3per 100.000
Penduduk23.9 0.00 23.4 0.00 22.9 0.00 22.4 0.00 22.4 Dinkes
Visit Rate 1,5 Kali 1,5 0.00 1,5 0.00 1,5 0.00 1.5 0.00 1.5 Dinkes
Cakupan rawat inap per penduduk 0,3 % 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0.5 0.00 0.5 Dinkes
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase makanan yang memenuhi
syarat sesuai standar kesehatan100 % 100 622,143,005.44 100 730,617,183.02 100 822,196,252.58 100 839,626,313.99 100 3,014,582,755.04 Dinkes
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Persentase obat tradisional yang
memenuhi syarat kesehatan100 % 100 96,806,484.25 100 113,685,246.32 100 127,935,101.54 100 150,244,334.87 100 488,671,166.98 Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase rumah tangga yang
berperilaku hidup bersih dan sehat35,19 % 65 1,037,821,630.85 70 1,218,771,745.05 75 1,371,538,453.82 80 1,610,706,371.49 80 5,238,838,201.20 Dinkes
Cakupan Nagari siaga aktif 88 % 99 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Rasio Posyandu per satuan Balita 61,9 % 69 0.00 72 0.00 74 0.00 75 0.00 75 Dinkes
Program Perbaikan Gizi MasyarakatPrevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak balita36.5 % 29 839,606,355.26 28 985,996,506.86 27 1,109,586,048.39 26 1,303,074,888.73 26 4,238,263,799.24 Dinkes
Prevalensi kekurang gizi (underweight)
pada anak balita5 % < 5 0.00 < 5 0.00 16.5 0.00 < 5 0.00 < 5 Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk yang
mendapatkan perawatan100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Balita Gizi Buruk 0,2 % <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 0.00 <0,2 Dinkes
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat70.81 % 77 409,280,979.49 78 480,641,450.10 79 540,887,359.74 80 635,206,919.91 80 2,066,016,709.24 Dinkes
Persentase Rumah sehat 63.97 % 75 0.00 79 0.00 83 0.00 83 0.00 83 Dinkes
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per
100.000 penduduk122,08
per 100.000
penduduk104,67 1,980,445,026.76 99,44 2,325,746,900.54 94,47 2,617,267,196.17 89.74 3,073,664,422.54 89.74 9,997,123,546.01 Dinkes
Prevalensi HIV (persen) 0,8 % <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 0.00 <0,5 Dinkes
Persentase jorong/nagari yang
Universal Child Imunization (UCI)82 % 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi5 buah 15 1,308,167,627.74 20 1,536,254,106.77 23 1,728,815,580.79 23 2,030,285,234.72 23 6,603,522,550.01 Dinkes
Rasio dokter umum per 100.000
penduduk14.5 angka 35 0.00 35 0.00 45 0.00 45 0.00 45 Dinkes
Rasio dokter gigi per 100.000
penduduk5.25 angka 10 0.00 10 0.00 13 0.00 13 0.00 13 Dinkes
Rasio bidan per 100.000 penduduk 66.8 angka 110 0.00 110 0.00 120 0.00 120 0.00 120 Dinkes
Rasio perawat per 100.000 penduduk 76.81 angka 150 0.00 150 0.00 180 0.00 180 0.00 180 Dinkes
Persentase RS yang tersertifikasi
akreditasi0 % 0 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
penduduk miskin sesuai standar
(mata,sunatan,bibir sumbing, dll)
100 % 100 1,726,582,369.17 100 2,027,621,842.23 100 2,281,773,710.06 100 2,679,667,816.21 100 8,715,645,737.68 Dinkes
Program Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Persentase Puskesmas Rawatan yang
mampu PONED30,4 % 43.47826087 65,815,277,278.99 47.82608696 77,290,545,847.52 56.52173913 86,978,514,374.76 60.9 102,145,766,987.15 60.9 332,230,104,488.42 Dinkes
Rasio Puskesmas per 100.000
penduduk6,3 % 6,3 0.00 6,3 0.00 6,3 0.00 6.3 0.00 6.3 Dinkes
Rasio Puskesmas Pembantu per
100.000 penduduk18,5 % 20 0.00 21 0.00 22 0.00 24 0.00 24 Dinkes
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Pos Kesehatan Nagari per
100.000 penduduk44 % 45 0.00 45.5 0.00 46 0.00 46 0.00 46 Dinkes
Persentase sarana dan prasarana
Puskesmas yang sesuai standar 80 % 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase sarana dan prasarana
Puskesmas yang terpelihara sesuai
standar
50 % 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Cakupan Puskesmas per kecamatan 1.64 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 Dinkes
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Persentase terjaminnya hak peserta di
bidang kesehatan100 % 100 133,592,948.26 100 156,885,639.92 100 176,550,440.13 100 207,337,182.41 100 674,366,210.73 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Menurunnya angka kematian balita per
1000 kelahiran15,6
per 1.000
Kelahiran
Hidup
13,9 341,254,473.75 13,3 400,754,135.51 12,7 450,986,585.15 12.1 529,629,310.61 12.1 1,722,624,505.03 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Persentase rujukan lansia dari
Puskesmas ke Rumah sakit40.05 % 32 147,207,812.21 30 172,874,332.97 30 194,543,232.81 30 228,467,545.76 30 743,092,923.74 Dinkes
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan makanan
Cakupan TPM Yang memenuhi Syarat
Kesehatan70 % 85 178,180,050.72 90 209,246,757.72 95 235,474,752.12 100 276,536,674.99 100 899,438,235.55 Dinkes
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu melahirkan dan Anak
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan75 % 82 71,552,618.79 85 84,028,225.54 88 94,560,727.23 91 111,050,160.82 91 361,191,732.39 Dinkes
Cakupan Komplikasi kebidanan yang
ditangani68 % 79 0.00 83 0.00 87 0.00 91 0.00 Dinkes
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi
73 % 82 0.00 85 0.00 88 0.00 91 0.00 Dinkes
Penurunan Angka Kematian Neonatus
per 1000 kelahiran hidup10.75
per 1.000
Kelahiran
Hidup
9.581540868 0.00 9.190457567 0.00 8.799374267 0.00 8.4 0.00 8.4 Dinkes
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Persentase penduduk yang menjadi
peserta SJSN Bidang kesehatan 56.2 % 85.6 20,685,933,791.42 95 24,292,644,203.67 100 27,337,600,995.06 100 32,104,712,770.90 100 104,420,891,761.05 Dinkes
Persentase anggaran sektor
kesehatan dalam APBD10 % 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 Dinkes
Program Penelitian Pengembangan
Kesehatan
Jumlah kajian ilmiah bidang kesehatan
yang dilakukan0 dok 1 424,345,565.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 424,345,565.32 Dinkes
Program Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Masyarakat Miskin
Cakupan keluarga yang mempunyai
akses air bersih68 % 92 143,996,005.40 100 169,102,529.34 100 190,298,653.19 100 223,482,799.61 100 726,879,987.53 Dinkes
Program Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional
Cakupan peserta JKN yang dilayani di
Puskesmas dan jaringannya74 % 83 15,383,701,182.88 86 17,280,461,603.97 89 18,600,978,690.91 92 20,894,838,961.50 92 72,159,980,439.26 Dinkes
Persentase Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu Melaksanakan
Promosi Kesehatan
73 % 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Promosi untuk
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan
72 % 96 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase satuan pendidikan dasar
mendapat Promosi kesehatan 75 % 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Presentase Ibu hamil mendapatkan
Pelayanan Antenatal sesuai Standar80 % 86 0.00 88 0.00 90 0.00 92 0.00 92 Dinkes
Presentase Ibu bersalin dan Nifas
mendapatkan Pelayanan persalinan
dan nifas sesuai Standar di
Puskesmas dan jaringannya.
83 % 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Presentase Bayi Baru Lahir mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar83 % 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Usia Bawah Lima Tahun
(Balita) Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
87 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Presentase siswa satuan pendidikan
dasar mendapat skrening kesehatan
sesuai standar.
90 % 98 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Presentase usia 15-19 Tahun
mendapat skrening kesehatan sesuai
standar.
60 % 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Presentase usia 20-59 Tahun
mendapatkan skrening kesehatan dan
pelayanan kesehatan Reproduksi
sesuai standar.
60 % 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Usia 60 tahun keatas
Mendapatkan Skrening Kesehatan
Sesuai Standar
60 % 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase terduga Tuberkulosis
Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar
100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Terduga HIV dan AIDS
Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS
Sesuai Standar
100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Satuan Pendidikan Dasar
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
70 % 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Pasar Rakyat
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
61 % 91 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Persentase Respon Verifikasi
terhadap SKDR dalam waktu kurang
dari 24 Jam
100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 Dinkes
Program penyelenggaraan bantuan
operasional kesehatan12,401,479,200.00 13,641,627,120.00 15,005,789,832.00 16,506,368,815.20 57,555,264,967.20 Dinkes
Program penyelenggaraan BLUD UPT
Puskesmas21,780,545,600.00 23,958,600,160.00 26,354,460,176.00 28,989,906,193.60 101,083,512,129.60 Dinkes
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
URUSAN PENUNJANG FUNGSI
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase Dokumen Laporan Kinerja
dan Kegiatan yang diselesaikan100 % 100 219,989,227.97 100 258,345,603.23 100 290,727,882.93 100 341,424,808.18 100 1,110,487,522.31 Dinkes
Persentase Dokumen Perencanaan
Tahunan dan Lima Tahunan yang
diselesaikan100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
Persentase dokumen perencanaan
dan penganggaran yang diselesaikan 100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes
KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Persentase aset yang dilaporkan dan
dikelola sesuai aturan100 % 100 69,313,442.72 100 81,398,636.37 100 91,601,532.70 0.00 100 242,313,611.79 Dinkes
63,590,319,340 87,054,345,437 169,021,475,761 194,341,630,592 216,781,293,311 249,931,346,589 830,075,746,253J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
RSUD M.A. HANAFIYAH
BATUSANGKAR
RSUD M.A. HANAFIYAH
BATUSANGKARRSUD
URUSAN KESEHATAN URUSAN KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase Pemakaian Tempat Tidur
dalam 1 Tahun/BOR (Bed Occupancy
Rate)
Persentase Pemakaian Tempat Tidur
dalam 1 Tahun/BOR (Bed Occupancy
Rate)
72,43 % 74.4 44,000,000,000.00 76.8 48,000,000,000.00 77.2 46,678,012,185.27 77.6 51,999,926,848.09 78,2 55,125,508,633.28 78.4 60,624,454,100.11 78.4 301,202,532,078.55 RSUD
Rata-rata Lama Rawatan Seorang
Pasien / LOS (length Of Stay)
Rata-rata Lama Rawatan Seorang
Pasien / LOS (length Of Stay)3,67 Hari 4 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 RSUD
Rata-Rata hari Tempat tidur tidak
ditempati dari saat terisi ke saat terisi
berikutnya / TOI (Turn Over Interval)
Rata-Rata hari Tempat tidur tidak
ditempati dari saat terisi ke saat terisi
berikutnya / TOI (Turn Over Interval)
1.78 Hari 2 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00 RSUD
Frekuensi pemakaian satu tempat tidur
berapa kali pemakaian dalam 1 tahun /
BTO (Bed Turn Over)
Frekuensi pemakaian satu tempat tidur
berapa kali pemakaian dalam 1 tahun /
BTO (Bed Turn Over)
49,71 kali 49,75 49,8 0.00 49,85 0.00 49,9 0.00 49,95 0.00 50 0.00 50 0.00 RSUD
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Terpenuhinya sarana dan prasarana
rumah sakit yang sesuai standar
Terpenuhinya sarana dan prasarana
rumah sakit yang sesuai standar 75 % 80 9,923,528,000.00 85 11,629,409,092.00 90 12,314,508,305.61 100 13,389,981,163.38 100 13,102,909,359.76 100 13,380,683,083.52 100 70,794,859,865.56 RSUD
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Terpeliharanya sarana dan prasarana
rumah sakit sesuai standar
Terpeliharanya sarana dan prasarana
rumah sakit sesuai standar 60 % 70 80 90 437,075,932.28 100 515,665,941.24 100 640,303,984.89 100 792,448,221.45 100 3,157,633,363.58 RSUD
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata176,748,000.00 176,748,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan75,827,000.00
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat323,664,052.00
Program standarisasi pelayanan
kesehatan425,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RSUD M.A. HANAFIYAH
BATUSANGKARRSUD
URUSAN KESEHATAN RSUD
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata194,422,800.00 213,865,080.00 235,251,588.00 258,776,746.80 902,316,214.80 RSUD
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan83,409,700.00 91,750,670.00 100,925,737.00 111,018,310.70 387,104,417.70 RSUD
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase Pemakaian Tempat Tidur
dalam 1 Tahun / BOR (Bed
Occupancy Rate)
72,43 % 77.2 55,000,000,000.00 77.6 60,000,000,000.00 78,2 65,000,000,000.00 79 70,000,000,000.00 78.4 250,000,000,000.00 RSUD
Rata-rata Lama Rawatan Seorang
Pasien / LOS (length Of Stay)4 Hari 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 RSUD
Rata-Rata hari Tempat tidur tidak
ditempati dari saat terisi ke saat terisi
berikutnya / TOI (Turn Over Interval)
1.78 Hari 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00 RSUD
Frekuensi pemakaian satu tempat tidur
berapa kali pemakaian dalam 1 tahun /
BTO (Bed Turn Over)
49,71 kali 49,85 0.00 49,9 0.00 49,95 0.00 50 0.00 50 0.00 RSUD
Program standarisasi pelayanan
KesehatanTerpenuhinya akreditas rumah sakit 0 0 50 75 100 100 0.00 RSUD
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Terpenuhinya sarana dan prasarana
rumah sakit yang sesuai standar 75 % 81 12,314,508,305.61 83 13,389,981,163.38 85 13,102,909,359.76 87 13,380,683,083.52 100 52,188,081,912.27 RSUD
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Terpeliharanya sarana dan prasarana
rumah sakit sesuai standar 60 % 90 437,075,932.28 100 515,665,941.24 100 640,303,984.89 100 792,448,221.45 100 2,385,494,079.87 RSUD
54,423,942,068 60,306,984,092 68,029,416,738 74,211,262,855 79,079,390,670 84,542,926,362 305,862,996,625
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Persentase jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
Persentase jalan dan jembatan dalam
kondisi baik49.51 % 52.83 80,132,868,000.00 56.16 65,725,587,781.00 59.49 73,211,215,398.10 62.8118306 76,381,892,667.58 66.13802371 76,869,376,137.74 69.46 80,276,498,718.72 69.46421681 306,738,982,922.14
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Persentase pengurangan daerah
genangan air
Persentase pengurangan daerah
genangan air51 % 56 3,295,830,200.00 61 3,757,720,000.00 66 3,182,591,739.91 71 3,293,328,700.38 76 3,307,530,518.00 81 3,464,254,520.01 81 19,537,759,800.11
Dinas Pekerjaan
Umum
Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dan jembatan yang
dipelihara
Persentase jalan dan jembatan yang
dipelihara 25.04 % 30 3,242,948,800.00 30 2,747,400,000.00 30 2,206,596,939.67 30 2,513,329,797.66 30 2,713,871,194.25 30 2,944,616,342.01 30 14,346,047,267.93
Dinas Pekerjaan
Umum
Program tanggap darurat Jalan dan
Jembatan
Optimalisasi penanganan tanggap
darurat bencana0 % 0 0.00 100 100 594,083,791.45 100 693,332,357.97 100 763,276,273.38 100 866,063,630.00 100 3,430,051,616.55
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
Persentase ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan
Persentase ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan 50 % 75 325,000,000.00 100 200,000,000.00 100 84,869,113.06 100 86,666,544.75 100 84,808,474.82 100 86,606,363.00 100 839,049,016.88
Dinas Pekerjaan
Umum
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Optimalisasi pembangunan dan
pemeliharaan jalan
Optimalisasi pembangunan dan
pemeliharaan jalan 40 % 45 573,000,000.00 55 482,400,000.00 60 1,697,382,261.28 65 606,665,813.23 70 636,063,561.15 75 692,850,904.00 75 6,399,440,358.37
Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Persentase daerah irigasi yang
berkondisi baik
Persentase daerah irigasi yang
berkondisi baik41.42 % 50.87 21,412,440,000.00 60.31 28,218,731,236.00 69.76 5,135,247,000.00 79.21 5,875,115,000.00 88.66 6,447,417,000.00 98.11 7,145,729,000.00 98.11 66,984,268,000.00
Dinas Pekerjaan
Umum
Program penyediaan dan pengolahan
air baku
Program penyediaan dan pengolahan
air baku
Optimalisasi pemanfaatan sumber air
baku
Optimalisasi pemanfaatan sumber air
baku 43.00 % 0 0.00 48 499,000,000.00 53 4,837,539,444.66 58 4,939,993,050.57 63 4,834,083,064.76 68 4,936,562,691.01 68 24,338,936,845.92
Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan, pengelolaan
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Program pengembangan, pengelolaan
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Pengembangan pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
Pengembangan pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
104.00 Paket 5 115,000,000.00 5 200,000,000.00 5 5,346,754,123.04 5 5,546,658,863.80 5 5,512,550,863.33 5 5,716,019,958.01 25 33,518,227,966.84Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Persentase cakupan pelayanan air
minum
Persentase cakupan pelayanan air
minum 72.28 % 75 789,520,000.00 80 90,173,000.00 85 3,394,764,522.57 90 3,899,994,513.61 95 4,240,423,741.02 100 4,330,318,150.01 100 21,909,725,049.03
Dinas Pekerjaan
Umum
Persentase cakupan pelayanan air
limbah 54.84 % 56 58 60 2,291,466,052.73 62 2,426,663,252.91 64 2,459,445,769.79 68 2,598,190,890.00 68 14,496,566,741.65
Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengendalian banjir Program pengendalian banjirPersentase terkendalinya daerah
rawan banjir
Persentase terkendalinya daerah
rawan banjir 5.00 % 6 250,000,000.00 24 649,700,000.00 51 6,365,183,479.81 69 4,333,327,237.34 87 4,240,423,741.02 100 4,330,318,150.01 87 23,796,715,639.36
Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Persentase peningkatan kualitas
Infrastruktur pendukung wilayah
strategis cepat tumbuh
Persentase peningkatan kualitas
Infrastruktur pendukung wilayah
strategis cepat tumbuh
100.00 % 100 1,397,200,000.00 100 1,707,635,000.00 100 3,267,460,852.97 100 3,639,994,879.37 100 3,816,381,366.92 100 4,330,318,150.01 100 21,344,209,571.09Dinas Pekerjaan
Umum
Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Persentase infrastruktur pedesaan
yang berkondisi baik
Persentase infrastruktur pedesaan
yang berkondisi baik41.00 % 43 9,787,190,000.00 46 5,630,682,854.00 49 11,457,330,263.66 52 11,916,649,902.69 54 8,480,847,482.04 56 9,093,668,115.02 56 61,857,089,644.47
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Infrastruktur Kawasan
Pemukiman Pedesaan
Program Infrastruktur Kawasan
Pemukiman Pedesaan
Persentase infrastruktur kawasan
pemukiman yang berkondisi baik
Persentase infrastruktur kawasan
pemukiman yang berkondisi baik36.00 % 37 229,800,000.00 39 275,000,000.00 40 212,172,782.66 42 433,332,723.73 44 424,042,374.10 45 216,515,907.50 45 1,943,610,091.11
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Penanganan dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Program Penanganan dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Persentase penanganan infrstruktur
yang terkena bencana alam
Persentase penanganan infrstruktur
yang terkena bencana alam 10.00 % 15 5,546,249,000.00 20 4,408,600,000.00 25 5,940,837,914.49 30 6,933,323,579.75 35 7,208,720,359.74 40 7,794,572,670.01 40 38,989,405,464.52
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Sarana dan Prasarana
Lingkungan Pemukiman Persentase infrastruktur lingkungan
pemukiman yang berkondisi baik35.00 % 0 0.00 40 45 509,214,678.38 50 606,665,813.23 55 678,467,798.56 60 779,457,267.00 60 3,001,551,860.30
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pembinaan dan
Pengawasan Jasa Konstruksi Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Jasa Konstruksi Sesuai Kontrak% - 35,000,000.00 85 85 70,017,018.28 90 78,649,889.36 95 84,660,059.99 100 95,100,282.05 100 392,589,195.14
Dinas Pekerjaan
Umum, Bagian
Dalbang
Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata RuangCakupan pengendalian pola dan
struktur pemanfaatan ruang
Cakupan pengendalian pola dan
struktur pemanfaatan ruang 5.00 % 5 1,267,000,000.00 10 2,486,846,000.00 15 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00 30 942,000,000.00
Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan RuangCakupan Layanan Informasi dan
rekomendasi pemanfaatan ruang
sesuai dengan pola dan struktur ruang
Cakupan Layanan Informasi dan
rekomendasi pemanfaatan ruang
sesuai dengan pola dan struktur ruang
100.00 % 100 50,000,000.00 100 48,000,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 75,000,000.00Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
RuangPersentase pengendalian terhadap
pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya
Persentase pengendalian terhadap
pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya
100.00 % 100 231,000,000.00 100 230,853,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 56,000,000.00Dinas Pekerjaan
Umum
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoranCakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100.00 % 100.00 7,553,075,663.00 5,874,010,499.00 100.00 11,469,800,000.00 100.00 12,043,290,000.00 100.00 12,645,454,500.00 100.00 13,277,727,225.00 100.00 62,863,357,887.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparaturPersentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 100.00 924,323,000.00 772,740,000.00 100.00 980,000,000.00 100.00 1,029,000,000.00 100.00 1,080,450,000.00 100.00 1,134,472,500.00 100.00 5,920,985,500.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturPersentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 56,000,000.00 50,000,000.00 100.00 55,000,000.00 100.00 57,750,000.00 100.00 60,637,500.00 100.00 63,669,375.00 100.00 343,056,875.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 100.00 60,000,000.00 67,512,000.00 100.00 25,000,000.00 100.00 26,250,000.00 100.00 27,562,500.00 100.00 28,940,625.00 100.00 235,265,125.00
Program pengembangan perumahan Pengurangan rumah tidak layak huni 80.10 % 81.00 92,000,000.00
Progam penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Progam penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase aset tanah yang telah
bersertifikat
Persentase aset tanah yang telah
bersertifikat Persil 900,000,000.00 150,000,000.00
Program pengelolaan ruang terbuka
hijau
Optimalisasi pengelolaan RTH publik
yang tersedia8.37 % 167,000,000.00
Program layanan pengadaan barang
dan jasa
Terlaksananya Proses
pemilihan/seleksi penyedia barang dan
jasa sesuai aturan perundanga-
undangan
100.00 % 655,677,000.00
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100.00 % 100.00 11,469,800,000.00 100.00 12,043,290,000.00 100.00 12,645,454,500.00 100.00 13,277,727,225.00 100.00 49,436,271,725.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 100.00 980,000,000.00 100.00 1,029,000,000.00 100.00 1,080,450,000.00 100.00 1,134,472,500.00 100.00 4,223,922,500.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 55,000,000.00 100.00 57,750,000.00 100.00 60,637,500.00 100.00 63,669,375.00 100.00 237,056,875.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 100.00 25,000,000.00 100.00 26,250,000.00 100.00 27,562,500.00 100.00 28,940,625.00 100.00 107,753,125.00
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan73,211,215,398.10 76,381,892,667.58 76,869,376,137.74 80,276,498,718.72 306,738,982,922.14 Dinas PUPRP
Persentase panjang jalan dalam
kondisi baik49.51 % 59.4856375 63,651,834,798.10 62.8118306 65,866,574,007.58 66.13802371 65,302,525,611.74 69.46 67,552,963,140.12 69.49 262,373,897,557.54 Dinas PUPRP
Persentase ketersediaan jembatan
kondisi baik25,93 % 53.7037037 9,559,380,600.00 59.07407407 10,515,318,660.00 72.22222222 11,566,850,526.00 81.48148148 12,723,535,578.60 81.48 44,365,085,364.60 Dinas PUPRP
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Persentase pengurangan daerah
genangan air51.00 % 66 3,182,591,739.91 71 3,293,328,700.38 76 3,307,530,518.00 81 3,464,254,520.01 81 13,247,705,478.29 Dinas PUPRP
Program Pembangunan
turap/talud/bronjongPersentase penanganan longsoran n/a lokasi 1 150,000,000.00 1 165,000,000.00 1 181,500,000.00 1 199,650,000.00 4 696,150,000.00 Dinas PUPRP
Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dan jembatan yang
dipelihara 25.04 % 30 2,206,596,939.67 30 2,513,329,797.66 30 2,713,871,194.25 30 2,944,616,342.01 30 10,378,414,273.58 Dinas PUPRP
Program tanggap darurat Jalan dan
Jembatan
Optimalisasi penanganan tanggap
darurat bencana0.00 % 100 594,083,791.45 100 693,332,357.97 100 763,276,273.38 100 866,063,630.00 100 2,916,756,052.81 Dinas PUPRP
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
Persentase ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan 50.00 % 100 84,869,113.06 100 86,666,544.75 100 84,808,474.82 100 86,606,363.00 100 342,950,495.63 Dinas PUPRP
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Optimalisasi pembangunan dan
pemeliharaan jalan 40.00 % 60 1,697,382,261.28 65 606,665,813.23 70 636,063,561.15 75 692,850,904.00 75 3,632,962,539.66 Dinas PUPRP
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Persentase daerah irigasi yang
berkondisi baik41.42 % 66.54 5,135,247,000.00 71.04 5,875,115,000.00 75.54 6,447,417,000.00 80 7,145,729,000.00 80 24,603,508,000.00 Dinas PUPRP
Program penyediaan dan pengolahan
air baku
Optimalisasi pemanfaatan sumber air
baku 43.00 % 53 4,837,539,444.66 58 4,939,993,050.57 63 4,834,083,064.76 68 4,936,562,691.01 68 19,548,178,251.00 Dinas PUPRP
Program pengembangan, pengelolaan
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Pengembangan pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
104.00 Paket 5 5,346,754,123.04 5 5,546,658,863.80 5 5,512,550,863.33 5 5,716,019,958.01 129 22,121,983,808.18 Dinas PUPRP
Program Pengendalian Banjir n/a lokasi 2 650,000,000.00 2 650,000,000.00 2 650,000,000.00 2 650,000,000.00 10 2,600,000,000.00 Dinas PUPRP
Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Persentase peningkatan kualitas
Infrastruktur pendukung wilayah
strategis cepat tumbuh
100.00 % 100 3,267,460,852.97 100 3,639,994,879.37 100 3,816,381,366.92 100 4,330,318,150.01 100 15,054,155,249.26 Dinas PUPRP
Program pembangunan infrastruktur
perdesaan
Persentase infrastruktur pedesaan
yang berkondisi baik41.00 % 49 11,457,330,263.66 52 11,916,649,902.69 54 8,480,847,482.04 56 9,093,668,115.02 56 40,948,495,763.41 Dinas PUPRP
Program infrastruktur Kawasan
Pemukiman Perdesaan0.00 Dinas PUPRP
Program Penanganan dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Persentase penanganan infrstruktur
yang terkena bencana alam 10.00 % 25 5,940,837,914.49 30 6,933,323,579.75 35 7,208,720,359.74 40 7,794,572,670.01 40 27,877,454,523.99 Dinas PUPRP
Program Pembinaan dan
Pengawasan Jasa Kontruksi Sosialisasi regulasi jasa konstruksi perusahaan 75 75,000,000.00 75 75,000,000.00 75 75,000,000.00 75 75,000,000.00 300 300,000,000.00 Dinas PUPRP
Program Perencanaan Tata RuangCakupan pengendalian pola dan
struktur pemanfaatan ruang 52 % 61 1,200,000,000.00 64 1,400,000,000.00 67 1,700,000,000.00 70 2,000,000,000.00 70 6,300,000,000.00 Dinas PUPRP
Program Pemanfaatan Ruang
Cakupan Layanan Informasi dan
rekomendasi pemanfaatan ruang
sesuai dengan pola dan struktur ruang
100.00 % 100 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100 200,000,000.00 Dinas PUPRP
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Persentase pengendalian terhadap
pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya
100.00 % 100 339,000,000.00 100 350,000,000.00 100 360,000,000.00 100 375,000,000.00 100 1,424,000,000.00 Dinas PUPRP
Dinas PUPRP
URUSAN PERTANAHAN Dinas PUPRP
Dinas PUPRP
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase aset tanah Pemda yang
telah bersertifikatpersil 20 509,214,678.38 20 545,999,231.90 20 555,495,510.07 20 584,592,950.25 20 2,195,302,370.61 Dinas PUPRP
Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan% 100 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 600,000,000.00 Dinas PUPRP
139,088,121,663 124,272,591,370 205,826,138,919 215,351,133,057 215,080,402,444 226,213,312,456 862,470,986,876J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase cakupan penanganan
persampahan
Persentase cakupan penanganan
persampahan10.89 % 15 2,857,581,660.00 20 3,137,148,840.00 25 8,994,086,792.18 30 10,503,026,149.66 35 11,568,036,677.57 40 12,170,823,262.44 40 43,235,972,881.86
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Cakupan pengawasan terhadap
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
23.36 % 26.42 491,022,000.00 32.35 445,000,000.00 38.24 1,149,976,482.02 41.18 866,665,447.47 44.12 856,565,595.69 47.05 883,384,902.60 50 5,543,685,726.22
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Cakupan penghijauan di lahan kritis
dan sumber mata air
Cakupan penghijauan di lahan kritis
dan sumber mata air0 % 0 35,000,000.00 0.1 25,000,000.00 0.2 772,308,928.88 0.3 797,332,211.67 0.4 780,237,968.35 0.5 796,778,539.60 0.5 3,882,381,289.87
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Persentase berkurangnya luasan
lahan kritis 0 % 0 0.00 0.01 0.00 0.02 356,450,274.87 0.03 363,999,487.94 0.04 356,195,594.25 0.05 363,746,724.60 0.05 1,782,589,124.15
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Persentase Informasi status
lingkungan hidup yang tersedia
Persentase Informasi status
lingkungan hidup yang tersedia 100 % 100 25,000,000.00 100 40,000,000.00 100 169,738,226.13 100 181,999,743.97 100 178,097,797.12 100 190,533,998.60 100 907,913,361.00
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
Cakupan pengawasan dan
pengendalian pencemaran udara 0 % 20 43,000,000.00 40 40,000,000.00 60 152,764,403.52 80 155,999,780.54 100 152,655,254.68 100 155,891,453.40 100 814,299,561.26
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Optimalisasi pengelolaan RTH publik
yang tersedia
Optimalisasi pengelolaan RTH publik
yang tersedia8.37 % 8.37 133,265,000.00 12.67 594,750,000.00 14.82 619,544,525.37 16.96 641,332,431.13 20.18 636,063,561.15 20.18 649,547,722.50 20 3,415,476,881.51
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 100.00 169,600,000.00 100.00 283,866,000.00 100.00 298,059,300.00 100.00 312,962,265.00 100.00 328,610,378.25 100.00 345,040,897.16 20 3,415,476,881.51
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase kesediaan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase kesediaan sarana dan
prasarana aparatur100.00 % 100.00 874,007,000.00 100.00 675,727,000.00 100.00 709,513,350.00 100.00 744,989,017.50 100.00 782,238,468.38 100.00 821,350,391.79 20 3,415,476,881.51
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program peningkatan disiplin aparaturPersentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 50,000,000.00 0.00 100.00 52,500,000.00 100.00 55,125,000.00 100.00 55,125,000.00 100 57,881,250.00 20 3,415,476,881.51
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 50,000,000.00 100.00 50,000,000.00 100.00 52,500,000.00 100.00 55,125,000.00 100.00 57,881,250.00 100.00 60,775,312.50 20 3,415,476,881.51
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 100.00 5,000,000.00 100.00 25,000,000.00 100.00 26,250,000.00 100.00 27,562,500.00 100.00 28,940,625.00 100.00 30,387,656.25 20 3,415,476,881.51
Kantor
Lingkungan
Hidup
Program pengembaangan
data/informasi
Parsentase ketersediaan data
perencanaan tahunan100 % 100 10,000,000.00
Program Pengembangan Perumahan
Persentase peningkatan sarana dan
parasana lingkungan perumahan yang
sehat
7.14 % 17.14 825,000,000.00 17.14 1,909,555,043.94 27.14 1,949,997,256.80 37.14 1,908,190,683.46 47.14 1,948,643,167.50 47.14 7,716,386,151.71 Perkim LH
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase penurunan jumlah
kawasan kumuh100.00 % 93.36 78,140,000.00 90 650,000,000.00 86.68 3,500,000,000.00 83.35 3,675,000,000.00 80 3,858,750,000.00 80 11,683,750,000.00 Perkim LH
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Infrastruktur Kawasan
Pemukiman Pedesaan
Persentase infrastruktur kawasan
pemukiman yang berkondisi baik36 % 40 212,172,782.66 42 433,332,723.73 44 424,042,374.10 45 216,515,907.50 45 1,286,063,788.00 Perkim LH
Program pengendalian banjirPersentase terkendalinya daerah
rawan banjir 5 % 51 500,000,000.00 56 525,000,000.00 61 551,250,000.00 66 578,812,500.00 66 607,753,125.00 Perkim LH
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Persentase cakupan pelayanan air
minum 72.28 % 85 1,000,000,000.00 90 1,050,000,000.00 95 1,102,500,000.00 100 1,157,625,000.00 100 4,310,125,000.00 Perkim LH
Persentase cakupan pelayanan air
limbah 54.84 % 60 2,291,466,052.73 62 2,426,663,252.91 64 2,459,445,769.79 68 2,598,190,890.00 68 9,775,765,965.44 Perkim LH
URUSAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
Program Pengembangan Perumahan
Persentase peningkatan sarana dan
parasana lingkungan perumahan yang
sehat
7.14 % 17.14 1,909,555,043.94 27.14 1,949,997,256.80 37.14 1,908,190,683.46 47.14 1,948,643,167.50 47.14 7,716,386,151.71 Perkim LH
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Persentase penurunan jumlah
kawasan kumuh100.00 % 90 650,000,000.00 86.68 3,500,000,000.00 83.35 3,675,000,000.00 80 3,858,750,000.00 80 11,683,750,000.00 Perkim LH
Program Sarana dan Prasarana
Lingkungan Pemukiman
Persentase infrastruktur lingkungan
pemukiman yang berkondisi baik35.00 % 45 509,214,678.38 50 606,665,813.23 55 678,467,798.56 60 779,457,267.00 60 2,573,805,557.18 Perkim LH
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase cakupan penanganan
persampahan10.89 % 25 7,050,000,000.00 30 7,402,500,000.00 35 7,772,625,000.00 40 8,161,256,250.00 40 30,386,381,250.00 Perkim LH
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
23.36 % 38.24 1,149,976,482.02 41.18 866,665,447.47 44.12 856,565,595.69 47.05 883,384,902.60 50 3,756,592,427.78 Perkim LH
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Cakupan penghijauan di lahan kritis
dan sumber mata air0 % 0.2 772,308,928.88 0.3 797,332,211.67 0.4 780,237,968.35 0.5 796,778,539.60 0.5 3,146,657,648.50 Perkim LH
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Persentase berkurangnya luasan
lahan kritis 0 % 0.02 356,450,274.87 0.03 363,999,487.94 0.04 356,195,594.25 0.05 363,746,724.60 0.05 1,440,392,081.65 Perkim LH
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Persentase Informasi status
lingkungan hidup yang tersedia 100 % 100 169,738,226.13 100 181,999,743.97 100 178,097,797.12 100 190,533,998.60 100 720,369,765.82 Perkim LH
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
Cakupan pengawasan dan
pengendalian pencemaran udara 0 % 60 152,764,403.52 80 155,999,780.54 100 152,655,254.68 100 155,891,453.40 100 617,310,892.14 Perkim LH
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Optimalisasi pengelolaan RTH publik
yang tersedia8.37 % 14.82 619,544,525.37 16.96 641,332,431.13 20.18 636,063,561.15 20.18 649,547,722.50 20 2,546,488,240.15 Perkim LH
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 100.00 283,866,000.00 100.00 298,059,300.00 100.00 312,962,265.00 100.00 328,610,378.25 100.00 1,223,497,943.25 Perkim LH
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase kesediaan sarana dan
prasarana aparatur100.00 % 100.00 675,727,000.00 100.00 709,513,350.00 100.00 744,989,017.50 100.00 782,238,468.38 100.00 2,912,467,835.88 Perkim LH
Program peningkatan disiplin aparaturPersentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 70,000,000.00 100.00 73,500,000.00 100.00 77,175,000.00 100.00 81,033,750.00 100.00 301,708,750.00 Perkim LH
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 50,000,000.00 100.00 52,500,000.00 100.00 55,125,000.00 100.00 57,881,250.00 100.00 215,506,250.00 Perkim LH
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 100.00 25,000,000.00 100.00 26,250,000.00 100.00 27,562,500.00 100.00 28,940,625.00 100.00 107,753,125.00 Perkim LH
4,743,475,660 6,219,631,840 18,447,784,399 22,061,310,799 22,749,151,180 23,617,838,795 85,328,775,797J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KANTOR SATPOL - PP SATPOL PP DAN DAMKAR
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Rasio jumlah polisi pamong praja per
10.000 penduduk
Rasio jumlah polisi pamong praja per
10.000 penduduk1.24 1.24 60,000,000.00 1.75 75,000,000.00 2.08 2,121,727,826.60 2.26 93,599,868.33 2.34 848,084,748.20 2.41 995,973,174.50 2.41 4,183,547,563.10 Satpol-PP
Jumlah linmas per 10.000 penduduk Jumlah linmas per 10.000 penduduk 20.7 20.7 20.11 0.00 19.22 0.00 18.14 0.00 16.94 0.00 15.68 0.00 15.68 0.00 Satpol-PP
Rasio pos siskamling per jumlah
desa/nagari
Rasio pos siskamling per jumlah
desa/nagari1.06 1.06 1.9 0.00 2.74 0.00 3.58 0.00 4.42 0.00 5.26 0.00 5.26 0.00 Satpol-PP
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminalPenegakan Perda Penegakan Perda 25 % 25 666,882,000.00 40 707,444,000.00 50 1,629,486,970.83 65 1,996,797,190.97 75 2,344,784,711.84 75 2,753,666,632.86 75 10,760,405,676.47 Satpol-PP
Cakupan patroli petugas Satpol-PP Cakupan patroli petugas Satpol-PP 15 % 15 40 0.00 50 0.00 65 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Satpol-PP
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 25 % 25 40 0.00 50 0.00 65 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Satpol-PP
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata244,536,000.00 735,757,000.00
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan278,554,800.00 1,214,140,000.00
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 168,394,200.00 164,152,000.00Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal282,000,000.00 163,083,000.00
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu4,800,000.00 25,000,000.00
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) yang terbangun16.67 % 53,7 2,023,490,000.00
Satpol PP &
Damkar
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SATPOL - PP DAN DAMKAR
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata3,192,500,000.00 3,415,975,000.00 3,655,093,250.00 3,910,949,777.50 14,174,518,027.50
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan2,600,000,000.00 2,730,000,000.00 2,866,500,000.00 3,009,825,000.00 11,206,325,000.00
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 609,020,000.00 639,471,000.00 671,444,550.00 705,016,777.50 2,624,952,327.50Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal328,083,000.00 344,487,150.00 361,711,507.50 379,797,082.88 1,414,078,740.38
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 168,000,000.00
Satpol PP &
Damkar
URUSAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) yang terbangun16.67 % 70.37 2,418,769,722.33 87.04 2,539,708,208.45 100 2,666,693,618.87 100 2,800,028,299.81 100 10,425,199,849.46
Satpol PP &
Damkar
URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Rasio jumlah polisi pamong praja per
10.000 penduduk1.24
per 10.000
penduduk2.08 477,325,000.00 2.26 525,057,500.00 2.34 577,563,250.00 2.41 635,319,575.00 2.41 2,215,265,325.00
Satpol PP &
Damkar
Jumlah linmas per 10.000 penduduk 20.7 19.22 18,1 16.94 0.00 15.68 0.00 15.68 0.00Satpol PP &
Damkar
Rasio pos siskamling per jumlah
desa/nagari1.06 2.74 3.58 4.42 0.00 5.26 0.00 5.26 0.00
Satpol PP &
Damkar
Program peningkatan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminalCakupan patroli petugas Satpol-PP 15 % 50 800,000,000.00 65 840,000,000.00 75 882,000,000.00 75 926,100,000.00 75 3,448,100,000.00
Satpol PP &
Damkar
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 25 % 50 65 75 75 75 0.00Satpol PP &
Damkar
Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat)Penegakan Perda 25 % 50 370,000,000.00 65 400,000,000.00 75 500,000,000.00 75 550,000,000.00 75 1,820,000,000.00
Satpol PP &
Damkar
Cakupan patroli petugas Satpol-PP 15 % 50 65 75 0.00 75 0.00 75 0.00Satpol PP &
Damkar
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 25 % 50 65 75 0.00 75 0.00 75 0.00Satpol PP &
Damkar
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
PERENCANAAN
Program pengembangan
data/informasi
Meningkatnya kualitas Data/informasi
perencanaan1 dokumen 1 10,000,000.00 1 11,000,000.00 1 12,000,000.00 1 13,000,000.00 4 46,000,000.00
Satpol PP &
Damkar
KEUANGAN
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya data/informasi
perencanaan1 dokumen 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 4 20,000,000.00
Satpol PP &
Damkar
1,705,167,000 5,108,066,000 10,852,697,722 11,492,698,858 12,240,006,176 12,977,036,513 47,562,439,270
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KANTOR KESBANGPOL DAN
LINMASKANTOR KESBANGPOL
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Koordinasi dengan
instansi terkait
Persentase Koordinasi dengan
instansi terkait100 % 100 500,850,000.00 100 1,142,520,000.00 100 562,151,787.66 100 660,165,071.30 100 742,913,334.54 100 872,462,043.15 100 3,831,286,729.25 Kesbangpol
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Persentase terpantaunya situasi
keamanan di nagari
Persentase terpantaunya situasi
keamanan di nagari100 % 100 256,742,000.00 100 194,878,000.00 100 288,130,638.85 100 338,367,857.33 100 380,779,874.93 100 447,180,003.67 100 1,963,787,561.00 Kesbangpol
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase peningkatan
pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase peningkatan
pengembangan wawasan kebangsaan20 % 20 20 456,687,000.00 30 109,994,613.99 40 129,133,151.67 50 145,319,321.60 60 170,660,003.45 60 749,521,107.44 Kesbangpol
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)persentase penurunan kasus narkoba persentase penurunan kasus narkoba - % 5 307,325,000.00 5 784,871,000.00 5 344,938,628.37 5 405,079,430.15 5 455,845,552.16 5 535,335,581.29 5 2,350,874,955.35 Kesbangpol
POLITIK
KANTOR KESBANGPOL DAN
LINMAS
Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase partai politik yang difasilitasi Persentase partai politik yang difasilitasi 100 % 100 50,152,800.00 100 100,000,000.00 100 56,290,287.93 100 66,104,040.34 100 74,389,753.69 100 87,361,787.00 100 383,639,205.03 Kesbangpol
Program dukungan penyelenggaraan
PEMILU
Persentase dukungan
penyelenggaraan PEMILU100 % 0.00 0.00 0.00 100 329,521,803.11 100 370,825,056.15 100 435,489,270.55 100 1,135,836,129.81 Kesbangpol
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata241,736,200.00 206,788,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan793,532,000.00 125,700,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal5,000,000.00 10,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu10,500,000.00 25,000,000.00
Program pengembangan wawasan
kebangsaan450,755,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KESBANGPOL
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata227,466,800.00 250,213,480.00 275,234,828.00 302,758,310.80 1,055,673,418.80 Kesbangpol
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan138,270,000.00 152,097,000.00 167,306,700.00 184,037,370.00 641,711,070.00 Kesbangpol
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00 14,641,000.00 51,051,000.00 Kesbangpol
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00 36,602,500.00 127,627,500.00 Kesbangpol
URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Koordinasi dengan
instansi terkait100 % 20 936,222,000.00 100 1,029,844,200.00 100 1,132,828,620.00 100 1,246,111,482.00 100 4,345,006,302.00 Kesbangpol
Rasio kasus kriminalitas (Angka
kriminalitas per jumlah penduduk kali
10.000)
17,97
jumlah
penduduk
kali 10.000
16.44 15.8 15.3 14.9 14.9 Kesbangpol
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Persentase terpantaunya situasi
keamanan di nagari100 % 20 214,365,800.00 100 235,802,380.00 100 259,382,618.00 100 285,320,879.80 100 994,871,677.80 Kesbangpol
Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
Presentase peningkatan dan
pemahaman nilai-nilai wawasan
kebangsaan
30 % 60 502,355,700.00 70 542,544,156.00 60 585,947,688.48 70 632,823,503.56 80 2,263,671,048.04 Kesbangpol
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)persentase penurunan kasus narkoba - % 5 1,338,357,000.00 5 1,378,507,710.00 5 1,419,862,941.30 5 1,462,458,829.54 5 5,599,186,480.84 Kesbangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase partai politik yang difasilitasi 100 % 20 110,000,000.00 100 121,000,000.00 100 133,100,000.00 100 146,410,000.00 100 510,510,000.00 Kesbangpol
Program dukungan penyelenggaraan
PEMILU
Persentase dukungan
penyelenggaraan PEMILU100 % 20 130,000,000.00 100 329,521,803.11 100 370,825,056.15 100 435,489,270.55 100 1,265,836,129.81 Kesbangpol
2,616,593,000 3,046,444,000 3,635,537,300 4,081,880,729 4,391,073,452 4,746,653,146 16,855,144,627
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
URUSAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Program Penanganan dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Program Penanganan dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Persentase sarana dan prasarana
yang direhabilitasi dan direkonstruksi
Persentase sarana dan prasarana
yang direhabilitasi dan direkonstruksi 32.25 % 38.46 14,793,241,000.00 38.46 2,947,688,675.00 41.53 3,309,895,409.50 46.15 3,466,661,789.87 56.45 3,816,381,366.92 61.53 4,330,318,150.01 61.53 21,687,173,989.69 BPBD
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) yang terbangun16.67 % 33.33 689,970,000.00 689,970,000.00 BPBD
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Persentase penanganan dampak
bencana dan bahaya kebakaran
Persentase penanganan dampak
bencana dan bahaya kebakaran 100 % 100 958,412,500.00 100 785,326,000.00 100 233,390,060.93 100 238,332,998.05 100 233,223,305.76 100 259,819,089.00 100 2,708,503,953.74 BPBD
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100.00 % 100 529,869,000.00 100 305,397,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 100 2,833,619,000.00 100 399,696,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100 47,000,000.00 100 44,634,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 100 10,000,000.00 100 24,600,000.00
Program pengembangan
data/informasi10,000,000.00
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
5,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Penanganan dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Persentase sarana dan prasarana
yang direhabilitasi dan direkonstruksi 32.25 % 41.53 3,309,895,409.50 46.15 3,466,661,789.87 56.45 3,816,381,366.92 61.53 4,330,318,150.01 61.53 14,923,256,716.30 BPBD
URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Persentase kesiapan masyarakat
dalam menghadapi bencana100 % 100 233,390,060.93 100 238,332,998.05 100 233,223,305.76 100 259,819,089.00 100 964,765,453.74 BPBD
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100 % 100 450,000,000.00 100 472,500,000.00 100 496,125,000.00 100 520,931,250.00 100 1,939,556,250.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 750,000,000.00 100 787,500,000.00 100 826,875,000.00 100 868,218,750.00 100 3,232,593,750.00
Program peningkatan disiplin aparaturPersentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 50,000,000.00 100 52,500,000.00 100 55,125,000.00 100 57,881,250.00 100 215,506,250.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 50,000,000.00 100 52,500,000.00 100 55,125,000.00 100 57,881,250.00 100 215,506,250.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 28,500,000.00 100 29,925,000.00 100 31,421,250.00 100 32,992,312.50 100 122,838,562.50
19,877,111,500 4,507,341,675 4,871,785,470 5,099,919,788 5,514,275,923 6,128,042,052 21,614,023,233
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
DINAS SOSIAL DAN TENAGA
KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata215,371,100.00 261,136,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan168,018,000.00 410,260,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal7,500,000.00 15,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu23,000,000.00 52,000,000.00
SOSIAL SOSIAL
Program Pemberdayaan masyarakat
miskin, Komunitas Adat Terpencil (
KAT ) dan PMKS lainnya
Program Pemberdayaan masyarakat
miskin, Komunitas Adat Terpencil (
KAT ) dan PMKS lainnya
Persentase PMKS yang menjadi
peserta pemberdayaan sosial
Persentase PMKS yang menjadi
peserta pemberdayaan sosial175 % 30 109,194,000.00 30 25,000,000.00 30 133,446,496.00 30 163,526,769.96 30 255,006,362.51 30 312,494,811.10 1,067,772,626.26 Sosnaker
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Persentase terlayaninya penduduk
miskin
Persentase terlayaninya penduduk
miskin100 % 100 473,871,500.00 100 865,487,000.00 100 568,623,057.53 100 597,999,158.75 100 602,140,171.23 100 632,226,449.90 100 3,353,936,196.90 Sosnaker
Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase anak terlantar yang dibina 30 % - 0.00 30 30 50,921,467.84 30 64,999,908.56 30 72,087,203.60 30 103,927,635.60 30 334,710,845.91 Sosnaker
Program Pembinaan Penyandang
Cacat dan Trauma
Persentase penyandang cacat yang
terlayaninya - % - 0.00 20 20 50,921,467.84 20 64,999,908.56 20 72,087,203.60 20 86,606,363.00 10 317,389,573.31 Sosnaker
Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Persentase panti asuhan yang
difasilitasi
Persentase panti asuhan yang
difasilitasi 100 % 100 34,400,000.00 100 45,000,000.00 100 50,921,467.84 100 64,999,908.56 100 74,631,457.84 100 86,606,363.00 100 354,333,827.55 Sosnaker
Program Pembinaan Eks. Penyakit
Sosial (Eks. Narkoba, Tuna Susila dan
PMKS lainnya)
Program Pembinaan Eks. Penyakit
Sosial (Eks. Narkoba, Tuna Susila dan
PMKS lainnya)
Persentase penurunan PMKS Persentase penurunan PMKS 15 % 13.8 6,000,000.00 12.6 15,000,000.00 11.4 20,368,587.14 10.2 24,613,298.71 9 28,834,881.44 9 35,335,396.10 9 132,262,015.51 Sosnaker
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) lembaga sosial
memberikan pelayanan sosial
Persentase (%) lembaga sosial
memberikan pelayanan sosial100 % 100 188,107,200.00 100 308,065,000.00 100 229,889,210.01 100 281,666,270.43 100 330,753,051.80 100 398,389,269.80 100 1,621,913,637.06 Sosnaker
TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Persentase (%) Pencari kerja yang
ditempatkan (IKU)1.35 % 1.85 154,024,200.00 2.15 2.65 687,439,815.82 3.05 725,398,979.53 3.55 712,391,188.49 4.05 731,823,767.35 4.05 3,588,535,460.40 Sosnaker
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Persentase penurunan angka
pengangguran4,46 % 4,41 301,787,600.00 4.36 4.31 330,989,540.95 4.26 372,666,142.41 4.21 381,638,136.69 4.21 407,049,906.10 4.21 2,076,443,886.21 Sosnaker
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase (%) Kasus yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama
100 % 100 75,308,000.00 100 100 135,790,580.90 100 155,999,780.54 100 169,616,949.64 100 190,533,998.60 100 842,740,811.53 Sosnaker
Persentase (%) Pekerja/buruh
peserta program Jamsostek30 % 35 40 45 0.00 50 0.00 55 0.00 60 0.00 60 0.00 Sosnaker
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan rumah tangga miskin Penurunan rumah tangga miskin 22000 KK 20500 182,005,100.00 19000 1,172,301,600.00 17500 212,172,782.66 16000 1,243,664,917.12 14500 296,829,661.87 14000 303,122,270.50 14000 3,226,744,184.96 Sosnaker
Program Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan keluarga miskin mandiri Peningkatan keluarga miskin mandiri 120 KK 60 60 60 101,842,935.68 60 112,666,508.17 60 118,731,864.75 60 121,248,908.20 60 648,594,403.48 Sosnaker
Program pengembangan perumahan Program pengembangan perumahanPersentase penurunan rumah tidak
layak huni
Persentase penurunan rumah tidak
layak huni - buah 25 12,715,000.00 25 7,450,000.00
Program pengelolaan areal
pemakaman
Program pengelolaan areal
pemakamanTMP yang terpelihara secara periodik TMP yang terpelihara secara periodik 2 buah 2 107,904,000.00 2 90,000,000.00
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan
perempuan
Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.08 % 0.07 126,160,000.00
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan AnakIndeks pembangunan gender (IPG) 68.3 % 68.75 281,695,000.00
Jumlah kasus yang ditangani P2TP2A 55 Kasus 48
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan PerempuanIndeks pemberdayaan gender (IDG) 12,5 % 20 93,380,000.00
Rasio KDRT 0.85 0.82
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Persentase organisasi perempuan
yang aktif12.5 % 17.5 729,302,400.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata287,249,600.00 315,974,560.00 347,572,016.00 382,329,217.60 1,333,125,393.60
Dinas Sosial
P3A
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan451,286,000.00 496,414,600.00 546,056,060.00 600,661,666.00 2,094,418,326.00
Dinas Sosial
P3A
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal16,500,000.00 18,150,000.00 19,965,000.00 21,961,500.00 76,576,500.00
Dinas Sosial
P3A
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu57,200,000.00 62,920,000.00 69,212,000.00 76,133,200.00 265,465,200.00
Dinas Sosial
P3A
URUSAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
Program Pengembangan PerumahanPersentase penurunan rumah tidak
layak huni - buah 25 33,947,645.23 25 41,599,941.48 25 50,885,084.89 0.00 126,432,671.60
Dinas Sosial
P3A
Program Pengelolaan Areal
PemakamanTMP yang terpelihara secara periodik 2 buah 2 110,329,846.98 2 117,866,500.86 2 127,212,712.23 0.00 355,409,060.07
Dinas Sosial
P3A
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
URUSAN SOSIAL
Program Pemberdayaan masyarakat
miskin, Komunitas Adat Terpencil (
KAT ) dan PMKS lainnya
Persentase PMKS yang menjadi
peserta pemberdayaan sosial175 % 30 133,446,496.00 30 163,526,769.96 30 255,006,362.51 30 312,494,811.10 864,474,439.57
Dinas Sosial
P3A
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Persentase terlayaninya penduduk
miskin100 % 100 568,623,057.53 100 597,999,158.75 100 602,140,171.23 100 632,226,449.90 100 2,400,988,837.41
Dinas Sosial
P3A
Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase anak terlantar yang dibina 30 % 30 50,921,467.84 30 64,999,908.56 30 72,087,203.60 30 103,927,635.60 30 291,936,215.60Dinas Sosial
P3A
Program Pembinaan Penyandang
Cacat dan Trauma
Persentase penyandang cacat yang
terlayaninya - % 20 50,921,467.84 20 64,999,908.56 20 72,087,203.60 20 86,606,363.00 10 274,614,943.00
Dinas Sosial
P3A
Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Persentase panti asuhan yang
difasilitasi 100 % 100 50,921,467.84 100 64,999,908.56 100 74,631,457.84 100 86,606,363.00 100 277,159,197.24
Dinas Sosial
P3A
Program Pembinaan Eks. Penyakit
Sosial (Eks. Narkoba, Tuna Susila dan
PMKS lainnya)
Persentase penurunan PMKS 15 % 11.4 20,368,587.14 10.2 24,613,298.71 9 28,834,881.44 9 35,335,396.10 9 109,152,163.39Dinas Sosial
P3A
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) lembaga sosial
memberikan pelayanan sosial100 % 100 229,889,210.01 100 281,666,270.43 100 330,753,051.80 100 398,389,269.80 100 1,240,697,802.04
Dinas Sosial
P3A
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.08 % 0.07 203,685,871.35 0.065 431,599,392.84 0.06 506,815,445.53 0.055 519,638,178.00 0.055 1,661,738,887.72Dinas Sosial
P3A
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan AnakIndeks pembangunan gender (IPG) 68.3 % 68.8 840,204,219.33 68.9 1,029,598,551.59 69.1 1,548,263,516.32 69.2 1,753,778,850.75 69.2 5,171,845,138.00
Dinas Sosial
P3A
Jumlah kasus yang ditangani P2TP2A 55 Kasus 43 339,476,452.26 39 433,332,723.73 35 508,850,848.92 32 519,638,178.00 32 1,801,298,202.91Dinas Sosial
P3A
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan PerempuanIndeks pemberdayaan gender (IDG) 12,5 % 23,75 0.00 27.5 0.00 31.25 0.00 35 0.00 35 0.00
Dinas Sosial
P3A
Rasio KDRT 0.85 0.8 254,607,339.19 0.78 311,999,561.09 0.76 366,372,611.22 0.74 374,139,488.16 0.74 1,307,118,999.67Dinas Sosial
P3A
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Persentase organisasi perempuan
yang aktif12.5 % 20 458,293,210.55 25 561,599,209.96 30 659,470,700.20 35 673,451,078.69 35 2,352,814,199.40
Dinas Sosial
P3A
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan rumah tangga miskin 22000 KK 17500 212,172,782.66 16000 1,243,664,917.12 14500 296,829,661.87 14000 303,122,270.50 14000 2,055,789,632.15Dinas Sosial
P3A
Persentase angka kemiskinan 5.29 % 5.23 91,658,642.11 5.21 102,959,855.16 5.19 110,827,714.90 5.17 124,494,914.69 5.17 429,941,126.85Dinas Sosial
P3A
Peningkatan keluarga miskin mandiri 120 KK 60 101,842,935.68 60 112,666,508.17 60 118,731,864.75 60 121,248,908.20 60 454,490,216.80Dinas Sosial
P3A
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase remaja yang mendapatkan
penyuluhan tentang bahaya narkoba,
PMS dan HIV/AIDS
30 % 40 67,895,290.45 256 77,999,890.27 260 84,808,474.82 280 86,606,363.00 280 317,310,018.54Dinas Sosial
P3A
Program pengembangan informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
Penyedian materi dan modul tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
70 % 78 25,460,733.92 80 25,999,963.42 82 25,442,542.45 85 25,981,908.90 85 102,885,148.69Dinas Sosial
P3A
Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
Persentase tenaga Bina Keluarga
Balita terlatih25 % 40 49,224,085.58 45 51,999,926.85 50 54,277,423.89 55 58,892,326.84 55 214,393,763.15
Dinas Sosial
P3A
2,059,205,700 4,497,237,000 4,706,126,409 6,699,151,326 6,877,134,010 7,297,664,338 25,580,076,083J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 1,764,526,000 1,466,557,400
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata233,591,000 415,787,200
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan91,841,000 168,895,000
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal15,000,000 20,000,000
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu8,000,000 54,400,000
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
Ketersediaan minimal terhadap energi
dan protein:1,194,094,000 650,985,200 1,157,000,000 1,157,000,000 1,157,000,000 1,157,000,000 6,160,000,000 KKP
- Energi 2400 kkal/kap/hr 2400 2400 2400 0 2400 0 2400 0 2400 0 2400 0 KKP
- Protein 63 gr/kap/hr 63 63 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 KKP
Teratasinya masyarakat rawan pangan 130 orang 50 50 50 106,086,391 50 121,333,163 50 131,453,136 50 147,230,817 50 680,207,694 KKP
Ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan21 komoditi 21 21 21 104,389,009 21 88,399,876 21 94,137,407 21 103,927,636 21 517,715,306 KKP
Persentase bahan pangan yang aman
dikonsumsi masyarakat70 % 72 74 76 135,790,581 78 155,999,781 79 169,616,950 80 190,533,999 80 783,918,206 KKP
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 77.3 poin 78 79 80 899,612,598 81 996,665,265 82 1,051,625,088 82 1,151,864,628 82 5,824,485,555 KKP
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunanpangan Kab. Tanah Datar 2 jenis 2 222,000,000 2 156,490,000 2 178,225,137 2 212,333,035 2 237,463,729 2 186,203,680 12 1,175,936,788
Ketahanan
Pangan
DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN7,589,246,000 4,062,937,437
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata632,450,000
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan1,511,720,000
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal20,000,000
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu66,970,000
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternakPengurangan kasus penyakit rabies 259 kasus 25 300,000,000 25 25 700,170,183 25 786,498,894 25 846,600,600 25 951,002,821 125 4,225,891,951 Disnakkan
Rasio pencegahan penyakit
Septichemia epizootica (SE)10 % 10 10 10 0 10 0 10 0 15 0 50 0 Disnakkan
Program peningkatan produksi hasil
peternakanPeningkatan produksi Peternakan 1,326,818,000 3,267,460,853 3,670,328,170 3,950,802,800 4,269,662,358 19,479,296,302 Disnakkan
- Daging Sapi (Kg) 946946 Kg 4734.73 4758.40365 4782.195668 0 4806.106647 0 4830.13718 0 4854.287866 0 975711.861 0
- Daging Kerbau (Kg) 52712 Kg 263.56 264.8778 266.202189 0 267.5331999 0 267.5331999 0 268.8708659 0 54310.57725 0
- Daging Kambing (Kg) 114600 Kg 573 575.865 578.744325 0 581.6380466 0 584.5462369 0 587.468968 0 118081.2626 0
- Daging Ayam Pedaging (Kg) 1929564 Kg 57886.92 59623.5276 61412.23343 0 63254.60043 0 65152.23844 0 67106.8056 0 2304000.325 0
- Telur 8388086 Kg 251642.58 259191.8574 266967.6131 0 274976.6415 0 283225.9408 0 291722.719 0 10015813.35 0
Peningkatan populasi ternak (Ternak
besar : sapi, kerbau)41018 ekor 205 206 207 0 208 0 209 0 215 0 42268 0 Disnakkan
Peningkatan populasi ternak (Ternak
kecil : kambing, domba)30996 ekor 155 156 157 0 157 0 158 0 163 0 31942 0 Disnakkan
Peningkatan populasi ternak (unggas) 2032775 ekor 60983 62813 64697 0 66638 0 68637 0 70696 0 2427239 0 Disnakkan
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan transaksi Jual Beli di
Pasar Ternak ( Sapi, kerbau dan
kambing)
9748 ekor 9798 325,000,000 9848 9898 700,170,183 9948 786,498,894 9998 846,600,600 10048 951,002,821 10048 4,485,891,951 Disnakkan
Program pengembangan budidaya
perikanan
Program pengembangan budidaya
perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya4398.9 ton 132 2,096,959,000 136 2,857,043,437 140 3,734,240,975 144 4,194,660,766 149 4,515,203,199 153 5,072,015,043 5252.9 23,035,049,408 Disnakkan
Program pengembangan perikanan
tangkap
Program pengembangan perikanan
tangkap
Peningkatan produksi perikanan
kelompok nelayan tangkap1936.3 ton 29.0445 106,429,000 29.4801675 253,199,000 29.92237001 933,560,244 30.37120556 1,048,665,191 30.82677365 1,128,800,800 31 1,268,003,761 2116.945017 5,340,951,602 Disnakkan
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Peningkatan Produksi perikanan
olahan77350 kg 7735 144,100,000 8508.5 233,700,000 9359.35 407,371,743 10295.285 499,199,298 11324.8135 586,196,178 3737 718,347,817 50959.9485 2,697,412,078 Disnakkan
Tingkat Konsumsi Ikan 33.1 kg/kp/th 36.7 39.2 0 41.9 0 44.8 0 47.9 0 51.2 0 51.2 0 Disnakkan
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan lokasi perlindungan dan
konservasi sumber daya ikan35 lokasi 5 375,000,000 5 642,670,000 5 793,526,207 5 891,365,413 5 959,480,680 1,055,428,748 25 4,801,969,763 Disnakkan
Program pengembangan
data/informasi100,000,000
Program peningkatan kesejahteraan
petani85,000,000
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
300,000,000
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan198,800,000
Program pemberdayaan penyuluh
perikanan76,325,000
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100 % 100 460,100,000 100 506,110,000 100 556,721,000 100 612,393,100 100 2,135,324,100
Dinas Pangan
dan Perikanan
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 240,000,000 100 264,000,000 100 290,400,000 100 319,440,000 100 1,113,840,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 20,000,000 100 22,000,000 100 24,200,000 100 26,620,000 100 92,820,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 65,000,000 100 71,500,000 100 78,650,000 100 86,515,000 100 301,665,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
URUSAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
Ketersediaan minimal terhadap energi
dan protein:603,000,000 663,300,000 729,630,000 802,593,000 2,798,523,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
- Energi 2400 kkal/kap/hr 2400 2400 2400 2400 2400 0Dinas Pangan
dan Perikanan
- Protein 63 gr/kap/hr 63 63 63 63 63 0Dinas Pangan
dan Perikanan
Teratasinya masyarakat rawan pangan 130 orang 150 250 250 250 1030 0Dinas Pangan
dan Perikanan
Ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan21 komoditi 21 21 21 21 21 0
Dinas Pangan
dan Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 77.3 poin 80 81 82 82 82 0Dinas Pangan
dan Perikanan
Meningkatnya jumlah sertifikasi
keamanan pangan segar (sertifikat
prima)
12 Sertifikat 5 5 5 5 27 0Dinas Pangan
dan Perikanan
Persentase bahan pangan yang aman
dikonsumsi masyarakat70 % 76 78 80 82 82 0
Dinas Pangan
dan Perikanan
Konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 0Dinas Pangan
dan Perikanan
a. Konsumsi Energi Kkal/kap/hari 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 0
Dinas Pangan
dan Perikanan
b. Konsumsi Protein Gram/kap/h
ari57 57 57 57 57 0
Dinas Pangan
dan Perikanan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan lokasi perlindungan dan
konservasi sumber daya ikan 35 lokasi 5 410,000,000 5 451,000,000 5 496,100,000 5 545,710,000 65 1,902,810,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
URUSAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Program pengembangan budidaya
perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya4398.9 ton 1926 2,995,000,000 2369 3,294,500,000 2843 3,623,950,000 3350 3,986,345,000 16531.9 13,899,795,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
Persentase peningkatan kunjungan
penyuluh kepada kelompok
pembudidaya ikan
30 % 60 70 80 90
Program pengembangan perikanan
tangkap
Peningkatan produksi perikanan
kelompok nelayan tangkap1936.3 ton 36 110,000,000 95 121,000,000 156 133,100,000 218 146,410,000 2502.3 510,510,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Peningkatan Produksi perikanan
olahan77350 kg 261 250,995,000 374 276,094,500 393 303,703,950 412 334,074,345 79275 1,164,867,795
Dinas Pangan
dan Perikanan
Tingkat Konsumsi Ikan 33.1 kg/kp/th 38.1 39.4 40 41.8 41.8 0Dinas Pangan
dan Perikanan
Program Pemberdayaan Penyuluh
Perikanan
Peningkatan pemberdayaan penyuluh
perikanan9 Orang 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Pangan
dan Perikanan
URUSAN PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Penilaian petugas dan petani
berprestasi (KRPL)0 orang 80 50,000,000 80 55,000,000 80 60,500,000 80 66,550,000 80 232,050,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Jumlah produk pangan yang
dipromosikan 2 jenis 2 161,000,000 2 177,100,000 2 194,810,000 2 214,291,000 14 747,201,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
PERENCANAAN
Progam Pengembangan
data/informasiData/Informasi Perikanan 14 kec 14 30,000,000 14 33,000,000 14 36,300,000 14 39,930,000 14 139,230,000
Dinas Pangan
dan Perikanan
9,353,772,000 5,529,494,837 5,395,095,000 5,934,604,500 6,528,064,950 7,180,871,445 25,038,635,895J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata544,387,000.00 537,933,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan966,631,000.00 1,250,693,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal25,000,000.00 30,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu41,000,000.00 25,000,000.00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rata-rata Pemenuhan Dokumen
Administrasi kependudukan62.5 803,050,000.00 71 1,854,452,000.00 76.5 1,060,863,913.30 82 1,126,665,081.71 86.5 1,144,914,410.08 86.5 1,212,489,082.00 86.5 6,302,816,605.75 Dinas Dukcapil
Presentase Keluarga yang yang
memiliki Kartu Kelurga72.89 % 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Dukcapil
Presentase penduduk usia 0-18 tahun
yang memiliki Akta Kelahiran70.54 % 77.5 80 0.00 82.5 0.00 85 0.00 87.5 0.00 87.5 0.00 87.5 0.00 Dinas Dukcapil
Presentase Kepemilikan KIA bagi anak
berusia 0-17 tahun0 % 0 25 0.00 40 0.00 60 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Dinas Dukcapil
Rasio penduduk ber KTP-el per
satuan penduduk yang wajib memiliki
KTP-el
90.49 % 95 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Dukcapil
Presentase penduduk yang meninggal
yang memiliki Akta Kematian38 % 40 50 0.00 60 0.00 65 0.00 70 0.00 70 0.00 70 0.00 Dinas Dukcapil
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata591,726,300.00 650,898,930.00 715,988,823.00 787,587,705.30 2,746,201,758.30 Dinas Dukcapil
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan1,375,762,300.00 1,513,338,530.00 1,664,672,383.00 1,831,139,621.30 6,384,912,834.30 Dinas Dukcapil
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal33,000,000.00 36,300,000.00 39,930,000.00 43,923,000.00 153,153,000.00 Dinas Dukcapil
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00 36,602,500.00 127,627,500.00 Dinas Dukcapil
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rata-rata Pemenuhan Dokumen
Administrasi kependudukan51,61 76.5 2,925,650,000.00 82 3,300,000,000.00 87 3,500,000,000.00 87 3,500,000,000.00 87 13,225,650,000.00 Dinas Dukcapil
Presentase Keluarga yang yang
memiliki Kartu Kelurga72,89 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Dukcapil
Presentase penduduk usia 0-18 tahun
yang memiliki Akta Kelahiran63 % 82.5 0.00 85 0.00 90 0.00 90 0.00 90 0.00 Dinas Dukcapil
Presentase Kepemilikan KIA bagi anak
berusia 0-17 tahun0 % 40 0.00 60 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Dinas Dukcapil
Rasio penduduk ber KTP-el per
satuan penduduk yang wajib memiliki
KTP-el
85,06 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Dukcapil
Presentase penduduk yang meninggal
yang memiliki Akta Kematian36,22 % 60 0.00 65 0.00 70 0.00 70 0.00 70 0.00 Dinas Dukcapil
2,380,068,000 3,698,078,000 4,953,638,600 5,530,787,460 5,953,866,206 6,199,252,827 22,637,545,093
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
BADAN TASKIN DAN PMPKB
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.08 % 0.075 130,075,500.00 0.07 0.07 203,685,871.35 0.065 431,599,392.84 0.06 506,815,445.53 0.055 519,638,178.00 0.055 2,091,236,799.90 Badan Taskin
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan AnakIndeks pembangunan gender (IPG) 68.3 % 68.5 331,024,050.00 68.75 68.8 840,204,219.33 68.9 1,029,598,551.59 69.1 1,548,263,516.32 69.2 1,753,778,850.75 69.2 6,315,587,163.93 Badan Taskin
Jumlah kasus yang ditangani P2TP2A 55 Kasus 53 48 43 339,476,452.26 39 433,332,723.73 35 508,850,848.92 32 519,638,178.00 32 2,257,945,984.78 Badan Taskin
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan PerempuanIndeks pemberdayaan gender (IDG) 12,5 % 16.25 97,460,000.00 20 23,75 0.00 27.5 0.00 31.25 0.00 35 0.00 35 0.00 Badan Taskin
Rasio KDRT 0.85 0.84 0.82 0.8 254,607,339.19 0.78 311,999,561.09 0.76 366,372,611.22 0.74 374,139,488.16 0.74 1,618,452,151.22 Badan TaskinProgram Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Persentase organisasi perempuan
yang aktif12.5 % 15 416,000,000.00 17.5 20 458,293,210.55 25 561,599,209.96 30 659,470,700.20 35 673,451,078.69 35 3,155,785,872.20 Badan Taskin
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
BADAN TASKIN DAN PMPKB
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
persentase kontribusi masyarakat
dalam pembangunan
persentase kontribusi masyarakat
dalam pembangunan15 % 25 3,416,347,000.00 40 2,726,826,000.00 55 3,742,727,886.13 60 4,204,194,085.67 65 4,525,465,024.89 70 5,083,542,349.66 70 24,116,211,674.26 Badan Taskin
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Jumlah kelompok masyarakat
pemanfat teknologi tepat guna
Jumlah kelompok masyarakat
pemanfat teknologi tepat guna305,279,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Taskin
Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas kelembagaan ekonomi 10 % 15 389,680,000.00 45 50 1,043,890,090.69 55 1,172,598,350.42 60 1,262,204,530.75 65 1,417,858,750.58 65 6,163,111,643.84 Badan Taskin
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 763,413,000.00 518,752,000.00 212,172,782.66 216,666,361.87 220,502,034.53 247,694,198.18 1,447,908,528.80 Bagian Pemnag
Persentase lembaga adat dan sosial
budaya masyarakat yang aktif
Persentase lembaga adat dan sosial
budaya masyarakat yang aktif0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Taskin
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangunan nagari
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangunan nagari25 % 30 35 40 710,863,691.03 45 798,510,876.68 50 859,530,499.97 55 965,527,227.23 55 4,694,979,134.05 Badan Taskin
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa0 % 0 25 633,691,100.00 45 218,962,311.71 55 245,959,653.99 60 264,755,096.69 65 297,404,518.42 65 1,211,012,491.15 Badan Taskin
Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Persentase kelompok ekonomi
perempuan dipedesaan0 % 0 15 25 76,382,201.76 45 85,799,879.30 55 92,356,429.08 60 103,745,762.24 60 422,446,217.84 Badan Taskin
Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase angka kemiskinan Persentase angka kemiskinan 5.29 % 5.27 31,010,000.00 5.25 31,000,000.00 5.23 91,658,642.11 5.21 102,959,855.16 5.19 110,827,714.90 5.17 124,494,914.69 5.17 537,945,461.41 Badan Taskin
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
BADAN TASKIN DAN PMPKB
Program Keluarga Berencana Program Keluarga BerencanaAngka kelahiran (total fertility
Rate/TFR)
Angka kelahiran (total fertility
Rate/TFR)2.66 % 2.62 1,188,598,000.00 2.59 1,738,230,000.00 2.57 0.00 2,55 0.00 2.53 0.00 2.51 0.00 2.51 0.00 Badan Taskin
Ratio Akseptor KB Ratio Akseptor KB 68.45 % 68.86 69.08 70 290,252,366.68 70.65 311,999,561.09 71.05 322,272,204.32 71.8 337,764,815.70 71.8 1,829,509,581.78 Badan Taskin
Rata-rata jumlah anak per keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga 3.00 (2.7) orang 2,9 2,7 2,5 0.00 2,4 0.00 2,2 0.00 2.1 0.00 2.1 0.00 Badan Taskin
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Persentase perkawinan dibawah umur
ideal (21 th perempuan, 25 th laki-laki)
Persentase perkawinan dibawah umur
ideal (21 th perempuan, 25 th laki-laki)9 % 8 58,295,000.00 7 57,550,000.00 6 61,105,761.41 5 68,466,570.35 4 72,087,203.60 3 77,945,726.70 3 396,067,774.07 Badan Taskin
Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pelayanan KontrasepsiKebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (Unmet Need)
Kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (Unmet Need)13,48 % 12,5 170,217,750.00 11,5 138,710,000.00 10,85 492,240,855.77 9,25 528,665,922.96 8,4 542,774,238.85 8 562,941,359.50 8 3,156,421,888.66 Badan Taskin
Program Pembinaan Peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Program Pembinaan Peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Peningkatan PPKBJ, Sub PPKBJ,
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang
mandiri
Peningkatan PPKBJ, Sub PPKBJ,
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang
mandiri
75 % 80 457,838,750.00 85 449,043,000.00 90 572,866,513.18 95 606,665,813.23 100 602,140,171.23 100 623,565,813.60 100 3,579,173,255.29 Badan Taskin
Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
Persentase PIK remaja/Mahasiswa
yang aktiv60 % 65 70 75 42,434,556.53 80 51,999,926.85 85 50,885,084.89 90 51,963,817.80 90 290,058,016.38 Badan Taskin
Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase remaja yang mendapatkan
penyuluhan tentang bahaya narkoba,
PMS dan HIV/AIDS
30 % 0 35 40 67,895,290.45 256 77,999,890.27 260 84,808,474.82 280 86,606,363.00 280 377,194,500.98 Badan Taskin
Program pengembangan informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
Penyedian materi dan modul tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
70 % 73 75 78 25,460,733.92 80 25,999,963.42 82 25,442,542.45 85 25,981,908.90 85 158,549,926.88 Badan Taskin
Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
Persentase tenaga Bina Keluarga
Balita terlatih
Persentase tenaga Bina Keluarga
Balita terlatih25 % 30 39,427,700.00 35 40,000,000.00 40 49,224,085.58 45 51,999,926.85 50 54,277,423.89 55 58,892,326.84 55 310,018,063.89 Badan Taskin
Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok BKB Holistik
Integratif5 % 5 7 10 50,921,467.84 12 60,666,581.32 14 63,606,356.12 16 69,285,090.40 16 287,254,125.99 Badan Taskin
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata499,922,500.00 422,989,900.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan697,570,000.00 557,187,500.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal24,000,000.00 20,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu15,000,000.00 25,000,000.00
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya
59,464,250.00
Program pengembangan
data/informasi
Program pengembangan
data/informasi44,130,000.00 40,000,000.00
Program pengembangan nilai budaya 92,915,000.00
Program perencanaan pembangunan
daerah
Program perencanaan pembangunan
daerah48,500,000.00 50,000,000.00
Program pendidikan politik masyarakat 3,804,337,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata465,288,890.00 511,817,779.00 562,999,556.90 619,299,512.59 2,159,405,738.49
Dinas PMD
PPKB
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan612,906,250.00 674,196,875.00 741,616,562.50 815,778,218.75 2,844,497,906.25
Dinas PMD
PPKB
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal22,000,000.00 24,200,000.00 26,620,000.00 29,282,000.00 102,102,000.00
Dinas PMD
PPKB
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00 36,602,500.00 127,627,500.00
Dinas PMD
PPKB
URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 400,000,000.00 100 1,500,000,000.00 100 200,000,000.00 1000 0.00 100 2,100,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
persentase kontribusi masyarakat
dalam pembangunan15 % 55 3,742,727,886.13 60 4,204,194,085.67 65 4,525,465,024.89 70 5,083,542,349.66 70 17,555,929,346.35
Dinas PMD
PPKB
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Jumlah kelompok masyarakat
pemanfat teknologi tepat guna0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dinas PMD
PPKB
Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas kelembagaan ekonomi
pedesaan
10 % 50 1,043,890,090.69 55 1,172,598,350.42 60 1,262,204,530.75 65 1,417,858,750.58 65 4,896,551,722.45Dinas PMD
PPKB
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangunan nagari25 % 40 710,863,691.03 45 798,510,876.68 50 859,530,499.97 55 965,527,227.23 55 3,334,432,294.90
Dinas PMD
PPKB
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa0 % 45 1,500,000,000.00 55 2,500,000,000.00 60 1,250,000,000.00 65 1,250,000,000.00 65 6,500,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Persentase kelompok ekonomi
perempuan dipedesaan0 % 25 76,382,201.76 45 85,799,879.30 55 92,356,429.08 60 103,745,762.24 60 358,284,272.37
Dinas PMD
PPKB
Program penanggulangan kemiskinan 0.00Dinas PMD
PPKB
URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Program Keluarga BerencanaAngka kelahiran (total fertility
Rate/TFR)2.66 % 2.57 0.00 2,55 0.00 2.53 0.00 2.51 0.00 2.51 0.00
Dinas PMD
PPKB
Ratio Akseptor KB 68.45 % 70 2,307,400,000.00 70.65 2,600,000,000.00 71.05 2,900,000,000.00 71.8 3,200,000,000.00 71.8 11,007,400,000.00Dinas PMD
PPKB
Rata-rata jumlah anak per keluarga 3.00 (2.7) orang 2,5 0.00 2,4 0.00 2,2 0.00 2.1 0.00 2.1 0.00Dinas PMD
PPKB
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Persentase perkawinan dibawah umur
ideal (21 th perempuan, 25 th laki-laki)9 % 6 150,000,000.00 5 200,000,000.00 4 250,000,000.00 3 300,000,000.00 3 900,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
Program Pelayanan KontrasepsiKebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (Unmet Need)13,48 % 10,85 492,240,855.77 9,25 528,665,922.96 8,4 542,774,238.85 8 562,941,359.50 8 2,126,622,377.08
Dinas PMD
PPKB
Program Pembinaan Peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
Peningkatan PPKBJ, Sub PPKBJ,
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang
mandiri
75 % 90 675,000,000.00 95 700,000,000.00 100 750,000,000.00 100 800,000,000.00 100 2,925,000,000.00Dinas PMD
PPKB
Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
Persentase PIK remaja/Mahasiswa
yang aktiv60 % 75 100,000,000.00 80 150,000,000.00 85 200,000,000.00 90 250,000,000.00 90 700,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga65,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 125,000,000.00 370,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase kelompok BKB Holistik
Integratif5 % 10 50,921,467.84 12 60,666,581.32 14 63,606,356.12 16 69,285,090.40 16 244,479,495.68
Dinas PMD
PPKB
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase nagari yang menerbitkan
peraturan nagari tentang adat dan
budaya
50 Persentase 50 254,607,339.19 67 259,999,634.24 85 254,425,424.46 100 259,819,089.00 100 1,028,851,486.89Dinas PMD
PPKB
URUSAN PENUNJANG FUNGSI
PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Penataan Peraturan
Perundang-undanganProduk hukum nagari yang dievaluasi 0 nagari 2,400,000,000.00 1,600,000,000.00 1,200,000,000.00 800,000,000.00 6,000,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
PERENCANAAN
Program Pengembangan
Data/Informasi
Jumlah dokumen data sektoral dan
khususn/a 12 200,000,000.00 19 230,000,000.00 28 250,000,000.00 38 350,000,000.00 1,030,000,000.00
Dinas PMD
PPKB
Program Kerjasama Pembangunan 500,000,000.00 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 2,000,000,000.00 5,000,000,000.00Dinas PMD
PPKB
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah0.00
Dinas PMD
PPKB
8,970,888,500 11,558,596,000 15,796,728,672 18,910,899,985 17,564,873,624 19,038,681,860 71,311,184,140J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PERHUBUNGAN 1,182,025,000.00 2,330,175,319.00 1,673,194,564.06 1,869,830,702.91 2,003,048,962.55 2,239,237,827.60 12,504,722,207.53
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Persentase fasilitas keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan dalam kondisi
baik
Persentase fasilitas keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan dalam kondisi
baik
100 % 100 35,000,000.00 100 225,090,000.00 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 25,442,542.45 100 27,714,036.16 100 136,594,661.29 Dishubkominfo
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Persentase tersedianya sarana dan
fasilitas transportasi
Persentase tersedianya sarana dan
fasilitas transportasi100 % 100 215,410,000.00 100 94,750,000.00 100 131,547,125.25 100 138,666,471.59 100 139,933,983.45 100 147,230,817.10 100 839,979,751.36 Dishubkominfo
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Persentase peserta didik yang
mengetahui tertib lalu lintas
Persentase peserta didik yang
mengetahui tertib lalu lintas 17.59 % 4.397859708 512,315,000.00 4.397859708 498,849,000.00 4.397859708 40,737,174.27 4.397859708 45,933,268.72 4.397859708 49,188,915.40 4.4 55,428,072.32 39.58073737 268,929,105.38 Dishubkominfo
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Meningkatnya sarana dan prasarana
perhubungan
Meningkatnya sarana dan prasarana
perhubungan33.33 % 11.11 100,000,000.00 11.11 100,000,000.00 11.11 102,691,626.81 11.11 115,266,504.51 11.11 123,820,373.24 11.11 139,436,244.43 88.88888889 675,318,935.67 Dishubkominfo
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Menurunnya angka kecelakaan lalu
lintas (IKU)
Menurunnya angka kecelakaan lalu
lintas (IKU)76 Kejadian 66 219,300,000.00 56 351,184,319.00 46 1,260,306,329.00 36 1,415,698,008.44 26 1,523,881,079.81 16 1,711,805,076.93 16 7,285,905,512.60 Dishubkominfo
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotorRasio kendaraan yang laik jalan Rasio kendaraan yang laik jalan 90.01 % 91.30575307 100,000,000.00 92.59857789 1,060,302,000.00 93.89140271 116,695,030.46 95.18422754 130,866,482.57 96.47705236 140,782,068.20 97.77 157,623,580.66 97.76987718 3,297,994,241.22 Dishubkominfo
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,725,647,000.00 0.00 1,659,916,019.99 1,850,831,306.42 2,320,236,895.04 2,297,958,014.87
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Jumlah SKPD yang menggunakan
Akses Internet Broad BandSKPD 1 244,000,000.00 21 381,911,008.79 14 649,999,085.60 40 805,680,510.79 15 649,547,722.50 15 2,801,011,479.24 Dishubkominfo
Jumlah Aplikasi Elektronik Unit 5 1 169,738,226.13 1 21,666,636.19 1 212,021,187.05 1 216,515,907.50 1 833,815,108.43 Dishubkominfo
Jumlah Hot Spot/Wifi 1 Lokasi 1 5 344,869,113.06 7 505,333,199.22 9 611,770,169.78 11 713,927,635.60 11 2,378,674,747.98 Dishubkominfo
Jumlah Berita Website Tanah Datar Berita 370 355 28,006,807.31 360 30,333,290.66 350 29,682,966.19 370 30,312,227.05 370 144,000,069.40 Dishubkominfo
Jumlah Info Publik pada Media Online berita 230 216 30,552,880.70 216 31,199,956.11 216 30,531,050.94 216 31,178,290.68 216 154,259,912.25 Dishubkominfo
Jumlah KIM Kelompok 4 6 17,822,513.74 7 19,066,639.84 8 21,202,118.71 10 24,249,781.64 10 99,450,906.06 Dishubkominfo
Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasiPeningkatan SDM Bidang Kominfo orang 0 138 212,172,782.66 30 173,333,089.49 30 186,578,644.60 60 190,533,998.60 60 762,618,515.36 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Berita Daerah Buah 344,421,000.00 1825 322,502,629.64 1825 242,666,325.29 2100 237,463,729.50 2100 242,497,816.40 2100 1,211,458,053.83 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Sosialisasi Kali 22 133,244,507.51 24 155,999,780.54 25 161,136,102.16 25 173,212,726.00 25 751,917,027.15 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Media Luar Ruangan Buah 17 12,730,366.96 17 14,733,312.61 20 16,961,694.96 25 18,187,336.23 25 71,595,398.13 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Brosur /Leaflet/Stiker Buah 2000 6,365,183.48 2000 6,499,990.86 2000 7,208,720.36 2000 7,794,572.67 2000 32,575,176.70 Dishubkominfo
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 100.00 668,699,000.00 436,786,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 323,527,000.00 187,500,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur 100.00 % 100.00 25,000,000.00 25,000,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 100.00 100,000,000.00 15,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 100.00 10,000,000.00 27,500,000.00
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah10,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PEHUBUNGAN
URUSAN PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Persentase fasilitas keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan dalam kondisi
baik
100 % 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 25,442,542.45 100 27,714,036.16 100 97,773,823.95 Dishub
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Persentase tersedianya sarana dan
fasilitas transportasi100 % 100.00 131,547,125.25 100.00 138,666,471.59 100.00 139,933,983.45 100 147,230,817.10 100 557,378,397.40 Dishub
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Persentase peserta didik yang
mengetahui tertib lalu lintas 17.59 % 4.40 40,737,174.27 4.40 45,933,268.72 4.40 49,188,915.40 4.40 55428072.32 39.58 191,287,430.70 Dishub
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Persentase ketersediaan prasarana
lalu lintas55 % 60.63 102,691,626.81 62.50 115,266,504.51 64.38 123,820,373.24 66.25 139,436,244.43 66.25 481,214,748.99 Dishub
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Menurunnya angka kecelakaan lalu
lintas 76 Kejadian 46 1,260,306,329.00 36 1,415,698,008.44 26 1,523,881,079.81 16 1,711,805,076.93 16 5,911,690,494.18 Dishub
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotorRasio kendaraan yang laik jalan 90.01 % 93.89 116,695,030.46 95.18 130,866,482.57 96.48 140,782,068.20 97.77 157,623,580.66 97.77 545,967,161.89 Dishub
100
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 460,900,000 100 483,945,000 100 508,142,250 100 533,549,363 100 1,986,536,612.50 Dishub
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase kesediaan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase kesediaan sarana dan
prasarana aparatur100 % 100 789,050,000 100 578,502,500 100 607,427,625 100 637,799,006 100 2,612,779,131.25 Dishub
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparaturPersentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 87,110,000 100 91,465,500 100 96,038,775 100 100,840,714 100 375,454,988.75 Dishub
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 60,000,000 100 63,000,000 100 66,150,000 100 69,457,500 100 258,607,500.00 Dishub
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 25,000,000 100 26,250,000 100 27,562,500 100 28,940,625 100 107,753,125.00 Dishub
2,907,672,000.00 3,021,961,319.00 3,095,254,564.06 3,112,993,702.91 3,308,370,112.55 3,609,825,035.10 13,126,443,414.61
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Persentase fasilitas keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan dalam kondisi
baik
100 % 100.00 20,000,000 100 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 25,442,542.45 100 27,714,036.16 100 136,594,661.29 Dishubkominfo
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Persentase tersedianya sarana dan
fasilitas transportasi100 % 100.00 150,000,000 100 100 131,547,125.25 100 138,666,471.59 100 139,933,983.45 100 147,230,817.10 100 839,979,751.36 Dishubkominfo
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Persentase peserta didik yang
mengetahui tertib lalu lintas 17.59 % 4.40 40,000,000 4.40 4.40 40,737,174.27 4.40 45,933,268.72 4.397859708 49,188,915.40 4.4 55,428,072.32 39.58 268,929,105.38 Dishubkominfo
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Meningkatnya sarana dan prasarana
perhubungan33.33 % 11.11 100,000,000 11.11 11.11 102,691,626.81 11.11 115,266,504.51 11.11 123,820,373.24 11.11 139,436,244.43 88.89 675,318,935.67 Dishubkominfo
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Menurunnya angka kecelakaan lalu
lintas (IKU)76 Kejadian 66.00 219,300,000 56 46 1,260,306,329.00 36 1,415,698,008.44 26 1,523,881,079.81 16 1,711,805,076.93 16 7,285,905,512.60 Dishubkominfo
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotorRasio kendaraan yang laik jalan 90.01 % 91.31 100,000,000 92.60 93.89 116,695,030.46 95.18 130,866,482.57 96.48 140,782,068.20 97.77 157,623,580.66 97.77 3,297,994,241.22 Dishubkominfo
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Jumlah SKPD yang menggunakan
Akses Internet Broad BandSKPD 1.00 100,000,000 3 1,198,836,000 21 381,911,008.79 14 649,999,085.60 40 805,680,510.79 15 649,547,722.50 15 2,801,011,479.24 Dishubkominfo
Jumlah Aplikasi Elektronik Unit 5 5 1 169,738,226.13 1 21,666,636.19 1 212,021,187.05 1 216,515,907.50 1 833,815,108.43 Dishubkominfo
Jumlah Hot Spot/Wifi 1 Lokasi 1 3 5 344,869,113.06 7 505,333,199.22 9 611,770,169.78 11 713,927,635.60 11 2,378,674,747.98 Dishubkominfo
Jumlah Berita Website Tanah Datar Berita 370 350 355 28,006,807.31 360 30,333,290.66 350 29,682,966.19 370 30,312,227.05 370 144,000,069.40 Dishubkominfo
Jumlah Info Publik pada Media Online berita 230 216 216 30,552,880.70 216 31,199,956.11 216 30,531,050.94 216 31,178,290.68 216 154,259,912.25 Dishubkominfo
Jumlah KIM Kelompok 4 5 6 17,822,513.74 7 19,066,639.84 8 21,202,118.71 10 24,249,781.64 10 99,450,906.06 Dishubkominfo
Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasiPeningkatan SDM Bidang Kominfo orang 0 0 0 138 212,172,782.66 30 173,333,089.49 30 186,578,644.60 60 190,533,998.60 60 762,618,515.36 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Berita Daerah Buah 1,825 1825 1,967,023,000 1825 322,502,629.64 1825 242,666,325.29 2100 237,463,729.50 2100 242,497,816.40 2100 1,211,458,053.83 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Sosialisasi Kali 20 20 22 133,244,507.51 24 155,999,780.54 25 161,136,102.16 25 173,212,726.00 25 751,917,027.15 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Media Luar Ruangan Buah 15 15 17 12,730,366.96 17 14,733,312.61 20 16,961,694.96 25 18,187,336.23 25 71,595,398.13 Dishubkominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas mediaJumlah Brosur /Leaflet/Stiker Buah 1,500 2000 2000 6,365,183.48 2000 6,499,990.86 2000 7,208,720.36 2000 7,794,572.67 2000 32,575,176.70 Dishubkominfo
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100.00 % 295,700,000
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 69,610,000
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100.00 % 15,000,000
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100.00 % 25,000,000
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan daerah55,000,000
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah ASN yang menguasai
Teknologi Informasin/a orang 25 300,000,000 30 325,000,000.00 30 350,000,000.00 35 400,000,000.00 35 1,375,000,000.00 Diskominfo
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Jumlah OPD yang menggunakan
jaringan TIK/Internet4 OPD 30 1,200,000,000 33 1,500,000,000.00 35 1,700,000,000.00 39 1,900,000,000.00 39 6,300,000,000.00 Diskominfo
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Jumlah Berita Daerah yang
terinformasikann/a Berita 1825 300,000,000 1825 325,000,000.00 2100 350,000,000.00 2100 400,000,000.00 2100 1,375,000,000.00 Diskominfo
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan daerahn/a % 100 250,000,000 100 250,000,000.00 100 250,000,000.00 100 250,000,000.00 100 1,000,000,000.00 Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Jumlah aplikasi yang terintegrasi (e-
government)n/a OPD 9 500,000,000 13 760,000,000.00 16 800,000,000.00 18 1,000,000,000.00 18 3,060,000,000.00 Diskominfo
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan PersandianJenis informasi yang wajib diamankan n/a buah 5 100,000,000 10 125,000,000.00 12 150,000,000.00 15 150,000,000.00 15 525,000,000.00 Diskominfo
PERENCANAAN
Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Statistik
Jumlah OPD yang mengakses data
dan informasi melalui WEBn/a OPD 12 150,000,000 19 200,000,000.00 28 250,000,000.00 38 300,000,000.00 38 900,000,000.00 Diskominfo
KEUANGAN
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Persentase aset yang dilaporkan dan
dikelola sesuai aturan0 dok 1 8,486,911 1 30,333,290.66 1 29,682,966.19 1 31,167,114 1 99,670,282.65 Diskominfo
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 538,792,000 100 565,731,600 100 594,018,180 100 623,719,089 100 2,322,260,869.00 Diskominfo
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase kesediaan sarana dan
prasarana aparatur100 % 100 1,000,000,000 100 1,050,000,000 100 1,102,500,000 100 1,157,625,000 100 4,310,125,000.00 Diskominfo
Program peningkatan disiplin aparaturPersentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % - 0 100 50,000,000 100 52,500,000 100 55,125,000 100 157,625,000.00 Diskominfo
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 963,800,000 100 721,990,000 100 758,089,500 100 795,993,975 100 3,239,873,475.00 Diskominfo
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 25,000,000 100 26,250,000 100 27,562,500 100 28,940,625 100 107,753,125.00 Diskominfo
3,626,169,000 5,336,078,911 5,929,304,891 6,414,353,146 7,092,570,803 24,772,307,752J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DINAS KOPERINDAGPASTAM
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Persentase peningkatan kualitas
Infrastruktur pendukung wilayah
strategis cepat tumbuh
1 Paket 1 1,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 1,000,000,000.00
Dinas
Koperindagpast
am
Program pembangunan infrastruktur
pedesaan
Program pembangunan infrastruktur
pedesaan
Penyediaan dokumen perencanaan
pengembangan pasar nagari
Penyediaan dokumen perencanaan
pengembangan pasar nagari3 DED 3 219,025,000.00 3 4,287,461,636.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 200,000,000.00
Koperindagpast
am
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS KOPERINDAGPASTAM
Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 125 KK 25 76,270,000.00 25 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 275 300,000,000.00
Dinas
Koperindagpast
am
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DINAS KOPERINDAGPASTAM
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam
pengembangan usaha
Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam
pengembangan usaha80 unit 100 97,700,000.00 130 69,831,400.00 30 144,277,492.21 30 173,333,089.49 30 212,021,187.05 30 259,819,089.00 30 1,014,774,748.69
Koperindagpast
amProgram Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Wirausahawan yang dibina Wirausahawan yang dibina 210 orang 120 104,685,000.00 120 168,040,000.00 120 155,000,000.00 120 158,000,000.00 120 160,000,000.00 120 165,000,000.00 720 868,000,000.00
Koperindagpast
amProgram Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
UMKM yang difasilitasi permodalan
oleh lembaga penyedia kredit
UMKM yang difasilitasi permodalan
oleh lembaga penyedia kredit56 unit 50 71,000,000.00 50 44,115,000.00 50 72,138,746.10 50 77,999,890.27 50 80,568,051.08 50 86,606,363.00 300 462,313,050.46
Koperindagpast
am
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan KoperasiPersentase koperasi aktif Persentase koperasi aktif 89.95633 % 0.5 266,200,000.00 0.5 113,194,000.00 0.5 263,094,250.50 0.5 277,332,943.19 0.5 279,867,966.91 0.5 294,461,634.20 92.96 1,642,849,650.60
Koperindagpast
am
Peningkatan volume usaha koperasi Peningkatan volume usaha koperasi 0.002 5 5 5 72,138,746.10 5 77,999,890.27 5 80,568,051.08 5 86,606,363.00 30 460,752,458.96Koperindagpast
am
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
DINAS KOPERINDAGPASTAM
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Persentase pengawasan kegiatan
pertambangan yang memiliki izin dan
koordinasi perizinan
100 % 100 56,907,000.00 100 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 386,907,000.00Koperindagpast
am
Program Pengawasan dan Penertiban
Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
Persentase berkuranganya kegiatan
pertambangan tanpa izin0 % 19 35,805,000.00 38 57 45,000,000.00 77 50,000,000.00 100 55,000,000.00 100 60,000,000.00 100 285,805,000.00
Koperindagpast
am
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Optimalisasi pendataandan koordinasi
ketenagalistrikan100 % 100 96,000,000.00 100 100 80,000,000.00 100 84,000,000.00 100 88,200,000.00 100 92,610,000.00 100 500,810,000.00
Koperindagpast
am
Program pembinaan dan pengawasan
bidang energi
Terawasinya pendistribusian BBM dan
LPG di tingkat SPBU, agen dan
pangkalan
32 unit 65 20,000,000.00 65 65 20,000,000.00 65 21,000,000.00 65 22,050,000.00 65 23,152,500.00 65 136,202,500.00Koperindagpast
am
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Data dan Informasi
Geologi dan Sumber Daya Mineral
Persentase data dan informasi geologi
dan sumberdaya mineral15 % 21 175,939,000.00 36 50 295,000,000.00 64 320,000,000.00 79 310,000,000.00 100 320.00 100 1,395,939,320.00
Koperindagpast
am
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Data dan Informasi Air
Tanah
Persentase data dan informasi air
tanah7 % 15 80,000,000.00 30 43 105,000,000.00 57 120,000,000.00 72 140,000,000.00 86 160,000,000.00 100 695,000,000.00
Koperindagpast
am
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Energi
Optimalisasi pendataan dan koordinasi
pengembangan0 % 0 100 100 46,000,000.00 100 53,000,000.00 100 60,000,000.00 100 70,000,000.00 100 269,000,000.00
Koperindagpast
am
PERDAGANGAN
DINAS KOPERINDAGPASTAM
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Meningkatnya akurasi alat ukur melalui
tera-tera ulang UTTP
Meningkatnya akurasi alat ukur melalui
tera-tera ulang UTTP65.15 % 70 222,481,000.00 75 164,901,000.00 80 254,607,339.19 85 285,999,597.66 90 305,310,509.35 100 346,425,452.00 100 1,635,695,116.21
Koperindagpast
am
Tersedianya Informasi harga
kebutuhan pokok dan barang strategis
lainnya bagi produsen dan konsumen
Tersedianya Informasi harga
kebutuhan pokok dan barang strategis
lainnya bagi produsen dan konsumen
156 kali 208 208 208 280,068,073.11 208 311,999,561.09 208 330,753,051.80 208 363,746,724.60 208 1,838,215,192.47Koperindagpast
am
Program Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Program Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeriJumlah kerjasama perdagangan Jumlah kerjasama perdagangan 0 dokumen 2 289,200,000.00 2 360,398,200.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 12 3,050,000,000.00
Koperindagpast
am
Fasilitasi promosi bagi produk
unggulan daerah (pameran dan pasar
lelang)
Fasilitasi promosi bagi produk
unggulan daerah (pameran dan pasar
lelang)
6
pameran
11 pasar
lelang
kali 6 / 11 6 / 11 6 / 11 0.00 6 / 11 0.00 6 / 11 0.00 6/11 0.00 6/11 0.00Koperindagpast
am
Program pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
Program pembinaan pedagang kaki
lima dan asonganJumlah pedagang yang dibina Jumlah pedagang yang dibina 701 orang 140 436,865,000.00 140 393,694,600.00 140 470,000,000.00 140 470,000,000.00 140 470,000,000.00 141 470,000,000.00 841 2,810,000,000.00
Koperindagpast
am
Pengelolaan pasar nagari dengan
kategori baik
Pengelolaan pasar nagari dengan
kategori baik20 pasar 4 4 4 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 21 0.00
Koperindagpast
am
Program Pembangunan Sarana dan
prasarana perdagangan
Program Pembangunan Sarana dan
prasarana perdagangan
Persentase pasar layak bagi pedagang
(%)
Persentase pasar layak bagi pedagang
(%)28 Pasar 2 2 2,795,225,000.00 2 2,900,000,000.00 2 2,900,000,000.00 3 2,900,000,000.00 3 2,900,000,000.00 42 16,500,000,000.00
Koperindagpast
am
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
Berkembangnya sarana dan
prasarana pasar nagari (DED)3 Pasar 5 5 5 300,000,000.00 5 300,000,000.00 5 300,000,000.00 5 300,000,000.00 33 1,600,000,000.00
Koperindagpast
am
PERINDUSTRIAN
DINAS KOPERINDAGPASTAM
Program Peningkatan kapasitas iptek
sistem industri
Program Peningkatan kapasitas iptek
sistem industriPeningkatan produk yang bersertifikat Peningkatan produk yang bersertifikat 55 buah 8 397,700,000.00 8 393,075,100.00 8 245,000,000.00 8 255,000,000.00 8 265,000,000.00 8 275,000,000.00 48 1,675,000,000.00
Koperindagpast
am
Produk IKM yang difasilitasi
menggunakan kemasan sesuai
standar
Produk IKM yang difasilitasi
menggunakan kemasan sesuai
standar
20 produk 50 50 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 0.00Koperindagpast
am
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Program Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahPeningkatan jumlah IKM formal Peningkatan jumlah IKM formal 239 unit 12 246,692,500.00 14 2,603,707,500.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 321 2,710,000,000.00
Koperindagpast
am
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Peningkatan kemampuan
teknologi industri
Program Peningkatan kemampuan
teknologi industri
IKM yang menerapkan teknologi tepat
guna
IKM yang menerapkan teknologi tepat
guna15 unit 3 263,616,000.00 3 141,049,000.00 3 265,000,000.00 3 270,000,000.00 3 275,000,000.00 3 280,000,000.00 33 1,550,000,000.00
Koperindagpast
am
Program pengembangan sentra-
sentra industri potensial
Pengembangan IKM pada sentra
potensial0 sentra 1 46,340,000.00 1 1 80,000,000.00 1 85,000,000.00 1 90,000,000.00 1 95,000,000.00 6 470,000,000.00
Koperindagpast
am
DINAS KOPERINDAGPASTAM
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah2 Dokumen 2 77,129,300.00 2 2 160,000,000.00 2 165,000,000.00 2 170,000,000.00 2 175,000,000.00 2 990,000,000.00
Dinas
Koperindagpast
am
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata456,384,000.00 370,099,000.00
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan649,218,600.00 200,890,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal125,000,000.00 23,750,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu24,000,000.00 24,108,200.00
Program Pengembangan
data/informasi10,000,000.00
program peningkatan dan
pengembangan ekspor25,000,000.00
Program perencanaan Pembangunan
daerah
Program perencanaan Pembangunan
daerah44,594,000.00 38,165,000.00
Program Penataan penguasaan,
pemilikkan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
444,182,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS …
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100 % 100 405,200,000.00 100 445,720,000.00 100 490,292,000.00 100 539,321,200.00 100 1,880,533,200.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 752,000,000.00 100 827,200,000.00 100 909,920,000.00 100 1,000,912,000.00 100 3,490,032,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 25,000,000.00 100 27,500,000.00 100 30,250,000.00 100 33,275,000.00 100 116,025,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 30,000,000.00 100 33,000,000.00 100 36,300,000.00 100 39,930,000.00 100 139,230,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program pembangunan infrastruktur
pedesaan
Penyediaan dokumen perencanaan
pengembangan pasar nagari3 DED 3 4,287,461,636.00 3 4,716,207,799.60 3 5,187,828,579.56 3 5,706,611,437.52 19,898,109,452.68
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
URUSAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam
pengembangan usaha80 unit 30 420,000,000.00 30 462,000,000.00 30 508,200,000.00 30 559,020,000.00 350 1,949,220,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Wirausahawan yang dibina 210 orang 120 150,000,000.00 120 165,000,000.00 120 181,500,000.00 120 199,650,000.00 720 696,150,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
UMKM yang difasilitasi permodalan 56 unit 30 70,000,000.00 30 77,000,000.00 30 84,700,000.00 30 93,170,000.00 200 324,870,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan KoperasiPersentase koperasi aktif 89.96 % 2 320,254,400.00 2 352,279,840.00 3 387,507,824.00 3 426,258,606.40 100 1,486,300,670.40
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
URUSAN PERDAGANGAN
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Meningkatnya akurasi alat ukur melalui
tera-tera ulang UTTP65.15 % 80 170,000,000.00 85 187,000,000.00 90 205,700,000.00 100 226,270,000.00 100 788,970,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeriJumlah kerjasama perdagangan 0 dokumen 2 566,800,000.00 2 623,480,000.00 2 685,828,000.00 2 754,410,800.00 12 2,630,518,800.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program pembinaan pedagang kaki
lima dan asonganJumlah pedagang yang dibina 701 orang 140 220,000,000.00 140 242,000,000.00 140 266,200,000.00 141 292,820,000.00 841 1,021,020,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Pembangunan Sarana dan
prasarana perdagangan
Persentase pasar layak bagi pedagang
(%)28 Pasar 2 560,000,000.00 2 616,000,000.00 3 677,600,000.00 3 745,360,000.00 42 2,598,960,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
URUSAN PERINDUSTRIAN
Program Peningkatan kapasitas iptek
sistem produksiPeningkatan produk yang bersertifikat 55 buah 8 369,000,000.00 8 405,900,000.00 8 446,490,000.00 8 491,139,000.00 48 1,712,529,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Produk IKM yang difasilitasi
menggunakan kemasan sesuai
standar
20 produk 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 0.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahPeningkatan jumlah IKM formal 239 unit 14 3,700,000,000.00 14 4,070,000,000.00 14 4,477,000,000.00 14 4,924,700,000.00 321 17,171,700,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program Peningkatan kemampuan
teknologi industri
IKM yang menerapkan teknologi tepat
guna15 unit 3 150,000,000.00 3 165,000,000.00 3 181,500,000.00 3 199,650,000.00 33 696,150,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
Program pengembangan sentra-
sentra industri potensial
Pengembangan IKM pada sentra
potensial0 sentra 1 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Tersusunnya produk hukum Rencana
pengembangan Industri Kabupaten0 Dukumen 2 100,000,000.00 1 50,000,000.00 1 55,000,000.00 1 60,500,000.00 5 265,500,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
PERENCANAAN
Program perencanaan pembangunan
daerah
Monev pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
1 keg 1 40,000,000.00 1 44,000,000.00 1 48,400,000.00 1 53,240,000.00 4.00 185,640,000.00
Dinas Koperasi,
UKM dan
Perindag
5,613,751,400.00 12,635,886,636.00 12,335,716,036.00 21,119,952,611.58 22,609,555,220.83 24,004,666,489.72 101,498,722,160.46J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP DAN NAKER
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama InvestasiPotensi daerah yang teridentifikasi 4 sektor 128,010,900.00 110,000,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 140,000,000.00 912,771,500.00 Bappeda & PM
PMDN dan PMA 43 investor 53 0.00 57 175,000,000.00 63 187,250,000.00 68 200,357,500.00 73 214,382,525.00 73 776,990,025.00 Bappeda & PM
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata367,443,700.00 285,790,400.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan216,747,000.00 154,903,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal25,000,000.00 25,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu12,000,000.00 24,201,400.00
Program Optimalisasi
PemanfaatanTeknologi Informasi
Program Optimalisasi
PemanfaatanTeknologi Informasi
Cakupan jenis izin yang dilayani secara
elektronik
Cakupan jenis izin yang dilayani secara
elektronik0 % 60 47,000,000.00 70 30,000,000.00 75 42,434,556.53 80 43,333,272.37 85 42,404,237.41 47,633,499.65 85 KPPT
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan peningkatan PAD Cakupan peningkatan PAD % - 0.00 25,460,733.92 25,999,963.42 25,442,542.45 28,580,099.79
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan izin yang diterbitkan tepat
waktu
Cakupan izin yang diterbitkan tepat
waktu% 309,476,300.00 591,153,400.00 657,735,626.25 675,999,049.03 661,506,103.60 743,082,594.54
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Penerimaan Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Penerimaan Pendapatan
Daerah
Cakupan peningkatan PAD Cakupan peningkatan PAD % 30,000,000.00 100 24,180,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100
Program penataan peraturan
perundang-undangan103,718,000.00
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase (%) Pencari kerja yang
ditempatkan1.35 % 2.15 465,972,600.00
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Persentase penurunan angka
pengangguran4,46 % 4.36 371,490,600.00
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase (%) Kasus yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama
100 % 100 102,720,000.00
Persentase (%) Pekerja/buruh
peserta program Jamsostek30 % 40
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Optimalisasi pendataandan koordinasi
ketenagalistrikan100 % 100 38,000,000.00
Program pembinaan dan pengawasan
bidang energi
Terawasinya pendistribusian BBM dan
LPG di tingkat SPBU, agen dan 32 unit 65 18,000,000.00
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Data dan Informasi
Sumber Daya Mineral dan Geologi
217,381,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP DAN NAKER
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100 % 100 536,000,000.00 100 589,600,000.00 100 648,560,000.00 100 713,416,000.00 100 2,487,576,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 407,000,000.00 100 447,700,000.00 100 492,470,000.00 100 541,717,000.00 100 1,888,887,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 25,000,000.00 100 27,500,000.00 100 30,250,000.00 100 33,275,000.00 100 116,025,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 25,000,000.00 100 27,500,000.00 100 30,250,000.00 100 33,275,000.00 100 116,025,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
URUSAN TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase (%) Pencari kerja yang
ditempatkan1.35 % 2.65 237,000,000.00 3.05 260,700,000.00 3.55 286,770,000.00 4.05 315,447,000.00 4.05 1,099,917,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Persentase penurunan angka
pengangguran4,46 % 4.31 410,000,000.00 4.26 451,000,000.00 4.21 496,100,000.00 4.21 545,710,000.00 4.21 1,902,810,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase (%) Kasus yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama
100 % 100 80,000,000.00 100 88,000,000.00 100 96,800,000.00 100 106,480,000.00 100 371,280,000.00Dinas PM PTSP
Naker
Persentase (%) Pekerja/buruh
peserta program Jamsostek30 % 45 0.00 50 0.00 55 0.00 60 0.00 60 0.00
Dinas PM PTSP
Naker
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Cakupan informasi/Data Survey air
tanah2 Kec 2 0.00 2 132,000,000.00 2 145,200,000.00 2 159,720,000.00 14 436,920,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
URUSAN PENANAMAN MODAL
Program peningkatan promosi dan
kerjasama investasiPMDN dan PMA 43 investor 57 700,000,000.00 63 770,000,000.00 68 847,000,000.00 73 931,700,000.00 73 3,248,700,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program peningkatan iklim investasi
dan Realisasi Investasi
Pedoman/rencana umum penanaman
modal Kabupaten Tanah Datar- Dokumen 1 275,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 275,000,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah
Potensi daerah, sumber daya dan
produk unggulan yang teridentifikasi
yang dipromosikan kepada investor
4 sektor 4 50,000,000.00 4 55,000,000.00 4 60,500,000.00 4 66,550,000.00 4 232,050,000.00Dinas PM PTSP
Naker
URUSAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Optimalisasi pendataan dan koordinasi
ketenagalistrikan1 Laporan 1 40,000,000.00 1 44,000,000.00 1 48,400,000.00 1 53,240,000.00 1 185,640,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pembinaan dan pengawasan
bidang energi
Terawasinya pendistribusian BBM dan
LPG di tingkat SPBU, agen dan
pangkalan
32 unit 65 25,000,000.00 65 27,500,000.00 65 30,250,000.00 65 33,275,000.00 65 116,025,000.00Dinas PM PTSP
Naker
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Data dan Informasi
Sumber Daya Mineral dan Geologi
meningkatnya pengembangan dan
pengelolaan data dan informasi
sumberdaya mineral dan geologi
5 Laporan 5 190,000,000.00 5 209,000,000.00 5 229,900,000.00 5 252,890,000.00 5 881,790,000.00Dinas PM PTSP
Naker
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Optimalisasi
PemanfaatanTeknologi InformasiMeningkatnya Pelayanan Publik 0 % 75 35,000,000.00 80 38,500,000.00 85 42,350,000.00 90 46,585,000.00 95 162,435,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan izin yang diterbitkan tepat
waktu% 85 635,000,000.00 85 698,500,000.00 90 768,350,000.00 90 845,185,000.00 90 2,947,035,000.00
Dinas PM PTSP
Naker
KEUANGAN
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Penerimaan Pendapatan
Daerah
Cakupan peningkatan PAD 100 % 100 30,000,000.00 100 33,000,000.00 100 36,300,000.00 100 39,930,000.00 100 139,230,000.00Dinas PM PTSP
Naker
1,111,385,000.00 2,476,803,300.00 3,700,000,000.00 3,899,500,000.00 4,289,450,000.00 4,718,395,000.00 16,607,345,000.00J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP
DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata340,424,000.00 409,878,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan2,799,199,000.00 3,130,419,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal30,000,000.00 39,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu10,000,000.00 25,000,000.00
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan pengunjung
perpustakaan
Persentase peningkatan pengunjung
perpustakaan10.82 % 3.03 175,775,000.00 3.13 228,978,000.00 3.27 207,929,327.01 3.49 258,439,636.44 3.6 349,326,107.79 16.52 363,746,724.60 16.52 1,514,591,681.59 KPAD
KEARSIPAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP
DAN DOKUMENTASI
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipanTersedianya pedoman kegiatan % 0.00 100 100 33,947,645.23 100 43,333,272.37 100 46,644,661.15 100 50,231,690.54 100 370,920,568.72 KPAD
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Tersedianya sarana dan prasarana
penyelamatan dan pelestarian arsip20 % 40 162,370,000.00 60 342,273,000.00 70 157,007,859.17 85 177,666,416.73 100 173,857,373.38 100 177,543,044.15 100 1,175,670,615.32 KPAD
Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kearsipan
Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kearsipan
Persentase terpeliharanya dan
terselamatkannya arsip93.08 % 93.08 29,000,000.00 93.84 34,000,000.00 96 42,434,556.53 98 51,999,926.85 100 59,365,932.37 100 64,954,772.25 100 281,974,892.25 KPAD
Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Tersedianya SDM aparatur di bidang
kearsipan% 0.00 0.00 26.09 127,303,669.60 52.17 138,666,471.59 78.26 144,174,407.19 78.26 155,891,453.40 78.26 566,036,001.79 KPAD
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP
DAN DOKUMENTASI
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase meningkatnya SDM
aparatur% 0.00 0.00 42,434,556.53 51,999,926.85 56,821,678.13 63,222,644.99 214,478,806.50 KPAD
Program pengembangan
data/informasi
Program pengembangan
data/informasi10,000,000.00 5,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata450,865,800.00 495,952,380.00 545,547,618.00 600,102,379.80 2,092,468,177.80
Dinas Pepus
Arsip
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan3,443,460,900.00 3,787,806,990.00 4,166,587,689.00 4,583,246,457.90 15,981,102,036.90
Dinas Pepus
Arsip
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal42,900,000.00 47,190,000.00 51,909,000.00 57,099,900.00 199,098,900.00
Dinas Pepus
Arsip
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00 36,602,500.00 127,627,500.00
Dinas Pepus
Arsip
URUSAN PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan pengunjung
perpustakaan10.82 % 3.27 390,000,000.00 3.49 440,000,000.00 3.6 484,000,000.00 16.52 532,400,000.00 16.52 1,846,400,000.00
Dinas Pepus
Arsip
URUSAN KEARSIPAN
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipanTersedianya pedoman kegiatan 1 % 4 175,000,000.00 5 150,000,000.00 8 200,000,000.00 8 200,000,000.00 100 725,000,000.00
Dinas Pepus
Arsip
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Tersedianya sarana dan prasarana
penyelamatan dan pelestarian arsip20 % 40 160,000,000.00 50 180,000,000.00 65 210,000,000.00 75 250,000,000.00 100 800,000,000.00
Dinas Pepus
Arsip
Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kearsipan
Persentase terpeliharanya dan
terselamatkannya arsip90.08 % 96 95,000,000.00 98 110,000,000.00 100 15,000,000.00 100 150,000,000.00 100 370,000,000.00
Dinas Pepus
Arsip
Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Tersedianya SDM aparatur di bidang
kearsipan% 60 120,000,000.00 75 150,000,000.00 75 170,000,000.00 75 180,000,000.00 78.26 620,000,000.00
Dinas Pepus
Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
PERENCANAAN
Program pengembangan
data/informasi 0.00
Dinas Pepus
Arsip
KEPEGAWAIAN
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase meningkatnya SDM
aparatur20 % 40 90,000,000.00 45 110,000,000.00 45 130,000,000.00 50 150,000,000.00 480,000,000.00
Dinas Pepus
Arsip
3,556,768,000.00 4,214,548,000.00
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS BUDPARPORADINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan PemudaJumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi pemuda 145 Organisasi 205 13,000,000.00 265 15,000,000.00 305 12,730,366.96 365 12,999,981.71 415 12,721,271.22 415 12,990,954.45 415 79,274,963.44 Budparpora
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan
(OKP) yang aktif
Persentase organisasi kepemudaan
(OKP) yang aktif40 % 45 678,017,500.00 55 913,500,000.00 65 42,434,556.53 75 43,333,272.37 80 42,404,237.41 90 43,303,181.50 90 229,249,878.13 Budparpora
Pemuda yang mengikuti pertukaran
pemuda antar negara
Pemuda yang mengikuti pertukaran
pemuda antar negara2 org 2 2 2 42,434,556.53 2 43,333,272.37 2 42,404,237.41 2 43,303,181.50 12 264,249,878.13 Budparpora
Peningkatan keterwakilan sekolah
dalam paskibraka tingkat kabupaten
Peningkatan keterwakilan sekolah
dalam paskibraka tingkat kabupaten28 sklh 30 32 34 678,952,904.51 36 736,665,630.35 38 763,276,273.38 40 779,457,267.00 40 4,114,989,029.92 Budparpora
Peningkatan pemuda pelopor Peningkatan pemuda pelopor 9 org 9 9 9 118,816,758.29 9 121,333,162.65 9 118,731,864.75 9 121,248,908.20 63 699,899,658.76 Budparpora
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahragaPersentase cabang olahraga yang aktif Persentase cabang olahraga yang aktif 28 % 32 3,331,307,000.00 36 1,615,370,000.00 40 4,243,455,653.21 44 2,383,329,980.54 48 4,664,466,115.12 52 4,330,318,150.01 52 21,091,608,414.47 Budparpora
Program peningkatan sarana dan
prasrana olahraga
Program peningkatan sarana dan
prasrana olahraga
Persentase lapangan olahraga yang
dimanfaatkan
Persentase lapangan olahraga yang
dimanfaatkan50 % 53 658,000,000.00 58 2,343,000,000.00 60 424,345,565.32 65 433,332,723.73 75 424,042,374.10 75 433,031,815.00 75 4,120,483,993.75 Budparpora
Jumlah klub olahraga Jumlah klub olahraga 266 buah 271 287 297 42,434,556.53 307 43,333,272.37 317 42,404,237.41 317 43,303,181.50 317 229,249,878.13 Budparpora
KEBUDAYAAN
DINAS BUDPARPORA
Program Pengembangan Nilai BudayaMeningkatnya sarana dan prasarana
adat60 % 70 448,400,000.00 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,731,638,909.35 Budparpora
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Jumlah benda situs dan kawasan
cagar budaya yang dilestarikan119,200,000.00 76,382,201.76 77,999,890.27 76,327,627.34 77,945,726.70 460,649,780.63 Budparpora
Benda situs 9 benda situs 10 11 12 13 14 15 15
Kawasan Cagar Budaya 58 kawasan 61 64 67 70 73 75 75
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase sarana dan prasarana seni
budaya15 % 0 825,773,000.00 20 25 127,303,669.60 30 129,999,817.12 35 127,212,712.23 40 129,909,544.50 40 642,749,634.38 Budparpora
Jumlah penyelenggaraan festifal seni
budaya4 event 6 8 10 763,822,017.58 10 866,665,447.47 10 848,084,748.20 10 866,063,630.00 4,537,920,076.12 Budparpora
Persentase sanggar seni dan budaya
yang aktif25 % 30 35 40 50,921,467.84 45 56,333,254.09 50 67,846,779.86 55 77,945,726.70 55 350,099,321.82 Budparpora
Jumlah sanggar seni dan budaya 262 buah 265 270 275 12,730,366.96 280 12,999,981.71 285 12,721,271.22 290 12,990,954.45 290 74,274,963.44 Budparpora
Jumlah nagari yang menerbitkan buku
monografi adat salingka nagari21 nagari 25 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 374,673,151.56 Budparpora
Jumlah tempat penyelenggaraan seni
dan budaya yang representatif3 buah 0 0 1 1,273,036,695.96 1 1,299,998,171.20 0 0.00 0 0.00 5 2,573,034,867.16 Budparpora
Misi kesenian 8 kali 13 15 20 551,649,234.92 20 649,999,085.60 20 636,063,561.15 20 649,547,722.50 3,143,618,592.13 Budparpora
PARIWISATA
DINAS BUDPARPORA
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran
PariwisataJumlah kunjungan wisata Jumlah kunjungan wisata 984929 orang 1005000 907,223,000.00 1025000 2,663,583,000.00 1050000 1,485,209,478.62 1075000 1,733,330,894.94 1100000 1,865,786,446.05 1125000 2,165,159,075.00 5255000 9,352,724,803.97 Budparpora
Kerjasama kepariwisataan Kerjasama kepariwisataan 5 buah 3 5 5 127,303,669.60 5 129,999,817.12 5 127,212,712.23 5 129,909,544.50 25 692,749,634.38 Budparpora
Program Pengembangan Ekonomi
Kreatif
Program Pengembangan Ekonomi
KreatifJumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif 0 orang 0 7 50,000,000.00 12 50,921,467.84 15 64,999,908.56 20 67,846,779.86 25 77,945,726.70 25 354,488,513.27 Budparpora
Jumlah ruang kreatif Jumlah ruang kreatif 0 0 0 1 1 42,434,556.53 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 214,249,878.13 Budparpora
Jumlah desa kreatif Jumlah desa kreatif 0 0 0 1 0 0.00 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 171,815,321.60 Budparpora
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana
destinasi wisata unggulan
Meningkatnya sarana dan prasarana
destinasi wisata unggulan60 % 65 2,507,670,000.00 70 4,338,500,000.00 75 6,789,529,045.13 80 5,199,992,684.81 90 4,664,466,115.12 90 4,763,349,965.01 90 32,743,948,659.96 Budparpora
Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan Terbentuknya kelompok sadar wisata Terbentuknya kelompok sadar wisata 1 kelompok 1 50,000,000.00 1 60,000,000.00 1 42,434,556.53 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 5 264,249,878.13 Budparpora
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata753,253,500.00 729,629,000.00
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan561,454,000.00 1,435,900,000.00
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal10,000,000.00 20,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistim pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistim pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu44,712,500.00 60,000,000.00
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1,995,000,000.00 1,999,000,000.00
Program pengembangan
data/informasi75,000,000.00
Program pengembangan dan
kebijakan dan manajemen olah raga92,480,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100 % 100 795,300,000.00 100 874,830,000.00 100 962,313,000.00 100 1,058,544,300.00 100 3,690,987,300.00 Disparpora
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 573,900,000.00 100 631,290,000.00 100 694,419,000.00 100 763,860,900.00 100 2,663,469,900.00 Disparpora
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal100 % 100 20,000,000.00 100 22,000,000.00 100 24,200,000.00 100 26,620,000.00 100 92,820,000.00 Disparpora
Program peningkatan pengembangan
sistim pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 30,000,000.00 100 33,000,000.00 100 36,300,000.00 100 39,930,000.00 100 139,230,000.00 Disparpora
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh2 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 Disparpora
URUSAN PERTANAHAN
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
0 ha - - 4 7,000,000,000.00 0 - 0 - 4 7,000,000,000.00 Disparpora
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan PemudaJumlah organisasi pemuda 145 Organisasi 305 0.00 365 15,000,000.00 415 16,500,000.00 415 18,150,000.00 415 49,650,000.00 Disparpora
Jumlah kader pemuda yang difasilitasi
dalam peningkatan kapasitas moral
dan intelektual
0 Orang 28 28 28 28 Disparpora
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan
(OKP) yang aktif40 % 65 1,115,000,000.00 75 1,226,500,000.00 80 1,349,150,000.00 90 1,484,065,000.00 90 5,174,715,000.00 Disparpora
Jumlah Kader pemuda yang difasilitasi
dalam pengembangan kepedulian,
kesukarelaan dan kepeloporan
pemuda
0 Orang 5 5 5 5 5 Disparpora
Jumlah kader pemuda yang difasilitasi
dalam peningkatan wawasan
kebangsaan, lingkungan sosial dan
hukum
0 Orang 12 12 12 12 12 Disparpora
Jumlah kader pemuda yang difasilitasi
dalam pengembangan kepemimpinan
pemuda
Orang 75 75 75 75 75 Disparpora
Jumlah kader pemuda yang difasilitasi
dalam pengembangan kepemimpinan
pemuda
Orang 75 75 75 75 75 Disparpora
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jumlah kader pemuda yang difasilitasi
sebagai kader kewirausahaan0 Orang 20 80,000,000.00 25 88,000,000.00 30 96,800,000.00 35 106,480,000.00 110 371,280,000.00 Disparpora
Meningkatnya kreatifitas kader di
bidang seni, budaya dan industri kreatif0 Orang 0 20 20 20 20 Disparpora
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahragaPersentase cabang olahraga yang aktif 28 % 40 5,555,000,000.00 44 6,110,500,000.00 48 6,721,550,000.00 52 7,393,705,000.00 52 25,780,755,000.00 Disparpora
Program peningkatan sarana dan
prasarana olahraga
Persentase lapangan olahraga yang
dimanfaatkan50 % 60 1,350,000,000.00 65 1,485,000,000.00 75 1,633,500,000.00 75 1,796,850,000.00 75 6,265,350,000.00 Disparpora
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran
PariwisataJumlah kunjungan wisata 984929 orang 1050000 2,330,000,000.00 1075000 2,563,000,000.00 1100000 2,819,300,000.00 1125000 3,101,230,000.00 5255000 10,813,530,000.00 Disparpora
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana
destinasi wisata unggulan60 % 75 9,970,000,000.00 80 10,967,000,000.00 90 12,063,700,000.00 90 13,270,070,000.00 90 46,270,770,000.00 Disparpora
Program Pengembangan Kemitraan Terbentuknya kelompok sadar wisata 1 kelompok 1 60,000,000.00 1 66,000,000.00 1 72,600,000.00 1 79,860,000.00 5 278,460,000.00 Disparpora
Program Pengembangan Ekonomi
KreatifJumlah pelaku ekonomi kreatif 0 Orang 12 500,000,000.00 15 550,000,000.00 20 605,000,000.00 25 665,500,000.00 25 2,320,500,000.00 Disparpora
Ruang kreatif Buah 1 1 1 1 Disparpora
Desa Kreatif Buah 2 2 2 2
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG PERENCANAAN
Program Pengembangan
Data/InformasiDokumen Perencanaan Sport Centre - - 1 Dokumen 300,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 Dokumen 300,000,000.00 Disparpora
13,070,490,500.00 16,243,482,000.00 25,679,200,000.00 30,071,000,000.00 25,378,100,000.00 27,915,910,000.00 104,325,010,000.00J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
DINAS PERTANIAN
Program pengembangan dan Program pengembangan dan Peningkatan pengelolaan irigasi Peningkatan pengelolaan irigasi 8 GP3A 8 189,000,000.00 8 825,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 5,650,000,000.00 Dispertabunh
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan penanganan lahan kritis
Peningkatan penanganan lahan kritis
23 ha 14 640,000,000.00 15 100,000,000.00 15 780,456,363.74 15 876,684,100.04 15 943,677,468.68 1,038,045,215.55 5,114,054,966.82Dispertabunh
ut
Kerusakan kawasan hutan Kerusakan kawasan hutan 400 350 451,000,000.00 300 387,300,000.00 300 410,000,000.00 300 410,000,000.00 2476 2,758,300,000.00Dispertabunh
ut
PERTANIAN
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan
1500 orang 1650 1,059,199,000.00 1815 1,194,808,500.00 1997 1,848,449,282.54 2196 2,076,357,079.04 2416 2,235,025,583.72 2657 2,510,647,446.16 14231 12,164,354,751.81Dispertabunh
ut
Program peningkatan Jumlah volume komoditi 50 ton 55 443,810,000.00 60.5 66.55 1,026,916,268.08 73.21 1,153,531,710.58 80.53 1,241,680,879.85 88.58 1,394,804,136.75 474.37 6,757,974,862.12 Dispertabunh
Penumbuhan UP3HP 86 unit 1 1 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 8 0.00Dispertabunh
ut
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Peningkatan Produktivitas pertanian (ton/Ha)
Peningkatan Produktivitas pertanian (ton/Ha)
% 1,157,741,000.00 1,032,275,000.00 1,026,916,268.08 1,153,531,710.58 1,241,680,879.85 1,394,804,136.75 6,757,974,862.12Dispertabunh
ut
Padi Padi 5.31 5.52 5.69 5.8 0.00 5.92 0.00 5.98 0.00 6 0.00 6 0.00Dispertabunh
ut
Jagung Jagung 6.96 6.97 6.98 6.99 0.00 7 0.00 7.01 0.00 7.54 0.00 7.54 0.00Dispertabunh
ut
Kakao Kakao 0.97 1.01 1.11 1.19 0.00 1.29 0.00 1.39 0.00 1,50 0.00 1,50 0.00Dispertabunh
ut
Program Peningkatan Produksi Program Peningkatan Produksi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan produksi pertanian % 2.79 5,474,840,000.00 2.79 5,284,692,686.00 2.5 10,269,162,680.76 2.5 11,535,317,105.80 2.79 12,416,808,798.46 13,490,630,894.00 67,122,338,147.62 Dispertabunh
Padi Padi 245197 ton/ha 6129.925 6283.173125 6440.252453 0.00 6601.258764 0.00 6766.290234 0.00 6935.447489 0.00 284353.3471 0.00Dispertabunh
ut
Jagung Jagung 21385 ton/ha 1069.25 1122.7125 707.308875 0.00 728.5281413 0.00 750.3839855 0.00 772.8955051 0.00 26536.07901 0.00Dispertabunh
ut
Ubi Jalar Ubi Jalar 66432 ton/ha 1992.96 2052.7488 2114.331264 0.00 2177.761202 0.00 2243.094038 0.00 2310.386859 0.00 79323.28216 0.00Dispertabunh
ut
Cabe Cabe 11580.7 ton/ha 347.421 357.93363 368.7616615 0.00 379.9145553 0.00 391.402056 0.00 402.7561582 0.00 13828.88906 0.00Dispertabunh
ut
Tomat Tomat 10260.4 ton/ha 205.208 209.35216 213.5792108 0.00 217.8908101 0.00 222.2886483 0.00 226.5662135 0.00 11555.28504 0.00Dispertabunh
ut
Kubis Kubis 16788.7 ton/ha 335.774 342 349.4094228 0.00 356.4376204 0.00 363 0.00 370.7216276 0.00 18906.04267 0.00Dispertabunh
ut
Pisang Pisang 11364.2 ton/ha 227.284 231.86968 236 0.00 241.3070015 0.00 246.1731614 0.00 250.9399013 0.00 12797.77374 0.00Dispertabunh
ut
Peningkatan produksi tanaman perkebunan (utama)
Peningkatan produksi tanaman perkebunan (utama)
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Dispertabunh
ut
karet karet 6390.64 ton 127.8128 130.369056 132.9764371 0.00 135.6359659 0.00 138.3486852 0.00 141.1156589 0.00 7196.898603 0.00
kakao kakao 3821.65 ton 38.2165 38.598665 38.98465165 0.00 39.37449817 0.00 39.76824315 0.00 40.16592558 0.00 4056.758484 0.00
tebu tebu 4737.75 ton 47.3775 47.851275 48.32978775 0.00 48.81308563 0.00 49.30121648 0.00 49.79422865 0.00 5029.217094 0.00
kopi kopi 103.75 ton 14.31 2.5 14.81 0.00 2.75 0.00 15.55 0.00 3 0.00 156.67 0.00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
690,200,000.00 652,585,000.00 708,777,608.23 796,167,586.64 857,008,143.27 962,693,813.46 0 4,663,498,755.49Dispertabunh
ut
Rasio penyuluh yang mengikuti diklat
Rasio penyuluh yang mengikuti diklat
15 % 15 20 15 0.00 15 0.00 10 0.00 10 0.00 75 0.00Dispertabunh
ut
Peningkatan jumlah kelompok yang dikunjungi penyuluh
Peningkatan jumlah kelompok yang dikunjungi penyuluh
50 % 10 10 10 0.00 10 0.00 5 0.00 5 0.00 45 0.00Dispertabunh
ut
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Pemberdayaan GP3A/P3A 8 GP3A 8 8 8 350,000,000.00 8 350,000,000.00 8 350,000,000.00 8 350,000,000.00 8 1,807,000,000.00Dispertabunh
ut
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian
80 % 80 80 80 55,164,923.49 90 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 351,217,666.78Bagian
Perekonomian & SDA
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan koordinasi kegiatan bidang pertanian
80 % 80 80 80 65,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 394,000,000.00Bagian
Perekonomian & SDA
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
pangan Kab. Tanah Datar pangan Kab. Tanah Datar 2 jenis 2 2 290,340,000.00 2 178,225,137.43 2 212,333,034.63 2 237,463,729.50 2 186,203,680.45 12 1,175,936,788.10Ketahanan
Pangan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Pengurangan kasus penyakit rabies
Pengurangan kasus penyakit rabies
259 kasus 25 25 496,069,000.00 25 700,170,182.78 25 786,498,893.58 25 846,600,599.90 25 951,002,820.51 125 4,225,891,951.44 Disnakkan
Rasio pencegahan penyakit Septichemia epizootica (SE)
Rasio pencegahan penyakit Septichemia epizootica (SE)
10 % 10 10 10 0.00 10 0.00 10 0.00 15 0.00 50 0.00 Disnakkan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Peningkatan produksi Peternakan
Peningkatan produksi Peternakan
1,030,555,500.00 3,267,460,852.97 3,670,328,170.03 3,950,802,799.51 4,269,662,358.00 19,479,296,302.33 Disnakkan
- Daging Sapi (Kg) - Daging Sapi (Kg) 946946 Kg 4734.73 4758.40365 4782.195668 0.00 4806.106647 0.00 4830.13718 0.00 4854.287866 0.00 975711.861 0.00
- Daging Kerbau (Kg) - Daging Kerbau (Kg) 52712 Kg 263.56 264.8778 266.202189 0.00 267.5331999 0.00 267.5331999 0.00 268.8708659 0.00 54310.57725 0.00
- Daging Kambing (Kg) - Daging Kambing (Kg) 114600 Kg 573 575.865 578.744325 0.00 581.6380466 0.00 584.5462369 0.00 587.468968 0.00 118081.2626 0.00
- Daging Ayam Pedaging (Kg) - Daging Ayam Pedaging (Kg) 1929564 Kg 57886.92 59623.5276 61412.23343 0.00 63254.60043 0.00 65152.23844 0.00 67106.8056 0.00 2304000.325 0.00
- Telur - Telur 8388086 Kg 251642.58 259191.8574 266967.6131 0.00 274976.6415 0.00 283225.9408 0.00 291722.719 0.00 10015813.35 0.00
Peningkatan populasi ternak (Ternak besar : sapi, kerbau)
Peningkatan populasi ternak (Ternak besar : sapi, kerbau)
41018 ekor 205 206 207 0.00 208 0.00 209 0.00 215 0.00 42268 0.00 Disnakkan
Peningkatan populasi ternak (Ternak kecil : kambing, domba)
Peningkatan populasi ternak (Ternak kecil : kambing, domba)
30996 ekor 155 156 157 0.00 157 0.00 158 0.00 163 0.00 31942 0.00 Disnakkan
Peningkatan populasi ternak (unggas)
Peningkatan populasi ternak (unggas)
2032775 ekor 60983 62813 64697 0.00 66638 0.00 68637 0.00 70696 0.00 2427239 0.00 Disnakkan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan transaksi Jual Beli di Pasar Ternak ( Sapi, kerbau dan kambing)
Peningkatan transaksi Jual Beli di Pasar Ternak ( Sapi, kerbau dan kambing)
9748 ekor 9798 9848 535,000,000.00 9898 700,170,182.78 9948 786,498,893.58 9998 846,600,599.90 10048 951,002,820.51 10048 4,485,891,951.44 Disnakkan
KEHUTANAN
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Luas lahan yang direhabilitasi 925 ha 400 1,164,835,000.00 375 425 550,060,000.00 350 452,991,000.00 300 338,278,000.00 300 338,278,000.00 3075 2,682,658,000.00Dispertabunh
ut
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Kasus kebakaran hutan 200 ha 100 100,000,000.00 100 200 100,000,000.00 200 100,000,000.00 100 80,000,000.00 100 90,000,000.00 1000 495,000,000.00Dispertabunh
ut
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Produksi hasil hutan bukan kayu
840 ton 860 150,000,000.00 890 910 150,000,000.00 930 175,000,000.00 960 175,000,000.00 980 200,000,000.00 980 1,000,000,000.00Dispertabunh
ut
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengembangan Data/Informasi
Rancangan kehutanan Rancangan kehutanan 1 Dokumen 1 421,315,080.00 1 350,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 6 300,000,000.00Dispertabunh
ut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran yang ditata
678,380,000.00 764,947,000.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan
510,770,000.00 210,127,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal
30,000,000.00 30,000,000.00
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu
30,000,000.00 25,000,000.00
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Peningkatan produktivitas Peningkatan produktivitas 2,265,231,000.00 1,617,098,000.00
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan produktivitas Peningkatan produktivitas 80,000,000.00 60,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINAS PERTANIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran yang ditata
100 % 100 1,009,800,000.00 100 1,110,780,000.00 100 1,221,858,000.00 100 1,344,043,800.00 100 4,686,481,800.00Dinas
Pertanian
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan
100 % 100 1,372,000,000.00 100 1,509,200,000.00 100 1,660,120,000.00 100 1,826,132,000.00 100 6,367,452,000.00Dinas
Pertanian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal
100 % 100 30,000,000.00 100 33,000,000.00 100 36,300,000.00 100 39,930,000.00 100 139,230,000.00Dinas
Pertanian
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu
100 % 100 80,000,000.00 100 88,000,000.00 100 96,800,000.00 100 106,480,000.00 100 371,280,000.00Dinas
Pertanian
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi
8 GP3A 0 0.00 3 100,000,000.00 3 110,000,000.00 3 121,000,000.00 8 331,000,000.00Dinas
Pertanian
URUSAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Peningkatan produktivitas 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00 2,420,000,000.00 2,662,000,000.00 9,282,000,000.00Dinas
Pertanian
Padi 5,31 Ton/ha 5.80 5.92 5.98 6.00 6.00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cabe 5,71 Ton/ha 6.05 6.17 6.29 6.41 6.41
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan penanganan lahan kritis
23 ha 5 50,000,000.00 5 55,000,000.00 5 60,500,000.00 5 66,550,000.00 62 232,050,000.00Dinas
Pertanian
URUSAN PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke madya
10 % 10 1,199,549,000.00 10 1,319,503,900.00 10 1,451,454,290.00 10 1,596,599,719.00 10 5,567,106,909.00Dinas
Pertanian
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan volume pemasaran hasil pertanian/perkebunan
50 ton 66.55 300,000,000.00 73.21 330,000,000.00 80.53 363,000,000.00 88.58 399,300,000.00 474.37 1,392,300,000.00Dinas
Pertanian
Penumbuhan UP3HP 86 unit 1 1 2 2 8 0.00Dinas
Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Peningkatan Produktivitas pertanian (ton/Ha)
% 1,100,000,000.00 1,210,000,000.00 1,331,000,000.00 1,464,100,000.00 5,105,100,000.00Dinas
Pertanian
Jagung 6.96 Ton/ha 6.99 7 7.01 7.54 7.54Dinas
Pertanian
Kakao 0.97 Ton/ha 1.19 1.29 1.39 1,50 1,50Dinas
Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan produksi pertanian utama
% 2.5 5,520,000,000.00 2.5 6,072,000,000.00 2.79 6,679,200,000.00 7,347,120,000.00 25,618,320,000.00Dinas
Pertanian
Padi ####### ton 6440.25 6601.26 6766.29 6935.45 284353.3471Dinas
Pertanian
Jagung 21385 ton 707.31 728.53 750.38 772.90 26536.07901Dinas
Pertanian
Ubi Jalar 66432 ton 2114.33 2177.76 2243.09 2310.39 79323.28216Dinas
Pertanian
Peningkatan produksi tanaman hortikultura
tonDinas
Pertanian
Cabe 11580.7 ton 368.76 379.91 391.40 402.76 13828.88906Dinas
Pertanian
Tomat 10260.4 ton 213.58 217.89 222.29 226.57 11555.28504Dinas
Pertanian
Bawang Merah 597.3 ton 55.12 52.09 55.73 59.63 911.54Dinas
Pertanian
Pisang 11364.2 ton 236.00 241.31 246.17 250.94 12797.77374Dinas
Pertanian
Peningkatan produksi tanaman perkebunan
tonDinas
Pertanian
karet 6390.64 ton 132.98 135.64 138.35 141.12 7196.898603Dinas
Pertanian
kakao 3821.65 ton 38.98 39.37 39.77 40.17 4056.758484Dinas
Pertanian
tebu 4737.75 ton 48.33 48.81 49.30 49.79 5029.217094Dinas
Pertanian
kopi 731.98 ton 2.50 2.75 2.85 3.00 743.08Dinas
Pertanian
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
974,639,000.00 1,072,102,900.00 1,179,313,190.00 1,297,244,509.00 0 4,523,299,599.00Dinas
Pertanian
Rasio penyuluh yang mengikuti diklat
15 % 15 15 10 10 0.00 75 0.00Dinas
Pertanian
Peningkatan jumlah kelompok yang dibina penyuluh
50 % 10 10 5 5 0.00 45 0.00Dinas
Pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Pengurangan kasus penyakit rabies
259 kasus 25 580,000,000.00 25 638,000,000.00 25 701,800,000.00 25 771,980,000.00 125 2,691,780,000.00Dinas
Pertanian
Rasio pencegahan penyakit Septichemia epizootica (SE)
10 % 10 10 10 15 50Dinas
Pertanian
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Peningkatan produksi Peternakan
850,000,000.00 935,000,000.00 1,028,500,000.00 1,131,350,000.00 3,944,850,000.00Dinas
Pertanian
- Daging Sapi (Kg) 946946 Kg 4782.195668 4806.106647 4830.13718 4854.287866 975711.861 0.00Dinas
Pertanian
- Daging Kerbau (Kg) 52712 Kg 266.202189 267.5331999 267.5331999 268.8708659 54310.57725 0.00Dinas
Pertanian
- Daging Kambing (Kg) 114600 Kg 578.744325 581.6380466 584.5462369 587.468968 118081.2626 0.00Dinas
Pertanian
- Daging Ayam Pedaging (Kg) 1929564 Kg 61412.23343 63254.60043 65152.23844 67106.8056 2304000.325 0.00Dinas
Pertanian
- Telur 8388086 Kg 266967.6131 274976.6415 283225.9408 291722.719 10015813.35 0.00Dinas
Pertanian
Peningkatan populasi ternak (Ternak besar : sapi, kerbau)
41018 ekor 207 208 209 215 42268 0.00Dinas
Pertanian
Peningkatan populasi ternak (Ternak kecil : kambing, domba)
30996 ekor 157 157 158 163 31942 0.00Dinas
Pertanian
Peningkatan populasi ternak (unggas)
2032775 ekor 64697 66638 68637 70696 2427239 0.00Dinas
Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan transaksi Jual Beli di Pasar Ternak (Sapi, kerbau dan kambing)
9748 ekor 9898 880,000,000.00 9948 968,000,000.00 9998 1,064,800,000.00 10048 1,171,280,000.00 10048 4,084,080,000.00Dinas
Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Peningkatan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan
1 paket 1 195,000,000.00 1 214,500,000.00 1 235,950,000.00 1 259,545,000.00 4 904,995,000.00Dinas
Pertanian
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Meningkatnya jaringan irigasi yang memadai
ha 2000 600,000,000.00 2000 660,000,000.00 2000 726,000,000.00 2000 798,600,000.00 2000 2,784,600,000.00Dinas
Pertanian
0.00Dinas
Pertanian
URUSAN KEHUTANAN 0.00Dinas
Pertanian
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Luas lahan yang direhabilitasi 925 ha 0.00Dinas
Pertanian
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Kasus kebakaran hutan 200 ha 0.00Dinas
Pertanian
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Produksi hasil hutan bukan kayu
840 ton 0.00Dinas
Pertanian
0.00Dinas
Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
0.00Dinas
Pertanian
0.00Dinas
Pertanian
PERENCANAAN 0.00Dinas
Pertanian
Program Pengembangan Data/Informasi
Dokumen Peta LP2B 1 Dokumen 1 145,000,000.00 1 159,500,000.00 1 175,450,000.00 1 192,995,000.00 5 672,945,000.00Dinas
Pertanian
15,085,321,080.00 14,498,497,686.00 16,885,988,000.00 18,674,586,800.00 20,542,045,480.00 22,596,250,028.00 78,698,870,308.00J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata1,826,712,200.00 3,750,469,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan3,465,570,000.00 5,100,170,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur 40,000,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal50,000,000.00 50,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu20,000,000.00 22,246,000.00
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Persentase aset yang dilaporkan dan
dikelola sesuai aturan
Persentase aset yang dilaporkan dan
dikelola sesuai aturan89 % 100 60,000,000.00 100 60,000,000.00 100 4,623,565,739.42 100 4,766,659,961.07 100 4,685,668,233.83 100 5,263,501,711.33 100 25,119,803,198.59 Set. DPRD
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
-Persentase Perda yang ditetapkan,
-Jumlah Reses yang dilaksanakan,
-Jumlah Hearing yang dilaksanakan
-Jumlah Kunjungan Kerja yang
dilaksanakan -
Jumlah BIMTEK yang diadakan
-Persentase Perda yang ditetapkan,
-Jumlah Reses yang dilaksanakan,
-Jumlah Hearing yang dilaksanakan
-Jumlah Kunjungan Kerja yang
dilaksanakan -
Jumlah BIMTEK yang diadakan
100 % 16,649,091,300.00 19,461,894,800.00
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Tersedianya informasi tentang
peneyelenggaraan pemerintah daerah
Tersedianya informasi tentang
peneyelenggaraan pemerintah daerah100 % 276,585,000.00 538,950,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SEKRETARIAT DPRD
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata4,125,515,900.00 4,538,067,490.00 4,991,874,239.00 5,491,061,662.90 19,146,519,291.90 Set. DPRD
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan5,610,187,000.00 6,171,205,700.00 6,788,326,270.00 7,467,158,897.00 26,036,877,867.00 Set. DPRD
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat formal55,000,000.00 60,500,000.00 66,550,000.00 73,205,000.00 255,255,000.00 Set. DPRD
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu24,470,600.00 26,917,660.00 29,609,426.00 32,570,368.60 113,568,054.60 Set. DPRD
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Tersedianya informasi tentang
peneyelenggaraan pemerintah daerah100 % 100 750,000,000.00 100 850,000,000.00 100 900,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 3,500,000,000.00 Set. DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
-Persentase Perda yang ditetapkan,
-Jumlah Reses yang dilaksanakan,
-Jumlah Hearing yang dilaksanakan
-Jumlah Kunjungan Kerja yang
dilaksanakan -
Jumlah BIMTEK yang diadakan
100 % 100 24,338,600,000 100 26,772,460,000 100 29,449,706,000 100 32,394,676,600 100 112,955,442,600.00 Set. DPRD
KEUANGAN
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penetapan besaran tunjangan
perumahan pimpinan dan anggota
DPRD
100 % 100 65,000,000.00 100 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 80,000,000.00 100 290,000,000.00 Set. DPRD
22,387,958,500.00 28,983,729,800.00 34,968,773,500.00 38,489,150,850.00 42,301,065,935.00 46,538,672,528.50 162,297,662,813.50
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
5,257,600,000.00 9,758,850,700.00 6,420,348,403.30 8,729,054,386.90 6,598,099,341.03 9,083,275,351.46 43,026,107,856.52
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUKUM DAN HAM)
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUKUM DAN HAM)
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaanPersentase Sosialisasi RANHAM Persentase Sosialisasi RANHAM 100 % 100 5,257,600,000.00 100 9,758,850,700.00 100 55,164,923.49 100 62,399,912.22 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 358,677,308.35
Bagian Hukum
dan HAM
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaanPersentase perolehan medali MTQ 0 % 0 0.00 39 0.00 0 0.00 45 2,079,997,073.92 0 0.00 50 2,165,159,075.00 50 6,212,789,143.27 Bagian Kesra
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase TPA/TPSA yang telah
diakreditasi0 % 20 0.00 40 0.00 60 84,869,113.06 80 86,666,544.75 90 84,808,474.82 100 86,606,363.00 100 528,499,756.26 Bagian Kesra
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase Guru TPA yang
bersertifikat0 % 16 0.00 100 0.00 100 6,280,314,366.75 100 6,499,990,856.01 100 6,445,444,086.35 100 6,755,296,314.01 100 35,926,141,648.64 Bagian Kesra
SOSIAL SOSIAL 266,400,000.00 178,000,000.00 6,432,065,155.64 6,714,257,305.66 6,769,958,019.30 6,912,099,058.79 36,943,625,958.63
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Persentase hafidz qur'an terhadap
peserta rumah tahfizd
Persentase hafidz qur'an terhadap
peserta rumah tahfizd0 % 0 266,400,000.00 6 178,000,000.00 12 54,316,232.36 18 110,933,177.28 24 217,109,695.54 30 221,712,289.28 30 631,447,157.86 Bagian Kesra
Rasio Rumah Tahfidz di Kecamatan Rasio Rumah Tahfidz di Kecamatan 28 % 40 0.00 52 0.00 64 42,434,556.53 76 43,333,272.37 88 42,404,237.41 100 43,303,181.50 100 264,249,878.13 Bagian Kesra
Persentase Khatib yang dibina Persentase Khatib yang dibina 0 % 16 0.00 100 0.00 100 6,280,314,366.75 100 6,499,990,856.01 100 6,445,444,086.35 100 6,582,083,588.01 100 35,752,928,922.64 Bagian Kesra
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan koordinasi dan
pemantauan program-program
bersubsidi
% 0.00 80 0.00 80 55,000,000.00 80 60,000,000.00 100 65,000,000.00 100 65,000,000.00 100 295,000,000.00
Bagian
Perekonomian &
SDA
PERTANAHAN 489,700,000.00 0.00 509,214,678.38 545,999,231.90 555,495,510.07 584,592,950.25 3,198,297,934.36
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PUM)
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase aset tanah Pemda yang
telah bersertifikatpersil 489,700,000.00 0.00 509,214,678.38 545,999,231.90 555,495,510.07 584,592,950.25 3,198,297,934.36 Bagian PUM
LINGKUNGAN HIDUP 63,000,000.00 58,654,000.00 63,651,834.80 69,333,235.80 72,087,203.60 80,976,949.41 408,933,706.03
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi
bidang pengendalian SDA dan
penataan lingkungan
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi
bidang pengendalian SDA dan
penataan lingkungan
80 % 80 63,000,000.00 80 58,654,000.00 80 63,651,834.80 80 69,333,235.80 80 72,087,203.60 80 80,976,949.41 80 408,933,706.03
Bagian
Perekonomian &
SDA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA0.00 0.00 1,502,183,301.24 1,581,664,441.63 1,547,754,665.47 1,738,622,737.23 8,972,868,797.98
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEMNAG DAN URUSAN RANTAU)
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase pembinaan terhadap
lembaga dan organisasi masyarakat100 % 100 0.00 100 0.00 100 186,712,048.74 100 190,666,398.44 100 169,616,949.64 190,533,998.60 100 1,098,627,916.67 Bagian Pemnag
Persentase sengketa sako/pusako
yang diselesaikan25 % 30 35 0.00 40 0.00 45 0.00 50 0.00 0.00 50 0.00 Bagian Pemnag
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa% 0.00 0.00 742,604,739.31 788,665,557.20 788,718,815.83 885,983,093.49 4,934,221,773.25 Bagian Pemnag
Program Pemberdayaan Nagari Cakupan penyusunan kebijakan nagari % 0.00 0.00 572,866,513.18 602,332,485.99 589,418,900.00 662,105,645.14 2,940,019,108.05 Bagian Pemnag
PERHUBUNGAN 43,400,000.00 32,233,600.00 55,164,923.49 60,666,581.32 63,606,356.12 71,450,249.48 345,617,666.78
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi
bidang perhubungan
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi
bidang perhubungan80 % 80 43,400,000.00 80 32,233,600.00 80 55,164,923.49 90 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 345,617,666.78
Bagian
Perekonomian &
SDA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,708,500,000.00 1,702,392,800.00 1,803,001,074.72 2,025,305,254.73 2,179,991,098.33 2,448,826,144.78
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUMAS)
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Terpenuhinya pelayanan informasi
publik kepada seluruh stakeholder
Terpenuhinya pelayanan informasi
publik kepada seluruh stakeholder% 100 795,206,000.00 100 1,005,428,800.00 100 872,875,653.76 100 980,498,388.53 100 1,055,343,464.47 1,185,487,715.75 100 5,689,293,900.66 Bagian Humas
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Meningkatnya publikasi kegiatan
pembangunan pemerintah daerah
Meningkatnya publikasi kegiatan
pembangunan pemerintah daerah% 100 913,294,000.00 100 696,964,000.00 100 930,125,420.96 100 1,044,806,866.20 100 1,124,647,633.86 1,263,338,429.03 100 7,418,899,150.16 Bagian Humas
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH179,499,000.00 156,568,625.00 195,198,960.05 216,666,361.87 228,982,882.02 251,158,452.70 1,244,604,177.88
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
peningkatan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan bidang dunia usaha dan
sarana perekonomian
peningkatan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan bidang dunia usaha dan
sarana perekonomian
80 % 80 91,543,000.00 80 67,568,625.00 80 93,356,024.37 80 103,999,853.70 100 110,251,017.27 100 121,248,908.20 100 605,948,064.16
Bagian
Perekonomian &
SDA
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan pengembangan promosi
UMKM Kabupaten Tanah Datar
Peningkatan pengembangan promosi
UMKM Kabupaten Tanah Datar90 % 90 87,956,000.00 90 89,000,000.00 90 101,842,935.68 90 112,666,508.17 100 118,731,864.75 100 129,909,544.50 100 638,656,113.72
Bagian
Perekonomian &
SDA
PENANAMAN MODAL
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Persentase pengurus remaja mesjid
yang dibina
Persentase pengurus remaja mesjid
yang dibina% 15.72327 30 97,000,000.00 44 100,000,000.00 58 169,738,226.13 72 173,333,089.49 86 169,616,949.64 100 173,212,726.00 100 952,722,049.48 Bagian Kesra
KEBUDAYAAN 0.00 0.00 254,607,339.19 259,999,634.24 254,425,424.46 259,819,089.00 1,385,499,268.77
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEMNAG DAN URUSAN RANTAU)
Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase nagari yang menerbitkan
peraturan nagari tentang adat dan
budaya
0 Nagari 0 0.00 15 0.00 15 254,607,339.19 15 259,999,634.24 15 254,425,424.46 15 259,819,089.00 60 1,385,499,268.77 Bagian Pemnag
PARIWISATA 40,744,000.00 40,000,000.00 65,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 385,744,000.00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Peningkatan Koordinasi bidang
pariwisata
Peningkatan Koordinasi bidang
pariwisata80 % 80 40,744,000.00 80 40,000,000.00 80 65,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 385,744,000.00
Bagian
Perekonomian &
SDA
PERTANIAN 64,000,000.00 92,545,200.00 135,164,923.49 150,666,581.32 158,606,356.12 171,450,249.48 855,217,666.78
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Peningkatan koordinasi pelaksanaan
kegiatan bidang pertanian80 % 80 0.00 80 0.00 80 55,164,923.49 90 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 351,217,666.78
Bagian
Perekonomian &
SDA
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan koordinasi kegiatan
bidang pertanian
Peningkatan koordinasi kegiatan
bidang pertanian80 % 80 49,000,000.00 80 77,545,200.00 80 65,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 394,000,000.00
Bagian
Perekonomian &
SDA
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Peningkatan koodinasi pencegahan
penyakit menular
Peningkatan koodinasi pencegahan
penyakit menular80 % 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 20,000,000.00 100 20,000,000.00 100 25,000,000.00 100 110,000,000.00
Bagian
Perekonomian &
SDA
PERDAGANGAN 0.00 49,250,000.00 46,678,012.19 51,999,926.85 55,125,508.63 61,923,549.55 258,501,627.52
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Peningkatan koordinasi pengelolaan
inflasi daerah
Peningkatan koordinasi pengelolaan
inflasi daerah- % 0.00 80 49,250,000.00 80 46,678,012.19 80 51,999,926.85 100 55,125,508.63 61,923,549.55 100 258,501,627.52
Bagian
Perekonomian &
SDA
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI)
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang telah
mengikuti Diklat sesuai dengan bidang
tugas
20 % 30 - 50 - 60 381,911,009 80 433,332,723.73 90 296,829,661.87 100 333,434,497.55 100 2,087,704,934 Bagian
Organisasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi InformasiPemanfaatan sistem informasi Pemanfaatan sistem informasi 0 unit 1 521,200,000 290,927,400.00 - - - - 1 480,000,000
Bagian
Organisasi
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan kebijakan pembinaan dan
pengembangan ASN di daerah
Cakupan kebijakan pembinaan dan
pengembangan ASN di daerah48 % 55 - 70 581,988,200.00 85 975,994,800 100 844,998,811.28 100 848,084,748.20 952,669,993.00 100 5,852,177,535
Bagian
Organisasi
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Persentase Tingkat kepatuhan SKPD
terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik
Persentase Tingkat kepatuhan SKPD
terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik
5.128205 % 291,500,000 41.02564103 213,275,400.00 61.53846154 594,083,791 649,999,085.60 636,063,561.15 714,502,494.75 3,172,106,442 Bagian
Organisasi
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Persentase pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kab. Tanah Datar20 % 40 - 60 - 80 381,911,009 100 433,332,723.73 100 424,042,374.10 476,334,996.50 100 2,357,818,146
Bagian
Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
DALBANG)
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan penyediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan
Cakupan penyediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan% 100 443,500,000.00 100 407,029,500.00 100 430,439,167.64 100 483,510,919.81 100 520,458,584.87 100 584,641,190.00 100 2,870,876,483.27 Bagian Dalbang
Cakupan monev pelaksanaan
pembangunan100 % 0.00 100 0.00 100 172,284,299.52 100 193,526,394.42 100 208,315,056.70 100 234,004,330.38 100 966,225,114.65 Bagian Dalbang
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PUM)
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Peringkat penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Peringkat penyelenggaraan
pemerintahan daerah103 absolut 107 2,160,350,000.00 102 1,627,988,250.00 97 636,518,347.98 92 697,665,685.21 87 729,352,883.46 819,296,193.98 82 4,363,253,304.68 Bagian PUM
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar0 % 100 99,400,000.00 100 0.00 100 84,869,113.06 100 99,666,526.46 100 110,251,017.27 123,847,099.09 100 603,583,016.50 Bagian PUM
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Peringkat Camat Berprestasi tingkat
Provinsi- ranking 1 1,061,000,000.00 1 0.00 1 127,303,669.60 1 138,666,471.59 1 144,174,407.19 161,953,898.81 1 795,422,338.13 Bagian PUM
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUMAS)
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Terfasilitasinya kegiatan pemerintah
daerah100 % 100 0.00 100 0.00 100 152,357,031.77 100 171,142,159.24 100 184,220,290.54 100 206,938,213.74 100 990,274,088.63 Bagian Humas
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
UMKAP)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Persentase pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi100 % 100 0.00 100 0.00 100 1,493,696,389.93 100 1,525,331,187.54 100 1,492,629,156.84 100 1,676,699,187.68 100 9,279,022,908.97 Bagian Umkap
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Persentase aset yang dilaporkan dan
dikelola sesuai aturan
Persentase aset yang dilaporkan dan
dikelola sesuai aturan100 % 100 122,457,000.00 100 174,346,000.00 100 127,303,669.60 100 129,999,817.12 100 127,212,712.23 100 142,900,498.95 100 805,740,588.83 Bagian Umkap
SEKRETARIAT DAERAH
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Tersedianya standarisasi harga satuan
barang/jasa untuk pengelolaan
keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Tanah Datar
100 % 100 0.00 100 0.00 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 80,568,051.08 100 90,503,649.34 100 467,106,745.29
Bagian
Perekonomian &
SDA
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi
pengawasan pengelolaan BUMD
(persentase peningkatan PAD)
% 0.00 80 0.00 80 50,921,467.84 80 56,333,254.09 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 280,359,647.15
Bagian
Perekonomian &
SDA
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUKUM DAN HAM)
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Persentase Kepatuhan Pelaporan
Kekayaan Penyelenggara Negara90 % 100 45,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 50,000,000.00
Bagian Hukum
dan HAM
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase Produk Hukum yang
ditetapkan
Persentase Produk Hukum yang
ditetapkan100 % 100 1,319,580,000.00 100 1,572,300,500.00 100 1,035,021,268.37 100 1,163,931,695.95 100 1,250,076,918.85 1,404,235,569.68 100 6,733,955,759.13
Bagian Hukum
dan HAM
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEMNAG DAN URUSAN RANTAU)
Program Penataan Peraturan
Perundang-undanganProduk hukum nagari yang dievaluasi 0 nagari 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000,000.00 Bagian Pemnag
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
DALBANG)
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa% 0.00 0.00 311,342,341.28 349,729,841.34 376,455,066.75 422,879,254.19 2,216,713,287.74 Bagian Dalbang
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PUM)
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan% 586,300,000.00 490,916,500.00 135,790,580.90 147,333,126.07 152,655,254.68 171,480,598.74 855,583,451.32 Bagian PUM
Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama PembangunanPersentase dokumen kerjasama
daerah yang ditindaklanjuti
Persentase dokumen kerjasama
daerah yang ditindaklanjuti% 173,650,000.00 231,056,000.00 216,416,238.31 242,666,325.29 262,906,271.94 295,327,697.83 1,424,079,832.81 Bagian PUM
Penegasan batas wilayah administrasi
kabupaten14.29 % 30 0.00 0.00 169,738,226.13 190,666,398.44 203,540,339.57 228,640,798.32 100 1,120,224,431.58 Bagian PUM
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEMNAG DAN URUSAN RANTAU)
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 0.00 100 0.00 100 1,357,905,809.03 100 216,666,361.87 100 84,808,474.82 1000 95,266,999.30 100 2,496,844,687.51 Bagian Pemnag
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata8,804,247,200.00 8,005,205,575.00
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan7,321,660,000.00 5,675,950,750.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 248,000,000.00 315,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur273,500,000.00 300,000,000.00
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 190,000,000.00
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa337,000,000.00 261,996,000.00
Program perencanaan pembangunan
kota-kota menengah dan besar
Program perencanaan pembangunan
kota-kota menengah dan besar74,000,000.00 70,400,000.00
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak118,600,000.00 15,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah370,000,000.00 706,698,000.00
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru261,206,000.00
Program Pengembangan Lingungan
Sehat 180,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat97,786,000.00
Program layanan pengadaan barang
dan jasa
Terlaksananya Proses
pemilihan/seleksi penyedia barang dan
jasa sesuai aturan perundanga-
undangan
588,750,000.00
34,296,360,000.00
34,221,315,000.00
75,045,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN KESEHATAN
SEKERETARIAT DAERAH
(BAGIAN KESRA)
Program Pengembangan lingkungan
sehat
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan
pembinaan kesehatan0 % 70 208,580,000.00 80 210,000,000.00 90 220,500,000.00 100 231,525,000.00 100 870,605,000.00 Setda
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)
Program Pembinaan dan
Pengawasan Jasa Konstruksi
Persentase pengguna dan pelaku jasa
konstruksi yang dibina85.00
jumlah
perusahaan85 132,017,018.28 90 148,649,889.36 95 164,660,059.99 100 187,100,282.05 100 632,427,249.68 Setda
Koordinasi OPD yang melaksanakan
kegiatan konstruksi39 OPD 39 39 39 39 39 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI )
Program Perencanaan Pembangunan
DaerahPeringkat hasil evaluasi A CC B 500,000,000.00 BB 550,000,000.00 BB 605,000,000.00 A 665,500,000.00 A 2,320,500,000.00 Setda
Cakupan penerapan dan pencapaian
standart pelayanan minimal di daerah6.00 SPM 6 6 6 6 6 Setda
Program Peningkatan Pengembangan
Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan penyediaan dokumen
pelaporan kinerja triwulan4.00 kali 4 100,000,000.00 4 100,000,000.00 4 100,000,000.00 4 100,000,000.00 4 400,000,000.00 Setda
URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUKUM)
Program Penataan Peraturan
Perundang-undanganPresentase sosialisasi RANHAM 100 % 55 55,164,923.49 75 62,399,912.22 90 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 261,625,215.01 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan9,860,461,180.00 10,846,507,298.00 11,931,158,027.80 13,124,273,830.58 45,762,400,336.38 Setda
Jumlah Hafidz Alquran 325 org 1500 1750 2000 2250 2250 Setda
Presentase rumah tahfiz di kecamatan 29 % 100 100 100 100 100 Setda
Presentase peningkatan zakat yang
terhimpun pada BAZ 9,179,036,735 % 4 4 4 4 25 Setda
Jumlah mesjid sebagai pusat kegiatan
agama0 mesjid 14 14 14 14 14 Setda
Persentase TPA,TPSA yang telah
terakreditasi A0 % 6 6 6 6 30 Setda
Persentase Guru TPA/TPSA yang
bersertifikat0 % 12 15 17 18 80 Setda
URUSAN SOSIAL
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan penurunan tingkat
kenakalan remaja di tengah-tengah
masyarakat
70 % 80 496,305,000.00 90 500,000,000.00 100 505,000,000.00 100 510,000,000.00 100 2,011,305,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan koordinasi dan
pemantauan program-program
bersubsidi
tahun 12 12 60,000,000.00 12 65,000,000.00 12 70,000,000.00 12 75,000,000.00 12 270,000,000.00 Setda
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Persentase terlaksananya koordinasi
dibidang pengelolaan SDA dan
penataan lingkungan
100 % 80 80,000,000.00 80 80,000,000.00 80 85,000,000.00 80 85,000,000.00 80 330,000,000.00 Setda
URUSAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi
bidang perhubungan80 % 80 70,000,000.00 90 70,000,000.00 90 75,000,000.00 90 75,000,000.00 100 290,000,000.00 Setda
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang persandian100 % 100 70,000,000.00 100 73,500,000.00 100 77,175,000.00 81,033,750.00 100 301,708,750.00 Setda
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUMAS)
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Terpenuhinya pelayanan informasi
publik kepada seluruh stakeholder100 % 100 1,052,346,680.00 100 1,157,581,348.00 100 1,273,339,482.80 1,185,487,715.75 100 4,668,755,226.55 Setda
Program kerjasama informasi dengan
mas media
Meningkatnya publikasi kegiatan
pembangunan pemerintah daerah100 % 100 3,000,000,000.00 100 3,300,000,000.00 100 3,363,000,000.00 1,263,338,429.03 100 10,926,338,429.03 Setda
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUMAS)
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Terpasangnya aplikasi penyusunan
LKPJ dan LPPD1 aplikasi 1 75,000,000.00 1 75,000,000.00 1 75,000,000.00 1 75,000,000.00 1 300,000,000.00 Setda
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
peningkatan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan bidang dunia usaha dan
sarana perekonomian
80 % 80 87,000,000.00 80 95,700,000.00 100 105,270,000.00 100 115,797,000.00 100 403,767,000.00 Setda
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan pengembangan promosi
UMKM Kabupaten Tanah Datar90 % 90 110,000,000.00 90 120,000,000.00 100 130,000,000.00 100 140,000,000.00 100 500,000,000.00 Setda
URUSAN PENANAMAN MODAL
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Peningkatan koordinasi anatar
lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA
80 % 80 50,000,000.00 80 55,000,000.00 80 60,500,000.00 80 66,550,000.00 80 232,050,000.00 Setda
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Persentase pengurus remaja mesjid
yang dibina 15.72 % 58 169,738,226.13 72 173,333,089.49 86 169,616,949.64 100 173,212,726.00 100 685,900,991.26 Setda
URUSAN PARIWISATA
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESRA)
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Peningkatan Koordinasi bidang
pariwisata80 % 80 65,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 285,000,000.00 Setda
URUSAN PERTANIAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
POD)
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Peningkatan Koordinasi Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular
(Zoonosis)
1 dokumen 1 15,750,000.00 1 16,537,500.00 1 17,364,375.00 1 18,232,593.75 67,884,468.75 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan koordinasi kegiatan
bidang pertanian80 % 80 70,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 290,000,000.00 Setda
URUSAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Peningkatan koordinasi pengelolaan
inflasi daerah- % 80 50,000,000.00 80 55,000,000.00 80 60,000,000.00 80 65,000,000.00 80 230,000,000.00 Setda
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI)
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi InformasiPemanfaatan sistem informasi 38
Perangkat
daerah38 400,000,000 38 440,000,000.00 38 484,000,000.00 38 532,400,000.00 38 1,856,400,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH
(ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan penyediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan100 % 100 250,000,000.00 100 275,000,000.00 100 302,500,000.00 100 332,750,000.00 100 1,160,250,000.00 Setda
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan1 dokumen 1 110,500,000.00 1 130,000,000.00 1 160,000,000.00 1 171,480,598.74 571,980,598.74 Setda
Program peningkatan pengembangan
kota-kota menengah dan besarTersedianya perencanaan PPSP 100 % 90,000,000.00 99,000,000.00 108,900,000.00 119,790,000.00 417,690,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
POD)
Program penataan daerah otonomi
baruTersedia batas nagari 5 nagari 5 261,206,000.00 5 287,326,600.00 5 316,059,260.00 5 347,665,186.00 1,212,257,046.00 Setda
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar0 % 100 100,000,000.00 100 100,000,000.00 100 115,000,000.00 123,847,099.09 100 438,847,099.09 Setda
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan1 dokumen 1 566,000,000.00 1 566,000,000.00 1 566,000,000.00 1 566,000,000.00 2,264,000,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUMAS)
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Persentase pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi100 % 100 1,493,696,389.93 100 1,525,331,187.54 100 1,492,629,156.84 100 1,676,699,187.68 100 6,188,355,922.00 Setda
Pelayananan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan publik100 % 100 10,260,000,000.00 100 10,260,000,000.00 100 10,662,000,000.00 100 11,195,100,000.00 100 42,377,100,000.00 Setda
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur100 % 100 3,125,825,000.00 100 2,190,000,000.00 100 2,190,000,000.00 100 2,190,000,000.00 100 9,695,825,000.00 Setda
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya aparatur yang
berkwalitas100 % 100 300,000,000.00 100 330,000,000.00 100 363,000,000.00 100 399,300,000.00 100 1,392,300,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
HUKUM
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase Produk Hukum yang
ditetapkan100 % 100 300,000,000.00 100 330,000,000.00 100 363,000,000.00 399,300,000.00 100 1,392,300,000.00 Setda
PENGAWASAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI)
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Persentase pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kab. Tanah Datar1 dokumen 1 250,000,000 2 275,000,000.00 2 302,500,000.00 2 332,750,000.00 2 1,160,250,000.00 Setda
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
PERENCANAAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
POD)
Program Kerjasama PembangunanPersentase dokumen kerjasama
daerah yang ditindaklanjuti5 mou 5 250,000,000.00 5 275,000,000.00 5 300,000,000.00 5 325,000,000.00 1,150,000,000.00 Setda
Penegasan batas wilayah administrasi
Pemerintahan14,29% 14,29% 190,000,000.00 14,29% 210,000,000.00 14,29% 230,000,000.00 14,29% 250,000,000.00 100 880,000,000.00 Setda
Program perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatkan efektivitas perencanaan
pembangunan daerah100 % 100 500,000,000.00 100 550,000,000.00 100 605,000,000.00 100 665,500,000.00 100 2,320,500,000.00 Setda
Tingkat Prestasi kinerja LPPD (Skor)
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI)3.0978 skor 3.1978 3.2478 3.2978 3.478 3.978
Program peningkatan pelayanan
terpadu kepada masyarakat
jumlah perangkat daerah yang
dilaksanakan survey kepuasan
masyarakat
20 UKPP 20 225,000,000.00 20 225,000,000.00 20 225,000,000.00 20 225,000,000.00 20 900,000,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN
JASA)
Program Pengembangan
Data/Informasi
Tersedianya data dan informasi sesuai
kebutuhan pengadaan barang danjasa % 100 100,000,000.00 100 110,000,000.00 100 120,000,000.00 100 130,000,000.00 460,000,000.00 Setda
Program layanan pengadaan barang
dan jasa
Terlaksananya Proses
pemilihan/seleksi penyedia barang dan
jasa sesuai aturan perundanga-
undangan
100 750,000,000.00 100 825,000,000.00 100 907,500,000.00 100 998,250,000.00 3,480,750,000.00 Setda
KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
PEREKONOMIAN DAN SDA)
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Tersedianya standarisasi harga satuan
barang/jasa untuk pengelolaan
keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Tanah Datar
100 % 100 80,000,000.00 100 85,000,000.00 100 90,000,000.00 100 95,000,000.00 100 350,000,000.00 Setda
KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
UMUM)
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Terkelolanya Aset di Setda Kab.Tanah
Datar100 % 100 150,000,000.00 100 160,000,000.00 100 170,000,000.00 100 190,000,000.00 100 670,000,000.00 Setda
KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
UMUM)
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang telah
mengikuti Diklat sesuai dengan bidang
tugas
20 % 60 381,911,009 80 433,332,723.73 90 296,829,661.87 100 333,434,497.55 100 1,445,507,891.94 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI)
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan perangkat daerah yang tepat
fungsi dan tepat ukuran38
perangkat
daerah38 200,000,000 38 220,000,000.00 38 242,000,000.00 38 266,200,000.00 38 928,200,000.00 Setda
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
POD)
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Peringkat Camat Berprestasi tingkat
Provinsi- ranking 1 100,000,000.00 1 138,666,471.59 1 144,174,407.19 161,953,898.81 1 544,794,777.60 Setda
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
POD)
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa/Nagari- % 1 350,000,000.00 1 400,000,000.00 1 440,000,000.00 1 484,000,000.00 80 1,674,000,000.00 Setda
J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
INSPEKTORAT
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata339,500,000.00 383,630,350.00
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan346,692,000.00 239,753,650.00
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 22.86 % 31.42857143 75,000,000.00 28.57142857 150,000,000.00 42.85714286 106,086,391.33 34.28571429 147,333,126.07 42.85714286 144,174,407.19 42.86 161,953,898.81 42.85714286 741,484,399.18 Inspektorat
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu5,000,000.00 20,000,000.00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
Persentase Penurunan Temuan Hasil
Pengawasan
Persentase Penurunan Temuan Hasil
Pengawasan16.67 % 10 997,095,000.00 11.11111111 981,496,000.00 12.5 1,018,429,356.77 13.33333333 1,065,998,500.39 14.28571429 1,077,067,630.22 14.29 1,209,890,891.11 14.28571429 6,377,962,653.85 Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Persentase Auditor yang telah
memenuhi sertifikasi minimal22.86 % 31.42857143 0.00 25 0.00 30 169,738,226.13 35 173,333,089.49 10 212,021,187.05 100 238,167,498.25 100 921,583,891.86 Inspektorat
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya level APIP Meningkatnya level APIP 1.00 level APIP 1 0.00 1 75,700,000.00 2 42,434,556.53 2 43,333,272.37 3 59,365,932.37 3 66,686,899.51 3 263,150,217.16 Inspektorat
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Persentase Penyimpangan Keuangan
Daerah
Persentase Penyimpangan Keuangan
Daerah0.65 % 0.59 132,743,000.00 0.052 319,134,000.00 0.046 135,790,580.90 0.039 147,333,126.07 0.02 152,655,254.68 0.02 171,480,598.74 0.02 868,326,451.32 Inspektorat
Peningkatan Disiplin Aparatur 7,500,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INSPEKTORAT
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata421,993,385.00 464,192,723.50 510,611,995.85 561,673,195.44 1,958,471,299.79 Inspektorat
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan263,729,015.00 290,101,916.50 319,112,108.15 351,023,318.97 1,223,966,358.62 Inspektorat
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 165,000,000.00 181,500,000.00 199,650,000.00 219,615,000.00 765,765,000.00 Inspektorat
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu22,000,000.00 24,200,000.00 26,620,000.00 29,282,000.00 102,102,000.00 Inspektorat
PENGAWASAN
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Persentase Penurunan Temuan Hasil
Pengawasan16.67 % 12.5 1,018,429,356.77 13.33333333 1,065,998,500.39 14.28571429 1,077,067,630.22 14.29 1,209,890,891.11 14.28571429 4,371,386,378.49 Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Persentase Auditor yang telah
memenuhi sertifikasi minimal22.86 % 30 169,738,226.13 35 173,333,089.49 10 212,021,187.05 100 238,167,498.25 100 793,260,000.92 Inspektorat
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya level APIP 1.00 level APIP 2 42,434,556.53 2 43,333,272.37 3 59,365,932.37 3 66,686,899.51 3 211,820,660.79 Inspektorat
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Persentase Penyimpangan Keuangan
Daerah0.65 % 0.046 135,790,580.90 0.039 147,333,126.07 0.02 152,655,254.68 0.02 171,480,598.74 0.02 607,259,560.39 Inspektorat
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Berkurangnya jumlah pungli dan
terlaksananya tindak lanjut terkait saber
pungli
0.00 % 152,000,000.00 30% 155,000,000.00 30% 155,000,000.00 30% 155,000,000.00 90% 155,000,000.00 90% 772,000,000.00 Inspektorat
KEUANGAN
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
terlaksananya tata kelola keuangan
nagari yang akuntabel 0.00 20 295,520,000.00 20 384,176,000.00 20 499,428,800.00 15 649,257,440.00 75 1,828,382,240.00 Inspektorat
KEPEGAWAIAN
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 22.86 % 42.85714286 106,086,391.33 34.28571429 147,333,126.07 42.85714286 144,174,407.19 42.86 161,953,898.81 42.85714286 559,547,823.40 Inspektorat
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG426,480,000.00 452,580,900.00 301,285,351.38 311,999,561.09 313,791,356.84 324,773,861.25 1,977,752,542.73
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
Persentase pemberdayaan
GP3A/P3A
Persentase pemberdayaan
GP3A/P3A80 % 80 229,480,000.00 80 270,977,500.00 85 212,172,782.66 90 216,666,361.87 100 212,021,187.05 100 216,515,907.50 100 1,300,729,390.64 Bappeda & PM
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbahCakupan air minum layak Cakupan air minum layak 68,87 % 77 97,000,000.00 85 110,000,000.00 92 89,112,568.72 100 95,333,199.22 100 101,770,169.78 454 108,257,953.75 454 577,023,152.10 Bappeda & PM
Program Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan RuangJumlah dokumen izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan
Jumlah dokumen izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan5 izin 5 100,000,000.00 5 71,603,400.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 25 0.00 25 100,000,000.00 Bappeda & PM
LINGKUNGAN HIDUP 79,400,000.00 64,523,600.00 87,895,290.45 97,999,890.27 104,808,474.82 115,266,999.30 565,255,137.28
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Jumlah penanganan kawasan lahan
kritis
Jumlah penanganan kawasan lahan
kritis18 Ha 23 60,000,000.00 33 44,523,600.00 38 67,895,290.45 43 77,999,890.27 45 84,808,474.82 95,266,999.30 45 445,855,137.28 Bappeda & PM
Program pengembangan ekowisata
dan jasa lingkungan di kawasan-
kawasan konservasi laut dan hutan
Program pengembangan ekowisata
dan jasa lingkungan di kawasan-
kawasan konservasi laut dan hutan
Laporan akhir ekowisata Laporan akhir ekowisata 1 dokumen 1 19,400,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 119,400,000.00 Bappeda & PM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA92,400,000.00 98,000,000.00 93,356,024.37 99,666,526.46 101,770,169.78 108,257,953.75 580,999,934.99
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 5.29 % 5.23 92,400,000.00 5.18 98,000,000.00 5.12 93,356,024.37 5.06 99,666,526.46 5 101,770,169.78 5 108,257,953.75 5 580,999,934.99 Bappeda & PM
PENANAMAN MODAL 312,771,500.00 0.00 285,000,000.00 307,250,000.00 330,357,500.00 354,382,525.00 1,689,761,525.00
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama InvestasiPotensi daerah yang teridentifikasi 4 sektor 312,771,500.00 0.00 110,000,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 140,000,000.00 912,771,500.00 Bappeda & PM
Program peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasiPMDN dan PMA 43 investor 48 0.00 53 0.00 57 175,000,000.00 63 187,250,000.00 68 200,357,500.00 73 214,382,525.00 73 776,990,025.00 Bappeda & PM
STATISTIK 150,000,000.00 0.00 169,738,226.13 216,666,361.87 254,425,424.46 259,819,089.00 1,221,747,622.70
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan daerah88 % 100 150,000,000.00 100 0.00 100 169,738,226.13 100 216,666,361.87 100 254,425,424.46 100 259,819,089.00 100 1,221,747,622.70 Bappeda & PM
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah DaerahPersentase pelaporan aksi daerah Persentase pelaporan aksi daerah 80 % 100 94,000,000.00 100 56,000,000.00 100 89,112,568.72 100 95,333,199.22 100 97,529,746.04 100 103,927,635.60 100 565,452,410.21 Bappeda & PM
BAPPEDA DAN PENANAMAN
MODAL
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Pengembangan
Data/InformasiData informasi daerah Data informasi daerah 1 dokumen 1 97,500,000.00 1 174,553,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 6 597,500,000.00 Bappeda & PM
Program Kerjasama PembangunanLaporan Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah1 dokumen 1 46,575,000.00 1 0.00 1 42,434,556.53 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 6 260,824,878.13 Bappeda & PM
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Cakupan sanitasi layak Cakupan sanitasi layak 66,56 % 70 73,300,000.00 75 43,408,600.00 80 76,382,201.76 85 86,666,544.75 90 93,289,322.30 100 99,597,317.45 100 497,674,794.76 Bappeda & PM
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase aparatur perencana yang
mengikuti bimtek 12.5 % 100 48,090,000.00 100 0.00 100 169,738,226.13 100 173,333,089.49 100 254,425,424.46 100 303,122,270.50 100 991,483,640.90 Bappeda & PM
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
70 % 75 1,626,177,000.00 80 1,499,915,000.00 80 1,527,644,035.15 85 1,733,330,894.94 90 1,696,169,496.41 95 2,165,159,075.00 95 10,288,367,192.73 Bappeda & PM
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang ekonomi
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang ekonomi
65 % 70 291,098,500.00 75 484,080,800.00 80 625,000,000.00 80 656,250,000.00 85 689,062,500.00 723,515,625.00 85 3,554,926,625.00 Bappeda & PM
- Dokumen potensi ekonomi 1 Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda & PM
Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang sosbud
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang sosbud
65 % 69 105,000,000.00 73 149,044,400.00 77 300,000,000.00 80 300,000,000.00 85 300,000,000.00 300,000,000.00 85 1,605,000,000.00 Bappeda & PM
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
70 % 75 100,000,000.00 80 100,661,600.00 85 150,000,000.00 85 150,000,000.00 90 150,000,000.00 150,000,000.00 90 835,000,000.00 Bappeda & PM
Program Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan
Program Perencanaan Penelitian dan
PengembanganLaporan akhir kelitbangan Laporan akhir kelitbangan 0 dokumen 1 48,525,000.00 1 184,238,000.00 1 46,678,012.19 1 51,999,926.85 1 50,885,084.89 1 51,963,817.80 5 292,826,472.04 Bappeda & PM
Program Perencanaan Pembangunan
Bidang StatistikLaporan akhir bidang statistik 0 Dokumen 1 50,000,000.00 1 0.00 1 190,955,504.39 1 194,999,725.68 1 212,021,187.05 1 259,819,089.00 5 1,078,894,027.37 Bappeda & PM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata11 dokumen 654,500,050.00 648,456,600.00
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan488,404,950.00 1,072,827,000.00
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur20,000,000.00 10,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
10,000,000.00 25,000,000.00
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Koordinasi Pemberdayaan ekonomi
industri rumahan keluarga kurang
mampu
25,000,000.00
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat50,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
URUSAN KESEHATAN
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakatKoordinasi kota sehat 0 0 25 119,900,000.00 35 134,900,000.00 50 154,900,000.00 100 194,500,000.00 100 604,200,000.00 Baperlitbang
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Persentase fasilitasi penguatan
kelembagaan pemakaian air100 % 100 249,700,000.00 100 216,666,361.87 100 212,021,187.05 100 216,515,907.50 100 894,903,456.42 Baperlitbang
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbahCakupan air minum layak 68,87 % 92 328,950,000.00 100 348,950,000.00 100 101,770,169.78 100 108,257,953.75 454 887,928,123.53 Baperlitbang
Program Pemanfaatan RuangKoordinasi dan fasilitasi penataan
ruang daerah100 % 100 103,650,000.00 100 120,000,000.00 100 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 523,650,000.00 Baperlitbang
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Program Pengembangan Perumahan koordinasi pengembangan
Perumahan0 % 100 75,000,000.00 100 85,000,000.00 100 90,000,000.00 100 95,000,000.00 100 345,000,000.00 Baperlitbang
URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Koordinasi Pemberdayaan ekonomi
industri rumahan keluarga kurang
mampu
0 0 15 25,000,000.00 25 25,000,000.00 50 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100 150,000,000.00 Baperlitbang
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anakKoordinasi PUG 0 0 15 100,000,000.00 25 100,000,000.00 50 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 500,000,000.00 Baperlitbang
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Koordinasi dan fasilitasi perlindungan
SDA100 % 100 67,895,290.45 100 77,999,890.27 100 84,808,474.82 100 95,266,999.30 100 325,970,654.84 Baperlitbang
Program pengembangan ekowisata
dan jasa lingkungan di kawasan-
kawasan konservasi laut dan hutan
Laporan akhir ekowisata 1 dokumen 1 67,150,000.00 1 70,000,000.00 1 70,000,000.00 1 70,000,000.00 1 277,150,000.00 Baperlitbang
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya partisipasi dan peran
serta masyarakat dalam
pembangunan
100 % 100 80,000,000.00 100 100,000,000.00 100 100,000,000.00 100 100,000,000.00 100 380,000,000.00 Baperlitbang
Program Penanggulangan KemiskinanKoordinasi dan fasilitasi
penanggulangan kemiskinan100 % 100 180,000,000.00 100 180,000,000.00 100 180,000,000.00 100 180,000,000.00 100 720,000,000.00 Baperlitbang
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
PENGAWASAN
Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah DaerahPersentase pelaporan aksi daerah 80 % 60 167,875,000.00 75 177,875,000.00 85 190,000,000.00 100 190,000,000.00 100 725,750,000.00 Baperlitbang
PERENCANAAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran100 % 60 699,900,000.00 75 700,000,000.00 85 750,000,000.00 100 800,000,000.00 100 2,949,900,000.00 Baperlitbang
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur100 % 60 1,162,680,000.00 75 490,000,000.00 85 1,200,000,000.00 100 700,000,000.00 100 3,552,680,000.00 Baperlitbang
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya aparatur
Cakupan peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur100 % 60 30,000,000.00 75 100,000,000.00 85 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 430,000,000.00 Baperlitbang
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan
keuangan
Meningkatkan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 60 30,000,000.00 75 30,000,000.00 85 35,000,000.00 100 35,000,000.00 100 130,000,000.00 Baperlitbang
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan daerah100 % 100 480,470,000.00 100 490,000,000.00 100 490,000,000.00 100 490,000,000.00 6 1,950,470,000.00 Baperlitbang
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Cakupan sanitasi layak 66,56 % 80 80,000,000.00 85 88,000,000.00 90 94,000,000.00 100 99,000,000.00 100 361,000,000.00 Baperlitbang
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase aparatur perencana yang
mengikuti bimtek 12.5 % 25 195,803,000.00 37.5 210,000,000.00 50 250,000,000.00 50 300,000,000.00 62.5 955,803,000.00 Baperlitbang
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
70 % 80 2,023,000,000.00 85 2,200,000,000.00 90 2,300,000,000.00 100 2,400,000,000.00 100 8,923,000,000.00 Baperlitbang
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang ekonomi
65 % 80 1,023,000,000.00 80 656,250,000.00 85 689,062,500.00 100 723,515,625.00 100 3,091,828,125.00 Baperlitbang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
- Dokumen potensi ekonomi 1 Dokumen 1 1 1 1 1 0.00 Baperlitbang
Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang sosbud
65 % 77 300,000,000.00 80 300,000,000.00 85 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100 1,200,000,000.00 Baperlitbang
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Persentase kesesuaian
program/kegiatan yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan
lingkup bidang pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
70 % 85 120,000,000.00 85 135,000,000.00 90 150,000,000.00 100 150,000,000.00 100 555,000,000.00 Baperlitbang
Program Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan
Penerapan hasil penelotian dan
pengembangan dalam kebijakan
pembangunan
0 dokumen 1 700,000,000.00 1 700,000,000.00 1 700,000,000.00 1 700,000,000.00 5 2,800,000,000.00 Baperlitbang
Program perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Tersusunnya dokumen perencanaan
wilayah strategis dan cepat tumbuh3 Dokumen 1 400,000,000.00 1 500,000,000.00 1 500,000,000.00 0 0.00 0 1,400,000,000.00 Baperlitbang
4,814,222,000.00 5,138,289,500.00 8,809,973,290.45 8,235,641,252.14 9,141,562,331.66 8,447,056,485.55 34,634,233,359.80J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
SOSIAL 36,718,000.00 0.00 33,947,645.23 34,666,617.90 33,923,389.93 38,106,799.72 211,582,157.02
DPPKA
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya program pelayanan
dan rehabilitasi kesejateraan sosial100 % 100 36,718,000.00 100 0.00 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 211,582,157.02 DPPKA
STATISTIK 304,460,000.00 718,130,000.00 1,133,002,659.41 1,169,998,354.08 487,648,730.22 547,785,245.98 5,418,042,147.62
DPPKA
Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Meningkatnya data/informasi / Statistik
daerah
Meningkatnya data/informasi / Statistik
daerah50 % 55 304,460,000.00 70 718,130,000.00 80 1,133,002,659.41 90 1,169,998,354.08 95 487,648,730.22 100 547,785,245.98 100 5,418,042,147.62 DPPKA
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
DPPKA
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah100 % 100 2,846,652,215.00 100 2,747,721,000.00 100 3,262,401,000.00 100 3,425,521,050.00 100 3,596,797,102.50 100 3,776,636,957.63 100 19,959,353,825.13 DPPKA
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Terlaksananya program pembinaan
dan fasilitasi pengelolaan keuangan 100 % 100 0.00 100 149,000,000.00 100 127,753,475.90 100 130,463,483.13 100 127,670,677.99 100 143,414,940.75 100 808,593,201.17 DPPKA
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata1,587,576,085.00 1,772,174,000.00
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan3,783,038,700.00 5,339,901,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur35,000,000.00 20,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
171,360,000.00 143,500,000.00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan 0.00 40,000,000.00
8,764,805,000.00 10,930,426,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BADAN KEUANGAN DAERAH - - - -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata100 % 100 2,105,125,000.00 100 2,315,637,500.00 100 2,547,201,250.00 100 2,801,921,375.00 100 9,769,885,125.00 BKD
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan100 % 100 1,132,000,000.00 100 1,245,200,000.00 100 1,369,720,000.00 100 1,506,692,000.00 100 5,253,612,000.00 BKD
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 100 % 100 30,000,000.00 100 33,000,000.00 100 36,300,000.00 100 39,930,000.00 100 139,230,000.00 BKD
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu100 % 100 132,000,000.00 100 145,200,000.00 100 159,720,000.00 100 175,692,000.00 100 612,612,000.00 BKD
URUSAN STATISTIK
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Meningkatnya data/informasi / Statistik
daerah50 % 80 983,785,000.00 90 1,082,163,500.00 95 1,190,379,850.00 100 1,309,417,835.00 100 4,565,746,185.00 BKD
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
PENGAWASAN
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Meningkatnya sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
100 % 100 68,644,000.00 100 75,508,400.00 100 83,059,240.00 100 91,365,164.00 100 318,576,804.00 BKD
KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah100 % 100 3,375,345,750.00 100 3,712,880,325.00 100 4,084,168,357.50 100 4,492,585,193.25 100 15,664,979,625.75 BKD
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Terlaksananya program pembinaan
dan fasilitasi pengelolaan keuangan
nagari
100 % 100 237,094,000.00 100 260,803,400.00 100 286,883,740.00 100 315,572,114.00 100 1,100,353,254.00 BKD
8,063,993,750.00 8,870,393,125.00 9,757,432,437.50 10,733,175,681.25 37,424,994,993.75
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
BKD DAN DIKLAT
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Penyediaan data base kepegawaian
berbasis sistem informasi100 % 100 49,155,000.00 100 0.00 100 42,434,556.53 100 43,333,272.37 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 267,735,196.28 BKD & Diklat
Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan KedinasanPersentase aparatur yang memiliki
kompetensi dalam menduduki jabatan
Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi dalam menduduki jabatan 41.14 % 41.29 106,702,000.00 47.00 1,193,749,000.00 52.70 1,249,701,424.11 58.40 1,531,402,421.67 64.10 1,798,284,273.56 64.10 2,020,047,489.28 64.10 7,755,901,464.32 BKD & Diklat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang telah
mengikuti peningkatan kapasitas
sesuai dengan tupoksi
Persentase aparatur yang telah
mengikuti peningkatan kapasitas
sesuai dengan tupoksi
10.11 % 15 638,561,950.00 20 62,000,000.00 25 600,910,085.79 30 736,364,016.91 35 864,692,266.86 35 971,325,539.77 35 4,155,641,775.88 BKD & Diklat
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan
profesionalisme aparatur
Persentase peningkatan
profesionalisme aparatur66.9 % 70 1,862,355,000.00 75 1,870,542,700.00 80 2,207,944,444.77 85 2,609,354,941.71 90 2,956,827,257.97 90 3,321,461,220.85 90 14,714,339,764.04 BKD & Diklat
Program fasilitas pindah/purna tugas
PNS
Program fasilitas pindah/purna tugas
PNS
Persentase penyelesaian Administrasi
PNS pensiun/purna tugas
Persentase penyelesaian Administrasi
PNS pensiun/purna tugas100 % 100 27,500,000.00 100 43,427,000.00 100 44,336,515.79 100 52,066,840.35 100 58,593,148.22 100 59,835,287.39 100 281,194,254.38 BKD & Diklat
BKD DAN DIKLAT
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan% 100 7,420,000.00 100 52,828,000.00 100 51,559,853.31 100 60,549,607.49 100 68,139,186.76 100 76,542,065.76 100 309,404,676.72 BKD & Diklat
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata425,800,850.00 340,899,900.00
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan1,036,805,000.00 509,168,800.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur78,754,500.00 62,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
27,235,000.00 22,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur320,709,600.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDMProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 374,989,890.00 412,488,879.00 453,737,766.90 499,111,543.59 1,740,328,079.49 BKPSDM
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 560,085,680.00 616,094,248.00 677,703,672.80 745,474,040.08 2,599,357,640.88 BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 68,200,000.00 75,020,000.00 82,522,000.00 90,774,200.00 316,516,200.00 BKPSDM
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 24,200,000.00 26,620,000.00 29,282,000.00 32,210,200.00 112,312,200.00 BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 352,780,560.00 388,058,616.00 426,864,477.60 469,550,925.36 1,637,254,578.96 BKPSDM
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Penyediaan data base kepegawaian
berbasis sistem informasi100 % 100 42,434,556.53 100 43,333,272.37 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 175,805,565.97 BKPSDM
PERENCANAAN
Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemenuhan data
perencanaan pembangunan% 100 51,559,853.31 100 60,549,607.49 100 68,139,186.76 100 76,542,065.76 100 256,790,713.31 BKPSDM
KEPEGAWAIAN
Program fasilitas pindah/purna tugas
PNS0.00 BKPSDM
Program Pendidikan Kedinasan
Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi dalam menduduki jabatan
struktural
41.14022 % 52.69645609 1,249,701,424.11 58.39753467 1,531,402,421.67 64.09861325 1,798,284,273.56 64.1 2,020,047,489.28 64.09861325 6,599,435,608.62 BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang telah
mengikuti peningkatan kapasitas
sesuai dengan tupoksi
10.11419 % 25 600,910,085.79 30 836,364,016.91 35 920,000,418.60 35 971,325,539.77 35 3,328,600,061.07 BKPSDM
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan
profesionalisme aparatur66.9 % 80 2,207,944,444.77 85 2,609,354,941.71 90 2,956,827,257.97 90 3,321,461,220.85 90 11,095,587,865.30 BKPSDM
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
J U M L A H
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KESEHATAN 5,000,000.00 0.00 5,940,837.91 7,799,989.03 8,480,847.48 8,660,636.30 40,159,773.75
KECAMATAN X KOTO
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 5,000,000.00 100 0.00 100 5,940,837.91 100 7,799,989.03 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 40,159,773.75 Kec. X-Koto
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
89,781,400.00 74,684,819.50 80,599,886.61 83,112,305.32 92,495,595.68 490,922,553.32
KECAMATAN X KOTO
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 4,243,455.65 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 39,329,056.94 Kec. X-Koto
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 8,000,000.00 100 0.00 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. X-Koto
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 67,479,900.00 100 84,781,400.00 100 63,651,834.80 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 378,620,664.98 Kec. X-Koto
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 Kec. X-Koto
PERTANAHAN 1,397,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197,689,648.73
KECAMATAN X KOTO
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase pemanfaatan lahan 0.00 1,397,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197,689,648.73 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 26,424,987.81 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan- % 100 91,000,000.00 100 71,476,100.00 100 55,164,923.49 100 60,666,581.32 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 384,213,893.07 Kec. X-Koto
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 30,500,000.00 100 29,925,000.00 100 29,704,189.57 100 32,066,621.56 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 190,393,525.27 Kec. X-Koto
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 52,934,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,934,100.00 Kec. X-Koto
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 36,683,000.00 100 44,924,701.18 100 45,876,155.46 100 44,892,602.87 100 50,428,728.68 100 231,406,919.36 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 50,000,000.00 100 57,962,000.00 100 59,408,379.14 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 71,883,281.29 100 356,912,979.16 Kec. X-Koto
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 27,000,000.00 100 18,000,000.00 100 25,460,733.92 100 27,733,294.32 100 27,986,796.69 100 28,580,099.79 100 159,859,225.09 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 8,486,911.31 100 12,999,981.71 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 76,056,913.90 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 22,000,000.00 100 29,704,189.57 100 30,333,290.66 100 31,379,135.68 100 32,910,417.94 100 149,991,812.04 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 17,000,000.00 100 9,252,500.00 100 14,427,749.22 100 14,733,312.61 100 14,417,440.72 100 16,195,389.88 100 91,317,266.73 Kec. X-Koto
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 18,000,000.00 100 17,677,000.00 100 16,973,822.61 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 117,058,194.24 Kec. X-Koto
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. X-Koto
KECAMATAN X KOTO
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 15,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 15,000,000.00 Kec. X-Koto
Program Pengembangan lingkungan
sehat
Program Pengembangan lingkungan
sehat5,000,000.00 15,000,000.00
KECAMATAN X KOTO KECAMATAN X KOTO
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata143,464,000.00 125,454,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan232,500,000.00 116,757,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 7,500,000.00 10,000,000.00
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu6,000,000.00 19,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN X KOTO
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 137,999,400.00 151,799,340.00 166,979,274.00 183,677,201.40 640,455,215.40 Kec. X-Koto
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 128,432,700.00 141,275,970.00 155,403,567.00 170,943,923.70 596,056,160.70 Kec. X-Koto
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00 14,641,000.00 51,051,000.00 Kec. X-Koto
Program Peningkatan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,900,000.00 22,990,000.00 25,289,000.00 27,817,900.00 96,996,900.00 Kec. X-Koto
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 5,940,837.91 100 7,799,989.03 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 30,882,310.72 Kec. X-Koto
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 4,243,455.65 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 30,051,593.91 Kec. X-Koto
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 28,128,890.55 Kec. X-Koto
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 63,651,834.80 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 272,712,122.65 Kec. X-Koto
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. X-Koto
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 Kec. X-Koto
URUSAN PERTANAHAN - - - -
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase pemanfaatan lahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. X-Koto
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 17,147,524.78 Kec. X-Koto
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan- % 100 55,164,923.49 100 60,666,581.32 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 241,884,336.70 Kec. X-Koto
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 29,704,189.57 100 32,066,621.56 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 133,801,000.78 Kec. X-Koto
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. X-Koto
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 44,924,701.18 100 45,876,155.46 100 44,892,602.87 100 50,428,728.68 100 186,122,188.19 Kec. X-Koto
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 59,408,379.14 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 71,883,281.29 100 264,138,348.85 Kec. X-Koto
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 28,006,807.31 100 30,506,623.75 100 30,785,476.36 100 31,438,109.77 100 120,737,017.19 Kec. X-Koto
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 12,999,981.71 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 57,501,987.84 Kec. X-Koto
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 29,704,189.57 100 30,333,290.66 100 31,379,135.68 100 32,910,417.94 100 124,327,033.86 Kec. X-Koto
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. X-Koto
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 14,427,749.22 100 14,733,312.61 100 14,417,440.72 100 16,195,389.88 100 59,773,892.43 Kec. X-Koto
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 16,973,822.61 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 83,659,327.33 Kec. X-Koto
421,914,000.00 2,083,968,000.00 670,002,886.48 734,747,624.70 777,589,989.01 853,086,351.71 3,035,426,851.89J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KECAMATAN BATIPUH
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 5,000,000.00 100 6,000,000.00 100 5,855,968.80 100 6,876,990.33 100 7,738,773.33 100 8,660,636.30 100 39,265,324.39 Kec. Batipuh
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 12,000,000.00 100 0.00 100 11,711,937.60 100 13,753,980.65 100 15,477,546.65 100 17,386,227.37 100 80,595,603.56 Kec. Batipuh
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 50,000,000.00 100 135,260,000.00 100 66,367,646.42 100 77,939,223.69 100 87,708,500.62 100 98,524,654.34 100 438,713,522.29 Kec. Batipuh
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 6,000,000.00 100 9,500,000.00 100 6,831,963.60 100 8,023,155.38 100 9,028,816.24 100 10,142,243.83 100 46,014,627.29 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 63,000,000.00 100 66,655,500.00 100 63,439,662.02 100 74,500,728.53 100 83,839,007.94 100 94,177,978.41 100 434,564,396.31 Kec. Batipuh
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 29,000,000.00 100 30,900,000.00 100 32,207,828.41 100 37,823,446.79 100 42,564,419.42 100 47,813,435.20 100 217,640,385.82 Kec. Batipuh
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 45,033,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,033,650.00 Kec. Batipuh
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 32,001,800.00 100 43,952,610.36 100 51,615,994.05 100 58,085,790.85 100 65,248,891.79 100 257,429,241.66 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 50,000,000.00 100 80,944,500.00 100 58,559,688.01 100 68,769,903.26 100 77,389,853.49 100 80,110,885.78 100 386,159,886.91 Kec. Batipuh
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 22,400,000.00 100 15,657,000.00 100 23,423,875.21 100 27,507,961.30 100 30,955,941.39 100 32,044,354.31 100 156,863,954.76 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 9,759,948.00 100 11,461,650.54 100 12,933,292.41 100 14,528,217.39 100 67,238,034.41 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 13,000,000.00 100 5,855,968.80 100 6,876,990.33 100 7,738,985.35 100 8,660,636.30 100 34,265,536.41 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 16,000,000.00 100 16,900,000.00 100 17,567,906.40 100 20,630,970.98 100 23,216,956.05 100 26,080,055.56 100 118,894,755.90 Kec. Batipuh
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 16,000,000.00 100 20,000,000.00 100 18,055,903.80 100 21,204,053.50 100 23,861,871.92 100 26,804,502.03 100 121,752,944.46 Kec. Batipuh
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar- % 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Batipuh
KECAMATAN BATIPUH
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata184,500,000.00 167,232,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan291,825,350.00 318,447,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatueJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 10,000,000.00
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu7,500,000.00 18,500,000.00
Program pendidikan politik masyarakat 5,795,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat14,500,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN BATIPUH
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 183,955,200.00 202,350,720.00 222,585,792.00 244,844,371.20 853,736,083.20 Kec. Batipuh
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 350,291,700.00 385,320,870.00 423,852,957.00 466,238,252.70 1,625,703,779.70 Kec. Batipuh
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00 14,641,000.00 51,051,000.00 Kec. Batipuh
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,350,000.00 22,385,000.00 24,623,500.00 27,085,850.00 94,444,350.00 Kec. Batipuh
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 5,855,968.80 100 6,876,990.33 100 7,738,773.33 100 8,660,636.30 100 29,132,368.75 Kec. Batipuh
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 11,711,937.60 100 13,753,980.65 100 15,477,546.65 100 17,386,227.37 100 58,329,692.28 Kec. Batipuh
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 66,367,646.42 100 77,939,223.69 100 87,708,500.62 100 98,524,654.34 100 330,540,025.07 Kec. Batipuh
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Batipuh
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 6,831,963.60 100 8,023,155.38 100 9,028,816.24 100 10,142,243.83 100 34,026,179.05 Kec. Batipuh
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 63,439,662.02 100 74,500,728.53 100 83,839,007.94 100 94,177,978.41 100 315,957,376.90 Kec. Batipuh
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 32,207,828.41 100 37,823,446.79 100 42,564,419.42 100 47,813,435.20 100 160,409,129.81 Kec. Batipuh
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Batipuh
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 43,952,610.36 100 51,615,994.05 100 58,085,790.85 100 65,248,891.79 100 218,903,287.05 Kec. Batipuh
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 58,559,688.01 100 68,769,903.26 100 77,389,853.49 100 80,110,885.78 100 284,830,330.53 Kec. Batipuh
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 25,766,262.73 100 30,258,757.43 100 34,051,535.53 100 35,248,789.74 100 125,325,345.43 Kec. Batipuh
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 9,759,948.00 100 11,461,650.54 100 12,933,292.41 100 14,528,217.39 100 48,683,108.35 Kec. Batipuh
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 5,855,968.80 100 6,876,990.33 100 7,738,985.35 100 8,660,636.30 100 29,132,580.78 Kec. Batipuh
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar- % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Batipuh
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 17,567,906.40 100 20,630,970.98 100 23,216,956.05 100 26,080,055.56 100 87,495,888.99 Kec. Batipuh
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 18,055,903.80 100 21,204,053.50 100 23,861,871.92 100 26,804,502.03 100 89,926,331.25 Kec. Batipuh
818,259,000.00 979,792,800.00 931,530,194.96 1,051,892,435.46 1,168,007,598.79 1,286,196,627.94 4,437,626,857.14J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN RAMBATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 100 0.00 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 30,711,566.96
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATANProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 7,000,000.00 100 8,950,000.00 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 31,709,985.38
Kec. Batipuh
Selatan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 10,000,000.00 100 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18,554,926.06
Kec. Batipuh
Selatan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 72,673,000.00 100 75,200,000.00 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 300,047,405.23
Kec. Batipuh
Selatan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 20,000,000.00 - - - - - 15,000,000
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 7,500,000.00 100 10,000,000.00 100 7,213,874.61 100 7,799,989.03 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 44,712,886.19
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 74,500,000.00 100 63,208,000.00 100 61,105,761.41 100 62,399,912.22 100 61,062,101.87 100 68,592,239.50 100 386,755,482.64
Kec. Batipuh
Selatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 35,000,000.00 100 26,700,000.00 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 112,567,673.63
Kec. Batipuh
SelatanProgram peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 76,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,881,800.00
Kec. Batipuh
Selatan
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 32,001,800.00 100 16,973,822.61 100 17,333,308.95 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 83,908,988.86
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 98,750,000.00 100 86,800,000.00 100 50,921,467.84 100 51,999,926.85 100 52,581,254.39 100 54,562,008.69 100 311,394,214.14
Kec. Batipuh
SelatanProgram pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 15,000,000.00 100 10,000,000.00 100 10,184,293.57 100 10,399,985.37 100 10,177,016.98 100 10,392,763.56 100 63,419,970.75
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 22,750,000.00 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 64,274,963.44
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 20,000,000.00 100 13,176,000.00 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 80,574,058.88Kec. Batipuh
Selatan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 10,000,000.00 100 9,900,000.00 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40Kec. Batipuh
Selatan
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 10,000,000.00 100 6,000,000.00 0.00 4,333,327.24 0.00 0.00 100 20,749,521.78
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN RAMBATAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran185,511,000.00 164,284,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur228,750,000.00 87,158,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur5,000,000.00 10,000,000.00
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
6,000,000.00 19,000,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat15,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN RAMBATAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata180,712,400.00 198,783,640.00 218,662,004.00 240,528,204.40 838,686,248.40 Kec. Rambatan
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan180,712,400.00 198,783,640.00 218,662,004.00 240,528,204.40 838,686,248.40 Kec. Rambatan
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 180,712,400.00 198,783,640.00 218,662,004.00 240,528,204.40 838,686,248.40 Kec. Rambatan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu180,712,400.00 198,783,640.00 218,662,004.00 240,528,204.40 838,686,248.40 Kec. Rambatan
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 6,365,183.48 100 6,499,990.86 100 6,360,635.61 100 6,495,477.23 100 25,721,287.17 Kec. Rambatan
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 16,113,610.22 100 16,455,208.97 100 60,032,498.75 Kec. Rambatan
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Rambatan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 67,895,290.45 100 71,066,566.69 100 71,239,118.85 100 80,024,279.41 100 290,225,255.41 Kec. Rambatan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 16,973,822.61 100 21,666,636.19 100 25,442,542.45 28,580,099.79 100 92,663,101.04 Kec. Rambatan
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 16,113,610.22 100 17,321,272.60 100 60,898,562.38 Kec. Rambatan
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 67,895,290.45 100 71,066,566.69 100 71,239,118.85 100 80,024,279.41 100 290,225,255.41 Kec. Rambatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 61,105,761.41 100 64,133,243.11 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 260,295,610.11 Kec. Rambatan
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Rambatan
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 140,644,452.77 Kec. Rambatan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 93,356,024.37 100 99,666,526.46 100 101,770,169.78 100 108,257,953.75 100 403,050,674.36 Kec. Rambatan
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 18,671,204.87 100 23,833,299.81 100 27,986,796.69 100 28,580,099.79 100 99,071,401.16 Kec. Rambatan
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 79,258,576.25 Kec. Rambatan
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 20,368,587.14 100 22,533,301.63 100 23,746,372.95 100 24,249,781.64 100 90,898,043.36 Kec. Rambatan
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 100 42,434,556.53 100 47,666,599.61 100 50,885,084.89 100 57,160,199.58 100 198,146,440.62 Kec. Rambatan
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 24,594,457.70 100 27,627,429.80 100 96,839,132.84 Kec. Rambatan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 23,746,372.95 100 26,674,759.80 100 95,038,378.10 Kec. Rambatan
891,714,000.00 685,127,800.00 1,236,732,079.60 1,353,267,108.17 1,451,769,687.15 1,595,984,788.40 5,637,753,663.32J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN LIMA KAUM
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 21,424,987.81 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUMProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 10,000,000.00 100 9,000,000.00 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 65,709,108.96 Kec. Lima Kaum
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 Kec. Lima Kaum
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 60,000,000.00 100 55,461,000.00 100 55,164,923.49 100 38,999,945.14 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 314,437,404.76 Kec. Lima Kaum
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 6,000,000.00 100 5,000,000.00 100 8,486,911.31 100 9,533,319.92 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 51,430,789.45 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 70,000,000.00 100 60,710,000.00 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 424,454,624.72 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 19,000,000.00 100 19,000,000.00 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 177,609,797.50 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 Kec. Lima Kaum
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 15,458,000.00 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 109,290,098.14 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUMProgram peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 45,000,000.00 100 56,920,000.00 100 42,434,556.53 100 47,666,599.61 100 50,885,084.89 100 56,294,135.95 100 282,863,002.55 Kec. Lima Kaum
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 15,000,000.00 100 10,000,000.00 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 30,312,227.05 100 139,322,287.05 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 64,453,143.86 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 10,000,000.00 100 13,579,058.09 100 17,333,308.95 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 87,453,958.19 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 48 % 100 14,000,000.00 100 11,000,000.00 100 13,579,058.09 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 86,702,852.53 Kec. Lima Kaum
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 10,000,000.00 100 12,000,000.00 100 12,730,366.96 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 78,803,879.67 Kec. Lima Kaum
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 18,554,926.06 Kec. Lima Kaum
KECAMATAN LIMA KAUM
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata227,566,625.00 181,937,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan228,898,375.00 86,457,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 18,000,000.00
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu6,000,000.00 18,000,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat13,380,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN LIMA KAUM
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 200,130,700.00 220,143,770.00 242,158,147.00 266,373,961.70 928,806,578.70 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 95,102,700.00 104,612,970.00 115,074,267.00 126,581,693.70 441,371,630.70 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 19,800,000.00 21,780,000.00 23,958,000.00 26,353,800.00 91,891,800.00 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 19,800,000.00 21,780,000.00 23,958,000.00 26,353,800.00 91,891,800.00 Kec. Lima Kaum
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 17,147,524.78 Kec. Lima Kaum
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 47,154,182.90 Kec. Lima Kaum
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Lima Kaum
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 55,164,923.49 100 38,999,945.14 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 220,217,700.51 Kec. Lima Kaum
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 Kec. Lima Kaum
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 8,486,911.31 100 9,533,319.92 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 36,875,863.39 Kec. Lima Kaum
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 290,292,679.25 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 140,644,452.77 Kec. Lima Kaum
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Lima Kaum
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 87,902,782.98 Kec. Lima Kaum
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 42,434,556.53 100 47,666,599.61 100 50,885,084.89 100 56,294,135.95 100 197,280,376.99 Kec. Lima Kaum
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 23,339,006.09 100 28,599,959.77 100 32,651,262.81 100 33,343,449.76 100 117,933,678.42 Kec. Lima Kaum
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 45,898,217.79 Kec. Lima Kaum
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 13,579,058.09 100 17,333,308.95 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 73,766,076.49 Kec. Lima Kaum
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Lima Kaum
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 48 % 100 13,579,058.09 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 60,725,956.04 Kec. Lima Kaum
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 12,730,366.96 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 58,110,222.09 Kec. Lima Kaum
617,323,000.00 650,546,500.60 690,282,953.73 765,584,431.99 841,497,637.49 2,947,911,523.81J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 21,424,987.81 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMASProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 6,000,000.00 100 6,000,000.00 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 6,928,509.04 100 40,279,980.50 Kec. Tj.Emas
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 8,000,000.00 100 0.00 100 6,789,529.05 6,933,323.58 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. Tj.Emas
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 60,000,000.00 100 67,280,000.00 100 59,408,379.14 100 60,666,581.32 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 348,902,422.66 Kec. Tj.Emas
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 15,000,000.00 - - - - - 15,000,000 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 10,177,016.98 100 10,392,763.56 100 40,139,383.04 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 90,750,000.00 100 69,724,000.00 100 77,230,892.89 100 78,866,555.72 100 77,175,712.09 100 86,692,969.36 100 488,565,957.23 Kec. Tj.Emas
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 17,000,000.00 100 18,000,000.00 100 16,125,131.48 100 16,466,643.50 100 16,113,610.22 100 18,100,729.87 100 100,060,474.59 Kec. Tj.Emas
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 26,989,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,989,250.00 Kec. Tj.Emas
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 18,238,000.00 100 22,914,660.53 100 23,399,967.08 100 22,898,288.20 100 25,722,089.81 100 118,033,305.99 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 14,000,000.00 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 25,981,908.90 100 128,549,926.88 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 10,000,000.00 100 5,000,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Tj.Emas
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. Tj.Emas
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 5,000,000.00 4,243,455.65 8,666,654.47 8,480,847.48 9,526,699.93 35,195,120.57 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Tj.Emas
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program peningkatan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata161,293,000.00 163,074,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan193,202,750.00 100,005,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 6,139,000.00
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu5,000,000.00 19,000,000.00
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan55,000,000.00 72,040,000.00
Program Pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga12,000,000.00 7,440,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat14,907,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN TANJUNG EMAS
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 179,381,400.00 197,319,540.00 217,051,494.00 238,756,643.40 832,509,077.40 Kec. Tj.Emas
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 110,005,500.00 121,006,050.00 133,106,655.00 146,417,320.50 510,535,525.50 Kec. Tj.Emas
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 6,752,900.00 7,428,190.00 8,171,009.00 8,988,109.90 31,340,208.90 Kec. Tj.Emas
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,900,000.00 22,990,000.00 25,289,000.00 27,817,900.00 96,996,900.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat34 sekolah 34 15,000,000.00 34 17,500,000.00 34 17,500,000.00 34 17,500,000.00 34 67,500,000.00 Kec. Tj.Emas
Program Pengembangan lingkungan
sehatPersentase sekolah sehat %
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 40,000,000.00 Kec. Tj.Emas
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 6,789,529.05 6,933,323.58 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 28,128,890.55 Kec. Tj.Emas
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 110,000,000.00 100 110,000,000.00 100 110,000,000.00 100 110,000,000.00 100 440,000,000.00 Kec. Tj.Emas
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 24,000,000.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 5,000,000.00 100 7,500,000.00 100 7,500,000.00 100 7,500,000.00 100 27,500,000.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 75,000,000.00 100 90,000,000.00 100 90,000,000.00 100 90,000,000.00 100 345,000,000.00 Kec. Tj.Emas
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 25,000,000.00 100 28,500,000.00 100 28,500,000.00 100 28,500,000.00 100 110,500,000.00 Kec. Tj.Emas
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Tj.Emas
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 26,989,250.00 100 26,989,250.00 100 26,989,250.00 100 26,989,250.00 100 107,957,000.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 75,000,000.00 100 80,000,000.00 100 80,000,000.00 100 80,000,000.00 100 315,000,000.00 Kec. Tj.Emas
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 60,500,000.00 100 66,000,000.00 100 66,000,000.00 100 66,000,000.00 100 258,500,000.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Tj.Emas
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 15,000,000.00 100 17,500,000.00 100 17,500,000.00 100 17,500,000.00 100 67,500,000.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar100 % 10,000,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 47,500,000.00 Kec. Tj.Emas
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 100 % 20 7,500,000.00 20 7,500,000.00 7,500,000.00 100 7,500,000.00 100 30,000,000.00 Kec. Tj.Emas
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 32,000,000.00 Kec. Tj.Emas
688,235,000.00 614,847,000.00 781,305,490.35 852,333,008.05 886,872,933.47 927,117,283.67 3,447,628,715.55J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN LINTAU BUO
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 90 0.00 90 0.00 90 4,243,455.65 80 4,333,327.24 90 4,240,423.74 90 4,330,318.15 90 21,424,987.81 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUOProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 70 % 70 6,000,000.00 70 4,595,000.00 70 9,335,602.44 70 10,833,318.09 70 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 60,436,072.27 Kec. Lintau Buo
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan60 % 60 10,000,000.00 60 0.00 60 9,335,602.44 65 9,533,319.92 70 9,328,932.23 70 10,479,369.92 70 57,232,150.57 Kec. Lintau Buo
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti90 % 95 55,000,000.00 95 74,993,000.00 95 55,164,923.49 95 56,333,254.09 95 59,365,932.37 95 66,686,899.51 95 343,880,565.84 Kec. Lintau Buo
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya90 % 90 16,000,000 - - - - - 16,000,000 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA80 % 80 5,500,000.00 80 5,940,000.00 80 8,486,911.31 85 9,533,319.92 90 9,328,932.23 95 9,526,699.93 95 51,430,789.45 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase pembinaan terhadap
lembaga dan organisasi masyarakat85 % 100 66,470,000.00 100 57,402,500.00 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 420,924,624.72 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari90 % 95 17,500,000.00 95 22,000,000.00 95 18,671,204.87 95 19,066,639.84 95 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 114,620,548.50 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS100 % 100 32,921,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,921,000.00 Kec. Lintau Buo
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 17,921,000.00 100 28,006,807.31 100 29,466,625.21 100 28,834,881.44 100 32,390,779.76 100 146,862,765.82 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi90 % 90 49,560,000.00 90 53,191,000.00 90 46,678,012.19 90 47,666,599.61 90 50,885,084.89 100 53,695,945.06 90 295,537,735.09 Kec. Lintau Buo
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga60 % 70 12,000,000.00 70 8,000,000.00 70 17,822,513.74 70 25,999,963.42 70 29,682,966.19 30,312,227.05 80 135,927,522.53 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 95 10,000,000.00 95 10,000,000.00 95 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 10,177,016.98 100 11,432,039.92 100 59,050,879.63 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti80 % 85 90 21,000,000.00 90 16,125,131.48 90 17,333,308.95 90 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 91,711,016.80 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 48 % 50 14,000,000.00 50 13,264,000.00 50 13,579,058.09 55 14,733,312.61 55 15,265,525.47 60 17,148,059.87 60 88,413,837.74 Kec. Lintau Buo
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 8,000,000.00 100 10,000,000.00 100 12,730,366.96 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 76,803,879.67 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari0 % 100 100 5,020,000.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 100 18,554,926.06 Kec. Lintau Buo
KECAMATAN LINTAU BUO
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata142,250,000.00 172,579,500.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan329,616,000.00 106,675,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 6,000,000.00 9,000,000.00
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu4,500,000.00 14,031,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat15,000,000.00
Program peningkatan pelayan terpadu
kepada masyarakat14,750,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN LINTAU BUO
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 189,837,450.00 208,821,195.00 229,703,314.50 252,673,645.95 881,035,605.45 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 117,342,500.00 129,076,750.00 141,984,425.00 156,182,867.50 544,586,542.50 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 9,900,000.00 10,890,000.00 11,979,000.00 13,176,900.00 45,945,900.00 Kec. Lintau Buo
program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 15,434,100.00 16,977,510.00 18,675,261.00 20,542,787.10 71,629,658.10 Kec. Lintau Buo
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 90 4,243,455.65 80 4,333,327.24 90 4,240,423.74 90 4,330,318.15 90 17,147,524.78 Kec. Lintau Buo
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
70 % 70 9,335,602.44 70 10,833,318.09 70 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 45,881,146.20 Kec. Lintau Buo
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan60 % 60 9,335,602.44 65 9,533,319.92 70 9,328,932.23 70 10,479,369.92 70 38,677,224.51 Kec. Lintau Buo
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti90 % 95 55,164,923.49 95 56,333,254.09 95 59,365,932.37 95 66,686,899.51 95 237,551,009.46 Kec. Lintau Buo
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya90 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari0 % 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 100 0.00 Kec. Lintau Buo
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA80 % 80 8,486,911.31 85 9,533,319.92 90 9,328,932.23 95 9,526,699.93 95 36,875,863.39 Kec. Lintau Buo
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase pembinaan terhadap
lembaga dan organisasi masyarakat85 % 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 290,292,679.25 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari90 % 95 18,671,204.87 95 19,066,639.84 95 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 79,155,203.77 Kec. Lintau Buo
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Lintau Buo
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 28,006,807.31 100 29,466,625.21 100 28,834,881.44 100 32,390,779.76 100 118,699,093.73 Kec. Lintau Buo
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi90 % 90 46,678,012.19 90 47,666,599.61 90 50,885,084.89 100 53,695,945.06 90 198,925,641.75 Kec. Lintau Buo
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga60 % 70 19,604,765.12 70 28,599,959.77 70 32,651,262.81 33,343,449.76 80 114,199,437.45 Kec. Lintau Buo
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 95 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 10,177,016.98 100 11,432,039.92 100 40,495,953.57 Kec. Lintau Buo
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti80 % 90 16,125,131.48 90 17,333,308.95 90 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 76,312,149.89 Kec. Lintau Buo
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 48 % 50 13,579,058.09 55 14,733,312.61 55 15,265,525.47 60 17,148,059.87 60 60,725,956.04 Kec. Lintau Buo
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 12,730,366.96 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 58,110,222.09 Kec. Lintau Buo
785,317,000.00 635,362,000.00 650,858,093.10 706,798,308.58 762,778,018.49 835,812,391.75 2,956,246,811.92J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN SUNGAYANG
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase sekolah sehat,
Lingkunganbersih dan Hijau% 100 0.00 100 0.00 100 10,608,639.13 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 56,142,441.69 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANGProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 5,000,000.00 100 4,855,000.00 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 60,709,108.96 Kec. Sungayang
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 10,000,000.00 100 0.00 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 84,577,832.59 Kec. Sungayang
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 800,000,000.00 100 53,760,000.00 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 84,808,474.82 100 95,266,999.30 100 482,930,982.03 Kec. Sungayang
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase sosialisasi/seminar
wawasan kebangsaan100 % 100 20,000,000.00 100 - 100 21,217,278 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 33,343,449.76 100 127,353,510 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 0 10,000,000.00 100 4,545,000.00 100 10,184,293.57 100 12,133,316.26 100 11,873,186.47 100 12,124,890.82 100 56,581,598.40 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan% 100 60,000,000.00 100 59,165,000.00 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 418,732,087.75 Kec. Sungayang
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 19,000,000.00 100 17,390,000.00 100 29,704,189.57 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 177,643,804.88 Kec. Sungayang
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 35,000,000.00 0.00 29,704,189.57 30,333,290.66 29,682,966.19 33,343,449.76 188,006,137.39 Kec. Sungayang
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 100 17,134,000.00 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 109,290,098.14 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 50,000,000.00 100 60,525,000.00 100 59,408,379.14 100 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 64,954,772.25 100 358,520,571.27 Kec. Sungayang
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 15,000,000.00 100 10,000,000.00 100 29,704,189.57 100 30,333,290.66 100 33,923,389.93 100 34,642,545.20 100 160,713,267.49 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 8,842,500.00 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 64,453,143.86 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 14,145,000.00 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 25,981,908.90 100 140,029,008.19 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 48 % 100 10,000,000.00 100 6,990,000.00 100 13,579,058.09 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 82,702,852.53 Kec. Sungayang
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 10,000,000.00 100 8,893,500.00 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 119,290,098.14 Kec. Sungayang
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 0 0.00 100 13,086,000.00 100 63,651,834.80 100 60,666,581.32 100 55,125,508.63 100 61,923,549.55 100 369,691,365.23 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 10,000,000.00 100 5,452,000.00 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 14,290,049.90 100 67,008,204.41 Kec. Sungayang
KECAMATAN SUNGAYANG KECAMATAN SUNGAYANG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata161,617,000.00 124,450,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan107,000,000.00 120,968,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 5,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu6,000,000.00 18,745,000.00
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat14,500,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN SUNGAYANG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 136,895,000.00 150,584,500.00 165,642,950.00 182,207,245.00 635,329,695.00 Kec. Sungayang
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 133,064,800.00 146,371,280.00 161,008,408.00 177,109,248.80 617,553,736.80 Kec. Sungayang
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 5,500,000.00 6,050,000.00 6,655,000.00 7,320,500.00 25,525,500.00 Kec. Sungayang
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,619,500.00 22,681,450.00 24,949,595.00 27,444,554.50 95,695,099.50 Kec. Sungayang
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase sekolah sehat,
Lingkunganbersih dan Hijau% 100 14,500,000.00 100 15,000,000.00 100 18,000,000.00 100 20,000,000.00 100 67,500,000.00 Kec. Sungayang
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 100,000,000.00 Kec. Sungayang
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 61,745,443.50 Kec. Sungayang
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 178,000,000.00 100 178,000,000.00 100 185,000,000.00 100 185,000,000.00 100 726,000,000.00 Kec. Sungayang
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase sosialisasi/seminar
wawasan kebangsaan100 % 100 21,217,278 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 33,343,449.76 100 110,243,657.63 Kec. Sungayang
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 8,990,000.00 100 9,000,000.00 100 12,721,271.22 14,290,049.90 100 45,001,321.12 Kec. Sungayang
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 6,000,000.00 100 8,000,000.00 100 11,873,186.47 100 12,124,890.82 100 37,998,077.29 Kec. Sungayang
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan% 100 65,000,000.00 100 65,000,000.00 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 283,064,153.00 Kec. Sungayang
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 21,000,000.00 100 22,000,000.00 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 115,030,189.65 Kec. Sungayang
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Sungayang
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 17,134,000.00 100 17,200,000.00 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 79,352,868.53 Kec. Sungayang
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 90,000,000.00 100 90,000,000.00 100 90,000,000.00 100 64,954,772.25 100 334,954,772.25 Kec. Sungayang
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 26,400,000.00 100 33,000,000.00 100 37,315,728.92 100 38,106,799.72 100 134,822,528.64 Kec. Sungayang
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 9,000,000.00 100 9,000,000.00 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 45,011,321.12 Kec. Sungayang
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 17,000,000.00 100 17,000,000.00 100 25,442,542.45 100 25,981,908.90 100 85,424,451.35 Kec. Sungayang
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 100 14,000,000.00 100 15,000,000.00 100 55,125,508.63 100 61,923,549.55 100 146,049,058.18 Kec. Sungayang
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 48 % 100 7,000,000.00 100 8,000,000.00 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 47,413,585.34 Kec. Sungayang
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 9,000,000.00 100 9,000,000.00 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 63,018,868.53 Kec. Sungayang
1,343,617,000.00 568,446,000.00 838,050,945.23 884,887,175.14 1,041,780,479.48 1,092,015,727.59 3,856,734,327.43J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 4,667,801.22 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 25,287,221.39 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARABProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 10,184,293.57 100 12,133,316.26 100 13,569,355.97 100 13,857,018.08 100 68,298,909.95 Kec. Sei Tarab
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 3,000,000.00 Kec. Sei Tarab
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 67,376,250.00 100 98,400,000.00 100 70,017,018.28 100 73,666,563.03 100 74,207,415.47 100 83,358,624.39 100 432,787,816.64 Kec. Sei Tarab
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 48,000,000.00 - - - - - 48,000,000 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 9,335,602.44 100 10,399,985.37 100 11,025,101.73 100 11,258,827.19 100 55,574,442.79 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan% 100 78,000,000.00 100 64,660,000.00 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 78,447,839.21 100 88,121,974.35 100 463,147,858.44 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 37,000,000.00 100 28,000,000.00 100 34,202,252.56 100 38,133,279.69 100 41,980,195.04 100 47,157,164.65 100 224,565,416.43 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 39,984,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,948,950.00 Kec. Sei Tarab
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 29,997,000.00 100 38,191,100.88 100 43,333,272.37 100 46,644,661.15 100 52,396,849.62 100 214,772,713.10 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 56,121,350.00 100 73,845,000.00 100 79,352,620.71 100 87,099,877.47 100 93,289,322.30 100 95,266,999.30 100 479,569,578.29 Kec. Sei Tarab
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 30,000,000.00 100 18,790,000.00 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 67,846,779.86 100 69,285,090.40 100 372,799,805.00 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 8,500,000.00 100 8,486,911.31 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 67,053,140.20 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 19,130,000.00 100 33,947,645.23 100 43,333,272.37 100 50,885,084.89 100 51,963,817.80 100 205,794,598.48 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 48 10,000,000.00 55 5,000,000.00 60 9,335,602.44 65 11,266,650.82 70 11,873,186.47 70 13,337,379.90 70 64,367,745.69 Kec. Sei Tarab
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 20,000,000.00 100 20,000,000.00 100 18,671,204.87 100 21,666,636.19 100 22,898,288.20 100 25,722,089.81 100 126,068,071.20 Kec. Sei Tarab
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 0 100 4,971,200.00 100 9,335,602.44 100 10,399,985.37 100 11,025,101.73 100 12,384,709.91 100 51,700,325.50 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 32,000,000.00 15,049,600.00 0.00 0.00 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 50,007,547.41 Kec. Sei Tarab
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata215,747,700.00 176,412,400.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan136,473,750.00 93,984,800.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 10,000,000.00 10,000,000.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu6,000,000.00 18,997,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat15,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN SUNGAI TARAB
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 194,053,640.00 213,459,004.00 234,804,904.40 258,285,394.84 900,602,943.24 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 103,383,280.00 113,721,608.00 125,093,768.80 137,603,145.68 479,801,802.48 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00 14,641,000.00 51,051,000.00 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,896,700.00 22,986,370.00 25,285,007.00 27,813,507.70 96,981,584.70 Kec. Sei Tarab
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 4,667,801.22 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 21,009,758.36 Kec. Sei Tarab
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 10,184,293.57 100 12,133,316.26 100 13,569,355.97 100 13,857,018.08 100 49,743,983.88 Kec. Sei Tarab
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 Kec. Sei Tarab
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 70,017,018.28 100 73,666,563.03 100 74,207,415.47 100 83,358,624.39 100 301,249,621.17 Kec. Sei Tarab
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 0.00 0.00 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 18,007,547.41 Kec. Sei Tarab
URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
15,000,000.00 18,000,000.00 21,000,000.00 22,500,000.00 76,500,000.00 Kec. Sei Tarab
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
15,000,000.00 18,000,000.00 21,000,000.00 22,500,000.00 76,500,000.00 Kec. Sei Tarab
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 9,335,602.44 100 10,399,985.37 100 11,025,101.73 100 11,258,827.19 100 42,019,516.72 Kec. Sei Tarab
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan% 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 78,447,839.21 100 88,121,974.35 100 316,708,449.94 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 34,202,252.56 100 38,133,279.69 100 41,980,195.04 100 47,157,164.65 100 161,472,891.94 Kec. Sei Tarab
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Sei Tarab
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 38,191,100.88 100 43,333,272.37 100 46,644,661.15 100 52,396,849.62 100 180,565,884.02 Kec. Sei Tarab
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 79,352,620.71 100 87,099,877.47 100 93,289,322.30 100 95,266,999.30 100 355,008,819.79 Kec. Sei Tarab
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 74,684,819.50 100 76,266,559.38 100 74,631,457.84 100 76,213,599.44 100 301,796,436.16 Kec. Sei Tarab
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 48,498,214.14 Kec. Sei Tarab
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 30,000,000.00 100 35,000,000.00 100 38,000,000.00 100 44,000,000.00 100 147,000,000.00 Kec. Sei Tarab
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 100 9,335,602.44 100 10,399,985.37 100 11,025,101.73 100 12,384,709.91 100 43,145,399.44 Kec. Sei Tarab
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 60 9,335,602.44 65 11,266,650.82 70 11,873,186.47 70 13,337,379.90 70 45,812,819.63 Kec. Sei Tarab
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 18,671,204.87 100 21,666,636.19 100 22,898,288.20 100 25,722,089.81 100 88,958,219.07 Kec. Sei Tarab
814,704,000.00 715,737,000.00 827,937,196.32 913,832,972.62 984,800,274.88 1,075,864,448.28 3,802,434,892.10J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN PARIANGAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 21,424,987.81 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGANProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 99.15 % 100 6,000,000.00 100 5,300,000.00 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 41,138,636.27 Kec. Pariangan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 8,000,000.00 100 0.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 50,005,054.04 Kec. Pariangan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti99.32 % 100 65,000,000.00 100 64,652,000.00 100 76,382,201.76 100 77,999,890.27 100 76,327,627.34 100 85,740,299.37 100 466,999,279.36 Kec. Pariangan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya99.26 % 100 50,200,000.00 - - - - - 50,200,000 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA99,93 % 100 5,500,000.00 100 6,000,000.00 100 6,789,529.05 100 8,666,654.47 100 10,601,059.35 100 11,691,859.01 100 48,382,057.51 Kec.Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan98.07 % 100 70,000,000.00 100 65,775,100.00 100 61,105,761.41 100 64,999,908.56 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 399,601,684.06 Kec. Pariangan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari99.0 % 100 28,000,000.00 100 22,000,000.00 100 35,645,027.49 100 36,399,948.79 100 38,163,813.67 100 42,870,149.69 100 211,876,673.46 Kec. Pariangan
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS74.02 % 100 22,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 22,875,000.00 Kec. Pariangan
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 100 17,300,000.00 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 119,577,866.24 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi99.99 % 100 67,548,000.00 100 70,665,000.00 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 72,087,203.60 100 73,615,408.55 100 440,361,726.26 Kec. Pariangan
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 13,925,000.00 100 11,271,000.00 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 30,312,227.05 100 151,045,668.77 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 8,750,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 0.00 100 28,000,000.00 100 84,869,113.06 1000 77,999,890.27 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 398,414,154.97 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 98.09 % 100 10,000,000.00 100 7,000,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Pariangan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 12,000,000.00 100 11,000,000.00 100 15,276,440.35 100 13,866,647.16 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 86,389,061.95 Kec. Pariangan
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar- % 100 100 14,152,000.00 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 28,580,099.79 100 158,148,117.77 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 8,000,000.00 11,500,000.00 100 6,789,529.05 0.00 0.00 0.00 100 14,789,529.05 Kec. Pariangan
KECAMATAN PARIANGAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata179,090,000.00 178,426,900.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan1,128,200,000.00 777,405,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 15,000,000.00
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu5,000,000.00 16,500,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat14,000,000.00
Program pemanfaatan penguasaan,
pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah
250,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN PARIANGAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 196,269,590.00 215,896,549.00 237,486,203.90 261,234,824.29 910,887,167.19 Kec. Pariangan
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 855,145,500.00 940,660,050.00 1,034,726,055.00 1,138,198,660.50 3,968,730,265.50 Kec. Pariangan
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 16,500,000.00 18,150,000.00 19,965,000.00 21,961,500.00 76,576,500.00 Kec. Pariangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 18,150,000.00 19,965,000.00 21,961,500.00 24,157,650.00 84,234,150.00 Kec. Pariangan
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 17,147,524.78 Kec. Pariangan
Program Pengembangan lingkungan
sehat
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
99.15 % 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 29,150,188.03 Kec. Pariangan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Pariangan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti99.32 % 100 76,382,201.76 100 77,999,890.27 100 76,327,627.34 100 85,740,299.37 100 316,450,018.74 Kec. Pariangan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya99.26 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 6,789,529.05 0.00 0.00 0.00 100 6,789,529.05 Kec. Pariangan
URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
327,614,146.50 348,532,917.59 354,981,577.12 388,069,425.82 1,419,198,067.03 Kec. Pariangan
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
15,000,000.00 18,000,000.00 21,000,000.00 22,500,000.00 76,500,000.00 Kec. Pariangan
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA99,93 % 100 6,789,529.05 100 8,666,654.47 100 10,601,059.35 100 11,691,859.01 100 37,749,101.88 Kec. Pariangan
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan98.07 % 100 61,105,761.41 100 64,999,908.56 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 261,162,275.56 Kec. Pariangan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari99.0 % 100 35,645,027.49 100 36,399,948.79 100 38,163,813.67 100 42,870,149.69 100 153,078,939.63 Kec. Pariangan
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS74.02 % 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 0.00 Kec. Pariangan
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 96,479,565.87 Kec. Pariangan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi99.99 % 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 72,087,203.60 100 73,615,408.55 100 287,264,465.63 Kec. Pariangan
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 28,006,807.31 100 28,599,959.77 100 32,651,262.81 100 33,343,449.76 100 122,601,479.64 Kec. Pariangan
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Pariangan
URUSAN BUDAYA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 30,000,000.00 1000 35,000,000.00 100 38,000,000.00 100 44,000,000.00 100 147,000,000.00 Kec. Pariangan
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar- % 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 28,580,099.79 100 105,483,339.58 Kec. Pariangan
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB 98.09 % 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Pariangan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 15,276,440.35 100 13,866,647.16 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 61,556,672.85 Kec. Pariangan
1,944,338,000.00 1,344,697,000.00 1,843,985,009.81 1,989,670,629.74 2,120,783,574.44 2,329,083,376.55 8,283,522,590.54J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 4,667,801.22 100 6,066,658.13 100 5,936,593.24 100 6,062,445.41 100 27,010,961.03
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNGProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 6,000,000.00 100 6,000,000.00 100 6,789,529.05 100 7,799,989.03 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 42,863,957.49
Kec.
Salimpaung
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 12,000,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 12,000,000.00
Kec.
Salimpaung
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 60,057,450.00 100 73,224,000.00 100 53,467,541.23 100 56,333,254.09 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 347,445,096.31
Kec.
Salimpaung
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 4,500,000.00 100 4,500,000.00 100 5,940,837.91 100 9,533,319.92 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 43,107,253.03
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan% 100 60,164,550.00 100 69,000,000.00 100 55,164,923.49 100 56,333,254.09 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 350,756,101.05
Kec.
Salimpaung
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 23,000,000.00 100 23,000,000.00 100 25,460,733.92 100 28,166,627.04 100 31,379,135.68 100 35,248,789.74 100 163,787,108.94
Kec.
SalimpaungProgram peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 22,128,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,128,000.00
Kec.
Salimpaung
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 21,678,000.00 100 20,368,587.14 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 106,730,421.80
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 55,000,000.00 100 57,902,000.00 100 50,921,467.84 100 56,333,254.09 100 55,125,508.63 100 56,294,135.95 100 320,726,459.85
Kec.
SalimpaungProgram pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 18,000,000.00 100 12,000,000.00 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 112,293,038.82
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 8,250,000.00 100 11,881,675.83 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 71,292,224.49
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 16,195,000.00 100 20,368,587.14 100 21,666,636.19 100 22,050,203.45 100 22,517,654.38 100 104,568,425.89
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 11,000,000.00 100 9,250,000.00 100 11,032,984.70 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 70,588,040.75Kec.
Salimpaung
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 12,000,000.00 100 12,000,000.00 100 11,881,675.83 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 79,527,442.23Kec.
Salimpaung
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 10,000,000.00 9,335,602.44 11,266,650.82 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 56,168,500.43
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec.
Salimpaung
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata134,550,000.00 104,559,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan168,100,000.00 81,961,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 2,000,000.00 3,000,000.00
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu5,000,000.00 18,500,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat13,500,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN SALIMPAUNG
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 115,014,900.00 126,516,390.00 139,168,029.00 153,084,831.90 533,784,150.90
Kec.
Salimpaung
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 90,157,100.00 99,172,810.00 109,090,091.00 119,999,100.10 418,419,101.10
Kec.
Salimpaung
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 3,300,000.00 3,630,000.00 3,993,000.00 4,392,300.00 15,315,300.00
Kec.
Salimpaung
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,350,000.00 22,385,000.00 24,623,500.00 27,085,850.00 94,444,350.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 4,667,801.22 100 6,066,658.13 100 5,936,593.24 100 6,062,445.41 100 22,733,498.00
Kec.
Salimpaung
Program Pengembangan lingkungan
sehat
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 16,000,000.00 100 16,000,000.00 100 17,600,000.00 100 19,360,000.00 100 68,960,000.00Kec.
Salimpaung
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
Kec.
Salimpaung
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 130,000,000.00 100 75,000,000.00 100 82,500,000.00 100 90,750,000.00 100 378,250,000.00
Kec.
Salimpaung
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 5,500,000.00 100 6,050,000.00 100 21,550,000.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan% 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 82,500,000.00 100 90,750,000.00 100 323,250,000.00
Kec.
Salimpaung
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 27,000,000.00 100 29,000,000.00 100 31,900,000.00 100 35,090,000.00 100 122,990,000.00
Kec.
Salimpaung
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec.
Salimpaung
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 25,000,000.00 100 30,000,000.00 100 33,000,000.00 100 36,300,000.00 100 124,300,000.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 80,000,000.00 100 85,000,000.00 100 93,500,000.00 100 102,850,000.00 100 361,350,000.00
Kec.
Salimpaung
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 132,000,000.00 100 132,000,000.00 100 145,200,000.00 100 159,720,000.00 100 568,920,000.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 11,000,000.00 100 12,100,000.00 100 43,100,000.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN BUDAYA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 40,000,000.00 100 40,000,000.00 100 44,000,000.00 100 48,400,000.00 100 172,400,000.00
Kec.
Salimpaung
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran% 236,500,000.00 261,500,000.00 287,650,000.00 100 316,415,000.00 100 1,102,065,000.00
Kec.
Salimpaung
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur% 423,200,000.00 253,000,000.00 278,300,000.00 100 306,130,000.00 100 1,260,630,000.00
Kec.
Salimpaung
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur% 7,500,000.00 7,500,000.00 8,250,000.00 100 9,075,000.00 100 32,325,000.00
Kec.
Salimpaung
Program Peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
% 22,000,000.00 22,000,000.00 24,200,000.00 100 26,620,000.00 100 94,820,000.00Kec.
Salimpaung
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 15,000,000.00 15,000,000.00 16,500,000.00 100 18,150,000.00 100 64,650,000.00
Kec.
Salimpaung
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 11,000,000.00 100 11,000,000.00 100 12,100,000.00 100 13,310,000.00 100 47,410,000.00Kec.
Salimpaung
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
0 % 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 16,500,000.00 100 18,150,000.00 100 64,650,000.00Kec.
Salimpaung
623,500,000.00 554,519,000.00 1,513,689,801.22 1,339,770,858.13 1,473,011,213.24 1,619,844,527.41 5,946,316,400.00J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN PADANG GANTING
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 5,940,837.91 100 6,933,323.58 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 34,293,108.31 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 7,500,000.00 100 4,440,000.00 100 7,638,220.18 100 8,666,654.47 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 49,932,193.96 Kec. Pd.Ganting
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 15,000,000.00 100 0.00 100 13,579,058.09 14,733,312.61 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 88,558,345.13 Kec. Pd.Ganting
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 35,000,000.00 100 39,920,000.00 100 35,645,027.49 100 38,999,945.14 100 39,859,983.17 100 44,775,489.67 100 228,500,149.71 Kec. Pd.Ganting
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 18,500,000.00 - - - - - 18,500,000 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 7,500,000.00 100 3,040,000.00 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 100 20,354,033.96 100 21,651,590.75 100 102,661,525.71 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 75,000,000.00 60,382,000.00 65,349,217.06 69,333,235.80 69,966,991.73 100 78,595,274.42 100 422,406,664.47 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 21,500,000.00 100 11,580,000.00 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 24,594,457.70 100 27,627,429.80 100 137,587,716.48 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 Kec. Pd.Ganting
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 12,505,000.00 100 18,671,204.87 100 19,933,305.29 100 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 99,787,968.69 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 60,000,000.00 100 78,000,000.00 100 55,164,923.49 100 58,066,584.98 100 58,517,847.63 100 61,490,517.73 100 346,280,415.41 Kec. Pd.Ganting
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 6,000,000.00 100 4,000,000.00 100 106,086,391.33 100 11,699,983.54 100 9,328,932.23 100 11,258,827.19 100 152,929,060.35 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 6,100,000.00 100 10,184,293.57 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 67,017,191.57 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 11,000,000.00 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 100 20,354,033.96 100 21,651,590.75 100 94,733,779.41 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 17,500,000.00 100 9,500,000.00 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 113,272,603.49 Kec. Pd.Ganting
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 4,000,000.00 100 4,000,000.00 100 5,940,837.91 100 6,933,323.58 100 7,632,762.73 100 8,574,029.94 100 37,358,417.20 Kec. Pd.Ganting
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 14,610,000.00 12,730,366.96 15,166,645.33 15,689,567.84 100 17,624,394.87 100 69,765,901.06 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Pd.Ganting
KECAMATAN PADANG GANTING KECAMATAN PADANG GANTING
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata162,500,000.00 194,868,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan291,356,000.00 102,947,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 10,000,000.00
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu5,000,000.00 17,160,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat14,500,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN PADANG GANTING
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 214,354,800.00 235,790,280.00 259,369,308.00 285,306,238.80 994,820,626.80 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 113,241,700.00 124,565,870.00 137,022,457.00 150,724,702.70 525,554,729.70 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00 14,641,000.00 51,051,000.00 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 18,876,000.00 20,763,600.00 22,839,960.00 25,123,956.00 87,603,516.00 Kec. Pd.Ganting
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 5,940,837.91 100 6,933,323.58 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 30,015,645.28 Kec. Pd.Ganting
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 7,638,220.18 100 8,666,654.47 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 35,160,506.81 Kec. Pd.Ganting
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 13,579,058.09 14,733,312.61 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 60,725,956.04 Kec. Pd.Ganting
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 35,645,027.49 100 38,999,945.14 100 39,859,983.17 100 44,775,489.67 100 159,280,445.46 Kec. Pd.Ganting
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Pd.Ganting
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 100 20,354,033.96 100 21,651,590.75 100 78,479,419.89 Kec. Pd.Ganting
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 65,349,217.06 69,333,235.80 69,966,991.73 100 78,595,274.42 100 283,244,719.01 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 24,594,457.70 100 27,627,429.80 100 96,839,132.84 Kec. Pd.Ganting
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Pd.Ganting
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 18,671,204.87 100 19,933,305.29 100 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 81,822,623.95 Kec. Pd.Ganting
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 55,164,923.49 100 58,066,584.98 100 58,517,847.63 100 61,490,517.73 100 233,239,873.83 Kec. Pd.Ganting
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 116,695,030.46 100 12,869,981.89 100 10,261,825.45 100 12,384,709.91 100 152,211,547.72 Kec. Pd.Ganting
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,184,293.57 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 48,462,265.50 Kec. Pd.Ganting
URUSAN BUDAYA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 100 20,354,033.96 100 21,651,590.75 100 78,479,419.89 Kec. Pd.Ganting
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 12,730,366.96 15,166,645.33 15,689,567.84 100 17,624,394.87 100 61,210,975.00 Kec. Pd.Ganting
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 79,691,908.97 Kec. Pd.Ganting
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 5,940,837.91 100 6,933,323.58 100 7,632,762.73 100 8,574,029.94 100 29,080,954.17 Kec. Pd.Ganting
761,356,000.00 602,552,000.00 777,150,264.10 738,022,598.28 786,277,873.48 865,524,531.00 3,166,975,266.85J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 0.00 100 0.00 100 6,789,529.05 100 7,799,989.03 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 39,433,598.48 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARUProgram peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 6,000,000.00 100 6,000,000.00 100 8,486,911.31 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 59,009,923.63 Kec. Tj.Baru
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 12,475,000.00 100 0.00 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 65,217,158.64 Kec. Tj.Baru
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 41,200,000.00 100 56,526,000.00 100 59,408,379.14 100 51,999,926.85 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 334,717,004.93 Kec. Tj.Baru
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 17,500,000.00 - - - - - 17,500,000 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 6,500,000.00 100 6,500,000.00 100 7,638,220.18 100 8,666,654.47 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 48,504,447.66 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 61,590,000.00 68,000,000.00 67,895,290.45 69,333,235.80 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 416,549,365.36 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 18,360,000.00 100 18,500,000.00 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 33,343,449.76 100 146,025,764.56 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 22,570,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,570,550.00 Kec. Tj.Baru
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 100 15,718,000.00 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 107,211,721.63 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 53,250,000.00 100 64,470,000.00 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 413,247,152.99 Kec. Tj.Baru
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 6,000,000.00 100 4,000,000.00 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 413,247,152.99 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 0.00 100 16,728,000.00 100 18,671,204.87 100 19,933,305.29 100 22,050,203.45 100 22,517,654.38 100 100,282,220.12 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 8,875,000.00 100 5,888,000.00 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 79,702,570.27 Kec. Tj.Baru
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 4,000,000.00 100 4,000,000.00 100 6,789,529.05 100 8,666,654.47 100 10,177,016.98 100 11,432,039.92 100 46,198,196.05 Kec. Tj.Baru
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 0.00 13,775,000.00 33,947,645.23 38,999,945.14 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 162,985,327.42 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 8,000,000.00 100 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 14,843,940.85 Kec. Tj.Baru
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata160,119,450.00 135,143,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan200,482,000.00 188,255,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 2,466,000.00
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu7,000,000.00 19,000,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat11,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN TANJUNG BARU
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 148,657,300.00 163,523,030.00 179,875,333.00 197,862,866.30 689,918,529.30 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 207,080,500.00 227,788,550.00 250,567,405.00 275,624,145.50 961,060,600.50 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 2,712,600.00 2,983,860.00 3,282,246.00 3,610,470.60 12,589,176.60 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,900,000.00 22,990,000.00 25,289,000.00 27,817,900.00 96,996,900.00 Kec. Tj.Baru
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 6,789,529.05 100 7,799,989.03 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 33,445,150.23 Kec. Tj.Baru
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 8,486,911.31 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 45,032,455.07 Kec. Tj.Baru
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 45,898,217.79 Kec. Tj.Baru
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 59,408,379.14 100 51,999,926.85 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 246,464,911.58 Kec. Tj.Baru
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 0.00 Kec. Tj.Baru
URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Meningkatnya kualitas tempat tumbuh
kembang anak100 % 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 Kec. Lima Kaum
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 7,638,220.18 100 8,666,654.47 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 35,160,506.81 Kec. Tj.Baru
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 67,895,290.45 69,333,235.80 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 290,292,679.25 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 33,343,449.76 100 110,243,657.63 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Tj.Baru
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 87,902,782.98 Kec. Tj.Baru
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 295,835,207.52 Kec. Tj.Baru
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 74,684,819.50 100 81,033,219.34 100 83,960,390.07 100 85,740,299.37 100 325,418,728.28 Kec. Tj.Baru
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Tj.Baru
URUSAN BUDAYA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 18,671,204.87 100 19,933,305.29 100 22,050,203.45 100 22,517,654.38 100 83,172,368.00 Kec. Tj.Baru
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 33,947,645.23 38,999,945.14 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 162,985,327.42 Kec. Tj.Baru
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 59,877,264.91 Kec. Tj.Baru
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 6,789,529.05 100 8,666,654.47 100 10,177,016.98 100 11,432,039.92 100 37,065,240.41 Kec. Tj.Baru
648,922,000.00 649,969,000.00 818,695,965.32 884,684,803.58 963,358,883.71 1,047,781,164.89 3,669,520,817.50J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 100 0.00 100 3,819,110.09 100 3,899,994.51 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 22,711,816.92
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 3,500,000.00 100 4,247,000.00 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 28,354,492.77
Kec. Lintau Buo
Utara
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 10,000,000.00 100 0.00 100 8,486,911.31 8,666,654.47 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 47,727,591.01
Kec. Lintau Buo
Utara
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 40,000,000.00 100 68,441,200.00 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 271,636,042.20
Kec. Lintau Buo
Utara
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 5,000,000.00 100 4,272,200.00 100 6,365,183.48 100 7,366,656.30 100 7,632,762.73 100 8,227,604.49 100 39,725,162.64
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 61,000,000.00 100 54,026,000.00 100 61,954,452.54 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 392,754,715.44
Kec. Lintau Buo
Utara
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 18,300,000.00 100 19,000,000.00 100 20,792,932.70 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 123,316,035.85
Kec. Lintau Buo
UtaraProgram peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 30,915,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,902,500.00
Kec. Lintau Buo
Utara
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 32,909,000.00 100 43,558,563.07 100 44,481,084.09 100 43,527,440.85 100 48,895,215.79 100 210,321,134.49
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 42,819,000.00 100 59,620,500.00 100 46,678,012.19 100 47,666,599.61 100 46,644,661.15 100 47,633,499.65 100 276,670,811.20
Kec. Lintau Buo
UtaraProgram pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 15,000,000.00 100 9,850,000.00 100 13,579,058.09 100 15,599,978.05 100 16,961,694.96 100 17,321,272.60 100 91,294,392.80
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 9,642,500.00 100 10,184,293.57 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 67,017,191.57
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 6,600,000.00 100 18,671,204.87 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 100,301,402.64
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 11,000,000.00 100 6,843,000.00 100 11,032,984.70 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 71,443,533.36Kec. Lintau Buo
Utara
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26Kec. Lintau Buo
Utara
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 100 100 12,630,600.00 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 125,012,635.11
Kec. Lintau Buo
Utara
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata154,093,000.00 149,341,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan208,739,500.00 90,256,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 8,000,000.00
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu6,000,000.00 19,000,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat
Program pengembangan lingkungan
sehat3,000,000.00 14,000,000.00
Program Pendidikan Politik Masyarakat 4,000,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 164,275,100.00 180,702,610.00 198,772,871.00 218,650,158.10 762,400,739.10 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 99,281,600.00 109,209,760.00 120,130,736.00 132,143,809.60 460,765,905.60 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 8,800,000.00 9,680,000.00 10,648,000.00 11,712,800.00 40,840,800.00 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,900,000.00 22,990,000.00 25,289,000.00 27,817,900.00 96,996,900.00 Kec. Tj.Baru
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 3,819,110.09 100 3,899,994.51 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 16,289,846.49 Kec. Tj.Baru
Program Pengembangan lingkungan
sehat
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 20,577,029.74 Kec. Tj.Baru
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 8,486,911.31 8,666,654.47 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Tj.Baru
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 193,138,874.92 Kec. Tj.Baru
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik Masyarakat 4,000,000 6,000,000.00 - -
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 6,365,183.48 100 7,366,656.30 100 7,632,762.73 100 8,227,604.49 100 29,592,207.00 Kec. Tj.Baru
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 61,954,452.54 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 271,014,740.39 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 20,792,932.70 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 87,478,437.42 Kec. Tj.Baru
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Tj.Baru
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 43,558,563.07 100 44,481,084.09 100 43,527,440.85 100 48,895,215.79 100 180,462,303.80 Kec. Tj.Baru
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 46,678,012.19 100 47,666,599.61 100 46,644,661.15 100 47,633,499.65 100 188,622,772.60 Kec. Tj.Baru
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 14,936,963.90 100 17,159,975.86 100 18,657,864.46 100 19,053,399.86 100 69,808,204.08 Kec. Tj.Baru
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,184,293.57 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 48,462,265.50 Kec. Tj.Baru
URUSAN BUDAYA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 18,671,204.87 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 83,191,550.52 Kec. Tj.Baru
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 87,902,782.98 Kec. Tj.Baru
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 11,032,984.70 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 50,177,622.08 Kec. Tj.Baru
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19 Kec. Tj.Baru
639,367,000.00 582,679,000.00 620,968,205.29 685,756,347.54 696,893,879.22 764,426,776.55 2,758,045,208.60J U M L A H
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 100 0.00 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 30,711,566.96
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang 100 % 100 6,000,000.00 100 6,000,000.00 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 31,709,985.38
Kec. Batipuh
Selatan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 10,000,000.00 100 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18,554,926.06
Kec. Batipuh
Selatan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 64,133,900.00 100 45,097,000.00 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 300,047,405.23
Kec. Batipuh
Selatan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % 100 15,000,000.00 - - - - - 15,000,000
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 7,000,000.00 100 8,500,000.00 100 7,213,874.61 100 7,799,989.03 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 44,712,886.19
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 72,000,000.00 100 64,407,000.00 100 61,105,761.41 100 62,399,912.22 100 61,062,101.87 100 68,592,239.50 100 386,755,482.64
Kec. Batipuh
Selatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 18,000,000.00 100 14,960,000.00 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 112,567,673.63
Kec. Batipuh
SelatanProgram peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 15,881,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,881,800.00
Kec. Batipuh
Selatan
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 14,732,000.00 100 16,973,822.61 100 17,333,308.95 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 83,908,988.86
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 50,000,000.00 100 67,937,000.00 100 50,921,467.84 100 51,999,926.85 100 52,581,254.39 100 54,562,008.69 100 311,394,214.14
Kec. Batipuh
SelatanProgram pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 12,000,000.00 100 8,000,000.00 100 10,184,293.57 100 10,399,985.37 100 10,177,016.98 100 10,392,763.56 100 63,419,970.75
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 10,000,000.00 100 8,300,000.00 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 100 12,914,000.00 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 64,274,963.44
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 15,000,000.00 100 15,000,000.00 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 80,574,058.88Kec. Batipuh
Selatan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40Kec. Batipuh
Selatan
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 100 10,000,000.00 100 6,000,000.00 0.00 4,333,327.24 0.00 0.00 100 20,749,521.78
Kec. Batipuh
Selatan
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata203,500,000.00 181,162,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan120,752,300.00 106,788,000.00
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat Jumlah APIP yang mengikuti diklat 5,000,000.00 7,000,000.00
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Program peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu5,000,000.00 19,000,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat11,800,000.00
2018 - 2021 2018 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan administrasi perkantoran
yang ditata 199,278,200.00 219,206,020.00 241,126,622.00 265,239,284.20 924,850,126.20
Kec. Batipuh
Selatan
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur
yang disediakan 117,466,800.00 129,213,480.00 142,134,828.00 156,348,310.80 545,163,418.80
Kec. Batipuh
Selatan
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparaturJumlah APIP yang mengikuti diklat 7,700,000.00 8,470,000.00 9,317,000.00 10,248,700.00 35,735,700.00
Kec. Batipuh
SelatanProgram peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keungan
Persentase Laporan Keuangan dan
LAKIP yang disusun tepat waktu 20,900,000.00 22,990,000.00 25,289,000.00 27,817,900.00 96,996,900.00
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPersentase sekolah sehat % 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 21,434,103.93
Kec. Batipuh
Selatan
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2016 2017 - 2021 2016 2016 - 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
N0 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)Kondisi Kinerja pada
Awal RPJMD (2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(6)
PD penang-
gung jawab2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Pengembangan lingkungan
sehat
URUSAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan yang
dilaksanakan
100 % 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 20,577,029.74Kec. Batipuh
Selatan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Tingkat pemeliharaan kantrantibmas
yang dilaksanakan100 % 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec. Batipuh
Selatan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Persentase aktivitas keagamaan yang
diikuti100 % 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 193,138,874.92
Kec. Batipuh
Selatan
Program Kemitraan Pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase pelaksanaan kegiatan seni
dan budaya100 % - - - -
Program Pendidikan Politik MasyarakatPersentase pelaksanaan pemilihan
dan pelantikan wali nagari% 0.00 4,333,327.24 0.00 0.00 100 4,333,327.24
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase perekaman dan
pencetakan KTP-el dan KIA% 100 7,213,874.61 100 7,799,989.03 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 30,441,199.04
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase partisipasi masyarakat
dalam pembangunan% 100 61,105,761.41 100 62,399,912.22 100 61,062,101.87 100 68,592,239.50 100 253,160,014.99
Kec. Batipuh
Selatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat
dalam membangun nagari% 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 77,457,821.50
Kec. Batipuh
Selatan
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase distribusi raskin kepada
RTS% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec. Batipuh
Selatan
Program Penanggulangan KemiskinanPersentase distribusi raskin kepada
RTS% 100 16,973,822.61 100 17,333,308.95 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 70,322,226.39
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase organisasi pemuda di
kecamatan yang difasilitasi100 % 100 50,921,467.84 100 51,999,926.85 100 52,581,254.39 100 54,562,008.69 100 210,064,657.77
Kec. Batipuh
Selatan
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase penyelenggaraan
kompetisi olahraga100 % 100 11,202,722.92 100 11,439,983.91 100 11,194,718.68 100 11,432,039.92 100 45,269,465.42
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN STATISTIK
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahProfil kecamatan 0 % 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 35,161,113.19
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN BUDAYA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Persentase kegiatan seni budaya yang
diikuti100 % 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 51,442,574.34
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG - - - -
ADMINISTRASI PEMERINTAH
Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat
Cakupan pelayanan PATEN yang
memenuhi standar% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kec. Batipuh
Selatan
URUSAN KEUANGAN
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Cakupan pelunasan PBB % 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 52,741,669.79Kec. Batipuh
Selatan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Persentase Evaluasi Rancangan
Pernag tentang APB Nagari yang
diselesaikan tepat waktu
% 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 28,128,890.55Kec. Batipuh
Selatan
647,268,000.00 610,597,000.00 603,092,496.38 666,919,096.20 680,519,296.52 745,888,224.72 2,696,419,113.81J U M L A H
FORM 05. KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD TAHUN 2016-2021
KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 2 11 01DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
1 03
1 03 2 11 01 30Program pembangunan infrastruktur
pedesaanY
Penyediaan dokumen perencanaan
pengembangan pasar nagari
1 03
1 03 3 03 01 DINAS PERTANIAN
1 03
1 03 3 03 01 24
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
YPeningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Peningkatan pengelolaan irigasi
partisipatif
1 03
1 06 Sosial
1 06 4 04 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
1 06
1 06 4 04 01 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan SosialT
Terlaksananya program pelayanan dan
rehabilitasi kesejateraan sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2 01 Tenaga Kerja
2 01
2 01 2 12 01
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
2 01
2 01 2 12 01 15Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga KerjaY
Persentase (%) Pencari kerja yang
ditempatkan (IKU)%
90.91 66.15 68.46 70.39 73.73 5,384 3,678 4,279 4,760
2 01 2 12 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja YPersentase penurunan angka
pengangguranOrang
879 1743 1904 1917 1932 1,030 1,566 1,593 1,772
2 01 2 12 01 17Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga KetenagakerjaanT
Persentase (%) Kasus yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama%
14 4.87 4.73 4.59 4.45 745 745 549 1,153 1,283
2 01 2 12 01 17Persentase (%) Pekerja/buruh peserta
program Jamsostek
2 03 Pangan
2 03 2 03 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 03 2 03 01 15Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunanY
Ketersediaan minimal terhadap energi
dan protein:Kg/Kapita/Tahun 275.96 284.25 292.79 301.58 310.64 5,931 5,931 5,376 7,106 7,951
2 03 3 03 01 DINAS PERTANIAN
2 03 3 03 01 16Program Peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
2 03 3 03 01 17Program Peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
2 04 Pertanahan
2 04 2 11 01DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
2 04 2 11 01 16Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanahT
2 04 3 02 01DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH
RAGA
2 04 3 02 01 16Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanahT
2 05 Lingkungan Hidup
2 05 2 03 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 05 2 03 01 17Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya AlamY
Peningkatan lokasi perlindungan dan
konservasi sumber daya ikanKali
50 50 480 480 480 1,695 1,695 4,500 4,950 5,445
2 05 3 03 01 DINAS PERTANIAN
2 05
2 05 3 03 01 17Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya AlamY Peningkatan penanganan lahan kritis
2 05 3 03 01 17 Kerusakan kawasan hutan
2 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 08Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 11 2 11 01DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
2 11 2 11 01 15Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusifY
Pengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokal
Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam
pengembangan usaha%
2 11 2 11 01 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
YPengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokalWirausahawan yang dibina %
1.50 1.50 3 5 6
Orang
1500 1000 1000 1000 1000 3,236 3,236 694 944 1,020
rata-rata 5,0-7,0%
Kode RekeningBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD KabupatenIndikator Kinerja Daerah (outcome)Arah Kebijakan Daerah
Status
Program
Prioritas
Target Nasional APBD Kab APBD Provinsi APBN (Dana Prioritas Nasional) KL APBN DAKSATUAN Target Kabupaten/Kota SATUAN Target Provinsi SATUAN
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kode RekeningBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD KabupatenIndikator Kinerja Daerah (outcome)Arah Kebijakan Daerah
Status
Program
Prioritas
Target Nasional APBD Kab APBD Provinsi APBN (Dana Prioritas Nasional) KL APBN DAKSATUAN Target Kabupaten/Kota SATUAN Target Provinsi SATUAN
2 11 2 11 01 17Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahY
Pengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokalUMKM yang difasilitasi permodalan KUMKM
575 575 600 600 600
2 11 2 11 01 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
KoperasiT
Pengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokalPersentase koperasi aktif %
1.50 1.50 3 5 6 1,250 1,250 1,967 2,492 2,691
2 12 Penanaman Modal
2 12
2 12 2 12 01
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
2 12
2 12 2 12 01 15Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasiT Kegiatan
20 23 23 23 23
2 12 2 12 01 16Program peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasiT PMDN dan PMA %
80 80 80 80 80 1,743 1,743 1,788 1,838 1,898
2 13 Kepemudaan dan Olahraga
2 13
2 13
2 13 3 02 01DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH
RAGA
2 13
2 13 3 02 01 15Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan PemudaT Jumlah organisasi pemuda
2 13 3 02 01 16Program peningkatan peran serta
kepemudaanT
Persentase organisasi kepemudaan
(OKP) yang aktif%
100 20 40 60 80 2,669 2,746 2,642 2,722
2 13 3 02 01 20Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahragaT Persentase cabang olahraga yang aktif %
100 20 40 60 80 7,891 7,891 9,321 10,808 9,682
2 13 3 02 01 21Program peningkatan sarana dan prasarana
olahragaT
Persentase lapangan olahraga yang
dimanfaatkan%
30 30 0 40 50 3,044 3,044 1,854 1,783 2,124
2 13
2 14 Statistik
2 14
2 14
2 14 4 04 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
2 14
2 14 4 04 01 15Program Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik DaerahT
Meningkatnya data/informasi / Statistik
daerah
3 01 Kelautan dan Perikanan
3 01 2 03 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3 01 2 03 01 20 Program pengembangan budidaya perikanan YPeningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya%
10.28 11 11.56 11.38 11.5 1,850 1,850 2,927 3,073 3,269
3 01 2 03 01 21 Program pengembangan perikanan tangkap YPeningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Peningkatan produksi perikanan
kelompok nelayan tangkapTon
217,027.90 217,960 220,586 223,266 225,967 3,996 3,996 4,196 3,975 4,094
3 01 2 03 01 23Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikananY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianPeningkatan Produksi perikanan olahan Ton
17,585 18,572 19,314 20,087 20,890 667.1 667.1 712.6 700 771
3 01 2 03 01 23 Tingkat Konsumsi Ikan
3 01 2 03 01 25 Program Pemberdayaan Penyuluh Perikanan YPeningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
3 02 Pariwisata
3 02
3 02 3 02 01DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH
RAGA
3 02
3 02 3 02 01 15Program Pengembangan Pemasaran
PariwisataY
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Pemasaran PariwisataJumlah kunjungan wisata %
78.27 10.25 15.25 20.25 25.25 5,400 5,670 5,670 6,124 6,714
3 02 3 02 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata YPeningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana
destinasi wisata unggulanDestinasi
3 3 4 4 4
Destinasi
16 16 16 16 16 6,957 6,957 7,306 7,903 8,693
3 02 3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan YPeningkatan Promosi dan
Kerjasama Pemasaran PariwisataTerbentuknya kelompok sadar wisata
3 02 3 02 01 18 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Y Peningkatan SDM Pelaku Wisata Pelaku36 66 96 126 156
Lokasi10 10 10 10 10 4,458 4,621 4,621 4,991 5,440
3 03 Pertanian
3 03 2 03 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3 03 2 03 01 16Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianpangan Kab. Tanah Datar Unit
124 60 60 60 60
3 03
3 03 3 03 01 DINAS PERTANIAN
3 03
3 03 3 03 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani YPeningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianJumlah petani yang mengikuti pelatihan
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 03 3 03 01 16Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Jumlah volume komoditi pertanian yang
dipasarkan STA%
2 3 4 5 6 1,921 1,921 2,013 2,155 2,332
3 03 3 03 01 16
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
Penumbuhan UP3HP
3 03 3 03 01 17Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Peningkatan Produktivitas pertanian
(ton/Ha)
3 03 3 03 01 17
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
Padi
3 03 3 03 01 17 Jagung
3 03 3 03 01 17 Kakao
3 03 3 03 01 18Program Peningkatan Produksi
Pertanian/PerkebunanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianPeningkatan produksi pertanian utama %
3.5 5.3 9.4 13.2 17.1Hektar
530000 530000 530000 530000 530000 4,280 4,280 4,485 4,803 5,196
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 03 3 03 01 19Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapanganY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 03 3 03 01 20Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternakY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianPengurangan kasus penyakit rabies
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kode RekeningBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD KabupatenIndikator Kinerja Daerah (outcome)Arah Kebijakan Daerah
Status
Program
Prioritas
Target Nasional APBD Kab APBD Provinsi APBN (Dana Prioritas Nasional) KL APBN DAKSATUAN Target Kabupaten/Kota SATUAN Target Provinsi SATUAN
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 03 3 03 01 21Program peningkatan produksi hasil
peternakanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianPeningkatan produksi Peternakan %
3.13 1.22 1.49 1.61 1.74 4,531 4,531 13,025 20,268 22,323
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 03 3 03 01 22Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi PeternakanY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanian
Peningkatan transaksi Jual Beli di Pasar
Ternak ( Sapi, kerbau dan kambing)Kelompok
10 11 13 14 15 14,142 14,142 6,865 6,974 7,064
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 03 3 03 01 24Program Pengembangan Jaringan Irigasi
PertanianY
Peningkatan produksi dan
produktifitas hasil pertanianPemberdayaan GP3A/P3A
Mendorong pengembangan
ekonomi sesuai tema pada masing-
masing koridor
3 05 Energi dan Sumberdaya Mineral
3 05
3 05 2 11 01
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
3 05
3 05 2 11 01 17Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan T
Optimalisasi pendataandan koordinasi
ketenagalistrikan%
83.36 85 88.57 92.16 95.01 1,945 1,945 2,300 2,730 2,822
3 05 2 11 01 18Program pembinaan dan pengawasan bidang
energiT
Terawasinya pendistribusian BBM dan
LPG di tingkat SPBU, agen dan
pangkalan
%
0 20 4.8 7.1 9.5 260 260 530 525 555
3 05 2 11 01 19
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Data dan Informasi Sumber Daya Mineral dan
Geologi
TPersentase data dan informasi geologi
dan sumberdaya mineral%
0 100 100 100 100 610 610 300 330 363
3 05 2 11 01 20Program Pengembangan dan Pengelolaan
Data dan Informasi Air TanahT Persentase data dan informasi air tanah
3 05 2 11 01 21Program Pengembangan dan Pengelolaan
EnergiT
Optimalisasi pendataan dan koordinasi
pengembangan
3 06 Perdagangan
3 06
3 06 2 11 01DINAS KOPERASI UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 06
3 06 2 11 01 15Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdaganganY
Pengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokal
Meningkatnya akurasi alat ukur melalui
tera-tera ulang UTTP%
7.48 3.57 8.33 8.33 8.33 1,323 1,323 800 1,401 1,635
3 06 2 11 01 18Program Peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeriY
Pengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokalJumlah kerjasama perdagangan %
3 5.5 6 6.3 6.3 3,643 3,063 3,063 3,827 5,572
3 06 2 11 01 19Program pembinaan pedagang kaki lima dan
asonganY
Pengembangan UMKM berbasis
sumberdaya lokalJumlah pedagang yang dibina
3 06 2 11 01 20Program Pembangunan Sarana dan
prasarana perdaganganY
Persentase pasar layak bagi pedagang
(%)
3 07 Perindustrian
3 07
3 07 2 11 01DINAS KOPERASI UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07
3 07 2 11 01 15Program Peningkatan kapasitas iptek sistem
produksiY
Mendorong Pengembangan One
Vilage One Produk (OVOP)Peningkatan produk yang bersertifikat
3 07 2 11 01 16Program Pengembangan Industri Kecil dan
MenengahY
Mendorong Pengembangan One
Vilage One Produk (OVOP)Peningkatan jumlah IKM formal Unit Usaha
70 85 85 90 95 2,973 2,973 3,325.70 5,442 5,811
3 07 2 11 01 17Program Peningkatan kemampuan teknologi
industriY
Mendorong Pengembangan One
Vilage One Produk (OVOP)
IKM yang menerapkan teknologi tepat
guna
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4
4 01 Administrasi Pemerintahan
4 01
4 01 2 12 01
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
4 01
4 01 2 12 01 17Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
InformasiY
Cakupan jenis izin yang dilayani secara
elektronik
4 01 2 12 01 22Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada MasyarakatY Cakupan izin yang diterbitkan tepat waktu Ratio
3.16 3.2 3.3 3.4 3.5 670 670 700 750 810
4 02
4 02 4 04 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
4 02 4 04 01 15
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
T
4 03 Perencanaan
4 03 2 11 01DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
4 03
4 03 2 11 01 18Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuhT
Persentase peningkatan kualitas
Infrastruktur pendukung wilayah strategis
cepat tumbuh
4 03 2 11 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah T
4 03 3 03 01 DINAS PERTANIAN
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kode RekeningBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Pembangunan Daerah RPJMD KabupatenIndikator Kinerja Daerah (outcome)Arah Kebijakan Daerah
Status
Program
Prioritas
Target Nasional APBD Kab APBD Provinsi APBN (Dana Prioritas Nasional) KL APBN DAKSATUAN Target Kabupaten/Kota SATUAN Target Provinsi SATUAN
4 03
4 03 3 03 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi T Rancangan kehutanan
4 03 3 03 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah T
4 03 Keuangan
4 04
4 04 2 12 01
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
4 04
4 04 2 12 01 15Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerahT Cakupan peningkatan PAD
4 04 2 12 01 18Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Penerimaan Pendapatan DaerahT Cakupan peningkatan PAD
4 04 4 04 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
4 04
4 04 4 04 01 15Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerahT
Meningkatnya Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4 04 4 04 01 17Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagariT
Terlaksananya program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan nagari
4 04
4 05
J U M L A H
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah tersebut. Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada Tabel 9.1 dan 9.2:
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 2
Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 PDRB
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juta rupiah 9,875,980.50 10,657,597.25 11,514,149.20 12,442,903.73 13,580,243.76 14,825,346.77 16,240,692.98 16,240,692.98
Laju Pertumbuhan riil PDRB % 5.31 5.55 5.67 5.79 5.91 6.03 6.15 6.15
2 Inflasi kabupaten % 2.07 2.24 2.42 2.72 2.96 3.2 2.6 2.6
3 PDRB perkapita menurut lapangan usaha juta rupiah 28.64 30.82 32.99 35.17 37.34 39.52 41.69 41.69
4 Indeks Gini 0.332 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
% 94.71 94.77 94.82 94.88 94.94 95 95 95
6 Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani kasus 293 280 270 260 250 240 240 240
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN
7 Angka Melek Huruf % 98.7 98.76 98.82 98.88 99 99 99.06 99.06
8 Angka rata-rata lama sekolah tahun 7.93 8.03 8.13 8.18 8.28 8.33 8.38 8.38
9 Angka partisipasi kasar %
PAUD % 53.46 58.8 64.14 60.48 74.82 80 85.5 85.5
SD/MI % 105.45 105.51 105.57 105.63 105.69 105.75 105.81 105.81
SMP/MTs % 103.22 103.29 103.36 103.43 103.5 103.57 103.64 103.64
SMA/SMK/MA % 81.2 82.2 - - - - - -
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 3
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
10 Angka pendidikan yang ditamatkan :
SD/MI % 25.30 24.80 24.30 23.80 23.30 22.80 22.30 22.30
SMP/MTs % 16.53 16.03 15.53 15.03 14.53 14.03 13.53 13.53
SMA/SMK/MA % 18.10 17.60 - - - - - -
Angka partisipasi murni (APM) %
11 APM SD/MI % 90.67 90.89 91.11 91.33 91.55 91.77 91.99 91.99
12 APM SMP/MTs % 81.69 81.73 81.77 81.81 81.85 81.89 81.93 81.93
13 APM SMA/SMK/MA % 62.88 63.3 - - - - - -
KESEHATAN
14 Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000
kelahiran hidup 986,1 986,79 986,92 987,31 987,69 988,06 988.42 988.42
15 Angka/Usia harapan hidup tahun 68.75 68.9 69 69.1 69.25 69.35 69.5 69.5
16 Persentase balita gizi buruk % 0.20 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2
PERTANAHAN
17 Persentase penduduk yang memiliki lahan (rasio)
% 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
TENAGA KERJA
18 Rasio penduduk yang bekerja % 95.54
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
KEBUDAYAAN
19 Jumlah grup kesenian grup/kelompok 270 270 270 270 270 270 270 270
20 Jumlah gedung kesenian unit 12 12 12 12 12 12 12 12
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21 Jumlah klub olahraga klub 266 271 287 297 307 317 327 327
22 Jumlah gedung olahraga unit 562 562 562 562 562 562 562 562
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 4
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ASPEK PELAYANAN UMUM
FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
23 Angka partisipasi sekolah
Usia 7 – 12 100 100 100 100 100 100 100 100
Usia 13 – 15 98.02 98.03 98.04 98.04 98.05 98.05 98.05 98.05
Usia 16 – 18 88.33 88.35 88.45 88.50 88.60 88.65 88.65 88.65
24 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SD/MI 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85
SMP/MTs 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84
25 Rasio guru/murid :
SD/MI 14 14 14 14 14 14 14 14
SMP/MTs 8 8 8 8 8 8 8 8
26 Rasio guru/murid per kelas rata-rata
SD/MI 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
SMP/MTs 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
PENDIDIKAN MENENGAH
27 Angka partisipasi sekolah 7,655.25 - - - - - -
28 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 29.95 29.95 - - - - - -
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 5
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
sekolah
29 Rasio guru/murid SMA/SMK/MA 9 9 - - - - - -
30 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 0.21 - - - - - - -
31 Penduduk >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
% 98.7 98.76 98.82 98.88 99 99 99.06 99.06
32 Rasio guru/murid per kelas rata-rata per 1.000 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
FASILITAS PENDIDIKAN
33 Gedung SD/MI kondisi baik 33.66 41.01 45.88 51.59 59 65.21 70 70
34 Gedung SMP/MTs kondisi baik 32.03 39.73 47.23 54.73 62 69.73 70 70
35 Gedung SMA/SMK/MA kondisi baik - - - - - -
36 Angka Putus Sekolah SD/MI % 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
37 Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
38 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA % 0.65 0.6 - - -- - - -
39 Angka Kelulusan SD/MI % 100 100 100 100 100 100 100 100
40 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100 100
41 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA % 100 100 - - - - - -
42 Angka Melanjutkan Sekolah (SD/MI ke SMP/MTs)
% 104.89 104,99 105.09 105.19 105.29 105.39 105.49 105.49
43 Angka Melanjutkan Sekolah (SMP/MTs keSMA/SMK/MA)
% 89.03 90.23 91.43 92.63 93.83 95.03 96 96
44 Guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S-1 %
- SD/MI % 82.15 83.37 85.29 86.86 88.43 90 92 92
- SMP/MTs % 85.34 86.47 87.6 88.73 89.86 90.99 92 92
- SMA/SMK/MA % 91.35 92 - - - - - -
KESEHATAN
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 6
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
45 Rasio posyandu per satuan balita 22.40 18.43 18.07 17.89 17.71 17.54 17.36 17.36
46 Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk
2.73 2.73 2.72 2.71 2.71 2.70 2.70 2.70
47 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0.012 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
48 Rasio Dokter per satuan penduduk :
- Dokter umum per 100.000 penduduk
15.44 15.45 15.49 15.51 15.53 15.57 15.58 15.58
- Dokter gigi per 100.000 penduduk
5.79 5.82 5.85 5.88 5.91 5.94 5.97 5.97
49 Rasio Perawat per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk
72 80 120 150 150 180 180 180
Rasio Bidan per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk
87 90 100 110 110 120 120 120
50 Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani
% 68 71 75 79 83 87 87 87
51 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 73 76 79 82 85 88 88 88
52 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 82 86 95 100 100 100 100 100
53 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
54 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
% 100 100 100 100 100 100 100 100
55 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 100 100 100 100 100 100 100 100
56 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 37.6 100 100 100 100 100 100 100
57 Cakupan kunjungan bayi % 79.4 86 90 95 100 100 100 100
58 Cakupan puskesmas % 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 7
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
59 Cakupan pembantu puskesmas % 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
% 49.51 52.83 56.16 59.49 62.81 66.14 66.14 69.46
61 Rasio Jaringan Irigasi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
62 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
63 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 69 77 85 92 100 100 100 100
64 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027
65 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
66 Rasio rumah layak huni n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
67 Rasio permukiman layak huni n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
68 Panjang jalan dilalui Roda 4 km/total jumlah
penduduk 0.0044 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043
69 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
70 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
km 744.10 764.00 784.00 804.00 824.00 844.00 844.00 844.00
71 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
72 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
73 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
74 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 8
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
75 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
76 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 41.42 50.87 60.31 69.76 79.21 88.66 88.66 98.11
77 Lingkungan pemukiman (kawasan kumuh) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
78 Jumlah penduduk pengguna air bersih % 72,28 75 80 85 90 95 100 100
79 Rumah tangga pengguna listrik % 88.40 91 93 95 97 99 100 100
80 Rumah tangga ber-Sanitasi % 75,44 77 79 82 85 88 90 90
81 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
% 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31
82 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
83 IMB yang diterbitkan IMB 263 195 220 245 270 295 295 1,520
84 Ruang publik yang berubah peruntukannya n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
85 Lingkungan pemukiman kumuh n/a
86 Rumah layak huni n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
87 Rumah tidak layak huni unit 2,902 2,201 1,575 1,060 668 623 393 393
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
88 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
per 10.000 1.24 1.24 1.75 2.08 2.26 2.34 2.34 2.41
89 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
per 10.000 20.7 20.7 20.11 19.22 18.14 16.94 16.94 15.68
90 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
% 1.06 1.06 1.9 2.74 3.58 4.42 4.42 5.26
91 Penegakan PERDA % 25 25 40 50 65 75 75 75
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 9
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
92 Cakupan patroli petugas Satpol PP % 15 15 40 50 65 75 75 75
93 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
orang 4 4 4 4 4 4 4 4
94 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 25 25 40 50 65 75 75 75
95 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
% 20 33.33 53.7 70.37 87.04 100 100 100
96 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 20 33.33 53.7 70.37 87.04 100 100 100
SOSIAL
97 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
buah 15 15 15 15 15 15 15 15
98 PMKS yg memperoleh bantuan sosial orang 22,009 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 27,000 27,000
99 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
jenis PMKS 25 25 25 25 25 25 25 25
FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA
100 Angka partisipasi angkatan kerja orang 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144
101 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
102 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66
103 Angkatan kerja 15 tahun ke atas orang 218,086 218,973 219,778 220,402 220,923 221,356 221,356 221,356
104 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas orang 246,407 247,771 249,213 250,621 252,078 253,564 253,564 253,564
105 Pencari kerja yang ditempatkan orang 135 150 165 180 195 210 210 210
106 Tingkat pengangguran terbuka % 4.46 4.41 4.36 4.31 4.26 4.21 4.21 4.21
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 10
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
107 Keselamatan dan perlindungan % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
108 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
109 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08
110 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
111 Rasio KDRT 0.85 0.84 0.82 0.8 0.78 0.76 0.76 0.74
112 Jumlah Kasus KDRT yang ditangani kasus 55 53 48 43 39 35 35 35
113 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
114 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 97.81 97.82 97.83 97.84 97.84 97.86 97.86 97.86
115 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
PANGAN
116 Regulasi ketahanan pangan regulasi 1 1 2 2 2 2 2 2
Ketersediaan pangan utama % 237.02 605.83 309.7 316.69 323.85 331.3 331.3 331.3
117 PERTANAHAN
118 Persentase luas lahan bersertifikat % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
119 Penyelesaian kasus tanah Negara % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
120 Penyelesaian izin lokasi % 0 5 5 5 5 5 5 25
LINGKUNGAN HIDUP
121 Persentase penanganan sampah % 10.89 15 20 25 30 35 35 40
122 Persentase Penduduk berakses air minum % 69 77 85 92 100 100 100 100
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 11
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(air bersih)
123 Persentase Luas pemukiman yang tertata % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
124 Pencemaran status mutu air n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
125 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
126 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
127 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
128 Penegakan hukum lingkungan % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
129 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
85.06 100 100 100 100 100 100 100
130 Rasio bayi berakte kelahiran n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
131 Rasio pasangan berakte nikah n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
132 Kepemilikan KTP % 85.06 100 100 100 100 100 100 100
133 Kepemilikan akta kelahiran % 26.74 31.00 36.00 41.00 46.00 52.00 52.00 52.00
134 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada
135 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
136 (Rata-rata) Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
kelompok 15 15 15 15 15 15 15 15
137 Jumlah kelompok binaan PKK kelompok 14 14 14 14 14 14 14 14
138 Jumlah LSM (pemberdayaan masyarakat dan perempuan)
LSM 1 1 1 1 1 1 1 1
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 12
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
139 LPM Berprestasi kelompok 3
140 PKK aktif kelompok 90 90 90 90 90 90 90 90
141 Posyandu aktif kelompok 599 599 599 599 599 599 599 599
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
142 Rata-rata jumlah anak per keluarga (versi Badan Taskin)
anak 3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2
143 Rasio akseptor KB % 68.45 68.86 69.68 70 70.65 71.05 71.05 71.05
144 Cakupan peserta KB aktif % 68.45 68.86 69.68 70 70.65 71.05 71.05 71.05
145 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
PERHUBUNGAN
146 Jumlah arus penumpang angkutan umum orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
147 Rasio izin trayek 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465
148 Jumlah uji kir angkutan umum buah 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495
149 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis buah 3 3 3 3 3 3 3 3
150 Angkutan darat angkutan 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079
151 Kepemilikan KIR angkutan umum buah 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495
152 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
hari 30 30 30 30 30 30 30 30
153 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
- Bus rupiah 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
- Mobil penumpang rupiah 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
154 Pemasangan Rambu-rambu unit 79
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
156 Jumlah jaringan komunikasi unit 106 110 114 118 122 126 126 126
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 13
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
157 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk per 1.000 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
158 Jumlah surat kabar nasional/lokal jenis 18 18 18 18 18 18 18 18
159 Jumlah penyiaran radio/TV lokal stasiun 7 7 7 7 7 7 7 7
160 Web site milik pemerintah daerah ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada
161 Pameran/expo kali n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
162 Persentase koperasi aktif % 89.95 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 92.95
163 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM unit 1846 1919 1996 2076 2159 2245 2245 2335
164 Jumlah BPR/LKM unit 21 21 21 21 21 21 21 21
165 Usaha Mikro dan Kecil unit 239 12 14 14 14 14 14 321
PENANAMAN MODAL
166 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) :
PMDN 42 47 52 57 62 67 72 72
PMA 1 1 1 1 1 1 1 1
167 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
milyar 87,990 92,389 97,009 101,859 106,952 112,300 117,915 117,915
168 Rasio daya serap tenaga kerja % 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
169 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
milyar 87,990 92,389 97,009 101,859 106,952 112,300 117,915 117,915
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
170 Jumlah organisasi pemuda organisasi 145 205 265 305 365 415 415 415
171 Jumlah organisasi olahraga organisasi 30 30 30 30 30 30 30 30
172 Jumlah kegiatan kepemudaan kali 6 6 6 6 6 6 6 6
173 Jumlah kegiatan olahraga event 9 9 9 9 9 9 9 9
174 Gelanggang / balai remaja (selain milik unit 11 11 11 11 11 11 11 11
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 14
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
swasta)
175 Lapangan olahraga unit 552 552 552 552 552 552 552 552
STATISTIK
176 Buku ”kabupaten dalam angka” ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
177 Buku ”PDRB kabupaten” ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PERSANDIAN
KEBUDAYAAN
178 Penyelenggaraan festival seni dan budaya event 4 6 8 10 10 10 10 48
179 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (yang representatif)
buah 3 0 0 1 1 0 0 5
180 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
situs 67 70 75 80 85 90 90 90
PERPUSTAKAAN
181 Jumlah perpustakaan daerah unit 1 1 1 1 1 1 1 1
182 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
orang 7,706 7,939 8,188 8,456 8,751 8,760 9,066 9,066
183 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
judul buku 30,830 1,000 1,075 1,115 1,135 1,155 1,155 38,715
KEARSIPAN
184 Pengelolaan arsip secara baku SKPD 37 39 39 39 39 39 39 39
185 Peningkatan SDM pengelola kearsipan jumlah
kegiatan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
186 Produktivitas padi ton/ha 5.31 5.52 5.69 5.80 5.92 5.98 5.98 6.00
187 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan % 33.88 33.09 32.72 32.35 31.97 31.6 31.6 31.23
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 15
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
terhadap PDRB
188 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
% 3.4 12.9 12.83 12.68 12.53 12.39 12.39 12.24
189 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras/perkebunan tahunan) terhadap PDRB
% 9.03 8.95 8.88 8.8 8.73 8.65 8.65 8.58
190 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
% 33.88 33.09 32.72 32.35 31.97 31.6 31.6 31.23
191 Cakupan bina kelompok petani % 100 100 100 100 100 100 100 100
KEHUTANAN
192 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ha 925 0.5 - - - - - -
193 Luas lahan kritis ha 73,041.30 71,303.30 - - - - - -
194 Kerusakan Kawasan Hutan ha 420 405 - - - - - -
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
195 Pertambangan tanpa ijin ha 2 1.5 - - - -- - -
196 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
% 3.47 3.61 - - - - - -
PARIWISATA
197 Kunjungan wisata orang 984,929 1,005,000 1,025,000 1,050,000 1,075,000 1,100,000 1,125,000 7,364,929
- Wisatawan Asing orang 115,444 117,797 120,141 123,071 126,001 128,932 131,862 863,248
- Wisatawan Domestik orang 869,485 887,203 904,859 926,929 948,999 971,068 993,138 6,501,681
KELAUTAN DAN PERIKANAN
198 Produksi perikanan ton 4,398.90 4,531.00 4,667.00 4,807.00 4,951.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00
199 Konsumsi ikan kg/kp/th 33.10 36.70 39.20 41.90 44.80 47.90 47.90 47.90
200 Cakupan bina kelompok nelayan kelompok 34 35 36 37 38 39 39 40
201 Produksi perikanan kelompok nelayan ton 1,936.30 1,965.30 1,994.30 2,024.30 2,054.30 2,085.30 2,085.30 2,085.30
PERDAGANGAN
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 16
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
202 Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB
% 12 12.04 12.09 12.1 12.18 12.22 12.22 12.27
203 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
kelompok 434 434 434 434 434 434 434 434
PERINDUSTRIAN
204 Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB
% 12.52 12.76 13 13.24 13.48 13.75 13.75 13.96
205 Pertumbuhan Industri % 7.2 - 4 4 4 4 4 4
206 Cakupan bina kelompok pengrajin kelompok 12 - 12 12 12 12 12 12
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
207 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada
208 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada
209 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada
210 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
211 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
buah 12 12 12 12 12 12 12 12
212 Kegiatan pembinaan politik daerah buah 2 - - - 2 2 2 4
213 Pertumbuhan ekonomi % 5.88 5.98 6.08 6.18 6.28 6.38 6.38 6.38
214 Kemiskinan % 5.29 5.23 5.18 5.12 5.06 5 5 5
215 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada
216 Sistim Informasi Manajemen Pemda sistem 6 7 8 8 8 8 8 8
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 17
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
217 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat ada tidaknya
survey ada ada ada ada ada ada ada ada
ASPEK DAYA SAING DAERAH
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
218 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
219 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
220 Produktivitas total daerah n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
PERTANIAN
221 Nilai tukar petani n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR
PERHUBUNGAN
222 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % 0.253 0.247 0.241 0.235 0.229 0.224 0.224 0.219
223 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
orang 205,657 265,298 324,938 384,579 444,219 444,219 503,860 563,500
224 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
orang 21,060 27,167 33,275 39,382 45,490 45,490 51,597 57,704
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
225 Ketaatan terhadap RTRW n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
226 Luas wilayah produktif n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
227 Luas wilayah industri n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
228 Luas wilayah kebanjiran n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 18
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
229 Luas wilayah kekeringan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
230 Luas wilayah perkotaan ha 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
231 Jumlah Bank Nasional (tidak Termasuk cabang)
unit 3 3 3 3 3 3 3 3
232 Jumlah Bank Lokal (BPR) unit 21 21 21 21 21 21 21 21
233 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
234 Jenis, kelas, dan jumlah restoran buah 220 220 220 220 220 220 220 220
235 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel buah 12 13 13 13 13 13 13 13
LINGKUNGAN HIDUP
236 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
% 68 76 85 92 100 100 100 100
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
237 Rasio ketersediaan daya listrik n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
238 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
% 88.4 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 93.5 94.5
239 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FOKUS IKLIM BERINVESTASI
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
240 Angka kriminalitas
Angka Kriminalitas (Jumlah kasus kriminalitas)
kasus 495 485 475 465 455 450 450 450
241 Jumlah demo kali 4 0 0 0 0 0 0 0
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 19
NO. ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
242 Lama proses perijinan:
SIUP hari 3 3 3 3 3 3 3 3
TDP hari 3 3 3 3 3 3 3 3
IUI hari 5 5 5 5 5 5 5 5
TDI hari 5 4 4 4 4 4 4 4
IMB hari 7 3 3 3 3 3 3 3
HO hari 7 7 7 7 7 7 7 7
243 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
jenis 23 23 23 23 23 23 23 23
244 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
perda 2 4 4 4 4 4 4 4
245 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
TENAGA KERJA
246 Rasio lulusan S1/S2/S3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
247 Rasio ketergantungan % 58.12 57.88 57.69 57.62 57.62 57.62 57.62 57.62
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 20
Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Indikator SKPD Yang Tidak Ada Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Indeks Pembangunan Manusia
68,51 69,42 69,82 70,22 70,62 71,02 71,42 71,42
I. AGAMA, ADAT DAN BUDAYA
1. Persentase pengurus remaja mesjid yang dibina
% 16 30 44 58 72 86 100 100
2. Persentase hafidz quran terhadap peserta tahfidz
% 0 0 6 12 18 24 30 30
Jumlah siswa yang hafidz Qur’an :
- SD/MI minimal 1 juz siswa 419 3.149 4.198 5.248 6.298 7.348 8.398 8.398
- SMP/MTs minimal 2 juz siswa 199 1.494 1.992 2.490 2.989 3.487 3.985 3.985
3. Rasio Rumah Tahfidz di Kecamatan % 28 40 52 64 76 88 100 100
4. Persentase perolehan medali MTQ % 33 - 39 - 45 - 50 50
5. Penurunan kasus masyarakat yang bermasalah
% 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
7. Persentase sanggar seni dan budaya yang aktif
% 25 30 35 40 45 50 50 50
9. Persentase TPA, TPSA yang telah di akreditasi
% 0 17 34 51 68 85 100 100
10. Persentase guru TPA/TPSA yang bersertifikat
% 0 16 100 100 100 100 100 100
11. Persentase nagari yang menerbitkan peraturan nagari tentang adat dan budaya
% 0 0 20 0 20 20 60 60
12. Persentase sengketa sako pusako yang diselesaikan KAN
% 25 30 35 40 45 50 50 50
13. Persentase sarana dan prasarana seni budaya
% 15 0 20 25 30 35 40 40
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 21
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
14. Jumlah nagari yang menerbitkan buku monografi adat salingka nagari
nagari 21 25 29 0 0 0 29 29
15. Misi Kesenian kali 8 13 15 20 20 20 88 88
16. Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti
% 100 100 100 100 100 100 100 100
17. Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti
% 100 100 100 100 100 100 100 100
18. Persentase pelaksanaan kegiatan seni budaya
% 100 100 100 100 100 100 100 100
II. PEMBANGUNAN SDM
PENDIDIKAN
1. OSN
SD/MI orang 2 2 2 2 2 2 2 12
SMP/MTs orang 3 3 3 3 3 3 3 18
2. FLS2N
SD/MI orang 7 7 7 7 7 7 7 42
SMP/MTs orang 7 7 7 7 7 7 7 42
3. O2SN
SD/MI orang 21 21 21 21 21 21 21 126
SMP/MTs orang 21 21 21 21 21 21 21 126
4. LCP
SD/MI orang 1 1 1 1 1 1 1 6
5. Indeks integritas siswa angka 75 77.5 80 82.5 85 87.75 90 90
6. Jumlah orang dewasa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga
orang 0 0 200 500 900 1.400 2.000 2.000
7. Persentase guru yang berkinerja baik % 70 75 80 85 90 95 100 100
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 22
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
8. Persentase sekolah akreditasi A & B
SD/MI % 93.73 94,39 95,05 95,70 96,37 97,03 97,68 97,68
SMP/MTs % 87.04 88,89 90,74 92,59 94,44 96,30 98,14 98,14
9. Persentase tingkat validasi kependidikan % 75 75 77 79 81 83 85 85
10. Persentase Perpustakaan Sekolah:
SD/MI % 64.02 68,98 73,93 78,78 83,83 88,78 93,72 93,72
SMP/MTs % 92.59 94,44 96,29 98,19 100 100 100 100
11. Persentase Ruang UKS
SD % 35.64 36,64 37,62 38,61 39,60 40,59 41,58 41,58
SMP % 55.56 59,25 62,96 66,67 70,37 74,07 77.78 77.78
12.
Ketersediaan ruang labor IPA yang yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan ekspremen peserta didik SMP
% 87.04 87.04 90.74 94.44 98.14 100 100 100
13.
Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya :
- SD % 94,71 95,70 96,69 97,68 98,67 99,66 100 100
- SMP % 88.89 92,59 96,29 96,44 100 100 100 100
14. Kondisi Ruang Kelas:
Rusak Ringan
- SD/MI % 60.74 53.6 48.86 43.32 36.18 30.04 23,9 23,9
- SMP/MTS % 57.72 51.02 44.52 38.02 31.52 25.02 19 19
Rusak Berat
- SD/MI % 5.6 5.43 5.26 5.09 4.92 4.75 4,58 4,58
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 23
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- SMP/MTS % 10.25 9.25 8.25 7.25 6.25 5.25 4.25 4.25
15. Ketersediaan 1 orang guru SD untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan
% 93,73 95,04 96,36 96,36 97,68 100 100 100
16.
Ketersediaan buku teks SD yang sudah ditetapkan kelayakan oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dab IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
% 74,26 79,40 84,54 89,68 94,82 100 100 100
17.
Ketersediaan buku teks SMP yang sudah ditetapkan kelayakan oleh pemerintah mencakup mata semua pelajaran perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
% 94,44 96,29 100 100 100 100 100 100
18.
Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 referensi, dan setiap SMPN/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
% 75,91
80,72
85,53
90,34
95,15
100
100
100
19. Lulusan SMA/MA yang diterima perguruan tinggi
% 52.36 53.50 - - - - - -
20. Lulusan SMK yang terserap dunia kerja % 14.79 15 - - - - - -
21. Guru yang memiliki sertifikat pendidik :
- TK % 30 33.6 37.2 30.8 44.4 49 53,6 53,6
- SD/MI % 66 67.8 69.6 71.4 73.2 75 76,8 76,8
- SMP/MTs % 74 74.8 75.6 76.4 77.2 78 78,8 78,8
- SMA/SMK/MA % 70 72 - - - -- - -
KESEHATAN
1. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
% 35.19 50 60 65 70 75 80 80
2. Prevalensi tekanan darah tinggi % 25.3 24.8 24.3 23.9 23.4 22.9 22.4 22.4
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 24
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3. Persentase Terduga TB yang diperiksa sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
per 100.000 penduduk
122,08 115,98 110,08 104,67 99,44 94,47 89.74 89.74
5. Prevalensi HIV (persen) % 0,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Prevalensi HIV yang diperiksa sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100 100 100
6. Persentase Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
% 0 43.47 65.22 86.95 100 100 100 100
7. Persentase RS yang tersertifikasi akreditasi % 0 0 0 0 100 100 100 100
8. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas
% 80.6 84.2 87.8 91.4 95 100 100 100
9. Persentase kepersertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
% 56,2 66,8 76,2 85,6 95 100 100 100
10. Angka kelahiran
(total fertility Rate/TFR 2,66 2,62 2,59 2,57 2,55 2,53 2.51 2.51
11. Angka kematian bayi (Akaba) per 1.000 kelahiran hidup
Per 1.000 kelahiran hidup
15.2 14.44 13.72 13.03 12.38 11.76 11.17 11.17
12 Persentase Ibu yang selamat dalam proses melahirkan
% 99.86 99.86 99.87 99.92 100 99.89 99.9 99.9
13. Presentase siswa satuan pendidikan dasar mendapat skrening kesehatan sesuai standar
% 90 93 96 98 100 100 100 100
14. Presentase usia 15-19 Tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
% 60 70 80 90 100 100 100 100
15.
Presentase usia 20-59 Tahun mendapatkan skrening kesehatan dan pelayanan kesehatan Reproduksi sesuai standar
% 60 70 80 90 100 100 100 100
16. Presentase Ibu hamil mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
% 80 82 84 86 88 90 92 92
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 25
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
17.
Presentase Ibu bersalin dan Nifas mendapatkan Pelayanan persalinan dan nifas sesuai Standar di Puskesmas dan jaringannya.
% 83 87 91 95 100 100 100 100
18. Persentase Pemakaian Tempat Tidur dalam 1 Tahun / BOR (Bed Occupancy Rate)
% 72,43 74.4 76.8 77.2 77.6 78,2 78,4 78,4
19. Rata-rata Lama Rawatan Seorang Pasien / LOS (length Of Stay)
Hari 3,67 4 4 4 4 4 4 4
20. Rata-Rata hari Tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya / TOI (Turn Over Interval)
Hari 1.78 2 2 2 2 2 3 3
21. Frekuensi pemakaian satu tempat tidur berapa kali pemakaian dalam 1 tahun / BTO (Bed Turn Over)
% 49,71 49,75 49,8 49,85 49,9 49,95 50 50
22. Persentase RS yang tersertifikasi akreditasi buah 0 0 0 0 100 100 100 100
23. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk orang 14,5 15 25 35 35 45 45 45
24. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk orang 5,25 6 8 10 10 13 13 13
25. Rasio bidan per 100.000 penduduk orang 87 90 100 110 110 120 120 120
26. Rasio perawat per 100.000 penduduk orang 72 80 120 150 150 180 180 180
27. Persentase makanan yang memenuhi syarat sesuai standar kesehatan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
28. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat kesehatan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
29. Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan
% 73 80 87 95 100 100 100 100
30. Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
% 72 80 88 96 100 100 100 100
31. Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan
% 75 80 85 90 100 100 100 100
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 26
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
32. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
% 50 50 90 98 100 100 100 100
33. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita
% 36.5 30.9 30 29 28 27 26 26
34. Prevalensi kekurang gizi (underweight) pada anak balita
% 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
35. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
% 70 70 80 90 100 100 100 100
36. Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
% 70 70 81 91 100 100 100 100
37. Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat
% 70.81 75 76 77 78 79 80 80
38. Cakupan TTU Yang memenuhi Syarat Kesehatan
% 79 80 82 84 86 88 90 90
39. Persentase sekolah sehat %
100 100 100 100 100 100 100
40. Persentase Respon Verifikasi terhadap Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) dalam waktu kurang dari 24 Jam
% 100 100 100 100 100 100 100 100
41. Persentase Pelayanan kesehatan penduduk miskin sesuai standar (mata,sunatan,bibir sumbing, dll)
% 100 100 100 100 100 100 100 100
42.
Persentase Puskesmas Rawatan yang mampu PONED (pelayanan Obstetry Neonatal Dini /melahirkan dengan tindakan khusus)
% 30.43 34.78 39.13 43.48 47.83 56.51 60,9 60,9
43. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Per 100.000 penduduk
6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
44. Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk
Per 100.000 penduduk
18,5 18,5 19 20 21 22 24 24
45. Rasio Pos Kesehatan Nagari per 100.000 penduduk
Per 100.000 penduduk
44 44 44,5 45 45,5 46 46 46
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 27
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
46. Persentase sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya yang sesuai standar
% 65 80 85 95 100 100 100 100
47. Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang berfungsi sesuai standar
% 80 80 85 95 100 100 100 100
48. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar
% 75 80 85 90 100 100 100 100
49. Persentase terjaminnya hak peserta di bidang kesehatan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
50. Presentase Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
% 83 87 91 95 100 100 100 100
51. Presentase usia bawah lima tahun (Balita) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
% 87 91 95 100 100 100 100 100
52. Penurunan Angka Kematian Neonatus per 1000 kelahiran hidup
per 1.000 Kelahiran
Hidup 10,8 10,4 10,0 9,6 9,0 8,8 8,4 8,4
53. Presentase usia 60 Tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
% 60 70 80 90 100 100 100 100
54. Persentase rujukan lansia dari Puskesmas ke Rumah sakit
% 40,05 37 35 32 30 30 30 30
55. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
% 75 80 85 90 100 100 100 100
56. Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
% 61 70 81 91 100 100 100 100
57. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
% 75 77 79 82 85 88 88 88
58. Persentase penduduk yang menjadi peserta SJSN Bidang kesehatan
% 56,2 66,8 76,2 85,6 95 100 100 100
59. Jumlah kajian ilmiah bidang kesehatan buah 0 0 0 1 0 0 1 1
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 28
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
yang dilakukan
60. Cakupan keluarga yang mempunyai akses air bersih
% 68 76 85 92 100 100 100 100
61. Visit Rate % 1.5 1.5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
62. Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
% 66,7 75 80 85 90 95 100 100
KELUARGA BERENCANA
1. Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
% 13.48 12,5 11,5 10,85 9,25 8,4 8 8
2. Rata-rata jumlah anak per keluarga anak 3 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2.1 2.1
3. Indeks pembangunan gender (IPG) % 68.30 68,5 68,75 68,8 68,9 69,1 69.20 69.20
4. Prevalensi kekerasan terhadap anak % 0.08 0,075 0,070 0,070 0,065 0,060 0.055 0.055
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % 12.5 16,25 20 23,75 27,5 31,25 35 35
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
% 10 15 45 50 55 60 65 65
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
% 15 25 40 55 60 65 70 70
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1. Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif
% 40 45 55 65 75 80 90 90
2. Pemuda yang mengikuti pertukaran pemuda antar negara
orang 2 2 2 2 2 2 2 12
3. Peningkatan keterwakilan sekolah dalam paskibraka tingkat kabupaten
sekolah 28 30 32 34 36 38 40 40
4. Peningkatan pemuda pelopor orang 9 9 9 9 9 9 9 63
5. Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 29
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
6. Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga
% 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Persentase lapangan olahraga yang dimanfaatkan
% 50 53 58 60 65 75 75 75
III. PEMERINTAHAN
1. Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu
Ya/tidak Ya ya ya ya ya ya ya ya
2. Pelayanan publik terintegrasi Sudah/belum belum belum belum sudah Sudah sudah Sudah Sudah
3. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
4. Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Level APIP 1 1 2 2 3 3 3 3
6. Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
CC B BB BB A A A A
7. Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan
Belum/sudah sudah sudah sudah sudah Sudah sudah Sudah Sudah
8. Penerapan e-government yang terintegrasi Sudah/belum Belum Belum belum sudah Sudah sudah Sudah Sudah
9. Persentase produk hukum yang ditetapkan % 100 100 100 100 100 100 100 100
10. Persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu
% 100 100 100 100 100 100 100 100
11. Jumlah regulasi daerah yang mendukung iklim usaha
peraturan 2 4 1 1 1 1 10 10
12. Persentase peningkatan ketersediaan informasi publik
% 100 100 100 100 100 100 100 100
13. Persentase peningkatan PAD % 112 Milyar 2.82 12.95 13,17 13.40 13.63 13.85 13.85
14. Lama proses perizinan
PERPUSTAKAAN
1. Jumlah perpustakaan Unit 1 1 1 1 1 1 1 1
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 30
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
SIPIL
1. Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk yang wajib memiliki KTP-el
% 90,49 95 100 100 100 100 100 100
2. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran
% 70,54 77,5 80 82,5 85 87,5 87,5 87,5
3. Persentase penduduk yang meninggal yang punya akte kematian
% 38 40 50 60 65 70 70 70
4. Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga
% 72,89 100 100 100 100 100 100 100
5. Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)
% 0 0 25 40 60 75 75 75
PEKERJAAN UMUM
1. Persentase daerah irigasi yang berkondisi baik
% 41,42 50,87 60,31 69,76 79,21 88,66 98.11 98.11
2. Cakupan pelayanan air limbah % 54,84 56 58 60 62 64 68.00 68.00
3. Cakupan pelayanan air minum % 72,28 75 80 85 90 95 100 100
PERUMAHAN
1. Pengurangan rumah tidak layak huni % 80,10 75,84 71,57 67,31 63,05 58,78 54.52 54.52
2. Cakupan pelayanan bahaya kebakaran % 16,67 33,33 53,70 70,37 87,04 100 100 100
PENATAAN RUANG
1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 100 100 100 100 100 100 100 100
PERHUBUNGAN
1. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya
Kejadian 76 66 56 46 36 20 16 16
2. Cakupan uji kir angkutan umum % 90,01 91,31 92,60 93,89 95,18 96,48 97.77 97.77
LINGKUNGAN HIDUP
1. Peningkatan cakupan wilayah layanan persampahan
% 10,89 15 20 25 30 35 40 40
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX XI - 31
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. Status mutu air % 23,36 26,42 32,35 38,24 41,18 44,12 50 50
3. Persentase luas lahan kritis % 54,67 53,37 52,07 50,77 49,45 48,17 46,87 46,87
Luas lahan kritis Ha 73.041,30 71.303,30 69.565,30 67.827,30 66.069,30 64.351,30 62.613,30 62.613,30
KESBANGPOL
1. Persentase penanganan dampak bencana % 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
EKONOMI
1. Pertumbuhan UMKM unit 239 12 14 14 14 14 14 321
2. Peningkatan produksi Komoditi Unggulan :
Padi Ton 245.197 6.129,93 6.283,17 6.440,25 6.601,26 6.766,29 6.935,45 284.353,35
Jagung Ton 21.385,00 1.069,25 1.122,71 707,31 728,53 750,38 772,90 26.536,08
Ubi jalar Ton 66.432,00 1.992,96 2.052,75 2.114,33 2.177,76 2.243,09 2.310,39 79.323,28
Cabe Ton 11.580,70 347,42 357,93 368,76 379,91 391,40 402,76 13.828,89
Tomat Ton 10.260,40 205,21 209,35 213,58 217,89 222,29 226,57 11.555,29
Kakako Ton 3.821,65 38,22 38,60 38,98 39,37 39,77 40,17 4.056,76
Karet Ton 6.390,64 127,81 130,37 132,98 135,64 138,35 141,12 7.196,90
Tebu Ton 4.737,75 47,38 47,85 48,33 48,81 49,30 49,79 5.029,22
Kopi Ton 103,7 14,31 2,50 14,81 2,75 15,55 3,00 156,67
Daging Ton 3.043.822 63.458 65.223 67.039 68.910 70.834 72.817 3.452.104
Telur Ton 8.388.086 251.643 259.192 266.968 274.977 283.226 291.722 10.015.813
Ikan Ton 6.335,20 161 165,48 169,92 174,37 179,83 184 7.369,8
Kubis Ton 16.788,70 335,77 342 349,41 356,44 363 370,72 18.906,04
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab IX IX - 32
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
KINERJA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE
RPJMD (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pisang Ton 11.364,20 227,28 231,87 236 241,31 246,17 250,94 12.797,77
Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 Bab X X - 1
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. PEDOMAN TRANSISI
Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman dalam melaksanakan
pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode lima tahun
dengan akhir periode tahun 2021. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2016 – 2021 perlu disusun
Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2025 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan lima tahun
berikutnya. Pada masa transisi antar periode RPJMD tersebut, diperlukan pedoman dalam penyusunan
perencanaan pembangunan tahun 2021.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD
pada tahun terakhir masa pemerintahannya. Penyusunan RKPD tersebut berpedoman kepada RPJPD
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025, sebelum RPJMD periode berikutnya disusun. RKPD
tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala
Daerah terpilih berikutnya.
10.2. KAIDAH PELAKSANAAN
Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan
untuk periode lima tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan, konsistensi, dan
kesinambungan dalam pelaksanaannya guna mencapai target-target yang telah ditetapkan pada akhir
periode perubahan RPJMD. Untuk itu, perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan dengan
kaidah-kaidah sebagai berikut:
1. Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 merupakan pedomman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah setiap tahun.
2. Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan lima tahun yang memuat
program pembangunan dan kerangka pendanaan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah
target kinerja daerah yang harus dicapai dan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2016
– 2021.
5. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021, Badan Perencanan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar selaku institusi yang memiliki tugas pokok
dan fungsi perencanaan pembangunan daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan
perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021.
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
ttd
X - 2 Bab X Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021