rencana anggaran kementerian keuangan 2013

Kementerian Keuangan Republik IndonesiaIntegritas ● Proferionalisme ● Sinergi ● Pelayanan ● Kesempurnaan

RENCANA KERJA/RKA TAHUN 2013 DANUSULAN REVISI ANTAR KEGIATAN DAN

ANTAR PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN

Jakarta, September 2012

Rapat Dengar PendapatKomisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan

ALUR PEMBAHASAN

Kementerian Keuangan10 September 2012 2

A. PENDAHULUAN1. Visi dan Misi2. Organisasi dan SDM3. Strategi dan Arah Kebijakan4. Balanced Scorecard TA 2012

B. PAGU ANGGARAN 20135. Program/Kegiatan Prioritas TA 20136. Anggaran Kemenkeu TA 2013

C. REALOKASI ANGGARAN 20127. Penyerapan Anggaran TA 2012 (per 31 Agustus)

8. Realokasi dan Refocusing Anggaran TA 2012

Sekretariat JenderalBiro Komunikasi Layanan Informasi

20 Januari 2012

VISI & MISI KEMENTERIAN KEUANGAN“Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya,

Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang

Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.”VISI

Mengembangkan

Kebijakan Fiskal yang :

• Sehat,

• Berkelanjutan,

• Hati-hati (Prudent),

dan

• Bertanggungjawab

Mewujudkan

pengelolaan

kekayaan negara

yang optimal sesuai

dengan azas

fungsional, kepastian

hukum, transparan,

efisien, dan

bertanggungjawab.

Mewujudkan industri

pasar modal dan

lembaga keuangan non

bank sebagai

penggerak dan

penguat perekonomian

nasional yang tangguh

dan berdaya saing

global.

• Membangun dan Mengembangkan

Organisasi Berlandaskan Administrasi

Publik Sesuai dengan Tuntutan

Masyarakat;

• Membangun dan Mengembangkan SDM

yang Amanah, Profesional, Berintegritas

Tinggi dan Bertanggung Jawab;

• Membangun dan Mengembangkan

Teknologi Informasi Keuangan yang

Modern dan Terintegrasi serta Sarana

dan Prasarana Strategis Lainnya.

MISI FISKAL MISI KEKAYAAN NEGARA

MISI PASAR MODAL DAN LEMBAGA

KEUANGAN

MISI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Kementerian Keuangan310 September 2012

ORGANISASI DAN SDM

STRUKTUR ORGANISASI

Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Jenderal

Wakil Menteri II

Menteri Keuangan

Ditjen Anggaran

Ditjen Pajak

Ditjen Perbendahara

an

Ditjen Kekayaan Negara

Ditjen Perimbangan

Keuangan

Badan Kebijakan

Fiskal

Badan Pendidikan &

Pelatihan Keuangan

Ditjen Bea & Cukai

Ditjen Pengelolaan

Utang

Bapepam & LK

Wakil Menteri I

10 September 2012 5

UNIT ORGANISASI DAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

No Unit Satker Kantor Pusat

Satker Kantor Daerah Total Satker

1. SETJEN 10 19 292. ITJEN 1 - 13. DJA 1 - 14. DJP 2 570 5725. DJBC 1 142 1436. DJPK 1 - 17. DJPU 1 - 18. DJPB 4 207 2119. DJKN 1 87 88

10. BAPEPAM - LK 1 -- 111. BPPK 8 12 2012. BKF 1 - 1

JUMLAH 32 1.037 1.069


Berdasarkan Pendidikan

JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN


NO UNIT SD SMP SMA D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 JUMLAH

1 SETJEN 27 32 438 848 1.135 268 12 2.760

2 ITJEN 2 4 65 183 219 103 0 576

3 DJA 1 3 65 185 376 163 1 794

4 DJP 23 44 4.411 10.222 11.916 4.594 43 31.253

5 DJBC 73 370 3.055 3.757 2.263 650 8 10.176

6 DJPK 2 2 26 114 188 108 3 443

7 DJPU 1 1 9 60 170 82 2 325

8 DJPB 101 281 3.324 2.518 2.570 270 2 9.066

9 DJKN 19 40 817 1.147 1.351 166 3 3.543

10 BAPEPAM-LK 8 9 125 157 580 157 0 1.036

11 BPPK 11 34 176 445 397 144 10 1.217

12 BKF 3 5 36 96 168 133 9 450

JUMLAH 271 825 12.547 19.732 21.333 6.838 93 61.639

7

Berdasarkan Jabatan

JUMLAH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN


NO UNIT WAKIL MENTERI

ESELONI

ESELONII

ESELONIII

ESELONIV

ESELONV

FUNGSIONAL / PELAKSANA JUMLAH

1 SETJEN 2 6 16 94 273 0 2.369 2.7602 ITJEN 0 1 8 5 28 0 534 5763 DJA 0 1 9 42 161 0 581 7944 DJP 0 1 47 552 4.013 0 26.640 31.2535 DJBC 0 1 28 196 1.037 794 8.120 10.1766 DJPK 0 1 5 25 97 0 315 4437 DJPU 0 0 5 23 89 0 208 3258 DJPB 0 1 34 322 1.368 0 7.341 9.0669 DJKN 0 1 27 186 786 0 2.543 3.543

10 BAPEPAM-LK 0 1 16 53 149 0 817 1.036

11 BPPK 0 1 8 42 74 0 1.092 1.21712 BKF 0 1 7 29 107 0 306 450

JUMLAH 2 16 210 1.569 8.182 794 50.866 61.639

8

STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANSTRATEGI & ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN NEGARA (sesuai dengan Renstra 2010 - 2014)

• Penerimaan negara yang meningkat dan belanja negara yang efisien dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terbatas

• Pembiayaan defisit anggaran yang tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta (crowding out effect)

Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal

• Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan,

• PNBP yang terkelola secara optimal baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya

Peningkatan penerimaan negara

1

2



• Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat dipisahkan secara jelas yang diikuti dengan pendanaannya

• Realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran

• Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara

3


Stok pinjaman luar negeri yang menurun, baik relatif terhadap PDB maupun absolut. Untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta

Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah

4


• Perbankan dan pasar modal syariah yang berkembang

• Diversifikasi sumber pendanaan melalui LKBB• Perluasan cakupan pelayanan lembaga jasa

keuangan terutama untuk sektor UMKM• Pengembangan infrastruktur pendukung LJK

Percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat, termasuk peningkatan akses lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyarakat miskin

• Risiko sistemik di sektor keuangan dapat dicegah melalui: (1) pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, (2) implementasi konsep Jaring Pengaman Sistem Keuangan

• kinerja dan stabilitas industri LJK yang mantap melalui: (1) Penerapan standar internasional terutama untuk pengaturan dan pengawasan industri jasa-jasa keuangan, (2) Perkuatan kualitas manajemen dan operasional LJK, (3) Perkuatan perlindungan bagi konsumen LJK

Peningkatan ketahanan sektor keuangan

5

6


DAFTAR 12 PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT PROGRAM KEGIATAN

SETJEN Pembinaan, Koordinasi Dan Dukungan Manajerial Serta Pelaksanaan Tugas Lainnya 17

ITJEN Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 4

DJA Pengelolaan Anggaran Negara 7DJP Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 16

DJBC Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai 16

DJPK Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5

DJPU Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 6DJPB Pengelolaan Perbendaharaan Negara 10

DJKN Pengelolaan Kekayaan Negara , Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 10

BAPEPAM-LK Pengaturan , Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 13

BPPK Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 9BKF Perumusan Kebijakan Fiskal 6


BALANCED SCORECARD TA 2012

Balanced Scorecard TA 2012

Perumusan

KK-9 Kajian dan rumusan

kebijakan yang berkualitas

KK-11Peningkatan

edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi

KK-12Pengawasan dan

penegakan hukum yang efektif

`KK-13Pembentukan SDM

yang berkompetensi tinggi

SDM Organisasi

KK-14Penataan

organisasi yang adaptif

TIK

KK-15Perwujudan TIK

yang terintegrasi dan andal

Anggaran

KK-16Pelaksanaan

anggaran yang optimal

Sta

keh

old

er

Pers

pecti

ve

Cu

sto

mer

Pers

pecti

ve

Learn

ing

an

d

Gro

wth

Pers

pecti

ve

Inte

rnal

Pro

cess

Pers

pecti

ve

VISIMenjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

KK-6Pengelolaan

keuangan negara yang

akuntabel

Pengawasan dan Penegakan Hukum

KK-10Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan

efisien

KK-5Perimbangan

keuangan yang adil dan

transparan

KK-4Utilisasi

kekayaan negara yang

optimal

KK-3Pembiayaan

dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien bagi

kesinambungan fiskal

KK-2Perencanaan

dan pelaksanaan

belanja negara yang optimal

KK-1Pendapatan negara yang

optimal

KK-8Tingkat kepuasan pengguna layanan

yang tinggi

Pengelolaan dan Pengembangan


KK-7Industri

pasar modal dan jasa

keuangan non bank yang

stabil, tahan uji dan likuid

10 September 2012 15

Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu

KK-1.1 Jumlah pendapatan negara KK-1.1.1 Jumlah penerimaan pajak (DJP)KK-1.1.2 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (DJBC) KK-1.1.3 Jumlah PNBP nasional (DJA)

KK-2.1 Persentase dana blokir (tanda bintang) (DJA)KK-2.2 Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L (DJPB)

KK- 3.1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup (DJPU)KK-3.2 Persentase pencapaian target effective cost(DJPU)

KK-4.1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi (DJKN)

KK-5.1 Indeks pemerataan keuangan antar-daerah (DJPK)KK-5.2 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah(DJPK)KK-5.3 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (DJPK)

KK-6.1 Indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik (DJPB)KK-6.2 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 (ITJEN)

KK-1Pendapatan negara

yang optimal

KK-2Perencanaan dan

pelaksanaan belanja negara yang optimal

KK-3Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman, dan efisien

bagi kesinambungan fiskal

KK-4Utilisasi

kekayaan negara yang

optimal

KK-5Perimbangan

keuangan yang adil dan transparan

KK-6Pengelolaan

keuangan negara yang akuntabel

KK-7Industri

pasar modal dan jasa keuangan non bank yang

stabil, tahan uji dan likuid

KK-7.1 Rata-rata tingkat kesehatan perusahaan efek, asuransi, dan pembiayaan (Bapepam-LK)KK-7.2 Persentase nilai transaksi perusahaan efek yang tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD yang berpotensi mengganggu perdagangan saham di Bursa (Bapepam-LK)

Stakeholder Perspective


Sasaran Strategis dan IKU KemenkeuC

usto

mer

Pers

pecti

ve

KK-9.1 Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro (BKF)KK-9.2 Deviasi proyeksi APBN (BKF)KK-9.3 Deviasi proyeksi exercise I-account (DJA)KK-9.4 Deviasi penetapan dana transfer ke daerah (DJPK)KK-9.5 Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara(BKF dan DJA)

KK-10.1 Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan (DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, DJPU, Bapepam-LK)KK-10.2 Persentase tingkat akurasi perencanaan kas (DJPB)KK-10.3 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang (DJPU)KK-10.4 Penyelesaian LKPP dan Rancangan UU PPAPBN secara tepat waktu (DJPB)KK-10.5 Persentase penyelesaian BMN Kemenkeu yang bermasalah dengan kategori rusak berat (DJKN)

KK-11.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (seluruh unit eselon I, kecuali Setjen, Itjen dan BPPK)

KK-8Tingkat kepuasan pengguna layanan

yang tinggi

KK-8.1 Indeks kepuasan pengguna layanan (SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, DJPU, Bapepam-LK, Koord:SETJEN)

KK-9 Kajian dan

rumusan kebijakan yang berkualitas

KK-11Peningkatan

edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi

KK-12Pengawasan dan

penegakan hukum yang

efektif

KK-10Pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan kekayaan negara

yang efektif dan efisien

Inte

rnal P

rocess

Pers

pecti

ve

KK-12.1 Rata-rata persentase kepatuhan dan penegakan hukum (DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPB, Bapepam-LK)KK-12.2 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden (Seluruh Unit Eselon I, koord: Itjen)KK-12.3 Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA K/L (DJPB)


Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu

KK-13.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (Setjen)KK-13.2 Persentase diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi (BPPK)KK-13.3 Rasio jam pelatihan pegawai dibandingkan jam kerja (BPPK)

KK-14.1 Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan.(seluruh unit eselon I)KK-14.2 Indeks reformasi birokrasi (seluruh unit eselon I, koord: Itjen)KK- 14.3 Indeks kepuasan pegawai (seluruh unit eselon I)KK-14.4 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Seluruh unit eselon I, Koord: Itjen)

KK-15.1 Persentase integrasi TIK Kemenkeu (Setjen) KK-15.2 Persentase akurasi data SIMPEG (seluruh unit eselon I, Koord. Setjen)

KK-16.1 Persentase Penyerapan DIPA (Setjen)

KK-13Pembentukan

SDM yang berkompetensi

tinggi

KK-14Penataan organisasi

yang adaptif

KK-15Perwujudan TIK

yang terintegrasi dan

andal

KK-16Pelaksanaan

anggaran yang optimal

Learning and Growth Perspective


Priori tas Nasional Kementerian Keuangan Sesuai RKP 2013

1

TEMA PEMBANGUNAN DALAM RKP 2013“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan

dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”

PRIORITAS NASIONAL KEMENTERIAN KEUANGAN

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca konflik

Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

11Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Prioritas Lainnya

1 Bidang Politik, Hukum, Keamanan

2

3 Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perekonomian

2121Kementerian Keuangan10 September 2012

• Otonomi DaerahPenataaan otonomi daerah melalui:Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah;

• RegulasiPercepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah.

PRIORITAS 1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Peranan Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas ini dijabarkan pada Substansi Inti:


Investasi, Pembiayaan, dan SubsidiDorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

PRIORITAS 5Ketahanan Pangan



• Logistik NasionalPengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;

• Sistim InformasiBeroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian Bea Cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Customs Advanced Trade System (CATS) di Dry Port Cikarang;

• Kawasan Ekonomi KhususPengembangan KEK di lima lokasi melalui skema Public – Private Partnership sebelum 2012.

PRIORITAS 7Iklim Investasi dan Iklim Usaha



PROGRAM UNGGULAN2

PROGRAM UNGGULAN2

PEMBANGUNAN SISTEM TIK YANG TERINTEGRASI

2.1

• Pengelolaan TIK dilakukan sendiri-sendiri oleh unit eselon-I• Sebagian besar sistem informasi dibangun “in-house” dan memiliki

keterbatasan berkaitan dengan a.l. skalabilitas, realibilitas• Tata kelola & infrastruktur TIK belum memenuhi best practise

I N F R AS T R U K T U R








S I S T E M I N F O R M A S I

CORE

DJKN

Fixed Asset

Claim

BA999..03

Auction

DJPK

Monitoring

BA999.05

Report

DJPU

Debt

Bond

BA999.01/02

DJA

Budgeting

MonEv

BA999.07/08

Non-Tax

BAPEPAM-LK

SI PasarModal & LK

DJPB

Spending Authority

Payment

Cash

Receipt

BA999.04/99

DJP

SIDJP

SIPMOD

SISMIOP

AproWeb

DJBC

SKP Impor

SKP Ekspor

SKP Manifest

BC2.3

SKP Cukai

Virement Virement

PEMBANGUNAN SISTEM TIK YANG TERINTEGRASI


ROADMAP TIK


• Pembangunan DC

Gedung Syafrudin P.• BIA• Pembangunan DRC

Surabaya• Penyiapan Perangkat

Integrasi Tahap I

• Penyiapan Gedung DC & DRC• Konsolidasi Infrastruktur• Operasional DC-DRC• Penyiapan Perangkat Integrasi

Tahap II

• Integrasi Sistem Informasi

Tahap I• Pembangunan Gedung DC• Operasional DRC Balikpapan

• Integrasi Sistem Informasi

Tahap II• Migrasi DC

• Operasional DC• Operasional IFMIS

*IFMIS : Integrated Financial

Management Information System

Penyiapan DC - DRC

Integrated D/C relocation

< 2011 >

Konsolidasi

ResourceIntegration

< 2012 ~ 2013 >

IntegrasiSistem

< 2014 ~ 2015 >

IFMIS*

2011

2012

2013

2014

2015

Rp328,84 M

Rp355,99 M

Rp325,76 M

PROGRAM UNGGULAN2

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK2.2

Kegiatan Potensi, Kepatuhan, Penerimaan dan Ekstensifikasi Perpajakan

Pengembangan Aplikasi Perpajakan Modern

Bidang Penunjang PenerimaanPerpajakan

Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Penggalian Potensi, Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan hasil tindak lanjut Sensus pada sektor :

• Sektor Pertambangan• Sektor Perkebunan• Sektor Real Estate / Properti• Sektor Otomotif• Sektor Asuransi• Sektor Bendaharawan• WP Orang Pribadi Berbasis Profesi

Kebijakan Peningkatan Ekstensifikasi Sebagai Penunjang Penerimaan Pajak yang Optimal

Pengembangan Aplikasi berbasis Web (Approweb) Pengembangan Aplikasi Benchmark Pengembangan Aplikasi Profil Instansi Vertikal (Pro-IV) Pengembangan Aplikasi eTax Invoice Otomasi Mapping Potensi Pajak Nasional Sinkronisasi e-KTP (NIK) dan NPWP Sinkronisasi Sistem Kliring Nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan Modul Penerimaan Negara (MPN) Pembenahan Sistem Administrasi PPN pada:

• Program dan Kegiatan Pengukuhan PKP• Program dan Kegiatan Pengawasan Penerbitan Faktur Pajak• Program dan Kegiatan Pengawasan Pengkreditan dan

Pelaporan Faktur Pajak Sarana dan Prasarana Perangkat Teknologi Informasi

TRANSFORMASI DJP

30

Rp 8,51 Miliar

Rp 249,80 Miliar

Bidang Kehumasan

Revitalisasi Pusat Penanganan Krisis DJP

Menggerakkan seluruh element masyarakat untuk mendukung kebijakan Direktur Jenderal Pajak

Meningkatkan kegiatan Media Management dalam berbagai bentuk untuk mendukung kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak

Optimalisasi fungsi Situs Pajak untuk mendukung kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak

Mengintensifkan Komunikasi Internal terkait pemberian informasi kepada pegawai melalui media internal

Mengoptimalkan Whistle Blower System Strategi dan Perencaan Sistem Investigasi

Internal Internisalisasi Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat

Pengawasan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Aparat Pengawasan

Peningkatan,Pembinaan dan Pengawasan SDM

BidangSDM dan Kelembagaan

TRANSFORMASI DJP

31

Rp 85,03 Miliar

Rp 13,75 Miliar


20072012 APBN-P

2013 RAPBN

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0

1,100.0

Rp238,4 T

Rp513,7 T Rp574,3 T

Rp154,5 T

Rp336,1 TRp423,7 T

Rp32,4 T

Rp35,3 T

Rp33,7 T

PPh PPN & PPnBM PBB & Pajak Lainnya

425,3 T

885,1 T

1031,7 T

Triliun Rupiah

PENERIMAAN PAJAK


PROGRAM UNGGULAN2

PENINGKATAN PENERIMAAN KEPABEANAN & CUKAI

PENINGKATAN FUNGSI FASILITASI & REGULASI

2.3

Trade Facilitator

Industrial Assistance

RevenueCollector

Community Protector

BidangKepabeanan

Pemberian Jalur Prioritas Pengembangan Sistim Otomasi Kepabeanan*) Sistim Pembayaran Elektronik/ Online Penyempurnaan Website DJBC

Kawasan Berikat, Gudang Berikat, KPPT Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Fasilitas impor Mesin, Barang Modal,Bahan Baku Fasilitas Pembebasan BM Industri Tertentu

Penanggulangan Penyelundupan - Rehabilitasi & Reposisi Kapal Patroli - Pengawasan Penyelundupan. Modus Antar Pulau - Koordinasi dengan Instansi lain - Operasi/ Patroli bersama Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan - Registrasi Importir - Risk Management & Selectivity - Pengembangan Database Harga - Database Intelijen dan CIS - Optimalisasi Post Clearance Audit - Penyempurnaan Sistim Verifikasi Dokumen - Optimalisasi Penggunaan Hi-Co Scan X-Ray

Optimalisasi Penerimaan Negara Optimalisasi Penagihan Tunggakan Penyempurnaan Administrasi Penerimaan

TRANSFORMASI DJBC

34

Pelayanan

Pengawasan

Peningkatan Pelayanan Permintaan Pita Cukai Pemberian Ijin NPPBKC Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Program Otomasi Pelayanan Cukai

Pengawasan Peredaran BKC tanpa Pita Cukai Pengawasan Peredaran BKC dengan Pita Cukai Palsu

BidangCukai

Penerimaan Optimalisasi Penerimaan Cukai Penyempurnaan Administrasi Penerimaan

Program peningkatan integritas pegawai Program peningkatan kemampuan teknis Penyempurnaan Kode Etik dan Perilaku Pembentukan Komite Kode Etik Diklat berbasis kinerja

Pembentukan Unit Kepatuhan Internal Penetapan SOP Layanan Unggulan Evaluasi dan konsep Reorganisasi DJBC (Kantor Modern; 2012-2014 76 Kantor) Office-automation & sistim administrasi Penyediaan Saluran Pengaduan

Kelembagaan

SDMBidangSDM dan Kelembagaan

TRANSFORMASI DJBC

35

ALOKASI PAGU TRANSFORMASI DJBC

237,67

133,49 Trade Facilitator Pengembangan Sistim Otomasi

Kepabeanan dan Cukai

Community Protector

Penanggulangan Penyelundupan Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

Dalam miliar rupiah


2007 2012 APBN-P 2013 RAPBN

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

Rp44,7 T

Rp83,3 T Rp89,0 T

Rp16,7 T

Rp24,7 T Rp26,5 T

Rp4,2 T

Rp23,2 TRp31,7 T

Cukai Bea Masuk Bea Keluar

Triliun Rupiah

PENERIMAAN KEPABEAN DAN CUKAI


65,6 T

131,2 T

147,2 T

PROGRAM UNGGULAN2

SPAN (SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN

NEGARA)

2.4

Memperbaiki kualitas kebijakan pengelolaan anggaran & belanja negara;

Memperbaiki tata kelola perencanaan & penyusunan anggaran;

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja negara;

Modernisasi sistem pengelolaan anggaran dan belanja negara.

Upaya Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Perbendaharaan


BUDGET GOALSTRANSPARAN

SI&

AKUNTBILITAS

KONTROLINFORMASI

ANGGARAN YG

KOMPREHENSIF

BUDGET REALISM

MANAJEMEN FISKAL

FRAME WORKKRITERIAHIERARKI PENGELOLAAN

AKUNTABELTRANSPARANPEMAKAIAN

SUMBER DAYA YG OPTIMAL

LEVEL 3MANAJEMEN OPERASIONAL

(EFISIENSI)

LEVEL 2MANAJEMEN

ALOKASISUMBER DAYA

LEVEL 1MANAJEMEN

FISKAL

PEMAKAIAN SISTEM

YANG TER-OTOMASI

BIAYA PER TRANSAKSI YANG TER-KENDALI

PENYUSUNAN ANGGARAN YANG

DISIPLIN DAN MEMUNGKINKAN

SIMULASI REALISASINYA

DGN BERBAGAI ASUMSI

INFORMASI MUTAKHIR

SASARAN

BUDGET CONTROL

SPAN

Semua kegiatan sejak proses pengadaan sampai dengan berakhirnya manfaat aset harus dimasukkan dalam SPAN

SASARAN STRATEGIS

PEMAKAIAN SISTEM

YANG TER-OTOMASI

BIAYA PER TRANSAKSI YANG TER-KENDALI

PENYUSUNAN ANGGARAN YANG

DISIPLIN DAN MEMUNGKINKAN

SIMULASI REALISASINYA

DGN BERBAGAI ASUMSI

INFORMASI MUTAKHIR

40

TAHAPAN IMPLEMENTASI

41

Pengembangan Transisional Operasional

Operasional Transisional

SPAN

LEGACY

2011 2012 2013

ALOKASI PAGU

Rp98,97 M Rp113,84 M Rp89,3 M

Secara bertahap, sistem aplikasi legacy akan dimigrasikan ke

SPAN

PROGRAM UNGGULAN2

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2.5

Dukungan Sertifikasi BMN berupa tanah

Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara

PROGRAM UNGGULAN DJKN


BADAN LAYANAN UMUM

1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)2. LEMBAGA PENGELOLA DANA

PENDIDIKAN (LPDP)3. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

(STAN)

1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)


PAGU BELANJA PIP

Pagu Belanja non-investasi Rp 115,94 Miliar

• Pengembangan Informasi dan Kerja Sama Luar Negeri• Investasi Pinjaman• Investasi Penyertaan Modal (termasuk Pembelian

Inalum)• Investasi PPP dan Penugasan Khusus • Fasilitas Dana Geothermal

1. PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP) (2)


RENCANA INVESTASI PIP TA 2013 (dalam milyar Rupiah)

URAIAN PROYEKSI RBA 2013

A. INVESTASI REGULER 611,68

Pinjaman Non Mandatori :

-Cluster A (Public Private Partnership /PPP)

-Cluster B (Infrastruktur BUMN dan Swasta)

a. Pinjaman Sektor Swasta

b. Pinjaman BUMN

-Cluster C (Infrastruktur Daerah)

Penyertaan Modal

Surat Berharga

611,68

100,00

311,68

211,68

100,00

200,00

-

-

B. INVESTASI MANDATORY 7.430,00

-Pengambilalihan Inalum

-Fasilitas Dana Geothermal

5.000,00

2.430,00

Total Portofolio Investasi (A+B) 8.041,68

2. LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)


Program Beasiswa Penelitian

• Memberikan insentif bagi penelitian termasuk karya Jurnal, buku, riset dan paten;

• Mendorong semangat inovasi di kalangan intelektual dan peneliti.

2

• Menyiapkan pemimpin dan profesional Indonesia kelas dunia;• Memperluas akses kepada pendidikan tinggi;• Diutamakan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan prioritas

MP3EI.

1

Program Beasiswa Dalam dan Luar Negeri

Alokasi Pagu : Rp 904,98 Miliar

Program Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

• Melaksanakan penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam,.

3



INDIKATOR TAHUN2012 2013

1 RENCANA PENYALURAN 239.47 884.31 Jumlah dana : - beasiswa untuk 3.346 orang 172.42 - beasiswa untuk 13.934 orang 728.59 - rehab fasilitas 5 unit 67.05 - rehab fasilitas 95 unit 155.72

2 BIAYA OPERASIONAL 11.82 20.67 3 RENCANA PENGGUNAAN 251.29 904.98 4 TARGET PNBP 525.46 1,208.92

- Saldo penggunaan tahun lalu 75.16 274.17 - tahun berjalan 450.30 934.75

5 RENCANA KEBUTUHAN DPPN 10,617.70 15,617.70 - tahun lalu 3,617.70 10,617.70 - tahun berjalan 7,000.00 5,000.00

Dalam Miliar Rp



Dana yang diperlukan untuk TA 2013 Rp904,98 M

Pagu Anggaran TA 2013 yang tersedia Rp31,14 M

Usulan tambahan dari PNBP TA 2013 Rp873,84 M

3. SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (STAN)


• Prodip Keuangan Reguler• Prodip Keuangan Kerjasama• Prodip Keuangan Tugas Belajar

(DIII Khusus dan DIV)

Penyelenggaraan Pendidikan

Prodip Keuangan

Rp 84,22 Miliar

ANGGARAN KEMENKEU TA 2013

- Pagu Indikat i f 2013

- Pagu Anggaran 2013

PERBANDINGAN ANGGARAN 2012, PAGU INDIKATIF 2013 dan PAGU ANGGARAN 2013 PER SUMBER DANA


No. UnitEselon I

Anggaran TA 2012 *

Pagu Indikatif TA 2013

Pagu Anggaran TA 2013

1 Rupiah Murni 16.761,09 17.631,10 17.781,55

2 PNBP/BLU 297,54 46,25 160,77

3 PHLN/PDN 310,07 302,58 300,68

TOTAL 17.368,70 17.979,93 18.242,99

11 September 2012

*Pagu Kemenkeu TA 2012 per 31 Agustus 2012

(dalam miliar rupiah)

52

PERBANDINGAN ANGGARAN 2012, PAGU INDIKATIF 2013 dan PAGU ANGGARAN 2013 PER UNIT ESELON I


No. UnitEselon I

Anggaran TA 2012 *

Pagu Indikatif TA 2013


1 SETJEN 6.810,45 7.195,46 6.854,77 2 ITJEN 94,74 98,70 110,85 3 DJA 124,39 130,73 157,10 4 DJP 5.122,32 5.202,68 5.655,17 5 DJBC 2.034,34 2.097,38 2.310,50 6 DJPK 117,46 140,00 129,29 7 DJPU 70,75 79,96 84,32 8 DJPB 1.467,02 1.545,81 1.596,79 9 DJKN 601,26 677,66 686,77

10 BAPEPAM-LK 361,10 196,11 - 11 BPPK 418,88 443,17 484,13 12 BKF 145,99 172,26 173,30

TOTAL 17.368,70 17.979,93 18.242,99

10 September 2012

* Pagu Kemenkeu TA 2012 per 31 Agustus 2012


53

USULAN PENAMBAHAN PAGU AKIBAT PENAMBAHAN PNBP


• Berkenaan dengan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU LPDP, pada tahun 2013 diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.208,92 Miliar;

• Dari PNBP tersebut direncanakan untuk beasiswa, rehabilitasi fasilitas pendidikan, dan operasional LPDP sebesar Rp904,98 Miliar;

• Dari rencana penggunaan PNBP Rp904,98 Miliar, dalam Pagu Anggaran TA 2013 baru tersedia sebesar Rp31,14 Miliar;

• Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan penambahan pagu anggaran LPDP sebesar Rp873,84 Miliar yang bersumber dari PNBP LPDP, sehingga pagu anggaran LPDP menjadi Rp904,98 Miliar.

5555

PAGU ANGGARAN KEMENKEU TA 2013 SETELAH TAMBAHAN PNBP LPDP



No. UnitEselon I


Usulan Penambahan Pagu

PNBP LPDP

Pagu Anggaran TA 2013 Setelah Tambahan PNBP

1 SETJEN 6.854,77 873,84 7.728,612 ITJEN 110,85 - 110,85 3 DJA 157,10 - 157,10 4 DJP 5.655,17 - 5.655,17 5 DJBC 2.310,50 - 2.310,50 6 DJPK 129,29 - 129,29 7 DJPU 84,32 - 84,32 8 DJPB 1.596,79 - 1.596,79 9 DJKN 686,77 - 686,77

10 BAPEPAM-LK - - - 11 BPPK 484,13 - 484,13 12 BKF 173,30 - 173,30

TOTAL 18.242,99 873,84 19.117,83

55

Kegiatan Unggulan Kementerian Keuangan per Unit Eselon I

TA 2013

Pengintegrasian IT

- Penyiapan Gedung Baru untuk keperluan Data Center/ Disaster Recovery Center;

- Melaksanakan Konsolidasi Infrastruktur IT Kemenkeu dan dukungan operasional DC-DRC;

- Penyiapan Perangkat Integrasi Tahap II.

Kegiatan Unggulan Sekretariat Jenderal (1/2)

1

2 Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

Alokasi Pagu : Rp 7.728,61 Miliar

Rp 325,76 Miliar

Rp 93,30 Miliar

- Penyusunan Blue Print transformasi kelembagaan Kemenkeu - Internalisasi nilai-nilai Kemenkeu;- Pemanfaatan Assesment Centre untuk pengembangan SDM;- Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Talenta.


Kegiatan Unggulan Sekretariat Jenderal


4Penyelenggaraan eProcurement dan Pembentukan ULP Kemenkeu di ibukota provinsi.

Rp 7,77 Miliar

Pembinaan dan pemberian bantuan hukum: eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara

3 Pembinaan dan koordinasi pemberian bantuan hukum

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan

Rp 6,33 Miliar

Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN

1 - Implementasi Sistem Whistleblowing Kemenkeu- Surveilance- Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi- Audit Investigasi- Examinasi LP2P dan DHK/LHKPN- Kerja sama dengan institusi penegak hukum

2 Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan

- Penjagaan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan.- Audit Kinerja, Audit Tematik, dan Audit Compliance- Penguatan Peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Rp 3,63 Miliar

Rp 25,57 Miliar

Kegiatan Unggulan Inspektorat Jenderal (1/2)



Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal

4 - Pengembangan e-LP2P- Pelaksanaan koordinasi Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP)- Persiapan pembentukan unit IT Audit- Pengembangan audit teknologi informasi

Rp 78,34 Miliar

3 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan

- Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko - Pelaksanaan Pengawasan yang memberi nilai tambah

melalui antara lain Audit Kinerja, Audit Tematik, Audit Compliance, Kajian, Monitoring, dan Evaluasi yang fokus pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi

Rp 3,31 Miliar

Kegiatan Unggulan Inspektorat Jenderal (2/2)


KegiatanPengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1

Rp 7,00 Miliar

Kegiatan Unggulan Ditjen Anggaran (1/4)

– Exercise dan Penyusunan SEB Pagu Indikatif – Exercise dan Penyusunan KMK Pagu Anggaran– Penyusunan SE Alokasi Anggaran– Penyusunan RPMK Pengelolaan BA BUN

KegiatanPenyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (BSBL)

2 – Penyusunan Laporan Keuangan BSBL– Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan BSBL– Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Bendahara

Umum Negara (SA BUN)

Rp 2,20 Miliar



Penyusunan Rancangan APBN

3

Rp 3,90 Miliar


- Koordinasi Perumusan NK dan RAPBN beserta RUU APBN.

- Penyusunan NK dan RUU APBNP- Penyusunan Model Pendapatan Negara- Koordinasi Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat untuk

Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional- Penyusunan Kajian Kebijakan Subsidi- Pengkajian dan Pengembangan Analisis Dampak

Pembiayaan APBN terhadap Perekonomian Indonesia


KegiatanPengelolaan PNBPdan Subsidi

4

Rp 5,10 Miliar

- Penyusunan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

- Penyusunan RPP Jenis dan Tarif PNBP K/L- Penyusunan RUU tentang Revisi UU No. 20 Tahun 1997

tentang PNBP

Pengembangan Sistem Penganggaran

5

Rp 12,91 Miliar


- Pengembangan dan Pemeliharaan Basis Data Penganggaran

- Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi- Optimalisasi Infrastruktur TI DJA


Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

6

Rp 121,99 Miliar

- Penyelenggaraan Training/Diklat : soft & hard competency- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Capacity

Building- Penataan ruang kerja DJA



Harmonisasi Peraturan Penganggaran

7

Rp 4,00 Miliar

- Kajian/Harmonisasi/Evaluasi/Peraturan/Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial

- Rekomendasi Penganggaran Remunerasi- Rekomendasi Kebijakan PNBP- Rekomendasi Kebijakan Peraturan Penganggaran

Pembangunan/ Pengembangan Infrastuktur TIK

1 -Pengembangan Kapasitas Infrastruktur DC dan DRC, -Pengadaan Infrastruktur Aplikasi Pendukung,-Pengembangan Aplikasi Modernisasi Perpajakan (Aplikasi ApproWeb, Aplikasi Benchmark, Aplikasi Instansi Vertikal),

-Sinkronisasi e-KTP dan e-NPWP

-Peningkatan Media Management,-International Partnership,-Peningkatan Fungsi Situs Pajak untuk Mendukung Kegiatan Kehumasan

2Peningkatan Pelayanan Penyuluhan dan Kehumasan

Rp 249,80 Miliar

Rp 85,03 Miliar

Kegiatan Unggulan Ditjen Pajak (1/5)





Perumusan Kebijakan KUP, PPh, PPN, PPSP, Bea Meterai

3 -Memperkuat Panduan Umum dan Aturan Khusus terkait :- Transfer Pricing, - Mutual Agreement Procedure (MAP), - Advance Pricing Agreement (APA), dan - Exchange of Information (EIO),

- Memperkuat Aspek Perpajakan InternasionalRp 7,82 Miliar

4Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-kantor Vertikal di Daerah

- Perluasan dan Pemutahiran Basis Pengenaan Pajak (Taxbase)- Registrasi Ulang Bagi PKP dengan Melakukan Monitoring PPN- Melakukan Sistem Invoice dan Sistem Barcode Sebagai

Identitas Transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP)- Memperkuat Basis Data Sektor Pertambangan dan Migas

Melalui Jasa Surveyor IndependentRp 3.083,57 Miliar

5 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

Perbaikan Database Perpajakan

Rp 56,85 Miliar

6Kegiatan Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

- Peningkatan Kegiatan Intelijen- Peningkatan Efektivitas Analis Informasi, Data, Laporan dan

Pengaduan- Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan Bukti Permulaan

Rp 16,61 Miliar



8Peningkatan, Pembinaan, dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

- Peningkatan Whistle Blower System- Strategi dan Perencaan Sistem Investigasi Internal- Internisalisasi Kepatuhan- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan- Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat

Pengawasan

7 Peningkatan Potensi, Kepatuhan, Penerimaan dan Ekstensifikasi Perpajakan

- Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

- Peningkatan Ekstensifikasi Sebagai Penunjang Penerimaan Pajak yang Optimal

Rp 8,51 Miliar

Rp 13,75 Miliar





9Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

- Pengkajian Pembenahan Proses Bisnis- Penyempurnaan SOP Bidang Penegakan Hukum Berdasarkan

Mitigasi ResikoRp 5,73 Miliar

11


- Pengembangan Kapasitas SDM dengan Diklat Patriotik Pajak- Operasional Satker-Satker di Lingkungan DJP- Pencetakan Kertas Berharga (Benda Meterai) Sebagai Salah

Satu Sumber Penerimaan

10Penyelesaian Keberatan dan Banding

- Penyelesaian Sidang Banding ,Gugatan ke Pengadilan Pajak- Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Rp 5,50 Miliar

Rp 1.753,72 Miliar

- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor, Gudang Arsip DJBC- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Bea dan Cukai- Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor Bea dan

Cukai- Lanjutan Redesign Gedung Kantor Modern

1 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai Rp 162,37 Miliar

Kegiatan Unggulan Ditjen Bea dan Cukai (1/2)

Pengadaan/Per-baikan Sarana Operasi Pengawasan untuk Mendukung Pemberantasan Penyelundupan

2- Pengadaan Kapal Patroli- Pengadaan Peralatan Pemindai- Pengadaan Narcotest- Pengadaan Peralatan Komunikasi- Pemeliharaan X Ray Scanner Cabin cargo/Body Scanner/Handheld Trace Protector/Trace Detector- Pengadaan Suku Cadang dan Jasa Overhoul Kapal

Rp 233,38 Miliar



5Pertukaran Data Elektronik

Penyediaan dana langgaran Pertukaran Data Elektronik

4Pita Cukai Pengadaan Pita Cukai

Rp 338,80 Miliar

Rp 97,99 Miliar

6

Dukungan Manajemen

- Pengadaan BBM Kapal dan pemeliharaan peralatan & mesin Peralatan Scanner- Biaya operasional satker

Rp 1.468,06 Miliar

Kegiatan Unggulan Ditjen Bea dan Cukai (2/2)


5Pengembangan SDM

Pelatihan untuk pegawai (Capacity Building)

Rp 9,85 Miliar

Kegiatan Unggulan Ditjen Perimbangan Keuangan (1/3)

Penyempurnaan dan review Bussiness Process transfer ke Daerah

1

Rp 10.98 Milyar

Perumusan Kebijakan Perhitungan dan Bimbingan Teknis DAU, DAK, DBH Pajak dan CHT, serta DBH SDA

2Pengalihan PBB-PP dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah

- Sosialisasi kebijakan PBB-PP- Penyusunan Revisi SKB Menkeu dan Mendagri

tentang pengaturan tahapan persiapan pengalihan PBB-PP

- Pemberian fasilitas pemungutan PBB-PP

Rp 21,48 Milyar




4 Penyempurnaan Business Process percepatan penyelesaian evaluasi RAPERDA dan PERDA PDRD

- Rekomendasi kebijakan di bidang PDRD- Konsultasi Regional dan Teknis kepada aparat Pemda

tentang PDRD Rp 1,34 Milyar

5

6

Rp 3,93 Milyar

Rp 15,99 Milyar

Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Penatausahaan / Akuntansi Keuangan Daerah bagi aparat pemda

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyempurnaan bussiness Process Pengendalian Defisit Daerah, Pembiayaan dan Kapasitas Derah dan Hibah Daerah

Penyusunan Peraturan terkait:- Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Pinjaman

Daerah TA 2014- Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2013



7

8

Rp 9,74 Milyar

Rp 65.82 Milyar

- Pengembangan SIKD, Pengembangan Aplikasi TI dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komputer

- Pengembangann Komandan Versi-2, Pemeliharaan Aplikasi Daper dan Sekretariat, Pembangunan Pusat Data DJPK.

Dukungan Manajemen

Perumusan bussiness process bidang Pendanaan Daerah serta Informasi Keuangan Derah

Operasional kantor dan Pengadaan infrastruktur jaringan, pengadaan peralatan kantor dan renovasi gedung.


Kegiatan Unggulan Ditjen Pengelolaan Utang (1/3)

Pengelolaan Pinjaman

1

- Pengelolaan perjanjian pinjaman dan hibah yang bersumber dari lembaga keuangan internasional, bilateral dan multilateral

- Pengelolaan pinjaman komersial dari Kreditor Swasta Asing (KSA) melalui seleksi calon pemberi pinjaman KSA

- Pengelolaan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri.

Rp 6.06 Miliar



2 Pengelolaan Surat Utang Negara

- Transaksi pengelolaan portofolio SUN- Layanan pengembangan pasar SUN- Analisis dan pemutakhiran informasi pasar keuangan dan SUN- Penyiapan peraturan, evaluasi kinerja dan monitoring pelaksanaan

transaksi SUN.Rp 8.06 Miliar

Pengelolaan Pembiayaan Syariah

3 - Pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara- Pelaksanaan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara- Pelaksanaan analisis keuangan dan pasar Surat Berharga Syariah

Negara- Penyiapan peraturan, dokumen hukum dan evaluasi kinerja

pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara.Rp 6.25 Miliar

4

Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang

- Penyusunan strategi pengelolaan utang- Penyusunan rekomendasi pengelolaan kewajiban

kontinjensi- Penyusunan laporan analisis/kajian pengelolaan

utang/kewajiban kontinjensi.


Rp 3.28 Miliar


5 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang

- Monitoring dan evaluasi pinjaman, hibah dan pembiayaan syariah

- Administrasi dan verifikasi pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara

Rp 5.11 Miliar

6


- Operasional satker dan pemeliharaan sarana perkantoran- Pengembangan sistem teknologi informasi utang- Peningkatan kapasitas SDM- Pemantauan dan evaluasi kepatuhan dan risiko operasional

Rp 55,56 Miliar



Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

1

2

Pembinaan pengelolaan keuangan BLU

- Revisi PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU- Penilaian Layanan dan Kinerja Keuangan Satker BLU

Rp360,48 Miliar

Rp 6,79 Miliar

Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan di bidang perbendaharaan, pembentukan Treasury Dealing Room, Pembentukan Kanwil Baru, Dukungan Operasional KPPN Mobile

Kegiatan Unggulan Ditjen Perbendaharaan (1/4)





Pembinaan sistem perbendaharaan(SPAN)

3

Rp 128, 91 Miliar

- Pengembangan Aplikasi Perbendaharaan- Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi- Pengembangan Profesi Bidang Perbendaharaan- Mendukung implementasi SPAN dan SAKTI

4Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Rp620,83 Miliar

- Pelaksanaan implementasi SPAN di daerah- Pengadaan sarana prasarana dalam rangka modernisasi

layanan percontohan 177 Satker KPPN- Biaya operasional satker

Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah

5

Rp291,72 Miliar

- Revitalisasi peran Kanwil DJPB sebagai pengelola fiskal dan BUN

- Operasional untuk 30 Satker Kanwil DJPB termasuk pengadaan sarana prasarana

Pembinaan pelaksanaan anggaran dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

7 - Peningkatan kualitas data DIPA dan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran.

- Pelaksanaan spending review

Rp12,67 Miliar

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

8

Rp78,00 Miliar

- Penyempurnaan peraturan terkait sistem manajemen investasi, penerusan pinjaman, pinjaman, kredit program dan pembiayaan lainnya;

- Restrukturisasi pinjaman BUMN, restrukturisasi dan pemberian pinjaman serta subsidi bunga kepada Pemda dan BUMD, penyusunan Skim kredit program;

- Pembayaran jasa bank penata usaha penerusan pinjaman



10

Rp75,51 Miliar

- Penyusunan Peraturan dan Pedoman Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

- Peningkatan kualitas LKPP- Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi

Pemerintah- Penyelenggaraan diklat PPAKP

Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

9

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

- Pembentukan dan Operasional Treasury Dealing Room (TDR);- Pengembangan Sistem Bank Indonesia Government electronic

Banking (BIG-eB) ;- Peningkatan kemampuan/kapasitas Bendahara Instansi untuk

menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan APBN;- Pengembangan Sistem Pembayaran Penerimaan Negara secara

Elektronik;- Sosialisasi Undang-Undang Mata Uang dan RUU Redenominasi ;- Penyempurnaan MPN;

Rp 21,69 Miliar



1 - Penyusunan kebijakan dan peraturan percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara

- Crash Program dan Restrukturisasi Piutang Negara- Intensifikasi penagihan debitur potensial (asset tracing )

Rp32 Miliar

2Inventarisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah

- Penyusunan kebijakan dan peraturan pensertifikasian BMN berupa tanah

- Identifikasi dan Pendataan BMN berupa tanah- Pembuatan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP)- Tim koordinasi percepatan sertifikasi

Rp6,4 Miliar

Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara (PPN)

Kegiatan Unggulan Ditjen Kekayaan Negara (1/3)





3

Rp22 Miliar

Penyelesaian Pengurusan aset eks. PT. PPA, BPPN, dan Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)

- Pengamanan dan pemeliharaan aset ex-BPPN, ex-BDL dan ex-PT PPA untuk meningkatkan nilai jual

- Identifikasi aset untuk tertib administrasi, fisik, dan hukum

- Penjualan aset secara lelang dan non lelang

4

Pembangunan Teknologi dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

- Pengembangan dan pemeliharan sistem aplikasi DJKN (modul KNL, EWS BUMN, SIMAN, SIBANKUM, Contract Centre, dsb)

- Peningkatan infrastruktur TIK DJKN berikut lisensi software (Paket SOA Oracle, AVAYA, DMS Filenet)

Rp29,3 Miliar


17

5

Rp17,3 Miliar

Capacity Building SDM DJKN

- Peningkatan kapasitas SDM DJKN- Peningkatan hardcompetency dan softcompetency- Diklat, kursus spesialisasi DJKN

6 Pengadaan BMN (Pembangunan/ Rehab Gedung DJKN, Peralatan dan Fasilitas Kantor)

- Pembangunan gedung kantor, antara lain: Kanwil DJKN Samarinda, KPKNL Pangkal Pinang dan KPKNL Tangerang;

- Rehabilitasi gedung dan sarana prasarana DJKN;- Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran;

Rp115,6 Miliar


1

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Keuangan Negara

Penyelenggaraan Diklat di Bidang Keuangan Negara: Kepemimpinan, Manajerial, dan Teknis

Penyelenggaraan Seminar/Workshop/Sejenisnya Program Beasiswa Gelar dan Non-Gelar

Rp 204,02 Miliar

2 Penyelenggaraan pendidikan program diploma keuangan, baik reguler, kerjasama dengan instansi lain maupun lanjutan pendidikan untuk pegawai tugas belajar.

Kegiatan Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (1/3)

Penyelenggaraan Pendidikan Prodip Keuangan

Rp 48,00 Miliar

85



86



3

Pengembangan Program Riset

Training Need Analysis dan Pengembangan Program Kediklatan

Pengendalian Mutu Diklat Kegiatan Riset/Penelitian Jurnal Ilmiah Kajian Akademis

Rp 11,72 Miliar

Pengembangan SDM

Pengembangan Tenaga Pendidik/Pengajar Pengembangan Tenaga Kependidikan

Rp 12,90 Miliar

4

Dukungan Manajemen

6Operasional Satker BPPK termasuk pusat-pusat pendidikan pelatihan dan badan diklat keuangan di daerah

Rp 129,50 Miliar

Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana

Rp 77,99 Miliar

5

87

- Penguatan IT dan Pendukungnya, termasuk E-Training- Peningkatan Infrastruktur Diklat- Penguatan Organisasi- Penyempurnaan Proses Bisnis



Penyusunan PMK tarif Perpajakan, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

1

2

- Harmonisasi Tarif Bea Masuk tahun 2013-2015- Perumusan kebijakan pelaksanaan analisis terhadap

usulan perubahan tarif bea masuk, tarif khusus, bea keluar, cukai, PPnBM

- Perundingan yang terkait dengan kebijakan tarif berdasarkan kerjasama perdagangan internasional mewakili Kementerian Keuangan

.- Working Level: Working Group Meeting, Workshop dan

Seminar- Policy Level: APEC Senior Finance Official Meeting (SFOM)- Deputy’s Level: APEC Finance Deputies Meeting (FDM)- Minister’s Level: APEC Finance Ministers’ Meeting (APEC

FMM)Rp34,34 Miliar

Rp10,72 Miliar

Indonesia APEC Chairmanship

Kegiatan Unggulan Badan Kebijakan Fiskal (1/3)



4

Penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

- Perumusan kebijakan ekonomi makro - Penyelenggaraan pelatihan Vector Auto Regression (VAR),

pelatihan Equation Model, dan pelatihan Early Warning System & Vulnerability Indicator untuk mendukung analisis data primer dan sekunder indikator-indikator ekonomi makro

Rp11,158 Miliar



3 - Pembangunan mekanisme komunikasi dalam mencermati persoalan risiko fiskal atas berbagai program pembangunan dan aksi quasi-fiscal oleh lembaga di luar pemerintah yang dapat menimbulkan kewajiban kontinjen bagi pemerintah.

- Perumusan bentuk-bentuk kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewadahi perhatian stakeholder terhadap isu risiko fiskal.

Penyusunan Fiscal Risk Statement pada Nota Keuangan dan RAPBN

Rp9,67 Miliar

G20 framework dan mitigasi perubahan iklim

•Pengkoordinasian pertemuan bilateral diplomasi ekonomi dan keuangan, serta pertemuan lembaga keuangan multilateral dan regional.

•Pemberian pedoman dan update pembahasan terkini mengenai langkah-langkah penanganan krisis global

•Penyediaan konsultasi dan saran kepada otoritas terkait dan swasta mengenai strategi penanganan krisis global.

Rp12,37 Miliar



Dukungan manajemen

Dukungan manajemen dan capacity building Badan Kebijakan Fiskal

Rp56,71 Miliar

6

5

Penyerapan Anggaran TA 2012 (per 31 Agustus 2012)

KRONOLOGI PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012


1. Pada APBN TA 2012, Kementerian Keuangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp17.779,98M.

2. Dalam perkembangannya, anggaran tersebut mengalami perubahan yang disebabkan beberapa hal seperti:a. adanya drop loan sebesar Rp204,98M,b. luncuran hibah sebesar Rp29,03M,c. penghematan sebesar Rp925,34M,d. penambahan penggunaan PNBP BLU sebesar Rp251,28M,e. penambahan dari SABA sebesar Rp378,45M, sertaf. penambahan dari penghargaan (reward) TA 2011 sebesar

Rp39,69M,sehingga alokasi anggaran tersebut pada APBN-P TA 2012 menjadi sebesar Rp17.348,12M.

3. Setelah APBN-P terdapat perubahan anggaran dari SABA sebesar Rp24,74M serta adanya drop loan sebesar Rp4,15M sehingga alokasi anggaran Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp17.368,71M

KRONOLOGI PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012


No. UNIT PAGU APBN-P PENAMBAHAN SABA

DROP LOAN

PAGU AKHIR(per 31 Agustus 2012)

1 SETJEN 6.792,27 22,33 (4,15) 6.810,45 2 ITJEN 94,74 - - 94,74 3 DJA 124,39 - - 124,39 4 DJP 5.122,32 - - 5.122,32 5 DJBC 2.034,34 - - 2.034,34 6 DJPK 117,46 - - 117,46 7 DJPU 70,75 - - 70,75 8 DJPB 1.467,02 - - 1.467,02 9 DJKN 601,26 - - 601,26

10 BAPEPAM-LK 361,10 - - 361,10 11 BPPK 418,88 - - 418,88 12 BKF 143,58 2,41 - 145,99

JUMLAH 17.348,12 24,74 (4,15) 17.368,71

Dalam Miliar Rupiah

Dalam Miliar Rupiah

PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012 (S.D. 31 AGUSTUS 2012)

9494


No Unit

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

1 SETJEN 5.265,52 3.764,10 71,49 971,92 221,33 22,77 573,01 61,33 10,70 6.810,45 4.046,76 59,42

2 ITJEN 28,76 18,91 65,75 60,45 27,78 45,95 5,53 4,97 90,00 94,74 51,66 54,53

3 DJA 43,55 29,83 68,50 62,26 26,40 42,40 18,58 9,57 51,51 124,39 65,80 52,90

4 DJP 1.496,91 1.041,36 69,57 3.093,77 1.381,84 44,67 531,64 45,71 8,60 5.122,32 2.468,91 48,20

5 DJBC 531,34 347,21 65,35 1.122,21 565,75 50,41 380,80 51,52 13,53 2.034,34 964,48 47,41

6 DJPK 21,99 14,66 66,69 75,76 39,32 51,90 19,71 5,12 25,97 117,46 59,11 50,32

Dalam Miliar Rupiah

PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012 (S.D. 31 AGUSTUS 2012)

9595


No Unit

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

7 DJPU 16,64 10,83 65,11 43,48 23,65 54,39 10,64 2,05 19,29 70,75 36,53 51,63

8 DJPB 498,42 360,58 72,34 697,84 362,44 51,94 270,76 90,56 33,45 1.467,02 813,58 55,46

9 DJKN 181,98 124,97 68,67 295,27 138,19 46,80 124,00 52,04 41,96 601,26 315,19 52,42

10 BAPEPAM-LK

54,10 32,72 60,49 280,58 41,59 14,82 26,42 3,30 12,51 361,10 77,62 21,49

11 BPPK 62,38 40,07 64,23 307,19 152,00 49,48 49,32 14,45 29,31 418,88 206,52 49,30

12 BKF 22,10 15,21 68,81 101,98 34,98 34,31 21,91 6,57 30,00 145,99 56,77 38,88

JUMLAH BA 15 8.223,68 5.800,44 70,53 7.112,71 3.015,28 42,39 2.032,32 347,22 17,08 17.368,71 9.162,94 52,76

CAPAIAN KINERJA SEMESTER 1 TA 2012

No Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama UIC Target

Sm.IRealisasi

Sm.I Nilai

KK-1 Pendapatan negara yang optimal 106,36%

1 Jumlah pendapatan negara DJP, DJBC, DJA 557,66 593,15 106,36%

a Jumlah penerimaan pajak (triliun) DJP 372,054 387,632 104,19%b Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (triliun) DJBC 65,61 69,73 106,28%c Jumlah PNBP Nasional (triliun) DJA 120 135,789 113,16%

KK-2 Perencanaan dan Pelaksanaan belanja negara yang optimal 102,65%

1 Persentase dana blokir (tanda bintang) DJA 5,00% 1,69% 120,00%

2 Persentase penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L DJPB 40,00% 31,98% 79,95%

KK-3 Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan aman bagi kesinambungan fiskal 116,17%

1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup DJPU 60,26% 60,16% 119,67%

2 Persentase pencapaian target effective cost DJPU 100,00% 87,34% 112,66%

Nilai Kinerja Kemenkeu-Wide


Kode SS/IKU

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama UIC Target

Sm.IRealisasi

Sm.I Nilai

KK-4 Utilisasi kekayaan negara yang optimal 112,63%

1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi (dalam triliun) DJKN 23,2 26,13 112,63%

KK-5 Perimbangan keuangan yang adil dan transparan 110,93%

1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah DJPK 45,00% 50,84% 112,98%

2 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan DJPK 90,00% 98,00% 108,89%

KK-6 Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel 92,74%

1 Indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik DJPB 97,62 87,36 89,49%

2 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, BUN, dan BA 999 ITJEN 4 3,88 97,00%



Kode SS/IKU

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama UIC Target

Sm.IRealisasi

Sm.I Nilai

KK-7 Industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid

114,86%

1 Rata-rata tingkat kesehatan perusahaan efek, asuransi, dan pembiayaan Bapepam-LK 87,67% 96,20% 109,73%

2

Persentase nilai transaksi perusahaan efek yang tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD yang berpotensi mengganggu perdagangan saham di Bursa

Bapepam-LK 15,00% 0,0021% 120,00%

-



REALOKASI DAN REFOCUSING ANGGARAN TA 2012

• Dalam APBNP yang lalu Kementerian Keuangan tidak mengajukan usulan tambahan pagu anggaran TA 2012, namun melakukan realokasi pagu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sebesar Rp31,47 M

• Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran RKP 2012 diusulkan kembali, revisi antar Program sebesar Rp74,47 M dan revisi antar Kegiatan sebesar Rp10,36 M.

USULAN REALOKASI TA 2012


REALOKASI ANTAR PROGRAM TA 2012

Usulan realokasi dari: 74,47

Sekretariat Jenderal 74,47

Blueprint Laporan Transformasi Kelembagaan 72,00

Pembangunan Gedung Kantor 2,47



Akan digunakan untuk: 74,47

Ditjen Perbendaharaan 70,62

Persiapan Implementasi SPAN 70,62

Ditjen Anggaran 3,85

Tambahan Belanja Pegawai 3,85

103103

PAGU KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2012 SETELAH REALOKASI


NO UNIT PAGU AWALPAGU

SETELAH REALOKASITAMBAH KURANG

1 SETJEN 6810,45 - (74,47) 6.735,98 2 ITJEN 94,74 - - 94,74 3 DJA 124,39 3,85 - 128,24 4 DJP 5122,32 - - 5.122,32 5 DJBC 2034,34 - - 2.034,34 6 DJPK 117,46 - - 117,46 7 DJPU 70,75 - - 70,75 8 DJPB 1467,02 70,62 - 1.537,64 9 DJKN 601,26 - - 601,26 10 BAPEPAM-LK 361,10 - - 361,10 11 BPPK 418,88 - - 418,88 12 BKF 145,99 - - 145,99

17.368,71 74,47 (74,47) 17.368,71

REALOKASI

JUMLAH


REVISI ANTAR KEGIATAN DALAM SATU PROGRAM

KODE URAIAN SEMULA MENJADI SELISIH

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

1632Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

5.521,99 5.515,06 (6,93)

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi 436,91 447,11 10,20

1638Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah Yang Berkantor di GKN

244,38 240,95 (3,43)

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan 2,01 2,17 0,16



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

rencana anggaran kementerian keuangan 2013

Documents