rekam medik dari aspek hukum

36
REKAM MEDIS DARI ASPEK HUKUM Rimawati Faculty of Law Gadjah Mada University

Upload: others

Post on 03-Oct-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Rekam Medik dari Aspek HukumRimawati
Materi:
Pengantar
Definisi
Kepemilikan Rekam Medis
2
PENGANTAR3
Pengantar
kesehatan.
peraturan pemerintah pusat.
catatan mengenai kesehatan karena hukum atau
peraturan tersebut penting sebagai kepedulian
pasien dan dokumen yang sah.
4
Pengantar
Status hukum minimum berisi tentang alamat pasien. Selain itu juga harus berisi tentang identitas data, ramalan penyakit, sejarah keluarga, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, laporan konsultasi, laporan laboratorium, prosedur operasi, laporan khusus, waktu tindakan, catatan perkembangan pasien, laporan asuhan perawatan, terapi, ringkasan pasien masuk, catatan untuk menentukan diagnosis akhir, komplikasi, pemeriksaan prosedur, dan tanda tangan kehadiran dokter.
5
269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam
antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan,
pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Pasal 1 angka 6 : Catatan merupakan tulisan-tulisan
yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai
tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien
dalam rangka palayanan kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes)
Keputusan menteri kesehatan No. 034 / Birhub / 1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit di mana rumah sakit diwajibkan: a. Mempunyai dan merawat statistik yang up to date b. Membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
Peraturan Pemerintah (PP)
PP No. 10 Tahun 1966 ttg Wajib Simpan Rahasia Kedokteran PP No. 32 Tahun 1996 ttg Tenaga Kesehatan
Undang-undang
UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 ttg RS UU No. 29 tahun 2004 tg Praktik Kedokteran
7
Praktik Kedokteran
Bentuk Rekam Medis
segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen dsb.
Data-data ini merupakan data yang bersifat rahasia (confidential) sebingga tidak dapat dibuka kepada pihak ketiga tanpa izin dari pasien yang bersangkutan kecuali jika ada alasan lain berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut.
segala data lain yang tidak berkaitan langsung dengan data medis, seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat dsb.
Data ini oleh sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi menurut sebagian lainnya merupakan data yang juga bersifat rahasia (confidensial).
11
data non-medis
penyakit).
e. Diagnosis
h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien.
odontogram klinik dan
a. Identitas Pasien
d. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.
e. Diagnosis
i. Catatan obsservasi klinis dan hasil pengobatan
j. Ringkasan pulang (discharge summary)
k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga
kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan ksehatan.
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan
tertentu.
Pasien Rawat Jalan
Pasien Rawat Inap
12
c. Identitas pengantar pasien
d. Tanggal dan waktu.
penyakit.
g. Diagnosis
j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga
kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.
k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan
dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan
tertentu.
- Nama :
ditambahkan dan dilengkapi sesuai
kesehatan.
Ruang Gawat Darurat
Pasal 3 ayat (3) Permenkes No 269 Tahun 2008 Contoh Data-data Identitas Pasien :
13
medis berkaitan dengan aspek hukum
1. Segala gejala atau peristiwa yang
ditemukan harus dicatat secara akurat dan
langsung
ditulis, secara yuridis dianggap tidak
dilakukan
penilaian klinis
5. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga
oleh orang lain)
berakibat fatal.
bumerang bagi si penulis, apabila rekam medis
ini sampai ke pangadilan.
menuduh atau mengkritik teman
lainnya.
dicoret masih bisa dibaca.
8. Jangan melakukan penghapusan,
ulang.
diberi space untuk perbaikan tanpa
menghapus isi yang salah.
dengan cara apapun karena bisa
dikenai pasal penipuan.
Rekam Medis Yang Bermutu
1. Akurat, menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar
2. Lengkap, mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran
3. Terpercaya, dapat digunakan dalam berbagai kepentingan
4. Valid atau sah sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil akhir yang diukur
5. Tepat waktu, dikaitkan dengan episode pelayanan yang terjadi
6. Dapat digunakan untuk kajian,
analis, dan pengambilan keputusan
konsisten penggunaaannya di
8. Dapat dibandingkan dengan
komunikasi antar yang berwenang.
• Mengisahkan secara kronologis pelayanan medis yang diterima oleh pasien selama berada di RS
16
keuangan, riset, edukasi, dan pendokumentasian, apabila memenuhi
unsur akreditasi, yaitu rekam medis memiliki:
1. Identitas dan formulir persetujuan-persetujuan;
2. Riwayat penyakit pasien secara lengkap;
3. Laporan pemeriksaan fisik;
4. Instruksi diagnostik dan teraupetik dengan tanda tangan dan nama terang tenaga kesehatan yang berwenang. Intruksi per telepon dapat diterima oleh perawat dan dicatat tetapi dalam waktu 24 jam instruksi tersebut harus segera ditandatangani oleh dokter yang bertanggungjawab;
5. Observasi, segala laporan observasi termasuk laporan konsultasi;
6. Laporan tindakan dan penemuan, termasuk yang berasal dari penunjang medik, yaitu laboratorium, radiologi, laporan operasi serta tanda tangan pasien, dokter, dan sebagainya. Untuk laporan operasi harus memuat informasi lengkap mengenai penemuan, cara operasi, benda yang dikeluarkan dan diagnosis pasca bedah.
17
2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan
3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan
penyakit dan pengobatan selama pasien dirawat.
4. Sebagai bahan untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas
pelayanan
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit dan tenaga
kesehatan
7. Sebagai dasar dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis
8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan,
dipertanggungjawabkan dan laporan.
• Legal value • Sebagai alat/bahan pembuktian di PengadilanL
• Financial value • Sebagai dasar untuk perincian biaya pelkes yang harus dibayar oleh pasienF
• Research value • Sebagai dasar untuk bahan penelitian dalam lapangan kedokteran,
keperawatan dan kesehatanR • Education value
• Sebagai bahan pengajaran dan pendidikan untuk mahasiswa kedokteran, keperawatanserta tenaga kesehatan lainnyaED
20
Kepemilikan Rekam Medis21
Kepemilikan Rekam Medis
Pada prinsipnya isi Rekam Medis adalah milik pasien, sedangkan berkas Rekam Medis (secara fisik) adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan.
Pasal 8 Permenkes No. 269/2008 menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, yang harus disimpan sekurang- kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.
Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis di institusi pelkes tersebut.
22
• Sebagai penanggungjawab integritas dan kesinambungan pelayanan
• Sebagai tanda bukti rumah sakit terhadap segala upaya dalam penyembuhan pasien
• Rumah sakit memegang berkas rekam medis asli.
• Direktur RS bertanggungjawab atas:
• Penggunaan oleh badan atau orang yang tidak berhak
1. Rumah sakit atau tenaga kesehatan
• Pasien memiliki hak legal maupun moral atas isi rekam medis.
• Rekam medis adalah milik pasien yang harus dijaga kerahasiaannya
2. Pasien
3. Umum
seijin pasien, kecuali:
1) Keperluan hukum
kepentingan pasien/keluarganya.
4) Riset/edukasi
pelayanan.
24
rekam medis
hasil pemeriksaan , pengobatan,
pihak-pihak yang tidak berwenang
karena menyangkut individu langsung
25
1 Rumah Sakit
3
kewajibannya masing-masing terhadap
berkas rekam medis
kepastian hukum atas dasar keadilan dalam
rangka usaha menegakkan hukum serta
penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan
keadilan
28
Sumber-sumber Mengikat
PP No. 10 Tahun 1966 Tanggal 21 Mei 1966 mengenai Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
Bila ada diantara petugas RS membocorkan rahasia pasien dapat dikenakan sanksi antara lain:
Pasal 1365-1367 BW
KUHPerdata 1365 sampai dengan 1367:
“Barang siapa yang sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta.”
29
Ketika seorang petugas kesehatan dituntut karena membuka rahasia
kedokteran (isi Rekam Medis) kepada pihak ketiga tanpa izin pasien atau
bahkan menolak memberitahukan isi rekam medis (yang merupakan milik
pasien) ketika pasien menanyakannya.
Seorang tenaga kesehatan dapat secara sengaja membuka rahasia pasien
(isi Rekam Medis) dengan cara menyampaikannya secara langsung kepada
orang lain. Akan tetapi ia dapat juga membukanya secara tidak sengaja,
yaitu ketika ia membicarakan keadaan pasien dengan petugas kesehatan
lain di depan umum atau jika ia menaruh Rekam Medis secara
sembarangan sehingga orang yang tidak berkepentingan dapat
melihatnya.
sanksi.
30
Sanksi yang dapat dikenakan kepada Petugas Kesehatan yang melakukan tindakan membuka rahasia pasien
Sanksi Pidana membuka rahasia kedokteran diancam pidana melanggar Pasal
322 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 tahun penjara.
Sanksi Perdata Pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi
berdasarkan Pasal 1365 jo 1367 KUH Perdata.
Sanksi Administrative PP No.10 tahun 1966 menyatakan bahwa tenaga kesehatan
yang membuka rahasia kedokteran dapat dikenakan sanksi admninistratif, meskipun pasien tidak menuntut dan telah memaafkannya.
31
Kesimpulan
1. Rekam Medis adalah catatan yang dibuat oleh Dokter dan Dokter Gigi yang berisi informasi data pasien dan kronologis pelayanan medis pasien ybs.
2. Diantara semua manfaat Rekam Medis , yang terpenting adalah aspek legal Rekam Medis.
3. Pada kasus malpraktek medis, keperawatan maupun farmasi, Rekam Medis merupakan salah satu bukti tertulis yang penting.
4. Berdasarkan informasi dalam Rekam Medis, petugas hukum serta Majelis Hakim dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek, bagaimana terjadinya malpraktek tersebut serta menentukan siapa sebenarnya yang bersalah dalam perkara tersebut.
Dibawah ini diberikan beberapa ilustrasi kasus yang menunjukkan bagaimana Rekam Medis digunakan dalam pembuktian kasus malpraktek:
32
(1974)
RS, yang menurutnya telah lalai dalam mengawasi
kondisi dan sirkulasi peredaran darah pada
kakinya selama dipasangi spalk kayu sehingga
kakinya menjadi busuk dan harus diamputasi.
Pengadilan memeriksa Rekam Medis dan dalam
catatan perawat tidak didapatkan adanya catatan
perawatan selama 7 jam yang kritis, menunjukkan
adanya unsur kelalaian perawat.
(1979)
Hal ini diduga terjadi akibat kelalaian perawat dalam pengawasan jumlah
dan kedalaman pemapasan selama pasien berada dalam ruang pulih
sadar (recovery room ), sesaat setelah operasi selesai dilaksanakan.
Dalam pembuktian di pengadilan didapatkan bahwa tidak didapatkan
adanya catatan mengenai pengawasan tersebut pada kartu pencatatan
yang sudah disediakan di recovery room.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyalahkan petugas kesehatan tersebut
karena menurutnya jika pengawasan jumlah dan kedalaman pemapasan
dilakukan dengan baik, maka akan dapat segera diketahui komplikasi
yang terjadi dan karenanya masih ada waktu untuk memberikan oksigen
untuk mencegah kerusakan otak.
Pada kasus ini seorang psikiater memberi instruksi
kepada perawat untuk mengecek seorang pasien
penyakit jiwa setiap 15 menit. Ternyata pasien tersebut
melarikan diri dan berhasil bunuh diri.
Dalam pembuktian di pengadilan, pada Rekam Medis
(yaitu dalam catatan perawatan) tidak dijumpai
adanya laporan observasi setiap 15 menit.
Majelis hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan
Rekam Medis dalam kasus ini telah ada bukti kuat
adanya kelalaian (prima facie case of negligence).
35