Pengembangan Potensi Pelayanan Pariwisata dalam

Perspektif Reinventing Government

1. Randy Prasetyo 125030100111183

2. Fika Maulana As-Shiddiqi

Case Study Kabupaten Lamongan

Latar Belakang

• Negara indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauma, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya semuanya itu berarti merupakan sumberdaya dan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan (akil, 2003 :1)

• Pariwisata menjadi fokus perhatian pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Sumber Devisa negara.

• Pariwisata menjadi obyek penggerakan pertumbuhan Perekonomian di indonesia

• Lemahnya pelayanan dalam sektor pariwisata menjadikan minat dan daya tarik pengunjung, Travelling, dan Tourist kurang.

• Perlunya pengembangan potensi keadaan sektor wisata sesuai dengan Kearifan lokal (Local Wisdom).

• Pemerintah dalam hal ini para stakeholders kepariwisataan yang menyadari besarnya potensi pariwisata di daerah berusaha menggali mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata. Keputusan ini harus ditindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta membenahi potensi obyek dan daya tarik wisata (Tahwin, 2003 dalam Sari, 2011: 18)

• Masalah yang timbul dalam perumusan strategi pariwisata yakni bahwa arus wisatawan tidak merata dan hanya terpusat pada beberapa Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama, yakni bali.

• Perlu peningkatan suatu daerah sumber pariwisata di tiap daerah terutam kabupaten lamongan yang memiliki daerah pariwisata yang menarik.

• Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Timur oleh Pemerintah

• Mengembangkan suatu kawasan pariwisata daerah juga berarti mendesain suatu kawasan agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan ekspektasi pelanggannya.

• Perlunya suatu strategi dalam meningkatkan ekspetasi pelanggan pariwasata di kabupaten lamongan.

• Reinventing government adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan

• Penerapan strategi Reinventing Government sebagai instrumen birokrasi untuk mengembangkan industri pariwisata.

• Dalam penerapan konsep Reinventing Government, dinas kepariwisataan dan budaya kabupaten lamongan melakukan inovasi terkait pengembangan dan pelayanan pariwisata.

• Gagasan utama dari konsep ini adalah bagaimana cara mewirausahakan birokrasi agar sektor publik dapat menjalankan roda organisasinya lebih kompetitif serta efektif dan efisien dalam segi kepariwisataan di kabupaten lamongan.

• Upaya ekspetasi pelanggan ini lah nantinya akan dikaji dalam 10 prinsip reinventing Government. Ekspetasi pelanggan :

1. Masyarakat dan penduduk di kabupaten lamongan2. TTI (Travelling, Tourism, dan Investor3. Talent (SDM berkualitas), developer (pengembang), organizer (event

organizer) dan seluruh pihak yang memiliki kontribusi

• Pembaharuan dan kesinergian dalam pola manajemen pelayanan sektor publik harus diperbarui

Sumber Daya• Manusia/Human• Keuangan/

fianansial• Bahan mentah/

raw materials• Teknologi/

Technological• Informasi/

information

Perencanaan Pengarahan

Pengendalian

Pengorganisasian

Hasil/Kerja• Pencapaian

tujuan• Produk• Jasa• Efisiensi• efektifitas

Kajian Pustaka

Disiplin Ilmu dan Paradigma Administrasi Publik

• Beberapa pemikir administrasi negara pada awal perkembangannya, senantiasa memperdebatkan antara politik dan administrasi

• Ilmu administrasi publik tidak lagi seperti jamannya Woodrow Wilson dan White yang ramai mempersoalkan antara politik dan administrasi, yang pada akhirnya menempatkan politik diluar administrasi dan sebaliknya.

• Rumusan-rumusan administrasi publik dengan berbagai definisi, seseorang mencoba untuk memberikan rumusan yang tajam dalam disiplin lingkaran akademisi, orang lain memberikan tandingan rumusan konsepsi yang tidak kalah pentingnya

Reinventing Government

• Reinventing Government dalam bahasa indonesia adalah menemukan kembali Pemerintahan

• Dicetuskan oleh David Osborn dan Ted gaebler (1992) sebagai gagasan yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep dan teori-teori klasik untuk optimalisasi pelayanan publik

• Konsep Reinventing Government yakni tentang administrasi publik dengan mentransformasikan nilai-nilai entrepreneural ke dalam sektor-sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

• 10 prinsip mencakup reinventing government, yakni :a. Pemerintah Katalis : pemerintah harus mengarahkan daripada

mengayuhb. Pemerintah milik rakyat : pemerintah memberikan wewenang

daripada melayani

c. Pemerintah yang kompetitif : dapat menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan

d. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan

e. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil, bukan masukan

f. Pemerintah berorientasi pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi

g. Pemerintah wirausaha : menghasilkan daripada membelanjakan

h. Pemerintah antisipatif : mencegah daripada menanggulangi

i. Pemerintah desentralisasi : dari menuju hierarki menuju partisipasi dan tim kerja

j. Pemerintah berorientasi pasar : mendongkrak perubahan melalui pasar

Kepariwisataan• Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain,

bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat, 1983 dalam Spillane, 1994 : 21)

• The World Tourism Organisation (WTO), bahwa: Tourism comprises the activities of persons, travelling to and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business dan other purposes (Richardson dan Fluker dalam Pitana, 2005: 45).

• Pariwisata memiliki beberapa komponen penting yang terkandung di dalamnya, antara lain: traveler, visitor dan tourist, masing-masing komponen mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Wisatawan• Wisatawan (tourist) adalah sebagai objek dalam kegiatan pariwisata.

Wisatawan disebut sebagai objek karena kegiatan pariwisata tidak bisa terlepas dari pelayanan terhadap wisatawan atau orang sebagai objek pelayanan. The tourist is the actor in this system (Cooper, et al, 1993:3).

• IUOTO (International Union of Official Travel Organization) dalam

Pitana (2005: 43), pengertian wisatawan ini hanya berlaku untuk wisatawan internasional, tetapi secara analogis dapat juga berlaku untuk wisatawan domestik.

• Wisatawan dibedakan atas dua bagian, yakni 1. Wisatawan (tourist), yaitu mereka yang mengunjungi suatu

daerah lebih dari 24 jam, dan 2. Pelancong/pengunjung (excursionists), yaitu mereka yang tinggal

di tujuan wisata kurang dari 24 jam.

• Wisatawan tidak seperlunya diperlakukan sebagai obyek, tetapi terkadang bisa saja sebagai subyek dalam pelayanan pariwisata.

Konsep dan Pengembangan Pelayanan Pariwisata• Tahap ini merupakan tahap evolusi pelayanan dan

pengembangan pariwisata di kabupaten lamongan guna mencapai suatu ke-efektifan dan ke-efesienan dalam pelayanan sektor publik.

• Tujuh fase pengembangan menurut Butler dalam Pitana (2005: 103) :a) Fase exploration (eksplorasi/penemuan). b) Fase involvement (keterlibatan)c) Fase development (Pembangunan). d) Fase consolidation (konsolidasi). e) Fase stagnation (kestabilan).f) Fase decline (penurunan)g) Fase rejuvenation (Peremajaan).

PEMBAHASAN

• Pengembangan potensi pelayanan pariwisata kabupaten lamongan sangat harus dilakukan karena potensi setiap daerah administrasi dikabupaten lamongan sangat banyak.

• Namun pengembangan pelayanan dalam pariwisata terkendala dari segi aspek yang ada di kabupaten lamongan, seperti kondisi topografis, geografis, klimatologi, hidrologi, dan kependudukan.

• Saat ini pariwisata di Kabupaten Lamongan masih belum banyak berpengaruh positif terhadap pemasukan kas Kabupaten Lamongan, dimana sektor pariwisata saat ini hanya mampu memberikan sumbangan sebsar kurang lebih 31,72% dengan nominal kurang lebih 19 Milyar rupiah bagi PAD Kabupaten Lamongan.

• Pada saat ini terhitung 10 objek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan, akan tetapi hanya 4 objek wisata saja yang sudah dikembangkan.

• Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu Daerah tujuan Wisata (DTW) di Jawa Timur oleh pemerintah, disamping itu Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang memiliki potensi objek wisata alam dan budaya.

• Dalam kebijaksanaan pengembangan yang tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Timur, Kabupaten Lamongan berada di kawasan A yang dikembangkan adalah wisata pantai dan laut, wisata kepurbakalaan, wisata budaya, dan wisata agro adventure.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN• Birokrasi merupakan suatu unsur yang ada dalam beberapa teori yang lebih

terbatas berkenaan dengan kekuasaan, hierarki, komunikasi, partisipasi dan pembuatan keputusan dalam suatu variasi organisasi yang luas (Albrow, 1989 : 82).

• Birokrasi sebagai pencerminan suatu pelayanan publik terhadap masyarakatnya

• Ke-efektifan dan ke-efesienan kinerja birokrasi itulah menjadi modal keberhasilan pelayanan sektor publik.

Tugas dan Fungsi• Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2007, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan terkait tugas dan fungsinya yakni :

“Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.”

Tantangan terkait Pelayanan Pariwisata kab. Lamongan• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan akan

tetap keterlibatan aktif swasta dan masyarakat yang menjadi lokomotif penggerak bagi berkembangnya bidang kepariwisataan.

• Tantangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

1. Kemajuan IPTEK dan peradaban dunia, maka nilai-nilai luhur seni budaya nasional dan daerah semakin pudar akibat pergeseran pola hidup dan cara berfikir generasi sekarang dan mendatang.

2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan kalangan swasta dalam pengembangan semua aspek yang berkaitan dengan budaya dan wisata.

3. Keterbatasan dana di daerah guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana penunjang objek wisata termasuk aktualisasi seni budaya.

4. Minimnya investasi dalam negeri dan asing terhadap pembanguna bidang wisata.

Strategi Keberhasilan 1. Meningkatkan kepariwisataan menjadi sektor andalan

yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan di sektor pertanian, industry kecil dan kerajinan serta jasa, sehingga pendapatan masyarakat, daerah dan negara serta penerimaan devisa meningkat.

2. Dalam pembangunan kepariwisataan harus tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian dan mutu lingkungan.

3. Penataan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu dengan meilbatkan sektor-sektor terkait dalam usaha kepariwisataan yang saling menunjang,

4. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu dengan sarana dan prasarana pendukungnya, serta ditunjang dengan peningkatan semua komponen industri kepariwisataan.

5. Mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta potensi dan pemasarannya baik di dalam maupun di luar negeri harus ditingkatkan secara terarah, terpadu dan efektif.

6. Pariwisata secara bertahap dan berkesinambungan sehingga Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Timur yakni wisata pantura.

Kesimpulan dan Saran

• KesimpulanKabupaten lamongan merupakan daerah administrasi

yang ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pengembangan tingkat pelayanan pariwisata untuk terus

di lakukan oleh pemerintah kabupaten lamongan khusunya Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Pengembanga dan pengelolaan tempat pariwisata di kabupaten lamongan di mulai dari segi struktural dengan pembenahan sistem birokrasi di instansi terkait, yakni Dinas pariwisata kabupaten lamongan.

Konsep penjelasan teoritis yang ada yaitu Reinventing Govenrment sudah jelas yaitu meningkatakan suatu pemerintah yang mengayuh bukan mengarahkan, serta pemerintah haruslah menjadi suatu aspek penting bagi masyarakatnya.

• Sarana) Menggalakan pemberdayaan atau sosialisasi kerja bagi SDM

masyarakat guna melayani setiap wisatawan yang datang ke kabupaten lamongan.

b) Menyediakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kepuasan pengunjung wisata, seperti sarana dan prasarana, infrastruktur, dan tiur giat

c) Pengelolaan infrastruktur dan sarana prasarana yang sudah ada di tempat pariwisata agar utilitas tersebut terawat.

d) Bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan pengujung agar memungkiri tindakan kriminal.

e) Menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar tempat pariwisata, seperti kebersihan tempat wisata.

f) Kemudahan akses yang ada untuk mencapai kawasan pariwisata di kabupaten lamongan

g) Keterjangkauan suatu dana untuk menigkatkan daya minat pengunjung (tourust) dalam berwisata.