registrasi kematian

REGISTRASI KEMATIAN

dr. Denny Mathius

Supervisor :Dr.dr. Gatot S Lawrence, MSc.,SpPA(K).,DFM.,SpF

FORENSIK-MEDIKOLEGALFK UNHAS

Seorang dokter atau paramedis yang profesional selalu tidak boleh terlepas dari dua hal, yakni memiliki watak dan etika yang baik, dan kompeten di bidangnya.

ETIKOMEDIKOLEGAL????

Prosedur medikolegal adalah tata cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Secara garis besar prosedur medikolegal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran

ETIK

PELAYANAN PASIEN

( HIDUP DAN MATI )

MEDIKOLEGAL

DEFINISI KEMATIAN

1. MATI KLINISBerhenti bekerjanya Jantung & Paru

2. MATI BATANG OTAKMatinya sel saraf pada pusat otonom di batang otak mengakibatkan berhenti bekerjanya jantung dan paru

3. MATI SELULARMatinya sel-sel tubuh

DEFINISI KEMATIAN UU No.36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan pasal 117:

“Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR ?

• Kehilangan hakDihentikan nya segala tindakan medis Status kependudukan berubahSegala kepemilikan berpindah tangan pada ahli

waris

• Timbulnya hakPernyataan medis (Sertifikat kematian Surat

Keterangan Kematian)Deklarasi / pernyataan dari pemerintah (akta

kematian)

BAGI ALMARHUM/AH& KELUARGA

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?

• Nilai luhur dan keberadaban budayaPenghormatan terhadap kematianRitual budaya dan agama

• Aspek sosial ekonomi Hubungan kekerabatan berubahBeban ekonomi masyarakat berubah

• Aspek kesehatan masyarakatPenanganan jenazah dengan penyakit menularProgram kesehatan yang tepat sasaran

BAGI MASYARAKAT

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?

• Pemerintah yang beradab Bagian dari penegakkan hak asasi manusia

• Kewajiban hukum: 1. UU Kesehatan no. 36 th 2009

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Peraturan Bersama Mendagri & Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

• Perencanaan program pemerintah1. Aspek kependudukan Statistik , beban wilayah

2. Aspek Kesehatan evidence based, spesifik, tepat sasaran

BAGI PEMERINTAH

UU Kesehatan no. 36 th 2009 (kewajiban Pemda)

Ps 118 PENANGANAN &

IDENTIFIKASI JENAZAH TAK

DIKENAL

Ps 119 AUTOPSI KLINIS

Ps 122 AUTOPSI

FORENSIK

Ps 125 BIAYA AUTOPSI

FORENSIK

KEWAJIBAN HUKUM

KUHAP (kewajiban Pemda)

Ps 133 TENAGA AHLI UNTUK AUTOPSI FORENSIK

Ps 136 BIAYA AUTOPSI FORENSIK

Peraturan Bersama Mendagri & Menkes th 2010

Ps 6 (2) KEWAJIBAN PENELUSURAN SEBAB MATI UTK KEMATIAN DI LUAR FASILITAS KESEHATAN

TUJUAN UTAMA INVESTIGASI KEMATIAN SECARA MEDIKOLEGAL Menentukan penyebab kematian Menentukan cara kematian Menentukan proses kematian Memperoleh bukti Penyelesaian sertifikat kematian

HAL TERKAIT DALAM ISU KEMATIAN CARA KEMATIAN

sifat peristiwa yang menimbulkan penyebab kematian: Wajar – Tidak Wajar

SEBAB KEMATIANjenis kekerasan atau penyakit yang menyebabkan kematian

MEKANISME KEMATIANPerubahan biologis, kimiawi dan patologi

akibatpenyebab kematian

LOKASI KEMATIANtempat terjadinya kematian dan atau ditemukannya jenazah: Fasilitas Kesehatan- Diluar Fasilitas kesehatan

SIAPA YANG DAPAT MENENTUKAN SEBAB KEMATIAN?

Dilakukan oleh ahlinya Ahli: Seseorang yang memiliki

keahlian untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaanContoh: Dokter Forensik dan dokter umum

SEBAB KEMATIAN (PERSPEKTIF FORENSIK)

Mengutamakan “kepastian” Berdasarkan pada apa yang dilihat

dan ditemukan (If you don’t see it – don’t say it)

Bila ragu2 – harus di “declare tidak dapat ditentukan”

Purpose: pemastian hak / kewajiban / konsekuensi yuridis

SEBAB KEMATIAN(ICD-10)

Umur 0 – 6 hari

a. Penyebab utama bayib. Penyebab lain bayic. Penyebab utama ibud. Penyebab lain ibu

SEBAB KEMATIAN (ICD-10)

Umur 7 hari keatas1. a. Penyebab Kematian langsung b. Penyebab Kematian antara c. Penyebab Kematian antara d. Penyebab Kematian Dasar ( underlying cause of death)

2. Kondisi lain yang berkontribusi tapi tidak terkait dengan 1a-d

DISUSUN BERDASARKAN

PROXIMUS MORBUS/MORTIS

PENENTUAN SEBAB KEMATIAN

AUTOPSY

DIAGNOSA KLINIK

AUTOPSY VERBAL

ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN

Untuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan ( UU kesehatan no.31)

UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 119: 1. Untuk kepentingan

penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.

2. Bedah mayat klinis ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian

Untuk Kepentingan Pendidikan


• Pasal 120: 1. Untuk kepentingan

pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran

2. Dilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya atau atas persetujuan tertulis



Untuk Kepentingan Penegakan Hukum


• Pasal 122: 1. Untuk kepentingan

penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain apabila tidak terdapat dokter ahli forensik atau tidak memungkinkan dirujuk.

INFORMASI TERKAIT KEMATIAN DAN RAHASIA KEDOKTERAN

Surat keterangan kematian memuat informasi yang spesifik yang mengungkapkan kondisi kesehatan seseorang. Perlu dibatasi penggunaannya Perlu dibatasi informasi yang termuat

didalamnya Perlu dilakukan penjagaan identitas

jenazah sebagai bagian dari privacy jenazah dan keluarganya

“If You tell the diagnosis don’t tell the name;If you tell the name don’t tell the diagnosis”

SURAT KETERANGAN KEMATIAN-revisi terbaru

Memiliki spirit sertifikat kematian namun memfasilitasi kebutuhan registrasi penyebab kematian.

Fungsi: - Pernyataan kematian dari petugas medis- Untuk diberikan pada keluarga almarhum/ah- Syarat pengurusan administrasi

kependudukan & pemulasaraan

TERIMA KASIH

registrasi kematian

Documents