reformasi birokrasi - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/infoterkini/reformasi birokrasi...

Click here to load reader

Download REFORMASI BIROKRASI - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/infoterkini/Reformasi Birokrasi Menuju

Post on 15-Jun-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BIROKRASI

MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

REFORMASI

MAKNA REFORMASI BIROKRASI (1)Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia

Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21

Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping)antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, danmenghabiskan anggaran yang tidak sedikit

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hinggaterendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkahbertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luarkebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upayaluar biasa

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkanberbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dandaerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah denganparadigma dan peran baru

MAKNA REFORMASI BIROKRASI (2)JIKA BERHASIL

mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiappenyalahgunaan kewenangan publik;

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan

kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu); menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif,

dan efektif.

JIKA GAGAL

Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkanketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitasyang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati,trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadappemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaianpemerintahan yang baik (good governance), bahkanmenghambat keberhasilan pembangunan nasional.

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI2010-2025

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

5 TAHUNAN

4

2014

20192025RULE BASED

BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional2010 - 2025Perpres No. 81 Th.

2010

MenjadiPemerintahan

Kelas Dunia

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

Roadmap 2010-2014

Roadmap 2015-2019

Roadmap 2020-2025

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Semakin baik yang

ditandai dengan:

a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran;

c. APBN dan APBD baik; d. semua program

selesai dengan baik; e. semua perizinan

selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi

dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam

kerja) efektif dan produktif; h. penerapan

reward dan punishment secara konsisten dan

berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata

(propertumbuhan, prolapangan kerja, dan

propengurangan kemiskinan)

Efektif, efisien dan ekonomis Difokuskan pada upaya untuk

mewujudkan outcomes (hasil) Menerapkan manajemen kinerja

yang didukung dengan penerapansistem berbasis elektronik

Setiap individu pegawai memilikikontribusi yang jelas terhadapkinerja organisasi

5

Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan danpemberantasan korupsi &punglimasih lemah

01

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah

02

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah

03

Penerapan e-government belum terintegrasi & Merata

04

Inefisiensi penggunaananggaran

05

Inovasi dalamPenyelenggaraan Pelayanan

Publik belum dilakukansecara merata

06

Isu Strategis Birokrasi

Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan

07

Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih

08Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik

09 Akuntabilitas Kinerja masih rendah

10

Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi

Evaluasi RB Evaluasi AKIP

Evaluasi ZI WBK/WBBM(Proses & Hasil)

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

From:Bad Governance

To: Good Governance

Mindset (pola pikir)

Culture set (budaya kerja)

Prinsip Pelaksanaan:Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor

Pelopor

Penggerak Perubahan

(Agent of Changes &

Role Model)

Kapasitas

Assesor

8 Area Perbaikan

Unit Kerja Percontohan WBK/WBBM

7

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONG PELAKSANAAN

8

PROSES BISNIS PELAKSANAAN RB

Road Map

Proses RB

PMPRB

Perencanaan

Monitoring danEvaluasi Internal

Indeks RB dan RencanaAksi Tindak Lanjut

Pelaporan danRencana Perbaikan

Pelaksanaan

PROSES INTERNAL

EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA

Feedback

Kerangka Logis Pelaksanaan RB

9

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Kapasitasdan

AkuntabilitasOrganisasi

(20%)

Pemerintahyang bersihdan bebasKKN (10%)

PeningkatanPelayanan

Publik (10%)

MA

NA

JEM

EN

PER

UBA

HA

N (5

%)

PEN

AT

AA

N P

ER

AT

UR

AN

PER

UN

DA

NG

-U

ND

AN

GA

N

(5%

)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

(6%) PEN

ING

KA

TA

N K

UA

LIT

AS P

ELA

YA

NA

N P

UBLIK

6%

)

PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI

(6%)

PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN SDM (15%)

PENATAAN TATALAKSANA

(5%)

Komponen Pengungkit RB 8 Area Perubahan

Peraturan Perundang-undangan

Keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

Kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan

Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar,kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan

Penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah

Integritas aparatur

Perubahan mindset dan culturset aparatur

Pengawasan

Kapasitas APIP

Penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Peningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

Penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur

Akuntabilitas

Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Penerapan sistem manajemen kinerja organisasi

Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi

Organisasi/Kelembagaan

Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural

Penurunan tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah

sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah

Sumber Daya Manusia Aparatur

Kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatu yang integritas, kompeten dan kompetitif

Kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit

Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan

Penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur

Profesionalisme aparatur

Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan danharapan masyarakat

implementasi sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.

Tatalaksana

Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Penerapan keterbukaan informasi publik

Penerapan manajemen kearsipan yang handal

11

SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)

KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN

KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN

WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR

KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA

KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN

TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/MASUKAN

KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN

PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA

KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN

KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA

PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)

TRANSPARANSI STANDAR D

View more