REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK,

PERIZINAN DAN INVESTASI

PROVINSI JAWA TENGAH

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

CILACAP, 25 PEBRUARI 2020

SISTEMATIKA

01 Reformasi Birokrasi Presiden Jokowi 2019-2024.

02 Visi Misi Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 dan

Keterkaitannya dengan Reformasi Birokrasi Nasional.

03

04

Capaian Reformasi Birokrasi Prov. Jateng dan

Target pada 2019-2023.

05

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2019-2023.

Penyederhanaan Birokrasi

1. REFORMASI BIROKRASI

PRESIDEN JOKOWI 2019-2024

TANTANGAN LINGKUNGAN DISRUPTIVE DAN TUNTUTAN

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM REFORMASI BIROKRASI

GOVERNMENT 4.0

City 1.0

Government as

ADMINISTRATOR

People as

RESIDENTS

City 2.0

Government as

SERVICE PROVIDER

People as

CONSUMERS

City 3.0

Government as

FACILITATOR

People as

PARTICIPANTS

City 4.0

Government as

COLLABORATOR

People as

CO-CREATORS

Manajemen

Tenaga Kerja

Kendaraan

Gedung Sistem Informasi

Peralatan Pabrik

Manajemen

Tenaga KerjaKendaraan

Gedung Sistem Informasi

Peralatan Pabrik

Resource Control

(Corporate)

Resource Orchestrat ion

(Platform )

Batas perusahaan Batas perusahaan

Resource Managem ent

2. VISI MISI GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023

DAN KETERKAITANNYA DENGAN RB NASIONAL

Esensi REFORMASI

adl perubahan dan

tidak ada perubahan

tanpa kepemimpinan

No AREA PERUBAHAN

1 Kelembagaan

2 Tatalaksana

3 Peraturan Perundang-Undangan

4 Sumber Daya Manusia Aparatur

5 Pengawasan

6 Akuntabilitas

7 Pelayanan publik

8 Mind Set dan cultural set

a. terwujudnya

pemerintahan

yang bersih dan

bebas,Korupsi,

kolusi, dan

nepotisme;

b. meningkatnya

kualitas pelayanan

publik kepada

masyarakat;

c. meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

kinerja birokrasi.

SASARAN RB

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

( PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 )

Terwujudnya

Pemerintahan

KELAS DUNIA

VISI RB

2025

MODEL REFORMASI BIROKRASI KONTEKSTUAL

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA

PELAYANAN PUBLIK YANG

BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

PENGAWASAN

SISTEM MANAJEMEN

SDM APARATUR

TATA LAKSANA

ORGANISASI

KEPEMIMPINAN

Peo

ple

&

Org

an

iza

tio

n

Bu

sin

ess

Pro

ces

s

ST

AK

E

HO

LD

ER

S

MENUJU JATENG SEJAHTERA & BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”

Membangun masy

Jateng yang religius,

toleran dan guyup

untuk menjaga NKRI

01

Mempercepat reformasi

birokrasi yg dinamis

serta memperluas

sasaran kpd pemerintah

Kab/Kota

02

Memperkuat kapasitas ekonomi

rakyat dan membuka lapangan

kerja untuk mengurangi

kemiskinan dan pengangguran

03

Menjadikan rakyat Jateng

lebih sehat, lebih pintar,

lebih berbudaya dan

mencintai lingkungan

04

VISI

MISI

REFORMASI BIROKRASI PEM.PROV.JATENG 2019 - 2023

MISI KEDUA :

Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke

Pemerintah Kabupaten/Kota.

PROGRAM KERJA KETIGA :Reformasi Birokrasi di

Kabupaten/Kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem

layanan terintegrasi.

3 Sasaran Reformasi Birokrasi :Pelayanan Publik Yang Berkualitas,

Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan, Efisiensi Kelembagaan dan Manajemen SDM

Aparatur yang Baik

KONEKTIVITAS PROGRAM KERJA PRESIDEN RI DENGAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAWA TENGAH TH. 2019-2023

REFORMASI

STRUKTURAL :

SEDERHANA, SIMPEL,

LINCAH, CEPAT

EFISIENSI

KELEMBAGAAN DAN

MANAJEMEN SDM

APARATUR YANG BAIK

REFORMASI BIROKRASI

STRUKTURAL DAN MIND SET

MEMPERCEPAT RB YG

DINAMIS & MEMPERLUAS

SAMPAI KAB./KOTA

PROGRAM KERJA PRESIDEN RI

2019-2024

MONITORING DAN

EVALUASI

EFEKTIFITAS DAN

EFISIENSI MANAJEMEN

PEMERINTAHAN

REFORMASI MINDSET :

ADAPTIF, PRODUKTIF,

INOVATIF, KOMPETITIF

PELAYANAN PUBLIK

YANG BERKUALITAS

SOP DAN PENJAMINAN MUTU LAYANAN

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PERBAIKAN PROSES BISNIS

PERBAIKAN MUTU PELAYANAN

PERBAIKAN BUDAYA ORGANISASI, PENGEMBANGAN

INOVASI PELAYANAN PERANGDA, DIKLAT

APARATUR, MANAJEMEN SUMBER DAYA

APARATUR

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

MONITORING DAN PENGENDALIAN TUGAS

PERANGDA, PENGUKURAN KINERJA,

MANAJEMEN RESIKO, ANALISIS KEBIJAKAN

DAN PEMECAHAN MASALAH

MISI KEDUAGUBERNUR JAWA TENGAH

2018-2023

6

3. CAPAIAN RB PROV. JATENG

DAN TARGET TH. 2019-2020

CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI

PROVINSI JAWA TENGAH 2014-2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017 2018

60,0962,22

73,76 76,53 74,75INDEKS RB

2014 2015 2016 2017 2018

Catatan : Pada tahun 2018 terjadi penurunan Indeks RB sebesar 1,78 poin. Penyebabnya adalah pada evaluasi tahun 2018, menggunakaninstrumen penilaian baru sesuai PERMENPAN RB No. 30 Tahun 2018, dimana evaluasi dilakukan tidak hanya di tingkat Pemda tetapi jugamelibatkan Perangkat Daerah.

CAPAIAN SASARAN 1 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN MUDAH, MURAH, CEPAT MELALUI BERBAGAI INOVASI

LAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

MELALUI APLIKASI SAKPOLE

PENDAFTARAN PASIEN SECARA ONLINE (e-patient, e-resep, e-dokter)

CAPAIAN SASARAN 1 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

73,01

70,88

78,62 78,4879,17

65

70

75

80

2014 2015 2016 2017 2018

INDEKS KEPUASAN MASYARAKATPROV. JATENG

SKM PROV. JATENG

0

1

2

3

2015 2016 2017 2018 2019

SINOVIK TOP 99 1 1 3 1 3

SINOVIK TOP 99

Tahun 2019 Jawa Tengah memperoleh 3 Penghargaan SINOVIK TOP 99 :

1. TELE APIK (RSUD MargonoSoekarjo)

2. PAYJEM PAS NGAMUK (RSJDSurakarta)

3. APEM ASI ( DPU Cipta Karya ProvJateng)

CAPAIAN SASARAN 2 : EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN

AREA PENATAAN PER-UU-AN

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018

4 52

811

PERGUB

PENGKAJIAN PRODUK HUKUM

AREA AKUNTABILITAS

Penyusunan Cascading

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Integrasi E-Planning, E-Budgetting dan E SAKIP

Capaian SAKIP Prov. Jateng A

Perencanaan Pembangunan Terbaik Thn 2018

INTEGRASI GRMS dengan E-SAKIP

Provinsi Jawa Tengah memperoleh SAKIP

“A” dengan nilai 80,18

CAPAIAN SASARAN 2 : EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN

AREA PENGAWASANOPINI BPK RI

• RSUD TUGUREJO (2015)• RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (2017)• RSUD Dr. Moewardi Surakarta (2017)• RSUD Rehatta / Kelet Jepara (2017)• RSJD Dr. Amino Gondohutomo (2017)• RSJD Surakarta (2019)• RSJD Soedjarwadi Klaten (2019)• RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (2019) WBBM

WBK/WBBM

KAPABILITAS APIP MATURITAS SPIP

2016 LEVEL 2

2017 LEVEL 3 DC

2018 LEVEL 3 DC

2019 LEVEL 3

2016 3,023

2017 3,023

2018 3,023

2019 3, 028

CAPAIAN SASARAN 3 : EFISIENSI KELEMBAGAAN & MANAJEMEN SDM APARATUR

PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI

Perampingan Kelembagaan Sesuai Regulasi

Perangda : semula 59 menjadi 48

UPTD : semula 196 menjadi 151

Cabang Dinas : semula 0 menjadi 39

MANAJEMEN SDM APARATUR

CAPAIAN SASARAN 3 : EFISIENSI KELEMBAGAAN & MANAJEMEN SDM APARATUR

MANAJEMEN SDM APARATUR

APLIKASI SINAGA JATENG

PEMANFAATAN PENGISIAN SKP ONLINE MELALUI SINITA

(sistem informasi penilaian prestasi kerja)

TARGET REFORMASI BIROKRASIPEMPROV. JATENG DAN KAB/KOTA TAHUN 2018-2023

2019 2020 2021 2022 2023

75,5

77

78

79

80

Indeks RB

TARGET INDEKS RB PROV. JATENG

INDIKATOR KINERJA SASARAN REFORMASI BIROKRASI PEM. PROV. JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanBase line

2018

Target Kinerja Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

Tujuan:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (good governance

and clean government)

Indeks Reformasi

Birokrasi

Angka

1-100

74,75 75,5 77 78 79 80

Sasaran – 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. IKM Angka

1-100

79 80 82 84 86 88

2. Indeks SPBE Angka0

-5

3,68 2,76 2,88 3,00 3,12 3,24

Sasaran – 2 :

Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi

Manajemen Pemerintahan

1. Opini BPK atas

Lap. Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2. Nilai SAKIP Angka

1-100

80,18 80 82 83 84 85

3. Indeks Persepsi

Anti Korupsi

Angka

1-4

3,43 3,45 3,47 3,48 3,49 3,50

Sasaran – 3 :

Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan

sistem manajemen sumber daya aparatur

yang baik.

1. Nilai Kematang

an Organisasi

Daerah

Angka

(Skor)

10-55

na 17 20 23 26 29

2. Indeks Merit

Sistem

Angka

0-1

0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN REFORMASI BIROKRASI PEM.KAB/KOTA TAHUN 2019-2023

Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Base

line

2018

Target Kinerja Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

Tujuan:

Peningkatan kualitas reformasi

birokrasi di Pemerintah

Kabupaten/Kota

Kab/Kota dengan Indeks

Reformasi Birokrasi Baik (B ke

atas)

Kab/

Kota14 17 20 23 26 30

Sasaran – 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik

1. Jumlah Kab/Kota dgn IKM

80 ke atas

Kab/

Kota5 9 14 19 25 30

2. Jumlah Kab/Kota dgn

Indeks SPBE 2,6 ke atas

Kab/

Kotana 5 10 15 18 20

Sasaran – 2 :

Meningkatnya Efektivitas dan

Efisiensi Manajemen Pemerintahan

1. Jumlah Kab/Kota yg

memperoleh WTP

Kab/

Kota31 35 35 35 35 35

2. Jumlah Kab/Kota dgn nilai

SAKIP B ke atas

Kab/

Kota27 28 30 32 34 35

3. Jumlah Kab/Kota dgn

Indeks Persepsi Anti Korupsi

2,5 ke atas

Kab/

Kotana 4 8 12 16 20

Sasaran – 3 :

Meningkatnya efisiensi

kelembagaan dan sistem

manajemen sumber daya aparatur

yang baik.

1. Jumlah Kab/Kota dgn nilai

Kematangan Organisasi

Perangda minimal 15

Kab/

Kotana 5 8 11 14 17

2. Jumlah Kab/Kota dgn Nilai

IPA 70 ke atas

Kab/

Kotana 13 15 17 20 23

4. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PROV. JATENG 2019-2023

RENCANA AKSI RB PEMPROV JATENG 2019-2023

AreaManajemenPerubahan

Pembentukan Tim RBProvinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Road MapReformasi Birokrasi danQuick WIns.

Sosialisasi Road Map RBke Perangda Prov Jateng.

Evaluasi PMPRB Perangda

Pembangunan danoperasionalisasi aplikasi E-Reformasi Birokrasi

Pembangunan BudayaIntegritas

Penataan Pola Pikir danBudaya Kerja.

Area Penataan Per-UU-an

Evaluasi dan identifikasiperaturan perundang-undangan berkelanjutan :

Penyusunan Perda danPergub

Identifikasi produk hukum(bertentangan, tumpangtindih, kadaluarsa, dll)

Revisi produk hukum

Harmonisasi produkhukum yang diterbitkan

Membangun aplikasipengendalian produkhukum

Penguatan partisipasipublik dlm penyusunankebijakan

Area Penataan Tatalaksana

Penyusunan Peta ProsesBisnis

Evaluasi SOP di Perangda

Evaluasi Penerapan PetaProses Bisnis

Evaluasi dan pembinaankearsipan di Perangda

Pembangunan e-government terintegrasi

Penguatan keterbukaaninformasi publik

Penerapan e-procurenment melaluiBiro APBJ.

Evaluasi penerapan e-procurenment.

Area Penataan dan Penguatan

Organisasi

Evaluasi Kelembagaan dlm rangka pelaksana naan kebijakan penye derhanaan birokrasi di bidang perizinan, investasi & pelayanan publik

Penataan kembali Perangkat Daerah berbasis Kinerja

Penilaian tingkat kematangan organisasi perangkat daerah

RENAKSI RB PEMPROV JATENG 2019-2023

Area SistemManajemen SDM

Aparatur

Perencanaan kebutuhanpegawai.

Penguatan pelaksanaananalisis jabatan, analisisbeban kerja dan evaluasijabatan sebagai basispenataan SDM

Pengembangan pegawaiberbasis kompetensi

Promosi jabatan secaraterbuka

Penerapan SKP online

Pengembangan jabatan

fungsional

Penegakan aturan disiplin,kode etik dan kodeperilaku pegawai.

Penarapan Tukin berbasisKinerja &KELAS JABATAN

AreaPenguatan

Akuntabilitas

Penyusunan RPJMD 2018-2023

Peningkatan partisipasipublik dalam perencanaan

Penyusunan RenstraPerangda

Pengintegrasian E-SAKIPdengan GRMS

Penyusunan IKU Provinsidan IKU Perangda

Penyusunan RKT

Penyusunan PK JPT,Pejabat Administrator danPengawas

Penyusunan LAKIP

Area Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Pembangunan Sistemaplikasi pelayanan publikterintegrasi

Kegiatan Survey KepuasanMasyarakat

Peningkatan Kinerja UPP

Pengelolaan PengaduanPelayanan publik

Pengembangan InovasiPelayanan Publik

Area Penguatan

Pengawasan

Pemenuhan LHKPN danLHKASN

Penanganan Gratifikasi

Opini BPK atas laporankeuangan

Penerapan SPIP

Penerapan BenturanKepentingan

Penerapan WhistleBlowing System

Peningkatan KapabilitasAPIP

Pembangunan ZonaIntegritas menujuWBK/WBBM

5. PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DEREGULASI PRODUK HUKUM

DAERAH(PHD)

DEBIROKRASI MELALUI

REORGANISASI OPD

STRATEGI

IMPLEMENTASI

PERAMPINGAN

STRUKTUR DAN

PENGKARYAAN JF DI

PEMERINTAH DAERAH

MISI REFORMASI BIROKRASI :

PENYEDERHANAAN UTK

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

2020

MENGEDEPANKAN

KOMPETENSI DAN

KECEPATAN RESPON

(TIDAK LAMBAN-

BIROKRATIS)

JF

ANALISIS ATAS KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

SE MENPAN RB SE MENDAGRI

PEMDA MEMBERIKAN RESPON

Arahan Presiden RI

Tindak Lanjut dari Arahan

Tujuan Penyederhanaan

Tindak Lanjut Langkah Strategis dan Konkrit

Pengecualian yang tidak perlu

disederhanakan

Meminta kpd K/L & Pemda utk langkah

konkrit

Identifikasi unit kerja dan peta jabatan

Pemetaan jabatan dan penyetaraan jabatan

Struktural (JALAL) dan jabatan Fungsional

(JAFUNG)

Peta dan kawinkan JALAL dan JAFUNG

B

a

c

k

g

r

o

u

n

d

Pendekata

n

Penyederh

anaan

Bir

okrasi

Arahan Presiden RI

Tindak Lanjut dari Arahan

Tujuan Penyederhanaan

Tindak Lanjut Langkah Strategis dan

Konkrit menurut SE Menpan RB

Provinsi hanya ada 2 level, kecuali

jabatan tertentu yang masih diperlukan

Kepastian yang dikecualikan

Tolok ukur yang digunakan untuk

membuat pengecualian

Pendekata

n

Penyederhanaan

Bir

okrasi

Arahan

Presiden RISE Menpan RB SE Mendagri

Struktur hanyadua level

Pemangkasan hanya pada unit kerja yg menangani Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik

B

a

c

k

g

r

o

u

n

d

ARAH KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHPROVINSI

(TARGET JANGKA PENDEK )

dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan

penyederhanaan birokrasi

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapidilakukan Penambahan Inspektur Investigasi

(Sesuai PP 72 Tahun2019)

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada

Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan

Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan

Publik

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi

Kelembagaan RSD disesuaikan

(sesuai PP 72 Tahun2019 )

Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas dan Badan

Cabang Dinas,

UPTD dan RSD

ARAH KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB /KOTA

(TARGET JANGKA PENDEK )

dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan

penyederhanaan birokrasi

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapidilakukan Penambahan Inspektur Investigasi

(sesuai PP 72 Tahun2019)

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada

Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan

Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan

Publik

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi

Kelembagaan RSD disesuaikan (sesuai PP 72 Tahun2019 )

Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas dan Badan

UPTD dan RSD

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasiKECAMATAN

kemudahan proses inpassing jabatan eselon III ke bawah menjadi jabatan fungsional

kriteria jabatan eselon III ke bawahyang

dapat dan tidak dapat dialihkan01 05

kesesuaian kompetensi jabatan eselon III ke

bawah dengan jabatan fungsional yang tersedia

kesetaraan tunjangan jabatan eselon III ke

bawah dengan tunjangan jabatan fungsional02 06

kesiapan dan ketersediaan jabatanfungsional yang akan menjadi jabatanpengganti

ketersediaan anggaran sebagai akibat dari pengalihan jabatan dimaksud03 07

kemungkinan pengalihan kewenangan

jabatan eselon III ke bawah menjadi

kewenangan jabatan fungsional

dampak resiko kebijakan pengalihan eselon III kebawah04 08

HAL YANG PERLU MENJADI PERTIMBANGAN

MAPPING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mapping Urusan

Pemerintahan

Daerah (32 Urusan

Konkuren&

Penugasan sebagian

urusan Absolut)

sebagai basis Penataan

Perangkat Daerah dan

Penyederhanaan

Birokrasi c) Penyesuaian regulasi & Kebijakan terkait,

antara lain: PP 18/2016

a) Setiap Urusan Pemerintahan dipilah

(clustering) item dan sub urusan apa saja

yang langsung terkait dengan PERIZINAN,

DAN INVESTASI

b) Mapping Urusan Pemerintahan (pada huruf a)

sebagai basis untuk Penataan Perangkat

daerah (Perampingan Struktur) dan Jabatan.

Identifikasidan Pemetaan Jabatan dapat dan

menam pung

Proses Transformasi jabatan/Inpassing3 51 Unit kerja eselon III ke

Melaksanakan Sosialisasi kepada SeluruhPegawai

bawah yang dapat dapat

Memetakan Fungsional yang dibutuhkan untuk peralihandisederhanakan dan

di alihkan.

Mengirimkan hasil identifikasi dan pemetaan kepada MenPANRB

Mengidentifikasikan kesetaraan Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional yang akan di duduki

Melakukan penyelarasankebutuhan anggaran terkaitdengan penghasilan

62 4

7

LANGKAH STRATEGIS & KONKRET

IDENTIFIKASI UNIT KERJA, TUGAS DAN FUNGSI YANG TIDAK BISA DIALIHKAN

(SE MENTERI PANRB NO.384 TAHUN 2019)

1

2 3

Memiliki tugas dan fungsi sebagai

Kepala Satuan Kerja dengan

kewenangan dan tanggung jawab

dalam penggunaan anggaran atau

pengguna barang/jasa

Memiliki kriteria dan syarat

lain yang bersifat khusus

berdasarkan usulan masing-

masing Pemerintah Daerah

Memiliki tugas dan fungsi

yang berkaitan dengan

kewenangan/otoritas,

legalisasi, pengesahan,

persetujuan dokumen, atau

kewenangan kewilayahan

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 28 TAHUN 2019

Jabatan Administrator1

Jabatan Pengawas

Jabatan Pelaksana (EselonV)

2

3

tugas dan fungsi jabatanberkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;

Tugasdan fungsi jabatandapat dilaksanakan oleh pejabat

fungsional;

Jabatan yang berbasiskeahlian/ keterampilan tertentu.

diusulkan oleh Instansi Pemerintah kepada Menteri

sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang

diperlukan kedudukannya sebagai Administrator,

Pengawas, dan Pelaksana (eselon V)

5. Penyelarasan kelas

Jabatan Fungsional

dengan Kelas Jabatan

Administrasi

2. Pemetaan Jabatandan

Pejabat Administrasi yang

terdampak

penyederhanaanbirokrasi

1. Identifikasi

Jabatan Administrasi pada

unit kerja

3. Pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat di

duduki Pejabat yang terdampak

penyederhanaanbirokrasi

Rp

4. Penyelarasan tunjangan Jabatan

Fungsional dengan tunjangan

Jabatan Administrasi dengan

menghitung penghasilan dalam

Jabatan Administrasi ke Jabatan

Fungsional

• Penyederhanaan Birokrasi Pemda memperhatikan dan diarahkan untuk:

1. Stabilitasi dan kondusivitas nasional dan daerah;

2. Akselerasi capaian kinerja pembangunan nasional dan daerah;

3. Pelayanan Publik yang semakin mudah, murah, gesit, dan handal.

4. Public Trust & Good Governance.

43

TERIMA KASIH