Page 1

REFORMASI BIROKRASI KEPEGAWAIAN

Membedah RUU Aparatur Sipil Negara Menuju Profesionalisme

Birokrasi

Tri Widodo W. Utomo

Disampaikan dalam Seminar Nasional Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Kutai Kartanegara

Tenggarong, 24 September 2011

Pusat Kajian Manajemen KebijakanLembaga Administrasi Negara RI

Setting Empirik

Mengapa ASN?

Kontribusi ASN thd Profesionalisme Birokrasi

Rasionalisasi Pegawai

Sistematika Paparan

Netralitas Birokrasi

Budgeting Reform

Refleksi: Remunerasi & Moratorium

Kondisi Existing Manajemen SDM di Indonesia (inc. Kukar)

Jumlah pegawai melampaui kebutuhan.o Menimbulkan beban anggaran berlebih

persentase biaya mengikat semakin besar, biaya tidak mengikat semakin kecil;

o Mengarah terjadinya predatory-state mutu pelayanan publik makin menurun & kebangkrutan negara.

Distribusi pegawai tidak merata, baik distribusi kompetensi maupun berdasarkan wilayah & instansi.o Tenaga administratif melampaui tenaga

fungsional;o Penempatan di kota jenuh, di pinggiran masih

sangat kurang.

Gap: inflasi kuantitas vs. defisit kualitas.

KUKAR = 1 : 28 (17.947 : 505.380) Samarinda = 1 : 58 (10.437 : 603.312) Balikpapan = 1 : 76 (6.585 : 497.216) Indonesia = 1 : 50 (4,73 juta : 237 juta)

Rasio Jumlah Pegawai (PNS+Honor) dengan Jumlah Penduduk (Data 2009 dan Sensus 2010)

Kota Tasikmalaya, Klaten, Kota Bitung, Kota Padang Sidempuan, Sragen, Purworejo, Pemalang (70%)

Kulonprogo, Bantul, Kuningan, Kota Palu (71%) Simalungun, Agam (72%) Kota Ambon (73%) Karanganyar (75%) Lumajang (83%)

Jumlah Kab/Kota dengan biaya belanja 70% keatas (FITRA, 2011):

Diprioritaskan bagi yg melaksanakan tugas:1. Guru;2. Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;3. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan;4. Tenaga teknis yg bersifat operasional, bukan tenaga administrasi.

PP 48/2005 jo. PP 43/2007:Tenaga Honorer yg dibiayai secara tegas dalam APBD

No Kualifikasi Jumlah1 Tenaga Pendidik 2.9742 Tenaga Kesehatan 3073 Tenaga Penyuluh 1764 Tenaga Teknis 2105 Tenaga Administrasi 4.145

TOTAL 7.812

Pengangkatan Honorer sbg CPNS DI Kukar s/d 2009:

Mengapa ASN?

Birokrasi 2025

RUU ASN 2011Terwujudnya

Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Bureaucracy)

GD RBRM RB

Mengapa ASN?

Pintu masuk (entry point) untuk reformasi kepegawaian secara komprehensif.

Bagian dari reformasi sektor publik. Tanpa reformasi kepegawaian (civil service reform), maka reformasi birokrasi (administrative reform) dan reformasi kepemerintahan (governance reform) sulit diwujudkan.

Reformasi Kepegawaian = conditio sine qua non bagi reformasi sistem pemerintahan scr komprehensif.

Expected Contribution ASN thd Professional Civil Service

1. Rasionalisasi pegawai;

2. Netralitas Birokrasi.

Profesionalisme Birokrasi

3. Mendorong reformasi bidang lainnya: Budgeting Reform !!

Efisiensi Anggaran & Efektivitas

Tupoksi

RASIONALISASI PEGAWAI

Analog sektor privat: perlu ada kalkulasi antara Cost of Personnel dengan Profit (baca: kinerja organisasi atau outcomes bagi masyarakat) penambahan pegawai hanya dilakukan jika profit/outcomes meningkat.

Penerapan Manajemen Kinerja seleksi alam.

Strategi: o Perpindahan dari daerah surplus ke yg minus

pegawai.o Pensiun dini (bagi proporsi diatas 50%).o Pengaturan ulang BUP; percepatan bagi yg

tidak berprestasi atau non-job melampaui batas waktu.

o Perpanjangan Moratorium atau pengulangan setiap 3 th.

NETRALITAS BIROKRASI:

BirokrasiKelompok lain

KDH Legislatif

Pengusaha

ParpolKeluarga

Sumber Intervensi

NETRALITAS BIROKRASI:Pintu Intervensi = Ruang Korupsi

Penempatan pejabat: rekrutmen, mutasi & promosi.

Penyusunan anggaran: alokasi & distribusi.

Formulasi kebijakan: Perda2 pajak & retribusi atau bisnis para politisi.

Pengadaan barjas: tender, penetapan pemenang.

Pemilihan KDH: tim sukses, kepengurusan, kader/simpatisan, kampanye, “operasi subuh”, hari pencoblosan, dll.

NETRALITAS BIROKRASI: Interaksi Politik & Administrasi tidak bisa

dihilangkan sama sekali, mengingat birokrasi (administrasi negara) bukanlah konsep yg bebas nilai clear division is impossible (Colin Campbell 1983, Carl Friedrich 1965, Donald Kingsley 1944, Guy Peters 2001, Nelson Polsby 1984, Fred Riggs 1964, Herbert Simon 1976, James Svara 1998, dalam Dag Ingvar Jacobsen 2006).

Perlu keseimbangan peran & tanggungjawab. Sebab, too much control by politics will inevitably “produce evil rather than good” by fostering “inefficient administration” (Goodnow 1990, dalam Dunn and Legge Jr 2002).

Perlu penguatan sistem birokrasi yg relatif lebih tahan (immune) dari pengaruh / intervensi yg kurang positif self reinforcing system & early warning system.

Beban pembayaran GAJI:o Proporsi Belanja Rutin thd total APBN

meningkat dari 78,49% (2011) menjadi 80, 43% (2012).

o Termasuk di dalamnya komponen Gaji, meningkat dari 20,14% (2011) menjadi 22,61% (2012) atau sebesar Rp. 215,7 Triliun tidak termasuk DAU.

Beban pembayaran PENSIUN:o 2010–2014 PNS yg pensiun mencapai 2,5 juta

orang. Saat ini 2,43 juta orang. Jadi, 2015 jumlah pensiunan PNS akan mencapai 4,9 juta orang > jumlah total PNS 2011.

o Pembayaran pensiun 2010 berjumlah Rp 39 triliun. 2015 beban fiskal manfaat pensiun mencapai Rp 85-90 triliun, atau hampir ½ dana belanja pegawai yang tersedia.

BUDGETING REFORM

Beban pembayaran PENSIUN DINI:o Dengan asumsi bahwa pegawai yg tidak

produktif sebesar 60%, dan pensiun dini dilakukan bertahap terhadap 20% dari total pegawai, maka terdapat 940.000 pegawai yang akan di-PD-kan.

o Dengan asumsi bahwa kompensasi terendah sebesar Rp. 60 juta dan tertinggi Rp. 200 juta, maka dibutuhkan dana sebesar ± Rp. 100 T.

Kesimpulan: tanpa reformasi anggaran (budgeting system), mustahil reformasi kepegawaian dapat dilakukan secara optimal.

BUDGETING REFORM

Kebijakan Remunerasi dlm Perspektif Systems Thinking

FUNDAMENTAL SOLUTION

SYMPTOMATIC

SOLUTION

TIME

PER

FOR

MA

NC

E

Buruknya KinerjaPNS

PemberianRemunerasi

Beban APBN

PerubahanMind-Set

O

S

S

O

S

O

B1

B2

R3

Moratorium dlm Perspektif Adm. Negara

Selektif: o Masih dimungkinkan bagi jabatan fungsional.o Bagi daerah dengan belanja pegawai dibawah

50%.o Bagi daerah dengan rasio Pegawai : Penduduk

dibawah 50.

Momentum evaluasi total (rehat institusional).o Lakukan evaluasi & kajian komprehensif.o Susun perencanaan pegawai yg akurat.o Pemetaan kompetensi pegawai & kemungkinan

pengalihan kompetensi teknis/administratif menjadi fungsional.

Utk pemerintah pusat: peluang menyiapkan sistem yg lebih baik pada saat rekrutmen/seleksi yad (misal: CAT/Computer Assisted Test, MPP, dll).

Page 18

Terima KasihSemoga Bermanfaat …

Tri Widodo W. Utomo

Email: triwidodowu@yahoo.com Blog: http://www.triwidodowutomo.blogspot.com/

http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/ HP: 08195034500