Reformasi Birokrasi Dan AdministrasiPengadilan : pelaksanaan, kemajuan dan

hambatan

Mahkamah Agung Republik IndonesiaRapat Dengar Pendapat

Juni 2011

Reformasi Birokrasi dan AdministrasiPengadilan

• Dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agungketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak BiruPembaruan

• Terdapat beberapa cetak biru antara lain :– Cetak biru Pembaruan Mahkamah Agung– Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan– Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan– Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan

• Pada tahun 2010 Mahkamah Agung meluncurkancetak biru 2010-2035 yang mengkonsolidasikancetak biru sebelumnya dan menetapkan arah 25tahun ke depan

Mahkamah Agung sebagai Pilot ProjectPercepatan Reformasi Birokrasi

• Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satulembaga negara yang melaksanakan pilot project reformasibirokrasi

• Berdasarkan PerPres nomor 19 tahun 2008 maka MahkamahAgung menerima 70% tunjangan kinerja. Pada tataranimplementasinya, Perpres tersebut dikelola dengan SK KMAnomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus

• Beberapa program Quick Wins RB1. transparansi putusan,2. manajemen informasi teknologi,3. pelatihan kode etik hakim,4. pendapatan negara bukan pajak, dan5. manajemen SDM

Pilot Project Reformasi BirokrasiRingkasan Capaian Quick Wins

KeterbukaanInformasi

Sudah tersediarejim hukumketerbukaan

informasi

Sudah >41,000putusan (MA danpengadilan) dapat

diakses online

ManajemenManajemenInformasiTeknologi

Audit TeknologiInformasi dan

ProsesPenyusunan

Masterplan IT

81% Pengadi lanmemi liki website

cukup akti f

Ujicoba aplikasimanajemen

perkara padapengadilan

Pelatihan KodeEtik Hakim

Telah disahkanSKB MA-KY

tentang PedomanPeri laku Hakim

Telah dilatih2,506 hakim dan

232 pelatih

Jumlah hakimditindak cukup

banyak

PNBP

PP 53/2008tentang PNBP di

pengadilan

SEMA 4/2008,biaya perkaramela lui bank

ManajemenSDM

Anal isa Pekerjaan& EvaluasiPekerjaan

Reformasi Birokrasi Gelombang II

• Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi2010 – 2025 dan Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang RoadmapReformasi Birokrasi

• Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi MA yangparalel dengan Tim Pembaruan Peradilan SK KMANomor 71 KMA/SK/III/2011

SK KMA Nomor 71/2011 tentangTim RB pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia

Manajemen Perkara

SDM, Perencanaan& Keuangan

Supervisi Internal

Pendidikan Latihan

Akses terhadapKeadilan

Penataan & PenguatanOrganisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan SDM Aparatur

Penataan Manajemen SDMAparatur

Penguatan PengawasanInternal

Penguatan AkuntabilitasKinerja

Peningkatan KualitasPelayanan Publik

Penataan Perundang-undangan

Manajemen Perubahan

Po

kja

Tim

Pe

mb

aru

an

Pro

gra

mR

efo

rma

siB

iro

kra

si

Implementasi ReformasiBirokrasi Per Kelompok Kerja

Manajemen PerkaraPerbaikan Kebijakan

• Penyempurnaan sistem kerja Penanganan Naskah dokumen elektronik(SE Panitera Nomor 73 PAN/INT/VI/2008 tentang Pengesahan ProsedurPenanganan SoftCopy Putusan dan Upload ke Situs Mahkamah AgungRI)

• SoP penanganan perkara di Mahkamah Agung SK KMA Nomor 138KMA/SK/IX/2008 yang membatasi waktu penanganan perkara di MAmaksimal 1 tahun dari registrasi sampai pengiriman kembali.

• SEMA Nomor 14/2010 tentang penyertaan Dokumen Elektronik SebagaiKelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, berikutperaturan pelaksanaannya SE Panitera Nomor 085/PAN/II/2011 yangmengatur bahwa berkas tidak lengkap dikembalikan, dan dokumenelektronik yang diterima di upload ke situs web sekaligus tata kelolapenanganan dokumen elektronik pada pengadilan.

• Penyempurnaan sistem pelaporan pengadilan tingkat pertama danbanding dan ujicobanya melalui SK KMA Nomor 041 KMA/SK/III/2011

Manajemen PerkaraPerbaikan Teknis

• Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara pada supporting systemuntuk menyiapkan migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi.

• Pengembangan aplikasi berbasis excel untuk mendata perkara danlebih jauh lagi untuk mengakomodasi fasilitas multiuser dan databasetersentralisir.

• Pengembangan aplikasi template putusan elektronik- untukmempercepat minutasi putusan.

• Crash Program (Penarikan Kembali dan Redistribusi PerkaraTunggakan) yang dilakukan secara berikut:– Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056

A/KMA/SK/IV/2009 tanggal 24 April 2009 menarik seluruh berkas perkaratahun 2005 ke bawah dan masuk dalam Tim Kikis;

– Dilakukan secara bertahap, untuk mengikis sisa perkara;– Penugasan Pooling Operator khusus untuk mempercepat proses minutasi.

• Mempercepat pengumpulan soft copy perkara dan uploadnya kedatabase putusan.

Situs Pelacakan StatusPerkara di MARI

Situs DatabasePutusan Terintegrasi

SDM, Perencanaan & Keuangan

• Job Description pejabat peradilan• Integrasi program-program prioritas kepada

anggaran 2011-2012.• Asesmen Kompetensi (menggunakan metoda

Assessment Center) bagi pejabat eselon 2 yangakan diajukan ke TPA sebagai bakal calonpejabat eselon 1

• Peningkatan kapasitas pejabat anggaran padamasing-masing satuan kerja untuk memahamicetak biru dan penuangannya ke dalamanggaran.

Pengawasan internal

• Telah ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama antara MahkamahAgung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 danKEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinyamengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI danKejaksaan Agung

• Telah dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Rencana Aksi PencegahanMafia Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilandibawahnya, untuk berkoordinasi dengan Satgas Mafia Hukum SK KMANomor 201 KMA/SK/XII/2010.

• Penyusunan SK KMA Nomor SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 TentangPedomanan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di LingkunganLembaga Peradilan dan penunjukan wilayah ujicobanya melalui SKKMA Nomor 153 KMA/SK/XI/2009 pada Pengadilan Tinggi Bandung,Pengadilan Negeri Bandung, PTA Bandun dan PA Bandung

• Sedang disiapkan proses Audit Kinerja yang meliputi juga auditintegritas bagi 100 pengadilan di seluruh Indonesia

• Dari pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan pengaduanini jumlah surat pengaduan yang masuk ke BadanPengawasan Mahkamah Agung sepanjang Januari–Desember 2010 adalah 2.204 pengaduan. Jumlahpengaduan itu dapat dirinci sebagai berikut

1. Pengaduan tidak layak diproses : 806 pengaduan

2. Pengaduan layak diproses sejumlah : 1.398 pengaduan, yang terdiri

dari:

a. Masih proses telaah = 192 pengaduan

b. Diperiksa Tim Badan Pengawasan = 242 pengaduan

c. Dijawab dengan surat = 455 pengaduan

d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Banding = 293 pengaduan

e. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama = 107 pengaduan

f. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris) = 109 pengaduan

Pendidikan & Latihan

• Pembangunan Gedung Pusdiklat MARI di Megamendung.

• Pengembangan Cetak Biru Diklat bagi aparaturpengadilan

• Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepeminpinan

• Pengembangan dan Pelaksanaan Program PendidikanCalon Hakim Terpadu, dengan masa pendidikan 106minggu (2 tahun lebih)

• Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor (2007-2010: ±1091 orang,untuk tingkat pertama dan banding)

Akses Terhadap KeadilanKeterbukaan Informasi

• Penyusunan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang PedomanPelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan SK KMANomor 144/KMA/SK/VII/2007

• Penyusunan SK WKMA Non Yudisial Nomor 1/WK-NY/SK/I/2009 tentangPedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung

• Dikeluarkan SK KMA Nomor 027 KMA/SK/II/2010 tentang KurikulumMateri Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan

• SEMA No. 06/2010 tentang Instruksi Implementasi KeterbukaanInformasi Pada Kalangan Pengadilan

• Evaluasi implementasi keterbukaan pada 11 wilayah di seluruhIndonesia, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta,Semarang, Medan, Makassar, Manado, Bali pada tahun 2008/2009.

• Pelaksanaan sosialisasi di total 10 Pengadilan tinggi bagi paraPanitera/Sekretaris (oleh MA) dan 9 bagi para hakim/masyarakat sipil(donor) serta ujicoba di wilayah hukum PT Aceh.

Akses Terhadap KeadilanBantuan Hukum

• Telah dikeluarkan SEMA nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi perkara perdata, danpidana pada pengadilan di empat lingkungan

• SEMA mengatur beberapa hal,– Pos Bantuan Hukum– Bantuan Jasa Advokat– Pembebasan Biaya Perkara (Perdata)– Ruang Sidang Diluar Pengadilan (zitting plaats

• Saat ini telah dikeluarkan SK KMA Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 tentangPembentukan Kelokmpok Kerja Pengembangan OperasionalisasiPemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA Nomor 10/2010 yangakan bekerja untuk mendorong implementasi SEMA Nomor 10/2010

• Selama tahun 2011 ini telah dilaksanakan ujicoba sidang keliling di 46lokasi dan telah dialokasikan tidak kurang dari Rp 30 miliar untukbantuan hukum.

Akses Terhadap KeadilanPelayanan Publik

• Mahkamah Agung tengah menyusun StandarPelayanan Publik sesuai dengan UU Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

• Di kalangan pengadilan tingkat banding, telahcukup banyak inisiatif untuk menerbitkan StandarOperating Procedure untuk masing-masing wilayahpengadilan.

• Untuk sektor hukum keluarga, 79% pengguna jasapengadilan, khususnya pengadilan Agama merasapuas terhadap pelayanan pengadilan.(surveyAccess & Equity 2009, IALDF, Pekka)

Beberapa Masalah dalam Melaksanakan ReformasiBirokrasi dan Administrasi Pengadilan

• Keterbatasan Sumber Daya, baik manusia maupunanggaran karena, tidak meratanya penyebarankeahlian.

• Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang sangat banyak(melebihi 800 UPT dan secara geografis tersebar)

• Bagi penanganan perkara di Mahkamah Agung,kenaikan jumlah perkara yang terus menerus,sementara tidak ada penambahan sumber daya

• Struktur organisasi belum optimal dalam menunjangpelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

Program Prioritas Lain

• Rencana implementasi sistem kamar, sebagaibagian dari penguatan organisasi danmenambah akuntabilitas

• Rencana membatasi perkara-perkara yangbisa naik ke Mahkamah Agung.

Penutup

www.mahkamahagung.go.id