reformasi birokrasi dan administrasi pe n gadilan (pelaksanaan, kemajuan dan hambatan)

31
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2012

Upload: telyn

Post on 04-Feb-2016

77 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Reformasi Birokrasi Dan Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN). Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012. ProfilPengadilan. Terdapat 808 pengadilan diseluruh Indonesia, terdiri dari : 743 pengadilan tingkat pertama (4 lingkunganperadilan ) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2012

Page 2: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

ProfilPengadilan

• Terdapat 808 pengadilan diseluruh Indonesia, terdiri dari:• 743 pengadilan tingkat pertama (4

lingkunganperadilan) • 67 pengadilan tingkat banding + 1 Pengadilan

Pajak• 7,944 hakim• >30.000 staf pengadilan

Page 3: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Dampak Pembaruan Peradilan

• Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja pertama yang

sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi (paperless). Penggunaan

teknologi informasi diarahkan untuk menekan secara signifikan biaya yang

selama ini dikeluarkan untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta

kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen

• MA menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan LHKPN. Keberhasilan ini

diharapkan menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal

pelaporan harta kekayaan negara bagi pejabatnya (90.14% pejabat di

Mahkamah Agung yang telah melaporkan harta kekayaan , sedangkan

secara total keseluruhan sebanyak 87.68% )

Page 4: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru Pembaruan

Terdapat beberapa cetak biru antara lain : Cetak biru Pembaruan Mahkamah Agung Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan

Peradilan Pada tahun 2010 Mahkamah Agung meluncurkan cetak

biru 2010-2035 yang mengkonsolidasikan cetak biru sebelumnya dan menetapkan arah 25 tahun kedepan

Page 5: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)
Page 6: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi

Berdasarkan PerPres nomor 19 tahun 2008, maka Mahkamah Agung menerima 70% tunjangan kinerja. Pada tataran implementasinya, Perpres tersebut dikelola dengan SK KMA nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus

Beberapa program Quick Wins RB1. transparansiputusan, 2. manajemeninformasiteknologi, 3. pelatihankodeetik hakim, 4. pendapatannegarabukanpajak, dan 5. manajemen SDM

Page 7: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)
Page 8: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi

Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi MA yang paralel dengan Tim Pembaruan Peradilan SK KMA Nomor 71 KMA/SK/III/2011

Page 9: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Tim Reformasi Peradilan = Tim Reformasi Birokrasi

Page 10: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)
Page 11: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Manajemen Perkara

SDM, Perencanaan &

KeuanganSupervisi Internal

Pendidikan Latihan

Akses terhadap Keadilan

Penataan & Penguatan Organisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan SDM Aparatur

Penataan Manajemen SDM Aparatur

Penguatan Pengawasan Internal

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penataan Perundang-undangan

Manajemen Perubahan

Pokja

Tim

P

em

baru

an

Pro

gra

m

Refo

rmasi

Bir

okra

si

Page 12: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

IMPLEMENTASIREFORMASIBIROKRASI PER KELOMPOKKERJA

Page 13: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Penyempurnaan sistem kerja Penanganan Naskah dokumen elektronik (SE Panitera Nomor 73 PAN/INT/VI/2008 tentang Pengesahan Prosedur Penanganan Soft Copy Putusan dan Upload ke Situs Mahkamah Agung RI)

SoP penanganan perkara di Mahkamah Agung SK KMA Nomor 138 KMA/SK/IX/2008 yang membatasi waktu penanganan perkara di MA maksimal 1 tahun dari registrasi sampai pengiriman kembali.

SEMA Nomor 14/2010 tentang penyertaan Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, berikut peraturan pelaksanaannya SE Panitera Nomor 085/PAN/II/2011 yang mengatur bahwa berkas tidak lengkap dikembalikan, dan dokumen elektronik yang diterima di upload ke situs web sekaligus tata kelola penanganan dokumen elektronik pada pengadilan.

Penyempurnaan sistem pelaporan pengadilan tingkat pertama dan banding dan ujicobanya melalui SK KMA Nomor 041 KMA/SK/III/2011

Page 14: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Pengesahan Sistem Kamar : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 142 KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung,

SK KMA Nomor 143 KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan ketua kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia,

SK KMA Nomor 144 KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SK KMA Nomor 162KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Page 15: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara pada supporting system untuk menyiapkan migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi.

Pengembangan aplikasi berbasis excel untuk mendata perkara dan lebih jauh lagi untuk mengakomodasi fasilitas multiuser dan database tersentralisir.

Pengembangan aplikasi template putusan elektronik- untuk mempercepat minutasi putusan.

Crash Program (Penarikan Kembali dan Redistribusi Perkara Tunggakan) yang dilakukan secara berikut: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

056 A/KMA/SK/IV/2009 tanggal 24 April 2009 menarik seluruh berkas perkara tahun 2005 ke bawah dan masuk dalam Tim Kikis;

Dilakukan secara bertahap, untuk mengikis sisa perkara; Penugasan Pooling Operator khusus untuk mempercepat proses

minutasi. Mempercepat pengumpulan soft copy perkara dan uploadnya

ke database putusan. 

Page 16: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Situs Pelacakan Status Perkara di MARI

Situs Pelacakan Status Perkara di MARI

Situs Database Putusan

Terintegrasi

Situs Database Putusan

Terintegrasi

Page 17: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Job Description pejabat peradilan Integrasi program-program prioritas ke pada

anggaran 2011-2012. Asesmen Kompetensi (menggunakan

metoda Assessment Center) bagi pejabat eselon 2 yang akan diajukan ke TPA sebagai bakal calon pejabat eselon 1

Peningkatan kapasitas pejabat anggaran pada masing-masing satuan kerja untuk memahami cetak biru dan penuangannya kedalam anggaran.

Page 18: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Pengembangan Kinerja KerjasamadenganLembagaEkstern

al

Page 19: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Penyusunan SK KMA NomorSK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 TentangPedomananPelaksanaanPenangananPengaduan di LingkunganLembagaPeradilandanpenunjukanwilayahujicobanyamelalui SK KMA Nomor 153 KMA/SK/XI/2009 padaPengadilanTinggi Bandung, PengadilanNegeri Bandung, PTA Bandung dan PA Bandung

Sistempenerimaanpengaduan internal melaluilayananpesansingkat SuratKeputusanKetua Mahkamah Agung RI. No :

216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentangPedomanPenangananPengaduanMelaluiLayananPesanSingkat (SMS).

Bagikalangan internal danidentitasdirahasiakan. Audit KinerjadanIntegritas

Audit kinerjaberhasildilaksanakanpada 105 satker. (naik 42% daritahun 2010)

Audit integritasberhasildilaksanakanpada 96 satker.

Page 20: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Pengaduan Masyarakat = 2.833Tidak Layak Proses = 1.087Layak Proses = 1.746

Pengaduan Masyarakat = 2.833Tidak Layak Proses = 1.087Layak Proses = 1.746

Pengaduan Institusi = 258 Tidak Layak Proses = 65Layak Proses = 193

Pengaduan Institusi = 258 Tidak Layak Proses = 65Layak Proses = 193

Pengaduan Online = 141Tidak Layak Proses = 61Layak Proses = 80

Pengaduan Online = 141Tidak Layak Proses = 61Layak Proses = 80

Page 21: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Dari pengaduan masuk tersebut sejumlah 3.232, tidak layak proses sejumlah 1.253,layak proses sejumlah 1.979.Dengan rincian penanganan sebagai berikut :

Diperiksa Bawas = 122 pengaduan Dijawab dengan surat = 696

pengaduan Delegasi Pengadilan Tk. Banding = 314

pengaduan Delegasi Pengadilan Tk. Pertama = 109

pengaduan Delegasi Internal = 62 pengaduan * Gabung surat = 488 pengaduan (* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama)

Masih proses telaah = 188 pengaduan

Page 22: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

No JabatanJenis Hukuman

JUMLAHBerat Sedang Ringan

1 Hakim 11 12 26 492 Hakim Ad Hoc 1 0 0 12 Panitera/Sekretaris 2 1 2 53 Wakil Panitera 2 0 2 44 Wakil Sekretaris 0 0 1 15 Panitera Muda 4 0 7 116 Pejabat Struktural 2 0 4 67 Panitera Pengganti 3 2 10 158 JuruSita/JuruSitaPengganti 4 1 4 99 Staf 13 6 6 25

10 Calon Hakim 1 0 0 111 Calon PNS 0 0 0 0

JUMLAH 43 22 62 127

No JabatanJenis Hukuman

JumlahTeguran

Penahanan Ringan

PenahananBerat

Hakim 2 1 - 3Total 3

Tabel Hukuman Disiplin Aparat Peradilan

Tabel Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Militer

Page 23: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)
Page 24: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Kerjasama dengan Lembaga Eksternal Telah ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama antara

Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung

Telah dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, untuk berkoordinasi dengan Satgas Mafia Hukum SK KMA Nomor 201 KMA/SK/XII/2010.

Tim Penghubung dengan Komisi Yudisial Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No :

210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI. Dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

Page 25: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Pembangunan Gedung Pusdiklat MARI di Megamendung.

Pengembangan Cetak Biru Diklat bagi aparatur pengadilan

Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepeminpinan

Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan masa pendidikan 106 minggu (2 tahun lebih)

Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor (2007-2010: ±1091 orang, untuk tingkat pertama dan banding)

Page 26: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Penyusunan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007

Penyusunan SK WKMA Non Yudisial Nomor 1/WK-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung

Dikeluarkan SK KMA Nomor 027 KMA/SK/II/2010 tentang Kurikulum Materi Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan

SEMA No. 06/2010 tentang  Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan

Evaluasi implementasi keterbukaan pada 11 wilayah diseluruh Indonesia, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado, Bali pada tahun 2008/2009.

Pelaksanaan sosialisasi di total 10 Pengadilan tinggi bagi para Panitera/Sekretaris (oleh MA) dan 9 bagi para hakim/masyarakat sipil (donor) serta ujicoba diwilayah hukum PT Aceh.

Page 27: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

• Telah dikeluarkan SEMA nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi perkara perdata, dan pidana pada pengadilan di empat lingkungan

• SEMA mengatur beberapa hal, Pos Bantuan Hukum Bantuan Jasa Advokat Pembebasan Biaya Perkara (Perdata) Ruang Sidang Diluar Pengadilan (zittingplaats)

Saat ini telah dikeluarkan SK KMA Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA Nomor 10/2010 yang akan bekerja untuk mendorong implementasi SEMA Nomor 10/2010

Page 28: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Mahkamah Agung tengah menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Di kalangan pengadilan tingkat banding, telah cukup banyak inisiatif untuk menerbitkan Standar Operating Procedure untuk masing-masing wilayah pengadilan.

Untuk sektor hukum keluarga, 79% pengguna jasa pengadilan, khususnya pengadilan Agama merasa puas terhadap pelayanan pengadilan. (survey Access & Equity 2009, IALDF, Pekka)

Page 29: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Keterbatasan Sumber Daya, baik manusia maupun anggaran karena, tidak meratanya penyebaran keahlian.

Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang sangat banyak (melebihi 800 UPT dan secara geografis tersebar)

Bagi penanganan perkara di Mahkamah Agung, kenaikan jumlah perkara yang terus menerus, sementara tidak ada penambahan sumber daya

Struktur organisasi belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

Page 30: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)

Rencana implementasi sistem kamar, sebagai bagian dari penguatan organisasi dan menambah akuntabilitas

Rencana membatasi perkara-perkara yang bisa naik ke Mahkamah Agung.

Page 31: Reformasi Birokrasi  Dan  Administrasi Pe n gadilan (PELAKSANAAN, KEMAJUAN DAN HAMBATAN)