reformasi birokrasi dalam mewujudkan good · pdf filereformasi birokrasi dalam mewujudkan good...

Click here to load reader

Post on 15-May-2019

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

STAF AHLI MENTERI PERHUBUNGAN

BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

DR. UMAR ARIS SH, MM, MH.

DALAM RANGKA REFORM LEADERSHIP TRAINING

Jakarta, 12 September 2018

REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD

GOVERNANCE

1

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan; 3. Paket Peraturan Perundang-undangan Transportasi; 4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undanganl; 5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010-2024; 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 216 Tahun 2016

tentang Tim reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2017

tentang Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

2

1. Change Management

2. Reformasi Birokrasi

3. Entrepreneur & Transformasi Leadership

4. Pengetahuan Teknis Transportasi

5. Inovasi Sektor Publik

Manfaat :

Sertifikasi Reform Leadership Training sebagai salah satu Refrerensi Pengangkatan Jabatan administrasi di Kementerian Perhubungan

3

peningkatan pelayanan

publik

profesionalisme SDM

aparatur

birokrasi pemerintah yang

bersih dan bebas KKN

4

AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Peraturan perundang-undangan

Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

5

1.Memiliki Integritas

2.Profesional

3.Netral

4.Bebas dari Intervensi Politik

5.Bersih dari praktek KKN

6.Mampu menyelenggarakan Pelayanan Publik

7.Mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45

6

Manajemen ASN :

Belum berlandaskan perbandingan antara Kompetensi dan Kompetensi Kualifikasi yang di perlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

7

Nilai Dasar ASN:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila;

b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

8

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

9

Kode Etik ASN ; a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi;

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

10

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

11

12

MASYARAKAT MEMILIKI

KESAN MASIH TEREDAPAT

PRAKTIK PUNGLI DAN SUAP

DI KEMENHUB

MANAJEMEN PERUBAHAN

BELUM TERLEMBAGA DAN

TERINTENRALISASI

SISTEM PENGENDALIAN

PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANGAN MASIH

BELUM OPTIMAL

DILAKSANAKAN

KUALITAS AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH BELUMA ADA

KEMAJUAN BERARTI

PENATALAKSANAAN BELUM

MENGACU PADA POLA

HUBUNGAN KINERJA (PROSES

BISNIS)

UPAYA PENATAAN

MANAJEMEN SDM PERLU

SELALU DI MONITORING DAN

EVALUASI

KOMITMEN PENGENDALIAN

INTERNAL PERLU SELALU

DIJAGA

MASIH RENDAHNYA

KOMPETENSI, BELUM SESUAI

DENGAN KEBUTUHAN

DALAM JABATAN; KINERJA

BELUM OPTIMAL

REFORMASI BIROKRASI

TERKESAN MASIH

DOKUMENTATIF

HASIL SURVEI PELAYANAN

PUBLIK DI BAWAH RATA-

RATA NASIONAL

ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (HASIL EVALUASI)

1. MENETAPKAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA Tidak ada dokumen Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama melekat pada

Rencana Strategis

2. MENINJAU KEMBALI PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UNTUK MENGUKUR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Masih berorientasi Output pada Tingkat Kementerian/Eselon I

Jumlah Pedoman Starndar Keselamatan (IKU KEMENTERIAN) Jumlah Lintasan/rute angkutan perintis (IKU KEMENTERIAN) Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan (IKU KEMENTERIAN) DLL

Tidak Relevan dengan Sasaran/Tujuan (kinerja)

Sasaran: Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Indikator: Jumlah peraturan perundang-undangan di sector transportasi yang ditetapkan

Tidak ada indicator yang mengukur aspek kualitas

13

Sebelumnya, tidak ada satupun Sasaran dan indikator Kementerian Perhubungan (Pada Rencana Strategis yang lama) yang berbicara tentang konektivitas. Baru pada Rencana

Strategis Reviu (saat ini sedang dalam proses pembahasan) muncul sasaran dan indicator konektivitas

SASARAN: TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENJAMIN KESEIMBANGAN

PEMBANGUNAN

4. MEMASTIKAN RENCANA STRATEGIS MENGAWAL AMANAT RPJMN

INDIKATOR: RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

14

5. MENYEGERAKAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS REVIEW DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA Kualitas Rencana Strategis Reviu lebih baik dibandingkan dengan Rencana

Strategis saat ini 6. MEMASTIKAN PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS ESELON I DENGAN RENCANA

STRATEGIS REVIU 7. MENETAPKAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV SEBAGAI INSTRUMEN

DALAM RANGKA MENGAWAL KINERJA ESELON I DAN II, SERTA SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (AMANAT UU ASN)

8. MENINGKATKAN KUALITAS MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN MONITORING EVALUASI KINERJA MELALUI OPTIMALISASI SISTEM E-KINERJA

9. MENINGKATKAN KUALITAS BUDAYA KINERJA, SALAH SATUNYA DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN REWARD DAN PUNISHMENT DALAM MENDORONG MOTIVASI PENCAPAIAN KINERJA

15

16

TAHAPAN LIMA TAHUNAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2014

2019

2025 RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes

(hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung

dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap kinerja organisasi

SASARAN 1: BIROKRASI YG BERSIH

&AKUNTABEL

SASARAN 2 : PELAYANAN

PUBLIK YG BERKUALITAS

Mendorong Penerapan Zona Integritas Menjadi Tidak Sebatas Dokumentatif Memastikan Keterlibatan Seluruh Pihak, Khususnya Pimpinan untuk Memberantas Segala Bentuk Praktik Pungli dan Suap Memperbaiki Manajemen Kinerja dengan Memaksimalkan Pengukuran Kinerja dan Pemberian Reward dan Punishment

Integrasi Perencanaan Kinerj

View more