reformasi birokrasi

Download REFORMASI BIROKRASI

If you can't read please download the document

Post on 09-Aug-2015

991 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

reformasi birokrasi di indonesia

TRANSCRIPT

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

TESISDiajukan sebagai salah satu syarat guna Memperoleh gelar Magister Ilmu Politik Pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

oleh : MYRNA NURBARANI NIM. D 4B007033

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

SertifikatYang bertanda tangan di bawah ini saya, Myrna Nurbarani menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini atupun pda program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Myrna Nurbarani 15 Desember 2009

PENGESAHAN TESISYang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTAyang disusun oleh Myrna Nurbarani, NIM D 4B007033 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Desember 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji Lain 1. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.

Dra. Fitriyah, MA Sekretaris Penguji :

2. Dra. Dewi Erowati, S.Sos, M.Si

Drs. Priyatno Harsasto, MA Semarang, 15 Desember 2009 Praogram Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Politik Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

MOTTO

Charitum Shakyum Samyagrajayadhi Loukikam(Hanya Orang yang Berkarakter Teguh dan Bijaksana sajalah yang dapat Memimpin Pemerintahan secara Baik dan Bersih)

ABSTRACTTHE BUREAUCRACY REFORMATION OF SURAKARTAS GOVERNMENT Surakarta has a biggest potential in constructing a participatory and a fair public services model. As a city that is supported by the aspects of service and commerce, it is very potential to be expanded as an area with an image where the creative and dynamic participation will support the quality improvement of the real public service. To get the picture of how the process of bureaucracy reformation happens in Surakartas government and what is the key of its implementation, the writer looks it from few innovative programs of public services. The examples of the service are: Pelayanan Perijinan (One Stop Sevice), Pelayanan Kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Pelayanan Pendidikan melalui Program Sekolah Plus, also Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). The method that is used in this research is qualitative description. The writer used the purposive sampling method with snowballing technique to get the research data. As in qualitative research so the writer used in depth interview with the informant who has knowledge that deals with this research. The results of this research shows that the main points of the bureaucracy reformation agenda happens in Surakartas government are: First, it is being done by the district initiator, the Mayor, through some programs to improve the bureaucracy implementation. Second, the reformation is purposed to the changing of the bureaucracy attitude (the culture change of bureaucracy). Without simplifying the structure of the institution, the reformation still can go along by maximizing the function of the existing structure. Meanwhile the keys of the bureaucracy reformation implementation in Surakarta are: First, the government of Surakarta used the participatory approach in taking the decisions or the public policies. This democratic approach will make the society feels that they have the policies that have been made. Second, the ability of the district head to construct some major programmes and the effect can be taken directly by the society. This ability is dealing with how the Mayor (District head) manages the resources that he has. This research also has some limitations that can not be neglected for examples the major programmes that have been designed by Surakartas government tend to disregard the district minor programmes. Whereas the minor programmes are still needed by the society and they suppose getting some attention from the government. This research also isnt purposed to get a theory that explain about the attitude of Surakartas bureaucracy so the advanced research is needed as the next research agenda. Keywords: bureaucracy reformation, innovative programme, the changing of the bureaucracy attitude

ABSTRAKSIREFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTAKota Surakarta dinilai memiliki potensi terbesar dalam menciptakan model pelayanan publik yang partisipatif dan sekaligus berkeadilan. Surakarta sebagai kota yang bertumpu pada aspek jasa dan perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah dengan image dimana partisipasi yang kreatif dan dinamis akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang sejati. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses reformasi birokrasi yang berjalan di Pemkot Surakarta dan apa yang sebenarnya menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi di Surakarta, penulis melihatnya dari beberapa program inovatif pelayanan publik. Pelayanan tersebut antara lain: Pelayanan Perijinan (One Stop Sevice), Pelayanan Kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Pelayanan Pendidikan melalui Program Sekolah Plus, serta Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, penulis menggunakan metode purposive sampling dengan teknik snowballing. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, yang menjadi poin-poin penting agenda reformasi birokrasi yang terjadi di Kota Surakarta adalah : Pertama, dilakukan dengan inisiator kepala daerah, dalam hal ini adalah Walikota, melalui berbagai program untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Kedua, Reformasi ditujukan kepada perubahan perilaku birokrat (perubahan budaya birokrasi). Tanpa melakukan perampingan struktur lembaga, reformasi tetap dapat berjalan dengan cara memaksimalkan fungsi struktur yang sudah ada. Sementara yang menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Surakarta adalah: Pertama, Pemerintah Kota Surakarta menggunakan pendekatan partisipatory di dalam pengambilan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan publik. Pendekatan yang demokratis ini akan membuat masyarakat ikut merasa memiliki semua kebijakan yang dibuat. Kedua, adanya kemampuan kepala daerah untuk menciptakan program-program yang besar dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana Walikota (kepala daerah) me-manage sumber daya yang dimilikinya. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Misalnya, program-program besar yang digagas Pemerintah Surakarta cenderung mengabaikan program-program kecil di daerah. Padahal program-program kecil barangkali masih diperlukan di dalam masyarakat dan seharusnya mendapat perhatian yang lebih pula dari pemerintah. Penelitian ini juga tidak berupaya untuk menghasilkan teori yang dapat menerangkan perilaku birokrasi di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan sebagai agenda penelitian mendatang. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Program Inovatif, Perubahan Perilaku Birokrat.

KATA PENGANTARSegala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas kemurahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang panutan hidup Rasulullah Muhammad SAW, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Drs. Purwoko, MS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. 2. Ibu Dra. Fitriyah, MA., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan serta dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan tesis. 3. Bapak Drs. Priyatno Harsasto, MA., selaku dosen pembimbing II yang banyak membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Terima kasih untuk segala waktu, dukungan, pengarahan, serta kesempatan belajar yang diberikan. 4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.

5. Bapak Ir. Joko Widodo, selaku Walikota Surakarta, Bapak Drs. Totok Amanto, MM., selaku Kepala KPPT Kota Surakarta, Bapak Drs. Widdi Srihanto, MM., selaku Kepala Bapermas PP, PA dan KB dan Bapak Drs. Sukendar Tri Cahya Kemat, Msi., selaku Kasubbidang Sarana dan Prasarana Bapermas PP, PA, dan KB Kota Surakarta untuk bantuan kepada penulis serta kesediaan menjadi narasumber selama penelitian berlangsung. 6. Seluruh jajaran staf Pemerintah Kota Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lingkungan Pemerintahan Kota Surakarta serta membantu penulis dalam melengkapi data tesis ini. 7. Seluruh narasumber dan informan di Kota Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Bambang Maruto dan Ibu Surtiningsih untuk doa dan dukungan yang tiada hentinya. Terima kasih papa dan mama... ku persembahkan karya tulis ini sebagai tanda baktiku kepada kalian. Semoga Allah SWT selalu mengabulkan doa papa dan mama. I love you in every second i breath.... 9. Adik-adikku, Rahma Erytrina Nurindah dan Triyogo N

View more >