refleksi 17 tahun reformasi - poltracking.com · dalam praktek dan perkembangannya, pelaksanaan...

REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI EVALUASI PUBLIK KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI

Dampak Kerja 17 Tahun Institusi Demokrasi

Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015

Dalam praktek dan perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di negeri ini dilakukandalam dua tahap. Pertama, secara langsung, yakni melalui mekanisme Pemilu. Kedua,tidak langsung, yakni lewat sistem perwakilan yang diimplementasikan dalam wadahberbagai institusi demokrasi. Untuk konteks Indonesia, perjalanan demokrasi tersebutmengalami pasang surut, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi.

Di masa reformasi, setelah 17 tahun bergulir, sering muncul pertanyaan mendasar ditengah publik, sejauh mana demokrasi kita berjalan (terkonsolidasi) dan mampumensejahterakan (substansi)? Pertanyaan terakhir menjadi niscaya dijawab, bilakonsolidasi demokrasi sudah optimal terlaksana. Demokrasi di sebuah negara dikatakanterkonsolidasi apabila mendapatkan legitimasi atau dukungan yang luas dan kuat darirakyatnya. Demokrasi menjadi satu-satunya aturan main, sehingga tidak ada kelompokyang berpikir untuk bertindak di luar sistem demokrasi, bahkan ketika sedang berada diluar kekuasaan.

Kuatnya legitimasi terhadap demokrasi ditandai oleh tidak signifikannya perilakumenentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada; tumbuhnya keyakinan yang luasdi masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik; dan berfungsinya lembaga-lembaga negara secara efektif dalam berbagai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

2

Rilis Survei Nasional PoltrackingTemuan Survei: 23 – 31 Maret 2015

P E N DA H U LUA N

Dalam prakteknya, dukungan terhadap demokrasi banyak ditentukan oleh kinerjademokrasi itu sendiri, misalnya apakah masyarakat merasa puas dengan pelaksanaandemokrasi atau tidak. Kepuasan ini terkait dengan kinerja pemerintahan demokratis,yakni bagaimana masyarakat menilai kinerja institusi-institusi baik secara kuantitatif(persepsi) maupun kualitatif, dampak dari kinerja yang dilakukan selama ini terhadappublik.

Ujung dari dialektika ini sebenarnya, ingin mengetahui, bagamanakah hasil evaluasi publikterhadap demokrasi dan kinerja institusi-institusi demokrasi di negeri ini selama 17 tahunreformasi bergulir?

3


P E N DA H U LUA N

Untuk mengetahui dukungan publik terhadap demokrasi.

Untuk mengevaluasi kinerja institusi demokrasi.

T UJ UA N

4


Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilihberdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atausudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/Polri.

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9%pada tingkat kepercayaan 95%.

Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap mukamenggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancarabertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan.

Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayahdengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk,untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi danakurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti.

Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015.

M E TO D O L O G I

5


Menggunakan Teknik MultistageRandom Sampling: Populasidesa/kelurahan tingkat nasional.

Desa/kelurahan di tingkatprovinsi dipilih secara randomdengan jumlah proporsional.

Di setiap desa/kelurahan dipilihsebanyak 5 RT dengan cararandom.

Di masing-masing RT/lingkungandipilih secara random dua KK.

Di KK terpilih dipilih secararandom satu orang dewasa laki-laki/perempuan yang berhakmemilih.

1 2 3 n…

Provinsi I Provinsi X

1 2

1

3 54

L

KK

RT/Lingkungan

Responden

1 2 RW

2

P

F L O W C H A R T P E N A R I K A N S A M P E L

6


VA L I D A S I S A M P E L


P R O F I L D E M O G R A F I R E S P O N D E N

8


KATEGORI SAMPEL BPS 2010

Aceh 1.67 1.90

Bali 1.67 1.65

Banten 4.17 4.52

Bengkulu 0.83 0.73

DIY 1.67 1.47

DKI Jakarta 3.33 3.20

Gorontalo 0.83 0.44

Jambi 1.67 1.31

Jawa Barat 18.33 18.26

Jawa Tengah 13.33 13.75

Jawa Timur 15.83 15.91

Kalimantan Barat 1.67 1.86


Kalimantan Selatan 1.67 1.54

Kalimantan Tengah 0.83 0.94

Kalimantan Timur 1.67 1.51

Kep. Bangka Belitung 0.83 0.52

Kepulauan Riau 0.83 0.72

Lampung 3.33 3.22

Maluku 0.83 0.65

Maluku Utara 0.83 0.44

Nusa Tenggara Barat 1.67 1.91

Nusa Tenggara Timur 1.67 1.99

Papua 0.83 1.21

Papua Barat 0.00 0.32


Riau 2.50 2.38

Sulawesi Barat 0.83 0.49

Sulawesi Selatan 3.33 3.41

Sulawesi Tengah 0.83 1.12

Sulawesi Tenggara 0.83 0.95

Sulawesi Utara 0.83 0.96

Sumatera Barat 1.99 2.06

Sumatera Selatan 2.99 3.16

Sumatera Utara 5.47 5.51

P R O F I L D E M O G R A F I R E S P O N D E N

9


T E M UA N S U R V E I


Mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik

Dibanding sistem pemerintahan yang lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara dengan pernyataan tersebut?

KO N S O L I DA S I D E M O K R A S I

11


Setuju + Sangat setuju

Sangat tidak setuju + Tidak setuju

Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejauh ini?

Mayoritas publik mengatakan puas dengan pelaksanaan demokrasi, Tetapi terpaut tidak terlalu jauh dari yang mengatakan tidak puas.


12


Cukup puas + Sangat puas

Sangat tidak puas + Kurang puas

Publik mengatakan puas dengan jaminan kebebasan berpendapat

Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan jaminan pelaksanaan kebebasan berpendapat pada saat ini?


13




Publik menilai penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas)suku bangsa, agama, dan ras (SARA) cukup baik

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas)suku bangsa, agama, dan ras (SARA) pada saat ini?


14


Cukup baik + Sangat baik

Sangat tidak baik + Kurang baik

Publik menilai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup baik

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara ini?


15


Cukup baik + Sangat baik

Sangat tidak baik + Kurang baik

Mayoritas publik mengatakan pemerintah/KPU cukup siap dalammelaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah/KPU sudah siap melaksanakan Pilkada serentakpada akhir tahun 2015 nanti?


16


Cukup siap + Sangat siap

Sangat tidak siap + Kurang siap

32.6

41.2

26.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tidak siap Siap TT/TJ

Mayoritas publik sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dan relevan untukditerapkan pada pemerintahan Indonesia.

Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi disebabkanoleh banyak faktor. Salah satunya, karena sistem ini mampu membuat mayoritasmasyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya.

Di sisi lain, penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas) suku bangsa, agama, dan ras(SARA) lebih baik daripada pelaksanaan HAM.

Terkait pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang, mayoritas publik mengatakan,pemerintah siap menggelar kegiatan terbesar ini untuk pertama kalinya secara serentak.

T E M UA N

17


E VA LUA S I K I N E R JA I N S T I T U S I D E M O K R A S I


Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja parpol

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja partai politik di Indonesia?


19




Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah partai politik yang ada saat ini lebih banyak memperjuangkan kepentingan rakyat atau memperjuangkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan jabatan/ kekuasaan?


20


Publik menilai partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiriketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat

25.9

57.8

16.3

0

10

20

30

40

50

60

70

Kepentingan rakyat Kepentingan sendiri TT/TJ

Menurut Bapak/Ibu/Saudara , di antara sifat-sifat berikut mana yang paling penting dimiliki oleh partai politik?


21


Menurut publik, memperhatikan keinginan rakyat merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh partai, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi

6.2

4.2

1.6

2.2

5.9

7.7

18.2

21.8

32.2

TT/TJ

Masalah lainnya

Berasas Pancasila

Mewakili rakyat kecil saja

Mampu memecahkan berbagai masalah

Mewakili kepentingan masyarakat miskin & kaya

Bersih dari korupsi

Punya program menyejahterakan rakyat

Memperhatikan keinginan rakyat

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, isu apa yang paling penting dalam pelembagaan partai politik di Indonesia?


22


Menurut publik isu yang paling penting bagi pelembagaan partai politik adalah regenerasi kepemimpinan partai, disusul akuntabilitas dan transparansi partai

31.1

1.7

8.7

12.9

20.8

24.8

TT/TJ

Desentralisasi partai

Ideologisasi partai

Demokratisasi partai

Akuntabilitas dan transparansi partai

Regenerasi kepemimpinan partai

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, aspek apa yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin partai politik?


23


Menurut publik aspek yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin partai politik adalah visi dan gagasan, disusul pengalaman dan prestasi memimpin, integritas dan rekam jejak

14.8

1.5

2.2

2.8

3.7

4.4

6.2

14.9

16

16.4

17.1

TT/TJ

Akseptabilitas atau penerimaan publik

Kemampuan dam komunikasi elite

kemampuan memimpin dan mengelola koalisi

Kemampuan dalam komunikasi publik

Kemampuan mengelola organisasi partai

Prospek dan potensi memimpin pemerintahan

Kompetensi dan kapabilitas

Integritas dan rekam jejak

Pengalaman dan prestasi memimpin

Visi dan gagasan

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, hal apakah yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai politik?


24


Menurut publik, hal yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai politik adalah integritas moral, disusul kompetensi dan pengalaman memimpin

13.1

0.8

3.7

17

19

22

24.4

TT/TJ

Penampilan

Loyalitas partai

Visi dan gagasan

Pengalaman memimpin

Kemampuan (kompetensi)

Integritas moral

Mayoritas publik mengatakan tidak puas terhadap kinerja DPR

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPR di Indonesia?


25




Mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja DPD

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPD di Indonesia?


26




Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Lembaga Presiden relatif tinggi

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Presiden (LembagaKepresidenan/Presiden sebagai lembaga negara) di Indonesia?


27




Publik puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPU di Indonesia?


28




Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja KPK

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPK di Indonesia?


29




Publik mengatakan relatif puas dengan kinerja MK meskipunangkanya masih di bawah standar kecukupan 50%

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MK di Indonesia?


30




36.538

25.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tidak puas Puas TT/TJ

Publik relatif puas dengan kinerja MA meskipunangkanya masih di bawah standar kecukupan 50%

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MA di Indonesia?


31




Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Polri

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Polri di Indonesia?


32




Publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Kejaksaanmeskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Kejaksaan RI di Indonesia?

33





Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja TNI

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja TNI di Indonesia?


34




InstitusiSangat

Tidak PuasKurang Puas Cukup Puas Sangat Puas

Tidak Tahu/ Tidak Jawab

Partai Politik 14.3 49.2 22.8 1.2 12.5

Presiden (Lembaga Kepresidenan) 6.2 43.7 38.8 3.9 7.4

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 14.5 52 22.2 1.6 9.7

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 9.1 45.3 25.1 2 18.5

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 6.2 36.1 40 4.8 12.9

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) 3.1 20 51.2 18.2 7.5

Mahkamah Konstitusi (MK) 4.5 32.2 37 3.8 22.5

Mahkamah Agung (MA) 4.3 32.2 34.5 3.5 25.5

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 12.2 43.7 33.1 2.8 8.2

Kejaksaan RI 6 33.4 33.1 3.2 24.3

Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3.5 17.2 55.7 12.2 11.4

Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Institusi Negara (demokrasi) di Indonesia di bawah ini?


35


0

10

20

30

40

50

60

70

69.4 67.9

44.8 42.740.8 38

36.3 35.9

27.1 24 23.8

Peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK, TNI, KPU, dan Presiden

P E R I N G K AT K E P UA S A NK I N E R JA I N S T I T U S I D E M O K R A S I36


Sangat puas + Cukup puas

0

10

20

30

40

50

60

7066.5

63.5

55.954,4

49.9

42.339.4

36.7 36.5

23.120.7

Peringkat tertinggi ketidakpuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR, Parpol, dan Polri

P E R I N G K AT K E T I DA K P UA S A NK I N E R JA I N S T I T U S I D E M O K R A S I37



Ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik disebabkan oleh masih cukupmaraknya praktik korupsi oleh politisi dan rendahnya kinerja wakil-wakil partai, baik diDPR maupun Kabinet di era reformasi. Di sisi lain, beberapa partai justru lebih sibukdengan konflik internal ketimbang mengurusi kepentingan masyarakat. Sementara, terkaithal yang paling penting dimiliki partai, publik menilai partai perlu memperhatikankeinginan rakyat, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi.Sebab, selama ini publik menilai partai lebih memperjuangkan kepentingan diri sendiriketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sementara ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR disebabkan oleh kurangoptimalnya anggota Dewan menjalankan fungsi esensialnya seperti pengawasan, legislasidan penganggaran. Adapun ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPD boleh jadi karenaeksistensi DPD selama ini belum banyak diketahui masyarakat.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden (Lembaga Presiden/InstitusiKepresidenan) lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidangekonomi, hukum, dan keamanan. Ditambah blunder komunikasi publik yang kerapdilakukan Presiden dan para pembantunya maupun miss understanding (komunikasipolitik) antara pihak istana dengan mitra koalisi.

T E M UA N

38


Publik relatif puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standarkecukupan 50%. Hal ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan menyelenggarakan Pemilu2014 (Legislatif dan Presiden) secara profesional, independen dan transparan.

Sementara kepuasan publik terhadap kinerja KPK, disebabkan oleh gebrakannyabelakangan ini yang mampu mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi parapejabat setingkat menteri maupun para anggota dewan ke meja hijau hingga OperasiTangkap Tangan (OTT).

Terkait dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas publik mengatakan puasmeskipun masih di bawah standar kecukupan 50%. Hal itu masuk akal mengingatsebelumnya, citra MK sempat terpuruk, setelah Ketua MK periode 2013 jadi tersangkaKPK terkait penyuapan sengketa Pilkada. Sementara itu, publik relatif puas dengan kinerjaMahkamah Agung (MA) meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%.Adapun kepuasan publik terhadap kinerja TNI (67,9 persen).

T E M UA N

39


K E S I M P U L A N


Dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi. Begitu pula dengan tingkatkepuasan publik terhadap pelaksaan sistem demokrasi. Namun, dukungan publik itu tidakdibarengi dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Di sisilain, aneka perubahan politik-demokrasi yang terjadi saat ini belum menyentuh substansi.

Peringatan 17 tahun reformasi saat ini menjadi momentum penting untuk melakukanrefleksi dan evaluasi supaya arah gerak reformasi tidak semakin kabur. Pertama, sebagailembaga yang lahir dari rahim reformasi, institusi-institusi demokrasi sudah saatnyameningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukankepentingan pribadi/kelompok saja.

Kedua, kinerja lembaga-lembaga demokrasi—seperti DPR dan partai politik—harus terusdigenjot agar berbagai agenda reformasi dapat segera dituntaskan. Ketiga, pemerintahdan seluruh institusi demokrasi perlu mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergibersama, agar problem-problem kebangsaan yang semakin hari kian kompleks dapatdicari jalan keluarnya. Keempat, untuk konteks jangka panjang perlu dipertimbangkanjalan konstitusional (penyempurnaan rugulasi konstitusi/perundangan) untuk mengoreksisekaligus memperbaiki sistem berdemokrasi kita yang masih belum sempurna.

Akhirnya, tujuan esensial dari agenda reformasi adalah bagaimana menciptakan tatanansosial masyarakat yang demokratis, adil, beradab dan sejahtera.

K E S I M P U L A N

41


P T. P o l t r a c k i n g I n d o n e s i aJl. Salak No. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Telp. (021) 83704514, 83789250 Fax. (021) [email protected]

www.poltracking.com

Te r i m a K a s i h

refleksi 17 tahun reformasi - poltracking.com · dalam praktek dan perkembangannya, pelaksanaan...

Documents