Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi Nasional

Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Partisipasi Masyarakat

Yenny Sucipto!Sekjen FITRA!Jakarta, 09 September 2014

negara

masyarakat

Pemenuhan tanggungjaw

ab

Otoritas mengatur

Ketaatan Hak-hak perlindungan (sipil- politik, ekonomi,

sosial, budaya)

KONSTITUSI

ALUR BELANJA APBN KE DAERAH

PEMERINTAH PUSAT DAERAH

Belanja Pusat

Melalui Anggaran K/L

Melalui Anggaran Non K/L

Mendanai Kewenangan di luar 6 Urusan

Mendanai Kewenangan 6 Urusan

Mendanai Program Nasional Kewenangan Bersama

Anggaran Non K/L --! Anggaran yang dikelola Menkeu sebagai Bendara Umum yang kegiatan nya dilakukan oleh K/L

Penyelenggaraan Azas

Dekon dan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kantor Vertikal di Daerah

Bantuan:

PNPM, BOS, Jamkesmas, BOK dll

Subsidi: Pupuk, Benih, MigorBelanja APBN

Belanja Daerah

Dana Perimbangan

Dana Otsus

Dana Penyesuaian

DAU, DBH, DAK

Pajak

SDA

Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD)

kerangka kebijakan yang melandasi prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pada perencanaan penganggaran:

87

No Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan

1 UUD 1945 Anggaran ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kemakmuran rakyat dapat tercapai dengan keterlibatan rakyat dalam proses penganggaran karena rakyat lebih mengetahui kebutuhannya

2 UU. 17/2003 Tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara transparan

Pasal 30 dan 31 mengisaratkan bahwa Akuntabilitas keuangan negara berorientasi pada hasil

Pengelolaan keuangan negara yang transparan membuka ruang terdistribusinya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

3 UU 10/2004 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 huruf g bahwa Pembentukan Undang-Undang menganut asas keterbukaan

Pasal 53 bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang.

Pasal 22 ayat 1 dan 2 mengisaratkan adanya uji publik terhadap RUU

Asas keterbukaan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dapat melahirkan produk undang-undang yang berpihak pada masyarakat.

4 UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah

•Pasal 23 ayat (2) bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel •Pasal 137 butir g bahwa pembentukan Perda menganut asas keterbukaan •Pasal 178 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara transparan

Pasal 139 ayat (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda

Pasal 184 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berorientasi pada hasil

Kebutuhan dasar masyarakat didaerah dapat terpenuhi melalui perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat

5 UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, Pasal 11 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 22 mengisaratkan bahwa Penyusunan rencana kerja pembangunan mengikutsertakan masyarakat.

Perencanaan pembagunan yang tepat sasaran dapat tercapai dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan

6PP No. 68 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraa Negara Yang Bersih dari KKN

Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa masyarakat memiliki Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara

Prinsip pemerintahan yang bersih dapat tercapai dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan

7

PP 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 bahwa Keuangan daerah dikelola secara transparan

No

Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan

No

Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan

8PP 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat 1 dan dan 2 mengisaratkan bahwa Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah baik lansung maupun tidak lansung.

9 Permendagri 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat 7 Keuangan Daerah dikelola secara Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah

Pasal 4 ayat 8 Keuangan Daerah dikelola secara bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

GOAL

Substansi/ Cakupan

Gambar. Komponen-komponen Demokratisasi Anggaran

Prosedur!& Kelembagaan

Aktor

Penanggulang

an!

Kemiskinan

Keadilan

Jender

Keberlanjutan

Pertumbuhan

Pemerataan & !Kesempatan Kerja

Kelembagaan dan Proses-proses Demokrasi Anggaran! (Perluasan dan Pendalaman Praktek Demokrasi)

Aktor Politik Birokrasi Kelompok Fungsional

Media Massa

Kesejahteraan & Keadilan

Skema Politik Anggaran

Masyarakat dinegasikan dalam proses penganggaran

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran

TAHAPAN ANGGARAN

PENYUSUNAN

ANGGARAN

PENETAPAN

ANGGARAN

PELAKSANAAN ANGGARANAUDITING ANGGARAN

Dilakukan oleh eksekutif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui proses Musrenbang

Anggaran ditetapkan oleh DPR/D. Prosesnya dilakukan dengan melalui serangkaian pembahasan dengan pihak eksekutif

Eksekutif merupakan pengguna anggaran yang telah ditetapkan. Kepala daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran

Auditing dilakukan oleh beberapa pihak antara lain adalah Bawasda, BPKP,dan BPK

Peluang Korupsi Dalam Perencanaan-Penganggaran

LBI 2011

Peluang Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Penganggaran

Peluang keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam pengelolaan anggaran lebih terbuka pada musrenbang, dan

kurang terbuka pada wahana lainnya.

wah

ana

part

isip

asi

Konsultasi Publik PTJ APBD (DPRD)Konsultasi Publik PTJ APBD (Pemda)Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)

Forum SKPD PendidikanKonsultasi Publik Kua-PPAS (pemda)

Forum SKPD KesehatanForum SKPD PU

Konsultasi Publik RAPBD (Pemda)Konsultasi Publik RAPBD (DPRD)

Musrenbang Kab/ kota

jumlah daerah

0 5 9 14 18

189

777

66

54

3

LBI 2011

Peta Wahana PartisipasiPerencanaan Penganggaran Pertanggungjawaban

NO DAERAH PENELITIANForum SKPD

Pendidikan

Forum SKPD

Kesehatan

Forum SKPD PU

Musrenbang Kab/ kota

Konsultasi Publik Kua-

PPAS (pemda)

Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)

Konsultasi Publik RAPBD

(Pemda)

Konsultasi Publik RAPBD (DPRD)

Konsultasi Publik PTJ

APBD (Pemda)

Konsultasi Publik PTJ

APBD (DPRD)

Tanggapan LKPD

1 Kota Makassar V V V

2 Kab. Barru V V

3 Kab. Bulukumba V V V V

4 Kab. Luwu Utara V V V

5 Kab. Luwu V

6 Kab. Bondowoso V V V V V V V V

7 Kab. Jember

8 Kab. Probolinggo V

9 Kota Probolinggo V

10 Kab. Tulungagung V

11 Kota Singkawang V V V V V V V V V

12 Kab. Sambas V V V

13 Kab. Bengkayang V V V V

14 Kab. Sekadau V V V V V V V

15 Kab. Melawi V V V V V

16 Kota Banda Aceh V V V V V V V V V

17 Kab. Bener Meriah V V V V V V V V

18 Kab. Aceh Tenggara V V V V V

19 Kab. Simeulue V

20 Kab. Singkil V

Jumlah 6 7 7 18 6 5 7 9 4 3 4

Wahana partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan pengelolaan anggaran relatif lebih tersedia pada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Assesment Data

MITRA

Analisis Situasi/ Data

Memilih isu strategis

Mengemas Isu

Membangun gerakan komunitas

(Adv. Komuitas)

Menggalang Sekutu

Pengorganisasian

Pendidikan Politik

Mempengaruhi Pendapat Umum

Melakukan tekanan publikPelatihan Teknis

Pengaruhi Pembuat dan

Pelaksana Kebijakan

Advokasi Legislasi

Perubahan Kebijakan

Pola Relasi dengan Pemerintahan

Pola Relasi dengan Basis, elemen CSO,

dan Media

Counter Draft Legal Drafting

Judicial Review

Lobby Negosiasi

Technical Asistensi Kolaborasi

Mediasi

Kampanye Policy Brief Media Brief Rilis/Opini

Pamflet

Aksi Publik Hearing

Konsultasi Publik

SHARING PENGALAMAN - MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN

Rekomendasi (1)• Mendorong kebijakan pelayanan publik secara

transparan, perlu adanya model pelayanan satu atap • Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap siklus

budget, terutama peningkatan kontrol masyarakat dalam pemanfaatan anggaran. --! meminimalisisr kebocoran dalam pelaksanaan proyek pemmerintah yang dibiayai dari APBN/D sekitar 30%.

• Perlunya mendorong transparansi elit pejabat dan aparat pemerintah pada harta kekayaan

• Optimalisasi fungsi budgeting dan kontrol parlemen • Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali berbagai

peraturan yang tidak dilaksanakan di daerah dan mencoba menyederhanakan berbagai peraturan yang ada

Rekomendasi (2)• Pemerintah Daerah segera menyiapkan perangkat pelayanan informasi

serta mekanisme yang efektif guna mengantisipasi permintaan akan dokumen publik (termasuk dokumen anggaran) di masa mendatang sebagaimana amanat UU 14/2008. Studi FITRA, menunjukkan bahwa penunjukan PPID dan SOP layanan informasi dibutuhkan (necessary), tetapi tidak cukup (sufficient)!

• Pemerintah Daerah/DPRD diharapkan membuka serta menjamin ruang konsultasi publik yang substantif di luar Musrenbang dan tahap perencanaan!

• Hasil penelitian FITRA, menunjukkan bahwa pagu indikatif kecamatan dapat mendorong partisipasi publik. Pemda diharapkan dapat memberikan informasi ini pada proses perencanaan.!

• Pemda dan DPRD perlu lebih disiplin dalam waku pembahasan dan pengesahan berbagai dokumen anggaran. Penggunaan e-procurement dalam proses pengadaan pemda perlu didorong untuk membuatnya lebih transparan.!

• Penting mengawasi proses pembahasan RAPBD dan RAPBD-P dan mulai memantau proses pengadaan barang/jasa pemda