PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR TERKAIT

PENJUALAN BARANG BLACK MARKET DIHUBUNGKAN DENGAN

UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

H RADEA RESPATI PARAMUDHITA

(110120130008)

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi melibatkan sedikitnya 3 (tiga) pihak yaitu produsen,distributor dan konsumen. Produk yang dijual dari produsen ke konsumen melaluiperantaraan distributor masih banyak yang tidak sesuai ketentuan yang berlakuseperti ketentuan tentang barang elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuantersebut menjadikan barang elektronik sebagai barang black market. Hukum wajibmemberikan perlakuan dan perlindungan yang seimbang, perlindungan tidakhanya ditujukan pada produsen dan konsumen melainkan juga harus mampumemberikan perlindungan hukum terhadap distributor akibat penjualan barangpasar gelap (black market). Tindakan hukum yang dapat dilakukan distributormenghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen juga menjadi permasalahan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yangdilakukan dan dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogmaatau kaidah hukum yang merupakan pedoman-pedoman bertingkah laku. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam hal ini berhubungan dengan perlindungan terhadapdistributor terkait penjualan barang pasar gelap (blackmarket). Penelitianinimenggunakandeskriptif-analitis bertujuan memperoleh gambaran mengenaibagaimana barang pasar gelap (black market) dapat beredar dipasaran danbagaimana perlindungan hukum bagi Distributor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenaiperlindungan distributor terkait penjualan barang pasar gelap (black market)belum diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Pertentangan pertentangan Pasal yang terdapat dalamUndang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenunjukan kelemahan perlindungan hukum terhadap distributor.Upaya hukumyang dapat dilakukan distributor terhadap konsumen yang beritikad buruk masihterbatas pada upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi.

ABSTRACT

Economic activity involving at least 3 ( three ) parties are producers ,distributors and consumers . Products sold from the manufacturer to theconsumer through the intermediary distributors are still many who do not complywith prevailing regulations such as the provision of electronic goods . Violationsof the provisions made electronic goods into the black market goods . Law shallprovide equal treatment and protection of protection is not only aimed atproducers and consumers but also to be able to provide legal protection againstdistributors related to the sale of black market (black market ) . Legal actions thatcan be done distributors face compensation claims from consumers is also aproblem .

The approach used in this research is normative juridical approach , is astudy in the field of law made and conceived of the principles , norms , dogmas orrules of law which are guidelines to behave . Rules are used in this case relatingto the protection of related distributors selling black market goods. This studyused a descriptive - analytical aims to obtain an overview of how the black marketgoods (black market ) can be circulated in the market and how the legalprotection for Distributors

The results showed that the legal arrangements regarding the protectionof distributors related to the sale of black market has not been expresslystipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Conflicts oppositionArticle contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection shows weaknessof legal protection against the distributor.Legal efforts to do distributors to thosewho feel aggrieved party and demanded compensation to distributors is limited tonon-litigation dispute resolution efforts.

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

Kebebasan melakukan komunikasi bagi manusia dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya, merupakan hak setiap orang. Huala Adolf menambahkan

prinsip kebebasan komunikasi dalam arti luas termasuk di dalamnya

kebebasan bernavigasi, yaitu kebebasan para pihak berkomunikasi untuk

keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana

navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana

elektronik.1

Mengantisipasi kemajuan di sektor perdagangan, Indonesia memerlukan

instrumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan

hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kebutuhan tersebut

diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yang menyangkut masalah-

masalah ekonomi atau bisnis yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang Hukum Dagang

(KUHD) yang berlaku di Indonsia.

Kaidah-kaidah hukum yang merupakan hukum ekonomi sebagian besar

tidak hanya berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik.

Kebutuhan-kebutuhan baru menimbulkan kaidah-kaidah baru dan pranata-

paranata baru yang belum dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata

maupun sistem hukum publik yang ada sehingga hukum tidak selalu tertinggal

dan hubungan hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat.2

Regulasi transaksi perdagangan di Indonesia pada dasarnya mengacu

kepada perjanjian yang didasarkan pada hukum perdata, dimana setiap orang

(termasuk badan hukum) dapat melakukan perjanjian dalam bentuk apapun,

tentang apapun, cara apapun. Pengaturan ini merupakan penerapan asas yang

berlaku dalam hukum perdata.3 Kebebasan tersebut bukan dalam arti yang

seluas-luasnya karena terhadap perjanjian itu sendiri, berlaku pula syarat-

1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.72 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Ketiga, CV. Trimitra

Mandiri, Bandung, 1999, hlm. 83 R. Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001. hlm 68-69

Pasal 1338 KHUPerdata, menganut asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

syarat sahnya perjanjian.4 Asas pacta sunt servanda juga mengikat para pihak

yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Pengikatan perjanjian dapat

dilakukan diantara pihak Produsen dan Konsumen, Produsen dan Distributor.

Hubungan antara Produsen dan Konsumen pada dasarnya merupakan

hubungan yang bersifat ketergantungan.5 Produsen membutuhkan Konsumen

begitu pula sebaliknya. Bentuk hubungan produsen dan konsumen ini dalam

praktik kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis dengan bentuk yang paling

sering ditemukan adalah jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan titip jual.

Produsen yang menghasilkan barang pada umumnya melakukan kegiatan

usaha yang meliputi proses menghasilkan barang, modal dan cara produk yang

dihasilkan dapat dipasarkan sampai pada Konsumen. Kegiatan ini merupakan

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Produksi tidak akan

berjalan apabila tidak ada modal, barang-barang yang dibuat sebagai suatu

produk tidak akan sampai ke tangan Konsumen apabila pemasaran tidak

berjalan dengan baik. Produk dari Produsen agar sampai ke tangan Konsumen

perlu ditangani secara serius. Pemasaran produk tersebut dapat dilakukan oleh

para pembantu pengusaha diantaranya agen dan distributor.

Teknologi yang semakin maju membuat konsumen berusaha untuk

memilikinya, terkadang konsumen tidak perduli asal mula barang, keaslian

barang, atau kualitas barang tersebut, mereka hanya melihat model barang

yang menarik dan murah. Pasar-pasar yang menawarkan barang-barang

4 Ibid,. hlm 58, Pasal 1320 KUHPerdata5 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

hlm 81

seperti itupun semakin marak, pasar ini biasa disebut dengan sebutan black

market atau pasar gelap.6

Pasar gelap merupakan pasar yang barang-barangnya merupakan barang-

barang ilegal yang biasanya di datangkan dari Negara-Negara diluar

Indonesia maupun dari Indonesia sendiri. Barang-barang yang digunakan

dalam keseharian seperti barang elektronik yang merupakan barang ilegal,

tapi masyarakat(konsumen) tidak mau peduli. Di sisi lain, produsen juga tidak

peduli akan barang-barang yang mereka jual ilegal atau legal, yang menjadi

fokus produsen adalah barangnya laku dan keuntungan yang besar.

Perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen diharapkan mampu

memberikan acuan bagi kegiatan usaha perdagangan yang bertujuan

meningkatkan perlindungan, baik produsen maupun konsumen tidak

terkecuali pedagang skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap

dilindungi agar senantiasa bertumbuh dan berkembang, sehingga praktik-

praktik perdagangan yang dikenal dengan black market dapat ditekan atau

diminimalisir.7 Perangkat hukum yang baik harus mampu memberikan

perlindungan terhadap produsen, distributor dan konsumen dapat

dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang teridentifikasi dari latar belakang yang telah dikemukakan

adalah sebagai berikut :

6 Kompasiana, Blackmarket di Indonesia, diakses tanggal 17 November 2014 pukul 20.177 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Harapan Baru dalam Perdagangan, Jakarta, 2014

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait

penjualan barang pasar gelap (black market)?

2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi

tuntutan ganti rugi dari konsumen?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode

pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah

deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumen (data sekunder). Metode analisa data disajikan secara deskriptif

kualitatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan

sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai

dengan apa adanya.8

II. LANDASAN TEORIN PERLINDUNGAN DISTRIBUTOR

A. Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.9 Pjillipus M. Hadjon menyatakan

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,Semarang, 1988, hlm. 52

9 Ibid, hlm 54

bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang

bersifat preventif dan resprensif.10

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.11 Perlindungan

hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan

hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari

hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa azas

Perlindungan Konsumen adalah:12

1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upayadalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harusmemberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

10 Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,1987, hlm 2

11 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya. Bandung1993, hlm 118.

12 Az. Nasution, Op. Cit. hlm. 17-19

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secarakeseluruhan,

2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapatdiwujudkan secara maksimal dan memberikankesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untukmemperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannyasecara adil,

3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antarakepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahdalam arti materiil ataupun spiritual,

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatankepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian danpemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi ataudigunakan;

5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupunkonsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilandalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, sertanegara menjamin kepastian hukum.

Pengertian distributor menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional

(BPHN) adalah perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk

memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu

untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Perusahaan

atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut prinsipal.13

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-

DAG/PER/3/2006 Pasal 1 angka 5 menyatakan

Distributor adalah perusahaan perdagangan nasionalyang bertindak untuk dan atas namanya sendiriberdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian,penyimpanan, penjualan serta pemasaran barangdan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

13 BPHN Depatemen Kehakiman, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek HukumPerjanjian Keagenan dan Distribusi, 1992 / 1993, Jakarta, hlm.9

Menurut pengertian Distributor diatas maka diketahui bahwa distributor

merupakan pihak yang berdiri sendiri, dengan kata lain bertindak untuk dan atas

namanya sendiri dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan distributor meliputi

pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang atau jasa. Kegiatan

tersebut didasarkan pada perjanjian antara Produsen dengan Distributor.

III. CONTOH KASUS

PT. Ema Fortune merupakan sebuah perusahaan Distributor yang

memiliki showroom untuk menjual barang barang seperti handphone, laptop,

komputer PC dan aksesoris yang dipasok langsung dari produsen Apple Inc.

dan beberapa produsen aksesoris handphone. Produk iPhone yang dijual di

Distributor merupakan produk asli yang dipasok langsung dari produsen

iPhone, iPhone di toko Distributor memiliki beberapa seri diantaranya

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S serta yang terakhir adalah iPhone

6.

Distributor selaku pengelola toko memiliki iPhone 6 sebagai contoh dan

persediaan menjelang peluncuran resmi produk ke pasar Indonesia. Cara

pembayaran yang digunakan adalah pembayaran untuk setiap 30 (tiga puluh)

unit yang terjual atau paling lama 1 bulan sekali dengan memperhitungkan

jumlah barang yang terjual.

Distributor sebagai penjual barang menyadari pentingnya kepuasan

konsumen ketika mendapatkan barang yang dicari atau diinginkan oleh

konsumen tersebut. Pertengahan bulan November 2014 Distributor

kedatangan seorang pembeli yang menanyakan mengenai iPhone 6. Pihak

Distributor menjelaskan beberapa hal diantaranya mengatakan bahwa iPhone

6 belum resmi launching untuk kawasan Indonesia. Konsumen tersebut tetap

menanyakan produk dan harganya. Distributor menjelaskan bahwa harga

yang dijual untuk iPhone 6 mengikuti kurs dollar.

Konsumen memaksa untuk membeli iPhone 6 walaupun sudah diberikan

informasi mengenai iPhone 6. Distributor tidak ingin kehilangan konsumen

dan mengecewakannya sehingga Distributor menjual 1 (satu) Unit iPhone 6

tersebut. Pemeriksaan barang dilakukan bersama-sama dengan konsumen.

Pembukaan segel kemasan dilakukan dihadapan konsumen. Pengecekan isi

kemasan yang berupa, iPhone 6, charger, kabel data, buku manual, faktur,

simcard ejector dan earphone/handsfree dilakukan dihadapan konsumen.

Pihak Distributor menjelaskan garansi iphone 6 merupakan garansi

internasional yang dapat di klaim ke pihak produsen Apple. Khusus untuk

iPhone 6 belum dapat di klaim melalui apple Indonesia sebelum iPhone

tersebut di launching di Indonesia yang rencana pelaksanaan launchingnya

pada bulan Januari 2015. Pihak pembeli menerima penjelasaan yang

disampaikan oleh pihak Distributor kemudian membayar seharga yang

disepakati.

Tiga minggu kemudian pembeli iPhone 6 tersebut kembali mendatangi

toko Distributor dengan membawa iPhone 6 beserta struk pembelian.

Keluhan yang disampaikan adalah sinyal tidak ada. Pembeli tersebut meminta

untuk mengklaim garansi atas iPhone 6 tersebut, pihak Distributor

menjelaskan kepada konsumen tersebut bahwa sebelumnya pernah

menyampaikan informasi mengenai iPhone 6 tersebut terutama mengenai

garansi hanya dapat diklaim di Indonesia apabila iPhone 6 sudah di launching

di Indonesia, konsumen tidak mau tahu dan menuntut agar iPhone 6 nya di

klaim garansi. Pihak Distributor berkeberatan karena telah memberikan

penjelasan mengenai barang dan status garansi. Pembeli tersebut tidak puas

dengan jawaban yang diberikan. Seminggu kemudian pihak Distributor

menerima surat panggilan dari Polsek Cidadap atas laporan konsumen yang

menuduh Distributor telah melakukan penipuan dalam penjualan iPhone 6

dengan nomor STPL/34/XII/2014/Siaga. Pemeriksaan di Polsek Cidadap,

pihak Distributor memberikan penjelasan mengenai saat transaksi di lakukan

dan penjelasan yang disampaikan kepada konsumen akan tetapi pihak

kepolisian menganggap Distributor telah menjual barang yang tidak resmi

karena iPhone 6 belum di launching di Indonesia serta tidak adanya garansi

dari iPhone 6 tersebut. Somasi pertama sebagai upaya penyelesaian perdata

telah diterima pihak Distributor berupa teguran dan permintaan ganti rugi atas

produk yang dijual. Distributor telah menanggapi somasi tersebut dengan

mengupayakan jalan damai dengan konsumen bersangkutan.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke 4

menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam

hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

dengan tidak ada kecualinya.14 Pasal tersebut pada dasarnya memberi

landasan konstitusional bagi perlindungan setiap orang maupun badan hukum

di Indonesia. Ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa kedudukan hukum

semua warga Negara adalah sama atau sederajat (equality before the law).

Berdasakan asas persamaan dimuka hukum tersebut, kedudukan hukum

konsumen, produsen dan distributor memiliki hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang seimbang satu sama lainnya. Kedudukan konsumen yang

dianggap lemah dan kedudukan pelaku usaha yang dianggap kuat tidak dapat

diterapkan berdasarkan asas persamaan dimuka hukum. Hal ini karena hukum

tidak boleh memiliki keberpihakan kepada golongan tertentu.

Perkembangan Undang Undang Perlindungan Konsumen mempunyai segi

positif dan Negatif. Segi Positif yang dapat dikemukakan adalah melalui

Undang-Undang tersebut maka hubungan hukum dan masalah-masalah yang

berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan. Penegasan

kedudukan konsumen dan penyedia barang atau jasa adalah sama dihadapan

hukum.

Segi Negatif yang dapat dilihat dalam undang undang tersebut adalah

pengertian dan istilah yang digunakan tidak selalu sesuai dengan keadaan

serta kebutuhan konsumen dan pelaku usaha sehingga konsumen dan pelaku

usaha menjadi kurang mendapatkan perlindungan. Anggapan bahwa

kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak sama, karena

14Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke 4

posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan

daya tawar, dibandingkan pelaku usaha masih tidak tepat. Prosedur dan biaya

pencarian keadilannya, belum mudah, cepat dan biayanya murah

sebagaimana dikehendaki.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait penjualan

barang pasar gelap (black market). Perlindungan distributor terkait

penjualan barang black market belum diatur dalam Undang Undang

Perlindungan Konsumen karena Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

menyatukan Produsen dan Konsumen Antara (Distributor, Agen dan

Pengecer) sebagai pelaku usaha sementara tugas dan kewenangan

Distributor berbeda dengan Produsen. Penjual dan pembeli barang black

market melakukan perbuatan melawan hukum karena barang black market

merupakan barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga

dalam kedua pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut tidak boleh

diberikan perlindungan. Perbuatan Distributor dan Konsumen dalam jual

beli barang black market merupakan perbuatan melawan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi tuntutan

ganti rugi dari konsumen. Upaya yang dapat ditempuh Distributor terbatas

pada upaya penyelesaian melalui non litigasi karena tidak adanya Pasal

dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur cara dan

upaya hukum distributor terhadap kerugian akibat konsumen yang

beritikad tidak baik. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi dianggap

cara yang paling mudah, cepat dan murah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan

distributor melalui penggantian atau sekurang kurangnya merevisi

Undang Undang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian, hak

dan tanggung jawab masing-masing pelaku kegiatan ekonomi. Terkait

barang black market seharusnya pihak distributor maupun konsumen

tidak melakukan transaksi jual beli terhadap barang atau produk yang

dikategorikan sebagai barang black market.

2. Upaya yang dapat ditempuh Distributor dapat menggunakan peraturan

selain Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen seperti menggunakan Kitab Undang Undang Hukum

Pidana terutama mengenai pencemaran nama baik. Perlu adanya

pengaturan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen mengenai upaya upaya yang dapat ditempuh

distributor menghadapi konsumen yang beritikad buruk melalui jalur

litigasi revisi atau mengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

merupakan langkah minimal dalam upaya melakukan perlindungan

hukum.

VI. Ucapan Terimakasih

1. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi

Pembimbing.

2. Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H., selaku Anggota Komisi

Pembimbing

DAFTAR PUSTAKA

Buku :Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan

Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008.

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis UntukPerusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Cetakan IV, Prenada Media Grup,Jakarta, 2008.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeradilanAgama, PT. Kencana, Jakarta, 2005.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, GhaliaIndonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajawaliPers, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen DiIndonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2011.

, Hukum Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,Jakarta, 2001.

, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum padaPerlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995.

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses PeradilanPidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,Jakarta, 2009.

Djaja S. Meliala, Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata, Bina Cipta, Bandung,1987.

Eka An Aqimudin, dkk, Solusi Bila Terjadi Kasus Bisnis, Raih Asa, Jakarta, 2010.

Felix Oentoeng Soebagijo, Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan danDistribusi, dalam Hukum Ekonomi, U.I. Press, Jakarta ,1996.

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang MemberiKenikmatan, Ind Hil Co, Jakarta, 2002.

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang I, Jakarta, 1995.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2005.

, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, PT RajagrafindoPersada, Jakarta, 2005.

, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum PerdaganganInternasional (WTO), Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1999.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung, 2010.

Jill Griffin, Customer Loyality, Menumbuhkan & Mempertahankan KesetiaanPelanggan. Edisi revisi dan terbaru. Erlangga, Jakarta 2002.

Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas KatolikParahyangan, Bandung, 1999.

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta2001.

L. Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Cetakan IV, BPFE-Yogyakarta,Yogyakarta, 1999.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, RemajaRosdakarya. Bandung 1993.

M. Udin Silalahi, Rayendra L. Toruan, Perusahaan Saling Mematikan &Bersekongkol : Bagaimana Cara Memenangkannya?, Elex MediaKomputindo, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992.

Miriam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,PT. Alumni, Bandung, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung,1996.

Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok HukumPerikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), CitraAditya Bakti, Bandung, 2003.

N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan TanggungJawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2010.

Narsif, Hukum Ekonomi Internasional, Padang, 2008.

Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,Surabaya, 1987.

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir DariPerjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

R.Soeprapto, Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Prilaku. RemajaRosdakarya, Bandung 2004.

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003., Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001., Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989.

Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, UI Press, Jakarta,2004.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung,2000.

Roger S. Pressman, Rekayasa Perangkat Lunak, Pendekatan Praktisi (buku Satu),Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, GhaliaIndonesia, Semarang, 1988.

, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, Majalah Fakutas HukumUNDIP, Semarang, 1984.

Salim HS, Hukum Kontrak, sinar grafika, Jakarta, 2005.

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Sri Soedewi Masjhoen Softwan, Hukum Perutangan (Seri Hukum Perdata BagianB, FH), UGM, Yogyakarta, 1980.

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Penerbit Mandar Maju,Bandung, 2000.

Sudaryatmo et. al., Konsumen Menggugat, Piramedia, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta,1988.

, Bunga Rampati Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Pertama, BinaCipta, Bandung, 1982.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dariHukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta 2011.

Suyut Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,PT.Graha Indonesia, Bogor 2000.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, SumurBandung, Bandung, 1990.

Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum KontrakPengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, LaksBang, Yogyakarta,2009.

Yusuf Shoie. Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori danPeraktek Penegakan Hukum. Cet ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.

Zaim Saidi et. al., Menuju Mahkamah Keadilan, Piramedia, Jakarta, 2003.

Peraturan :Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke IVKitab Undang Undang Hukum PerdataKitab Undang Undang Hukum DagangUndang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenUndang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merekUndang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang PatenUndang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

PenyelesaianPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

350/ Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sumber Lain :

Alsa LC Univ. Sam Ratulangi, “Black Market Rugikan PerekonomianDunia”http://alsaindonesia. org/site/ black- market-rugikan-perekonomian-dunia-2/ diakses tanggal 9 September 2014

BPHN-Departemen Kehakiman, Penelitian Perlindungan Konsumen di Indonesia,Jakarta, 1979-1980.

, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum PerjanjianKeagenan dan Distribusi, 1992 / 1993, Jakarta, 1993

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Kebijakan Pemerintah dalamPerlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), DepartemenPerindustrian, Jakarta, 2007.

hasil wawancara dengan manajer store Emax Store di Bandung pada tanggal 20Desember 2014

hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Cidadap pada tanggal 4 Januari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap. diakses tanggal 9 September 2014

http//www.wartaekonomi.com, Saluran atau Perantara Distribusi Perdagangandiakses pada 5 Desember 2014, pukul 19.00 WIB.

http//www.smeru.or.id/newslet/2004/edio/200410dara.htm, Distribusi Perusahaandiakses pada 3 Desember 2014, pukul 15.00 WIB.

http://female.kompas.com/88.Persen.Penebangan.di.Indonesia.Liar diaksestanggal 20 November 2014

http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/14/60-persen-pns-korupsi-325896.htmldiakses tanggal 20 November 2014

http://www.merdeka.com/uang/menkeu-ogah-ponsel-impor-kena-pajak-barang-mewah.html diakses tanggal 20 November 2014

www.djbc.go.id/Panduan Tata Laksana Impor diakses pada tanggal 20 Desember2014

www.bpskdepdag.go.id diakses tanggal 23 Desember 2014

www.apple.com diakses tanggal 20 Desember 2014

Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, JurnalLex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2003.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Harapan Baru dalamPerdagangan, Artikel, Jakarta, 2014

Kompasiana, Blackmarket di Indonesia, diakses tanggal 17 November 2014 pukul20.17

M Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Majalah Swa No. 07/XXIII tahun 2007 Bisnis Elektronik di Pasar GelapMakin Merajalela

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus BesarBahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.