MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA

NOMORPM 49 TAHUN2014

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentangJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentangJalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5422);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentangJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentangManajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, SertaManajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentangJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5468);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 25);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tabun2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1113);

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG ALATPEMBERIISYARATLALULINTAS.

BABIKETENTUANUMUM

1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkatelektronik yang menggunakan isyarat lampu yangdapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untukmengatur lalu lintas orang danl atau Kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

2. Luminer adalah seperangkat peralatan yangmerupakan bagian dari Alat Pemberi Isyarat LaluLintas dan berfungsi untuk menghasilkan, mengatur,dan mendistribusikan pencahayaan.

3. Tiang penyangga adalah pipa berbahan logam ataubahan lainnya yang digunakan untuk menambatkanLuminer.

4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yangterdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan TidakBermotor.

5. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakanjalan untuk berlalu lintas.

6. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan diRuang Lalu Lintas.

7. Direktur JenderalPerhubungan Darat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri lnlmeliputi:a. jenis dan fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;b. spesifikasi teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;c. penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dand. pembuatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

BABIIJENIS DANFUNGSIALATPEMBERI

ISYARATLALULINTAS

Bagian KesatuJenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri atas:a. lampu tiga warna;b. lampu dua warna; danc. lampu satu warna.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasa13 berupa:a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom; danb. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pengaturanwaktu siklusnya hanya dapat dilakukan oleh AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersangkutan atauberdiri sendiri.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalampengaturan waktu siklusnya terkoordinasi danberinteraksi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintasyang dipasang pada lokasi lain.

Bagian KeduaFungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 berfungsi untuk mengatur lalu lintas orangdan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruasjalan.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adipergunakan untuk mengatur Kendaraan.

(2) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari lampu berwarna merah, kuning, danhijau.

(3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud padaayat (2) untuk menyatakan Kendaraan harus berhentidan tidak boleh melewati marka melintang yangberfungsi sebagai garis henti.

(4) Lampu berwarna kuning sebagaimana dimaksud padaayat (2) untuk memberikan peringatan bagipengemudi:a. lampu berwarna kuning yang menyala sesudah

lampu berwarna hijau padam, menyatakan lampuberwarna merah akan segera menyala, Kendaraanbersiap untuk berhenti; dan

b. lampu berwarna kuning yang menyala bersamadengan lampu berwarna merah, menyatakanlampu berwarna hijau akan segera menyala,Kendaraan bersiap untuk bergerak.

(5) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud padaayat (2)menyatakan Kendaraan berjalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warnasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersusun secara:a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa lampu

berwarna merah, kuning, dan hijau; ataub. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna

Jalan dari kanan ke kiri berupa lampu berwarna merah,kuning, dan hijau.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu duawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bdipergunakan untuk mengatur Kendaraan dan/ atauPejalan Kaki.

(2) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari lampu berwarna merah dan hijau.

(3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud padaayat (2) untuk menyatakan Kendaraan harus berhentidan tidak boleh melewati marka melintang yangberfungsi sebagai garis henti.

(4) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud padaayat (2)menyatakan Kendaraan berjalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warnasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersusun secaravertikal dengan:a. lampu berwarna merah di bagian atas; danb. lampu berwarna hijau di bagian bawah.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satuwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cdipergunakan untuk memberikan peringatan bahayakepada Pengguna Jalan.

(2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berwarna kuning kelap kelip atau merah.

(3) Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimanadimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan PenggunaJalan berhati-hati.

(4) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud padaayat (2)untuk menyatakan Pengguna Jalan berhenti.

Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal4 terdiri atas:a. waktu siklus terkoordinasi; danb. waktu siklus tidak terkoordinasi.

Waktu siklus terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 huruf a berupa skema rencana siklus antar AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas diatur oleh sistem yangterpusat.

Waktu siklus tidak terkoordinasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal11 huruf b terdiri atas:a. siklus tetap;b. siklus semi-adaptif; danc. siklus adaptif.

Waktu siklus tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf a berupa rencana siklus yang tetap dan paling sedikitmemiliki 8 (delapan) rencana siklus.

(1) Waktu siklus semi-adaptif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf b berupa rencana siklus yangtetap pada kaki simpang mayor.

(2) Kaki simpang mayor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memiliki 8 (delapan) rencana siklusserta rencana siklus yang bervariasi pada kaki. .slmpang mmor.

Waktu siklus adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf c berupa rencana siklus yang bervariasi pada kakisimpang mayor dan kaki simpang minor menurut situasiarus lalu lintas.

Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan denganmempertimbangkan aspek:a. makroskopis, meliputi:

1. volume lalu lintas yang menuju kaki simpang;2. volume lalu lintas yang meninggalkan kaki simpang;3. kapasitas pendekat masing-masing kaki simpang

bagi lalu lintas yang mendekati kaki simpang danyang menjauhi kaki simpang;

4. komposisi lalu lintas kendaraan dan Pejalan Kaki;5. variasi lalu lintas periodik dan insidentil;6. distribusi arah pergerakan lalu lintas;7. tundaaan dan antrian;8. kecepatan; dan9. pengaturan arus lalu lintas.

b. mikroskopis, meliputi:1. tundaan lalu lintas;2. konflik lalu lintas; dan3. percepatan lalu lintas.

Tata cara penentuan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat LaluLintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkanoleh Direktur Jenderal.

BABIIISPESIFIKASITEKNISALATPEMBERI

ISYARATLALULINTAS

Komponen utama Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal3 terdiri atas:a. Luminer;b. tiang penyangga;c. bangunan konstruksi pondasi;d. perangkat kendali; dane. kabel instalasi.

(1) Luminer sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 hurufa terdiri atas:a. lampu;b. armatur; danc. catu daya.

(2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amenggunakan lampu dengan nilai koefisien iluminasipaling sedikit 30 (tiga puluh) milicande1a per meterpersegi dan paling besar 90 (sembilan puluh)milicandela per meter persegi.

(3) Armatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri atas:a. rumah lampu;b. komponen optis yang berfungsi sebagai

pendistribusi cahaya;c. dudukan dan/ atau konektor lampu; dand. komponen mekanik yang berfungsi sebagai

penambat luminer pada tiang penyangga.

(4) Komponen optis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b berbentuk bulat dengan diameter paling kecil20 (dua puluh) sentimeter dan paling besar 30 (tigapuluh) sentimeter.

(5) Komponen optis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat digunakan untuk menampilkan piktogrampanah, pejalan kaki, bus, dan/ atau sepeda.

(6) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc berupa sumber tenaga dari jaringan listrik setempatatau dengan menggunakan baterai.

(1) Armatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) huruf b wajib dipasang logo perhubungan berupastiker di bagian samping kanan atau kiri sebe1ahbawah.

(2) Stiker logo perhubungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal, gubernur,atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangan.

Tiang penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf b berupa:a. tiang lurus;b. tiang lengkung;c. tiang siku; dand. tiang gawang (gantry).

Bangunan konstruksi pondasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf c berupa:a. bangunan konstruksi pondasi cor di tempat (cast in

situ); danj ataub. bangunan konstruksi pondasi cor di luar (back casting).

Perangkat kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf d berupa:a. komponen elektronika aktif dan pasif;b. papan sirkuit tercetak (PCB) dan e1ektronika penuh;

danc. rangka yang mempunyai ketahanan suhu 5 (lima)

sampai dengan 70 (tujuh puluh) derajat celcius dengankelembapan nisbi maksimum 95 (sembilan puluh lima)per seratus.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 dapat dipasang:a. alat pendeteksi kendaraan;b. kamera;c. Display Information System (DIS);danjataud. peralatan teknologi informasi untuk kepentingan

lalu lintas.

(2) Display Information System (DIS) sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf c memiliki nilai koefisieniluminasi paling kedl 30 (tiga puluh) milicandela permeter persegi dan paling besar 70 (tujuh puluh)milicande1aper meter persegi.

(3) Peralatan teknologi informasi untuk kepentingan lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dharus memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Spesifikasi teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana gambar yang tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

BABIVPENYELENGGARAANALATPEMBERI

ISYARATLALULINTAS

Bagian KesatuUmum

Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas meliputikegiatan:a. penempatan dan pemasangan;b. pemeliharaan; danc. penghapusan.

(1) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukanoleh:a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional;b. gubernur, untuk jalan provinsi;c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dand. walikota, untuk jalan kota.

(2) Penye1enggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintasuntuk jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tolsetelah mendapatkan penetapan Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan nasionaldengan jalan provinsi, penyelenggaraan Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(4) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan nasionaldengan jalan kabupaten dan jalan desa,penye1enggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehDirektur J enderal.

(5) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan nasionaldengan jalan kota, penyelenggaraan Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(6) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan provinsidengan jalan kabupaten dan jalan desa,penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehgubernur.

(7) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan provmsldengan jalan kota, penyelenggaraan Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan oleh gubernur.

Bagian KeduaTata Cara Penempatan dan Pemasangan

(1) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi IsyaratLalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27huruf a harus memperhatikan:a. desain geometrik jalan;b. kondisi tata guna lahan;c. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;d. situasi arus lalu lintas;e. kelengkapan bagian konstruksi jalan;f. kondisi struktur tanah; dang. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna

Jalan.

(2) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi IsyaratLalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus pada ruang manfaat jalan.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dipasang bersamaandengan rambu lalu lintas dan markajalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga wamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipasangpada:a. persimpangan; danb. ruas jalan.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna yang dipasang pada persimpangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditempatkan disebelah kiri jalur lalu lintas Kendaraan danmenghadap arah lalu lintas Kendaraan.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatditambah pada sisi kanan.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh)sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepipaling luar bahu jalan.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna yang dipasang pada ruas jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditempatkan dipemisah jalur atau median menghadap arah lalu lintasKendaraan.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempatkan pada jarak paling sedikit 30 (tiga puluh)sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepipaling luar kiri dan kanan dari pemisah jalur ataumedian.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu duawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bditempatkan pada tempat penyeberangan Pejalan Kakidan pesepeda di sisi sebelah kiri jalur lalu lintasKendaraan dan menghadap arah lalu lintas PejalanKaki dan pesepeda.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu duawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapidengan tombol untuk menyeberang.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu duawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh)sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepipaling luar bahu jalan.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satuwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cditempatkan di sebelah kiri jalur lalu lintas Kendaraandan menghadap arah lalu lintas Kendaraan sertadapat diulangi di atas ruang manfaat jalan pada jaraktertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalulintas Kendaraan dan tidak merintangi lalu lintasKendaraan atau Pejalan Kaki.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satuwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupawama kuning kelap kelip ditempatkan sebelum lokasikemungkinan ada bahaya.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satuwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupawarna merah ditempatkan sebelum lokasi perlintasansebidang antara jalan reI dan jalan.

(4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satuwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditempatkan padajarak paling sedikit 60 (enam puluh)sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepipaling luar bahu jalan.

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tigawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah300 (tiga ratus) sentimeter diukur dari permukaanjalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagianbawah.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu duawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter dan palingtinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeterdiukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengansisi armatur bagian bawah.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satuwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah300 (tiga ratus) sentimeter diukur dari permukaanjalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagianbawah.

(4) Dalam hal armatur ditempatkan di atas ruang manfaatjalan, ketinggian armatur paling rendah 500 (limaratus) sentimeter diukur dari permukaan ruangmanfaat jalan tertinggi sampai dengan sisi armaturbagian bawah.

(5) Posisi armatur diputar ke kanan atau ke kiri palingbanyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalandari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai denganarah lalu lintas.

Lokasi penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana gambar yang tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pada satu tiang penyangga hanya dapat dipasang palingbanyak 3 (tiga)buah armatur.

Pembangunan dan/ atau pemasangan bangunan, utilitas,media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda laindilarang menghalangi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangantiang penyangga, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dapatdipasang antara lain pada:a. tembok;b. kaki jembatan;c. bagian jembatan layang; dand. tiang bangunan utilitas.

Tata cara pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan olehDirektur Jenderal.

Bagian KetigaTata Cara Pemeliharaan

(1) Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf bdilakukan secara:a. berkala; danb. insidentil.

(2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6(enam) bulan.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud padaayat (2)dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:a. umur teknis masing-masing komponen;b. perkembangan teknologi dan inovasi bidang

transportasi dan telematika; danc. rencana pengaturan lalu lintas.

(4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud padaayat (2)meliputi:a. menghilangkan benda di sekitar armatur yang

dapat menghalangi dan/atau mengurangiintensitas pencahayaan; dan

b. membersihkan komponen optis dari debudan/ atau kotoran;

c. menghilangkan tanda-tanda korosi pada AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas; dan

d. pengecatan tiang penyangga untuk me1indungi darikorosi.

(5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi:a. penggantian komponen baru Alat Pemberi Isyarat

Lalu Lintas yang mengalami kerusakan mendadak;b. penyesuaian waktu siklus dengan situasi arus lalu

lintas aktual; danc. penyesuaian letak komponen utama dan tambahan

yang bergeser dari posisi awal pemasangan.

Bagian KeempatTata Cara Penghapusan

(1) Penghapusan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c harusmemenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan:a. umur teknis;b. kebijakan pengaturan lalu lintas; danc. keberadaan fisik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

(2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabilaterjadi perubahan pengaturan lalu lintas yangditentukan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Keberadaan fisik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputian tara lain:a. kerusakan;danb. hilang.

(5) Penghapusan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintasdilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabatsesuai dengan kewenangannya.

(6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (5)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BABVPEMBUATANALATPEMBERIISYARATLALULINTAS

(1) Pembuatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dilakukanoleh badan usaha yang te1ah memenuhi persyaratan:a. bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan

b. sumber daya manusia yang berkompetensi dibidang perlengkapan jalan.

(2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan penilaian oleh DirekturJenderal.

(3) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar diDirektorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai badanusaha pembuat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

(4) Tata cara penilaian dan pendaftaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan olehDirektur J enderal.

BABVIKETENTUANPERALIHAN

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang te1ah dipasangsebe1um diterbitkannya Peraturan Menteri ini dinyatakantetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulaiberlaku.

BABVIIKETENTUANLAIN-LAIN

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasanteknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupatijwalikotamelakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri ini.

BABVIIIKETENTUANPENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KeputusanMenteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentangAlat Pemberi Isyarat Lalu dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Peraturan Menteri Inl mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 September 2014

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakartapada tanggal 26 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai deKepala Bir

DR.UMAR IS, SH, MM, MHPembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPlRAN IPERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 49 TAHUN 2014TENTANGALAT PEMBER! ISYARAT LALU LINTAS

SPESIFlKASI TEKNISALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

30 30 30~.90

4t c<, 4t•

I • .- j T- •

".-'--I• g • g • g • 0

M

1- 0 LO , .L• • 10 • 10 r- 0 • 0• • 10 • 1000 0 ~ gMIO M

L L .L- L

j .

*i . •".,/. 0 ~

M,.0

! 0 e. q;,G., .'" :-l @ @~

..L. •..!-.

•~ .

•

I_I,

r,r,!,I

II~

~:,I;1

I

I,j

It. J. --: .•.~

:. -.;:...;:'~.

slinyaSLN

DR.UMAR S SH MM MPembina tama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 49 TAHUN 2014TENTANGALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

4. Penempatan Alat Pemberi Isyarat La.lu Lintas Dengan Lampu Dua Warnapada Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki.

I

- - -,

, I

5. Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dengan Lampu Satu WarnaPeringatan Bahaya

6. Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dengan Lampu Satu Wamapada Perlintasan Sebidang Antara Jalan ReI dan Jalan

MENTER!PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

DR.UMA ARlS SH MM MHPembina Utama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001