Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Desa

Ditinjau dari Masa Jabatan Kepala Desa

dalam UU No. 6/2014 tentang Desa

Riza Multazam Luthfy

Pemerintahan Produk

Legislasi

Jabatan

Kades Keterangan

Kolonial Belanda

(sebelum 1811)

IGO (Jawa)

IGOB (Luar Jawa) Seumur hidup

Kolonial Inggris

(1811-1816) Revenue 1 tahun

Kolonial Belanda

(1816-1942)

IGO (Jawa)

IGOB (Luar Jawa) Seumur hidup

Kolonial Jepang

(1942-1945)

Osamu Seirei No.

7 tahun 1944 4 tahun

PP No. 1/1948

menunda praktik

Osamu Seirei

Orde Lama

(1945-1966) UU No. 19/1965

Maksimal

8 tahun

UU tidak

sempat berjalan

Pemerintahan Produk

Legislasi

Jabatan

Kades Keterangan

Orde Baru

(1966-1998) UU No. 5/1979

8 tahun

(dapat dipilih kembali

1 kali masa jabatan)

Dalam praktiknya,

ketentuan ini

sering dilanggar

Reformasi-sekarang

(1998-2017)

UU No. 22/1999

5 tahun

(dapat dipilih kembali

1 kali masa jabatan)

Kabupaten dapat

menetapkan masa

jabatan sesuai

sosial budaya

UU No. 32/2004

6 tahun

(dapat dipilih kembali

1 kali masa jabatan)

UU No. 6/2014

6 tahun

(dapat dipilih kembali

2 kali masa jabatan)

dinamisasi masa jabatan kades dalam produk legal

filosofi & paradigma

maksud & kepentingan

durasi waktu kades menjabat

pengaruh kepemimpinan birokrasi desa

ketepatan masa jabatan kepala desa

demokratisasi kepemimpinan &

birokrasi desa

mewujudkan prinsip good governance

masa jabatan kepala desa terlalu lama

kooptasi kepemimpinan &

birokrasi desa

kepala desa pemimpin tunggal

politik hukum UU No. 6/2014

demonstrasi penambahan masa jabatan

kades

Asumsi: (a) desa otonom (b) masa jabatan

tidak diatur (c) "bupati cilik"

proses penetapan

masa jabatan

5 tahun (+ 1 kali)

6 tahun (+ 1 kali)

8 tahun (+ 1 kali)

10 tahun (+ 1 kali)

Pasal 39 UU No. 6/2014

(2) dapat menjabat 3 kali masa jabatan

(1) masa jabatan kades 6 tahun

panjangnya masa jabatan

kades

kesan negatif

mengingkari: asas pem

demokratis & arah politik

hukum

panjangnya masa jabatan

kades

ancaman kepemimpinan

& birokrasi

lempar tanggung

jawab, biaya transaksi, &

konservatisme

revisi UU No. 6/2014 Pasal 39

program kerja kades 6 thn blm cukup

3 periode = kekuasaan kades ckp besar

masa jabatan 10 thn (tanpa perpanjangan)

kaderisasi kepemimpinan

mengurangi guncangan politik

memperkecil anggaran