kebijakan umum manajemen risiko (revisi iv) · kebijakan umum manajemen risiko (revisi iv) 2013 ....

KEBIJAKAN UMUM

MANAJEMEN RISIKO

(REVISI IV)

2013

ffi PaninBank Memorandum

Tanggal

Nomor

Kepada

Dari

Perihal

26 Jvli20l3

114IBMR/DIR/I3

Direksi

Biro Manajemen Risiko

Permohonan Persetujuan Atas Revisi Ke-4 Kebijakan Umum ManajemenRisiko

Sehubungan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru yaitu Peraturan BankIndonesian No.l3ll/PBV2}ll tanggal 5 Januari 20ll dan Surat Edaran Bank IndonesiaNo.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 20ll dan Surat Edaran Bank Indonesia No 14l37lDPNPtanggat 27 Desember 2012 penhal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risikodan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) serta perubahan terkinimengenai Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank, maka Biro Manajemen Risiko melakukanpengkinian (revisi ke-4) Kebijakan Umum Manajemen Risiko.

Hal baru dari pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini adatah penambahan sub bab

Risk Appetite dan perubahan sub bab Risk Tolerance Bar/c yang menjelaskan tentang parameter /

kriteria-kriteria kuantitatif (Quantitative Statement) dan pernyataan kualftarit (Qualitative

Statement) ; perubahan Laporan Penerapan Manajemen Risiko (Laporan Tingkat KesehatanBank/RBBR, Laporan Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil RisikoACAAP) sertapengkinian terhadap mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalampenerapan manajemen risiko sesuai perubahan terkini.

Selanjutnya kami mohon persetujuan Direksi dengan menandatangani Lembar Persetujuan dan

Pengesahan terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

,tLAntoni

Lampiran: - 1 (satu) lembar Ringkasan Revisi yang Dilakukan1 (satu) lembar Persetujuan dan PengesahanI (satu) set Kebijakan Umum Manajemen Risiko

urna, M

& PaninBank Memorandum

Tanggal

Nomor

Kepada

Dari

Perihal

26 JuIi20l3

115/BMR/KOIv{/13

KomisarisUp. : Bp. Drs. H. Bambang Winarno

Biro Manajemen Risiko

Permohonan Pengesahan Atas Revisi Ke-4 Kebijakan Manajemen RisikoUmum

Sehubungan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru yaitu Peraturan BankIndonesian No.13/llPBIlz}Il tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank IndonesiaNo.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan Surat Edaran Bank IndonesiaNo l4l37iDPNPtanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profrl Risikodan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) serta perubahan terkinimengenai Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank, maka Biro Manajemen Risiko melakukanpengkinian (revisi ke-4) Kebijakan Umum Manajemen Risiko.

Hal baru dari pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini adalah penambahan sub babRisk Appetite dan perubahan sub bab Risk Tolerance Bank yang menjelaskan tentang parameter /kriteria-kriteria kuantitatif (Quantitative Statement) dan pemyataan kualitatif (QualitativeStatement) ; perubahan Laporan Penerapan Manajemen Risiko (Laporan Tingkat KesehatanBank/RBBR, Laporan Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil Risiko/ICAAP) sertapengkinian terhadap mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalampenerapan manajemen risiko sesuai perubahan terkini.

Selanjutnya kami mohon pengesahan Komisaris dengan menandatangani Lembar Persetujuandan Pengesahan terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

-zAntoni

Lampiran: - (satu) lembar Ringkasan Revisi yang Dilakukan(satu) lembar Persetujuan dan Pengesahan(satu) set Kebijakan Umum Manajemen Risiko

Usep Ekadaya

urna, s

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO ''

Menunjuk permohonan Tim Revisi "KEBIJAKAN UMUM MANAJEMENRlSlKO" melalui Memorandum No.1 14lBMR/DlRy13 dan No.1 15/BMR/KOM/13 tanggal 26 Juli 2013, dengan ini kami selaku Direksi danKomisaris PT. Bank Panin Tbk. menyetujui dan mengesahkan :

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO ''

Selanjutnya Komisaris dan Direksi PT. Bank Panin Tbk. mengharapkanagar satuan kerja / unit terkait dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebijakan ini.

Jakarta, Juli 2013

Direksi

My' Antonius Ketut D. )( Drs. H. Rostian Sjamsudin )

Komisaris

( Drs.H. Bambang

BMR-2004 (BMR Rev.4-07/2013) -i-

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru yaitu Peraturan

Bank Indonesian No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital

Equivalency Maintained Assets (CEMA) serta perubahan terkini mengenai Risk

Appetite dan Risk Tolerance Bank, maka Biro Manajemen Risiko melakukan

pengkinian (revisi ke-4) Kebijakan Umum Manajemen Risiko untuk menjadi panduan

bagi masing - masing unit kerja (risk owner) dan pihak-pihak yang terkait dalam

melakukan proses manajemen risiko.

Hal baru dari pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini adalah

penambahan sub bab Risk Appetite dan perubahan sub bab Risk Tolerance Bank

yang menjelaskan tentang parameter / kriteria-kriteria kuantitatif (Quantitative

Statement) dan pernyataan kualitatif (Qualitative Statement) ; perubahan Laporan

Penerapan Manajemen Risiko (Laporan Tingkat Kesehatan Bank/RBBR, Laporan

Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil Risiko/ICAAP) ; serta pengkinian terhadap

mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang

terkait dalam penerapan manajemen risiko sesuai perubahan terkini.

Dengan pengkinian kebijakan ini diharapkan kualitas tata kelola Bank pada seluruh

jenjang organisasi melalui pengelolaan risiko dapat semakin ditingkatkan.

Jakarta, Juli 2013

DAFTAR ISI

BMR-2004(Rev.4-07/2013) -ii-

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian I - 1

B. Tujuan I - 1

C. Landasan Hukum I - 2

D. Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Kebijakan I - 3

E. Distribusi Kebijakan I - 4

F. Kode Etik dan Perilaku (Code of Conduct) I - 4

H. Pengelolaan Kebijakan I - 4

BAB II KONSEP-KONSEP MANAJEMEN RISIKO

A. Peran Manajemen Risiko II - 1

B. Proses Manajemen Risiko II - 1

C. Jenis - Jenis Risiko II - 2

1. Risiko Kredit II - 2

2. Risiko Pasar II - 2

3. Risiko Likuiditas II - 3

4. Risiko Operasional II - 3

5. Risiko Hukum II - 4

6. Risiko Stratejik II - 4

7. Risiko Kepatuhan II - 4

8. Risiko Reputasi II - 4

D. Penerapan Manajemen Risiko II - 5

BAB III FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO, RISK APPETITE DAN RISK

TOLERANCE

A. Filosofi Manajemen Risiko III - 1

1. Sudut Pandang Pemegang Saham terhadap Risiko III - 1

2. Hubungan Fokus Usaha dengan Risiko III - 1

DAFTAR ISI

BMR-2004(Rev.4-07/2013) -iii-

3. Elemen dalam Menyusun Filisofi Risiko III - 1

4. Filosofi Risiko Disesuaikan dengan Strategi Usaha III - 2

B. Risk Appetite III - 2

C. Risk Tolerance III - 5

D. Pelanggaran Terhadap Risk Appetite dan Risk Tolerance III - 6

BAB IV MANAJEMEN RISIKO UMUM

A. Kebijakan Manajemen Risiko Umum IV - 1

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi IV - 1

2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit IV - 1

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan

Pengendalian Risiko serta

Sistem Informasi Manajemen IV - 7

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI) IV - 17

B. Kebijakan Lainnya Terkait Penerapan Manajemen Risiko IV - 20

1. Pengelolaan Risiko Produk & Aktivitas Baru dan

Transaksi Derivatif IV - 20

2. Laporan Penerapan Manajemen Risiko IV - 20

BAB V STRUKTUR ORGANISASI, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

MANAJEMEN RISIKO

A. Cakupan dan Tujuan V - 1

B. Struktur Organisasi V - 1

1. Struktur Organisasi Bank V - 1

2. Struktur Organisasi Biro Manajemen Risiko V - 2

3. Struktur Pelaporan Risiko V - 2

C. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris V - 3

D. Peran & Tanggung Jawab Direksi (BOD) V - 8

E. Peran & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko V - 8

1. Keanggotaan Kuorum KMR V - 8

2. Peran dan Tanggung Jawab KMR V - 9

DAFTAR ISI

BMR-2004(Rev.4-07/2013) -iiii-

F. Peran & Tanggung Jawab ALCO V - 11

G. Peran & Tanggung Jawab Pemilik Risiko Secara Umum V - 12

H. Peran & Tanggung Jawab Biro Manajemen Risiko (BMR) V - 16

I. Peran & Tanggung Jawab Biro Pengawasan (SKAI) V - 21

J. Peran & Tanggung Jawab Pejabat Koordinator Risiko (KR) V - 24

K. Peran & Tanggung Jawab Pejabat Koordinator Jenis

Risiko (KJR) V - 25

L. Peran & Tanggung Jawab Corporate Banking Group (CIB),

Commercial Banking Group (CBG), Retail Banking

Group (RBG)

dan Divisi Institutional Banking & BUMN (IBD) V - 26

M. Peran & Tanggung Jawab Divisi Liquidity (DLI),

Divisi Currency Trading & Commercial (DCC)

dan Divisi Capital Market (DCM) V - 29

N. Peran & Tanggung Jawab Biro Umum & Personalia (BUP)

dan Biro Pengembangan & Pelatihan (BPE) V - 32

O. Peran & Tanggung Jawab Biro Teknologi Informasi (BTI) V - 33

P. Peran & Tanggung Jawab Biro Administrasi Keuangan (BAK) V - 34

Q. Peran & Tanggung Jawab Operations Group (OPG) V - 36

R. Peran & Tanggung Jawab Biro Hukum (BHU) V - 37

S. Peran & Tanggung Jawab Biro Kepatuhan (BCO) V - 38

T. Peran & Tanggung Jawab

Divisi Internasional Operations (DIO) V - 38

U. Peran & Tanggung Jawab Corporate Secretary (CSE) V - 41

V. Peran & Tanggung Jawab Komite Audit V - 41

W. Peran & Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko V - 42

X. Peran & Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi V - 42

LAMPIRAN 1 - Risk Appetite dan Risk Tolerance

BAB I – PENDAHULUAN

BMR-2004 (Rev.4-07/2013) I - 1/5

A. Pengertian

Terminologi yang digunakan dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut : 1. Bank adalah PT. Bank Pan Indonesia Tbk.

2. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pan

Indonesia Tbk.

3. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah Komite Manajemen

Risiko PT. Bank Pan Indonesia Tbk.

4. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pan Indonesia Tbk.

5. Unit Manajemen Risiko adalah Biro Manajemen Risiko (BMR) PT.

Bank Pan Indonesia Tbk.

6. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa

(events) tertentu.

Selanjutnya definisi risiko yang lebih komprehensif mempunyai

pengertian yang lebih luas dan tidak hanya mencakup berbagai risiko

keuangan saja, tetapi juga berbagai risiko yang berkaitan dengan

kegiatan operasi dan tujuan strategis Bank. Risiko meliputi

kemungkinan adanya peristiwa yang tidak pasti terjadi di masa

mendatang yang menyebabkan Bank tidak dapat mencapai tujuan

operasional dan tujuan strategisnya, serta kemungkinan mengalami

timbulnya “opportunity-cost” sebagai akibat dari hilangnya peluang

pasar.

7. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur

yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

B. Tujuan

1. Menetapkan kebijakan yang komprehensif terkait dengan aspek

umum manajemen risiko.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) I - 2/5

2. Sebagai acuan umum untuk:

a. Penerapan manajemen risiko atas seluruh jenis risiko.

b. Manajemen dalam memahami risiko yang dihadapi Bank dan

langkah mitigasi risiko yang harus dilakukan.

c. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-

masing unit.

d. Menetapkan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk

mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

e. Memastikan bahwa budaya risiko telah disosialisasikan pada setiap

jenjang organisasi.

C. Landasan Hukum

Kebijakan ini dibuat dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei

2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.5/21/DPNP tanggal 29

September 2003, perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum.

3. Peraturan Bank Indonesia No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006,

tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank

yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP tanggal 27 November

2006, perihal Prinsip Kehati - hatian dan Laporan Dalam Rangka

Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang

Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.

5. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei

2007, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank

Umum.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) I - 3/5

6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/13/PBI/2007 tanggal 1

November 2007, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli

2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum.


Oktober 2011, perihal perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP

perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

9. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari

2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.


Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

11. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 14/37/DPNP tanggal 27

Desember 2012, perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained

Assets (CEMA).

D. Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Kebijakan

Kebijakan ini adalah revisi keempat dari Kebijakan Manajemen Risiko

Umum. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan Indonesia dan

internasional serta perubahan prosedur Bank, pengkinian secara bertahap

dari Kebijakan ini dapat dilakukan secara berkala.

1. Kebijakan atau perubahan yang dilakukan pada Kebijakan ini wajib

disetujui oleh Direksi dan disahkan oleh Komisaris.

2. Kebijakan ini wajib ditinjau ulang secara berkala sesuai ketentuan

Bank Indonesia atau seiring dengan adanya perubahan dalam


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) I - 4/5

lingkungan usaha dan operasi, tingkat toleransi risiko dan strategi

Bank.

3. Setiap perubahan berupa penambahan atau pengurangan Kebijakan

ini dapat diajukan kepada BMR yang bertanggung jawab melakukan

revisi/kaji ulang Kebijakan ini.

E. Distribusi Kebijakan

1. Kebijakan ini wajib didistribusikan kepada Dewan Komisaris &

Direksi, Divisi, Biro dan Group.

2. Semua pejabat yang memperoleh copy Kebijakan ini tidak

diperkenankan memberikan, meminjamkan atau membuat fotocopy

baik sebagian dan atau seluruhnya untuk pihak lain.

3. Seluruh karyawan yang menerima Kebijakan ini diharuskan untuk

mempelajarinya dan memahami seluruh kebijakan yang telah

dijabarkan, serta menjamin kerahasiaan dari isi Kebijakan ini.

F. Kode Etik dan Perilaku (Code of Conduct)

Untuk mendukung penerapan kebijakan yang dijabarkan dalam Kebijakan

ini, seluruh karyawan yang relevan diharapkan untuk menjunjung tinggi

standar etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai

dengan standar etika dan perilaku (code of conduct) yang berlaku di PT.

Bank Panin, Tbk.

G. Pengelolaan Kebijakan

Tata Cara Mengelola Buku Kebijakan

1.1. Divisi / Biro / Group terkait menunjuk seorang pejabat / petugas

yang mengelola Buku Kebijakan ini sebagai staf pengelola.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) I - 5/5

1.2. Pengelola yang ditunjuk bertanggung jawab atas pemeliharaan,

penggunaan, pengkinian (up dating) serta penyimpanannya.

1.3. Dalam hal pengelola beralih tugas, maka pengelola Buku

Kebijakan harus diserahterimakan kepada pengelola pengganti

yang ditunjuk. Serah terima dicatat dalam Kartu Pengelola.

BAB II – KONSEP-KONSEP MANAJEMEN RISIKO

BMR-2004 (Rev.4-07/2013) II - 1/5

A. Peran Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Bank dibentuk untuk meningkatkan kualitas tata kelola

Bank melalui pengelolaan risiko atas risiko kredit, pasar (suku bunga dan

nilai tukar), likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan

reputasi yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank.

B. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri

atas :

1. Identifikasi Risiko

Risiko dan sumber-sumber risiko harus diidentifikasi, ditentukan, dan

dianalisis. Risk Appetite (selera risiko) Bank dijabarkan dan

didasarkan pada tujuan dan kompleksitas usaha Bank.

2. Pengukuran Risiko

Pengkajian terhadap dampak potensial pada kegiatan usaha dan

proses pengukuran dilakukan komprehensif dalam mencakup

seluruh sumber-sumber eksposur risiko yang signifikan. Pengkajian

dan penanganan risiko bersifat responsif terhadap kebutuhan dari

para pengguna informasi tersebut.

3. Pemantauan Risiko

Pelaporan yang disampaikan memberikan informasi yang relevan,

akurat dan tepat waktu mengenai eksposur risiko kepada

manajemen. Petugas yang memantau risiko bersikap independen

terhadap mereka yang mengambil posisi (yang dapat menimbulkan

risiko). Manajemen risiko memastikan bahwa aktivitas-aktivitas

operasional tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengancam

kelangsungan usaha Bank.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) II - 2/5

4. Pengendalian Risiko

Menentukan tindakan yang dapat diambil untuk menghilangkan atau

mengurangi risiko serta mengantisipasi dampak dari peristiwa yang

tidak dapat diperkirakan dan menimbulkan kerugian. Penanganan

dan pengelolaan risiko dapat meliputi berbagai strategi manajemen

risiko seperti lindung nilai eksposur risiko keuangan dengan

melakukan transaksi derivatif. Limit risiko harus sesuai dengan

kebijakan dan kewenangan yang ditetapkan Bank.

Pemilik risiko memiliki tanggung jawab utama untuk mengendalikan

dan mengelola berbagai risiko transaksi dan portfolio.

C. Jenis-Jenis Risiko

Risiko-risiko yang merupakan prioritas dalam aktivitas fungsional Bank

adalah sebagai berikut :

1. Risiko Kredit (Credit Risk)

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan /

atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

2. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara

keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga

option.

Risiko Pasar terbagi atas :

2.1. Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat

pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan

posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku

bunga.

2.1.1 Risiko Suku Bunga mencakup :


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) II - 3/5

a. Risiko Spesifik adalah risiko perubahan harga

instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan

dengan penerbit instrumen keuangan,

b. Risiko Umum adalah risiko perubahan harga instrumen

keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti

perubahan (naik / turun) harga surat berharga akibat

kasus sub-prime mortgage.

2.2. Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk)

Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange/FX Risk) adalah risiko

kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar

pada saat Bank memiliki posisi terbuka.

3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

kas dan / atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

3.1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank

tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga

pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau

terjadi gangguan di pasar (market disruption)

3.2. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena

Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh

pendanaan dari sumber dana lain.

4. Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) II - 4/5

dan / atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi

operasional Bank.

5. Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan

aspek yuridis.

6. Risiko Stratejik (Strategic Risk)

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan

dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan / atau

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

yang berlaku.

Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang

terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang

berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban

Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif,

Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi

Devisa Neto (PDN), risiko stratejik terkait dengan ketentuan Rencana

Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, dan risiko lain yang terkait

dengan ketentuan tertentu.

8. Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) II - 5/5

D. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup 4 (empat) yaitu:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen

risiko.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko.

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

BAB III – FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO, RISK APPETITE DAN RISK TOLERANCE

BMR-2004 (Rev.4-07/2013) III - 1/6

A. Filosofi Manajemen Risiko

1. Sudut Pandang terhadap Risiko

Filosofi Risiko dapat bervariasi mulai dari tingkat “risk averse” (tidak

mengambil risiko) ke tingkat “risk appetite dan risk tolerance” (menerima

batasan risiko tertentu), atau hal ini dapat terjadi di antara kedua tingkat

tersebut.

2. Hubungan Fokus Usaha dengan Risiko

Seringkali ada argumen mengenai apakah risiko mempengaruhi fokus usaha

atau apakah fokus usaha mempengaruhi risiko. Sebuah Bank biasanya

menyusun strategi usaha pertama kali berdasarkan analisis SWOT.

Kemudian, berdasarkan fokus usaha yang telah disetujui, jumlah risiko yang

akan diambil ditentukan. Dalam hal ini, risiko adalah sebuah hasil dari strategi

dan fokus usaha.

3. Elemen dalam Menyusun Filosofi Risiko

Direksi memahami fokus usaha dari pemegang saham Bank atau mitra

mayoritas. Hal ini harus dinyatakan dalam Laporan Tahunan Bank. Filosofi

Risiko harus disusun dengan mempertimbangkan keinginan pemegang saham

dan fokus usaha yang telah disetujui. Filosofi Risiko adalah pernyataan umum

yang menjelaskan mengenai sikap Bank terhadap risiko.

4. Filosofi Risiko Disesuaikan dengan Strategi Usaha

4.1. Filosofi Risiko harus selaras dengan fokus dan strategi usaha bank.

Sebagai contoh, bila Filosofi Risiko menyatakan bahwa “Bank ingin

mempunyai laba yang stabil dari tahun ke tahun tanpa adanya kejutan”,

namun Bank mengambil posisi nilai tukar atau suku bunga yang besar di

mana kerugian potensial dapat menghapuskan sebagian besar dari laba

Bank, maka Filosofi Risiko yang ada dapat dikatakan tidak selaras

dengan strategi usaha.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) III - 2/6

4.2. Keselarasan antara Filosofi Risiko dengan strategi usaha Bank dapat

menghindari berdampak :

4.2.1. Bank dapat mengambil lebih sedikit risiko tetapi kehilangan

kesempatan; atau

4.2.2. Bank mengambil terlalu banyak risiko tetapi membahayakan

pendapatan dan kelangsungan operational Bank.

Filosofi Risiko yang telah didiskusikan dan disetujui oleh Direksi PT. Bank

Panin, Tbk adalah sebagai berikut :

“TO ENHANCE STAKE HOLDER’S VALUE THROUGH EFFECTIVE

RISK MANAGEMENT AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE”

B. Risk Appetite

1. Risk appetite atau tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan

jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran

Bank. Pendefinisian risk appetite didahului dengan terdapatnya perangkat

untuk menentukan profil risiko pada suatu Bank untuk semua kategori risiko

(risiko pasar, risiko kredit, risiko operational, risiko bisnis, risiko reputasi,

kepatuhan, dan lain-lain) yang dianggap bisa berpengaruh pada pencapaian

objektif Bank yang terangkum dalam pernyataan visi dan misi Bank yang

tercermin pada strategi bisnis, ekspektasi dari stakeholders, sifat dan

karakteristik risiko yang diambil, dan kemungkinan dari situasi risiko tertentu

lintas unit organisasi.

2. Biro Manajemen Risiko merangkum parameter / kriteria-kriteria kuantitatif

(Quantitative Statement) dan pernyataan kualitatif (Qualitative Statement)

yang dinyatakan sebagai Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank (lihat

lampiran 1).

3. Dalam menetapkan Risk Appetite Bank menggunakan parameter / kriteria-

kriteria yang besarannya ditentukan oleh Dewan Direksi (Komite Manajemen

Risiko) dalam Risalah Meeting sebagai berikut :


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) III - 3/6

No Metrics Risk Appetite

Statement Pertimbangan

Quantitative Statement

1 Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Target CAR Ratio minimum x %

Regulatory capital minimum 8% plus indicative add-on penerapan Pilar 2.

Adanya conservation buffer pada penerapan modal Basel III.

2

Target Tier-1 Capital Ratio minimum x %

Batasan minimum regulasi untuk tier-1 capital dibandingkan dengan ATMR 5%.

Mempertimbangkan penerapan Modal Basel III.

3

Sustainability of Earnings

Minimum NIM Ratio x %

Bentuk perwujudan dalam pencapaian visi dan misi Bank.

Menjaga kestabilan pertumbuhan dan kelangsungan usaha Bank tanpa mengabaikan risiko bisnis yang dihadapi.

4 Target ROA Ratio > x %

5 Minimum Earnings Asset / Total Asset Ratio x %

6

Asset Quality

Target NPL Gross < x %

Minimum regulatory NPL Ratio (gross) 5%.

7

Rating Surat Berharga minimum Investment Grade

8

Eksposur Trading Net Open Position

Target NOP < x % Minimum regulatory NOP Ratio 20%.

9

Kecukupan Likuiditas

Target LDR Ratio x % - x %

Batas bawah ketentuan BI = 78%

10

DPK < x % Target Perbandingan x Deposan Inti / Total

Menjaga kestabilan likuiditas untuk kelangsungan usaha Bank secara sehat.

11 Efficiency Usaha

Target Cost / Income Ratio < x %



BMR-2004 (Rev.4-07/2013) III - 4/6

No Metrics Risk Appetite

Statement Pertimbangan

Qualitative Statement

Aktivitas Bisnis

Melakukan pengawasan terhadap indikator finansial secara komprehensif dan penetapan early warning dalam mengukur efektivitas bisnis.

Pengembangan pada sektor-sektor yang sudah menjadi expertise Bank dengan pembatasan terhadap sektor-sektor yang berisiko tinggi.

Menjaga kualitas pemberian kredit UKM baik secara langsung maupun melalui channeling.

Menjaga etika bisnis yang bersih dan sehat.

Aktivitas Operasional

Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pengembangan teknologi yang berkaitan dengan aktifitas untuk meminimalisasi kesalahan operational yang berdampak kerugian pada nasabah.

Peningkatan integritas dan kesadaran SDM akan perkembangan tindak kejahatan perbankan maupun tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan parameter / kriteria-kriteria tersebut Dewan Direksi menetapkan

risk appetite Bank per jenis risiko dan berdasarkan risiko secara keseluruhan.

Risk appetite yang telah ditentukan Dewan Direksi harus selalu dipantau dan

jika terdapat profil risiko aktual melewati risk appetite yang telah ditetapkan,

Dewan Direksi harus mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk membawa

profil risiko agar berada dalam risk appetite Bank.

C. Risk Tolerance

Risk tolerance atau toleransi risiko biasanya disebut juga limit toleransi, yaitu

tingkat variasi relatif kejadian risiko yang dapat diterima untuk pencapaian tujuan

stratejik Bank atau tingkat dimana kejadian risiko yang terjadi tidak akan

menggangu pencapaian tujuan Bank.

1. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum

ditetapkan oleh Bank sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil

(risk appetite) setelah mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank

serta kemampuan Bank dalam mengambil Risiko (risk bearing capacity).

2. Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Bank secara keseluruhan

sebagaimana halnya risk appetite, melalui pendekatan sebagai berikut :


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) III - 5/6

2.1.Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam

portfolio Bank saat ini (“as is” position) dan posisi proyeksi yang akan

dicapai (“to be” position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk

Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operational dan Risiko

Lainnya, serta Sistem Pemeringkatan Kredit internal dengan metode

“quick dan dirty” untuk Risiko Kredit.

2.2. Setelah eksposur risiko nilai tukar, suku bunga, likuiditas, kredit,

operational dan risiko lainnya bagi Bank diukur dan dikuantifikasi dengan

model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir harus dikaji.

2.2.1. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan

direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk

tahun mendatang, maka Bank dapat, menggunakan “jumlah

kerugian potensial”, dan kerugian aktual yang diderita menentukan

kerugian maksimum yang dapat diterima Bank.

2.2.2. Sebaliknya, bila model pengukuran menentukan bahwa risiko yang

ada saat ini terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya risiko yang

akan diambil dapat dinaikkan atau dikurangi secara tepat dengan

mengurangi eksposur yang relevan pada risiko nilai tukar dan

obligasi, suku bunga, likuiditas, kredit dan operational. Jumlah yang

dihasilkan dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas

Bank.

2.3. Sebagai pedoman umum, Direksi telah menetapkan batas toleransi risiko

maksimum Bank dengan parameter sebagai berikut :

No Quantitative Risk Appetite Risk Tolerance 1 Target CAR Ratio minimum at least x % x %

2 Target Tier - 1 Capital Ratio minimum at least x % x % - x %

3 Minimum NIM Ratio x% x % - x %

4 Target ROA Ratio > x % x %

5 Minimum Earnings Asset / Total Asset Ratio x % x % - x %

6 Target NPL Gross < x % x %

7 Target NOP < x % x %

8 Target LDR Ratio x % - x % ≤ x %

9 Target Perbandingan 50 Deposan Inti / Total DPK < x % x % - x %

10 Target Cost / Income Ratio < x% x % - x %


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) III - 6/6

No Qualitative Risk

Metric Risk Tolerance

1 Aktivitas Operasional

Zero Tolerance for Fraud

2 No Breach of Delegated Authorities

Risk tolerance yang telah ditentukan Dewan Direksi selalu dipantau dan jika

terdapat parameter risk tolerance yang melewati batasan / limit yang telah

ditetapkan, Dewan Direksi harus mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk

memperbaiki dan/atau menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak

melampaui risk appetite Bank.

D. Pelanggaran Terhadap Risk Appetite dan Risk Tolerance

Jika terjadi pelanggaran terhadap Risk Appetite dan Risk Tolerance, maka hal-

hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Memberikan laporan kepada Direksi termasuk hasil analisa terhadap

penyebab dari adanya pelampauan atau pelanggaran terhadap Risk

Appetite/Risk Tolerance.

2. BMR melakukan koordinasi untuk mengadakan rapat Komite Manajemen

Risiko (extra-ordinary) dengan mengundang Divisi/Biro/Group yang

berkepentingan terhadap indikator Risk Appetite/Risk Tolerance yang

melampaui batasan yang ditetapkan.

3. Rapat memutuskan dilakukannya action plan termasuk batas waktu yang

ditetapkan untuk mengembalikan keadaan semula.

4. Jika hal tersebut masih tidak memungkinkan, maka atas persetujuan Direksi

dan Dewan Komisaris, diadakan kaji ulang pembentukan Risk Appetite/Risk

Tolerance.

BAB IV – MANAJEMEN UMUM RISIKO

BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 1/23

A. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO UMUM

Penerapan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual

maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang paling

kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan

Manajemen Risiko di Bank dengan wewenang dan tanggung jawab

merujuk pada Bab V Kebijakan ini.

2. Kebijakan, Prosedur & Penetapan Limit

Dalam Penetapan Kerangka Kebijakan Manajemen Risiko Bank harus

memperhatikan faktor-faktor pendukungnya yang mencakup:

Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan dan prosedur

Limit

Risk Appetite dan Risk Tolerance


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 2/23

I. Strategi Manajemen Risiko

a) Penetapan Kerangka Kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan

cara menyusun Strategi Manajemen Risiko, yang memastikan bahwa :

1) Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan

kebijakan, prosedur intern Bank, peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lain yang berlaku;

2) Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan,

pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai

dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank.

3) Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis

secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan

diambil dan toleransi risiko.

4) Direksi mengkomunikasikan strategi manajemen risiko dimaksud

secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan staf yang

relevan agar dipahami secara jelas.

5) Direksi melakukan review atas strategi manajemen risiko dimaksud

secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan

Bank, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap

strategi manajemen risiko Bank.

b) Strategi manajemen risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum

berikut:

1) Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk

memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan

kondisi/siklus ekonomi;

2) Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan

dan mengelola risiko Bank dan perusahaan anak; dan

3) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi

sumber daya yang memadai.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 3/23

c) Strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-

faktor berikut:

1) Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko

Bank;

2) Organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan

infrastruktur pendukung;

3) Kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan

laba, dan kemampuan Bank mengelola risiko yang timbul sebagai

akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal;

4) Bauran serta diversifikasi portfolio Bank.

II. Kebijakan dan Prosedur

a) Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam

menerapkan Manajamen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi,

strategis bisnis Bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan

dengan fungsi atau unit kerja terkait.

b) Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat

risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan

yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

c) Bank harus memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan

manajemen risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam

pedoman pelaksanaan yang harus direview dan dikinikan secara berkala

untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi.

d) Kebijakan Manajemen Risiko harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

:

1) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan

yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat

pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 4/23

dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan

usaha Bank;

2) Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi

manajemen risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur risiko

pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis

Bank;

3) Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis

informasi yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen risiko

sehingga mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan

dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian;

4) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang

termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi,

serta penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi

kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank

dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko

Bank;

5) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen

risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan

intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional

Bank, efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank,

serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat,

lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;

6) Penetapan peringkat profil risiko sebagai dasar bagi Bank untuk

menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi

perbankan, dan area aktivitas bisnis Bank tertentu dan mengevaluasi

hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 5/23

7) Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan

tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, Satuan

Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional, Satuan Kerja

Audit Intern, dan satuan kerja pendukung lainnya;

8) Kebijakan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan

atau business continuity management) atas kemungkinan kondisi

eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank

dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (disaster

recovery plan) dan rencana kontijensi (contigency plan).

III. Limit

a) Bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang

akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan

dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap

eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa

lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap

ketentuan eksternal yang berlaku.

b) Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan

dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.

c) Prosedur dan penetapan limit risiko mencakup :

1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;

2) Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk

memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan

3) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara

berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi

yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan

perkembangan Bank.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 6/23

d) Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang

batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan

dilaksanakan manajemen.

e) Bank harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan

limit.

f) Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang

selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko

untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui

Komite Manajemen Risiko, atau Direksi sesuai dengan kewenangannya

masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Bank.

g) Limit tersebut harus direview secara berkala oleh Direksi dan/atau

Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menyesuaiakan terhadap

perubahan kondisi yang terjadi.

h) Penetapan limit yang didasarkan atas :

15.1 Limit secara keseluruhan;

15.2 Limit perjenis risiko, dan

15.3 Limit peraktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

IV. Risk Appetite dan Risk Tolerance

a) Tingkat risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk

Tolerance)

1) Tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko

yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran

Bank.

2) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara

maksimum ditetapkan oleh Bank.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 7/23

3) Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, Direksi harus

memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan

diambil dan toleransi risiko Bank.

4) Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko harus

diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko,

termasuk dalam penetapan limit.

5) Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu mempertimbangkan

strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam

mengambil risiko (risk bearing capacity).

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan

bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Bank, dan

dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan probabilitas timbulnya risiko

serta konsekuensinya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran Risiko

sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan

sistem pengumpulan data, dan tingkat risiko Bank.

Pada proses pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Bank perlu

menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi dalam

rangka memantau tingkat dan tren serta analisis kemungkinan perubahan risiko.

Selain itu, efektivitas proses penerapan manajemen risiko perlu disertai dengan

upaya pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan

pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko, Bank juga perlu mengembangkan Sistem

Informasi Manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan

kompleksitas usaha Bank.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 8/23

I. Identifikasi Risiko

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain :

a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.

b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi

risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

c) Proses indetifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko

yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas

Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah

melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan

atau dijalankan.

II. Pengukuran Risiko

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses pengukuran risiko antara lain :

a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko

bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

b) Sistem tersebut harus dapat mengukur :

1) Sensitivitas produk / aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor

yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak

normal;

2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan

fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;

3) Faktor risiko (risk factors) secara individual;

4) Eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate) maupun per risiko

dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko; dan

5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk

perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat

diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 9/23

c) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun

kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko dan

perhitungan modal (baik berupa metode standar) atau metode internal

yang dikembangkan sendiri oleh Bank yang disesuaikan dengan

karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

d) Bagi Bank yang menggunakan metode alternatif dengan metode

internal (internal model) dalam pengukuran risiko kredit, risiko pasar,

dan risiko operasional paling kurang mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1) Persyaratan penggunaan model internal;

a. Isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai

dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan

hasil statistik yang handal;

b. Tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan

sistem tersebut mengambil data informasi yang layak dan

akurat pada saat yang tepat;

c. Tersedianya sistem yang dapat menghasilkan data risiko pada

seluruh Bank;

d. Tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan

untuk keperluan proses pengukuran risiko;

e. Basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan

bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya

serangkaian data statistik.

2) Apabila bank melakukan back-testing terhadap model internal

seperti Internal Credit Risk Rating Tools, Value at Risk (VaR), dan

Stress Testing untuk eksposur yang mengandung risiko tertentu,

Bank harus menggunakan data historis/serangkaian parameter


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 10/23

dan asumsi yang disusun oleh Bank sendiri dan/atau asumsi yang

diminta oleh Bank Indonesia.

3) Dalam hal model internal tersebut diaplikasikan maka keperluan

data terkait harus disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data

yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

4) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas

penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Bank harus

melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak yang

independen (internal/eksternal) terhadap satuan kerja yang

mengaplikasikan model tersebut.

5) Validasi model merupakan suatu proses:

a. Evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan

cara verifikasi keakurasian matematikal;

b. Membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah

tanggal posisi tertentu (subsequent events);

c. Membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik

internal maupun eksternal, apabila tersedia.

6) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang

dikembangkan sendiri oleh Bank maupun yang dibeli dari vendor.

Model yang digunakan oleh Bank harus dievaluasi secara berkala

maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan

kondisi pasar yang signifikan.

7) Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses

validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan

informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang

digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Bank.

8) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh

pejabat yang yang terkait dalam pengendalian risiko, seperti


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 11/23

treasury manager, chief dealer, Komite Manajemen Risiko (KMR),

Biro Manajemen Risiko (BMR) dan para Direktur yang terkait.

e) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan

kompleksitas kegiatan usaha.

f) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan

secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk

memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas

data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

g) Stress Test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko

dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar

yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna

melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko

dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap

portofolio Bank.

h) Bank perlu melakukan stress testing secara berkala dan mereview

hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang

tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat

toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai

masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

i) Dalam melakukan Stress Testing Bank harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi

berbagai macam skenario yang dijalankan. Asumsi yang

digunakan dalam Stress Testing harus secara cermat

dikembangkan untuk menguji kecenderungan kondisi portofolio

Bank. Stress Testing dilakukan berdasarkan pengalaman kerugian

terbesar yang dialami pada masa lalu (large historical market

moves).


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 12/23

2. Analisis Stress Testing harus dapat mengkuantifikasi besarnya

potensi kerugian sehingga memungkinkan Bank untuk melihat

dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap

pendapatan dan permodalan Bank. Hasil Stress Testing termasuk

penggunaan asumsi yang dilakukan oleh BMR harus disampaikan

kepada Direksi secara berkala. Minimal 1 kali setahun atau bila

dianggap perlu.

3. Harus dilakukan analisis kualitatif mengenai tindakan dan

keputusan yang akan diambil oleh Direksi atau pejabat terkait

guna mengantisipasi kemungkinan yang terburuk (worst case

scenario).

III. Pemantauan Risiko

a) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses

pemantauan risiko antara lain :

1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang

antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur

Risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress testing maupun

konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan.

2) Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana (risk taking unit)

maupun oleh Biro Manajemen Risiko.

3) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang

disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi Risiko

dan tindakan yang diperlukan.

4) Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang

efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (disruptions) dalam

proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 13/23

penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back-up

tersebut.

b) Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko

mencakup :

1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/ konsolidasi;

2) Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap

eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya

eksposur Bank;

3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan

kemampuan sumber daya manusia; dan

4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah

ditetapkan mendapat perhatian BMR, Komite Manajemen Risiko

dan Direksi.

c) Penetapan jenis limit meliputi :

1) Limit transaksi (transaction limit);

2) Limit overnight NOP;

3) Limit intraday NOP;

4) Limit mata uang (currency limit);

5) Limit eksposur (exposure limit);

6) Limit daily loss (realized);

7) Limit kerugian (stop loss limit);

8) Limit Value at Risk (VaR);

9) Limit PV01;

10) Limit nasabah dan counterparty;

11) Limit pihak terkait / BMPK (related party limit);


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 14/23

12) Limit sektor industri/ekonomi dan wilayah (industry/economic

sector and geographic limit).

d) Penetapan batasan diajukan oleh unit yang mengambil risiko (pemilik

risiko), dianalisa, dan bila konsisten dengan Filosofi Risiko secara

keseluruhan, direkomendasikan oleh BMR untuk persetujuan Direksi

melalui Komite Manajemen Risiko, atau secara langsung kepada

Direksi menurut kewenangan yang telah ditentukan.

e) Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang

Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

f) Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Bank harus segera

melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut

sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang

telah ditetapkan sebelumnya.

g) Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan

mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai

ketentuan dan prosedur intern Bank.

IV. Pengendalian Risiko

a) Bank harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai

dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan.

b) Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Bank harus

disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang

akan diambil dan toleransi Risiko.

c) Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan

cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya

seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan credit derivatives,


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 15/23

serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

V. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM)

a) Sistem informasi manajemen (SIM) risiko merupakan bagian dari

sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan

manajemen risiko yang efektif.

b) Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi

Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.

c) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:

1) Tersedianya informasi yang akurat, informatif, tepat waktu dan

dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi,

dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko

untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi

Bank baik Risiko keseluruhan/komposit maupun per Risiko

dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh

Direksi;

2) Efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan,

prosedur dan penetapan limit Risiko; dan

3) Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko

dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai

dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

d) Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan

profil risiko disusun secara berkala oleh Biro Manajemen Risiko

bersifat independen terhadap Unit / Satuan Kerja yang melakukan

kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi

terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan apabila

kondisi pasar berubah dengan cepat.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 16/23

e) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan software

baru, Bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan

teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan.

f) Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga

(outsourcing) dalam pengembangan software dan penyempurnaan

sistem, Bank harus mengkaji potensi risiko residual dari berbagai

aktivitas yang di-outsourced dan penunjukan pihak ketiga tersebut

dilakukan secara obyektif & independen. Dalam perjanjian / kontrak

outsourcing harus mencantumkan kIausul (terms and conditions)

mengenai pemeliharaan dan upgrade serta langkah antisipasi guna

mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

g) Sebelum penerapan SIM Risiko yang baru, Bank harus melakukan

pengujian untuk memastikan bahwa proses dan output yang

dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan

penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank harus

memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat

diakses oleh sistem / software baru tersebut dengan baik.

h) Dalam hal Bank mengembangkan suatu sistem / software baru,

sistem tersebut harus berfungsi dan dirancang sehingga secara

otomatis dan efektif dapat memenuhi keperluan pelaporan yang

diwajibkan oleh otoritas berwenang.

i) Bank harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem,

yang memuat perangkat keras (hardware), perangkat lunak

(software), data base, parameter, tahapan proses, asumsi yang

digunakan, sumber data, dan output yang dihasilkan sehingga

memudahkan pengendalian melekat (built-in controls) dan

pelaksanaan jejak audit (audit trail).


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 17/23

j) Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan

harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan

usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.

k) Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi

Manajemen Risiko harus direview secara berkala untuk memastikan

bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat

kompleksitas kegiatan usaha.

l) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan

pelaporan kepada Bank Indonesia.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan

sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern

secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin

tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian,

penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem

pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari

seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan

Kerja Audit Intern.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam

penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan

prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (four

eyes principle) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling

kurang mencakup:


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 18/23

a. kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat

Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;

b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan

kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;

c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan

kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi

pengendalian;

d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan

tanggung jawab masing-masing unit dan individu;

e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat

waktu;

f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan,

kerangka dan prosedur operasional Bank;

h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi

manajemen;

i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan,

prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan

pengurus Bank berdasarkan hasil audit;

j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan

terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat

material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling

kurang sebagai berikut :

a. Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling kurang setiap

tahun oleh Biro Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern

(SKAI);


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 19/23

b. cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan

frekuensi/intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko

Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;

c. khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko oleh

BMR, paling kurang mencakup:

1) kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan,

struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen

Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank dengan

kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan peraturan dan praktek

terbaik (best practice) terkait Manajemen Risiko;

2) metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur

Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;

3) perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang

menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil

aktual;

4) perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode

dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/aktual;

5) perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang

sebenarnya/aktual;

6) penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko

dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Bank saat ini.

d. Kaji ulang oleh pihak independen baik SKAI antara lain mencakup:

1) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan,

struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen

Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank;

2) penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis/aktivitas pendukung,

termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMR.

4. Hasil penilaian kaji ulang oleh SKMR disampaikan kepada Dewan

Komisaris, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktur Kepatuhan, Komite

Audit (apabila ada), dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam

rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 20/23

5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern harus dipantau

oleh SKAI. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan

oleh SKAI kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

6. Tingkat responsif Bank terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang

terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko

berpedoman pada Kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berlaku.

II. KEBIJAKAN LAINNYA TERKAIT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pengelolaan Risiko Produk & Aktivitas Baru dan Transaksi Derivatif

1. Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru

Pelaksanaan pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru berpedoman pada

Kebijakan & Prosedur Manajemen Risiko Untuk Produk / Aktivitas Baru yang

berlaku.

2. Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif

Pelaksanaan pengelolaan risiko transaksi devivatif berpedoman pada

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Derivatif yang berlaku.

B. Laporan Penerapan Manajemen Risiko

1. Laporan Profil Risiko

a) Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Bank Indonesia

secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan

Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan

sebelumnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir

bulan laporan.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 21/23

Catatan : Untuk pengukuran Profil Risiko saat ini, Bank menggunakan

data rata-rata dua bulan pertama dalam triwulan berjalan.

b) Laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen

Risiko kepada Bank Indonesia wajib memuat substansi yang sama

dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Biro

Manajemen Risiko kepada Presiden Direktur dan Komite Manajemen

Risiko.

2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Base Bank Rating / RBBR)

a) Bank wajib menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis

Risiko (Risk Base Bank Rating / RBBR) kepada Bank Indonesia secara

semesteran untuk posisi bulan Juni dan Desember.

b) Untuk pelaporan ini Biro Manajemen Risiko wajib menyediakan

Laporan Profil Risiko yang sesuai dengan periode Laporan Tingkat

Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Risk Base Bank Rating / RBBR).

3. Laporan Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil Risiko (Internal

Capital Adequacy Assessment Process / ICAAP)

a) Bank wajib menyampaikan Laporan Penilaian Kecukupan Modal Sesuai

Profil Risiko (Internal Capital Adequacy Assessment Process / ICAAP)

kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi bulan Juni dan

Desember.

b) Untuk pelaporan ini Biro Manajemen Risiko wajib menyediakan

Laporan Profil Risiko yang sesuai dengan periode Laporan Laporan

Penilaian Kecukupan Modal Sesuai Profil Risiko (Internal Capital

Adequacy Assessment Process / ICAAP).


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 22/23

4. Laporan Lain

a) Laporan lain wajib disampaikan kepada Bank Indonesia (BI) bila

terdapat kondisi Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian yang

signifikan terhadap kondisi keuangan Bank atau alasan lain yang

dipandang penting oleh BI, antara lain sebagai berikut :

1) Bank telah ditetapkan oleh BI dalam status Pengawasan Intensif

atau Pengawasan Khusus;

2) Bank memiliki eksposur risiko pasar dan risiko likuiditas yang

sangat signifikan; dan

3) Kondisi eksternal (pasar) mengalami fluktuasi yang sangat tajam

dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.

b) Frekuensi pelaporan ini adalah di luar jangka waktu yang ditetapkan

mengingat sifat laporan adalah didasarkan kondisi terkini Bank yang

memiliki eksposur tertentu dan hasil pernilaian BI terhadap Bank.

c) Cakupan dan bentuk laporan lain ini disesuaikan dengan hasil

konsultasi atau pertemuan antara Bank dengan BI.

d) Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain

Laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

e) Dalam rangka pemantauan likuiditas, Bank wajib menyampaikan

Laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas kepada Bank

Indonesia, yang terdiri dari:

1) Laporan Proyeksi Arus Kas dalam rangka pengelolaan posisi

likuiditas dan Risiko Likuiditas harian sebagaimana dimaksud

pada butir I. B. 3. c. 3). d). (3). (b) Pedoman Standar Penerapan

Manajemen Risiko; dan

2) Laporan Profil Maturitas, baik dalam rupiah maupun valuta asing.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) IV - 23/23

f) Laporan Produk dan Aktivitas Baru, Cakupan, format, dan cara

penyampaian mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai

Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru.

g) Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan

aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan

dengan reksadana dan/atau laporan pelaksanaan kerjasama

pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance). Cakupan,

format, dan cara penyampaian mengacu pada ketentuan yang

berlaku.

BAB V – STRUKTUR ORGANISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 1/43

A. Cakupan dan Tujuan

1. Manajemen risiko di Bank harus mencakup Risiko Kredit, Pasar (Nilai

Tukar, Harga, Suku Bunga), Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik,

Kepatuhan dan Reputasi.

2. Tujuan dari dibangunnya sebuah kerangka manajemen risiko yang

efektif adalah untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang diambil

oleh Bank berada dalam limit risiko yang dapat diterima seperti yang

ditetapkan oleh pemegang saham Bank.

B. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Bank

Cash

ManagementE-Banking

Currency

Trading &

Commercial

Risk

Management

Capital

Market

Complience

& GCG

Treasury DirectorComplience & Risk

Management

Director

Deputy President ( I )

Internal Audit Executive Committee

Legal Corporate Secretary

STKP

Deputy President ( I )

Internal

Control

International

Operations

General

Affairs &

Personnel

Relationship

Management

& Sales

Wealth

Management

Credit

Restructuring

& Recovery

Subsidiaries Liquidity

Operations

Credit Card &

Personal

Loans

Liabilities SMBCredit

Administration

General Affairs &

HRD Director

Information

TechnologyCar Loans

Retail

Lending

Commercial

Banking

Corporate

BankingFinance

Instutional

Banking &

BUMN

Retail Banking

Director

Commercial Banking

Director

Corporate & Credit

DirectorFinance Director

Institutional Banking

Director

Training &

Development

President Director

Board of Commissioners

Remuneration &

Normination

Committee

Audit Committee

Risk Monitoring

Committee


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 2/43

2. Struktur Organisasi Biro Manajemen Risiko

Operational & Other

Risk Management

Biro

Manajemen Risiko

Market & Liquidity

Risk Management

Credit Risk

Management

Policy Review & Other

Operational Risk

Methodology, Tools &

Reporting

Fraud Risk

Trading Book

Risk ManagementCredit Risk Control

Banking Book &

Liquidity

Risk Management

Credit Risk

Monitoring

3. Struktur Pelaporan Risiko

Reputation

Legal

Strategic

Compliance

Credit Risk Reporting

Market Risk Reporting

Operational Risk Reporting

Reputation

Legal

Strategic & Compliance

ManagementManagement

Market Risk

(Market Risk)(Credit Risk)

Credit Risk

Management

Credit Division Treasury Division Other HO Branches

Operational Risk

Management

Divisions

Operational Risk

Biro

Manajemen Risiko

Credit Risk

Management

Risk Management

Market & Liquidity

Risk Management

Operational & Other

Risks Management


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 3/43

C. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen

risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu

tahun, atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat

perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank

secara signifikan.

2. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi

yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang

melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan

kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya secara triwulanan,

berdasarkan informasi berkala dari Direksi mengenai eksposure

risiko dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko, sehingga

perbandingan antara hasil kinerja dengan kebijakan yang telah

ditetapkan dapat dilakukan.

4. menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan

kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat

Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk

tolerance) Bank;

5. Memahami Risiko yang ditetapkan oleh BI yang melekat pada

aktivitas tertentu dari Bank, terutama yang secara signifikan dapat

mempengaruhi kondisi keuangan Bank, dan secara aktif melakukan

persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi dari risiko

tersebut secara berkala.

6. Melaksanakan peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan :

6.1 Manajemen Risiko Kredit dengan mengacu pada Kebijakan

Manajemen Risiko Kredit.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 4/43

6.2 Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas dengan mengacu

pada Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.

6.3 Manajemen Risiko Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik,

dan Kepatuhan dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen

Risiko Operasional dan Risiko Lainnya.

D. Peran & Tanggung Jawab Direksi (BOD)

1. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko

yang memadai dan tercermin dalam prosedur operasional harian.

2. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis

dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko

secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional

(kegiatan usaha) Bank, dengan memperhatikan

3. Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko harus dikaji sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang

lebih tinggi bila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan usaha Bank secara signifikan

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur manajemen

risiko yang meliputi :

a) Penetapan limit risiko;

b) Sistem dan standar pengukuran risiko;

c) Standar untuk penilaian posisi dan pengukuran hasil dari eksposur

risiko;

d) Pelaporan risiko dan proses kaji ulang manajemen risiko; dan

e) Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko

dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan,

termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 5/43

manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BMR

termasuk laporan mengenai profil Risiko

6. Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang

ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan

Komisaris secara berkala.

7. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas

permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang

ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

8. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui

kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi atau

transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan

dan prosedur intern yang berlaku.

9. Mengidentifikasi dengan segera dan menindaklanjuti setiap

pelampauan limit, dan memberikan otorisasi atas pelampauan limit

tersebut.

Catatan: pemberian otorisasi tersebut dapat dilakukan pula oleh

pejabat berwenang lainnya, sesuai ketentuan dan prosedur intern

yang berlaku.

10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran

Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi

komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang

pentingnya pengendalian intern yang efektif.

11. Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko

kepada seluruh Unit / Satuan Kerja terkait serta mengevaluasi

penerapan kebijakan dan strategi yang dimaksud oleh Unit / Satuan

Kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur

risiko tersebut.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 6/43

12. Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan untuk menghitung

dampak dari risiko terhadap permodalan bank;

13. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang

disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan :

a) Keakuratan metodologi penilaian risiko.

b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.

c) Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

14. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada produk dan

aktivitas baru, serta memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas

baru tersebut telah melalui proses pengendalian risiko yang

memadai, sebelum diperkenalkan atau dijalankan kepada nasabah.

15. Menetapkan unit internal atau pihak eksternal, untuk melakukan

validasi model pengukuran risiko. Unit / pihak tersebut harus

independen terhadap Unit / Satuan Kerja yang mengaplikasikan

model tersebut, serta memilki kompetensi dan keahlian teknis dalam

pengembangan model pengukuran risiko.

16. Memahami Risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang

melekat pada aktivitas tertentu dari Bank, terutama yang secara

signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank, dan secara

aktif melakukan penetapan serta mengevaluasi kebijakan dan

strategi dari risiko terkait secara berkala.

17. Memahami secara jelas metode pengukuran risiko, terutama Direktur

bidang terkait.

18. Melaksanakan peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan:

a) Manajemen Risiko Kredit (mengacu pada Pedoman Kebijakan

Manajemen Risiko Kredit) :


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 7/43

b) Manajemen Risiko Pasar (mengacu pada Pedoman Kebijakan

Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas)

c) Manajemen Risiko Likuiditas (mengacu pada Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas)

d) Manajemen Risiko Operasional (mengacu pada Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko Operasional)

e) Manajemen Risiko Hukum (mengacu pada Pedoman Kebijakan

Manajemen Risiko Hukum, Stratejik, Kepatuhan dan Reputasi)

f) Manajemen Risiko Stratejik (mengacu pada Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Stratejik, Kepatuhan dan

Reputasi)

g) Manajemen Risiko Kepatuhan (mengacu pada Pedoman


Reputasi)

h) Manajemen Risiko Reputasi (mengacu pada Pedoman


Reputasi)

19. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas serta kompetensi Sumber

Daya Manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko,

antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang

berkesinambungan, terutama yang berkaitan dengan sistem dan

proses manajemen risiko :

8.1. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang

jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;

8.2. Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat

terutama pimpinan Unit / Satuan Kerja terkait dengan

pengambilan risiko dan BMR, dengan memperhatikan faktor-


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 8/43

faktor seperti pengetahuan, pengalaman (track record),

kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang

manajemen risiko, untuk menjamin pelaksanaan proses

manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian;

8.3. Mengembangkan sistem penerimaan karyawan,

pengembangan dan pelatihan Karyawan, serta remunerasi

yang memadai untuk memastikan tersedianya Karyawan yang

kompeten di bidang manajemen risiko.

20. Memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta

integritas sumber daya manusia yang memadai pada seluruh

aktivitas fungsional Bank.

21. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif,

Direksi Bank menetapkan Struktur Organisasi dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

a) Memastikan bahwa Struktur organisasi yang disusun telah

disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara

umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko.

b) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan

secara independen yang tercermin dengan adanya pemisahan

fungsi antara BMR dengan Unit / Satuan Kerja yang melakukan

dan menyelesaikan transaksi.

E. Peran & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR)

1. Keanggotaan Kuorum KMR

KMR beranggotakan mayoritas Direksi Bank sebagai anggota tetap

dan beberapa anggota manajemen senior lainnya sebagai anggota

tidak tetap. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Panin


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 9/43

Tbk. Tentang Kedudukan, Tugas dan Keanggotaan Komite

Manajemen Risiko No.056/Dir/Int/2010 tanggal 5 November 2010,

yaitu :

1.1. Anggota Tetap KMR terdiri dari mayoritas Direksi terdiri atas:

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur I

Wakil Presiden Direktur II

Direktur Bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan

Produk

Direktur Bidang Institusional Banking

Direktur Treasury

Direktur Korporasi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

1.2. Anggota Tidak Tetap KMR terdiri dari :

Kepala Divisi Institusional Banking & BUMN

Kepala Liquidity Division

Kepala Currency Trading & Commercial Division

Kepala Capital Market Division

Kepala Divisi/Head Bidang Perkreditan (Consumer,

Komersial dan Korporasi)

Kepala Biro Manajemen Risiko

Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

2. Peran dan Tanggung Jawab KMR

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko

adalah :

a) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada

Direktur Utama terkait Manajemen Risiko, paling kurang meliputi:


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 10/43

1) penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta

perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat

Risiko yang diambil (Risk Appetite) dan toleransi Risiko (Risk

Tolerance), kerangka Manajemen Risiko serta rencana

kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak

normal;

2) penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala

maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu

perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang

mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank,

dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko

berdasarkan hasil evaluasi;

3) penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang

menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan

ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan

rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau

pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit

yang telah ditetapkan.

b) Selain itu wewenang dan taanggung jawab Komite Manajemen

Risiko adalah :

1) Mengadakan pertemuan secara berkala.

2) Memantau Besaran atau maksimum eksposur risiko yang

wajib dipelihara sesuai dengan toleransi risiko Bank yang

telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3) Mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas

laporan profil risiko triwulanan dari BMR.

4) Mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas

laporan pelampauan limit yang dibuat dan diserahkan oleh

Pemilik Risiko melalui BMR.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 11/43

5) Merekomendasikan Penetapan metode dan / parameter

pengukuran risiko.

6) Memberikan rekomendasi laporan kepada Presiden Direktur

mengenai analisis eksposur risiko Bank & dampaknya.

7) Menentukan parameter risiko, dan menetapkan capital at

risk.

8) Mengkaji penerapan manajemen risiko.

9) Memastikan bahwa strategi usaha jangka panjang

disesuaikan dengan berbagai kebijakan risiko.

10) Mengkaji konsentrasi risiko Bank secara keseluruhan dan

melaporkan ke Presiden Direktur.

11) Mengkaji kelayakan kredit dari counterparties Bank secara

keseluruhan.

12) Membahas penetapan limit dan alokasi modal serta

pelanggaran / pengawasan terhadap kepatuhan.

13) Mengkaji berbagai kebijakan risiko, metodologi untuk

pengukuran risiko.

14) Mengkaji hasil stress testing untuk risiko likuiditas, risiko

pasar, dan risiko kredit.

15) Mendokumentasikan seluruh keputusan komite.

F. Peran dan Tanggung Jawab ALCO

1. Mengadakan pertemuan secara bulanan atau bila diperlukan.

2. Memastikan bahwa keputusan mengenai likuiditas, kebijakan pricing

untuk aktiva / kewajiban sesuai dengan berbagai kebijakan yang

disetujui Direksi.

3. Mendokumentasikan seluruh pertemuan dan keputusan ALCO.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 12/43

4. Membantu alokasi economic capital ke Unit / Satuan Kerja.

5. Menentukan berbagai kebijakan untuk pengelolaan risiko suku bunga

dan risiko pendanaan.

6. Memantau perubahan dalam struktur suku bunga / yield curve.

7. Menghitung dampak ekonomis dari perubahan suku bunga.

8. Mengkaji potensi keuntungan / kerugian dari posisi suku bunga yang

tidak sesuai.

9. Memastikan bahwa eksposur risiko konsisten dengan strategi

manajemen risiko.

10. Memastikan volume re-pricing untuk aktiva / kewajiban konsisten.

11. Memastikan bahwa data untuk pengukuran risiko suku bunga sudah

lengkap.

12. Memperkirakan kebutuhan pendanaan dan mengkaji contingency

plan.

13. Mengkaji laporan funding gap & eksposur akibat kelebihan likuiditas

jangka pendek.

14. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan asset and liabilities

mengacu pada Pedoman Kebijakan ALMA.

G. Peran dan Tanggung Jawab Pemilik Risiko (Risk Owner) Secara

Umum

1. Wajib menginformasikan secara berkala eksposur risiko yang

melekat pada setiap Unit / Satuan Kerja terkait kepada BMR.

2. Wajib menyampaikan laporan akurat yang diperlukan dan diminta

oleh BMR untuk kepentingan pelaporan profil risiko ke Bank

Indonesia.

3. Mengusulkan limit terkait yang diperlukan kepada BMR untuk

mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko

atau persetujuan Direktur Bidang sesuai dengan kewenangannya

masing-masing.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 13/43

4. Mengidentifikasi, Mengukur, Memantau dan Mengendalikan risiko

yang melekat pada produk dan aktivitas baru.

5. Mengungkapkan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru

kepada nasabah secara transparan, baik secara tertulis melalui

uraian dalam penawaran produk maupun secara lisan melalui

komunikasi yang efektif, dalam rangka menginformasikan potensi

kerugian atas penggunaan produk dan aktivitas baru dimaksud.

6. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang

telah disetujui oleh Direksi ke seluruh karyawan pada masing-masing

Unit / Satuan Kerja dan mengimplementasikannya dengan baik.

7. Wajib bekerja sama dengan Koordinator Jenis Risiko (KJR) dalam

hal penanganan permasalahan / risiko yang terjadi di Unit / Satuan

Kerjanya.

8. Melakukan self-assessment untuk mengidentifikasi, mengukur dan

mengendalikan risiko operasional yang melekat pada seluruh

aktivitas fungsional dan melaporkan risiko serta hasil analisisnya

kepada BMR.

9. Mencatat dan menatausahakan setiap peristiwa (events) termasuk

jumlah potensi kerugian yang diakibatkan peristiwa dimaksud dalam

suatu administrasi data.

10. Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan limit yang

telah ditetapkan dan memenuhi prinsip kehati-hatian.

11. Melakukan kajian secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab

timbulnya risiko yang dikelolanya, serta kaitannya dengan kerugian

yang dapat ditimbulkan.

12. Melakukan kajian secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi,

sistem pemrosesan data, contingency plan, dan praktek operasional


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 14/43

lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan

manusia (human error) yang menimbulkan risiko.

13. Memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan,

antara lain yang berkaitan dengan :

13.1. Kebijakan

a. Konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah

dan strategi usaha Bank;

b. Penerapan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab

dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi;

c. Kebijakan mengecualikan suatu pengambilan

keputusan yang menyimpang (irregularities); dan

13.2. Prosedur

a. Ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan

kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang

organisasi;

b. Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan

produk / aktivitas yang telah ada dan produk / aktivitas

baru;

c. Kecukupan laporan dan sistem data;

d. Kecukupan pengawasan Komisaris dan Direksi Bank;

e. Kecukupan pengendalian intern Bank, termasuk aspek

pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis (dual

control);

f. Sistem informasi manajemen (SIM) yang tepat waktu

dan tepat guna;

g. Efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi,

kelengkapan, dan integritas data;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 15/43

h. Kecukupan proses menginterpretasikan (penafsiran)

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

i. Komitmen Bank untuk memastikan bahwa sumber

daya Bank telah tepat dialokasikan untuk kepentingan

pelatihan karyawan dan peningkatan budaya

kepatuhan;

j. Identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu

terhadap pengaruh pelanggaran dan ketidakpatuhan

terhadap perundangundangan dan ketentuan yang

berlaku; dan

k. Kecukupan mengintegrasikan aspek kepatuhan pada

setiap tahap perencanaan Bank (corporate planning).

13.3. Sumber Daya Manusia (Personalia)

Tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha

dengan risk tolerance.

13.4. Sistem Pengendalian

a. Akurasi, kelengkapan, dan integritas laporan serta

sistem informasi manajemen;

b. Tersedianya sistem pemantauan yang mampu

mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi

dan jumlah eksposur risiko terhadap kejadian yang

bersifat irregularities.

14. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Kredit mengacu pada

Pedoman Kebijakan Manajamen Risiko Kredit.

15. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas mengacu

pada Pedoman Kebijakan Manajamen Risiko Pasar dan

Likuiditas.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 16/43

16. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Operasional, mengacu pada

Pedoman Kebijakan Manajamen Risiko Operasional.

17. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Hukum, Reputasi, Strategik,

dan Kepatuhan mengacu pada Pedoman Kebijakan Manajemen

Risiko Hukum, Stratejik, Kepatuhan dan Reputasi.

H. Peran & Tanggung Jawab Biro Manajemen Risiko (BMR)

Pemilik Risiko bertanggungjawab untuk mengelola risiko mereka sendiri,

sedangkan BMR bertanggungjawab terhadap pengawasan risiko Bank

secara keseluruhan. Untuk memungkinkan adanya pengelolaan,

pengawasan dan pengendalian risiko Bank secara keseluruhan, BMR

harus independen dari Unit / Satuan Kerja. “Independensi” berarti bahwa

BMR tidak boleh terlibat dalam transaksi, inisiasi, persetujuan,

pemrosesan, penyelesaian transaksi, akuntansi atau rekonsiliasi.

Selanjutnya peran & tanggung jawab Biro Manajemen Risiko adalah :

1. Memantau penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang

direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah

disetujui oleh Direksi.

2. Memantau secara berkala atas posisi / eksposur risiko secara :

2.1. Keseluruhan.

2.2. Per jenis risiko.

2.3. Per aktivitas fungsional.

terhadap limit yang telah ditetapkan, termasuk juga faktor-faktor

penyebabnya.

3. Melakukan Stress Testing guna mengetahui dampak dari

implementasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko terhadap

kinerja masing-masing Unit / Satuan Kerja terkait, serta beragam


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 17/43

eksposur risiko Bank terhadap skenario terburuk dan skenario yang

paling mungkin terjadi.

4. Mengkaji usulan produk / aktivitas baru yang diajukan atau

dikembangkan oleh Divisi / Biro / Group. Pengkajian difokuskan

terutama pada aspek-aspek sebagai berikut:

4.1. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

berbagai risiko yang terdapat pada produk / aktivitas baru;

4.2. Kemampuan Bank untuk melakukan produk / aktivitas baru

termasuk sistem; dan

4.3. Kebijakan dan prosedur yang digunakan serta dampak dari

eksposur risiko terhadap Bank.

5. Merekomendasi besaran atau limit risiko yang wajib dipelihara Bank

kepada Unit / Satuan Kerja terkait dan kepada Komite Manajemen

Risiko.

6. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank

untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk

keperluan intern.

7. Memantau eksposur risiko yang melekat secara berkala dan

membandingkannya dengan limit risiko yang telah ditetapkan.

8. Mengembangkan laporan berkala mengenai dampak dari eksposur

risiko, termasuk penyebab risiko, kepada Komite Manajemen Risiko

dan Direksi.

9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Presiden

Direktur / Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Komite

Manajemen Risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara

triwulanan. Apabila kondisi pasar berubah dengan cepat, maka

frekuensi penyampaian laporan harus ditingkatkan, misal : untuk


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 18/43

Risiko Nilai Tukar, Risiko Suku Bunga dan Risiko Likuiditas

dilakukan secara harian. Sedangkan untuk eksposur risiko yang

relatif lambat, seperti risiko kredit, laporan dapat disampaikan secara

triwulanan.

9.1. Laporan Profil Risiko yang disampaikan oleh BMR kepada

Bank Indonesia wajib memuat substansi yang sama dengan

laporan profil risiko yang disampaikan kepada Presiden

Direktur dan Komite Manajemen Risiko.

9.2. Laporan ke tingkat manajemen selain Direktur terkait dan

Komite Manajemen Risiko dapat disampaikan dengan

frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu

memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak

tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap

perubahan profil risiko Bank.

10. Bersama SKAI, mengkaji dan mengevaluasi efektivitas dari

penerapan manajemen risiko secara berkala, sekurang-kurangnya

sekali dalam setahun. Kaji ulang dan evaluasi atas penerapan

manajemen risiko meliputi :

10.1. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi atas

penerapan manajemen risiko dapat ditingkatkan intensitasnya,

berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan

pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko.

10.2. Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran

risiko mencakup :

10.2.1. Metodologi, asumsi, dan variabel yang digunakan

untuk mengukur risiko dan menetapkan limit eksposur

risiko.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 19/43

10.2.2. Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran

risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di

masa datang dengan hasil aktual.

10.2.3. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam

metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/

aktual.

10.2.4. Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan

eksposur yang sebenarnya / aktual.

10.2.5. Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit

eksposur risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi

permodalan Bank saat ini.

11. Bersama SKAI, mengkaji seluruh kebijakan dan prosedur risiko

secara berkala dan merevisi apabila diperlukan, terhadap

kemungkinan adanya peningkatan kegiatan yang dapat

meningkatkan tingkat dan jenis risiko, yang dapat disebabkan antara

lain dari kondisi usaha Bank, perubahan regulasi, larangan dari

otoritas pengawasan, dan sebagainya.

12. Melakukan analisis terhadap laporan dari Sistem Informasi

Manajemen Risiko yang dihasilkan dan selanjutnya menyampaikan

hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan Bank kepada

:

12.1. Direksi;

12.2. Komite Manajemen Risiko; dan

12.3. Unit / Satuan kerja terkait.

Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan apabila hasil

analisis menunjukkan bahwa Bank memiliki potensi meningkatkan

risiko secara signifikan.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 20/43

13. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Kredit (mengacu pada

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit) :

Memberikan masukan kepada Direksi melalui Komite Manajemen

Risiko, suatu sistem penilaian (internal credit reviews) yang

independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan

proses manajemen risiko kredit.

13.1. Cakupan sistem penilaian (internal credit reviews) tersebut

meliputi :

13.1.1. Penilaian terhadap alur proses perkreditan yang

sudah berjalan;

13.1.2. Penilaian terhadap akurasi penerapan internal risk

rating atau penggunaan alat pemantauan lainnya;

13.1.3. Pemberian opini dari BMR kepada kredit dengan

exsposure > Rp.50 Milyar.

13.2. Pelaksanaan kaji ulang internal credit review harus dilakukan

oleh BMR. Hasil kaji ulang tersebut selanjutnya harus

dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada :

Direktur Kepatuhan; dan

Direktur terkait lainnya.

14. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas:

14.1. Risiko Pasar

Memantau dan melaporkan eksposur risiko pasar secara

berkala kepada KMR dan unit bisnis terkait.

Melakukan proses mark to market (MTM) secara harian

untuk keperluan valuasi.

14.2. Risiko Likuiditas


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 21/43

Memantau dan melaporkan eksposur risiko likuiditas

secara berkala kepada KMR dan unit bisnis terkait.

Menyajikan hasil pemantauan terhadap kondisi likuiditas

bank dalam rapat ALCO.

15. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko

Pasar dan Likuiditas mengacu pada Pedoman Kebijakan

Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.

16. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Operasional (mengacu pada

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Operasional):

Menyusun / mengkonsolidasikan laporan yang telah dibuat oleh Unit

/ Satuan Kerja lain mengenai kerugian dari risiko operasional dan

hasil review kepatuhan audit intern serta menyampaikan laporan

tersebut kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

17. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Hukum, Risiko Reputasi,

Risiko Strategik dan Kepatuhan (mengacu pada Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Stratejik Kepatuhan dan

Reputasi) :

Bersama Unit / Satuan Kerja terkait menilai dampak perubahan

ketentuan atau peraturan tertentu terhadap Risiko Hukum, Stratejik,

Kepatuhan dan Reputasi.

I. Peran & Tanggung Jawab Biro Pengawasan (SKAI)

1. Bersama BMR, mengkaji dan mengevaluasi penerapan manajemen

risiko secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Kajian dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko meliputi :

1.1. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi atas

penerapan manajemen risiko dapat ditingkatkan intensitasnya,

berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan

pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 22/43

1.2. Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran

risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1.2.1. Metodologi, asumsi, dan variabel yang digunakan

untuk mengukur risiko dan menetapkan limit eksposur

risiko;

1.2.2. Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran

risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di

masa datang dengan hasil aktual;

1.2.3. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam

metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/

aktual;

1.2.4. Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan

eksposur yang sebenarnya / aktual;

1.2.5. Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit

eksposur risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi

permodalan Bank saat ini.

2. Melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern dalam

penerapan manajemen risiko sewaktu melaksanakan audit intern,

untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif,

aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebijakan,

pedoman, dan prosedur intern Bank.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penerapan manajemen

risiko mencakup :

2.1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan

tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;

2.2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk

pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 23/43

2.3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas

dari Unit / Satuan Kerja terkait kepada Unit / Satuan Kerja

yang melaksanakan fungsi pengendalian;

2.4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas

kegiatan usaha Bank;

2.5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat

dan tepat waktu;

2.6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank

terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

2.7. Kajian yang efektif, independen dan obyektif terhadap

prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;

2.8. Pengujian dan kajian yang memadai terhadap sistem

informasi manajemen;

2.9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur

operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan

pengurus Bank berdasarkan hasil audit;

2.10. Verifikasi dan kajian secara berkala dan berkesinambungan

terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang

bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk

memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Setiap terjadi ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting

dalam sistem pengendalian tersebut harus segera dilaporkan

kepada Direksi, sehingga tindakan perbaikan dapat segera

dilaksanakan.

5. Bersama BMR, mengkaji seluruh kebijakan dan prosedur risiko

secara berkala dan merevisi apabila diperlukan, terhadap


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 24/43

kemungkinan adanya peningkatan kegiatan yang dapat

meningkatkan tingkat dan jenis risiko

6. Menginformasikan kepada Direksi atas temuan audit yang belum

ditindaklanjuti atau hanya sebagian dilakukan perbaikan.

7. Memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan

antara lain yang berkaitan dengan :

7.1 Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui

prosedur secara berkala.

7.2 Tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan kebijakan

dan prosedur intern Bank;

7.3 Tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan dalam sistem

pengendalian intern Bank.

8. Terlibat dalam proses validasi risiko operasional bersama dengan

BMR dan Pemilik Risiko.

9. Mengumpulkan data kepatuhan dan penyimpangan kepatuhan secara

berkala dari Cabang, Divisi, Biro dan Group untuk dikonsolidasi dan

dilaporkan kepada Presiden Direktur untuk ditindaklanjuti oleh Komite

Audit.

10. Memastikan implementasi dari seluruh persyaratan dan petunjuk

sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Know Your Customer

(KYC).

J. Peran & Tanggung Jawab Pejabat Koordinator Risiko (KR)

1. Pejabat Koordinator Risiko Kantor Cabang

Pemimpin Cabang sebagai penanggung jawab Koordinator Risiko di

Cabang terkait dapat menunjuk secara tertulis serta menyampaikan

copy surat penunjukkan kepada BMR seorang staff dibawah


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 25/43

supervisinya sebagai pelaksana Koordinator Risiko harian untuk

Cabang.

2. Pejabat Koordinator Risiko Divisi / Biro / Group

Kepala Divisi / Biro / Group sebagai penanggung jawab Koordinator

Risiko di Divisi / Biro / Group terkait dapat menunjuk secara tertulis

serta menyampaikan copy surat penunjukkan kepada BMR seorang

staff dibawah supervisinya sebagai pelaksana Koordinator Risiko

harian untuk Divisi / Biro / Group.

3. Peran & tanggung jawab seorang KR adalah :

3.1. Menyampaikan laporan manajemen risiko secara berkala; dan

3.2. Sebagai „Contact Person‟ BMR di Divisi / Biro / Group atau

Cabang.

K. Peran & Tanggung Jawab Pejabat Koordinator Jenis Risiko (KJR)

No. Jenis Risiko Koordinator Jenis Risiko (KJR)

1 Kredit Kepala Corporate Banking Group

Kepala Commercial Banking Group

Kepala Consumer Banking Group

Kepala Divisi Institutional Banking & BUMN

2 Pasar Kepala Divisi Currency Trading & Commercial Kepala Divisi Capital Market

3 Likuiditas Kepala Divisi Liquidity

Kepala Divisi Currency Trading & Commercial

4 Operasional Kepala Biro Umum dan Personalia : yang berhubungan dengan SDM dalam proses recruitment, placement, human error, dan reward & punishment, procurement dan lain-lain.

Kepala Biro Pengembangan & Pelatihan : yang berhubungan dengan pengembangan dan pelatihan SDM.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 26/43

Divisi International Operations: yang berhubungan dengan transaksi dalam dan luar negeri.

Kepala Biro Teknologi Informasi : yang berhubungan dengan kegagalan sistem.

Kepala Operations Group : yang berhubungan dengan pengkinian kebijakan dan prosedur.

Kepala Biro Administrasi Keuangan : yang berhubungan dengan penerapan standar akuntansi dan pelaporan .

05 Hukum Kepala Biro Hukum

6 Reputasi Kepala Corporate Secretary

7 Stratejik Kepala Biro Administrasi Keuangan

8 Kepatuhan Kepala Biro Kepatuhan

1. Peran dan Tanggung Jawab KJR

1.1. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola

jenis risiko yang terkait dengan Unit / Satuan Kerjanya.

1.2. Memberikan saran dan rekomendasi yang diperlukan kepada

Unit / Satuan Kerja lainnya di Bank sehubungan dengan jenis

risiko yang menjadi tanggung jawabnya.

1.3. Melakukan koordinasi dengan KJR lain jika terdapat risiko

yang saling berkaitan.

L. Peran & Tanggung Jawab Corporate Banking Group (CIB),

Commercial Banking Group (CBG), Retail Banking Group (RBG) dan

Divisi Institutional Banking & BUMN (IBD)

1. Melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pemilik risiko

secara umum (butir G).


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 27/43

2. Melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko

debitur dalam proses persetujuan kredit, di mana faktor yang harus

dipertimbangkan dan didokumentasikan antara lain meliputi :

2.1. Tujuan kredit dan sumber pembayaran,

2.2. Profil risiko terkini dari debitur dan agunan serta tingkat

sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan

pasar,

2.3. Analisis kemampuan untuk membayar kembali, baik secara

historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan

perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas

dengan berbagai skenario,

2.4. Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi /

usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri

tertentu,

2.5. Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang

dirancang untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur

di waktu yang akan datang.

3. Memastikan penetapan harga (pricing) pada fasilitas kredit dilakukan

secara konsisten dengan mempertimbangkan tingkat risiko dalam

transaksi, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan, kualitas

dan tingkat kemudahan pencairan (marketability) agunan.

4. Melakukan pengembangan sistem administrasi kredit yang

memastikan adanya :

4.1. Efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit,

termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak,

perjanjian kredit (legal aspect) dan pengikatan agunan;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 28/43

4.2. Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk

sistem informasi manajemen;

4.3. Pemisahan fungsi / tugas (segregation of duties);

4.4. Kecukupan pengendalian seluruh prosedur back office; dan

4.5. Kepatuhan terhadap kebijakan.

5. Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur

untuk memantau kondisi setiap nasabah debitur pada seluruh

portofolio kredit Bank.

6. Memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan

prosedur, pendelegasian dalam mengambil keputusan dalam

pemberian kredit dan atau komitmen, terdapat pemisahan fungsi

kerja antara :

7.1. Persetujuan Kredit;

7.2. Analisis Kredit; dan

7.3. Administrasi Kredit.

7. Memiliki Unit / Satuan Kerja yang melakukan review guna

menetapkan atau mengkinikan kolektibilitas atau kualitas transaksi

yang mengandung Risiko Kredit. Proses review tersebut sekurang-

kurangnya dilakukan secara triwulanan yang meliputi :

8.1. Klasifikasi eksposur Risiko Kredit;

8.2. Penilaian kualitas/daya jual (marketability) agunan;

8.3. Penentuan besarnya cadangan (Penyisihan Penghapusan

Aktiva Produktif).

Hasil review tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

arsip perkreditan.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 29/43

M. Peran & Tanggung Jawab Divisi Liquidity (DLI), Divisi Currency Trading & Commercial (DCC), dan Divisi Capital Market (DCM)



2. Memantau hasil laporan mark-to-market yang disusun sendiri

maupun yang diterima dari Biro Administrasi Keuangan (BAK)

mengenai aktiva / pasiva, posisi non-derivatif / derivatif dan

instrumen keuangan lainnya untuk mengukur risiko kerugian Bank.

3. Bertanggung jawab dalam mengelola posisi dalam Trading Book dan

Banking Book.

4. Menyampaikan informasi kepada Divisi Institutional Banking &

BUMN mengenai kondisi dan prospek penerbit surat berharga dan

obligasi yang menunjukan kesimpulan bahwa kegagalan penerbit

semakin meningkat, untuk tujuan pembentukan provisi / cadangan.

5. Melakukan evaluasi dan pembaruan Kebijakan dan Prosedur yang

berkaitan dengan operasional dealing room secara berkala.

6. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Nilai Tukar (mengacu pada

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas) :

6.1. Mengevaluasi dan mengkalkulasi keseluruhan transaksi agar

jumlah keseluruhan eksposur risiko nilai tukar dapat dipantau

setiap saat.

6.2. Memantau kepatuhan seluruh limit secara harian, pelampauan

limit, dan tindak lanjut guna mengatasi pelampauan tersebut,

yang selanjutnya pelampauan serta tindak lanjut tersebut

dilaporkan secara harian kepada Direksi atau pejabat terkait,

sesuai kewenangan yang diatur secara intern.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 30/43

6.3. Melaksanakan pengendalian risiko nilai tukar yang bertujuan

untuk :

a. Melindungi nilai keuntungan dalam denominasi valuta

asing dan/atau biaya dan kerugian dalam denominasi

valuta asing terhadap pergerakan yang berlawanan

dari kurs valuta asing.

b. Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pemilihan

strategi lindung nilai (hedging) yang tepat terhadap

penyediaan dana dan transaksi yang mencakup

eksposur risiko kredit dalam mata uang asing.

c. Memprioritaskan pembentukan provisi dalam mata

uang asing yang ekuivalen dalam jumlah mata uang

domestik.

6.4. Bersama Biro Administrasi Keuangan (BAK), memastikan

penggunaan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan dan

standar akunting yang berlaku apabila Bank melakukan

kontrak transaksi derivatif, seperti interest rate swaps, untuk

tujuan lindung nilai dan penerapan strategi ALMA.

6.5. Memastikan bahwa transaksi dengan nasabah telah secara

komprehensif tercakup dalam sistem, sehingga keuntungan

dan kerugian yang terjadi telah menggambarkan secara wajar,

tentang :

a. Kondisi pasar pada saat transaksi dilaksanakan.

b. Risiko dan laba rugi untuk tujuan pengendalian intern.

c. Laba rugi Bank secara efektif yang dihasilkan dari

transaksi dengan nasabah dan counterparties.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 31/43

7. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Likuiditas (mengacu pada

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas) :

7.1. Menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan eligible

counterparty, serta menangani permasalahan risiko yang

berkaitan dengan konsentrasi likuiditas dan pencegahan

ketergantungan Bank terhadap terhadap satu atau beberapa

instrumen, counterparty, atau segmen pasar tertentu.

7.2. Mengusulkan dan memantau secara konsisten limit yang telah

ditetapkan Direksi melalui rapat ALCO, guna menghindari

kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan ketergantungan

kepada counterparty, instrumen atau segmen pasar tertentu.

7.3. Limit yang telah disetujui harus konsisten dan sesuai dengan

contingency funding plan untuk memastikan bahwa

contingency funding plan diterapkan secara efektif. Divisi

Treasury harus secara khusus menetapkan limit pendanaan

jangka pendek, khususnya pinjaman overnight yang diperoleh

dari pasar.

7.4. Penetapan limit tersebut sekurang-kurangnya memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a. Kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas;

b. Konsistensi dengan pengambilan posisi risiko suku

bunga;

c. Ketersediaan likuiditas di pasar uang antar bank dan

potensi kekurangan likuiditas berdasarkan pengalaman

masa lalu; dan

d. Pergerakan tingkat suku bunga dan likuiditas yang

tersedia di pasar.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 32/43

7.5. Mengkaji dan menyesuaikan penetapan limit ketika terjadi

perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.

7.6. Mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara

berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya)

serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas,

antara lain dengan cara mengelola jatuh tempo posisi

likuiditas

7.7. Melakukan pengujian contingency funding plan secara berkala

untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari

regular counterparty atau dari pasar, dengan skenario tanpa

jaminan, tanpa fasilitas overnight, dan tanpa menurunkan

credit spread Bank di pasar.

7.8. Melakukan kajian terhadap strategi memelihara hubungan

dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan

untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah

dana yang akan diterima dari pasar, dalam kondisi normal dan

tidak normal.

N. Peran & Tanggung Jawab Biro Umum & Personalia (BUP) dan Biro

Pengembangan & Pelatihan (BPE)



2. Menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan/atau

karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran

terhadap ketentuan intern dan ekstern, serta kode etik internal Bank.

3. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan

yang terkait dengan penerapan manajemen risiko,


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 33/43

4. Meningkatkan kompetensi dan integritas pejabat, terutama seluruh

pimpinan Unit / Satuan Kerja terkait, dengan memperhatikan faktor-

faktor seperti pengetahuan, pengalaman (track record), kemampuan

serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko.

5. Mengembangkan sistem penerimaan dan pelatihan karyawan, serta

remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya karyawan

yang kompeten di bidang manajemen risiko.

6. Memiliki / menyusun kode etik yang diberlakukan kepada seluruh

karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan

kepatuhan kepada ketentuan intern maupun ekstern.

7. Memastikan :

7.1. Ketepatan program kompensasi dan pengelolaan kinerja

karyawan dan pejabat Bank;

7.2. Terkendalinya tingkat turn over karyawan dan pejabat Bank

yang menduduki posisi yang strategis pada Bank (high risk

taking unit);

7.3. Kecukupan program pelatihan;

O. Peran & Tanggung Jawab Biro Teknologi Informasi (BTI)



2. Mengelola dokumentasi sistem, yang meliputi perangkat keras

(hardware), perangkat lunak (software), data base, parameter,

tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan output

yang dihasilkan, sehingga memudahkan pengendalian melekat (built-

in controls) dan pelaksanaan jejak audit (audit trail).

3. Memastikan tingkat keamanan (security level) dari electronic data

processing.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 34/43

4. Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Pemulihan Setelah

Bencana (Disaster Recovery Plan).

5. Melakukan pengendalian terhadap sistem informasi dan memastikan

pengendalian tersebut mencakup :

5.1 Adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem

informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila

diperlukan;

5.2 Tersedianya prosedur back-up untuk menjamin berjalannya

kegiatan operasional Bank dan mencegah terjadinya

gangguan yang signifikan;

5.3 Tersedianya prosedur back-up dan rencana darurat

(contingency plan) yang diuji secara berkala;

5.4 Adanya penyampaian informasi kepada Direksi mengenai

permasalahan pada butir 5 .1, 5.2, dan 5.3; dan

5.5 Tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang

berkaitan dengan analisis, programming dan pelaksanaan

pemerosesan data.

P. Peran & Tanggung Jawab Biro Administrasi Keuangan (BAK)



2. Memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku serta memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

2.1 Melakukan kajian secara berkala guna memastikan ketepatan

metode akuntansi yang digunakan untuk menilai transaksi;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 35/43

2.2 Melakukan kajian secara berkala terhadap kesesuaian

metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi

keuangan yang berlaku;

2.3 Melakukan rekonsiliasi seluruh data transaksi, suspense

accounts, dan rekonsiliasi bank termasuk rekening-rekening

antar Kantor / Cabang secara berkala.

2.5 Memelihara seluruh dokumen dan arsip (file) yang berkaitan

dengan rincian rekening (accounts), sub-ledgers, buku besar

(general ledgers), administrasi klasifikasi aset dan

dokumentasi pembentukan provisi, guna memudahkan proses

jejak audit (audit trail).

3. Bekerja sama dengan Divisi Institutional Banking & BUMN dan Divisi

Perkreditan :

3.1 Melakukan pengendalian terhadap akurasi profit and loss dan

kepatuhan pada ketentuan dan standar akuntansi yang

berlaku, terutama pengakuan diskon, pembukuan premium

dan pengakuan secara akrual dari kupon.

3.2 Melakukan klasifikasi dan pencatatan provisi (cadangan) yang

tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Membukukan provisi (cadangan) dalam perspektif kehati-

hatian apabila hasil analisis dan sentimen pasar mengenai

kondisi dan prospek penerbit surat berharga dan obligasi

menunjukkan kesimpulan bahwa kegagalan penerbit semakin

meningkat.

3.4 Memastikan penggunaan standar akunting yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku apabila Bank melakukan

kontrak transaksi derivatif, seperti interest-rate swaps maka


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 36/43

dalam rangka tujuan lindung nilai dan penerapan strategi

ALMA.

3.5 Menganalisa laporan rencana usaha aktual dan target

serta menyerahkan laporan tersebut kepada Direksi

secara periodic.

Q. Peran & Tanggung Jawab Operations Group (OPG)

1. Melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pemilik risiko secara

umum (butir G).

2. Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi strategi operasional Bank

guna mendukung pertumbuhan bisnis Bank.

3. Menetapkan standar operasi dan pelayanan di Cabang dan

pelaksanaannya.

4. Melakukan evaluasi/perbaikan dan pengkinian sistem & prosedur

operasional dan pelaksanaannya.

5. Merencanakan dan melaksanakan budaya pengendalian internal melalui

program kerja yang efektif, guna meminimalkan risiko operasional,

sesuai dengan semangat Good Corporate Governance.

6. Koordinator antara Cabang dan SKAI dalam hal terjadi masalah/kasus

operasional, tindak lanjut/investigasi dan pelaporan yang dilakukan oleh

SKAI.

7. Merupakan atasan langsung dari pejabat Operasional Cabang dan

bersama-sama dengan Pemimpin KCU bertanggung memastikan

proses/efektivitas operasional Cabang dilaksanakan secara tertib guna

mendukung kelancaran bisnis serta pelayanan yang baik dan terkendali.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 37/43

R. Peran & Tanggung Jawab Biro Hukum (BHU)



2. Bertindak sebagai legal watch yang berfungsi untuk menyediakan

analisis / nasihat hukum kepada seluruh karyawan pada setiap

jenjang organisasi yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab

karyawan.

3. Bersama BMR dan Unit / Satuan Kerja terkait (risk taking unit)

mengkaji dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu

terhadap eksposur risiko hukum.

4. Melakukan kajian secara berkala terhadap semua kontrak dan

perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan

melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses

enforceability tersebut guna mengecek validitas hak dalam kontrak

dan perjanjian tersebut. Juga untuk memastikan (a) bahwa hak

hukum Bank dilindungi, dan (b) untuk memastikan bahwa

kepemilikan aktiva oleh bank yang tercakup dalam perjanjian

tersebut tidak diragukan lagi.

5. Bersama BMR, melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan

prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan

perkembangan eksternal dan internal Bank, seperti perubahan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Melaksanakan analisis aspek Hukum pada berbagai produk dan

aktivitas baru sebelum diluncurkan.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 38/43

S. Peran & Tanggung Jawab Biro Kepatuhan (BCO)



2. Memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan oleh

Divisi / Biro / Group lain yang berkaitan dengan Kebijakan dan

Prosedur, yaitu :

2.1 Memantau kepatuhan pelaporan dan transparansi secara

berkala.

2.2 Memantau pemenuhan komitmen dan perjanjian Bank dengan

pihak regulator.

3. Memantau pengkinian database profile nasabah cabang.

4. Memastikan rancangan keputusan manajemen di bidang penyediaan

dana tidak melanggar prinsip kehati-hatian, perundang-undangan

dan ketentuan yang berlaku.

5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan prinsip

mengenal nasabah (Know Your Customer).

T. Peran & Tanggung Jawab Divisi International Operations (DIO)



2. Berkaitan dengan penyelesaian transaksi :

2.1. Melakukan penilaian terhadap tahapan dalam proses

penyelesaian transaksi, khususnya mengenai batas akhir

perintah pembayaran, batas akhir penerimaan dan waktu

pencatatan pembayaran dana.


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 39/43

2.2. Menyusun suatu prosedur pemantauan penyelesaian

transaksi baru atau apabila terdapat transaksi yang belum

diselesaikan pembayarannya.

2.3. Menyusun prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan

oleh adanya kondisi likuiditas Bank yang memburuk.

2.4. Melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu sesuai

dengan prosedur yang ditetapkan dan memantau transaksi

tersebut secara konsisten.

3. Berkaitan dengan Pengendalian Risiko Pasar :

3.1. Mengendalikan risiko dan tanggung jawab manajemen

operasional atas posisi yang dikelola hingga jatuh waktu

(banking book), antara lain meliputi :

a. Rekonsiliasi posisi yang dikelola dan mencatatnya dalam

sistem informasi manajemen.

b. Pengendalian terhadap akurasi laba rugi dan kepatuhan

pada ketentuan dan standar akunting yang berlaku,

terutama pengakuan diskon, pembukuan premium dan

pengakuan secara akrual dari kupon.

c. Klasifikasi dan pembentukan provisi yang tepat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3.2. Mengelola dan memantau surat berharga dan obligasi yang

terdaftar atau diperdagangkan di Pasar Modal dan

membandingkan hasil (yield) dari posisi surat berharga Bank

dengan Obligasi Pemerintah yang bertujuan untuk memantau

selisih bunga dari surat berharga / obligasi tersebut.

3.3. Membentuk provisi dalam perspektif kehati-hatian apabila

hasil analisis dan sentimen pasar mengenai kondisi dan


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 40/43

prospek penerbit surat berharga dan obligasi menunjukan

kesimpulan bahwa kegagalan penerbit semakin meningkat.

3.4. Apabila kemungkinan terjadi kegagalan memelihara eksposur

risiko suku bunga teridentifikasi semakin meningkat harus:

a. Menghentikan pengakuan diskon.

b. Menerapkan pemantauan secara ketat terhadap surat

berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan

yang diperlukan untuk mengurangi kerugian.

3.5. Untuk surat berharga dan obligasi yang tidak terdaftar atau

diperdagangkan di pasar, melakukan kajian secara berkala

terhadap kondisi, kredibilitas dan kemampuan membayar

kembali penerbit surat berharga dan obligasi. Review

dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis laporan

keuangan, proyeksi arus kas dan seluruh dokumen yang

relevan tentang penerbit. Review secara berkala terhadap

surat berharga dan obligasi tersebut harus didokumentasikan

dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

3.6 Melakukan rekonsiliasi terhadap posisi yang dikelola secara

harian maupun hingga jatuh waktu (trading and banking book)

dan dicatat dalam sistem informasi manajemen.

4. Berkaitan dengan Manajemen Risiko Kredit di Financial Institution

Risk dan aktivitas investasi, memperhatikan kondisi keuangan

counterparty, rating, karakteristik, instrumen, jenis transaksi yang

dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat

mempengaruhi risiko kredit.

5. Berkaitan dengan Inventarisasi Aktiva dan Kustodian :

5.1. Memelihara data akuntansi dan rincian aktiva Bank yang

dipelihara / dititipkan pada bank kustodian;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 41/43

5.2. Memperoleh informasi yang memadai mengenai keaslian

penyimpanan / penitipan aktiva dalam rangka memastikan

bahwa asset yang dititipkan tidak memiliki permasalahan

hukum; dan

5.3. Melakukan pengecekan secara berkala antara data aktiva

yang dititipkan dengan perjanjian / kontraknya.

U. Peran Dan Tanggung Jawab Corporate Secretary (CSE)

1. Memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat dan

stakeholders Bank lainnya dalam rangka mengendalikan risiko

reputasi.

2. Mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat

meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara

melakukan komunikasi dengan nasabah atau counterparty secara

berkesinambungan dan melakukan perundingan bilateral dengan

nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum dengan

segera.

3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti

penggunaan outsourcing dalam rangka mengendalikan risiko

reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas

penggunaan outsourcing tersebut.

V. Peran dan Tanggung jawab Komite Audit

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan

pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka

menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses

pelaporan keuangan, meliputi :

1.1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 42/43

1.2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik

dengan standar audit yang berlaku;

1.3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi

yang berlaku;

1.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan

Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil

pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi

kepada dewan Komisaris.

1.5. Data kepatuhan dan penyimpangan kepatuhan.

2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan

kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

W. Peran dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan

manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

2. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite

Manajemen Risiko dan Biro Manajemen Risiko, guna memberikan

rekomendasi kepada dewan Komisaris.

X. Peran dan Tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan

1.2. Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris

mengenai:

o kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan

Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham;

o kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan

pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan

kepada Direksi;


BMR-2004 (Rev.4-07/2013) V - 43/43

2. Terkait dengan kebijakan nominasi :

2.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem

serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota

dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

2.2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan

Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

2.3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang

akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko kepada Dewan Komisaris.

BMR-2004 (Rev.4-07/2013)

Lampiran 1 – Risk Appetite dan Risk Tolerance

Kriteria - kriteria kuantitatif (Quantitative Statements) yang dinyatakan sebagai Risk Appetite

Bank.

No Metrics Risk Appetite Statement Pertimbangan

Quantitative Statement

1

Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Target CAR Ratio minimum 14%

Regulatory capital minimum 8% plus indicative add-on penerapan Pilar 2.

Adanya conservation buffer pada penerapan modal Basel III.

2

Target Tier-1 Capital Ratio minimum 7%

Batasan minimum regulasi untuk Tier-1 Capital dibandingkan dengan ATMR 5%.

Mempertimbangkan penerapan Modal Basel III.

3

Sustainability of Earnings

Minimum NIM Ratio 4% Bentuk perwujudan dalam

pencapaian visi dan misi Bank.


4 Target ROA Ratio > 1.5%

5 Minimum Earnings Asset/Total Asset Ratio 90%

6

Asset Quality

Target NPL Gross < 5% Minimum regulatory NPL ratio (gross) 5%.

7 Rating Surat Berharga minimum Investment Grade

8 Eksposur Trading Net Open Position

Target NOP < 15% Minimum regulatory NOP ratio 20%.

9

Kecukupan Likuiditas

Target LDR Ratio 78% - 95% Batas bawah ketentuan BI = 78%

10

Target perbandingan 50 Deposan Inti / Total DPK < 15%

Menjaga kestabilan likuiditas untuk kelangsungan usaha Bank secara sehat.

11 Efficiency Usaha

Target Cost / Income Ratio < 50%


BMR-2004 (Rev.4-07/2013)

Lampiran 1 – Risk Appetite dan Risk Tolerance

Kriteria - kriteria kuantitatif (Quantitative Statements) yang dinyatakan sebagai Risk Tolerance

Bank.

No Quantitative Risk Appetite Risk Tolerance

1 Target CAR Ratio minimum at least 14% 14%

2 Target Tier - 1 Capital Ratio minimum at least 7% 6% - 7%

3 Minimum NIM Ratio 4% 3,5% - 4%

4 Target ROA Ratio > 1,5% 1,5%

5 Minimum Earnings Asset / Total Asset Ratio 90% 70% - 80%

6 Target NPL Gross < 5% 5%

7 Target NOP < 15% 15%

8 Target LDR Ratio 78% - 95% ≤ 100%

9 Target perbandingan 50 Deposan Inti / Total DPK < 15% 15% - 17,5%

10 Target Cost / Income Ratio < 50% 50% - 55%

kebijakan umum manajemen risiko (revisi iv) · kebijakan umum manajemen risiko (revisi iv) 2013 ....

Documents