Jawaban Soal No. 1

Rumusan dengan Pancasila1. Kebangsaan Indonesia2. Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan3. Mufakat,-atau demokrasi4. Kesejahteraan sosial5. kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya

Rumusan dengan Piagam JakartaUsulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".Rumusan kalimat“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Alternatif pembacaanAlternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan,

[A] dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar[:][A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,[A.2] persatuan Indonesia, dan[A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[;]serta[B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya

2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan populerVersi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban Soal No. 2

Jawaban Soal No. 3Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan IndonesiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Dokuritsu Junbi

Chōsakai jp:独立準備調査会) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan

balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek

poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda[1], terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI[sunting]Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal

Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewaadalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).

Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :Sidang resmi pertama[sunting]

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal29 Mei-1 Juni 1945Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda" di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutanGedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas

bentuk negara Indonesia, filsafat negara "IndonesiaMerdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara KesatuanRepublik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.

2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.

3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Pancasila", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juniditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "Panitia Sembilan" dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua[sunting]

Naskah Asli "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945 Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah "Panitia Sembilan" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini adalah sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno (ketua)2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)8. Haji Agus Salim (anggota)9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "Islam"), maka pada tanggal 22 Juni 1945 "Panitia Sembilan" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "Gentlement Agreement". Setelah itu sebagai ketua "Panitia Sembilan", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "Indonesia Merdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,3. Persatuan Indonesia,4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan,5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan "Pembukaan (bahasa Belanda: "Preambule") Undang-Undang Dasar 1945", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).Sidang resmi kedua[sunting]

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan PanitiaEkonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)6. Haji Agus Salim (anggota)7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai

"Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi : Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-

Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayahSerawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI[sunting]

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 . Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asalKalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman

Wedyodiningrat ke "Kota Ho Chi Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat deltaSungai Mekong.Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negaraIndonesia baru.Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada "PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ir. Soekarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik olehMohamad Ibnu Sayuti Melik dan telah ditandatangani olehSoekarno-HattaSementara itu dalam sidang "PPKI" pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya "tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "pembukaan (bahasa Belanda: "preambule") dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945", yang saat ini biasa disebut dengan hanya UUD '45 adalah :

Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”.

Kedua, anak kalimat "Piagam Jakarta" yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”.

Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

"PPKI" sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap "PPKI" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota "PPKI" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "PPKI" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.Rujukan[sunting]Catatan kaki

1. ^ Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI berfungsi dan berperan secara ex officio:a. Sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat Indonesiab. Sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan UUD Negarac. Sebagai lembaga yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan wakil presidend. Sebagai lembaga pendiri negara Republik Indonesiae. Sebagai lembaga tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.Lihat:- Yunarti, Dorothea Rini (2003). BPUPKI, PPKI, proklamasi kemerdekaan RI. University of Michigan Press. ISBN 9797090779, 9789797090777 Check|isbn= value (help).- Amini, Aisyah (2004). Pasang surut peran DPR-MPR, 1945-2004. University of Michigan Press.ISBN 9799825245, 9789799825247 Check |isbn=value (help).

Daftar pustaka Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta

Times. Jakarta. Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No

Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.

Jawaban Soal No. 4

Panitia Persiapan Kemerdekaan IndonesiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, sebelumnya telah

berdiriBPUPKI namun karena dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan,

maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI)

( ja:独立準備委員会 ,Dokuritsu Junbi Iinkai atau Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7

Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Badan ini merupakan badan yang dibentuk

sebelum MPR dibentuk.[1].

KeanggotaanArtikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar anggota BPUPKI-PPKI

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2

orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1

orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut[2] [3]:

1. Ir. Soekarno (Ketua)

2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)

4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)

5. R. P. Soeroso (Anggota)

6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)

7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)

8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)

9. Otto Iskandardinata (Anggota)

10.Abdoel Kadir (Anggota)

11.Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)

12.Pangeran Poerbojo (Anggota)

13.Dr. Mohammad Amir (Anggota)

14.Mr. Abdul Maghfar (Anggota)

15.Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)

16.Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)[4]

17.Andi Pangerang (Anggota)

18.A.H. Hamidan (Anggota)

19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)

20.Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)

21.Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu[5] :

1. Achmad Soebardjo (Penasehat)

2. Sajoeti Melik (Anggota)

3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)

4. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)

5. Kasman Singodimedjo (Anggota)

6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

PersidanganTanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman

Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut,

PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak

dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat16

Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok[6].

Sidang 18 Agustus 1945[sunting]

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di bekas Gedung Road

van Indie di Jalan Pejambon –Jakarta

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:

1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.

2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Menurut kemanusiaan yang adil dan

beradab diganti menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab.

4. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan

beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden dan Wakil Presidan dilakukan dengan aklamasi atas usul dari Otto

Iskandardinata dan mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil

presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI.

Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya MPR dan DPR

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Komite Nasional Indonesia Pusat

Sidang 19 Agustus 1945

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.[8]

Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara

Membentuk Pemerintahan Daerah

Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.

No. Provinsi Nama Gubernur No. Provinsi Nama Gubernur

1 Sumatera

Mr. Teuku Muhammad Hasan

5Sunda Kecil

I Gusti Ketut Pudja

2 Jawa Barat

Mas Sutardjo Kertohadikusumo

6 Maluku

Mr. Johannes Latuharhary

3Jawa

Tengah

Raden Pandji Soeroso

7 Sulawesi

Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi

4 Jawa Timur

R. M. T. Ario Soerjo

8 Borneo

Ir. H. Pangeran Muhammad Noor

Sidang 22 Agustus 1945

Membentuk Komite Nasional Indonesia

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Komite Nasional Indonesia Pusat

Membentuk Partai Nasional Indonesia

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Partai Nasional Indonesia

Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan

tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho,

Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Notes1. ^ http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2145}

2. ^ http://inzpirasikuw.blogspot.com/2010/07/pembentukan-dokuritsu-zyunbi-inkai.html

3. ^ http://ngada.org/ppki1-1945.htm

4. ^ https://laniratulangi.wordpress.com/2011/08/16/sam-ratulangie-di-panitia-persiapan-

kemerdekaan-indonesia/

5. ^ http://wikandatu.blogspot.com/2009/08/ppki-panitia-persiapan-kemerdekaan.html}

6. ^ http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=21624

7. ^ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33

8. ^ http://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/

Referensi

1. ^ http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2145}

2. ^ http://inzpirasikuw.blogspot.com/2010/07/pembentukan-dokuritsu-zyunbi-inkai.html

3. ^ http://ngada.org/ppki1-1945.htm

4. ^ https://laniratulangi.wordpress.com/2011/08/16/sam-ratulangie-di-panitia-persiapan-

kemerdekaan-indonesia/

5. ^ http://wikandatu.blogspot.com/2009/08/ppki-panitia-persiapan-kemerdekaan.html}

6. ^ http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=21624

7. ^ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33

8. ^ http://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/

Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.

Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei.

Ryukeishosha. Tokyo.

Jawaban Soal No. 5

1.    Dr. Sutomo, Pendiri Boedi Oetomo

Lahir di Nganjuk, 30 Juli 1888, dari keluarga Raden Suwaji, seorang priyayi pegawai pangrehpraja yang berkecukupan dan berpikiranmodern. Sutomo masuk STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) pada 1903.Lalu, ia bersama beberapa mahasiswa mendirikan organisasi Budi Utomo, pada 1908, yang dianggap sebagai tonggak pergerakan bangsa. Tahun 1930, Sutomo mendirikan Partai Bangsa Indonesia, dan berlanjut pada 1935 mendirikan Parindra (Partai Indonesia Raya) yang menjadi wadah perjuangannya merintis kemerdekaan.

2.    KH. Samanhudi, Pedagang Sekaligus Pejuang 

Lahir di Lawayen, Solo pada 1868, dari keluarga pedagang. Pada 1905, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), organisasi nasional yang menentang Belanda dan memperjuangkan martabat pedagang pribumi. SDI kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912, dan pada konggres tahun 1913, KH Samanhudi terpilih menjadi ketua. Terlibat dalam gejolak politik pasca-kemerdekaan dengan mendirikan organisasi Barisan Pemberontak Indonesia yang melawan Belanda NICA, dan laskar rakyat bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap.

3.    HOS. Cokroaminoto, Pendiri Sarekat Islam 

Lahir di Ponorogo pada 1882 dari keluarga R. M. Cokroamiseno, seorang pegawai pemerintahan yang pernah menjabat bupati. Menamatkan sekolah di Oplayding School Foor Inladishe Ambegtenaren (OSVIA), Magelang, dan sempat menjadi pegawai sebelum memutuskan keluar dan aktif dalam pergerakan nasional melawan Belanda.Sepak terjang politiknya sangat menonjol pada era 1912, di mana ia mendirikan SDI yang kelak berubah menjadi SI. Kata mutiaranya yang termasyhur: “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.”

4.    H. Agus Salim, The Grand Old Man

Lahir di Sumatera, 8 Oktober 1884 dengan nama Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Ayahnya, Angku Sutan Mohammad Salim, adalah seorang kepala jaksa di Pengadilan Tinggi Riau. Sepak terjang politiknya cukup meresahkan Belanda sejak ia bergabung di koran Harian Neratja pada 1915, dan masuk organisasi Sarekat Islam. Namanya meroket diera 1946-1950, dan mendapat julukan Orang Tua Besar (The Grand Old Man).

5.    Abdul Muis, Sang Pahlawan Pena

Lahir di Bukit Tinggi, 3 Juli 1883, Abdul Muis adalah pejuang rakyat dengan senjata pena yang tajam menusuk tirani Belanda. Dengan pena pula ia mengobarkan semangat perlawanan dan memperjuangkan kemerdekaan.

Menempuh pendidikan dokter di STOVIA, Batavia, ia memutuskan berhenti dan aktif menulis di koran De Express.Ia bergabung dengan Sarekat Islam, sebelum mendirikan Komite Bumiputera bersama tokoh pergerakan nasional lainnya untuk melawan Belanda. Ia juga menulis buku sastra berjudul Salah Asuhan.6.    RM. Suwardi Suryaningrat, Pendiri Taman Siswa

Lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889, lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Ia seorang aktivis pergerakan nasional dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi, salah satunya dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyannya yang terkenal adalah: “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” 

7.    Dr Cipto Mangunkusumo, Pendiri Indische Partij

Lahir di Ambarawa, 1886, adalah tokoh pendiri Indische Partij, dan dikenal sebagai  Tiga Serangkai bersama Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Cipto aktif menulis di koran De Locomotief sejak 1907. Tulisannya banyak mengkritik Belanda maupun budaya feodal para priyayi. Sebelum mendirikan Indische Partij bersama Tiga Serangkai, Cipto aktif dalam pergerakan Budi Utomo. Namun, karena perbedaan visi dan Cipto merasa Budi Utomo kurang mewakili aspirasi politiknya, maka ia mengundurkan diri dari kepengurusan dan bahkan keluar. Cipto terlibat dalam aksi Komite Bumi Putera melawan Belanda, berbuntut penangkapan terhadap Tiga Serangkai oleh pemerintah Belanda. Selama masa pembuangan, mereka tetap mengobarkan perlawanan lewat tulisan. 

8. Ernest François Eugène Douwes Dekker

Tokoh ini masih juga berdarah Indonesia. Namun tidak sepenuhnya. Tetapi keberadaanya bagi Indonesia sangat bermakna. Beliau mendirikan Nationale Indische Partij pada tahun 1912, Nationale Indische Partij merupakan sebuah partai politik. Menilai Budi Utomo terbatas pada bidang kebudayaan saja, maka Douwes Dekker mendirikan sebuah partai politik. Ernest François Eugène Douwes Dekker masih terhitung saudara dengan pengarang buku Max Haveelar, Eduard Douwes Dekker. Douwes Dekker sendiri yang tidak sepenuhnya berdarah Indonesia, namun ia dengan segenap jiwa dan raga berjuang untuk pergerakan nasional Indonesia. National Indische Partij pun aktif dalam berbagai organisasi internasional, seperti Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan, serta Liga Demokrasi Internasional untuk menarik perhatian dunia internasional. Douwes Dekker mencurahkan pikiran dan tenaganya demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

9. Soekarno

Sejujurnya bukan tokoh kebangkitan nasional, tapi bagi gw, beliau berjasa besar dalam kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional bukan saja pada masa berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional, namun hingga saat ini juga. Soekarno berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Perjuangannya menjelang detik-detik proklamasi tidak dapat dilupakan. Aktif dalam organisasi PUTRA yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia pun tidak dapat dilupakan. Walaupun setelah kemerdekaan, pada masa demokrasi terpimpin ia bertindak bagaikan diktator, semua jasanya tak dapat dilupa. Pada saat agresi militer I ketika Indonesia terdesak, beliau memerintahkan Syafrudin Prawiranegara untuk melanjutkan perjuangan Indonesia dengan mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Walaupun dengan risiko ditangkap oleh Belanda karena kondisi Yogyakarta pada saat itu masih sangat rawan. Inilah semangat perjuangan yang harus dimiliki segenap bangsa.

10. Mohammad Hatta

Beliau turut aktif dalam beberapa organisasi pergerakan. Beberapa kali ditangkap oleh Belanda tidak memupuskan semangat perjuangannya. Beberapa organisasi seperti Indische Vereeniging dan Club Pendidikan Nasional Indonesia pernah ia geluti. Perannya sebagai Bapak Proklamator menjadi faktor utama yang membuat dirinya dikenal oleh khalayak ramai. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, beliau diangkat menjadi wakil presiden Republik Indonesia dan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.