implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 …€¦ · implementasi undang-undang nomor 23...

24
2015 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DR. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 2015

    IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

    TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    DR. KURNIASIH, SH, M.SiDIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I

    DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

    KEMENTERIAN DALAM NEGERI

  • ARTICLE 1 Const. 1945 INDONESIA IS A UNITARY STATE

    ARTICLE 18 Const. 1945NKRI DIVIDED INTO PROVINCIAL REGIONS AND AREAS OF THE PROVINCE IS DIVIDED INTO REGENCY AND CITY, WHICH EACH PROVINCE, REGENCY, AND THE CITY HAS ORGANIZED LOCAL GOVERNMENT LEGISLATION

    2

    N K R I

    Province : 34

    Regency : 415

    City : 93

    WITH LARGE AND SMALL ISLANDS WITH

    DIVERSITY AND POPULATION CULTURE

    AND CUSTOMS, RELIGION AND NATURAL

    RESOURCES AND THE WEALTHS

    Considering Law No. 23/2014 on Local Government

    542 Autonomous Regions

  • 4

    Tujuan NasionalTujuan Terbentuknya Negara: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah

    Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia

    Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden

    Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)

    Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945

    - NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota.- Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan- Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD

    dipilih melalui Pemilu- Menjalankan Urusan Pemerintahan- Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan- Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya

    dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang.- Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan

    daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang

    KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Otonomi Daerah

    Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

    kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI

    TujuanDemokrasi

    Kesejahteraan

    Memposisikan Pemda sbg instrumen pendidikan politik

    di tingkat lokal, yg akan menyumbang thdp pendidikan

    politik nasional demi terwujudnya civil society.

    Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien

    dan ekonomis untuk masyarakat lokal.

    Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

    masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta

    peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan

    suatu daerah dalam sistem NKRI

    Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945

    Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak ataspenghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial

    Gub, Bup, Walkot dipilih scr demokrasi (Langsung)

    DPRD dipilih melalui Pemilu

    Pemerintahan Daerah

    Pemerintah Daerah DPRD

    DPRD & KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan

    Pemda yg diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan

    Pemerintahan Daerah & merupakan mitra sejajar dlm

    menjalankan fungsinya

    Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi

    Desentralisasi

  • UU 22 Tahun 1999

    UU 32 Tahun 2004

    UU 5 Tahun 1974

    UU 18 Tahun 1965

    Penpres 6 Tahun 1959

    UU 1 Tahun 1957

    UU 22 Tahun 1948

    UU 1 Tahun 1945

    DW Tahun 1903

    Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

    UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

    2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

    memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 memuat

    pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak

    warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan

    inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah

    *UU ttg Kebijakan Pilkada: UU 8/2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1

    Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan

    Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

  • N

    K

    R

    I

    6

    8

    (30,7%)

    181

    (77,3%)34

    (57,6%)1.614

    (29,4%)

    2.477

    (41,7%)14.254

    (23,8%)

    Perbandingan Jumlah Daerah Otonom

    Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan

    Sesudah Desentralisasi 1999

    Luas Wilayah

    1.913.578,68 km2

    Jumlah Penduduk

    251.857.940 Jiwa

    Data Berdasarkan Permendagri

    39 Tahun 2015

  • KEKUASAAN PEMERINTAHAN

    Pasal 5

    Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.

    Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahantertentu.

    2

    Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

    1

    3

    4

  • HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    Pasal 6

    Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

    Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

    Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

    1

    2

    Pasal 7

  • HUBUNGAN KERJA KDH DAN DPRD

    o Hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas mitra sejajar dancheck balance

    o Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk:a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemda;d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala;

    o Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepaladaerah kepada DPRD tidak dapat digunakan sebagai sarana pemberhentiankepala daerah

    9

    PASAL 207 UU 23/2014

  • KONKURENABSOLUT

    1. PERTAHANAN2. KEAMANAN3. AGAMA4. YUSTISI5. POLITIK LUAR

    NEGERI6. MONETER &

    FISKAL

    PILIHANWAJIB

    PELAYANAN DASAR

    NON PELAYANAN

    DASAR

    S P M

    KLAS IF IKAS I URUSAN PEMER INTAHAN

    URUSAN PEMERINTAHAN

    UMUM

    Prinsip

    - Dapat dilaksanakan sendiri

    - Dapat didekonsentrasikan kpd

    instansi vertikal/ gub. sbg wakil

    Pemerintah Pusat

    - Tdk dpt ditugas

    pembantuankan kpd drh

    otonom, karena tdk ada

    perangkat drh yg melaks.

    - Dibiayai dari APBN

    - Pembentukan instansi vertikal

    di drh tdk memerlukan

    persetujuan gub sbg wkl

    Pemerintah Pusat.

    Prinsip Ur. Konkuren yg menjadi

    kewenangan daerah:

    - Asas Pelaksanaan:

    Urusan Pemerintahan menjadi

    kewenangan daerah dilaksanakan

    berdasarkan asas otonomi

    - Anggaran: APBD

    - Hak Daerah :

    Mengatur & mengurus urusan yg sdh

    diserahkan kpd drh sesuai dgn aspirasi

    masyarakat setempat & kondisi daerah

    dalam prinsip NKRI dengan berpedoman

    pada NSPK

    Prinsip:

    - Urusan Pemerintahan yang

    merupakan kewenangan Presiden

    sebagai kepala pemerintahan

    yang pelaksanaannya di daerah

    dilaksanakan oleh gubernur,

    bupati/walikota di wilayahnya.

    - Anggaran: dibiayai dari APBN.

    - Pelaksana :

    Di drh dilaks o/ gubernur, bupati

    dan walikota sebagai wakil

    pemerintah pusat dibantu oleh

    instansi vertikal.

    Camat melaksanakan

    pelimpahan urusan pemerintahan

    umum yang dilaksankan

    bupati/walikota di tingkat

    kecamatan

    - Pertanggungjawaban

    Gub bertanggung jawab kpd

    Presiden melalui Mendagri &

    Bupati/Walikota betanggung

    jawab kpd Mendagri melalui

    Gubernur sbg Wakil Pemerintah

    Pusat.

  • WAJIB

    PELAYANAN DASAR

    NON PELAYANAYAN DASAR

    S P M

    PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

    PILIHAN

    1. Pendidikan;

    2. Kesehatan;

    3. PU & tt ruang;

    4. Perumahan & kwsn

    permukiman

    5. Tramtibum & linmas

    6. sosial

    Tenaga Kerja,

    Pemberdayaan Perempuan

    & Pelindungan Anak,

    Pangan, Pertanahan, LH,

    Adminduk & Capil, PMD,

    pengendalian pddk &KB,

    perhubungan, Kominfo,

    Koperasi, Usaha Kecil &

    Menengah, Penanaman

    Modal, Kepemudaan &

    Olahraga, Statistik,

    Persandian, Kebudayaan,

    Perpustakaan danKearsipan

    1. Kelautan &

    Perikanan

    2. Pariwisata

    3. Pertanian

    4. Kehutanan

    5. ESDM

    6. Perdagangan

    7. Perindustrian8. Transmigrasi

    Dibagi berdasarkan prinsip

    Eksternalitas, Akuntabilitas

    dan Efisiensi dan Kepentingan

    Strategis Nasional

    Urusan yang mempunyai dampak ekologis

    yang serius hanya diotonomikan sampai ke

    daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan

    pertambangan) sehingga relatif mudah

    dikendalikan.

  • 12

    URUSAN KEHUTANAN Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

    PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN, KELAUTAN, SERTA

    ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIBAGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    PROVINSI.

  • PEMETAAN URUSAN PILIHAN

    PASAL 24 AYAT 4

    TUJUAN

    Dilakukan untuk menentukan

    Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan

    DASAR

    1. Potensi

    2. Proyeksi Penyerapan Tenaga

    Kerja

    3. Pemanfaatan Lahan

    Digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

    kewenangan Daerah

  • PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

    - Melakukan pemetaan urusan wajib non

    pelayanan dasar dan urusan pilihan yg

    diprioritaskan oleh setiap provinsi dan

    kab/kota dikoordinasikan oleh Mendagri

    - Ditetapkan dengan Permen setelah

    mendapat rekomendasi Mendagri

    KEMENTERIAN/LPNK & PEMDA

    Dasar untuk pembinaan pusatkpd daerah dalam pelaksanaan urusan wajib non yandas dan

    urusan pilihan secara nasional

    Digunakan oleh daerah untuk

    penetapan kelembagaan,

    perencanaan dan

    penganggaran

    Pembinaan kepada daerah

    dikoordinasikan oleh Mendagri

    Sinergitas Pembangunan

    Pusat dan Daerah

    Mencapai Tujuan Nasional`

  • KEPALA DAERAH

    KEDUDUKAN GUBERNUR

    WAKIL PEMERINTAH PUSAT

    Memimpin

    pelaksanaan urusan

    pemerintahan yang

    mjd kewenangan

    daerah provinsi

    (dibiayai dari APBD)

    melaksanakan tugas

    pembantuan dari

    Pemerintah Pusat(dibiayai APBD)

    Melaksanakan pembinaan

    dan pengawasan

    penyelenggaraan

    pemerintahan daerah

    kabupaten/kota dan tugas

    lain (Pasal 91)

    Melaksanakan tugas dan

    wewenang lain selain yangdiatur dalam Pasal 91

    Membentuk perda

    Dibantu perangkat daerah

    Tidak membentuk perda

    Dibantu perangkat gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat

    Dibiayai APBN

    Pelaksana

    urusan

    pemerintahanumum (APBN)

    15

    Tidak membentuk perda

    Dibantu instansi

    vertikal (kesbangpol

    kemendagri)

    Dibiayai APBN

  • FORKOPIMDA (PASAL 26 )

    Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur, bupati

    dan walikota adalah perpanjangan tangan Presiden di wilayahnyamasing-masing.

    1. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur, Bupati/Walikotadibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

    2. Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Forkopimda.

    3. Anggota Fokopimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinansatuan teritorial TNI dan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

    4. Di kecamatan dibentuk forum pimpinan kecamatan yang diketua oleh Camatdengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan teritorial TNI di Kecamatan.

    5. Rapat Fokopimda dapat mengundang instansi vertikal yang lain sesuai dengankebutuhan.

    16

  • PENYELENGGARAAN URUSAN

    PENYELENGARAAN URUSAN MELIPUTI URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ABSOLUT,

    KONKUREN & PEMERINTAHAN UMUM.

    PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

    SEBELUM DITETAPKAN MENJADI DOB, TERLEBIH DAHULU HARUS MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN

    DAERAH PERSIAPAN

    DAMPAK EKOLOGIS (Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

    kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya

    mineral )

    PENGATURAN SANKSI BAGI KDH/WKDH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI

    DAERAH

    ISU STRATEGIS UU 23/2014 TTG PEMDA

    17

    TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATAS-BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA

    MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.

    SANKSI BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERUPA TEGURAN TERTULIS, TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN, MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN

    KHUSUS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN TETAP

  • PERANGKAT DAERAH

    18

    DIBENTUK TIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAH SESUAI

    DENGAN BESARANNYA AGAR TERBENTUK PERANGKAT DAERAH

    YANG EFEKTIF DAN EFISIEN/SESUAI BEBAN KERJA.

    PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUS DIDASARKAN PADA

    URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DRH DGN

    MEMPER-HATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN DRH (RIGHT

    SIZING)

    KELURAHAN SELAKU PERANGKAT KECAMATAN PEMDA KAB/KOTA

    MENGALOKASIKAN ANGGARAN DLM APBD KAB/KOTA UNTUK

    PEMBANGUNAN SARPRAS & PEMBERDAYAAN MASY. DI

    KELURAHAN

    PEREKONOMIAN DAERAHDAERAH DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK

    DAERAH (BUMD) TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN

    KEMANFAATAN EKONOMIS BAGI MASYARAKAT

    PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN

    MEKANISME FORMULA DAU YANG MENJADIKANWILAYAH LAUTNYA SEBAGAI VARIABEL DLMPENGHITUNGAN DAU & MELALUI FORMULASI DAK YGMENGAKOMODASI KEBUTUHAN DRH PROV. YGBERCIRI KEPULAUAN.

    PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGALOKASIKAN DANAPERCEPATAN DI LUAR DANA ALOKASI UMUM DANDANA ALOKASI KHUSUS

  • PELAYANAN PUBLIK

    Daerah WAJIB MENYELENGGARAKANPELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGANSTANDAR PELAYANAN MINIMAL

    MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

    MASYARAKAT

    WAJIB MENGUMUMKAN SELURUH INFORMASI

    PENGADUAN ATAS PELAYANAN

    PUBLIK DISAMPAIKAN MASY. PADA

    OMBUDSMAN, PEMDA DAN DPRD

    DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN

  • KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkan standarpelayanan;

    Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis danprosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudahpelayanan kepada masyarakat;

    KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unitPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pelayanan publik;

    Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayanan publikyang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaranterhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerahsehingga menghambat rakyat untuk memperoleh pelayanan.

    20

    UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 LEBIH MENGEDEPANKAN

    PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT

  • I N O V AS I DAE RAH

    Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,Pemda dapat melakukan inovasi yang inisiatifnya dapat berasal dari KepalaDaerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dananggota masyarakat.

    1. PENINGKATAN EFISIENSI;

    2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS;

    3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN;

    4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;

    5. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM;

    6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN

    7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.

    PRINSIP-PRINSIP

    DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG

    TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH

    DAERAH DAN INOVASI TERSEBUT TIDAK

    MENCAPAI SASARAN YANG TELAH

    DITETAPKAN, APARATUR SIPIL NEGARA

    TIDAK DAPAT DIPIDANA.

    PERLINDUNGAN

    Kepala Daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepadaMenteri Dalam Negeri yg paling sedikit melaporkan cara melakukan inovasi,dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang dicapai. 21

  • Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan

    perundang-undangan yang berkaitan secara langsung

    dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan

    pengaturannya pada UU ini

  • Undang-Undang ini mulai berlaku pada

    tanggal diundangkan.

  • TERIMA KASIH

    KEMENTERIAN DALAM NEGERI