141991566 merger dan akuisisi

55
Merger dan akuisisi merupakan salah satu penyelamatan Bank saat bank mengalami “kebangkrutan” sebelum melakukan likuidasi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang di-merger dengan begitu perusahaan yang me-merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598). Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi (Harianto dan Sudomo, 2001, p.640). Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada. (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598). Jenis-jenis Merger dan Akusisi Menurut Damodaran 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu : a. Merger Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya,

Upload: jack-wolshere

Post on 22-Oct-2015

207 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Merger Dan Akuisisi

TRANSCRIPT

Page 1: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Merger dan akuisisi  merupakan salah satu penyelamatan Bank saat bank mengalami

“kebangkrutan” sebelum melakukan likuidasi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan

menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua assets dan

liabilities perusahaan yang di-merger dengan begitu perusahaan yang me-merger memiliki

paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang

sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey,

Myers, & Marcus, 1999, p.598). Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari

suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan

melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset

maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan

kehilangan/berhenti beroperasi (Harianto dan Sudomo, 2001, p.640).

Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau

aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada. (Brealey, Myers, & Marcus, 1999,

p.598).

Jenis-jenis Merger dan Akusisi

Menurut Damodaran 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan

beberapa cara, yaitu :

a.      Merger

Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para

pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50%

shareholder dari target firm dan bidding firm. Pada akhirnya target firm akan menghilang

(dengan atau tanpa proses likuidasi) dan menjadi bagian dari bidding firm.

b.      Konsolidasi

Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua

belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini.

c. Tender offer

Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa

persetujuan manajemen target firm, dan disebut tender offer karena merupakan hostile

takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran.

Page 2: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil

mengambil alih kontrol target firm.

d. Acquisistion of assets

Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target

firm. (p.835). Pembagian akuisisi tersebut berbeda menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe

2002. Menurut mereka hanya ada tiga cara untuk melakukan akuisisi, yaitu :

a.      Merger atau konsolidasi

            Merger adalah bergabungnya perusahaan dengan perusahaan lain. Bidding firm tetap

berdiri dengan identitas dan namanya, dan memperoleh semua aset dan kewajiban milik

target firm. Setelah merger target firm berhenti untuk menjadi bagian dari bidding firm.

Konsolidasi sama dengan merger kecuali terbentuknya perusahaan baru. Kedua perusahaan

sama-sama menghilangkan keberadaan perusahaan secara hukum dan menjadi bagian dari

perusahaan baru itu, dan antara perusahaan yang di-merger atau yang me-merger tidak

dibedakan.

b.      Acquisition of stock

            Akuisisi dapat juga dilakukan dengan cara membeli voting stock perusahaan, dapat

dengan cara membeli sacara tunai, saham, atau surat berharga lain. Acquisition of stock dapat

dilakukan dengan mengajukan penawaran dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain,

dan pada beberapa kasus, penawaran diberikan langsung kepada pemilik perusahaan yang

menjual. Hal ini dapat disesuaikan dengan melakukan tender offer. Tender offer adalah

penawaran kepada publik untuk membeli saham target firm, diajukan dari sebuah perusahaan

langsung kepada pemilik perusahaan lain.

c.       Acquisition of assets

            Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Pada

jenis ini, dibutuhkan suara pemegang saham target firm sehingga tidak terdapat halangan dari

pemegang saham minoritas, seperti yang terdapat pada acquisition of stock (p.817-818).

Sedangkan berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger atau akuisisi dapat

dibedakan :

Page 3: 141991566 Merger Dan Akuisisi

·         Horizontal merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang

industri yang sama bergabung.

·         Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau

customernya.

·         Congeneric merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam

garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya adalah perusahaan

dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama.

·         Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan

merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi resiko. (Gitman, 2003, p.717).

Alasan-alasan Melakukan Merger dan Akuisisi

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun

akuisisi, yaitu:

a. Pertumbuhan atau diversifikasi

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun

diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki

resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi,

maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.

b. Sinergi

Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (economies of

scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan

pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger.

Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang

sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

c. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi

dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut

menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga

menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal

ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi

Page 4: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada

manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan

manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat

menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.

e. Pertimbangan pajak

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai

kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan

akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak.

Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah

pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi.

Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan

dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik.

f. Meningkatkan likuiditas pemilik

Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar.

Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah

diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

g. Melindungi diri dari pengambilalihan

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak

bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya

dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk

ditanggung oleh bidding firm yang berminat (Gitman, 2003, p.714-716).

·         Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi

Kelebihan Merger

Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilalihan

yang lain (Harianto dan Sudomo, 2001, p.641).

Kekurangan Merger

Dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan

dari para pemegang saham masing-masing perusahaan,sedangkan untuk mendapatkan

persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. (Harianto dan Sudomo, 2001, p.642)

Page 5: 141991566 Merger Dan Akuisisi

·         Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi

Kelebihan Akuisisi

Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:

a.       Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham

sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran Bidding firm, mereka dapat menahan

sahamnya dan tidak menjual kepada pihak Bidding firm.

b.       Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan

pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak

diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.

c.       Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi

saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile

takeover).

d.       Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas

suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi

pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi (Harianto dan Sudomo,

2001, p.643-644).

Kekurangan Akuisisi

Kerugian-kerugian akuisisi saham dan akuisisi aset sebagai berikut :

a.       Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan

tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan

paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.

b.       Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger.

c.       Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama

sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. (Harianto dan Sudomo, 2001, p.643)

LIKUIDASI

Likuidasi Bank

Pembubaran dan likuidasi pada umumnya

Likuidasi bank sebagai akibat pencabutan ijin usaha

Proses dan akibat dilikuidasinya bank

Urutan Prioritas pihak-pihak yang memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi.

Page 6: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Dasar Hukum

Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 yg mengatur pencabutan ijin usaha,

pembubaran dan likuidasi bank

Peraturan yang lebih bersifat umum yaitu:

    - UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT

    - UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

    - UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

    - Peraturan lainnya yang berkaitan

Pembubaran Bank

Pembubaran badan hukum bank terjadi karena :     

    - dicabut ijin usahanya

    - Jangka waktu berdirinya yg ditetapkan

     dalam anggaran dasar telah berakhir

    - Penetapan Pengadilan

Pencabutan Ijin Usaha Bank

Pencabutan ijin bank dilakukan Pimpinan Bank Indonesia dikarenakan bank tersebut tidak

dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem

perbankan nasional.

Keadaan bank yang bersangkutan membahayakan kelangsungan usahanya apabila

berdasarkan penilaian BI, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai

dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan

bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu, suatu bank tidak mampu memenuhi

kewajiban-kewajiban kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak

berantai kepada bank-bank lainnya.

Pencabutan ijin usaha bank merupakan langkah akhir dari usaha menyehatkan bank

yang terkena kesulitan. Sebelumnya telah ditempuh langkah-langkah oleh BI agar :

1. pemegang saham menambah modal;

2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;

Page 7: 141991566 Merger Dan Akuisisi

3. Bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank

dengan modalnya;

4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. (Pasal

37 ayat (1)) UU Perbankan

Langkah lain yg sesuai dg peraturan perundangan2 yg berlaku al:

1. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.

2. Menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank lain.

(SK Direksi BI No. 28/76/KEP/DIR tgl 3 Oktober 1995.

    Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 hari

sejak tgl pencabutan ijin usaha atau dpt menyelenggarak namun tdk berhasil memutuskan

pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan BI meminta

kepada Pengadilan utk mengeluarkan penetapan sbb:

1. pembubaran badan hukum bank;

2. Penunjukan Tim Likuidasi;

3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan;

4. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada

BI

5. Pencabutan ijin usaha harus diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media

massa cetak yang mempunyai peredaran luas.

6. Dalam hal pencabutan ijin usaha terhadap BPR, pengumumannya selain seperti biasa

juga dapat dilakukan menempatkannya dalam pengumuman di Kantor Kecamatan agar

memungkinkan masyarakat setempat mengetahuinya.

Kewajiban-kewajiaban bank yang dicabut ijin usahanya, yaitu:

1. Menutup seluruh kantor-kantornya dan menghentikan segala kegiatan perbankan

sejak tanggal pencabutan ijin usaha tersebut.

2. Menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan ijin usaha, dan audit oleh

akuntan publik.

3. Menyelenggarkan RUPS untuk bank yg berbentuk PT atau Rapat Anggota utk bank

yg berbentu Koperasi, utk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan

Tim Likuidasi.

Page 8: 141991566 Merger Dan Akuisisi

LIKUIDASI BANK

Likuidasi bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan ijin usaha bank.

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

1. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan

pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan

tersebut; atau

2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh

BI.

TIM LIKUIDASI

Pelaksana dari likuidasi yaitu Tim Likuidasi, yang bekerja dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi tsb utk menyelesaikan semua

hak dan kewajiban dari bank yg dilikuidasi. Apabila dalam jangka waktu yg ditetapkan

penyelesaian tidak tercapai maka ditetapkan penjualan harta bank dilakukan secara lelang.

Semua beban tanggungjawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi berada pada pada Tim

Likuidasi.

Kewenangan yg dimiliki Tim tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun

1999 al:

1. Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian

hak dan kewajiban bank tersebut (Psl 10 ayat (3))

2. Dapat meminta pembatalan kepada pengadilan mengenai segala perbuatan hukum yg

merugikan harta bankapabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1

tahun sebelum pencabutan ijin usaha (Pasal 14 ayat (1))

Kewajiban Tim Likuidasi

1. Melakukan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur;

2. Melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan

atau penagihan piutang bank tersebut;

3. Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain apabila

disetujui oleh BI;

4. Menyusun Neraca Akhir Likuidasi.

5. Melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada BI serta mempertanggungjawabkannya

kepada RUPS;

Page 9: 141991566 Merger Dan Akuisisi

6. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya pada Berita Negara

Republik Indonesia, memberitahukan kepada instansi yg berwenang, Deperindag agar badan

hukum bank tsb dicoret dari Daftar Perusahaan.

7. Membubarkan Tim Likuidasi apabila telah selesai menjalankan tugasnya.

Larangan bagi Tim Likuidasi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang memperoleh keuntungan

untuk diri sendiri. Apabila melanggar larangan tsb mereka secara pribadi bertanggungjawab

atas perbuatannya tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris bank dalam likuidasi sejak terbentuknya tim, menjadi

tdk aktif, tetapi tetap mempunyai kewajiban utk setiap saat membantu memberikan segala

data dan informasi yg diperlukan oleh Tim.

Tim Likuidasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh BI.

BI mempunyai kewenangan utk: menilai pelaksanaan tugas dan wewenang dari Tim

Likuidasi, memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi.

http://ianbachruddin.blogspot.com/2011/11/merger-dan-akuisisi-bank.html

DEFINISI MERGER

Merger, konsolidasi, akuisisi adalah hal yang sangat umum dilakukan agar perusahaan dapat

memenangkan persaingan, serta terus tumbuh dan berkembang.

Merger merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memperkuat fondasi bisnis, jika merger

tersebut dapat memberikan sinergi. Sutan Remy Syahdeini dalam makalah berjudul “Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi Bank” memberikan definisi merger atau penggabungan usaha

adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya

salah satu Bank dan melikuidasi Bank-bank lainnya.

MOTIVASI MERGER

Joseph F. Sinkey (1983), menjelaskan motivasi yang mendorong bank untuk melakukan

merger, antara lain:

Untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat,

Guna meningkatkan pangsa pasar,

Page 10: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Menghilangkan tidak efisien melalui operasional dan pengendalian finansial yang

lebih baik,

Kesempatan menggabungkan sumber daya ataupun pasar yang dimiliki masing-

masing Bank. Selain itu masih terdapat beberapa faktor yang mendorong motivasi

untuk merger, seperti: upaya diversifikasi, menurunkan biaya dana, dan menaikkan

harga saham secara emosi (bootstrapping ofearning per share) karena adanya

pengumuman akan merger bagi Bank publik.

SYARAT MERGER

Hazel J.Johnson (1995) menyatakan, prasyarat yang harus dianalisis terlebih dahulu dari

kedua Bank yang akan melakukan merger adalah:

1. Kondisi keuangan masing-masing Bank, merger sesama bank sehat atau karena collapse

2. Kecukupan modal

3. Manajemen, baik sebelum atau sesudah merger

4. Apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa Bank tersebut

Johnson lebih lanjut menyatakan setiap lembaga yang akan melakukan merger, pada

umumnya mempunyai beberapa isu penting yang relevan untuk dianalisis sebelum merger

dilakukan, antara lain:

1. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan merger?

2. Bagaimana mengidentifikasi kecocokan pasangan (partner) untuk merger?

3. Bagaimana mengkomunikasikan dengan baik atas rencana merger ini kepada seluruh

pihak yang berkepentingan agar niat merger mempunyai dampak yang positif di

pasar?

4. Bagaimana melakukan cara, yang akan dilakukan untuk konsolidasi diantara Bank

yang merger?

JENIS MERGER

Terdapat empat jenis merger:

Page 11: 141991566 Merger Dan Akuisisi

1. Merger horisontal, terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan

lain di dalam lini bisnis yang sama.

2. Merger vertikal, berupa akuisisi sebuah perusahaan dengan salah satu pemasok atau

pelanggannya.

3. Merger kongenerik akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan

tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan

yang memiliki hubungan pemasok-produsen.

4. Merger konglomerat, terjadi ketika perusahaan-perusahaan yang tidak saling

berhubungan bergabung.

http://silumanmimpi-hendrik.blogspot.com/2010/06/merger-akuisisi-likuidasi.html

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN BANK

I. KETENTUAN UMUM

PadaPasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Menurut jenisnya, Bank terdiri dari :

1.1.Bank Umum

Bank Umum disebut juga sebagai “bank dagang”, “bank komersial”, “bank kredit”, bahkan di

beberapa Negara disebut sebagai “bank deposito”.Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah ini dalam kegiatannya memberikan

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sebagai Bank konvensional, Bank Umum melakukan

usaha perbankan dengan memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun

perusahaan. Sedangkan Bank Umum yang menganut prinsip syariah menggunakan aturan

perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana

dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah.

Bank Umum ini sendiri dapat berupa Bank Milik Negara, Swasta, maupun Koperasi, yang

dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta

Page 12: 141991566 Merger Dan Akuisisi

tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Kredit jangka

pendek ini dipilih karena dana utama yang diterima juga berjangka waktu pendek, sehingga

pemberian kredit jangka pendek diharapkan tidak mengganggu kemampuan bank untuk

memenuhi jangka pendeknya. Suatu bank dikatakan sebagai Bank Umum karena bank

tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan

yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).

1.2.Bank Perkreditan Rakyat.

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah ini dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Jadi

disini, terlihat bahwa perbedaan antara bank umum dengan BPR terletak dalam kegiatan

pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bank Perkreditan Rakyat memberikan jasa

berupa menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau

Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

a) Susunan organisasi dan kepengurusan;

b) Permodalan;

c) Kepemilikan;

d) Keahlian di bidang Perbankan;

Page 13: 141991566 Merger Dan Akuisisi

e) Kelayakan rencana kerja.

3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

ditetapkan oleh BankIndonesia."

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam

pendirian bank adalah menentukan jenis bank yang akan didirikan, apakah Bank Umum atau

Bank Perkreditan Rakyat. Dari kedua jenis bank, terdapat beberapa perbedaan mengenai

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah bank.

II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN BANK

2.1. Pendirian Bank Umum

Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia

selaku Bank Sentral.Pemberian izin untuk mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2

tahapan.Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan Pendirian Bank yang

bersangkutan.Tahap kedua berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk

melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.Selama belum mendapat izin

usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan

kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

Penjelasan secara rinci untuk pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi BI No:

32/33/Kep/Dir, Tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999 :

2.1.1. Syarat Umum

Dalam pasal 3 disebutkan :

1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank

Indonesia.

2) Bank hanya dapat didirikan oleh:

a) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau

b) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan/atau Badan Hukum Asing

secara kemitraan.

Page 14: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan:

1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp

3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);

2) Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok,

simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian;

3) Modal disetor yang berasal dari warga Negara asing dan/atau badan hukum asing,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99 %

(Sembilan puluh sembilah persen) dari modal disetor bank.

Bila dicermatisyarat-syarat pendirian bank umum tersebut tampak bahwa modal yang harus

disediakan relatif cukup besar.Tampaknya pimpinan BI menyadari bahwa bank sebagai

badan usaha memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha

lainnya.Hal ini terlihat bahwa pimpinan bank tidak serta merta mengeluarkan izin usaha

walaupun modal sudah ada.

2.1.2. Persetujuan Prinsip

Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6:

1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada direksi Bank

Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran I dan wajib dilampri dengan:

a) Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang

sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan;

2. Kegiatan usaha sebagai Bank;

3. Permodalan;

4. Kepemilikan;

Page 15: 141991566 Merger Dan Akuisisi

5. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;

b) Data kepemilikan berupa:

1) Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan

saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;

2) Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta

daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;

c) Daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:

1. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;

2. Riwayat hidup;

3. Surat penyertaan pribadi (personal statement)yang menyatakan tidak pernah melakukan

tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan atau tidak pernah

dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

4. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai

pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Direksi yang telah berpengalaman;

dan

5. Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah

diikuti dan/atau bukti tertulis bagi Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di

bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris.

d) Rencana susunan organisasi;

e) Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

2. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta

langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana yang dimaksud.

f) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari modal yang

disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito

pada Bank di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia q.q. salah seorang calon

pemilik untuk pendirian Bank yang yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan

Page 16: 141991566 Merger Dan Akuisisi

bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi

Bank Indonesia;

g) Surat pernyataan dari calon pemegang saham dan Bank yang berbentuk hukum

Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk

hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana yang dimaksud dalam huruf f:

1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank

dan/atau pihak lain di Indonesia;

2. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

2). Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 huruf b:

a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3;

b. Dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:

1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan

yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka

3 dari seluruh dewan komisaris dan direksi dari badan hukum yang bersangkutan;

3. Rekomendasi dari instansi berwenang di Negara asal bagi bbadan hukum asing;

4. Daftar pemegang ssaham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham

bagi baddan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut

rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum

koperasi;

5. Laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh akuntan public dengan posisi paling

lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pesetujuan prinsip.

Mencermati persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan Bank, agaknya

pemerintah tidak ingin mengulangi kekeliruan di masa lalu ketika muncul Paket

kebijaksanaan di bidang perbankan pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan “Pakto 88”.

Page 17: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Jika dicermati Pakto 88 tersebut, syarat-syarat untuk mendirikan bank tidak terlalu

sulit.Namun, bank tidak dikelola secara profesional, akibatnya bank harus dicabut ijin

usahanya oleh pemerintah. Untuk memperkokoh keberadaan bank sebagai lembaga

penyimpan dana yang aman, landasan hukum perbankan pun diperbaharui.

2.1.3. Data Kepemilikan Bank

Dalam mendirikan sebuah bank tidak hanya dilihat dari jumlah modal yang dimilikinya, akan

tetapi siapa pemilik dan pengelola bank. Prosedur tersebut tampak pada ketentuan di bawah

ini:

Pasal 9

Permohonan untuk mendapat ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b

diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format pada

lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan:

a. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukumyang telah

disahkan oleh instansi yang berwenang;

b. Data kepemilikan berupa:

1. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi bank yang

berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau

2. Daftar angora berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar

hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi; yang masing-masing disertai dengan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);

c. Daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:

1. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. contoh tandatangan dan paraf;

3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;

4. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari

instansi berwenang, bagi warga Negara asing;

Page 18: 141991566 Merger Dan Akuisisi

d. Susunan organisasi serta system dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;

e. Bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam

bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia

q.q. salah seorang pemilik Bank yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan

bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi

Bank Indonesia.

f. bukti kesiapan operasional berupa:

1. daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa

gedung kantor;

3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan

Terbatas Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi

bunga pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c:

1. tidak bersal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank

dan/atau pihak lain di Indonesia;

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money loundering);

h. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (3) bagi anggota dewan Komisaris;

i. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2) bagi anggota Direksi;

j. Surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak

mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);

k. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai

hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

Page 19: 141991566 Merger Dan Akuisisi

l. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada

suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Selanjutnya dalam Pasal 13 disebutkan:

1. Kepemilikan Bank oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

2. Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan:

a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan

kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau

b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana

cadangan dan Sisa Hasil Usaha dikurangi penyertaan dan kerugian bagi Badan Hukum

Koperasi.

2.1.4. Yang dapat menjadi Pemilik Bank

Dalam Pasal 15 dijabarkan siapa saja yang dapat menjadi pemilik bank:

1. Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:

a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

2. Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional bank yang sehat;

d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham Bank.

Page 20: 141991566 Merger Dan Akuisisi

2.1.5. Perubahan Modal

Dalam Pasal 10 disebutkan:

1. Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk Hukum Perseroan

Terbatas/Perusahaan Daerah wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada bank Indonesia

selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari

instansi yang berwenang dilampiri dengan:

a. Notulen rapat umum pemegang saham;

b. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

2. Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, wajib dilaporkan

oleh Direksi Bank kepada bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal

perubahan anggaran dasar dilampiri dengan:

a. Notulen rapat anggota;

b. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

2.1.6. Perubahan Pemilik

Dalam Pasal 18 disebutkan:

1. Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau

penambahan pemilik Bank, wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia

selambat-lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan.

2. Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

diakibatkan adanya penambahan modal disetor wajib dilampiri dengan:

a. Bukti penyetoran;

b. Notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota.

c. Surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;

Page 21: 141991566 Merger Dan Akuisisi

d. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

3. Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

tidak mengubah modal disetor wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf b,c dan d.

2.1.7. Dewan Komisaris

Yang dapat menjadi Komisaris Bank diatur dalam Pasal 19, yaitu:

1. Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;

c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

2. Anggota dewan komisaris dan Direksi yang memiliki integritas yang baik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank.

Pasal 20

1. Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan Warga

Negara Asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Di antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

sekurang-kurangnya terdapat satu orang anggota dewan Komisaris dan satu orang anggota

Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 21

Page 22: 141991566 Merger Dan Akuisisi

1. Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya dua orang.

2. Anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki

pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.

3. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

a. Sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada satu bank lain atau Bank

Perkreditan Rakyat; atau

b. Sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan

tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada dua perusahaan lain bukan bank atau bukan

Bank Perkreditan rakyat.

4. Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan

Komisaris lain.

Pasal 22

1. Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang.

2. Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-

kurangnya 5 tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.

Pasal 23

1. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain

atau anggota dewan Komisaris;

2. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi

atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

3. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

4. Direksi Bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

Page 23: 141991566 Merger Dan Akuisisi

2.1.8. Persetujuan Bank Indonesia

Anggota Komisaris Bank harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia.Hal ini

dijabarkan dalam Pasal 24.

1. Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank

Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;

2. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum

pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai

dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,Pasal 9 huruf h, I, j, k

dan l;

3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota dewan Komisaris

atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 hari sejak dokumen permohonan diterima

secara lengkap;

4. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3), Bank Indonesia melakukan:

a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaiman dimaksud dalam ayat

(2);

b. Wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi.

5. Laporan pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh

Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah

pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota,

disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

2.1.9. Pimpinan Cabang

Penggantian Pimpinan Cabang Bank wajib dilaporkan ke Pimpinan Bank Indonesia,

hal ini dijabarkan dalam Pasal 25.Pengangkatan atau penggantian pemimpin Kantor Cabang

wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh)

hari setelah tanggal pengangkatan dan dilampiri dengan:

Page 24: 141991566 Merger Dan Akuisisi

a. Surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai pemimpin Kantor Cabang dan

Direksi Bank;

b. Dokumen yang menyatakan identitas calon pemimpin Kantor Bank dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, serta

Pasal 9 huruf c angka 1dan angka 2.

2.2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Pada pendirian BPR juga diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana

Bank Umum. Pada proses izin usaha dari Bank Indonesia diperlukan 2 tahap yaitu tahap

persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua proses ini belum

terpenuhi maka BPR tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

Syarat-syarat untuk mendirikan BPR diatur dalam SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir, tentang

Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.

2.2.1. Syarat Umum Pendirian BPR

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3:

1. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank

Indonesia

2. BPR hanya dapat didirikan oleh:

a) Warga Negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;

b) Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;

c) Pemerintah Daerah; atau

d) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

2.2.2. Modal BPR

Dalam Pasal 4 disebutkan:

1. Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

Page 25: 141991566 Merger Dan Akuisisi

a. Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan diwilayah Daerah

Khusus Ibukota jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tanggerang, Bekasi, dan Karawang;

b. Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota

propinsi diluar wilayah tersebut pada huruf a;

c. Rp. 500.000.000 (lim ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah

tersebut pada huruf a dan huruf b.

2. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok,

simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian;

3. Bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya

berjumlah 50% (lima puluh perseratus)

2.2.3. Persetujuan Prinsip

Masalah ini dijabarkan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a diajukan oleh sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi

Bank Indonesia sesuai dengan format lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan :

a) Rancangan akta pendirian badan huku, termasuk rancangan anggaran dasar yang

sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan

2. Kegiatan usaha sebagai BPR

3. Permodalan

4. Kepemilikan

5. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris dan Direksi;

b) Data kepemilikan berupa:

1. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan

saham bagi BPR yng berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah

Page 26: 141991566 Merger Dan Akuisisi

2. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta

daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi

c) Daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan:

1. Fotokopi KTP;

2. Riwayat hidup;

3. Surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah melakukan tidakan tercela di bidang

perbankan. Keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana kejahatan;

4. Surat keterangan atau bukti tertulis dari pihak sebelumnnyamengenai pengalaman

operasional dibidang perbankan bagi calon Direksi yang tidak berpengalaman;

5. Surat keterangan dari lembaga pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti

tertulis dari pihak Bank tempat bekerja sebelumya mengenai penglaman dibidang perbankan

bagi calon anggota dewan komisaris

d) Rencana susunan organisasi;

e) Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Hasil penelaahan mengenai peluang dasar dan potensi ekonomi;

2. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta

langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

3. Rencana kebutuhan pegawai;

4. Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak BPR melakukan

kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;

f) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi Bilyet deposito pada Bank Umum di

Indonesia dana atas nama “Direksi Bank Indonesia q.q salah seorang calon pemilik untuk

pendirin BPR yang bersanngkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya

hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia

Page 27: 141991566 Merger Dan Akuisisi

g) Surat pernyataan dai pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan

Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota dari BPR yng berbentu hukum

koperasi,bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf f:

1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank

dan/atau pihak lain di Indonesia;

2. Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melnggar hukum.

2. Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf c angnka 1, angka 2, dan angka 3;

b. dalam hal Badan Hukum wajib dilampiri dengan:

1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan

yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

2. dokumen sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3

dari seluruh Dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;

3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham

bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian

jumlah simpanan pokok, simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum koperasi;

4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permhonan persetujuan

prinsip;

5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling

lama 6bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pengajuan prinsip, bagi badan hukum

yang melakukan penyertaan sebesar Rp.1.000.000.000 atau lebih.

2.2.4. Ijin Pendirian BPR

Dalam pasal 9 disebutkan :

Page 28: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b

diajukanoleh direksi BPR kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam

lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan:

a) akta pendirian badan hokum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah

disahkan oleh instansi yang berwenang;

b) data kepemilikan berupa :

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi BPR yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah;

2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar

hibah bagi BPR yang berbentuk Hukum koperasi, yang masing-masing disertai dengan

dokumen sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2).

c) daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan:

1. disertai pas foto terakhir ukuran 4x4 cm;

2. contoh tandatangan dan paraf;

3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c.

d) susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia:

e) bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), dalam

bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank

Indonesia q.q. salah seorang pemilik BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan

keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis

dari direksi bank Indonesia;

f) Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

1. Daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. Bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa

gedung kantor;

3. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

Page 29: 141991566 Merger Dan Akuisisi

4. Contoh formulir/warkat yang akan digunkan untuk operasional BPR;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

g) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan

Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi

bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c :

1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank

dan/atau pihak lain di Indonesia;

2. Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.

h. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) bagi anggota dewan Komisaris;

i. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat

(2) bagi anggota direksi;

j. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi

direksi selama sekurang-kurangnya 3 tahun sejak BPR beroperasi dan tidak akan

mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari bank Indonesia;

k. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mem[punyai

hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)

2.2.5. Kepemilikan BPR

Menurut pasal 13

1. Kepentingan BPR oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)

setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih Badan Hukum yang bersangkutan;

2. Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan :

a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan

dan kerugian, bagi badan hokum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau

Page 30: 141991566 Merger Dan Akuisisi

b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal pernyertaan, dana

cadangandan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Selanjutnya dalam pasal 15 disebutkan:

Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak :

a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang

diterapkan oleh Bank Indonesia.

b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. Mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bersedia mengembangkan BPR yang sehat.

2.2.6. Perubahan modal

Hal ini dijabarkan dalam pasal 16 sebagai berikut :

1. Perubahan modal dasar bagi BPR yang berbentuk badan hokum perseroan

terbatas/perusahaan daerah wajib dilaporkan oleh direksi BPR kepada bank Indonesia

selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instani

yang berwnang dilampiri dengan:

a. Notulen rapat umum pemegang saham;

b. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

2. Perubahan modal bagi BPR yang berbentuk hokum koperasi wajib dilaporkan oleh

direksi BPR kepada bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal persetujuan

perubahan anggaran dasar dilampiri dengan:

a. Notulen rapat umum pemegang saham;

b. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

Page 31: 141991566 Merger Dan Akuisisi

2.2.7. Perubahan Pemilik Modal

Dalam pasal 17disebutkan :

1. Penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR wajib terlebih dahulu memperoleh

persetujuan dari Bank Indonesia;

2. Tatacara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR sebagaimana perundang-

undangan yang berlaku tentang merger, konsolidasi dan akuisi bank;

Selanjutnya dalam pasal 18 dikemukakan :

1. Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau

penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh direksi BPR kepada Bank Indonesia selambat-

lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan;

2. Laporan perubahan komposisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakibatkan

adanya penambahan modal disetor wajib dilampiri dengan:

a. Bukti penyetoran;

b. Notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;

c. Surat pernytaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g;

d. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasa 9 huruf b.

3. Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

tidak mengubah modal disetor wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d;

2.2.8. Anggota Komisaris dan Direksi

Dalam pasal 19 disebutkan :

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak termasuk dalam daftar oang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang

ditetapkan oleh bank Indonesia

Page 32: 141991566 Merger Dan Akuisisi

b. Menurut penilaian bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bersedia mengembangkan dan melakuan kegiatan ussaha BPR secara sehat.

Selanjutnya dalam pasal 20 disebutkan:

1) Jumlah anggota dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 1 orang;

2) Anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memiliki

pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan;

3) Anggota dewan komisaris BPR dapat merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-

banyaknya pada 3 BPR dan/atau BPR berdasarkan prinsip syariah;

4) Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada bank umum.

Pasal 21

1) Jumlah anggota direksi BPR sekurang-kurangnya 2 orang;

2) Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat Diploma II atau

sarjana muda;

3) Sekurang-kurangnya 50% dari anggota direksi wajib berpengetahuan dalam operasional

bank sekurang-kurangnya 2 tahun sebagi pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan.

2.2.9. Syarat Menjadi Anggota Direksi

1) Anggota direkasi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

a) Anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak

termasuk menantu, saudara kandung termasuk hubungan sebagai orangtua, anak dan

suami/istri;

b) Dewan komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.

Page 33: 141991566 Merger Dan Akuisisi

2) Anggota direksi BPR dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat

eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

3) Direksi BPR dilarang memberikan kuasa hokum kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 23

1. Dalam hal terjadi penggantian anggota dewan komisaris dan/atau direksi, calon

pengganti jabatan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari direksi bank Indonesia

sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;

2. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib disampaikan oleh direksi BPR kepada Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang

saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dengan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, huruf h, huruf I dan huruf k;

3. Persetujuan atau penolakan atas permodalan pengangkatan anggota dewan komisaris

dan direksi diberikan selambat-lambatnya 15 hari setelah dokumen permohonan diterima

secara lengkap;

4. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3), Bank Indonesia melakukan :

a) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaiimana yang dmaksud

dalam ayat (2);

b) Wawancara terhadap calon anggota dewan komisaris dan direksi.

5. Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris dan/atau direksi wajib disampaikan

oleh direksi BPR kepada bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah pengangkatan

dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan

format dalam lampiran 5, disertai notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

2.2.10. Peningkatan Status BPR

BPR dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum. Persyaratannya adalah BPR tersebut

harus memiliki tingkat permodalan, yang selama 12 bulan terakhir atau sekurang-kurangnya

Page 34: 141991566 Merger Dan Akuisisi

10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. BPR tersebut juga harus

memenuhi persyaratan modal disetor untuk menjadi Bank Umum dan memenuhi ketentuan

Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bank Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 2000.Hukum Perbankan. Bandung. Mandar Maju.

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. 1999. Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-

Undang Tahun 1998) Buku Kesatu. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

-------. 2011. Booklet Perbankan Indonesia 2011. Jakarta. Direktorat Perizinan dan Informasi

Perbankan.

Drs. Muhamad Djumhana. 1998. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya

Bakti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

http://tantra-agistya.blogspot.com/2011/11/persyaratan-dan-prosedur-pendirian-bank.html

1. PT. Bank CIMB Niaga ( Bank Niaga + Lippo Bank )

       Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penggabungan usaha.

Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu

entity ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh

kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Penggabungan usaha pada umumnya

dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger dan akuisisi merupakan suatu

cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan.

       Contoh yang paling kuat saat ini adalah dorongan dari Bank Indonesia melalui kebijakan

single presence agar bank-bank nasional melakukan merger agar menjadi lebih efisien, lebih

kokoh dalam permodalan sehingga memiliki daya saing yang kuat secara internasional.

Dorongan yang sama pun berlaku di perusahaan-perusahaan sekuritas, asuransi dan lainnya

dengan sasaran akhir yang sama pula.Merger di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-

undang No.1/1995 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 27/1998 mengenai

Page 35: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.

28/1999 mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan peraturan-peraturan lain yang

terkait. Untuk perusahaan Terbuka, merger diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.G.1

mengenai Penggabungan dan Peleburan Usaha Perusahaan Public atau Emiten.

Pendapat Dan Saran Dari segi positif dan negatif adanya merger:

 

Dampak positifnya antara lain:

1. Dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan yang

melakukan merger, sehingga bank hasil merger dapat memanage risiko likuiditas dengan lebih

fleksibel.

2. Diperolehnya peningkatan modal perusahaan (biasanya CAR akan meningkat tetapi tidak

terlalu cukup tinggi) dan adanya keunggulan dalam memanage biaya akibat bertambahnya skala

usaha.

3. Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan, yang kemudian dapat memperbesar

margin bunga pinjaman.

Sedangkan pengaruh negatifnya antara lain: 

1. Karena proses merger biasanya dilakukan atas dorongan untuk cepat terselesaikannya

kemelut keuangan di salah satu bank peserta, maka harga penjualan sahamnya cenderung akan

dinilai dibawah harga pasar yang wajar.

2. Proses merger biasanya diikuti dengan peningkatan ketidakpastian pada pihak direksi,

manajer dan karyawan.

3. Proses merger perbankan nasional di Indonesia biasanya diikuti dengan pengurangan jumlah

pegawai dan staf kurang profesional di perusahaan perbankan hasil merger.

4. Terjadinya benturan kepentingan, kondisi saling curiga dan bahkan konflik diantara para

anggota komisaris dan direksi. Hal ini terjadi jika bank hasil merger tersebut dikuasai oleh lebih

satu pemegang saham pengendali.

5. Kegiatan merger dalam dua tahun pertama cenderung diikuti dengan strategi efisiensi

sehingga hal ini akan mengurangi semangat dan kreativitas dari sebagian pihak direksi dan staf

profesional.

6. Benturan budaya perusahaan tidak dapat dielakkan sehingga perusahaan hasil merger akan

mengalami penurunan dalam jangka pendek.

      Contoh yang paling kuat saat ini adalah dorongan dari Bank Indonesia melalui kebijakan single presence agar bank-bank nasional melakukan merger agar menjadi lebih efisien, lebih kokoh dalam permodalan sehingga memiliki daya saing yang kuat secara internasional. 

Sukses merger dari bank papan atas seperti Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Permata

telah merangsang bank-bank pada papan menengah seperti Bank Haga dan Bank Hagakita

untuk bergabung dengan pihak bank asing Rabobank. Dan terakhir ini kita melihat adanya minat

dari bank-bank kecil menengah (Bank Harta, Bank Mitraniaga, Bank Harmoni) untuk melakukan

strategi serupa.

Daftar Akuisisi dan Merger Bank di Indonesia antara lain:

Page 36: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Nama Bank Akuisisi Saham %

01. Konsorsium Wishart Bank Anglomas Intl 90

02. Hana Bank + IFC Bank Bintang Manunggal 61

03. Triputra Persada R Bank Purba Danarta 81,49

04. Kharisma Putra K Bank Ina Perdana 55

05. Dian Intan Pertiwi Bank Finconesia 51

06. Bank Victoria Bank Swaguna 99,79

07. Rabobank Bank Haga & Hagakita -

08. BoTM-UFJ+Acom Bank Nusantara P 75,41

09. Bank Commonwealth Bank Arta Niaga K 80

10. BRI Bank Jasa Arta 100

11. Bank of India Bank Swadesi 90

12. ICBC Bank Halim 90

13. Bank Index Selindo Bank Harmoni -

14. Bank Multicor Bank Windu Kentjana -

15. Bank Panin Bank Harfa 100

16. Bank Mandiri Bank Sinar H (Bali) 80

17. Mercy Corps Bank Sri Partha 68

Data diatas, dapat anda lihat padahttp://blogelytekonomi.blogspot.com/2009/06/merger-dan-

akuisisi.html

Selain Bank, Ada beberapa Perusahaan yang juga bergabung dengan cara M&A

(Marger&Akuisisi), antara lain :

Yang sedang hangat adalah langkah agresif PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

mengakuisisi PT PP London Sumatera Tbk (LSIP). Yang lainnya adalah PT BAT Indonesia Tbk

dengan PT Benthoel International Investama Tbk sejak tahun 2009. Dan yang sedang dikaji 

oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kemungkinan merger atau

penggabungan PT Semen Gresik Tbk dengan PT Semen Kupang, untuk menyelamatkan

perusahaan semen tersebut. Dan beberapa perusahaan yang lain.

Page 37: 141991566 Merger Dan Akuisisi

Merger dan Akuisisi di Indonesia Sepanjang 2010 Capai Nilai 23 Triliun

Sepanjang tahun 2010 ini marak terjadi aksi merger dan akuisisi di antara perusahaan-

perusahaan di Indonesia. Aksi merger dan akuisisi ini memiliki beberapa alasan. Pertumbuhan

dan diversifikasi baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat dilakukan oleh

perusahaan yang melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya

produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan

dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.

Sementara itu kesempatan untuk melakukan sinergi dan mencapai economies of scaleyang

mampu memangkas biaya produksi per unit menjadi salah satu faktor yang dapat dicapai

dengan merger dan akusisi. Tujuan untuk mencari sumber dana baru juga menjadi faktor yang

dipertimbangkan dalam melakukan merger dan akuisisi. Proses akuisisi menguntungkan

perseroan karena kapitalisasi pasar saham perusahaan menjadi lebih besar.

Akusisi juga dipercaya menguntungkan bukan hanya bagi perusahaan, akan tetapi juga bagi

investor saham karena kapitaliasi pasar saham perusahaan menjadi lebih besar. Emiten yang

tadinya masuk di saham yang berkapitalisasi menengah-bawah, dapat ‘naik tingkat’ ke atas.

Berikut ini adalah beberapa aksi merger dan akuisisi yang terjadi sepanjang tahun 2010 di

Indonesia:

Nilai transaksi akuisisi terbesar dilakukan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Perseroan akan

mengakuisisi tiga anak usaha Grup Sinar Mas senilai total Rp 4,4 triliun. Tiga perusahaan yang

akan diakuisisi pengembang properti di kawasan Serpong, Tangerang, Banten itu adalah 85.3%

saham PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) senilai Rp 3.47 triliun, 55% saham PT Sinar Mas Wisesa Rp

387.1 miliar, dan 60% saham PT Sinar Mas Teladan senilai Rp 500.9 miliar.

Posisi berikutnya diduduki oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) yang mengakuisisi

enam anak usaha Domba Mas senilai Rp 3.16 triliun. Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

(BBRI) yang akan mengakuisisi PT Bank Agro sekitar Rp 2 triliun, dan PT United Tractors Tbk

yang akan mengakuisisi salah satu perusahaan tambang batu bara pada kuartal IV-2010 senilai

US$ 200 juta atau setara Rp 1.8 triliun.

PT Kalbe Farma Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk juga menyiapkan dana

masing-masing Rp 1 triliun untuk akuisisi. Sejumlah emiten lain juga menyiapkan agenda akuisisi

dan merger, terutama pada kuartal IV-2010. Namun, hingga kini, belum diketahui nilai transaksi

akuisisi maupun merger tersebut seperti rencana PT Semen Gresik Tbk (SMGR) yang bakal

mengakuisisi Cement Industries of Malaysia Bhd. Perseroan kabarnya mengalokasikan dana

US$ 300 juta untuk akuisisi tersebut.

Demikian pula rencana merger Esia, produk CDMA PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan Flexi,

produk PT Telkomsel, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Kendati gaungnya

kian kencang, hingga kini belum terang berapa nilai merger Esia dan Flexi tersebut.

Page 38: 141991566 Merger Dan Akuisisi

http://ivansibarani.blogspot.com/2012/03/perusahaan-yang-melakukan-merger.html