rapat koordinasi tata laksana benda sitaan dan

11
RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN 21 November 2016 Kantor Staf Presiden

Upload: trinhtram

Post on 21-Jan-2017

239 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA

BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN

21 November 2016

Kantor Staf Presiden

Page 2: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

KEGIATAN STRATEGIS KANTOR STAF PRESIDEN

2

Memfasilitasi Presiden memantau

jalanya kegiatan secara langsung

*Catatan:

Langsung karena Presiden dapat langsung menghubungi

pejabat yang bertanggung jawab di level teknis

335 Kegiatan Prioritas 2016 (RPJMN/RKL) Rencana Induk Program Prioritas Presiden

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pendidikan

Energi Kemiskinan

Maritim Reformasi Birokrasi

Infrastruktur Pariwisata

Kesehatan Industri Industrialisasi

Penyelesaian HAM

Masa Lalu

Poros Maritim

Jaminan Sosial

Reforma Agraria dan

Pembangunan Desa

Anti Korupsi dan

Reformasi Birokrasi

Ketahanan Energi

Papua

Ketahanan Pangan

Ekologi Sosial

1 Pangan

Page 3: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

Penurunan Tingkat Korupsi

Sinergi Kebijakan dan

Regulasi Anti Korupsi

Penguatan Pemerintah

(Transparansi, Akuntabel,

Partisipatif)

• Pengembangan

Integritas Nasional;

(penguatan anti korupsi

di sektor swasta, ISO;

profit dan SIN)

• Pendidiikan dan

kampanye anti-korupsi

(memasukan know

how AC kedalam

kurikulum sekolah)

• Roarmap optimalisasi upaya RB

(existing sekarang sudah ada di

roadmap RB; optimalisasi

Komisi Informasi juga termasuk)

• Open Government Indonesia

• Optimalisasi kebijakan One

Map, One Data, Layanan Satu

Pintu, dan Single ID Number

• Perencanaan, Penganggaran

dan Pemantauan

Pembangunan Berazas

Kemanfaatan

• Penuntasan RUU KUHP

& KUHAP,

• BO

• AEoI

• FATF

• Reformasi regulasi

• Harmonisasi regulasi

dengan UNCAC, OECD,

UKBA, FCPA

• Stranas PPK

Perubahan budaya melalui

infiltrasi Revolusi Mental

APH (KPK, KEJAKGUNG,

POLRI), Seluruh K/L,

KEMENKOMINFO, TVRI, RRI

KEMENKOMINFO, KIP, KEMEN

ESDM, KEMEN LHK, BIG,

KEMENDAGRI, BAPPENAS,

KEMENKEU, KEMENPANRB.

APH, KEMENKUMHAM,

KEMENPAN RB,

KEMENDAGRI, BAPPENAS,

KEMENKEU

INDONESIA BEBAS KORUPSI DENGAN PEMERINTAH YANG

TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF VISI

OUTCOME

PROGRAM

KEGIATAN

K/L

Partisipasi Masyarakat

RANGKUMAN RENCANA INDUK STRATEGI NASIONAL ANTI KORUPSI

3

Page 4: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

o Penyusunan rancangan

STRATEGI NASIONAL

ANTI KORUPSI

pengganti Stranas PPK

2012 Strategi besar

Anti Korupsi sebagai

payung besar segala

inisiatif Anti Korupsi;

o Program dan Kegiatan

Anti Korupsi (Reformasi

Birokrasi, Tata Regulasi,

Partisipasi Publik) di K/L

yang terintegrasi

o Persiapan Review

UNCAC;

o Integrity Review;

o Followup Anti

Corruption Summit

2016;

o FATF;

o AEoI;

KOMITMEN GLOBAL STRATEGI NASIONAL

ANTI KORUPSI

INPRES PPK 2016 –

2017

o Menyusun Aksi PPK

2016 yang fokus ke

Agenda dan Prioritas

Pembangunan Nasional

(dari 4622 Sub Aksi

PPK 2011 – 2015 saat

ini menjadi 31 Aksi yang

fokus ke 7 Sektor);

o Memastikan

pelaksanaan 31 Aksi

Prioritas PPK 2016-

2017 ;

o

KERANGKA IMPLEMENTASI SAAT INI

4

Page 5: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

PENAJAMAN DAN PENINGKATAN FOKUS AKSI PPK 2016 UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN

5

Penyusunan awal

Tersusun ribuan

renaksi yang

kemudian

mengkerucut ke

59 renaksi

Penajaman

Tersusunnya 31

renaksi berdaya

ungkit tinggi dengan

fokus mendukung

prioritas

pembangunan

K/L

Page 6: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

FOKUS SEKTOR AKSI PPK 2016

6

ENABLING

FACTORS

POLITIK HUKUM

REFORMASI

BIROKRASI

FOKUS

SEKTOR

INFRASTRUKTUR

BUMN

TATA NIAGA

SEKTOR

PRIVAT

PENGADAAN

BARANG &

JASA

PENERIMAAN

NEGARA

INDUSTRI

EKSTRAKTIF

Page 7: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

AKSI NOMOR 31 TATA KELOLA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN

7

PENEGAKAN HUKUM

Sistem Peradilan

Pidana Terpadu

E-Law enforcement

(SPDP online)

Tata Kelola Barang

Sitaan dan Rampasan

Pengendalian Jumlah Napi

Tahanan

Mekanisme Ganti

Kerugian dan

Kompensasi

Eksekusi Uang

Pengganti dan Penjara Pengganti

POLRI, Kejaksaan, KPK, Kemenkumham, Kemen ATR/BPN

Page 8: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

REFORMASI TATA KELOLA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN HASIL TIPIKOR

8

AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tipikor

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Kejaksaan Republik Indonesia

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1. Mengurangi beban biaya pemeliharaan barang sitaan dan rampasan hasil tipikor

2. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti

3. Meningkatnya transparansi pengelolaan barang sitaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung

1. Terselesaikannya rekomendasi hasil

audit BPKP atas pengelolaan benda

sitaan negara dan barang rampasan

negara (Kepolisian, Kejaksaan,

Kementerian Hukum dan HAM)

2. Terlelangnya semua barang sitaan/

rampasan yang sudah lama

tersimpan di Rupbasan (Kejaksaan)

3. Penyerahan daftar terpidana korupsi

yang belum melunasi uang

pengganti kepada Instansi terkait

guna dilakukan penelusuran aset

terpidana (Kejaksaan dan

Kementerian ATR/BPN)

4. Terlaksananya eksekusi uang

pengganti berdasarkan data dan

informasi dari instansi terkait

(Kejaksaan)

5. Laporan dan publikasi pelaksanaan

penelusuran aset masing-masing

unit penyelamatan aset yang telah

terbentuk (Kejaksaan)

AKSI NOMOR 31 TATA KELOLA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN

Page 9: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

IMPLEMENTASI DAN PENJABARAN ISI INPRES TIDAK KAKU DAN MEMBERI RUANG PENYESUAIAN

9

PENYESUAIAN YANG DIMAKSUD ANTARA LAIN :

1. Mendorong mekanisme agar Pengadilan menyerahkan salinan putusan lengkap (tidak hanya amar putusan) kepada Kejaksaan yang dibutuhkan sebagai syarat bagi kejaksaan untuk dapat melelang barang di muka (sebelum inkracht)

2. Memperkuat beberapa regulasi terkait misalnya Keputusan MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 31 Desember 2014 mengenai kewajiban penyerahan salinan putusan (14 hari) atau pun Perja dan SE Jagung terkait basan dan Perja 027/A/JA/10/2014 Pedoman Pemulihan Aset ;

3. Mendorong inisiatif dan inovasi Tata Kelola Barang Rampasan selain lelang misalnya PEMANFAATAN Basan/Baran yang telah diatur dalam PMK 03/2011 mengenai pemanfaatan basan/baran.

4. Mengoptimalkan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan. PPA yang Proaktif dan Koordinatif dengan stakeholder terkait. PPA harus bisa membuat mekanisme lelang yang lebih inovatif. • Kejaksaan menyampaikan kepada BPN mana saja perkara yang inkracht dan asset

yang dirampas 5. Menambah ukuran Keberhasilan nomor 5 : mempublikasikan pemulihan asset (berapa

jumlah yang diselamatkan)

Page 10: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

• K/L/Pemda melaporkan capaian Aksi per triwulan melalui sistem pemantauan online

• Bappenas melakukan verifikasi K/L, Kemendagri melakukan verifikasi Pemda

• Kunjungan lapangan (insitu)

Pemantauan

• Bappenas bersama

KSP dan BPKP

melakukan

evaluasi terhadap

capaian Aksi PPK

dan capaian

outcome Stranas

PPK

Evaluasi • Bappenas menyampaikan

laporan triwulanan kepada Presiden

• Capaian Aksi disampaikan juga kepada pimpinan K/L/Pemda dan masyarakat

Pelaporan kepada Presiden

PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN

Page 11: RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN

TERIMA KASIH