rapat koordinasi tata laksana benda sitaan dan
TRANSCRIPT
RAPAT KOORDINASI TATA LAKSANA
BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN
21 November 2016
Kantor Staf Presiden
KEGIATAN STRATEGIS KANTOR STAF PRESIDEN
2
Memfasilitasi Presiden memantau
jalanya kegiatan secara langsung
*Catatan:
Langsung karena Presiden dapat langsung menghubungi
pejabat yang bertanggung jawab di level teknis
335 Kegiatan Prioritas 2016 (RPJMN/RKL) Rencana Induk Program Prioritas Presiden
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pendidikan
Energi Kemiskinan
Maritim Reformasi Birokrasi
Infrastruktur Pariwisata
Kesehatan Industri Industrialisasi
Penyelesaian HAM
Masa Lalu
Poros Maritim
Jaminan Sosial
Reforma Agraria dan
Pembangunan Desa
Anti Korupsi dan
Reformasi Birokrasi
Ketahanan Energi
Papua
Ketahanan Pangan
Ekologi Sosial
1 Pangan
Penurunan Tingkat Korupsi
Sinergi Kebijakan dan
Regulasi Anti Korupsi
Penguatan Pemerintah
(Transparansi, Akuntabel,
Partisipatif)
• Pengembangan
Integritas Nasional;
(penguatan anti korupsi
di sektor swasta, ISO;
profit dan SIN)
• Pendidiikan dan
kampanye anti-korupsi
(memasukan know
how AC kedalam
kurikulum sekolah)
• Roarmap optimalisasi upaya RB
(existing sekarang sudah ada di
roadmap RB; optimalisasi
Komisi Informasi juga termasuk)
• Open Government Indonesia
• Optimalisasi kebijakan One
Map, One Data, Layanan Satu
Pintu, dan Single ID Number
• Perencanaan, Penganggaran
dan Pemantauan
Pembangunan Berazas
Kemanfaatan
• Penuntasan RUU KUHP
& KUHAP,
• BO
• AEoI
• FATF
• Reformasi regulasi
• Harmonisasi regulasi
dengan UNCAC, OECD,
UKBA, FCPA
• Stranas PPK
Perubahan budaya melalui
infiltrasi Revolusi Mental
APH (KPK, KEJAKGUNG,
POLRI), Seluruh K/L,
KEMENKOMINFO, TVRI, RRI
KEMENKOMINFO, KIP, KEMEN
ESDM, KEMEN LHK, BIG,
KEMENDAGRI, BAPPENAS,
KEMENKEU, KEMENPANRB.
APH, KEMENKUMHAM,
KEMENPAN RB,
KEMENDAGRI, BAPPENAS,
KEMENKEU
INDONESIA BEBAS KORUPSI DENGAN PEMERINTAH YANG
TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF VISI
OUTCOME
PROGRAM
KEGIATAN
K/L
Partisipasi Masyarakat
RANGKUMAN RENCANA INDUK STRATEGI NASIONAL ANTI KORUPSI
3
o Penyusunan rancangan
STRATEGI NASIONAL
ANTI KORUPSI
pengganti Stranas PPK
2012 Strategi besar
Anti Korupsi sebagai
payung besar segala
inisiatif Anti Korupsi;
o Program dan Kegiatan
Anti Korupsi (Reformasi
Birokrasi, Tata Regulasi,
Partisipasi Publik) di K/L
yang terintegrasi
o Persiapan Review
UNCAC;
o Integrity Review;
o Followup Anti
Corruption Summit
2016;
o FATF;
o AEoI;
KOMITMEN GLOBAL STRATEGI NASIONAL
ANTI KORUPSI
INPRES PPK 2016 –
2017
o Menyusun Aksi PPK
2016 yang fokus ke
Agenda dan Prioritas
Pembangunan Nasional
(dari 4622 Sub Aksi
PPK 2011 – 2015 saat
ini menjadi 31 Aksi yang
fokus ke 7 Sektor);
o Memastikan
pelaksanaan 31 Aksi
Prioritas PPK 2016-
2017 ;
o
KERANGKA IMPLEMENTASI SAAT INI
4
PENAJAMAN DAN PENINGKATAN FOKUS AKSI PPK 2016 UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN
5
Penyusunan awal
Tersusun ribuan
renaksi yang
kemudian
mengkerucut ke
59 renaksi
Penajaman
Tersusunnya 31
renaksi berdaya
ungkit tinggi dengan
fokus mendukung
prioritas
pembangunan
K/L
FOKUS SEKTOR AKSI PPK 2016
6
ENABLING
FACTORS
POLITIK HUKUM
REFORMASI
BIROKRASI
FOKUS
SEKTOR
INFRASTRUKTUR
BUMN
TATA NIAGA
SEKTOR
PRIVAT
PENGADAAN
BARANG &
JASA
PENERIMAAN
NEGARA
INDUSTRI
EKSTRAKTIF
AKSI NOMOR 31 TATA KELOLA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN
7
PENEGAKAN HUKUM
Sistem Peradilan
Pidana Terpadu
E-Law enforcement
(SPDP online)
Tata Kelola Barang
Sitaan dan Rampasan
Pengendalian Jumlah Napi
Tahanan
Mekanisme Ganti
Kerugian dan
Kompensasi
Eksekusi Uang
Pengganti dan Penjara Pengganti
POLRI, Kejaksaan, KPK, Kemenkumham, Kemen ATR/BPN
REFORMASI TATA KELOLA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN HASIL TIPIKOR
8
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tipikor
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Kejaksaan Republik Indonesia
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
1. Mengurangi beban biaya pemeliharaan barang sitaan dan rampasan hasil tipikor
2. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti
3. Meningkatnya transparansi pengelolaan barang sitaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung
1. Terselesaikannya rekomendasi hasil
audit BPKP atas pengelolaan benda
sitaan negara dan barang rampasan
negara (Kepolisian, Kejaksaan,
Kementerian Hukum dan HAM)
2. Terlelangnya semua barang sitaan/
rampasan yang sudah lama
tersimpan di Rupbasan (Kejaksaan)
3. Penyerahan daftar terpidana korupsi
yang belum melunasi uang
pengganti kepada Instansi terkait
guna dilakukan penelusuran aset
terpidana (Kejaksaan dan
Kementerian ATR/BPN)
4. Terlaksananya eksekusi uang
pengganti berdasarkan data dan
informasi dari instansi terkait
(Kejaksaan)
5. Laporan dan publikasi pelaksanaan
penelusuran aset masing-masing
unit penyelamatan aset yang telah
terbentuk (Kejaksaan)
AKSI NOMOR 31 TATA KELOLA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN
IMPLEMENTASI DAN PENJABARAN ISI INPRES TIDAK KAKU DAN MEMBERI RUANG PENYESUAIAN
9
PENYESUAIAN YANG DIMAKSUD ANTARA LAIN :
1. Mendorong mekanisme agar Pengadilan menyerahkan salinan putusan lengkap (tidak hanya amar putusan) kepada Kejaksaan yang dibutuhkan sebagai syarat bagi kejaksaan untuk dapat melelang barang di muka (sebelum inkracht)
2. Memperkuat beberapa regulasi terkait misalnya Keputusan MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 31 Desember 2014 mengenai kewajiban penyerahan salinan putusan (14 hari) atau pun Perja dan SE Jagung terkait basan dan Perja 027/A/JA/10/2014 Pedoman Pemulihan Aset ;
3. Mendorong inisiatif dan inovasi Tata Kelola Barang Rampasan selain lelang misalnya PEMANFAATAN Basan/Baran yang telah diatur dalam PMK 03/2011 mengenai pemanfaatan basan/baran.
4. Mengoptimalkan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan. PPA yang Proaktif dan Koordinatif dengan stakeholder terkait. PPA harus bisa membuat mekanisme lelang yang lebih inovatif. • Kejaksaan menyampaikan kepada BPN mana saja perkara yang inkracht dan asset
yang dirampas 5. Menambah ukuran Keberhasilan nomor 5 : mempublikasikan pemulihan asset (berapa
jumlah yang diselamatkan)
• K/L/Pemda melaporkan capaian Aksi per triwulan melalui sistem pemantauan online
• Bappenas melakukan verifikasi K/L, Kemendagri melakukan verifikasi Pemda
• Kunjungan lapangan (insitu)
Pemantauan
• Bappenas bersama
KSP dan BPKP
melakukan
evaluasi terhadap
capaian Aksi PPK
dan capaian
outcome Stranas
PPK
Evaluasi • Bappenas menyampaikan
laporan triwulanan kepada Presiden
• Capaian Aksi disampaikan juga kepada pimpinan K/L/Pemda dan masyarakat
Pelaporan kepada Presiden
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN
TERIMA KASIH