rancangan rencana strategi (renstra) tahun 2014 ?· renstra kecamatan pusomaen 2014 - 2018 ii kata...

Download RANCANGAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2014 ?· RENSTRA KECAMATAN PUSOMAEN 2014 - 2018 ii KATA PENGANTAR…

Post on 10-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGANRENCANA STRATEGI (RENSTRA)

TAHUN 2014 2018KECAMATAN PUSOMAEN

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARAKECAMATAN PUSOMAEN

2

RENSTRA KECAMATAN PUSOMAEN 2014 - 2018

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..KATA PENGANTAR

I. Pendahuluan.

1.1. Latar belakang..1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra..1.4. Sistematika Penulisan

II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pusomaen.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur OrganisasiKecamatan..

2.2. Sumber Daya Kecamatan..2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan.2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Kecamatan..

III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas danfungsi pelayanan Kecamatan...

3.2. Telaah visi, misi dan program kepala daerah danwakil kepala daerah, yang terkait dengan tugasdan fungsi Kecamatan

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan PusomaenKabupaten Minahasa Tenggara sebagai insitusiPemerintah Daerah berada dalam lingkupKementrian Dalam Negeri.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis danKebijakan .

4.1. Visi dan Misi Kecamatan...4.2. Tujuan dan Sasaran4.3. Strategi dan kebijakan Kecamatan dalam 5 tahun

mendatang..

V. Rencana Program dan Kegiatan, IndikatorKinerja,Kelompok Sasaran dan PendanaanIndikatif.

VI. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan danSasaran RPJMD..

VII. Penutup..

IIi

1

1266

8

9

1516

17

18

18

18

19

21

23

2325

27

32

36

37

RENSTRA KECAMATAN PUSOMAEN 2014 - 2018

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberi rahmat karunia-Nya sehingga Revisi Penyusunan Rencana Strategis

Kecamatan Pusomaen Tahun 2014-2018 boleh diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kecamatan Pusomaen Tahun 2014 - 2018 sebagai

implementasi amanat Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No.23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Pusomaen pada hakikatnya adalah komitmen

bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan

pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus)

dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa

depan.

Rencana Strategis Kecamatan Pusomaen ini, semoga menjadi arah dan

pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai/Karyawan

Kecamatan Pusomaen dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya serta

menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang

selama ini berjuang memajukan Kecamatan Pusomaen sebagaimana cita-cita

Pemekaran Wilayah Kecamatan Pusomaen. Amin.

Pusomaen, Januari 2017CAMAT PUSOMAEN,

DJEMI Y. WALUKOW, SEPENATA TINGKAT I

NIP : 19630121 198703 1 013

RENSTRA KECAMATAN PUSOMAEN 2014 - 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan

merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung

berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan

oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara

keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi

melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat

kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan

aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan

erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang

dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah desa bawahan

(pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good

governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin

besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang

sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan

masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan

dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana

strategis selanjutnya dijabarkan kedalam rencanakerja ( Renja ) PD, sesuai Undang

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan penyusunan Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah kebijakan dan

rencana program indikatif kepala daerah/wakil daerah terpilih. Selain itu renstra juga

merupakan penjabaran gambaran permasalahan PD yang dihadapi serta indikasi

program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana,

akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan

tantangan yang ada. Fungsi dari renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

RENSTRA KECAMATAN PUSOMAEN 2014 - 2018

2

Proses penyusunan renstra ini berpedoman pada undang undang nomor 25

tahun 2004, undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 dan

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang secara

terperinci diatur dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kecamatan Pusomaen sebagai salah satu PD di kabupaten Minahasa Tenggara

menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara nomor 16 tahun 2010 tentang tugas pokok dan

fungsi kecamatan kabupaten Minahasa Tenggara, yang nantinya akan menjadi

pedoman dalam menyusun rencana Kecamatan Pusomaen setiap tahun. Proses

penyusunan renstra ini memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah

pendekatan politik, pendekatan teknokratik, penedekatan partisipatif dan pendekatan

atas bawah.

Yang dimaksud pendekatan politik bahwa pemilihan kepala daerah adalah

proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

berdasarkan program program pembangunan yang ditawarka masing masing

calon kepala daerah. Penedekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan

pelibatan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa

memliki sedangkan pendekatan bottom up down dalam perencanaan dilakukan

berdasarkan hirarki pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

RENSTRA KECAMATAN PUSOMAEN 2014 - 2018

3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

8. Undang-un

Recommended

View more >