Referensi & Inspirasi untuk Perubahanselasa, 25 November 2014

ECERAN Rp 4.500LANGGANAN Rp 85.000/BULAN(LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM) SMS BERLANGGANAN : 0853 4272 6272& PENGADUAN 0852 9943 3672IKLAN : 0852 3559 9676KANTOR : 0401-3128346

KINIKORANNOMOR

SATU DI SULTRA

reporter: LA ISMEDeditor: RAhMAT AKBAR

KENDARI- Malang nasib dua bocah masing-masing Dina (7) dan Resky (1,7). Kedua bocah

ini ditemukan tewas terbakar, Senin (24/11) sekitar pukul 10.30 Wita di rumah mereka di

Lorong Sakura, belakang Toko Atlet, Kecama-tan Mandonga, Kota Kendari.

Bersambung ke - Hal 7 >>

Salah seorang sak-si mata yang sem-pat menolong ked-ua bocah itu, alkaf, mengatakan kejadi-

an tersebut berlangsung san-gat cepat, ditambah lagi den-gan kondisi saat itu angin se-

dang bertiup kencang. “Kejadian sekitar jam

10.30 Wita, dan kurang leb-ih hanya 5 menit api su-dah menghanguskan rumah mereka,” ujarnya.

Polisi Lakukan PenyelidikanTKP Dipasangi Garis Polisi

Mayat dua bocah yang terbakar akibat me-ledaknya tabung gas LPG

Kebakaran yang diduga akibat ledakan tabung gas elpiji, menghanguskan satu buah ru-mah kayu di lorong Sakura, jalan Samratulangi, Mandonga, Kendari (24/11). Dalam ke-bakaran tersebut memakan korban dua bocah bernama Dina (7 th) dan Rizki yang masih berusia 17 bulan.

JUFR

IAN

TO/R

akya

t Sul

tra

Masak Mie, Dua Bocah Ikut Terpanggang

| Selasa, 25 November 2014 2FORUM

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Harian Rakyat Sultra dibekali tanda pengenal.

Jika pembaca mempunyai ide, gagasan terkait dengan perkembangan yang terjadi di Sultra atau anda mempunyai kegiatan yang ingin dilaporkan, kir-imkan ke email: sultraraya@yahoo.co.id atau ke reda-ksi Jl. Saranani No. 75 Kendari - Telp. 0401-3367556, 0401-338 2333. Setiap tulisan dilampiri foto terbaru.

HARIAN CHAIRMAN: HM Alwi Hamu, PEMBINA: H Syamsu Nur, PENASIHAT: Dahlan Iskan, KOMISARIS UTAMA: Hendri Nasaruddin, KOMISARIS: HM Subhan Alwi Hamu, L Hanura, H Sahel Abdullah, Mahdar Tayyong, DIREKTUR: H Abdul Haliq, PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: H Abdul Haliq, REDAKTUR PELAKSANA: Rahmat Akbar, Agus S Tohamba KORDINATOR LIPUTAN: Indah Astryani, REDAKTUR: Muhamad Abdul Majid, Yuni Asri, Islahuddin, Puput Harianti, Alfin Basri. ASISTEN REDAKTUR: Ramaluddin, Seplin, Sukrianto. DEWAN REDAKSI: H Abdul Haliq (Ketua), Idul Amir, Rahmat Akbar, Indah Astryani. PRACETAK: Yohannes (Koordinator). Delka, Syamsul, Heri, Agus, QUALITY CONTROL: Syamsul

KEPALA BIRO BAUBAU: Mualamun Gafur, Jl Hayam Wuruk No 79 Baubau (085241972929). BIRO KOLAKA: Jl Pemuda Lr Lestari Kolaka (085241572877). BIRO UNAAHA: Jl Tohamba No 14 Asinua (085241783186). BIRO WAKATOBI: Jl Merdeka Belakang SD 03 Pongo (081341670993). KORESPONDEN: Agus S Tohamba (Jakarta), Israriawati (Muna), LM Suhardin (Baubau) Gunardin (Buton), Efendi (Buton Utara), Bahrun (Wakatobi), Siti Marlina (Konawe), Nurhadi (Konawe Utara), Septiana (Konawe Selatan), Nasruddin (Kolaka), Musafir (Kolaka Utara), La Ode Fardin (Bombana), Abd Karim (Kolaka Timur) , MANAGER KEUANGAN: Hasana, ASISTEN MANAGER KEUANGAN: LISNAWATI, MANAGER IKLAN: Syarifa Mulya, ASISTEN MANAGER IKLAN: Umar Marhum, MANAGER SIRKULASI: M.Iksan, ASISTEN MANAJER SIRKULASI: Hayun, MANAGER PROMOSI: Dedy Muhammad, ASISTEN MANAGER PROMOSI:

DITERBITKAN OLEH: PT Kendari Ekspres. SIUPP: No 1193/SK/Menpen/SIUPP/1999 Tanggal 23 April 1999. ALAMAT: Jl Saranani 75 Kendari - 93111 Telp: 0401-3128346 (hunting), Fax: 0401-3124117, e-mail: sultraraya@yahoo.co.id. HARGA LANGGANAN: Rp 85.000/bulan (dalam kota), Rp 87.500 (luar kota). TARIF IKLAN: Hitam Putih: Rp 30.000/mm/kolom, warna: Rp 40.000/mm/kolom, baris: Rp 5000/baris, ekonomis Rp 7.500/mm/kolom. BIRO JAKARTA: Andi Syamsuri, Grha Lembang 9 (L9) FAJAR GROUP, Jl Kebayoran Lama Pal VII No 17 Jakarta Selatan Kode Pos 12210. BIRO MAKASSAR: Nurlaela Asyaf, Komp. Ruko Pelangi Blok D/8 BTP Tamalanrea, Telp. 0411-589981. BANK: Mandiri Cabang Kendari nomor rekening: 152-0003380843. BRI Cabang Mandonga nomor rekening: 0192-01-022798507. BPD Sultra nomor rekening: 001-02-01-181037-1, PERCETAKAN: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Kendari, Jl Malik Raya No 50 Kendari (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Anda ingin berkomentar dalam rubrik Forum Facebookers? Silakan bergabung di group kami; Rakyat Sultra

Pasar Minaminanga Rubuh, Bupati TertimpaBELUM juga diresmikan pembangunanannya, mega proyek pasar sentral Minaminanga di Kabupaten Buton Utara (Bu-tur) sudah nyaris memakan korban. Minggu (23/11), salah satu bangunannya rubuh dan menimpa Bupati Buton Utara Drs H Muhamad Ridwan Zakariah, saat berkunjung ke pasar itu.

Akibat kejadian itu, Bupati Butur Ridwan Zakariah terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) un-tuk mendapatkan perawatan medis. Informasi yang dihimpun Rakyat Sultra, orang nomor satu di Butur ini, mengalami luka lecet di bagian lutut dan telapak kaki kanannya. Demikian den-gan dua kuku kaki kanannya harus dicabut akibat luka.

“Tadi sekitar jam 10.00 Wita, pa Bupati memang diantar ke rumah sakit ini. Beliau mengalami luka dibagian lutut dan tel-apak kaki kanannya. Yang tangani beliau adalah Dokter Mega dan Dokter Edi. Kalau dari informasi yang beliau ceritakan, kare-na tertindis bangunan pasar tadi, katanya bahunya juga sempat tertindis tapi tidak apa-apa,” ungkap Irmayanti AMK, salah satu petugas piket rumah sakit saat dikonfirmasi, Minggu (23/11).

Komentar Anda?Komentar yang terpilih akan terbit di Harian Rakyat Sultra.

(Catatan: komentar tidak mengandung unsur SARA/Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)

OLEH: KASMIATI

Mahasiswa Pascasarjana Insitut

Pertanian Bogor asal Kabupaten Kolaka

MENTERI Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddikdasmen) Anies Baswedan mengisyaratkan, tahun

depan yang tinggal sebulan, ujian nasional (UN) bakal ditiadakan. Ya, pada berita utama di koran ini, Sabtu (22/11), pihaknya mengatakan sedang mengevaluasi, apakah dipertahankan atau diha-puskan. Dalam pandangannya, dari proporsi ke-lulusan, UN sudah bukan lagi sebagai penentu. Beberapa tahun terakhir, persentase kelulusan UN sudah mendekati 100 persen.

Kita memberi catatan khusus tentang pern-yataannya ini. Sebab, dari apa yang setiap ta-hun terjadi, di sebalik persentase kelulusan yang mendekati sempurna itu, kerap muncul kenyat-aan lain yang menyesakkan: praktik ketidakju-juran. Maka, saban tahun pun selalu muncul per-tanyaan, masih perlukah UN?

Pertanyaan itu muncul karena memang begi-tu banyak ketidakjujuran yang terungkap, bere-darnya kunci jawaban lengkap dengan kode soal yang sebelumnya diklaim sudah diacak, kelelua-saan menyontek dan sebagainya. Boleh dikata-kan, konspirasi ketidakjujuran itu berlangsung se-jak hulu hingga ke hilir.

Jelas, konspirasi yang terus terulang ini mencederai tujuan sebenarnya dari UN itu yak-ni menciptakan standarisasi kelulusan secara nasional. Artinya, ada batas nilai minimal yang harus dilewati siswa agar bisa menyandang predi-kat lulus. Praktik ketidakjujuran yang kemudi-an mengemuka, membuat tujuan mulia itu tidak pernah tercapai. Malah yang justru terjadi ada-lah demoralisasi terhadap anak didik karena se-olah tak berdosa menggiring mereka untuk bersi-kap dan mempraktikkan perilaku tidak jujur serta menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan.

Dalam konteks ini, kita berharap secepatnya ada kepastian dari pemerintah tentang nasib UN, dipertahankan atau dihapus, agar semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu penyelenggara pendidikan, masyarakat atau pun peserta didik, mempunyai waktu dan persiapan yang cukup un-tuk menyikapinya. Kita ingin semua diputuskan dengan tepat dan cermat agar tidak ada korban dari pameo yang selalu mengemuka: ganti men-teri, ganti kebijakan! ***

sikapWacana Penghapusan

Ujian Nasional

Ricko Jericko

HAL itu dapat menjadi salah satu pelajaran penting bagi Bupati Butur bahwa dalam proses pelaksanaan pem-bangunan perlu adanya sua-tu pengawasan yang ketat dari pemerintah sehingga proses pembangunan itu da-pat berjalan sesuai dengan standar yg ada.

ya demand full inflation.

KENAIKAN HARGA DAN GEJOLAKDEMONSTRASI DI INDONESIA TIMUR

Sebagai negara kepualauan (archipelago), terbentuk dari jejeran pulau-pulau terpisah dan bergandeng melalui lautan, tentu kondisi infrastruktur terutama jalur laut masih sangat terbatas, khususnya dalam mendukung pen-distribusian barang.

Hal ini adalah salah satu penyebab BBM di Kawasan Indonesia Timur menjadi leb-ih mahal dibanding daerah lain. Sudah ten-tu peningkatan beban ekonomi karena kenai-kan harga BBM di KTI lebih besar dibanding-kan dengan kawasan barat Indonesia (KBI). Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pu-lau tidak terkoneksi satu sama lain.

Akibatnya, distribusi barang antardaerah tidak lancar sehingga menciptakan gangguan tambahan pada sisi pasokan bahan kebutu-han pokok. Karena, untuk membeli BBM har-ga pemerintah, harus melakukan pembelian di Pertamina, tetapi tidak semua masyarakat bisa mengakses lansung ke Pertamina. Sedang-kan, jumlah pusat penjualan minyak (Pertami-na) masih minim dan lokasinya jauh dari desa-desa tempat penduduk bermukim dan men-gakses, otomatis masyarakat harus membeli pada pihak ketiga ini berarti harus membeli di atas harga yang telah di tetapkan Pemerintah.

Sebagaimana menurut ahli ekono-mi wilayah, Christaller melalui teori perd-agangan yang berbentuk heksagonal (cen-tral place theory) ‘kegiatan masyarakat ter-susun dalam tata ruang geografis dan memi-liki pusat kegiatan yang akan melayani seler-uh wilayah di sekitarnya, sehingga akan terja-di minimisasi biaya’. Pada kenyataanya tidak semua wilayah dapat terlayani, karena adanya hambatan geografis serta terbatasnya fasilitas transportasi. Kondisi ini terjadi pula dalam distribusi BBM di Kawasan Timur Indonesia, sehingga sebagian masyarakat akan membeli jauh lebih mahal terutama yang berada di de-sa-desa, pedalaman dan wilayah pesisir.

Kebijakan ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi hing-ga ekonom, dan memicu mahasisiwa untuk tu-run ke jalan melakukan aksi penolakan teruta-ma di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pertan-yaannya kemudian mengapa mahasiswa yang berada di KTI memiliki keyakinan kuat untuk menolak kenaikan harga BBM? Tentu, hal ini bukan karena tendensi politik merujuk data ke-menangan pasangan persiden terpilih cukup unggul di Kawasan Timur Indonesia. Damp-ak inflasi di KTI lebih besar dibandingkan den-gan KBI karena faktor jarak yang jauh dari sentra produksi mendongkrak biaya distribusi bebera-pa kali lipat yang pada akhirnya dibebankan ke-pada konsumen (masyarakat).

Harga BBM sebagai katalisator yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Kawasan Timur terlebih untuk golongan menengah kebawah. Bahkan saat ini biaya angkutan umum telah mengalami kenaikan hingga 10% kondisi ini berpengaruh lansung terhadap mobilitas masyarakat, serta harga barang dan jasa. Kenaikan harga BBM membuat nilai riil uang masyarakat di ka-wasan timur menjadi rendah. Sementara Kar-tu Sakti yang terdiri atas Kartu Indonesia Pin-tar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu In-donesia Sehat yang ditawarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat hingga saat ini belum bisa digunakan.

Dampak Kenaikan Harga BBM di KTIBEBERAPA PILIHANDAN I’TIKAD POLITIK

Fase seperti ini masyarakat hanya bisa bertahan dengan mengencangkan tali pinggang. Sementara data BPS per ma-ret 2014 menunjukkan tan-pa kenaikan BBM 28.280,01 rakyat Indonesia telah hidup dalam kemiskinan. Disisi lain Pemerintah belum memberi-kan teladan dalam hal belan-ja produktif (productive ex-penditure), masih banyak dae-rah memiliki belanja rutin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pembangunan.

Mengingat salah satu alasan utama menaikkan harga BBM adalah untuk menciptakan ru-ang fiskal dengan menghara-pkan terjadi pergeseran peng-gunaan keuangan dari sektor konsumtif ke sektor yang leb-ih produktif. Pemerintah men-coba beberapa alternatif ke-bijakan lain yang mungkin di-lakukan tanpa menaikkan harga BBM seperti, efesiensi penggu-naan anggaran belanja pemer-intah dengan mengurangi be-lanja rutin, belanja untuk per-jalanan dinas, belanja untuk konsumsi rapat-rapat dan berb-agai jenis belanja lain yang tidak diperuntukkan untuk pemban-gunan secara langsung.

Namun Pemerintah seper-tinya telah berkeputusan bulat bahwa menaikan harga BBM merupakan solusi terbaik un-tuk menciptakan ruang fiskal. Pemerintah tampak sangat khawatir akan beban angga-ran akibat besarnya susbsidi, padahal harga BBM seperti se-buah trade off jika tidak dinai-kkan akan membebani APBN namun jika dinaikkan akan memicu inflasi yang akan men-dorong jutaan rakyat berteng-ger dalam garis kemiskinan. Se-mentara beberapa alternative kebijakan masih sangat mung-kin ditempuh untuk menghi-dari buah simalakama harga BBM diantaranya:

Pemerintah semestinya fokus menyelesaikan masalah di hulu, memberantas mafia migas yang selama ini merugi-kan Negara hingga miliaran ru-piah. Jika persoalan di hulu se-lesai maka masala di hilir sep-erti persoalan harga tidakakan menjadi beban berat. Mem-berantas mafia migas berar-ti mencegah terjadinya ke-bocoran anggaran sehingga akan menambah pendapatan pemerintah dan ruang fiskal akan semakin lebar.

Persoalan pajak di sektor perminyakan harus pula men-jadi perhatian, seperti beban pajak bagi Investor harusnya dilakukan setelah menghasil-kan minyak selain itu pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pemerintah ke-pada pertamina dibuat men-jadi lebih rendah karena ditu-jukan untuk pelayanan publik sehingga harga BBM bisa leb-ih murah. Selain Pemerintah

pada dasarnya menaikkan pa-jak bagi orang yang berpenda-patan tinggi atau melakukan optimalisasi penerimaan nega-ra non pajak sehingga penda-patan negara dapat meningkat, tanpa menaikan harga BBM.

Seluruh jajaran pemerinta-han melakukan efesiensi dan efektifitas penggunaan angga-ran. Persiden menginstruksi-kan ke suluruh Isntansi pemer-intah agar tidak ada lagi yang memiliki belanja rutin lebih besar dibandingkan denganb-elanja pembangunan sehing-ga secara lansung penggunaan anggaran ditujukan untuk sek-tor publik yang lebih produktif. Selain itu selama ini optimal-isasi anggaran belum maksi-mal ditingkat penyerapan yang masih rendah dan cendrung terjadi penyerapan tinggi han-ya pada waktu tertentu.

Pemerintah dapat men-jual BBM dengan dua harga yang berbeda untuk golongan bawah dan golongan atas, na-mun untuk menerapkan ke-bijakan ini memang ditun-tut komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, namun san-gat mungkin untuk dilkakuan. Secara sederhana pertamina sama sekali tidak boleh men-jual BBM bersubsidi ke peng-guna kendaraan yang masuk dalam golongan atas sehingga biaya untuk subsidi BBM dapat dikurangi, tanpa menaikkan harga. Untuk menerapkan dan menghindari adanya golongan atas yang mungkin akan meno-lak kebijakan ini maka pemer-intah dapat mengatur kandun-gan oktan jenis BBM yang akan dijual pertamina.

Pemerintah secara berta-hap semestinya mendorong terwujudnya konversi BBM ke BBG hal ini tentu akan mengu-rangi konsumsi BBM. Selain itu pemerintah harus mendorong terciptanya sarana dan trans-portasi publik yang murah dan nyaman sehingga masyarakat akan lebih memilih menggu-nakan transportasi publik yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap berkurangya tingkat konsumsi BBM.

Selama ini sebuah kebijakan yang terkait dengan perekono-mian seringkali dilihat dari terse-dianya modal (anggaran pemer-intah) atau tidak dalam memu-tuskan sebuah kebijakan baru, namun modal pada dasarn-ya tidak cukup untuk membuat keputusan publik yang berpi-hak institusi/kelembagaan tel-ah menjadi sebuah determi-nan baru dalam pembangu-nan ekonomi teori The New Is-ntitutional Economics (NIE), ini menunjukkan bahwa per-anan modal (anggaran) bukan hal utama dalam pembangunan tapi lebih jauh melihat bahwa pelaku politik (sikap pemerin-tah) dan lembaga politik (polit-ical institution) sangat penting dalam menentukan arah pem-bangunan ekonomi. ***

PEMILIHAN Persiden dan wakil persiden tel-ah selesai sejak beberapa bulan lalu, pertika-ian dua kubu di DPR juga telah berdamai, namun sebuah riak lain muncul. Yakni, pro

dan kontra atas sebuah paket kebijakan yang diang-gap tidak populis. Persiden Jokowi baru-baru ini mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Min-yak (BBM) bersubsidi.

Kebijakan menaikkan harga BBM selalu ber-banding lurus dengan kenaikan harga barang se-cara umum. Menteri Keuangan Bambang Brojone-goro memperkirakan dengan kenaikan harga sebe-sar Rp2.000 inflasi akan ikut naik sebesar 2%.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat bisa didu-ga akan melebihi 2%, karena tanpa kenaikan BBM tingkat inflasi sudah cukup tinggi, berkaca pada ke-naikan BBM tahun 2008, beberapa daerah di ka-wasan Timur inflasi tahunanya masuk dalam kate-gori inflasi menengah (galloping inflation), seperti Kota Kendari angka inflasi tahun 2008 sebesar 15,28 %, Makassar sebesar 11,79 %, Ternate 11,25 dan be-berapa kabupaten-kota lainya di kawasan timur memiliki nilai inflasi double digit akibat kenaikan harga BBM. Selain itu, kita berada di akhir tahun, akan ada hari raya agama, tahun baru serta tahun ajaran baru yang sangat mungkin memicu terjadin-

Meity Langka

‘’SEGALA sesuatu yang dimulai dengan ketidakju-

juran selamanya akan membuahkan hasil yang

buruk, mengejar keuntun-gan dengan kecurangan fa-

tal akibatnya.

Sudarsin Radamu Raimaka

JANGAN salahkan siapa2 atas robohnya bangunan

pasar salahkan saja kontra-tornya suda jelas mhe itu,

di kerjakan tidak sesuai apa yang ada di proposalnya,...

Wawan Kendari

JGN juga kontraktor disalah-kan. Sapa tau dananya dari

atas sampe ke bawah disunat sana sini. Jadinya kontrak-tor nda dpt untung. Jadin-ya bahan bangunan dikuran-

gi kualitasnya dari pada rugi kontraktor. Mikirpi, adakah

kontraktor mau rugi?

Hiljar Purnama

HA....ha...ha...ha...Knp yg di timpa rubuhnya bangu-nan pasar tersebut harus bupatinya, Lucu skali,, wah kontarktornya tuh yg perlu di soroti.

| Selasa, 25 November 2014 4SULTRA KEPULAUAN

Buntut mahalnya harga Pre-mium tersebut, Barisan Muda Sulawesi Tengga-ra (BM-Sultra) melakukan

aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Wakatobi, Senin (24/11).

Dalam aksinya, BM-Sultra mempersoalkan penetapan harga BBM bersubsidi yang terkesan di-manfaatkan dan dijadikan lahan bisnis para pengecer.

Koordinator lapangan, Ram-il Mola mengatakan, sangat tidak masuk akal harga yang ditetapkan pengecer. Pemerintah hanya me-naikan harga Premium Rp 2.000, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Sementara di Kabupaten Wakato-bi harga Premium ditingkat eceran mencapai Rp 15.000 perliter.

“Inikan kenaikan yang san-gat sepihak, dan pemerintah dae-rah sendiri terkesan hanya diam saja tanpa melakukan fungsi pen-gawasannya,” jelas Ramli.

Ramli menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, maka banyak dari masyarakat, utamanya nelayan dan para kon-sumen di pasaran, anak-anaknya akan mati kelaparan dan bahkan terancam putus sekolah.

Olehnya itu, BM-Sultra mende-

sak Pemkab Wakatobi membentuk regulasi dalam menentukan har-ga BBM bersubsidi ditingkat ecer-an. Kemudian, pihaknya juga me-minta kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perind-agkop) selaku lembaga teknis yang mengawasi dan mengendalikan para pengecer, untuk segera men-untaskan persoalan tersebut.

Bukan hanya itu, BM-Sul-tra juga meminta kepada Pemkab agar memberikan warning kepa-da Pertamina agar tidak sembarang memberikan BBM bersubsidi kepa-da pengecer.

Usai berorasi sekitar satu jam di halaman kantor Bupati Wakato-bi, massa aksi bertemu Wakil Bupa-ti Wakatobi, Arhawi Ruda. Atas tun-tutan itu, Arhawi berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut dia, maraknya pengecer yang menetapkan harga BBM secara sepihak perlu diawasi serta dilakukan penataan agar tetap mengacu pada kebijakan nasional.

Arhawi meminta massa yang melakukan unjuk rasa agar mem-berikan sedikit waktu kepada Pemk-ab Wakatobi membentuk tim kemu-dian hasilnya akan dilaporkan kepa-da Bupati Wakatobi, Hugua. (*/b)

BURANGA – Komisi II DPRD Butur langsung meninjau bangunan kios semi permanen di Pasar Sentral Minaminanga yang rubuh dan menimpa Bupa-ti Butur, Ridwan Zakariah, Senin (24/11).

Selain untuk memas-tikan sejauh mana kerusa-kan yang ditimbulkan aki-bat peristiwa tersebut, kun-jungan komisi II itu juga dalam rangka memasti-kan kesiapan dan perkem-bangan pembangunan pasar sebelum para peda-gang Pasar Kulisusu dire-lokasi ke tempat tersebut.

Salah satu anggota Komisi II DPRD Butur, Al-munatzir berjanji, siap mengawal anggaran un-

tuk kelanjutan pembangu-nan Pasar Sentral Minam-inanga. Sehingga kedepan tidak ada lagi bangunan semi permanen dalam ar-eal pasar respentatif terse-but.

“Melihat kebutuhan dan manfaat pasar yang begitu besar sebagai urat nadi perputaran ekonomi masyarakat, maka masalah ini mesti kita kawal bersa-ma-sama. Harus diadakan anggaran untuk kelanjutan pembangunannya,” kata legislator PAN itu, disela-sela kunjungan.

Senada pernyataan dia-tas, Ketua Komisi B DPRD Butur, Harwis Hari men-gatakan, bangunan semi permanen merupakan

upaya pemerintah menya-huti keinginan para peda-gang agar semua bisa ter-akomodir ke Pasar Sentral Minaminanga. Sehingga pembangunan selanjutnya harus tetap dikawal.

“Adapun soal insiden runtuhnya bangunan ini, tentu menjadi wewenang kepolisian untuk menye-lidikinya. Yang pasti soal penganggarannya tetap akan kita perjuangkan ka-rena menyangkut kepent-ingan orang banyak,” ce-tusnya.

Sementara itu, Kepa-la Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperind-ag), La Ode Sahusu men-gatakan, secara keseluru-han lost pasar semi per-

manen berjumlah 176 kios diperuntukan bagi peda-gang tekstil, aksesoris, pen-jual buah, sayur mayur ser-ta kue kering.

“Bangunan yang rubuh ini hanya satu petak. Ban-gunan ini diperuntukan bagi penjual makanan jadi, seperti kasuami, kue kering dan kue basah,” akunya.

Pantauan Rakyat Sul-tra, panjang lost bangunan semi permanen yang am-bruk sekitar 45 meter terse-but telah dipasangi police line (garis polisi). Pema-sangan itu untuk penye-lidikan kasus yang sem-pat menimpa Bupati Butur, Ridwan Zakariah saat mel-akukan peninjauan, Ming-gu (23/11). (p4/b/din)

WANGIWANGI – Ban-yaknya keluhan masyarakat, utamanya para pengguna jasa ang-kutan laut terkait kenai-kan tarif kapal laut men-dapat perhatian Pemer-intah Kabupaten (Pem-kab) Wakatobi. Pemkab berjanji akan membentuk tim.

Saat ini, tarif kapal laut Wanci-Kendari dan Wan-ci-Bau-bau mencapai Rp 218.000. Tarif itu naik Rp

58.000 dari sebelumnya Rp 160.000.

Kenaikan tarif itu bu-kan hanya dirasakan pe-numpang Wanci-Kend-ari dan Wanci-Baubau. Kenaikan tarif juga dira-sakan penumpang yang menghubungkan Wan-ci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.

Menanggapi per-soalan itu, Wakil Bupa-ti Wakatobi, Arhawi Ruda mengatakan, akan segera

menuntaskan persoa-lan itu sekaligus bersa-ma penetapan harga BBM yang diterapkan cukup tinggi oleh para pengecer.

“Secepatnya kita akan bentuk tim kerja untuk turun memantau dan mengawasi langsung di masyarakat dan itu kita akan lakukan sekaligus. Bukan saja kepada para pengecer melainkan jasa angkutan laut lokal juga,” ujarnya.

Terkait penetapan tarif kapal laut, saat ini masih dalam proses kajian. Kebi-jakan penetapan tarif jasa angkutan laut antar kabu-paten, merupakan kebija-kan Gubernur Sultra, Nur Alam.

“Semua yang berkaitan dengan keputu-san tarif jasa angkutan laut antar kabupaten, itu sepe-nuhnya merupakan kebi-jakan gubernur. Jadi, kita tunggu saja,” pintanya.

Kenaikan tarif bukan hanya terjadi pada rute Wanci-Kencari dan Wan-ci-Baubau. Kenaikan ta-rif juga terjadi untuk rute Kendari-Buton Utara (Bu-tur). Tarif kapal cepat yang awalnya hanya Rp 135.000 kini naik menjadi Rp 175.000.

Kenaikan tarif itu ber-laku sejak pemerintah pu-sat menetapkan kenaikan harga BBM pekan lalu. (din-cr2/b)

RAHA - Setelah mendapat persetujuan DPRD Muna, plus legal formil pinjaman dalam bentuk peraturan dae-rah (perda), proyek pemban-gunan Rumah Sakit Umum (RSU) type C Kabupaten Muna akan segera ditender.

Bupati Muna, LM Ba-haruddin menegaskan, le-lang proyek akan segera diumumkan secara elek-tronik melalui media in-ternet. Baru-baru ini,

Bupati Muna kemba-li bertandang ke Pusat In-festasi Pemerintah (PIP) untuk merampungkan se-luruh administrasi yang dibutuhkan. “Kita upaya-kan, paling lambat bulan Januari sudah ada kon-trak,” ujar dr Baharuddin kepada Rakyat Sultra.

Baharuddin menye-butkan, anggaran peker-jaan Rp 91,5 miliar terse-but akan ditender satu

kali. “Tendernya satu kali, pencairannya akan di-lakukan setiap triwulan, sesuai dengan progres pekerjaan,” ujarnya.

Target penegerjaan mega proyek RSU type C Kabupaten Muna itu akan dilaksanakan selama de-lapan bulan. “Targetnya delapan bulan, semoga akhir tahun 2015 rumah sakit sudah bisa kita fung-sikan,” ucapnya. (sra/din)

Proyek RSU Muna Segera Ditender

BAHRUN MUSU/RAKYAT SULTRA

Arhawi Ruda

Kendari-Butur Rp 175 Ribu

Tarif Kapal Wanci-Kendari Rp 218 Ribu

ALJALILU/Rakyat Sultra

Sejumlah anggota Komisi II DPRD Buton Utara (Butur) saat melakukan tinjauan dan diskusi terkait runtuhnya salah satu bangunan semi permanen di Pasar Sentral Minaminanga, Selasa (24/11).

Komisi II Tinjau Pasar Minaminanga

Aliansi BM-Sultra saat memprotes tingginya harga BBM di Wakatobi, Senin (24/11).

LM Baharuddin

Harga Premium Capai Rp 15 Ribu

REPORTER: BAHRUN MUSUEDITOR: ISLAHUDDIN

WANGIWANGI – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di Kabupaten Wakatobi mencapai Rp 15.000

perliter. Kondisi itu dikeluhkan warga karena harganya jauh dari ketetapan pemerintah sebesar Rp 8.500 perliter.

| Selasa, 25 November 2014 13IKLAN MUNGIL

| Kamis, 27 November 2014 13IKLAN MUNGIL