MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 I/M-DAG lPERlT l2OL2

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALETKE REPUBLIK RAKYAT CHINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa sarang burung walet sangat bermanfaat bagikesehatan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggisehingga perlu dijaga kelestariannya;

bahwa Republik Indonesia dan Republik RakyatChina pada tanggal 24 April 2OI2 telahmenandatangani Protokol Persyaratan Higenitas,Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi ProdukSarang Burung Walet dari Indonesia ke China antaraKementerian Pertanian Republik Indonesia danAdministrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi danKarantina Republik Rakyat China (Protocol ofInspection, Quarantine and Hggiene Requirements forthe Importation of Bird Nest Products from Indonesiato China Betuteen The Ministry of Agiculture of theRepublic of Indonesia and The General Administrationof Quality Superuision, Inspection and Quarantine ofthe People's Republic of Chinal;

bahwa dalam rangka menjaga kelangsunganeksportasi sarang burung walet Indonesia keRepublik Rakyat China diperlukan pengawasan yanglebih efektif terhadap mutu sarang burung waletIndonesia;

bahwa sehubungan dengan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, danhuruf c, perlu mengatur ekspor sarang burung waletke Republik Ralryat China;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d, perlu menetapkan Peraturan MenteriPerdagangan;

b.

c.

d.

e.

Mengingat : 1.

2.

Peraturan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 51/M-DAG lPER|T 12012

B e drijfs re g le ment ering s Ordonnantie 1934(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentangPerdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan(Lembaran Negara Republik Indonesia Talnun 7962Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2a69);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 7994 tentangPengesahan Agreement Establishing The WorldTrade Organization (Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 356a);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a66I);Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentangPenegasan Tugas dan Tanggung Jawab MenteriPerdaganganLuar Negeri;

Dalam Bidang Perdagangan

Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2OO9tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu IIsebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 59lP Tahun 2OI\;Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 9l Tahun 2OI1;

J.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

Peraturan Menteri Perdagangan R.LNomor : 51 /M-DAG I PERI 7 I 2OI2

Peraturan Presiden Nomor 24 Tah:un 2Ol0 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tlrgas, dan FungsiEselon I Kementerian Negara sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 92 Talnun 2OII;Peraturan Menteri Perdagangan Nomor3I/M-DAGlPERlT I2OLO tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor13/M-DAG IPE.RI 3 I 2012 Tentang Ketentuan UmumDi Bidang Ekspor;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANGKETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KEREPUBLIK RAKYAT CHINA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang daridaerah Pabean Indonesia.

2. Sarang burung walet adalah produk yang berasaldari air liur burung walet (Collocalia sp.) yangberfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur,menetaskan dan membesarkan anaknya sertamemerlukan proses lebih lanjut sebelum dikonsumsi.

3. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet, yangselanjutnya disingkat ET-SBW adalah perusahaanperorangan maupun badan usaha yang berbadanhukum atau bukan badan hukum yang melakukankegiatan usaha ekspor sarang burung walet.

4. Tim Verifikasi dan Monitoring Kebijakan EksporSarang Burung Walet adalah Tim yang melakukanverifikasi dan monitoring kebijakan ekspor sarangburung walet yang anggotanya terdiri dari wakilinstansi dan lembaga terkait.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perdagangan.

10.

11.

12,

3

Peraturan Menteri Perdagangan R.LNomor : 51 /M-DAG I PERI 7 I 2Or2

6. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Sarang burung walet yang dapat diekspor keRepublik Rakyat China hanya sarang burungwalet yang termasuk dalam Pos Tarif/HSex. 0410.00.10.00.

Sarang burung walet sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi persyaratan:

telah memenuhi proses seleksi, pencucian,pembersihan dari kotoran, pemanasan sama ataulebih dari 7O'C (tduh puluh derajat celcius)dalam waktu sekurang-kurangnya 3,5 (tiga komalima) detik; dan

dibungkus dalam kemasan dan dicantumkanlabel yang memuat informasi dalam bahasaIndonesia, bahasa inggris, dan bahasa Chinasekurang-kurangnya mengenai nama dan beratproduk, nomor registrasi dan nama produsenpeternak walet, nama, alamat, nomor registrasiprodusen, persyaratan penyimpanan, tanggalproduksi, nomor kontrol veteriner (NKV) daninformasi terkait lainnya.

Pasal 3

Ekspor sarang burung walet sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan olehperusahaan yang telah mendapat pengakuansebagai ET-SBW dari Menteri.

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitanpengakuan sebagai ET-SBW sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-SBWsebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)perusahaan yang bersangkutan harus mengajukanpermohonan secara tertulis kepada DirekturJenderal dalam hal ini Direktur Ekspor ProdukPertanian dan Kehutanan;

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

a.

b.

(2)

Peraturan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 51 /M-DAG I PERI 7 I 2OI2

Permohonan ET-SBW sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan melampirkan dokumen:a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi;

b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);d. fotokopi surat bukti kepemilikan unit

pengolahan sendiri yang telah mendapatSertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan

e. Berita Acara pemeriksaan fisik oleh TimVerifikasi dan Monitoring Kebijakan EksporSarang Burung Walet yang ditetapkan olehDirektur Jenderal.

Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagaiET-SBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitungsejak permohonan diterima secara lengkap danbenar.Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak lengkap dan benar, DirekturEkspor Produk Pertanian dan Kehutananmenyampaikan penolakan permohonan paling lama5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonanditerima.ET-SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berlaku selama perusahaan yang bersangkutanmasih menjalankan kegiatan usaha di bidang eksporsarang burung walet.Bentuk pengakuan sebagai ET-SBW sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Setiap perubahan data perusahaan, pemilik ET-SBWwajib melaporkan dan mengajukan permohonanperubahan ET-SBW kepada Direktur Jenderal dalamhal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian danKehutanan paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak terjadinya perubahan dataperusahaan.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal menyampaikan setiap ET-SBWsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)kepada Lembaga Registrasi Akreditasi danSertifikasi China.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Peraturan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 5 1 /M-DAG I PERI 7 I 2Ot2

(2) ET-SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusterdaftar di Lembaga Registrasi Akreditasi danSertifikasi China.

Pasal 6

Perusahaan yang telah mendapat pengakuansebagai ET-SBW wajib menyampaikan laporantertulis mengenai pelaksanaan ekspor sarangburung walet setiap 4 (empat) bulan sekali kepadaDirektur Jenderal dengan tembusan kepada TimVerifikasi dan Monitoring Kebijakan Ekspor SarangBurung Walet.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baikdalam hal ekspor terealisasi atau tidak terealisasi,disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 Mei,tanggal 15 September, dan 15 Januari.

Bentuk laporan pelaksanaan ekspor sarang burungwalet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pengakuan sebagai BT-SBW sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dibekukan apabila pemilikET-SBW:a. melanggar ketentuan PasaI4 ayat (7); danlataub. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali.

Pengakuan sebagai ET-SBW sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diaktifkan kembali apabilaET-SBW telah melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (71

dan/atau Pasal 6 ayat (1) dan ayat(2).

Pemilik ET-SBW dapat mengajukan permohonanpengaktifan kembali pengakuan sebagai ET-SBWsebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelahmemenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan/atauPasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Permohonan pengaktifan kembali pengakuansebagai BT-SBW sebagaimana dimaksud padaayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal.

(3)

(4)

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor : 5 1 /M-DAG I PERI 7 I 2Ol2

Pasal 8

ET-SBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dicabut apabiia:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) danlatau Pasal 6ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak diterbitkan surat pembekuan;

b. mengubah data yang tercantum dalam ET-SBW;dan/atau

c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terkait denganpelanggaran di bidang ekspor.

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapatditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1O

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal31 Juli 2OL2.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 Juli 2OI2

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWANSalinan sesuai dengan aslinya

kretariat Jenderalian Perdagangan

Biro Hukum,

t_LIZA

7

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANGKETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

l.

2.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTARSARANG BURUNG WALET

LAMPIRAN II : LAPORAN PELAKSANAAN EKSPOR DSTSNG BURUNG WALET

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWANSekretariat Jenderal

1an PerdaganganBiro Hukum,

,,-'l-, i{tqmP}9q

fffi,ffiw**i#

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANoMoR : st lM-DAG/PER|7 /2012TENTANGKETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal

Kementerian PerdaganganPlh. Kepala Biro Hukum,

LK;

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR SARANG BURUNG WALET (ET.SBW)NOMOR :

Menunjuk surat................ No.........tanggal .........bu|an......tahun........perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan

Sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor......M-DAG/PER/....1........tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China, dengan ini membenkan pengakuan sebagai:

EKSPORTIR TERDAFTAR SARANG BURUNG WALET (ET. SBW)Kepada:Nama Perusahaan

Alamat PerusahaanNama Penanggung Jawab Perusahaan

N o m orTel epon /F ax P e ru sa h a an

Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Pengolahan

Dengan ketentuan sebagai berikut:1. Mengajukan permohonan perubahan ET-SBWjika terjadi perubahan data perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar

Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan data tersebut.2. Memberikan data/informasi dan/atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kanto| apabila diperlukan oleh

Pe.jabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian serta Badan Pengawas Obat danMakanan.

3. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia No..... /M-DAGIPERI .....I .....

tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China.4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa

pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW).5, Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW) ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih

men.jalankan kegiatan usaha di bidang ekspor sarang burung walet.6. Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kenyataan dilapangan, maka Pengakuan sebagai Eksportir

Terdaftar Produk Sarang Burung Walet (ET-SBW) dapat dibekukan atau dicabul.

Jakarta,a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.1.,

Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri

Tembusan:1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan),2. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan,3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangani4. Kepala Pusat Karantina Hewan, Badan Karantina Pertanian. Kementerian Pertanian:5. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan, Kementerian Pertanian,6. Direktur Standarisasi Produk Pangan, BPOIVI;

7. Dinas Perindag setempat.

') Coret yanq tidak perlu

FIERLIZA

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANoMoR : 51/M-DAG/PER/7 /2012TENTANGKETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

Salinan sesuai dengan aslinyaiat Jenderal

Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAPORAN PELAKSANAAN EKSPOR SARANG BURUNG WALETPERIODE:.....

Nama PerusahaanPimpinan/Penanggungjawab Perusahaan

ttd.

(Nama Lengkap)

PELAKSANAAN EKSPOR

No. Nomor dan Tanggal PEB Uraian Barang Nomor Pos Tarif/HSJumlah

Volume Nilai

1 2 3 4 5 6

iro Hukum,