rakyat kembali dirugikan
TRANSCRIPT
24/6/2015 PT Freeport Kembali Dimanjakan, Rakyat Kembali Dirugikan | Hizbut Tahrir Indonesia
http://hizbuttahrir.or.id/2015/06/24/ptfreeportkembalidimanjakanrakyatkembalidirugikan/ 1/5
HOME KANTOR JUBIR BERITA MEDIA MUSLIMAH SEPUTAR SYARIAH SEPUTAR KHILAFAH TENTANG HIZBUT TAHRIR PUSTAKA DIGITAL
PT Freeport Kembali Dimanjakan, Rakyat Kembali Dirugikan24 Jun 2015 in Al Islam Leave a comment
[Al-Islam edisi 762, 9 Ramadhan 1436 H – 26 Juni 2015 M]
Pemerintah kembali akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua
selama 20 tahun lagi. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam jumpa pers
di Jakarta, Rabu (10/6/2015) mengatakan, kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun lagi tersebut
menyusul persetujuan PT Freeport mempercepat perubahan rezim kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021 (Kompas.com, 10/6). Sebelumnya
Kementerian ESDM mengusulkan percepatan perubahan rezim KK menjadi IUPK sebelum 2021.
Jika percepatan IUPK itu bisa dilakukan pada 2015, dengan diperpanjang selama 20 tahun lagi, maka kontrak
PT Freeport—yang diberi ijin operasi sejak tahun 1967—akan berakhir pada tahun 2035. Menurut Dadan, izin
kelanjutan operasi setelah 2021 ini diberikan karena PT Freeport asal AS itu butuh kepastian sebelum
menggelontorkan investasi. PT Freeport akan berinvestasi USD 17,3 miliar, terdiri atas USD 15 miliar untuk
tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta USD 2,3 miliar untuk smelter.
Terus Dimanjakan
Menurut UU Minerba no 4/2009, mineral hanya boleh diekspor setelah dimurnikan dan diolah. Tenggatnya
lima tahun, paling tambat 12 Januari 2014. Peraturan pelaksanaannya dikeluarkan tiga tahun kemudian yaitu
PP No. 24/2012. Lalu dikeluarkan Permen ESDM No 7/2012 yang mengatur kadar mineral yang telah
dimurnikan yang boleh diekspor. Permen ini diubah dengan Permen ESDM No. 20/2013. Dalam Permen
ESDM No. 20/2013 itu diatur kadar minimal mineral yang boleh diekspor di antaranya: tembaga 99,9%, besi
spon 70%, besi mentah 90%, nikel 70%.
Dengan Permen ESDM No. 7/2012 dan Permen ESDM No. 20/2013, PT Freeport dan PT Newmont tidak bisa
mengekspor tembaga. Kadar yang dihasilkan oleh PT Freeport dan PT Newmont melalui proses pengolahan
bahan galian (bukan smelter) berkisar 25-30%.
Mendekati batas akhir 12 Januari 2014, industri smelter tidak kunjung siap. Pemerintah semestinya tegas
menjalankan amanat UU. Namun, Pemerintah justru mengubah peraturan dengan mengeluarkan PP No.
1/2014. Permen ESDM No. 1/2014 mengatur perubahan kadar mineral yang boleh diekspor dan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2014 yang mengatur pajak progresif.
Dengan aturan baru itu, pasca 12 Januari 2014 perusahaan tambang tetap boleh mengekspor mineral yang
belum dimurnikan (kadarnya diatur dengan Permen ESDM No. 1/2014) dengan catatan dikenakan pajak
progresif yang diatur dalam PMK No. 6/2014. Dari perubahan ini, PT Freeport paling diuntungkan sebab
tembaga yang boleh diekspor kadarnya turun sangat drastis dari 99,9% menjadi minimal 15%.
Meski kadar batas ekspor sudah diturunkan, PT Freeport keberatan dengan pajak progresif 25% (tahap 1).
Akhirnya, melalui lobi-lobi, PT Freeport membuat MoU dengan Pemerintah semasa rezim SBY. PT Freeport
diijinkan ekspor terhitung 6 Agustus 2014 setelah mendapat Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dengan
memberikan uang jaminan pembangunan Smelter sebesar USD 115 Juta. Dalam MoU juga disepakati luas
wilayah operasi 125 ribu ha, royalti emas jadi 3,75%; dan kewajiban divestasi saham PT Freeport 30% (UU
mewajibkan sebesar 51%). PT Freeport juga berjanji menggunakan 100% tenaga kerja dan produk lokal. PT
Freepor pun berjanji membangun smelter di Gresik senilai USD 2,3 miliar.
Namun, hingga Januari 2015 tidak terlihat niat PT Freeport. PT Freeport sengaja “menyandera” pembangunan
smelter untuk mendapat kepastian perpanjangan ijin. Dari dokumen yang diperoleh Kompas.com
(26/1/2015), PT Freeport berjanji akan membangun smelter, namun syaratnya Pemerintah harus
memberikan perpanjangan kontrak hingga 2031. “PT Freeport Indonesia akan memulai konstruksi
pembangunan smelter ketika kepastian kelanjutan operasi pertambangan sampai dengan 2031 diterima PT
Freeport Indonesia,” bunyi dokumen itu.
Akun Resmi Sosial Media HTI
Milisi Houthi Menghindari Konfrontasi
Intelektual Mengenai Metode
Penahanan dan Penghilangan Paksa
24 Jun 2015
Seruan Sebelum yang Terakhir..Dari HizbutTahrir Kepada Umat Islam Secara Umum…danKhususnya Kepada Ahlu Al Quwwah wa alMan’ah
20 Jun 2015
Pengumuman Hasil Monitoring Hilal Ramadhanyang Penuh Berkah 1436 H
17 Jun 2015
Seruan Hizbut Tahrir Indonesia MenyambutBulan Ramadhan 1436 H
13 Jun 2015
Pernyataan HTI Tentang Penyelenggara Rapatdan Pawai Akbar (RPA) 1436 H
04 Jun 2015
Kantor Jubir
English Section
24 Juni 2015 / 07 Ramadhan 1436
Pencarian...
To follow the events surrounding
“The Penultimate Call…from Hizb
ut Tahrir To the Muslim Ummah in
general…and its People of Power
in particular”
Nationalism: A Barrier Wall for
Indonesia to Save the Rohingya
Muslim Women and Children
24/6/2015 PT Freeport Kembali Dimanjakan, Rakyat Kembali Dirugikan | Hizbut Tahrir Indonesia
http://hizbuttahrir.or.id/2015/06/24/ptfreeportkembalidimanjakanrakyatkembalidirugikan/ 2/5
Pemerintah mestinya bertindak tegas. Lagi-lagi yang terjadi justru sebaliknya. PT Freeport malah terus
dianakemaskan dan diberi berbagai kemudahan.
Slogan Kosong
Terbitnya UU Minerba semestinya dijadikan momentum kemandirian pengelolaan tambang. Semestinya
Pemerintah menyiapkan diri untuk mengambil-alih pengelolaan tambang. Di antaranya dengan menyiapkan
BUMN untuk menjalankan pengelolaan tambang itu. Andai hal itu dilakukan, saat tenggat berakhir pada
Januari 2014, bisa segera dimulai proses “pengambilalihan” pengelolaan berbagai tambang secara
konstitusional. Dengan begitu tambang-tambang itu bisa dikelola penuh oleh negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Namun, Pemerintah justru mengubah peraturannya sendiri demi kepentingan perusahaan tambang,
khususnya PT Newmont dan PT Freeport. Itu menunjukkan ketidaktegasan dan kelemahan Pemerintah
berhadapan dengan perusahaan tambang khususnya PT Freeport. Ataukah memang Pemerintah tidak serius
untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan kekayaan alam? Jika demikian, kemandirian yang selama ini
dicita-citakan hanyalah slogan kosong belaka.
Memperpanjang Kerugian
Menurut UU Minerba, perubahan status dari KK ke IUPK juga akan memberi hak kepada PT Freeport
Indonesia untuk dapat memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun. Bila hak ini dijalankan, PT Freeport bisa
beroperasi di Indonesia hingga 2055. Itu artinya, jika dihitung sejak tahun 1967, PT Freeport berpeluang
terus bercokol di Papua selama 88 tahun! Jelas, ini hanya akan semakin memperpanjang kerugian untuk
rakyat dan negeri ini. Dengan perpanjangan itu PT Freeport dan swasta lainnya akan terus mengeruk
kekayaan alam negeri ini.
Selama ini pendapatan negara dari tambang dan batu bara masih kecil dibandingkan dengan yang diperoleh
oleh perusahaan tambang. Pendapatan negara dari tambang hanya dalam bentuk pajak, royalti dan deviden.
Total pajak dari industri pertambangan saat ini berada pada kisaran 30%. Pendapatan royalti Pemerintah
juga sangat kecil. Menurut aturan sekarang, royalti yang diperoleh Pemerintah hanya berkisar 3.75% untuk
mineral emas berdasarkan kontrak karya (Beritasatu.com, 12/6).
Deviden untuk Pemerintah juga sangat kecil. Total dividen yang diterima Pemerintah dari Freeport sejak
1992-2011 hanya sebesar USD 1,287 miliar. Demikian pula saham Pemerintah di PT Freeport, hanya sekitar
9,36 persen (Kompas.com, 27/1/2015). Itu artinya pada jangka waktu yang sama, PT Freeport menerima
deviden USD 12,87 miliar dolar alias 10 kali lipat daripada yang didapat Pemerintah. Parahnya, ternyata
selama 2012-2014 PT Freeport tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetor dividen kepada Pemerintah,
dan itu dibiarkan saja oleh Pemerintah.
Menyalahi Islam
Abyadh bin Hamal ra. menuturkan bahwa:
أنه وفد إىل رسول ا᥇폪 -صلى هللا عليه وسلم- فاستـقطعه الملح – قال ابن المتـوكل الذى مبأرب – فـقطعه له فـلما أنا قطعت له الماء العد. قال فانـتـزع منه وىل قال رجل من المجلس أتدرى ما قطعت له إمن
Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. Ia meminta (tambang) garam—Ibn al-Mutawakkil berkata, “Yang
ada di Ma’rib.” Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Absyadh. Saat dia pergi, seseorang di
majelis itu berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan. Sesungguhnya Anda telah memberi dia
(sesuatu laksana) air yang terus mengalir.” Ibn al-Mutawakkil berkata, “Rasul pun menarik kembali tambang
itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).
Berdasarkan hadis di atas, Islam menetapkan tambang sebagai milik umum seluruh rakyat. Tambang itu
wajib dikuasai dan dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan
rakyat. Islam mengharamkan penguasaan pengelolaan tambang yang berlimpah oleh swasta apalagi asing.
Karena itu pemberian ijin kepada swasta untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk perpanjangan
ijin yang sudah ada, termasuk untuk PT Freeport, jelas menyalahi Islam. Saat negeri ini dikelola dengan
menyalahi ketentuan Islam yang berasal dari Allah SWT maka akibatnya adalah seperti yang ditegaskan oleh
Allah SWT:
Rezim Uzbekistan Sangat Dengki
Terhadap Islam Karenanya Dia pun
Dengki Terhadap Hizbut Tahrir
01 May 2015
Tindakan Tak Manusiawi dan Tak BermoralDilakukan oleh Otoritas di Lebanon terhadapPara Pengungsi Suriah
15 Oct 2014
Koalisi Neo-Salibis Pimpinan Amerika terhadapRevolusi Umat di Syam Lebih Rapuh Dari SarangLaba-Laba
05 Oct 2014
Partisipasi di Dalam Pakta Obama yangImperialistik Merupakan Kejahatan Besar danMakar yang Bahayanya Menyebar di mana-mana
16 Sep 2014
Kepada Para Tentara di Negeri-negeri KaumMuslim, Khususnya Negeri Sekeliling Gaza!Tidakkah Darah dalam Urat Nadi Anda Mendidihkarena Kejahatan-Kejahatan Yahudi sehinggaAnda Tergerak untuk Menolong PendudukPalestina?
15 Jul 2014
Nasyrah
PT Freeport Kembali Dimanjakan,
Rakyat Kembali Dirugikan
24 Jun 2015
Ramadhan: Momentum untuk MewujudkanKetakwaan Hakiki
17 Jun 2015
Negeri Serba Palsu
10 Jun 2015
Bahaya di Balik Ide “Islam Indonesia”
03 Jun 2015
Bersama Umat Tegakkan Khilafah
27 May 2015
Al-Islam
24/6/2015 PT Freeport Kembali Dimanjakan, Rakyat Kembali Dirugikan | Hizbut Tahrir Indonesia
http://hizbuttahrir.or.id/2015/06/24/ptfreeportkembalidimanjakanrakyatkembalidirugikan/ 3/5
Share ! Tweet 180 0
]ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا…[
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit… (QS Thaha
[20]: 124).
Kehidupan yang sempit itulah yang telah diderita oleh penduduk negeri ini. Bagaimana tidak, kekayaan alam
tambang itu dikeruk oleh swasta dan asing. Hasilnya lebih banyak untuk kemakmuran mereka. Sebaliknya,
rakyat kehilangan kekayaan mereka. Rakyat pun harus menanggung kerusakan dan dampak buruk akibat
penguasaan kekayaan mereka oleh swasta dan asing.
Wahai Kaum Muslim:
Kekayaan alam mendesak untuk diselamatkan. Kemandirian harus segera diwujudkan. Semua itu hanya akan
terwujud melalui pemerintahan yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya sempurna
dijalankan melalui tegaknya sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Inilah yang mendesak untuk
diwujudkan oleh kaum Muslim negeri ini demi menyelamatkan kekayaan alam serta mewujudkan
kemakmuran negeri dan penduduknya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar al-Islam:
Pemerintah agresif menarik utang di semester I-2015. Sampai dengan 18 Juni saja, realisasi utang telah
mencapai Rp 268 triliun atau hampir 60 persen dari target bruto. Posisi utang Pemerintah per Mei 2015
adalah Rp 2.781 triliun atau sekitar 23,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) (Kompas.com, 22/6).
1. Pemerintah terus menumpuk utang. Padahal negeri ini sudah masuk dalam jerat utang yang sangat sulit
untuk keluar.
2. Utang lebih menguntungkan kapitalis dan asing pemberi utang. Rakyat kebagian beban bayar utang.
Beban pajak terhadap rakyat pun makin besar.
3. Makin banyak utang, makin besar pula beban APBN tiap tahun untuk membayar cicilan dan bunga utang.
Anehnya, perilaku terus berutang dan beban cicilan yang terus membesar tidak dianggap sebagai
masalah. Sebaliknya, subsidi dan pengeluaran untuk rakyat dianggap beban.
Baca juga :
1. PT Freeport Dimanjakan, Rakyat Dirugikan
2. 3 Tahun Belum Lunasi Deviden, Freeport Lagi-lagi Tebar Janji
3. Perubahan Regulasi, Akal-Akalan Memuluskan Perampokan Freeport !
4. BPK: Tidak Mungkin Audit Freeport
5. ‘Kerelaan’ Tak Dibayarnya Dividen Freeport, Bukti Ketundukan Pemerintah pada Penjarah Harta Rakyat
Tagged with: FREEPORT
Al-Waie
Soal Jawab: Hukum Demonstrasi dan
Hadits Keluarnya Kaum Muslim dalam
Dua Shaf
15 Jun 2014
Ustadz Abu Imad Sang Politikus Islam Sejati
15 May 2014
Memoar dari Penjara: Indahnya Bersahabatdengan Amir HT (Bagian Kedua)
03 Apr 2014
Memoar dari Penjara dan IndahnyaPersahabatan bersama Amir Hizbut Tahrir, Al-Alim –Al-Jalil Sheikh Ata bin Khalil Abu al-
Rashtah
20 Jan 2014
Soal Jawab: Apakah Hizbut Tahrir MengubahThariqahnya Melalui Demonstrasi danKonferensi?
18 Jan 2014
Tentang Hizbut Tahrir
Bughat
09 Jun 2015
Simsar
07 May 2015
As-Salam
02 Apr 2015
Seputar Syariah
Judul :
KhilafahMembendungNeoliberalisme &Neoimperialisme
Edisi :
Juni 2015
DETAIL
208Like
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
+ 7 = 11
Post Comment
24/6/2015 PT Freeport Kembali Dimanjakan, Rakyat Kembali Dirugikan | Hizbut Tahrir Indonesia
http://hizbuttahrir.or.id/2015/06/24/ptfreeportkembalidimanjakanrakyatkembalidirugikan/ 4/5
Jual Beli Buah (بيع الثمر)04 Mar 2015
As-Sabiy
05 Feb 2015
Semarak Ramadhan dalam Negara
Khilafah
24 Jun 2015
Hanya Khilafah yang Mampu MembendungNeoliberalisme dan Neoimperialism
03 Jun 2015
Kebijakan Khilafah Dalam PembangunanInfrastruktur
25 May 2015
Utang dan Nikah Pun Dijamin
25 May 2015
Kebijakan Khilafah Terhadap Perusahaan Asing
06 May 2015
Seputar Khilafah
Radio
#IndonesiaKitaTerancam
Audio
0:00
24/6/2015 PT Freeport Kembali Dimanjakan, Rakyat Kembali Dirugikan | Hizbut Tahrir Indonesia
http://hizbuttahrir.or.id/2015/06/24/ptfreeportkembalidimanjakanrakyatkembalidirugikan/ 5/5
HTI Channel Perempuan da…
17
17HTI Channel - Perempuan dan …
489HTI Channel - Ramadhan Bula…
480HTI Channel - Solusi Tuntas R…
213HTI Channel - Kritisi Program …
995HTI Channel - RPA Jakarta - I…
542HTI Channel - RPA Jakarta - I…
388HTI Channel - RPA Jakarta - I…
314HTI Channel - RPA Jakarta - U…HTI ChannelHTIchannel Radio
Cookie policy
Hizbut Tahrir Media Office
Hizbut Tahrir Bangladesh
Hizbut Tahrir Mesir
Hizbut Tahrir Amerika
Hizbut Tahrir Pusat
Hizbut Tahrir Afganistan
Hizbut Tahrir Australia
Hizbut Tahrir Palestina
Hizbut Tahrir Malaysia
Hizbut Tahrir Perancis
Hizbut Tahrir Ukraina
Hizbut Tahrir Libanon
Hizbut Tahrir Belanda
Hizbut Tahrir Spanyol
Hizbut Tahrir Maroko
Hizbut Tahrir Turki
Hizbut Tahrir Denmark
Hizbut Tahrir Inggris
Hizbut Tahrir Tunisia
Hizbut Tahrir Syiria
Hizbut Tahrir Uzbekistan
Hizbut Tahrir Yaman
Hizbut Tahrir Kirgistan
Hizbut Tahrir Afrika Timur
Hizbut Tahrir Jerman
Khilafah Movement
Al-Aqsa Baitul Maqdis
Hizbut Tahrir Rusia
Publikasi-publikasi yang diterbitkan atas nama Hizbut Tahrir Pusat dan Wilayah, Kantor Media (al-Maktab al-I'lami), Juru Bicara dan Perwakilan Media Hizbut Tahrir saja yang merupakan pendapat Hizbut Tahrir.
Dan yang selain itu merupakan pendapat penulisnya, sekalipun dipublikasikan dalam website Hizbut Tahrir Indonesia, Majalah, Tabloid, Multimedia yang diproduksi Hizbut Tahrir Indonesia. Boleh mengutip dan
mempublikasikan kembali apa saja yang diterbitkan Hizbut Tahrir dan websitenya, dengan syarat tetap menjaga amanah (kejujuran) dalam penyalinan (penerjemahan) dan pengutipan tanpa memotong,
menginterpretasi dan mengubahnya, serta harus mencantumkan sumber dari apa yang dikutip, diterjemahkan dan dipublikasikan.
Kantor Pusat Hizbut Tahrir Indonesia
Crown Palace A25, Jl Prof. Soepomo No. 231, Jakarta Selatan 12390
Telp/Fax: (62-21) 83787370 / 83787372 Email: [email protected]