rakus uas etika hukum dan profesionalisme

Rakus UAS Etika Hukum

dan Profesionalisme Rangkuman Khusus

UAS Etika Hukum dan

Professionalisme

Materi UAS Etika Hukum : Kaidah Dasar Bioteik (KDB), Etika Profesi, Etika Kesehatan Masyarakat, Displin Profesi (PERKONSIL No. 4 Tahun 2011), dan Malpraktik Medis Authored by : Iqbal Taufiqqurrachman 12/20/2015

Nama :

Fakultas :

ringkasanok.blogspot.com Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme

1

RAKUS UAS ETIKA HUKUM DAN PROFESSIONALISME AUTHORED BY : TAUFIQBAL

1. Kaidah Dasar Bioetik (KDB)

a) Beneficence

Intinya dalam hal ini seorang tenaga

kesehatan harus memenuhi kewajibannya

dan mengusahakan pasien yang

dirawatnya akan dalam kesehatan

(patients’ walfare).1

Berikut list dari Beneficence :

1) Mengutamakan altruisme

2) Menjamin nilai pokok harkat dan

martabat manusia

3) Memandang pasien/keluarga/sesuatu

tak hanya sejauh menguntungkan

dokter

4) Mengusahakan kebaikan/manfaat

lebih baik dari keburukan

5) Paternalisme bertanggung jawab/kasih

saying

6) Menjamin kehidupan baik minimal

manusia

7) Pembatasan goal-based

8) Maksimalisasi pemuasan

kebahagiaan/preferensi pasien

9) Minimalisasi akibat buruk

10) Kewajiban menolong pasien gawat

darurat

11) Menghargai hak-hak pasien secara

keseluruhan

12) Tidak menarik honorarium di luar

kepantasan

13) Maksimalisasi kepuasan tertinggi

secara keseluruhan

14) Mengembangkan profesi terus-

menerus

15) Memberikan obat berkhasiat namnu

murah

16) Menerapkan Golden Rule Principle

(memperlakukan pasien sesuai

dengan ingin diperlakukan)

b) Non-Maleficence

Dalam hal ini tenaga kesehatan harus

mencari cara yang paling kecil risikonya

dalam menyelamatkan pasien terutama

dalam keadaan darurat.1

Berikut list dari Non-Maleficence :

1) Menolong pasien emergensi

2) Kondisi untuk menggambarkan kriteria

di atas :

- Pasien dalam keadaan amat

berbahaya/berisiko hilangnya sesuatu

yang penting

- Dokter sanggup mencegah bahaya

atau kehilangan tersebut

- Tindakan kedokteran tadi terbukti

efektif

- Manfaat bagi pasien lebih dari

kerugian dokter (minimalisir risiko)

3) Mengobati pasien yang luka

4) Tidak membunuh pasien (tidak

melakukan euthanasia)

5) Tidak menghina/mencaci

maki/memanfaatkan pasien

6) Tidak memandang pasien hanya

sebagai objek

7) Mengobati secara proporsional

8) Mencegah pasien dari bahaya

9) Menghindari misrepresentasi dari

pasien

10) Tidak membahayakan kehidupan

pasien karena kelalaian

11) Memberikan semangat hidup

12) Melindungi pasien dari serangan

13) Tidak melakukan white collar crime

dalam bidang kesehatan/kerumah-

sakitan yang merugikan pihak

pasien/keluarganya

c) Justice

Dalam praktiknya tenaga kesehatan harus

menyamakan hak pasien dan tidak

membedakannya dari pandangan ras,

status ekonomi, agama, dan lain

sebagainya karena tujuan utama adalah

menjaga kesehatan pasien.1

Berikut list dari Justice :

1) Memberlakukan sega sesuatu secara

universal

2) Mengambil porsi terakhir dari proses

membagi yang telah ia lakukan

3) Memberi kesempatan yang sama

terhadap pribadi dalam posisi yang

sama

4) Menghargai hak sehat pasien

(affordability, equality, accessibility,

availability, quality)

5) Menghargai hak hukum pasien

6) Menghargai hak orang lain


2


7) Menjaga kelompok yang rentan (yang

paling dirugikan)

8) Tidak melakukan penyalahgunaan

9) Bijak dalam melakukan makro alokasi

10) Memberikan kontribusi yang a katas

sama dengan kebutuhan pasien

11) Meminta partisipasi pasien sesuai

kemampuannya

12) Kewajiban mendistribusi keuntungan

dan kerugian (biaya, beban, sanksi)

secara adil

13) Mengembalikan hak kepada

pemiliknya pada saat yang tepat dan

kompeten

14) Tidak memberi beban berat secara

tidak merata tanpa alasan sah/tepat

15) Menghormati hak populasi yang sama-

sama rentan penyakit/gangguan

kesehatan

16) Tidak membeda-bedakan pelayanan

pasien atas dasar SARA, status sosial,

dan lain-lain

d) Autonomy

Bahwa semua pasien memiliki hak untuk

menentukan pasiennya, berikut hak-hak

pasien dalam UU Kesehatan : 2

Hak atas informasi

Hak atas second opinion

Hak atas kerahasiaan

Hak atas persetujuan tindakan medis

Hak atas pelayanan kesehatan

Hak atas ganti rugi

Berikut list dari Autonomy :

1) Menghargai hak menentukan nasib

sendiri, menghargai martabat pasien

2) Tidak mengintervensi pasien dalam

membuat keputusan (pada kondisi

elektif)

3) Berterus terang

4) Menghargai privasi

5) Menghargai rahasia pasien

6) Menghargai rasionalitas pasien

7) Melakukan informed consent

(pemberian informasi mengenai

kondisi pasien)

8) Membiarkan pasien dewasa dan

kompeten mengambil keputusan

9) Tidak mengintervensi atau

menghalangi autonomi pasien

10) Mencegah pihak lain mengintervensi

pasien dalam membuat keputusan

termasuk keluarga pasien sendiri

11) Sabar menunggu keputusan yang

akan diambil pasien pada kasus non-

emergensi

12) Tidak berbohong kepada pasien

meskipun demi kebaikan pasien

2. Etika Profesi

Terdapat di lampiran

3. Etika Kesehatan Masyarakat

Berikut prinsip-prinsip etika praktik kesehatan

masyarakat : 3

1) Kesehatan masyarakat harus dapat

menyelesaikan secara prinsip penyebab

dasar penyakit, prasyarat untuk sehat dan

mencegah dampak kesehatan yang buruk

2) Kesehatan masyarakat dalam

melaksanakan kegiatannya dilakukan

dengan cara menghormati hak-hak pribadi

atau individu dalam masyarakat

3) Dalam melakukan advokasi dan bekerja

untuk pemberdayaan masyarakat,

kesehatan masyarakat harus berprinsip

menjamin bahwa sumberdaya dan kondisi

untuk masyarakat sehat dapat diakses

oleh siapapun

4) Kesehatan masyarakat berupaya

melaksanakan kebijakn dan program yang

efekti untuk melindungi, menjaga, dan

meningkatkan kesehatan masyarakat

5) Kebijakan kesehatan masyarakat,

program dan prioritas program

dikembangkan dan dievaluasi melalui

suatu proses yang menjamin kesempatan

untuk memperoleh masukan dari anggota

kelompok atau masyarakat

6) Kebijakan dan program kesehatan

masyarakat harus mampu memadukan

berbagai pendekatan yang

mempertimbangkan dan menghormati

perbedaan nilai, kepercayaan dan budaya

masyarakat yang bervariasi

7) Kebijakan dan program kesehatan

masyarakat harus bisa diimplementasikan


3


dengan cara yang tidak merugikan

lingkungan fisik dan sosial

8) Institusi kesehatan masyarakat wajib

memberikan informasi kepada masyarakat

untuk membuat keputusan tentang

kebijakan dan program, dan mendapatkan

persetujuan masyarakat dalam

pelaksanaannya


bertindak tepat waktu berdasarkan

informasi yang mereka miliki dengan

sumber daya dan kepercayaan yang

diberikan oleh publik


melindungi kerahasiaan informasi yang

dapat membahayakan individu atau

masyarakat. Perkecualian ditentukan oleh

pertimbangan kemungkinan timbulnya

bahaya bagi individu atau masyarakat

11) Institusi kesehatan masyarakat harus bisa

menjamin kompetensi profesional para

stafnya

12) Institusi kesehatan masyarakat dan

stafnya terlibat dalam kolaborasi dan

afiliasi yang dapat membangun

kepercayaaan masyarakat dan efektivitas

institusinya

Berikut list nilai dan keyakinan kesehatan

masyarakat : 4

Kesehatan

1. Setiap orang punya hak untuk sumber

daya yang diperlukan jadi sehat

2. Manusia mahkluk sosial yang tidak

dapat dipisahkan dan saling

tergantung satu dengan yang lain

3. Efektivitas lembaga Dinas Kesehatan

tergantung pada kepercayaan publik

terhadap lembaga

Komunikasi

Kebenaran menyampaikan berita

Kehandalan

Mendengar masyarakat

Berdialog dengan masyarakat 4. Kolaborasi sebagai kunci dasar

kesehatan masyarakat

5. Interaksi manusia dan lingkungan fisik

6. Setiap orang memiliki kontribusi dalam

dialog publik

- Kontribusi pada dialog publik 7. Identifikasi kebutuhan kesehatan dasar

Program kuratif

Penyebab akar masalah

Aspek preventif

Dasar Untuk Bertindak

8. Pengetahuan penting dan memiliki

kekuatan ilmiah

Unsur riset

Kewajiban diseminasi ilmu

Cukupnya informasi untuk membuat kebijakan

Ada info yang dirahasiakan 9. Penggunaan metoda keilmuan untuk

evaluasi kebijakan dan program

Metoda kuantitatif

Metoda kualitatif 10. Menerjemahkan informasi yang akan

menjadi tindakan nyata

Kebutuhan riset 11. Tindakan dilakukan, tanpa ada

informasi cukup

Kebijakan atas dasar nilai dan martabat manusia, sebenarnya tidak efektif

4. Rangkuman PERKONSIL No. 4 Tahun 2011

- Tujuan dari Pengaturan Disiplin

Profesional Dokter dan Dokter Gigi : 5

a. Memberikan perlindungan kepada

masyarakat

b. Mempertahankan dan meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan

c. Mengjaga kehormatan profesi

- Berikut isi dari pasal 3 mengenai dokter

dan dokter gigi dilarang melakukan

pelanggaran Disiplin Profesional Dokter

dan Dokter Gigi yang bisa dalam bentuk: 5

praktik dengan tidak kompeten

tidak merujuk pasien kepada yang

lebih ahli

mendelegasikan pekerjaan ke tenaga

kesehatan yang tidak berkompetensi

melaksanakan pekerjaan tersebut


4


menyediakan dokter/dokter gigi yang

tidak kompeten sebaga pengganti atau

tidak menginformasikan tentang

penggantian itu

bepraktik dalam keadaan kurang sehat

tidak melakukan tindakan medis yang

memadai pada situasi tertentu

melakukan pemeriksaan dan

pengobatan berlebihan (tidak sesuai

kebutuhan pasien)

tidak memberikan penjelasan yang

jujur, etis, dan memadai ke pasien

melakukan tindakan medis tanpa

persetujuan pasien

tidak membuat/menyimpan rekam

medis dengan sengaja

menghentikan kehamilan yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

melakukan kegiatan untuk mengakhiri

kehidupan pasien atas kemauan

pasien atau keluarganya

menggunakan pengetahuan dan

teknologi medis yang belum diterima

meneliti manusia tanpa persetujuan

etik (ethical clearance) dari lembaga

yang diakui pemerintah

tidak melakukan pertolongan darurat

Menghentikan atau menolak tindakan

medis yang tidak beralasan jelas

membuka rahasia kedokteran

membuat keterangan medis tanpa

dasar hasil pemeriksaan yang

diketahuinya

turut dalam perbuatan penyiksaan

atau eksekusi hukuman mati

merepkan obat bersifat NAPZA yang

tidak sesuai degnan etika profesi dan

peraturan perundang-undangan

melakukan pelecehan seksual

memakai gelar yang tidak sesuai

haknya

menerima imbalan sebagai hasil

merujuk, meminta pemeriksaan, atau

memberikan resep atau alat

kesehatan

mengiklankan kemampuan

adiksi NAPZA dan alkohol

berpraktik dengan STR, SIP, dana tau

sertifikat yang tidak sah

tidak jujur dalam menentukan jasa

medis

tidak memberikan informasi, dokumen,

dan alat bukti yang diperlukan

MKDKI/MKDKI-P untuk pemeriksaan

atas pengaduan dugaan pelanggaran

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter

Gigi

5. Malpraktik Medis

Malpraktik merupakan kelalaian dari tenaga

kesehatan yang mengakibatkan cedera /

kerugian pada pasien. Berikut dalam UU No.

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam

pasal 55 disebutkan : “Setiap orang berhak

atas ganti rugi akibat kesalahan atau

kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.”

Syarat dari malprakti medis harus mencakup

4D, yang antara lain :

No. 4D Penjelasan

1. Duty

Adanya hubungan antara dokter dan

pasien yang mengakibatkan

adanya kewajiban

2. Dereliction / Breach of

Duty

Pelanggaran terhadap kewajiban

tersebut

3. Damage Kerugian/kematian yang dialami pasien

4. Direct

Causalship

Adanya hubungan antara pelanggaran kewajiban terhadap

kerugian pasien (efek kausal)

Malpraktik dilihat bukan dari hasil tetapi dari

proses. Berikut macam-macam tuntutan yang

dapat diberikan oleh pasien mengenai

malpraktik medis dan pelanggaran disiplin : 2

Tuntutan Pidana

No. Jenis

Pelanggaran Hukum Pengatur

1. Kelalaian 359-361 KUHP

2. Keterangan

Palsu 267-268 KUHP

3. Aborsi Ilegal 347-349 KUHP

4. Penipuan 382 BIS KUHP

5. Perpajakan 209, 372 KUHP

6. Euthanasia 344 KUHP

7. Penyerangan 284-294 KUHP


5


Seksual

Tuntutan Perdata

1. Kelalaian Pasal 1366 KUH

Perdata

2. Respondat Superior

Pasal 1367 KUH Perdata

Berikut isi dari Pasal 1367 KUH Perdata :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas

kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan

perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya atau disebabkan barang-barang

yang berada di bawah pengawasannya.”

Dalam pelaporan indikasi adanya malpraktik

medik harus ada pembuktian di mana pembuktian

tersebut memerlukan bukti yang sah.7

1) Pembuktian adanya janji antara dokter dan

pasien lebih mudah dipercaya jika perjanjian

dalam bentuk tertulis

2) Pembuktian kelalaian dokter dapat dilakukan

dengan ciri-ciri 4D dengan membandingkan

apa yang dikerjakan dan apa yang harusnya

dilakukan

3) Pembuktian kewajiban sangat mudah karena

dokter sulit membela diri jika memungkiri

adanya kewajiban

4) Pembuktian adanya cedera/kerugian dapat

dilakukan dengan autopsi atau dengan prinsip

foreseeability (apakah kejadian tersebut

sebenarnya dapat dibayangkan sebelumnya)

yang ditilik dari tiga indikator yaitu :

- berdasarkan cara kejadiannya

- berdasarkan jenis cederanya

- berdasarkan luas/keparahan cedera Pembelaan yang dapat dilakukan tenaga kesehatan terhadap aduan malpraktik medis : 1) Membuktikan bahwa ada satu satu unsur

kelalaian yang tidak ada 2) Mencari pembenar seperti :

- risiko medis (acceptability, unforeseeability, dan adverse events)

- perjalanan penyakit / komplikasi 3) Mencari pemaaf :

- tekanan situasi-kondisi - kekurangan sumber daya - kontribusi pasien

Daftar Pustaka

1. Tentir Etika Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2013 yang disusun oleh: - Angela Bonita - Genanda Fisabilila - Yoga Dwi Oktavianda

2. PowerPoint Kuliah Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

3. Principles of the Ethical Practice of Public Health, Public Health Leadership Society, 2002

4. Buku Pedoman Kerja Mahasiswa Etika Hukum di Bidang Kesehatan

5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

6. PowerPoint Kuliah Pengantar Etika Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Prof. Budi Sampurna

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA ( KODEKI )

(S.K. P.B. IDI No:221/PB/A.4/04/2002)

Kewajiban Umum:

Pasal 1: Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.

Penjelasan : Lafal Sumpah Dokter: (Demi Allah saya bersumpah ):

1. Saya akan mmbaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaa . 2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhomat dan bersusila , sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur pro- fes si Kedokteran. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. 5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam. 6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 7. Saya akan selalu mengutamakan kesehatan pasen,dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasen. 9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya. 10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. 11. Saya aman mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12. Saya ikrarkan sumpah saya ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Pasal 2:

Setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi .

Penjelasan: Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran mutakhir yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/ jenjang pelayanan kesehatan dan situasi setempat.

Pasal 3:

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Penjelasan: Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

1. secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, 2. menerima imbalan selain dari pada yang layak dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak pasen. 3. membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi / obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi dokter, 4. melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepemtingan dan keuntungan pribadi dokter.

Pasal 4: Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Penjelasan Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan professi yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus dalam batas-batas yang wa- jar. Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan Etik :

a. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya. b. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik li-

san maupun tulisan. Pasal 5:

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasen, setelah memperoleh persetujuan pasen.

Penjelasan: Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi kepentingan pasen.

Pasal 6 :

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara lisan,

tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat.

Pasal 7: Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 7a.:

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 7b.: Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasen dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui

memiliki kekurangan dalam karakter dan kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasen.

Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 7c:

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasen, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasen.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 7d.: Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.


Pasal 8: Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kese-hatan yang menyeluruh (promotif, prenentif, kuratif dan rehabilitatif) serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya.

Penjelasan: Cukup jel;as. Pasal 9:

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

Penjelasan:

Cukup jelas. Kewajiban dokter terhadap pasen:

Pasal 10: Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan semua ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasen. Dalam hal ini ia tidak mam-pu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasen, ia wajib merujuk pasen kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Penjelasan: Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu sedang menangani pasen.

Pasal 11 :

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasen agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 12:

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasen, bahkan juga setelah pasen itu meninggal dunia.

Penjelasan: Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan

yang mempunyai aspek hokum dan tidak bersifat mutlak. Pasal 13:

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu memberikan.

Penjelasan : Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwa- nya. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat:

Pasal 14: Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.


Pasal 15: Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasen dari teman sejawat,kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

Penjelasan: Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi seorang pasen yang diketa-

huinya telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih dahulumelayani pasen tersebut. Hubungan dokter-pasen terputus bila pasen memutuskan hubungan tersebut. Dalam hal ini dokter yang bersangkutan sejogyanya tetap memperhatikan kesehatan pasen yang bersangkutan sampai dengan pasen telah ditangani dokter lain.

Pasal 16: Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan

baik. Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 17 :

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran / kesehatan.


IIooooOooooII

(t) -c.F

co)

F

Fc(E

g, *E *E

E

*PE

I :=

,E E

=

? :€*5-('

6 6." €e =

EiE

E

.9.9 9S

S

-=

E',b

spf€E

tr BE

Eg

E;E

F E

f E

; =

EE

€-=

_u, 6-6

€ _(u

6_- rs

R*trE

=g E

s =E

NA

tgFsF

*Eg e:=

3t s€ tnEg

i ;g#se

EE

;g.H=

; e s*F=

E3€E

g$fiE s=

€€Eg

FF

.SE

C F

gS

g= F

gQg

g(gl-

O5

mtsoo.

.f(f)

***-=E

EE

gEgE

EiE

B*gE

E*gE

I

zfs-Hn ef;$a ;

nD

e€Bg$ ;

H=

$gEE

€$

r\cf)=

cD

ut a=

(n

(n u'€ G

''-I6F

.Q,

=E

_ =

=

€E

>cu

g 3gE --g -- €E

a E

EE

eEg ae A

EE

E G

g# gia 5a 5

il€e H

e

+ s$s g€ ** E

;€ c=

-

IEE

gEg$gE

EE

EF

*ggEF

EE

E

4 :Ef :E

e s E

EE

,€ EE

F

* EE

$c EE

F E

E E

3E€ s*s

=

HE

€ Tg a

FgE

$,g

-ct'E-o

= o

E

E (,, ^

-oi

(oCY

)

Eq

BF

$E

g Eg€

FbE

E

F'

-+

b-€ 'gE

- :F

# .3

fiE +

B S

EF

g€E

5ilF

gc se; FE

s- g

=

EF

.=

;; oE

d' ',n,nd

E'

5 c E

g-E

oE

E

P.E

e c

= g€

N *E

=

co gg5 r E;g ..,: f

Hq g'ex H

E€H

FE

ig $gFg $€g

T "cqF

$EE

$Ea g:* I*#

Y

5;=s E

r* EF

=' e=

5 eH

S-=

=E

SIE

E

Er

eEF

E

F6=-=

$ srs- EgE

fi*sr fiE

=E

E

=

EP

€E

s -e

EE

gs E

g F

E#

e

!9 =*

16 (U

O)

.EE

e F

a co

=^e:a,

L--F i:

E,

c)gQ

-c-o

aFr fi

Ha

c.tr- @

5P

E

ti c

q;j9c-9

E

-E=

E€e

6 -6*

_cC@

a-lZ=

g E H

gE

EF

r *= E

eEsR

AE

E

u. s-=''" ti-- b_

!$ e s I-(E

F

(scg

E€g

z 6:

Eps

# gF

O)E

o)A

t -F

EB

E

? .85*

*EX

T

FE

EE

E

=

5g6.-

E 5

-oE

\z€t

(O +

;('rd(o ld:(uF

g.c.

an(l)(uoE(5c>

(5-€ti(5E

Eb9-c. =

t\ 6"6qs.Y

OEh-

G3 !E

cct

.}(6s

xi+4

L!- F

iE

C:V

- ct)

s'=(!C)-ccd)-(ncG

)(E\l

Tt

=EKE':'c)Ec)E

ts;*c

SF

Ez

Pe

6 --n.-

ut 6q

ll -o rtt

659&

' -,.c

a €P

ek qE:

o '

.c

3# $*1F

E

E;

Z

C'C

'a

€=F

E

€g

LhVJL

e 4.

e_A

f; €E

e.-c(!.o"tf

E

(s1(o9-*aF

9E(r) _=

_:zq A

gb_o-E

f; a(X

, 6 r=

-o --oo 9Eeb s'a6 P

.'or 91 c)-

I-&A

dJc)u:r ;-o

=!F

(tIaX(, ).-=E

SE

Ftr ?Jg .E6-=

Eb

Ee g

J -

-Y

(- ,-i

€= F

ts ur.=-

c)'=F

- .F

t-

(EH

o(E

o-5o -

-.b_sO

, .nc.

=,

c)'EE

O-

6cf)

(DC

OtC

* E

EF

:ffi3

dF.s g

tJJl =

-=__E

3

H}=

F€E

BF

tF

!*68IP

3 E

E;

A

3ftu ; sEB

gH

Ze n E

ggE

fj$ *H

Eg

AE

* :E

g:E

fi E

E;* r

s ggE

#

.t c.

@=

E

=-s

=s-s

_=cg

=E

=ct (E

cs >

i>

-c >

.c F

c: -

c)E'nrP

'a E

gP

E

Ppq

-LLE

E

.=<

o(E

F s,

E;i=

E=

E

(trttJH

Gr sE

* co H

"-EE

--+5€ --bF

E8- =

G=

EE

E;gE

E

€#*S

g sg"aE

;d.o€E

6'a R

E-9o-E

-E

gE=

: ag =€t a

_E c'E

E rE

gA

Fg E

EE

Fs'=

# s =

69 bc5F

-oE

-otsaE

(u o) --:>

c:* sHE

-c:c(lJ€--h-

:=-

d6 g'

-Y

AT

E-t6 =

(tl -!z -'e

E H

E-

L-__L

J

-L-rF

=C

6CE

lF

*:E

.;; 5: t

tr e 8€-L6 o-c(tO

n C

E

€EE

F

o_-E

-g H'

sCb$ -A

FS(o-d

EE(1)oL

E6

()\r

-* tu':

F c

cE

Eg

f; pf;(U

6. E

4)c

fi sE

EE

IE

s=s

gE*

m F

E

E#€

'E E

E

c = o

F*tr

o- E

E=

Rg** 55 F

f;==

e

*EE

g uF H

€€F-

EE

P

€ AE

:F.E

FS

E

S=

Pgs*

+E

gs=

iu a E

E ?S

<5s

c6 6€tr-=

g E

*9.E

E'

# ggE

-o E

d tr

Kode Etik Apoteker Indonesia

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalammengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan TuhanYang Maha Esa

Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkankeahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.

Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman padasatu ikatan moral yaitu :

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

BAB I

1 / 7


KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Sumpah/Janji

Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker.

Pasal 2

Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkanKode Etik Apoteker Indonesia.

Pasal 3

Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker

2 / 7


Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalammelaksanakan kewajibannya.

Pasal 4

Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan padaumumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pasal 5

Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencarikeuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatankefarmasian.

Pasal 6

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

3 / 7


Pasal 7

Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Pasal 8

Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan diBidang Kesehatan pada umumnya dan di Bidang Farmasi pada khususnya.

BAB II

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PENDERITA

Pasal 9

Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakankepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidupinsani.

4 / 7


BAB III

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 10

Setiap Apoteker harus memperlakukan Teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingindiperlakukan.

Pasal 11

Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhiketentuan-ketentuan Kode Etik.

Pasal 12

Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasamayang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian,

5 / 7


serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

BAB IV

KEWAJIBAN APOTEKER/FARMASIS TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATANLAINNYA

Pasal 13

Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun danmeningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati SejawatPetugas Kesehatan.

Pasal 14

Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.

BAB V

6 / 7


PENUTUP

Pasal 15

Setiap Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik ApotekerIndonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baikdengan sengaja maupun idtak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik ApotekerIndonesia, maka Apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah,Ikatan/Organisasi Profesi Farmasi yang menanganinya yaitu ISFI danmempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ditetapkan di :Denpasar

Pada tanggal:18 Juni 2005

7 / 7

KODE ETIK PERAWAT INDONESIA

Mukadimah

Sebagai profesi yang turut serta mengusahakan tercapainya kesejahteraan fisik,

material dan spiritual untuk makhluk insani dalam wilayah Republik Indonesia, maka

kehidupan profesi keperawatan di Indonesia selalu berpedoman kepada sumber asalnya

yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan keperawatan. Warga

keperawatan Indonesia menyadari bahwa kebutuhan akan keperawatan bersifat

universal bagi klien (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat), oleh karenanya

pelayanan yang diberikan oleh perawat selalu berdasarkan pada cita-cita luhur, niat

yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan

kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang

dianut serta kedudukan sosial.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan kepada klien, cakupan

tanggung jawab Perawat Indonesia adalah meningkatkan derajat kesehatan, mencegah

terjadinya penyakit, mengurangi dan menghilangkan penderitaan serta memulihkan

kesehatan dilaksanakan atas slasar pelayanan paripurna. Dalam melaksanakan tugas

profesional yang berdaya guna dan berhasilguna, para perawat mampu dan ikhlas

memberikan pelayanan yang bermutu dengan memelihara dan meningkatkan integritas

pribadi yang luhur dengan ilmu dan keterampilan yang memenuhi standar serta

kesadaran bahwa pelayanan yang diberikan merupakan bagian dari upaya kesehatan

secara menyeluruh.

Berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pengabdian

untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan tanah air. Persatuan Perawat Nasional

Indonesia menyadari bahwa perawat Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945

merasa terpanggil untuk menunaikan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan

penuh tanggung jawab, berpedoman kepada dasar-dasar seperti tertera dibawah ini.

Perawat dan Klien

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan

martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan

kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama

yang dianut serta kedudukan sosial

2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana

lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan kelangsungan

hidup beragama dari klien.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan

keperawatan

4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan

tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku

Perawat dan Praktik

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetisi dibidang keperawatan melalui

belajar terus menerus

2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai

kejujuran professional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan

keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien

3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan

mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan

konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.

4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu

menunjukkan perilaku professional

Perawat dan Masyarakat

1. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai

dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan

masyarakat

Perawat dan Teman Sejawat

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun

dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana

lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara

menyeluruh

2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

Perawat dan Profesi

1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan

pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan

pendidikan keperawatan

2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi

keperawatan

3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara

kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bemutu

tinggi

Penutup

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keperawatan yang sangat

pesat harus diimbangi pula dengan tersedianya perangkat aturan ataupun pedoman.

Salah satunya adalah Kode Etik Perawat Indonesia sebagai pedoman bagi seluruh

perawat dalam menjalankan peran keprofesianya sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

1

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: SKEP/034/PB PDGI/V/2008 TENTANG

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus

berpedoman pada suatu kode etik profesi

2. Bahwa pedoman tersebut berupa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang

wajib dilaksanakan oleh dokter gigi yang berpraktik di Indonesia

3. Bahwa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana

mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Mengingat : 1. Anggaran Dasar PDGI Bab II, pasal 4, 5 dan 6

2. Anggaran Dasar PDGI Bab III, pasal 1 dan 2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang Kode Etik

Kedokteran Gigi Indonesia Pertama : Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI ke XXII tahun 2005

dinyatakan tidak berlaku lagi

Kedua : Penerapan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI XXIII tahun

2008 sebagai pedoman pelaksanaan etika pofesi kedokteran gigi yang wajib ditaati

oleh dokter gigi yang bekerja di Indonesia

Ketiga : Badan Pengurus dan Badan Kelengkapan PDGl wajib menyebarluaskan Kode Etik

Kedokteran Gigi Indonesia kepada seluruh anggota

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat

kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2008

2

LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI

INDONESIA

Sesuai SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/1983

Demi Allah saya bersumpah bahwa :

Saya, akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi Dokter Gigi,

Saya, akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi.

Saya, akan marahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.

Saya, akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita

Saya, dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial.

Saya, akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya.

Saya, akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan,

Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Saya, ikrarkan sumpah / janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

3

Penjelasan :

Pengucapan sumpah/janji dokter gigi disaksikan Dekan dan Ketua

Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau yang ditunjuk.

Bagi yang tidak mengucapkan sumpah, kata sumpah diganti dengan janji.

4

KODE ETIK

KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

MUKADIMAH

Sejak tumbuhnya Ilmu Kedokteran, umat manusia telah mengakui

keluhuran budi dokter sebagai manusia yang selalu memelihara martabat

dan tradisi luhurnya .

Para Ahli Kedokteran sejak jaman kuno seperti Hippocrates, Imhotep,

Galenos, Ibnusina dan Pierre Vouchard telah mempelopori terbentuknya

tradisi luhur tersebut dalam bentuk Kode Etik Kedokteran dengan tujuan

untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi

Kedokteran.

Bahwa profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang

sama perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan pada asas etika yang meliputi:

penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan

pasien, melindungi pasien dari kerugian , bertindak adil, dan jujur.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur

untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan Profesi Kedokteran

Gigi, maka Dokter Gigi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter

Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

menetapkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi ) yang wajib

dihayati, ditaati, dan diamalkan, oleh setiap Dokter Gigi yang menjalankan

profesinya di wilayah hukum Indonesia.

5

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

BAB 1 KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah / Janji Dokter Gigi Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Ayat 1 Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia,Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya , mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.

Pasal 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang luhur dalam menjalankan profesinya.

Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib mentaati peraturan atau undang-undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.

Pasal 3

Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi iming-iming baik langsung maupun tidak langsung dan lain – lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.

Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.

6

Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.

Ayat 4 Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik.

Ayat 5 Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.

Ayat 6 Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta dapat melalui beberapa cara ; praktik perorangan dokter gigi praktik perorangan dokter gigi spesialis praktik berkelompok dokter gigi praktik berkelompok dokter gigi spesialis 6.1 Untuk praktik berkelompok harus diberi nama tertentu yang diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya. 6.2 Dokter Gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggung jawab untuk tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Ayat 7 Papan Nama Praktik

7.1 Papan nama praktik perorangan termasuk neonbox berukuran 40 X 60 cm, maksimal 60 X 90 cm. Tulisan memuat nama, dan atau sebutan professional yang sah sesuai dengan SIP , hari dan jam praktik, Nomor Surat Ijin Praktik, Alamat Praktik dan nomor telepon praktik (bila ada) 7.2 Dokter gigi yang praktik berkelompok papan nama praktiknya ukurannya tidak boleh melebihi 250 x 100 cm. Tulisannya memuat nama praktik dokter gigi/ spesialis berkelompok (misalnya Ibnu Sina) , hari dan jam praktik, alamat, nomor telepon, Surat Ijin Penyelenggaraan dan Jenis pelayanan 7.3 Selain tulisan tersebut di 7.1 dan 7.2 tidak dibenarkan menambahkan tulisan lain atau gambar, kecuali yang dibuat oleh PDGI. Dalam hal tertentu, dapat dipasang tanda panah untuk menunjukkan arah tempat praktik, sebanyak-banyaknya dua papan nama praktik.

7

7.4 Papan nama dasar putih, tulisan hitam dan apabila diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak bersifat iklan 7.5 Papan nama praktek bila dianggap perlu bisa disertai bahasa Inggris. Contoh papan praktik berkelompok Sesuai buku pedoman praktik berkelompok dokter spesialis Dirjen Bina YANMED Depkes RI Jakarta 2006 :

PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS

“IBNU SINA” Izin No : ...................

Alamat : Jl. Jakarta No 15

Bandung

Spesialis Bedah Mulut Amin , drg., Sp. BM SIP. ...........

Senin – Jumat

Jam 09.00 – 14.00

Spesialis Ortodonti Adam drg., Sp. Ort SIP............ Senin dan Rabu Jam 17.00 – 20.00

Spesialis Prostodonti Budi., drg.,Sp. Pros SIP............. Senin s/d Kamis Jam 17.00 – 20.00

Dokter Gigi Amir, drg Senin s/d Jumat Jam 10.00 s/d 16.00

Pasal 4 Dokter Gigi di Indonesia harus memberi kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/ atau garansi tentang hasil perawatan.

Ayat 2 Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta/ kenyataan.

8

Pasal 5 Dokter Gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien secara pribadi , melalui pasien atau agen.

Pasal 6 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi dokter gigi

Pasal 7

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.

Pasal 8 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerja sama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 9 Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).

BAB II KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN

Pasal 10

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.

Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.

Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).

Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat.

9

Pasal 11 Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.

Ayat 1 Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.

Ayat 2 Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai.

Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup.

Ayat 4 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 12 Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.

Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu mengedepankan ibadah dan tidak semata mata mencari materi.

Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya.

Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang dalam keadaaan darurat.

Ayat 4 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberitahukan pasien bagaimana cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat.

10

Pasal 13 Dokter gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasien secara adil.

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ke tempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan , penyakit dan kelainan tertentu.

Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan menuntut imbalan jasa atas kecelakaan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.

Pasal 14 Dokter Gigi di Indonesia wajib menyimpan, menjaga dan merahasiakan

RekamMedikPasien.

BAB III KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 15

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya diinformasikan kepada teman sejawat yang lain.

Ayat 2 Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus selalu diutamakan.Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar, informatif dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa menyalahkan pihak lain

Ayat 3 Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya dibebankan pada teman sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang membutuhkan biaya bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya dipungut tidak lebih dari biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.

Ayat 4 Dalam melaksanakan kerjasama,segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara

11

musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dapat meminta pertolongan kepada Organisasi Profesi tanpa melibatkan pihak lain.

Ayat 5

Apabila akan membuka praktik disuatu tempat sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada teman sejawat yang praktiknya berdekatan.

Ayat 6 Dalam menulis surat rujukan seyogianya memperhatikan tata krama dengan isi meliputi : Teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi / masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terima kasih.

Ayat 7 Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).

Pasal 16

Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat dokter gigi lain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 17

Dokter Gigi di Indonesia, dapat menolong pasien yang dalam keadaan darurat dan sedang dirawat oleh dokter gigi lain , selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 18 Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 19 Dokter Gigi di Indonesia seyogianya memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi

BAB IV KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 20

Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya.

12

Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia harus meyadari bahwa kehidupan pribadinya terikat pada status profesi.

Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia harus memelihara kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi.

Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari perilaku yang tidak profesional.

Ayat 4 Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari penggunaan sertifikat, tanda penghargaan dan tanda keanggotaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 21 Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 22 Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi tanpa izin dari Organisasi Profesi.

Pasal 23

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

BAB V PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

13

Jakarta, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Zaura Anggraeni Matram,drg.,MDS Ketua

Kelompok Kerja “ Rancangan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia”

Ketua : Adang Sudjana Utja, drg.MS. (merangkap anggota) Sekretaris: Iwan Ahmad M, drg.Sp.KGA (merangkap anggota) Anggota : Dede Soetardjo, drg.SKM. Ellen Latjeno Saboe, drg.,Mkes Dr.Grita Sudjana,drg. MHA. Ida Ayu Evangelina., drg.,Sp.Orth. Moch.Endang Daud,drg.,Sp.BM.,DSS Muslich Mahmud,drg.,Sp.Pros. Prof.Dr.R.M.Richata Fadil,drg.,Sp.KG Prof.Dr.Soehardjo,drg.,MS.,Sp.RKG Sri Susilawati,drg.,Mkes Prof.Tet Soeparwadi,drg.,Sp.BM.

rakus uas etika hukum dan profesionalisme

Health & Medicine